MENTERINEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEPALA BAPPENAS
NASIONALI
PERATURAN MENTERI NEGARA PERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONALI KEPALABADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR PER.OOllM.PPN/04/2008 TENTANG PERUBAHAN ATASPERATURAN MENTERI NEGARAPERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONALI KEPALABADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR PER.004/M.PPN/09/2007 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANAANGGARAN DAN BIAYA (RAB) KEGIATAN DI KEMENTERIANNEGARA PERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONALI BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA PERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONALI KEPALABADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONAL, Menimbang
a.
bahwa
berdasarkan
surat Menteri Keuangan Nomor Sperihal Persetujuan Peraturan Menteri Negara Percncanaan Pernbangunan NasionallKepala Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional Nornor PER. 004/M.PPN/09/2007, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Acuan Biaya Personil Kegiatan Koordinasi, Pemantauan, dan Penyusunan Database Perencanaan Pembangunan, dan Acuan Biaya Personil Kegiatan Koordinasi Strategis; 128/MK.02/2008
b.
bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan background study pernberdayaan Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah untuk bahan penyusunan Rencana Pernbangunan jangka Menengah, diperlukan beberapa tenaga ahli perseorangan yang bertugas mernberi masukan dalam bentuk makalah mendalam untuk beberapa tema;
c.
bahwa dalam rangka menilai efektivitas Program Keluarga Harapan dalam memberikan dampak terhadap kondisi ekonomi Rurnah Tangga Sangat Miskin (RSTM) serta kondisi pendidikan dan kesehatan dari kecamatan penerima program, perlu dilakukan survey lapangan oleh pihak ketiga;
d. bahwa ...
-2 -
Mengingat
d.
bahwa tenaga ahli sebagairnana dimaksud dalam huruf b, jurnlah yang diperlukan melebihi ketentuan yang diatur dalam Lampiran Bab II huruf B angka 5 Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pernbangunan Nasiona1iKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kernenterian Negara Percncanaan Pernbangunan NasionallBadan Perencanaan Pembangunan Nasional;
e.
bahwa besarnya dana kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam huruf c, melebihi ketentuan yang diatur dalam Larnpiran Bab II huruf A angka 1 Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pernbangunan Nasiona1iKepala Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional Nornor PER. 004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kernenterian Negara Perencanaan Pernbangunan NasionallBadan Perencanaan Pernbangunan Nasional;
f.
bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pernbangunan NasionallKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk rnengubah Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pernbangunan Nasiona1iKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kernenterian Negara Perencanaan Pernbangunan NasionallBadan Perencanaan Pernbangunan Nasional;
1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pernbangunan Nasional (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pernerintah;
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5.
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
tentang
Pelaporan
6. Feraturan
...
-36.
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun Z005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kernenterian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun Z006;
7.
Peraturan Fresiden Nomor 8Z Tahun Perencanaan Fembangunan Nasional;
8.
Peraturan Menteri Negara Perencanaan NasionallKepala Badan Perencanaan Pernbangunan PER. 001A/M.PPNI05/Z006 tentang Pedoman Kementerian Negara Perencanaan Pernbangunan Perencanaan Fembangunan Nasional;
9.
Z007
Peraturan Menteri Negara Perencanaan NasionallKepala Badan Perencanaan Pernbangunan PER. 005/M.PPN/IO/Z007 tentang Organisasi Kementerian Negara Perencanaan Pernbangunan Perencanaan Pernbangunan Nasional;
tentang
Badan
Pernbangunan Nasional Nomor Pengawasan di NasionallBadan Fembangunan Nasional Nomor: dan Tata Kerja NasionallBadan
MEMUTUSKAN : Menetapkan
PERATURAN
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR PER. 004/M.PPN/09/Z007 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA (RAB) KEGIATAN DI KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.
PasalI Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pernbangunan NasionallKepala Badan Perencanaan Fembangunan Nasional Nomor PER. 004/M.PPNI09/Z007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Fembangunan NasionallBadan Perencanaan Pernbangunan Nasional, diubah sebagai berikut :
1. Bab ...
-4 -
1. Bab III Tabel 2 diubah, sehingga keseluruhan
Bab III Tabel 2 berbunyi :
"Tabel 2"
OB
PENANGGUNG JAWAB
1
I TIM
2
PELAKSANA/TIM
I
TEKNIS la. Ketua I b. Sekretaris
I c.
I OB OB OB
I I
Anggota
i TENAGA PENDUKUNG
3
HARGA TERTINGGI (RUPIAH) 600.000
SATUAN
URAIAN
NO
I
OB
2. Bab IV Tabel 3 diubah, sehingga keseluruhan
I I
I
450.000 300.000 250.000 200.000
Bab IV Tabel 3 berbunyi :
"TabeI3" URAIAN
NO 1
TIM PENGARAH la. Ketua I b. Wakil Ketua I c. Anggota
2
I PENANGGUNG JAW AB
3
I TIM I I
I 4
PELAKSANA/TIM TEKNIS a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota
i TENAGA PENDUKUNG
SATUAN
I I
I I
OB OB OB OB
I I I
I
HARGA TERTINGGI (RUPIAH)
I I
I I
1.500.000 1.000.000 750.000 1.000.000
I OB OB OB
I I
450.000 300.000 250.000
OB
I
200.000
3. Bab II huruf B angka 5 diubah, sehingga keseluruhan angka 5 berbunyi :
Bab II huruf B
"5. BelanjaJasa Konsultan Kegiatan kajian/ evaluasi dan prakarsa strategis dapat menunjuk tenaga ahli yang bersifat perseorangan (individual konsultan) yang sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan dengan ketentuan seperti berikut :
Volume ...
-5 -
Volume
Kebutuhan Tenaga Ahli berdasarkan jumlah dan kualifikasi pada TOR kegiatan dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 50% dari jumlah anggota TPRK. Lama kerja Tenaga Ahli dihitung berdasarkan ruang lingkup pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pihak penyedia barang/jasa. Khusus untuk kegiatan background study pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2008, jumlah Tenaga Ahli yang diperlukan dapat lebih dari 50% dari jumlah anggota TPRK.
Satuan
Orang Bulan
Harga
Penetapan pasar."
satuan
tertinggi
berpedornan
4. Bab II huruf A angka I diubah, sehingga keseluruhan angka I berbunyi :
pada harga
Bab II huruf A
"I. Kegiatan kajian/ evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan, selanjutnya disebut kegiatan kajian/ evaluasi, termasuk kegiatan prakarsa strategis bertujuan untuk rneningkatkan kapasitas kemampuan sumber daya manusia di Kernenterian Negara PPN/Bappenas dalam melakukan analisa kebijakan pernbangunan, sehingga kegiatan ini dikerjakan secara swakelola. Apabila diperlukan, kegiatan ini dapat dikontrakkan kepada pihak penyedia barang/jasa (pihak ketiga) sebesar-besarnya 30% dari total biaya kegiatan. Apabila melebihi 30% harus mendapat persetujuan Menteri dengan alasan yang sangat penting. Khusus untuk survey Program Keluarga Harapan Tahun 2008, pekerjaan yang dapat dikontrakkan kepada pihak penyedia barang/ jasa (pihak ketiga) dapat lebih dari 30% dari total biaya kegiatan." Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pad a tanggal ditetapkan, khusus untuk perubahan Ketentuan Bab III Tabel 2 dan Bab IV Tabel 3 berlaku sur ut mulai I januari 2008. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 2 1 April 2008
-t:
~ MENTERI
NEGARAPERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONAL/,G,
KEPALABADAN PERE~GUNAN
PASKAHSUZETTA
NASIONAL,
Ir'/
