Oleh: Menteri PPN/Kepala Bappenas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2013 Jakarta, 30 April 2013
KERANGKA PAPARAN 1. 2. 3. 4. 5.
Tema dan Prioritas RKP 2014 Isu Strategis RKP 2014 Pagu Indikatif dan Penyusunan RKP 2014 Perkuatan Program Penanggulangan Kemiskinan Highlights Rencana Pembangunan Kewilayahan dan Dukungan Pelaksanaannya 6. Penyempurnaan Implementasi
2
1
TEMA DAN PRIORITAS RKP 2014
3
PENGANTAR UU 25/2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional RKP menjabarkan RPJM Nasional, memuat : 1) Prioritas pembangunan nasional, 2) Rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, 3) Program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. • RKP 2014 adalah RKP terakhir RPJMN 2010-2014. Sangat strategis untuk mencapai sasaran-sasaran Pembangunan sesuai RPJMN dan Direktif Presiden. • Merupakan pedoman bagi Pemerintah Pusat/Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam melaksanakan pembangunan. – Merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4
TERDAPAT TANTANGAN DAN PELUANG INTERNAL DAN EKSTERNAL, NAMUN PROSPEK EKONOMI INDONESIA TETAP CERAH EKSTERNAL
INTERNAL Tantangan -
-
Iklim investasi dan usaha masih perlu perbaikan Isu ketenagakerjaan Keterbatasan infrastruktur Kesehatan fiskal dan penyerapan anggaran. Pengelolaan BBM dalam negeri Stabilitas sosial politik terkait Pemilu
Potensi pasar domestik yang besar Pemanfaatan jumlah midle class yang besar dan terus naik Pemilu mendorong kegiatan perekonomian domestik
Peluang
Tantangan
Peluang -
-
Di tahun 2013 pemulihan ekonomi dunia diperkirakan berjalan lambat Pemulihan harga komoditas yang masih lambat Kecenderungan peningkatan hambatan non tarif
Kebijakan perkuatan ekonomi domestik : 1. Mendorong Investasi dan Ekspor 2. Meningkatkan efektifitas belanja negara 3. Menjaga daya beli masyarakat 4. Menjaga stabilitas ekonomi, antara lain nilai tukar Rupiah 5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur 6. Menjaga stabilitas sosial dan politik
• • •
-
Krisis utang Eropa mereda Resesi ekonomi AS akibat jurang fiskal dapat dihindari Perekonomian China mulai menguat
Menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di atas 6% Peningkatan kesempatan kerja Pengurangan kemiskinan (sustainable livelihood) 5
PERKEMBANGAN INDIKATOR PEMBANGUNAN 2010
2011
2012
TARGET RPJM
REALISASI
TARGET RPJM
REALISASI
TARGET RPJM
REALISASI *)
5,5- 5,6
6,2
6,0 - 6,3
6,5
6,4 - 6,9
6,3
Pertumbuhan Ekonomi
(Trw I-III)
Inflasi
4-6
7
4,0 - 6,0
3,8
4,0 - 6,0
4,30
Pengangguran
7,6
7,1
7,3 - 7,4
6,6
6,7 - 7,0
6,14 (Agt)
12,0 - 13,5
13,33
11,5 - 12,5
12,49
10,5 - 11,5
11,66 (Sept)
Kemiskinan
2013
2014 STATUS
TARGET RPJM
TARGET APBN 2013
TARGET RPJM
TARGET RKP
Pertumbuhan Ekonomi
6,7 - 7,4
6,8
7,0%-7,7%
6,4 – 6,9 (6,8)
2
Inflasi
3,5 – 5,5
4,9
3,5 – 5,5
4,5 + 1 (4,5)
1
Pengangguran
6,0 - 6,6
5,8 – 6,1
5%-6%
5,0 – 6,0
1
Kemiskinan
9,5 - 10,5
9,5 – 10,5
8%-10%
8,0 – 10,0
2
*) Realisasi sementara
1
= Sudah tercapai atau On Track/on Trend
2
= Perlu Kerja Keras
6
TEMA DAN PRIORITAS NASIONAL RPJMN 2010-2014 1
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
9
Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
2
Pendidikan
10
3
Kesehatan
Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pascakonflik
4
Penanggulangan Kemiskinan
11
Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
5
Ketahanan Pangan
6
Infrastruktur
12
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
7
Iklim Investasi dan Iklim Usaha
13
Bidang Perekonomian
8
Energi
14
Bidang Kesejahteraan Rakyat
RKP 2010
RKP 2011
PEMULIHAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN PEMELIHARAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKEADILAN DIDUKUNG PEMANTAPAN TATA KELOLA DAN SINERGI PUSAT DAERAH
RKP 2012
RKP 2013
RKP 2014
PERCEPATAN DAN PERLUASAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS, INKLUSIF DAN BERKEADILAN BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
MEMANTAPKAN PEREKONOMIAN NASIONAL BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN
7
2
ISU STRATEGIS RKP 2014
8
KERANGKA ISU STRATEGIS RKP 2014
PENCAPAIAN TARGET RPJMN Tahun 2014 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN II
DIREKTIF PRESIDEN Isu strategis dan direktif Presiden yang belum selesai dan tercukupi pendanaannya
TEMA DAN DIREKTIF PRESIDEN RKP 2014
Jika terdapat isu nasional dan global terkini yang sangat mendesak juga dipertimbangkan 9
REKAPITULASI REVIEW RPJMN 2010-2014 Beberapa indikator utama pembangunan sudah on track dan bahkan telah tercapai. Namun, beberapa sasaran masih memerlukan perhatian khusus di 2014. NO
PRIORITAS NASIONAL
1
2
3
1
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
4
2
4
2
Pendidikan
6
0
0
3
Kesehatan
3
3
4
4
Penanggulangan Kemiskinan
4
1
0
5
Ketahanan Pangan
3
5
1
6
Infrastruktur
8
2
1
7
Iklim Investasi dan Iklim Usaha
3
3
1
8
Energi
3
1
2
9
Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
11
0
0
10
Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik
1
3
0
11
Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi
5
0
0
12
Politik, Hukum, dan Keamanan
8
5
0
13
Perekonomian
1
2
0
14
Kesejahteraan Rakyat
6
0
0
JUMLAH
66
27
13
PERSENTASE
62%
26%
12%
1
= Sudah tercapai atau On Track/on Trend
2
= Perlu Kerja Keras
3
= Sangat Sulit tercapai
10
DIREKTIF PRESIDEN Direktif Presiden setelah RPJMN 2010-2014 ditetapkan antara lain : Pemantapan Perekonomian Domestik yang Berkeadilan • Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI); • Surplus Beras 10 Juta ton 2014; • Konversi Energi; • Percepatan Pembangunan Propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat • Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI); • Peningkatan Pelayanan Sanitasi dan Air Bersih dalam rangka pencapaian MDGs; • Pembangunan Shelter Bencana. Pemeliharaan Stabilitas Sosial dan Politik • Pemenuhan Minimum Essential Force tahap I; • Peningkatan Personel dan Kapasitas Polri; • Ancaman Gangguan Keamanan Dalam Negeri.
11
BEBERAPA ISU TERKINI • Penanganan banjir • Pemenuhan amanat UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) • Permasalahan perburuhan dalam negeri • Penanganan keamanan dalam negeri • Stabilitas politik menjelang Pemilu 2014 • Kesenjangan pendapatan dalam masyarakat
12
ISU STRATEGIS 15 isu strategis (dari 43 isu strategis) yang difokuskan pendanaannya : Pemantapan Perekonomian Nasional
Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
Pemeliharaan Stabilitas Sosial dan Politik
• Konektivitas mendorong pertumbuhan; • Perkuatan kelembagaan hubungan industrial; • Peningkatan kemampuan Iptek • Pencapaian surplus beras 10 juta ton dan peningkatan produksi jagung, kedelai dan gula; • Diversifikasi pemanfaatan energi; • Percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat.
• Pelaksanaan SJSN Bidang Kesehatan; • Penurunan angka kematian ibu dan bayi; • Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak; • Perluasan Program Keluarga Harapan; • Pengembangan penghidupan penduduk miskin dan rentan (MP3KI); • Mitigasi Bencana
• Percepatan pembangunan Minimum Essential Force; • Pemantapan keamanan dalam negeri dan pemberantasan terorisme; • Pelaksanaan Pemilu 2014.
13
LANJUTAN... 28 isu strategis (dari 43 isu strategis) : PRIORITAS PRIORITAS 1 : REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA
PRIORITAS 2 : PENDIDIKAN
PRIORITAS 3 : KESEHATAN PRIORITAS 5 : KETAHANAN PANGAN PRIORITAS 6 : INFRASTRUKTUR
PRIORITAS 7 : IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA
ISU STRATEGIS 1.
Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
2.
Peningkatan kualitas pelayanan publik
3.
Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
1.
Peningkatan akses pendidikan dasar dari keluarga miskin
2.
Penuntasan rehabilitasi ruang kelas (RK) rusak
3.
Pelaksanaan kurikulum baru pendidikan 2013/2014
4.
Pelaksanaan pendidikan menengah universal
1.
Penurunan dan pencegahan penyakit (HIV AIDS dan Malaria)
2.
Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang merata
1.
Kesejahteraan petani/nelayan
2.
Peningkatan produksi perikanan
1.
Penyediaan infrastruktur dasar untuk menunjang peningkatan kesejahteraan
2.
Penyediaan infrastruktur yang mengurangi kesenjangan antarwilayah
3.
Penyediaan infrastrukaur untuk mendukung ketahanan pangan dan energi
1.
Sistem logistik nasional
2.
Pengembangan Fasilitas Pendukung KEK yang telah ditetapkan dan Penetapan KEK Baru 14
LANJUTAN... PRIORITAS
ISU STRATEGIS 1.
Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi
2.
Peningkatan Rasio Elektrifikasi dan Peningkatan Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Panas Bumi
PRIORITAS 9 : LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA
1.
Pengendalian perubahan iklim
2.
Peningkatan kualitas lingkungan
PRIORITAS 10 : DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR DAN PASCA KONFLIK
1.
Pembangunan Daerah Tertinggal
2.
Penguatan Diplomasi dan Pembangunan Infrastruktur, hankam, serta fasilitas Custom, Immigration, Quarantine, Security (CIQS) kawasan perbatasan
1.
Pembinaan pemasyarakatan
1.
Akselerasi Industrialisasi Dengan Sasaran Pertumbuhan Industri Non-Migas
2.
Peningkatan Pemahaman dan Kesiapan Indonesia dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015
1.
Peningkatan Kerukunan Beragama
2.
Peningkatan Budaya dan Prestasi Olahraga di Tingkat Regional dan Internasional
PRIORITAS 8 : ENERGI
PRIORITAS LAINNYA BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN PRIORITAS LAINNYA BIDANG PEREKONOMIAN PRIORITAS LAINNYA BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
15
3
PAGU INDIKATIF DAN PENYUSUNAN RKP 2014
16
PAGU INDIKATIF 2014 PAGU INDIKATIF Rp. 541,4 T
2013
Rp. 561,2 T
Pagu 2014 terbatas : • Kebutuhan pemenuhan anggaran Pendidikan Rp. 29,8 T • Kenaikan Belanja Pegawai Rp. 14,3 T
2014
?
Rp. 594,6 T
APBN Dengan keterbatasan anggaran 2014, maka pendanaan terlebih dahulu dilakukan melalui: 1. Efisiensi anggaran; 2. Refocusing program dan kegiatan; 3. Memprioritaskan tambahan pendanaan pada isu strategis.
17
PENYUSUNAN RKP 2014 • Dibahas secara intensif dalam : – Ratas dan Sidang Kabinet Paripurna – Konsultasi Publik – Rakorbangpus dan Trilateral Meeting – Musrenbangprov dan Pra-Musrenbangnas • Penyempurnaan Perencanaan : – Alokasi diutamakan pada 15 isu strategis nasional – Sinergi isu strategis nasional dengan isu strategis propinsi (perencanaan yang lebih fokus) – Dipersiapkan pula kegiatan prioritas jika terdapat ruang fiskal baru • Penyempurnaan Kesiapan Implementasi – Seluruh isu strategis dilengkapi proposal dalam bentuk Inisiatif Baru (bukan kegiatan baru namun upaya untuk mencapai sasaran pembangunan dalam keterbatasan anggaran), yang dilengkapi TOR dan RAB --- meningkatkan kualitas program dan kegiatan serta meminimalkan “pembintangan”
18
4
PERKUATAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
19
RINGKASAN PROGRAM USULAN KEGIATAN Raskin
PKH
BSM
PNPM
• Cakupan 2013: 15,5 juta RT miskin dan rentan; manfaat 15 kg/RT/Bulan, RTS membayar Rp.1600/kg. • Alokasi beras ditingkatkan 20 kg, • Penerima membayar Rp 1.600/kg • Cakupan ditingkatkan 3,2 juta RT/KSM (5%, PPLS 2011) • Bantuan ditingkatkan Rp. 1,8 juta/ RTSM/tahun. • 2x pembayaran peserta baru • Perluasan cakupan BSM 2014 merupakan tambahan dari yang sudah diusulkan pada pagu indikatif 2014. • Cakupan BSM menjadi sebanyak 15,4 juta siswa (29,0% dari jumlah siswa), mendekati angka 25% rumah tangga miskin TNP2K sebanyak 15,5 juta siswa (29,1% dari jumlah siswa). • Alokasi tetap seperti tahun 2013 dengan meliputi seluruh kecamatan • Tambahan diberikan untuk 273 Kec dengan tingkat kemiskinan/jumlah penduduk miskin tertinggi (porsi kegiatan ekonomi produktif ditingkatkan dengan pendampingan dan pengawasan yang lebih baik) TOTAL
Pagu Indikatif 2014 (Rp. Miliar) 23.100,0
5.537,7
9.240,0
14.925,0
52.802,7 20
PERLUASAN PKH KETERANGAN
JUMLAH PESERTA
2012
2013
2014
Jumlah peserta PKH awal TA
1.035.136
1.519.136
2.403.136
Tambahan peserta baru PKH
484.000
884.000
924.887
-
-
128.023
1.519.136
2.403.136
3.200.000
Perkiraan exit kohor 2007 (30%) melalui resertifikasi Mei 2013 Total jumlah peserta Sumber: Basis Data Terpadu TNP2K
1.
PENAMBAHAN SASARAN MENJADI 3,2 JUTA RTSM
2.
PERLUASAN WILAYAH MELALUI SATURASI (PENAMBAHAN TARGET DALAM 1 KECAMATAN) DAN EKSPANSI (PENAMBAHAN KABUPATEN/KOTA BARU).
• Prioritas bagi kabupaten/kota yang supply side “ready” 3. PENINGKATAN BANTUAN (HANYA KOMPONEN BANTUAN TETAP) • Rata2 bantuan dibandingkan Peningkatan rata-rata bantuan per RTSM per tahun dari Rp 1.390.000 menjadi Rp 1.800.000 21
BANTUAN SISWA MISKIN
Rp. Miliar
Jumlah Sasaran BSM (siswa) Jenjang Pendidikan -1
Jumlah Siswa
1)
-2
Usulan Tambahan Cakupan 2014
25% Keluarga Miskin TNP2K
Siswa2)
%
Rp4)
Siswa3)
%
Rp4)
Siswa3)
%
-3
(4) = (3)/(2) * 100%
-5
-6
(7) = (6)/(2) * 100%
-8
-9
-10
26,1% 24,2%
3.573,7 2.927,4
9.499 8.063
31,2%
4.274,5
26.875
7.942 6.505
30,0%
3.593
1.436
40,0%
646,3
1.436
12.997
21,3% 18,9%
2.076,5 1.363,8
SD/MI
30.468
SD MI SMP/MTs
Usulan Pagu Indikatif 2014
34,5%
3.628,2
10.509 9.878
40,0%
646,3
631
17,5%
3.843 2.893
29,6%
2.882,6
26,7%
30,0%
2.169,9
3.470 3.023
36,8%
SMP
9.644
2.769 1.818
MTs
3.353
950
28,3%
712,7
950
28,3%
712,7
45
13,3%
SMA/SMK/MA
9.823
1.574,4 1.181,7
2.090 1.697
2.089,7
19,5%
1.697,0
1.534 1.419
15,6%
8.687
16,0% 13,6%
21,3%
SMA/SMK
1.574 1.182
MA
1.136
393
34,6%
392,7
393
34,6%
392,7
115
10,1%
Total
53.288
12.285
23,1%
7.224,6
15.432
29,0%
9.246,8
15.512
29,1%
31,3%
16,3%
• Usulan perluasan cakupan BSM 2014 merupakan tambahan dari yang sudah diusulkan pada pagu indikatif 2014. • Cakupan BSM yang diusulkan menjadi sebanyak 15,4 juta siswa (29,0% dari jumlah siswa), mendekati angka 25% rumah tangga miskin TNP2K sebanyak 15,5 juta siswa (29,1% dari jumlah siswa). • Satuan Biaya SD/MI: Rp 450 ribu/siswa/tahun, SMP/MTs: Rp 750 ribu/siswa/tahun, SMA/SMK/MA: Rp 1.000 ribu/siswa/tahun 22
5
HIGHLIGHTS RENCANA PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DAN DUKUNGAN PELAKSANAANNYA
23
ISU STRATEGIS WILAYAH TAHUN 2014
24
KEGIATAN STRATEGIS – INFRASTRUKTUR PER WILAYAH
25
ISU STRATEGIS DAERAH PAPUA •
Penyediaan Infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan wilayah – – –
•
• • •
Pembangunan Bandar Udara Rekontruksi/Peningkatan Struktur jalan dan Jembatan Pembangunan jalan di Kab. Jayapura, Jayawijaya, Mimika, Nabire, Paniai, Raja Ampat, Manokwari, Jembatan Inari
Perbaikan kualitas SDM melalui peningkatan akses pendidikan dan kesehatan Penurunan kemiskinan Peningkatan ketahanan pangan Kegiatan Perekonomian Wilayah dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan
MALUKU •
• •
Peningkatan SDM melalui peningkatan akses peningkatan kesehatan dan pendidikan Peningkatan Kesejahteraan petani/nelayan Percepatan pembangunan infrastruktur – Penyelesaian Jalan Trans Maluku – Pembangunan Jalan di Pulau-Pulau terluar
• •
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Optimalisasi Daerah Perbatasan, Terluar, Terpencil dan Tertinggal: Belum Optimalnya Pengelolaan Pulau Terluar,Terpencil, Perbatasan dan Tertinggal
26
ISU STRATEGIS DAERAH NUSA TENGGARA •
• •
Peningkatan mutu dan penyebaran sumber daya manusia kesehatan, serta akses dan mutu pelayanan kesehatan Peningkatan akses pendidikan Pembangunan infrastruktur wilayah dan peningkatan akses masyarakat terhadap infrastruktur –
–
– –
•
Bendungan Pandanduri Lombok Timur, Bendungan Rababaka Kompleks, Bendungan Bintang Bano Pelabuhan Penyebrangan Labuan Poh Sekotong, Pelabuhan Kilo, Dermaga Sape, Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bima TPA Pengengat, TPA Bara, TPA Bima dan TPA Sumbawa 3 Bendungan/Waduk di Kabupaten Kupang (Waduk Raknamo), Kabupaten Ngada (Waduk Asesa), dan Kota Kupang (Waduk Kolhua)
Pembangunan daerah tertinggal
SULAWESI •
Peningkatan Infrastruktur Wilayah: – – – – – –
• • •
Peningkatan SDM dan Pencapaian MDGs Peningkatan Ketahanan Pangan Peningkatan iklim investasi dan usaha: – –
•
Pembangunan Jalur Kereta Api Manado-Bitung Peningkatan Jalan Manado – Tomohon Pembangunan Bandar Udara Morowali dan Tojo Una-Una Waduk di Kabupaten Pohuwat dan waduk Dumbaya Bulan Pembangunan Bendungan Sawangan Kuwil Kab. Minahasa Utara Pembangunan Jaringan Irigasi Sangkub
Pembangunan Indsutri Agro Pembangunan KA Makassar – Parepare
Peningkatan SDA dan Lingkungan 27
ISU STRATEGIS DAERAH KALIMANTAN
JAWA-BALI
•
•
Pembangunan infrastruktur – – –
•
– –
•
– – – – – –
Pembudidayaan ikan, peternakan dan pertanian Penyediaan air baku Pembuatan irigasi
– –
Peningkatan akses pendidikan & Kesehatan –
•
– Pembangunan Under Pass Kuningan-Mampang
Pembangunan Outer ringroad, jalan lintas Kalimantan, serta jembatan Pembangunan Bandara dan pelabuhan Kalteng, Kalbar, Kalsel, Pembangunan kelistrikan di Kalsel
Peningkatan Ketahanan Pangan –
–
– –
Penigkatan pelayanan kesehatan & kapasitas penididikan
Peningkatan elektrifikasi, Energi Baru terbarukan PLTS Sambas & Sintang di Kalbar, serta Kalteng & Kaltim
Peningkatan infrastrukur wilayah
• • •
Waduk Kuningan dan Jatigede Jalan akses Pelabuhan Kendal Pembangunan Pelengkap Jalur Ganda KA Lintas Utara Jawa Pengembangan Kolam Pelabuhan Penyeberangan Kendal Pengembangan Pelabuhan Tanjung Adikarto Re-aktivasi rel kereta api jalur ganda Prapat Kurung menuju dermaga Pelabuhan Tanjung Perak Peningkatan Jalan Simpang Labuan-Cibaliung Lanjutan Pembangunan WRR, Relokasi AmlapuraKubutambahan, Pembangunan Jalan Akses Gunaksa, Pembangunan Jalan Baru Antosari-Bts Kota Tabanan, dan Peningkatan Jalan Denpasar-Gilimanuk Pengembangan Pelabuhan Kapal Cruise Tanahampo, Kabupaten Karangasem Lanjutan Pembangunan Pelabuhan Gunaksa, Pembangunan Dermaga MB III Gilimanuk, Dermaga Sanur dan Pelabuhan Amed.
Peningkatan kualitas SDM melalui perbaikan pendidikan dan kesehatan. Penurunan kemiskinan dan pengangguran Peningkatan produktivitas pertanian
28
ISU STRATEGIS DAERAH SUMATERA •
Pembangunan infrastruktur konektivitas wilayah – – – – –
• •
Pengembangan Kawasan Industri Sei Mangke Pembangunan SDM dan pencapaian MDGs – –
•
Pengadaan Rumah Sakit Bergerak Rehabilitasi gedung SD, SMP, dan pembangunan SMK
Pencapaian surplus beras dan revitalisasi pertanian – – –
•
Pengembangan Pelabuhan Pulau Baai Pembangunan jalan akses non tol ke Bandara Kuala Namu Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Tanjung Api-Api Peningkatan Bandara Raden Inten II Pengembangan jalur kereta api Duku – Bandara Internasional Minangkabau
Pembangunan prasarana irigasi Air Cawang Kidau Pengembangan sistem intensifikasi padi dan pencetakan sawah baru Revitalisasi perkebunan karet
Lingkungan hidup –
Pengendalian pencemaran pertambangan dan rehabilitasi hutan 29
6
PENYEMPURNAAN IMPLEMENTASI
30
KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI ...merupakan kunci keberhasilan peningkatan pelayanan publik PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS KKN 1. Manajemen Perubahan 2. Penataan Perundangundangan
INDIKATOR
IPK OPINI WTP K/L OPINI WTP PEMDA
3. Penataan dan Penguatan Organisasi 4. Penataan Tatalaksana 5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 9. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
2012
2014
2,8
32*)
45*)
56,41%
77%
100%
3%
16%
60%
KEPERCAYAAN RAKYAT
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK TINGGI INDIKATOR
2010
2012
2014
SKOR IPP K/L
6,16
6,86
8,0
SKOR IPP PEMDA
5,26
6,32
8,0
RANK EoDB
115
129
75
6. Penguatan Pengawasan
7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
2010
KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA TINGGI INDIKATOR
2010
2012
2014
-0,19
n.a
0,5
K/L AKUNTABEL
63,29%
95,06%
100%
PROVINSI AKUNTABEL
31,03%
75,76%
80%
KAB/KOTA AKUNTABEL
8,77%
24,37%
60%
GOV EFF INDEX
*) Perubahan skala semula 0-10 menjadi 0-100
31
PROGRAM REFORMASI BIROKRASI NO.
PROGRAM
TARGET
1.
Manajemen Perubahan
• • •
2.
Penataan Peraturanperundangan
Peraturan perundang-undangan, termasuk perda dan perkada yang harmonis dan sinergis, secara vertikal dan horizontal, serta mampu memberikan fasilitasi yang efektif dan efisien bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pelayanan kepada masyarakat, termasuk dunia usaha.
3.
Penataan dan Penguatan Organisasi
•
4.
Penataan Tatalaksana
Bisnis proses dan mekanisme kerja (SOP) yang sederhana disertai penerapan teknologi informasi dan komunikasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan semakin transparan, efektif dan efisien.
5.
Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
•
•
• •
Meningkatnya komitmen pimpinan dalam melakukan reformasi birokrasi; Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja; Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
Struktur organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi sehingga organisasi pemda menjadi lebih efektif dan efisien; Pemda makin mampu merumuskan dan melaksanakan kebijakan dengan sinergis dan efektif.
PNS yang berintegritas, profesional, dan merata melalui penerapan sistem manajemen SDM yang transparan, kompetitif dan berbasis kompetensi; Belanja pegawai semakin efisien; Prioritas pemberian formasi CPNS diberikan kepada Pemda yang proporsi belanja pegawai terhadap APBD semakin rendah.
32
Lanjutan… NO.
PROGRAM
TARGET
6.
Penguatan Pengawasan
• Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara; • Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara; • Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang antara lain melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern yang efektif.
7.
Penguatan Akuntabilitas Kinerja
• Meningkatnya kinerja K/L dan Pemda; • Meningkatnya akuntabilitas kinerja K/L dan Pemda melalui penerapan manajemen kinerja yang efektif di semua unit kerja
8.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Pelayanan yang transparan, cepat, terjangkau, dan tidak diskriminatif, melalui: • Pemenuhan secara bertahap SPM dalam perencanaan dan penganggaran • Penetapan Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, dan Sistem Pengaduan yang efektif pada semua unit pelayanan • Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan
9.
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
Pelaksanaan reformasi birokrasi dapat dijaga terus ketepatan pelaksanaannya dan dilakukan penyempurnaan secara berkesinambungan guna menjamin tercapainya sasaran reformasi birokrasi.
33
PENUTUP • Langkah penyempurnaan perencanaan telah dilakukan: – Alokasi pendanaan fokus pada isu strategis nasional dan propinsi. – Dibiayai secara lebih efisien. – Dipersiapkan Inisiatif Baru, TOR, RAB • Tindak lanjut yang diperlukan : – K/L mempersiapkan procurement plan dan disbursement plan –- sehingga untuk kegiatan yang memerlukan lelang dapat dilakukan di Nopember, yang lainnya siap implementasi pada awal tahun. – Daerah mempersiapkan RKPD tepat waktu dengan mempertimbangkan hasil sinergi di Musrenbangnas. 34
TERIMA KASIH
35
