~
:AKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI ..... BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ~ REPUBLIK INDONESIA JALAN PROKLAMASI NOMOR 70 JAKARTA 10320
TELEPON (02 J) 3 1928289, 31928280, 3 1928285; FAKSIMILE (02 J) 31928284
www.plIsbindiklatren.bappenas.go.id
Nomor Sifat Lampiran Hal
054/P.Ol/01/2016 PENTING I Berkas
18 Januari 2016
Local Economic Resource Development (LERD) 2016
Yth. I. Sekretaris Daerah Provinsi/KabupatenIKota 2. Kepala Bappeda Provinsi/KabupateniKota 3. Kepala BKD Provinsi/KabupateniKota 4. Kepala SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia Sehubllngan dengan rencana penyelenggaraan Pelatihan Local Economic Resources (LERD), bersama ini kami informasikan bahwa kami membuka kembali pendaftaran, dengan infonnasi sebagai berikllt;
Developmelll
I. Diklat akan dilaksanakan selama 10 hari efektif, dalam kurun waktu tentative antara bulan Maret s.d. Nopember 2016 (kepastian jadwal pelaksanaan dan institusi pelaksana diklat akan kami unggah pada laman Pusbindiklatren). 2. Persyaratan calon peserta adalah : a. Masa kerja minimal 2 tahun, terhitung mulai tanggal diangkat menjadi Pegawai (ASN), minimal golongan lll/a - pangkat Penata Muda; b. Pendidikan minimal S I; c. Umur setinggi-tingginya 2 (dua) tahun sebelum pensiun; d. Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau serendah-rendahnya Pejabat Eselon II atasan langsungnya; e. Pendaftaran melalui online di www.pusbindiklatren.bappenas.go.id; 3. Materi diklat dan rincian infonnasi lainnya dapat dilihat pada lampiran. Jika diklat tersebut di atas yang kami tawarkan ini sesuai dengan kebutuhan pengembangan kapasitas instansi Saudara, us ulan peserta dapat disampaikan kepada kami paling lambat tanggal 29 Februari 2016, dan untuk infonnasi lebih lanjut dapat menghubllngi staf kami Sdr. Wiky Witami/KaryotolMulyani RachmiatilCh. Nunik Ispriyanti di No. Telp. (021) 31928280,31928285. Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami mengucapkan terima kasih.
Tembusan: I. Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas (sebagai laporan); 2. PPK Perencanaan Pembangunan Negara X ( PPN X).
DlKLAT
LOCAL ECONOMY RESOURCES DEVELOPMENT (LERD)
I.
PENDAHLUAN
Permasalahan yang dihadapi oleh pemerinlah daerah, khsususnya di era desentralisasi adalah lemahnya koordinasi dan sinergi proses perencanaan pembangunan di daerah sehingga menimbulkan ketidakefekti fan proses perencanaan lokal maupun regional dan cenderung menciptakan kesenjangan sosial-ekonomi antara lokal dan regional, Saat ini pemerintah daerah tidak hanya diharapkan berfllngsi sebagai koordinator dan pembuat kebijakan, letapi juga ditllntu( uutuk mempunyai jiwa dan semangat kewirausahaan agar dapat merangkul kelompok masyarakat usaha baik individual maupun badan usaha (stakeholder). Tantangan lainnya adalah munculnya demokrasi multi partai dan peran dominan badan legisla!ive daerah (DPRD); sementara di lain pihak, masyaraka! dunia usaha dan umum menuntut peningkatan pelayanan yang lebih baik. Dalam kaitannya dengan hal !ersebut di atas, Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren), Bappenas sesuai dengan fllngsinya yaitu meningkatkan kapasitas institusi perencanaan di pemerintah KabupatenlKotaiProvinsi
m3upun pemerintah Pusal,
berkewajiban untuk meningkatkan kualitas perencanaan di tingkat provinsi dan regional agar menjadi lebih rasional, sistematis dan komprehensif.
Sehubungan dengan hal tersebul,
Pusbindiklatren Bappenas berkoordinasi dengan Direktorat Perkotaan dan Pedesaan, Bappenas teJah merancang pelatihan Local Economic Resources Development (LERD) dalam rangka mencapai kondisi yang ditargetkan dalam RPJM (2014-2019), yaitu meningkatkan kualitas SDM dan memperkual daya saing perkonomian.
Pelatihan LERD in. dirancang sejalan dengan
program nasional Revitalisasi Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah.
[1-
TUJUAN UMUM PELATIHAN Secara umum pend id ikan dan latihan LERD in! bertujuan untuk mendorong terciptanya kebijakan, srategi, dan perencanaan yang semakin efektif dan efisien dalam mengembangkan perekonomian daerah melalui meningkatkan produk unggulan, dan meningkatkan kompetensi perencana pemerintah khususnya dalam me-mapping product unggulan.
Ill. TUJUAN KHUSUS PELATIHAN Sedangkan tujuan khusus dar; pendidikan dan peialihan ini diantaranya adalah: • Meningkatkan kornpetensi perencana pernerintah dalam me-mapping produk unggulan; • Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah kabupatenlkota dan provinsi untuk lebih melibatkan para pemangku kepentingan lokal melalui perencanaan partisipatif.
IV. KELUARAN (OUTPUT) PELATIHAN Keluaran (OUlp"I) yang diharapkan dari penyelenggaraan diklal LERD ini adalah onenghasilkan peserta yang memahaoni konsep dan kerangka dasar pengembangan ekonomi lokal dan daerah.
V. METODE PELATIHAN Sesuai dengan lujuan yang akan dicapai program diklal ini, maka melode diklal yang akan digunakan adalah proses belajar mengajar dengan melode pembelajaran untuk orang dewasa yang dapat terdiri dari: penyajian makalah, diskusi kelas, diskusi kelompok, praktek produCI mapping, dan presentasi.
VI. KRITERIA PENENTUAN PESERTA I. Pendidikan minimal S I; 2. Masa kerja minimal 2 tahun , terhitung mulai tanggal diangkat menjadi Pegawai (ASN), minimal golongan [Ilia - pangkat Penata Muda; 3. Umur maksimal 2 (dua) tahun sebelum memasuki masa pen siun; 4. Perencana atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menangani pereneanaan dari Provinsi/Kabupaten/Kota (Bappeda, Dinas); S. Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian alau serendah-rendahn ya Pejabat Eselon II atasan langs ungnya; 6. Pendaftaran melalui online di www.pusbindiklatren.bappenas.go.id.
VII.
JADW AL PELAKSANAAN Waktu tentative antara bulan Maret s.d . Nopember 2016 dan kepastian jadwal pelaksanaan dan inslitusi
pelaksana
diklat
akan
kami
unggah
pada
laman
Pusbindiklatren;
www.pusbindiklatren.bappenas.go.id.
VIII. PROSES PELAMARAN Untuk memfasilitasi proses pelamaran calon peserta, bersama ini hal-hal yang mungkin dapal dijadikan acuan: 1. BKD/ Badiklat/Bappeda men yebarluaskan informasi pellawaran diklal dari Pusbindiklatren Bappenas, dan meminta usulan calon peserta kepada seluruh SKPD dan Bappeda di daerahnya; 2. Pengiriman nama ealon peserta diklat LERD, mohon melampirkan formulir pendaftaran yang bertandatangan asli ; 3. Surat usulan, formulir dan dokumen pendukung, sebagai bahan verifikasi data disampaikan langsungivia pos ke Kapusbindiklatren Bappenas, dengan alamat JI. Proklamas i No. 70, Jakarta Pusat; 4. Untuk keterangan lebih lanjut ten tang pengusulan calon peserta dapat diunduh melalui situs:
www.pusbindiklatren.bappenas.go.id
[email protected].
atau
disampaikan
melalui
email:
IX.
KURIKULUM I. Perencanaan LERD a. Definisi dan Dasar-dasar LERD; b. Syarat dan Proses Perencanaan LERD untuk UKM dan Agribisnis; c. LERD dalam Konteks Kebijakan Publik; d. Dampak LERD pada Pertumbuhan Ekonomi, Tenaga Kerja, dan Pendapatan Pemda, Institusi dan Regulasi ; e. Peran SJakeholder dalam LERD;
f. Kebijakan dan Regulas i; g. Perspektif international (perdagangan, kerjasama dan investasi asing laogsung). 2. Analisis Potensi Lokal a. Sumberdaya Alam dan Manusia; b. Sumberdaya Financial; c. Infrastruktur, [nfonnasi dan Teknologi.
3. Analisis Keterkaitan a. Pembentukan Cluster, Skala Ekooomi dan Multiplier Effect; b. Analisis Pasar, Promosi Bisnis. 4. Perencanaan Participatory dalam LERD
a. Latihan Perencanaan LERD; b. Kebijakan Nasional tentang LERD; c. Kebijakan Daerah tentang LERD.
5. Menyu sun pengelompokkan produksi
X. KEHADIRAN PESERTA Tingkat kebadiran peserta dalam diklat LERD ini adalah minimal 90%, apabila kurang dari 90% maka peserta tidak mendapatkan sertifikat Diklat.
Xl. LAMA PELATDlAN l. Lama pelatihan LERD adalah 2 minggu ata u 12 hari , dengan hari efektif selama 10 hari kerja. 2. I (satu) sesi = 2jam pelajaran (jampel), I (satu)jampel = 4S menit.
xn.
PEMBIA Y AAN Pelaksanaan pelatihan ini akan dilaksanakan dengan mekanisme pembiayaan cost sharing tipe III , dengan rincian sebagai berikut:
l. Dukungan pembiayaan yang dikeluarkan oleh Pusbindiklatren Bappenas meliputi: biaya pelatihan, materi pelatihan, akomodasi, konsumsi, dan transport lokal (penjemputan dari penginapan ke tempat diklat); 2. Dukungan pembiayaan yang harus disediakan oleh instansi asal peserta meliputi: transport (tiket PP) darilke kota asal peserta ke/dari lokasi tempat diklat, serta uang saku selama pelatihan.
XIll.
METODE EVALUASI Evaluasi pelaksanaan pelatihan dilakukan oleh pelaksana diklat dan harus disampaikan kepada Pusbindiklatren-Bappenas selambat-lambatnya I minggu setelah selasai pelatihan. Evaluasi mencakup: evaJuasi terhadap kinerja pengajar, evaJuasi terhadap kinerja peJaksanan diklat, dan evaJuasi terhadap kesesuaian dan kuaJitas materi pelatihan.
Lampiran Surat Penawaran Diklat Non Gelar SETDAlBAPPEDAlBKD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA: A.
SUMATERA
1.
Provinsi Aceh
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11 . 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17. 1.18. 1.19. 1.20. 1.21 . 1.22. 1.23. 2.
Kabupaten Aceh Barat Kabupaten Aceh Barat Daya Kabupaten Aceh Besar Kabupaten Aceh Jaya Kabupaten Aceh Selatan Kabupaten Aceh Singkil Kabupaten Aceh Tamiang Kabupaten Aceh Tengah Kabupaten Aceh Tenggara Kabupaten Aceh Timur Kabupaten Aceh Utara Kabupaten Bener Meriah Kabupaten Bireuen Kabupaten Gayo Lues Kabupaten Nagan Raya Kabupaten Pidie Kabupaten Pidie Jaya Kabupaten Simeule Kota Banda Aceh Kota Langsa Kota Lhokseumawe Kota Sabang Kota Subulussalam
Provinsi Sumatera Utara
2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11 . 2.12. 2.13. 2.14. 2.15. 2.16. 2.17. 2.18. 2.19. 2.20 . 2.21 . 2.22. 2.23. 2.24 . 2.25. 2.26. 2.27.
Kabupaten Asahan Kabupaten Batubara Kabupaten Dairi Kabupaten Deli Serdang Kabupaten Humbang Hasundutan Kabupaten Karo Kabupaten La buhanbatu Kabupaten Labuhanbatu Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Kabupaten Langkat Kabupaten Mandailing Natal Kabupaten Nias Kabupaten Nias Barat Kabupaten Nias Selatan Kabupaten Nias Utara Kabupaten Padang Lawas Kabupaten Padang Lawas Utara Kabupaten Pakpak Bharat Kabupaten Samosir Kabupaten Serdang Bedagai Kabupaten Simalungun Kabupaten Tapanuli Selatan Kabupaten Tapanuli Tengah Kabupaten Tapanuli Utara Kabupaten Toba Samosir Kota Binjai Kota Gunungsitoli
2.28. 2.29. 2.30. 2.31 . 2.32 . 2.33. 3.
Kabupaten Sengkalis
Kabupaten Indragiri Hilir
Kabupaten Indragiri Hulu
Kabupaten Kampar
Kabupaten Kepulauan Meranti
Kabupaten Kuantan Senggigi
Kabupaten Pelalawan
Kabupaten Rokan Hilir
Kabupaten Rokan Hulu
Kabupaten Siak
Kota Dumai
Kota Pekanbaru
Provinsi Kepulauan Riau 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7.
6.
Kabupaten Agam
Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Mentawai
Kabupaten Lima Puluh Kota
Kabupaten Padang Pariaman
Kabupaten Pasaman
Kabupaten Pasaman Sarat
Kabupaten Pesisir Selatan
Kabupaten Sijunjung
Kabupaten Solok
Kabupaten Solok Selatan Kabupaten Tanah Datar Kota Sukittinggi Kota Padang Kota Padangpanjang Kota Pariaman Kota Payakumbuh Kota Sawahlunto Kota Solok
Provinsi Riau 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11 . 4.12.
5.
Medan
Padangsidempuan
Pematangsiantar
Sibolga
Tanjugbalai
Tebing Tinggi
Provinsi Sumatera Barat 3.1. 3. 2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10 3. 11 . 3. 12. 3. 13. 3. 14. 3. 15. 3. 16. 3. 17. 3. 18. 3. 19.
4.
Kota Kota Kota Kota Kota Kota
Kabupaten Sintan
Kabupaten Karimun
Kabupaten Kepulauan Anambas
Kabupaten Lingga
Kabupaten Natuna
Kota Satam
Kola Tanjung Pinang
Provinsi Jambi 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.
Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten
Satanghari
Sungo
Kerinci
Merangin
6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 6.9. 6.10. 6.11 . 7.
Provinsi Bengkulu
7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 7.7. 7.8. 7.9. 7.10. 8.
Selatan
Tengah
Utara
Kaur
Kapahiang
Lebong
Mukomuko
Rejang Lebong
Seluma
Kabupaten Banyuasin
Kabupaten Empat Lawang
Kabupaten Lahat
Kabupaten Muara Enim
Kabupaten Musi Banyuasin
Kabupaten Musi Rawas
Kabupaten Musi Rawas Utara
Kabupaten Ogan Ilir
Kabupaten Ogan Komering lIir
Kabupaten Ogan Komering Ulu
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
Kota Lubuklinggau
Kota Pagar Alam
Kota Palembang
Prabumulih
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
9.1 . 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.6. 9.7. 10.
Kabupaten Bengkulu Kabupaten Bengkulu Kabupaten Bengkulu Kabupaten Bengkulu Kabupaten Bengkulu Kabupaten Bengkulu Kabupaten Bengkulu Kabupaten Bengkulu Kabupaten Bengkulu Kota Bengkulu
Provinsi Sumatera Selatan
8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. 8.8. 8.9. 8.10. 8.11. 8.12. 8.13. 8.14. 8.15. 8.16. 8.17. 9.
Kabupaten Muaro Jambi
Kabupaten Sarolangun
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kabupaten Tebo
Kota Jambi
Kota Sungai Penuh
Kabupaten Bangka
Kabupaten Bangka Barat
Kabupaten Bangka Selatan
Kabupaten Bangka Tengah
Kabupaten Belitung
Kabupaten Belitung Timur
Kota Pangkal Pinang
Provinsi Lampung
10.1. 10.2. 10.3. 10.4. 10.5. 10.6. 10.7.
Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten
Lampung Tengah
Lampung Utara
Lampung Selatan
Lampung Sarat
Lampung Timur
Mesuji
Pesawaran
10.8. 10.9. 10.10 10.11. 10.12. 10 13 10.14. 10.15
Kabupaten Pesisir Barat
Kabupaten Pringsewu
Kabupaten Tulang Bawang
Kabupaten Tulang Bawang Barat
Kabupaten Tanggamus
Kabupaten Way Kanan
Kota Bandar Lampung
Kota Metro
S. JAWA 11.
Provinsi Santen 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11 11.6. 11.7 11.8.
12.
Provinsi Jawa Barat 12.1 12.2. 12.3. 12.4. 12.5. 12.6. 12.7. 12.8. 12.9. 12.10. 1211. 12.12. 12.13. 1214. 12.15. 12.16. 12.17. 12.18. 12.19. 12.20. 12.21. 1222. 12.23. 12.24. 1 12.26. 12.27.
13.
Kabupaten Lebak
Kabupaten Pandeglang
Kabupaten Serang
Kabupaten Tangerang
Kota Cilegon
Kota Serang
Kola Tangerang
Kota Tangerang Selatan
Kabupaten Bandung
Kabupaten Bandung Barat
Kabupaten Bekasi
Kabupaten Bogar
Kabupaten Ciamis
Kabupaten CianJur
Kabupaten Cirebon
Kabupaten Garut
Kabupaten Indramayu
Kabupaten Kerawang
Kabupaten Kuningan
Kabupaten Majalengka
Kabupaten Pangandaran
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Subang
Kabupaten Sukabumi
Kabupaten Sumedang
Kabupaten Tasikmalaya
Kota Bandung
Kota Banjar
Kota Bekasi
Kota Bogar
Kota Cimahi
Kota Cirebon
Kota Depok
Kota Sukabumi
Kota Tasikmalaya
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13.1. 13.2. 13.3. 13.4. 13.5. 13.6.
Kabupaten Administrasi Kepulauan Serlbu
Kota Administrasl Jakarta Barat
Kola Administrasl Jakarta Pusat
Kota Admlnistrasl Jakarta Salatan
Kota Administrasi Jakarta Timur
Kota Admlnistrasl Jakarta Utara
14.
Provinsi Jawa Tengah 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 14.5. 146. 14.7. 14.8. 14.9. 14.10. 14.11. 14.12. 1413. 14.14. 14.15. 14.16. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14.21. 14.22. 14.23. 14.24. 14.25. 14.26. 14.27. 14.28. 14.29. 14.30. 14.31. 14.32. 14.33. 14.34 14.35.
15.
Kabupalen Banjarnegara
Kabupalen Banyumas
Kabupalen Batang
Kabupalen Blora
Kabupaten Boyolali
Kabupalen Brebes Kabupaten Cilacap
Kabupalen Demak
Kabupaten Grobokan
Kabupaten Jepara
Kabupaten Karanganyar
Kabupaten Kebumen
Kabupalen Kendal
Kabupaten Klaten
Kabupalen Kudus
Kabupalen Magelang
Kabupaten Pati
Kabupalen Pekalongan
Kabupalen Pemalang
Kabupalen Purbalingga
Kabupalen Purworejo
Kabupaten Rernbang
Kabupalen Semarang
Kabupaten Sragen
Kabupalen Sukoharjo
Kabupaten Tegal
Kabupaten Temanggung
Kabupaten Wonogiri
Kabupaten Wonosobo
Kola Magelang
Kola Pekalongan
Kola Salaliga
Kola Semarang
Kola Surakarta
Kola Tegal
Provinsi Jawa Timur 15.1. 1 15.3. 15.4. 1 15.6. 1 15.8. 1 15.10. 15.11. 15.12. 15.13. 15.14. 15.15. 15.16. 15.17. 15.18. 15.19.
Kabupalen Kabupalen Kabupaten Kabupalen Kabupalen Kabupaten Kabupalen Kabupaten Kabupalen Kabupalen Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupalen Kabupaten
Bangkalan
Banyuwangi
Blitar
Bojonegoro
Bondowoso
Gresik
Jember
Jombang
Kediri
lamongan
lumajang
Madiun
Magelan
Malang
MOJokerto
NganJuk
Ngawi
Pacitan
Pamekasan
15.20. 15.21 . 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15.27. 15.28. 15.29. 15.30. 15.31. 15.32. 15.33. 15.34. 15.35. 15.36. 15.37. 15.38. 16.
Provinsi Daerah Is!imewa Yogyakarta 16. 1. 16.2. 16.3. 16.4. 16.5.
C.
Ka bupaten Pasuruan
Kabupaten Ponorogo
Kabupaten Probolinggo
Kabupaten Sampang
Kabupaten Sidoarjo
Kabupaten Situbondo
Kabupaten Sumenep
Kabupaten Trenggalek
Kabupaten Tuban
Kabupaten Tulungagung
Kota Batu
Kota Blitar
Kota Kediri
Kota Madiun
Kota Malang
Kota Mojokerto
Kota Pasuruan
Kota Probolinggo
Kota Surabaya
Kabupaten Bantul Kabupaten Gunung Kidul
Kabupaten Kulon Progo
Kabupaten Sleman
Kota Yogyakarta
NUSA TENGGARA
17.
Provinsi Bali
17.1. 17.2. 17.3. 17.4. 17.5. 17. 6. 17.7. 17. 8. 17. 9. 18.
Provinsi Nusa Tenggara Bara!
18.1. 18.2. 18.3. 18.4. 18.5. 18.6. 18.7. 18.8. 18. 9. 18. 10. 19.
Kabupaten Badung
Kabupaten Bangli
Kabupaten Buleleng
Kabupaten Gianyar
Kabupaten Jembrana
Kabupaten Karangasem Kabupaten Klungkung
Kabupaten Tabanan Kota Denpasar
Kabupaten Bima
Kabupaten Dompu
Kabupaten Lombok Barat
Kabupaten Lombok Tengah
Kabupaten Lombok Timur
Kabupaten Lombok Utara
Kabupaten Sumbawa
Kabupaten Sumbawa Barat
Kota Bima Kota Mataram
Provinsi Nusa Tenggara Timur
19.1. 19.2. 19.3. 19.4.
Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten
Alor
Belu
Ende
Flores Timur
19.5. 19.6. 19.7. 19.8. 19.9. 19.10. 19.11 19.12. 19.13. 19.14. 19.15. 19.16. 19.17. 1918. 19.19. 19.20. 19.21. 19.22.
D.
Kabupaten Kupang
Kabupalen Lembata
Kabupa!en Malaka
Kabupaten Manggarai
Kabupalen Manggarai Barat
Kabupaten Manggarai Timur
Kabupaten Ngada
Kabupaten Nagekeo
Kabupaten Rate Ndao
Kabupaten Sabu Raijua
Kabupaten Sikka
Kabupaten Sumba Barat
Kabupaten Sumba Barat Daya
Kabupaten Sumba Tengah
Kabupaten Sumba Tlmur
Kabupaten Timur Tengah Sela!an
Kabupaten Timur Tengah Ulara
Kota Kupang
KALIMANTAN
20.
Provinsi Kalimantan Barat
20.1. 20.2. 20.3. 20.4. 20.5. 20.6. 20.7. 20.8. 20.9. 20.10. 20.11. 20.12. 20.13. 20.14. 21.
Provinsi Kalimantan Selatan
21.1. 21.2. 21.3. 21.4. 21.5. 21.6. 21.7. 218 21.9. 21 10 21.11. 21.12. 21.13. 22.
Kabupaten Bengkayang
Kabupaten Kapuas Hulu
Kabupaten Kayong Utara
Kabupaten Ketapang
Kabupaten Kubu Raya
Kabupaten Landak
Kabupaten Melawi
Kabupaten Pontianak
Kabupaten Sambas
Kabupaten Sanggau
Kabupaten Sekadau
Kabupaten Sintang
Kota Pontianak
Kota Singkawang
Kabupaten Balangan
Kabupaten Banjar
Kabupaten Barito Kuala
Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Kabupalen Kotabaru
Kabupalen Tabalong
Kabupalen Tanah Bumbu
Kabupaten Tanah Laut
Kabupalen Tapin
Kola Banjarbaru
Kota Banjarmasin
Provinsi Kalimantan Tengah
22.1. 22.2. 22.3. 224
Kabupaten Kabupalen Kabupalen Kabupaten
Barito Selatan
Barito Timur
Barito Utara
Gunung Mas
22.5. 22.6. 22.7. 22.8. 22.9. 22.10. 22.11. 22.12. 22.13. 22.14. 23.
Provinsi Kalimantan Timur 23.1. 23.2. 23.3. 23.4. 23.5. 23.6. 23.7. 23.8. 23.9. 23.10.
24.
Kabupaten Berau
Kabupaten Kutai Barat
Kabupaten Kutai Kartanegara
Kabupaten Kutai Timur
Kabupaten Mahakam Ulu
Kabupaten Paser
Kabupaten Panajam Paser Utara
Kota Balikpapan
Kota Bontang
Kota Samarinda
Provinsi Kalimantan Utara 24.1. 24.2. 24.3. 24.4. 24.5.
E.
Kabupaten Kapuas
Kabupaten Katingan
Kabupaten Kotawaringin Barat
Kabupaten Kotawaringin Timur
Kabupaten Lamandau
Kabupaten Murung Raya
Kabupaten Pulang Pisau
Kabupaten Sukamara
Kabupaten Seruyan
Kota Palangka Raya
Kabupaten Bulungan
Kabupaten Malinau
Kabupaten Nunukan
Kabupaten Tana Ttidung
Kota Tarakan
SULAWESI 25.
Provinsi Gorontalo 25.1. 25.2. 25.3. 25.4. 25.5. 25.6.
26.
Kabupaten Boalemo
Kabupaten Bone Bolango
Kabupaten Gorontalo
Kabupaten Gorantalo Utara
Kabupaten Pohuwato
Kota Gorontalo
Provinsi Sulawesi Selatan 26.1. 26.2. 26.3. 26.4. 26.5. 26.6. 26.7. 26.8. 26.9. 26.10. 26.11. 26.12. 26.13. 26.14. 26.15.
Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten
Bantaeng
Barru
Bone
Bulukumba
Enrekang
Gowa
Jeneponto
Kepulauan Selayar
Luwu
Luwu Timmur
Luwu Utara
Maras
Pangkajene dan Kepulauan
Pinrang
Sidenreng Rappang
26.16. 26.17 26.18. 26.19. 26.20. 26.21. 26.22 26.23. 26.24. 27.
Provinsi Sulawesi Tenggara 27.1. 27.2. 27.3. 27 A. 27.5. 27.6. 27.7. 278. 27.9. 27.10. 27 11. 27.12, 27.13, 27.14. 27.15, 27.16. 27,17.
28.
Kabupalen SlnJai
Kabupaten Soppeng
Kabupalen Takalar
Kabupalen Tana Toraja
Kabupalen Toraja Ulara
Kabupalen WaJo
Kola Makassar
Kola Palopo
Kola Pare pare
Kabupaten Bombana
Kabupaten Buton
Kabupaten Bulon Selalan
Kabupalen Bulon Tengah
Kabupaten Buton Utara
Kabupalen Kolaka
Kabupalen Kolaka Timur
Kabupaten Kolaka Ulara Kabupaten Konawe
Kabupalen Konawe Kepulauan
Kabupaten Konawe Selatan
Kabupaten Konawe Ulara
Kabupaten Muna
Kabupaten Muna Barat
Kabupaten Wakatobi
Kola Baubau
Kola Kendari
Provinsi Sulawesi Tengah 28.1. 28.3, 28.4. 28 5 28.6. 28.7. 28.8. 28.9. 28.10. 2811, 28,12, 28.13.
Kabupalen Kabupaten Kabupaten Kabupalen Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kola Palu
Banggai
Banggai Kepulauan
Banggai Laut
Buol
Donggala
Morowali
Morowali Ulara
Parigi Mountong
Poso
Sigi
Taja Una - Una
Toli - Toli
Provinsi Sulawesi utara 28.14. 15. 28.16. 28.17, 28.18. 28.19, 28.20, 2821. 28.22, 28.23. 28,24,
Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten
Bolaang Mongondow
Bolaang Mongondow Selatan Bolaang Mongondow Timur
Bolaang Mongondow Utara
Kepulauan Sangihe
Kepulauan Siau Tagulandang Blaro
Kepulauan Talaud
Minahasa
Mlnahasa Selatan
Mlnahasa Tenggara
Minahasa Ulara
28.25. 28.26. 28.27. 28.28. 29.
Kabupalen Kabupalen Kabupalen Kabupalen Kabupalen Kabupalen
Majene
Minahasa
Mamuju
Mamuju Tengah
Mamuju Ulara
Polewali Mandar
MALUKU 30.
Provinsi Maluku 30.1. 30.2. 30.3. 30.4. 30.5. 30.6. 30.7. 30.8. 30.9. 30.10. 30.11.
31.
Kabupalen Saru
Kabupalen Saru Selalan
Kabupalen Kepulauan Aru
Kabupalen Maluku Saral Daya
Kabupalen Maluku Tengah
Kabupalen Maluku Tenggara
Kabupalen Maluku Tenggara Saral
Kabupalen Kepulauan Seram Saral
Kabupalen Kepulauan Seram Timur
Kola Ambon
Kola Tual
Provinsi Maluku Utara 31.1. 31.2. 31.3. 31.4. 31.5. 31.6. 31.7. 31.8. 31.9.
G.
Situng
Kolamobagu
Manado
T omohon
Provinsi Sulawesi Sarat 29.1. 29.2. 29.3. 29.4. 29.5. 29 .6.
F.
Kota Kota Kola Kola
Kabupalen Halmahera Saral
Kabupalen Halmahera Tengah
Kabupalen Halmahera Timur
Kabupaten Halmahera Ulara
Kabupalen Kepulauan Sula
Kabupalen Pulau Morolai
Kabupalen Taliabu
Kola Ternale
Kola Tidore Kepualauan
PAPUA 32.
Provinsi Papua 32.1. 32.2. 32.3. 32.4. 32.5. 32.6. 32 .7. 32 .8. 32 .9. 32.10. 32.11. 32.12. 32.13. 32.14. 32.15. 32.16.
Kabupalen Kabupalen Kabupalen Kabupalen Kabupalen Kabupalen Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten
Asmal
Siak Nunfor
Soven Digoel
Deiyai
Dogiyai
Intan Jaya
Jayapura Jayawijaya Keerom
Kepulauan Yapen
Lanny Jaya
Memberamo Raya
Memberamo Tengah
Mappi
Merauke
Mimika
32 .17. 32 .18. 32.19. 32.20. 32.21. 32.22. 32.23 . 32 .24 . 32.25. 32.26. 32.27. 32.28. 32.29. 33.
Kabupaten Nabire Kabupaten Nduga Kabupaten Pan iai Kabupaten Pegunungan Bintang Kabupaten Puncak Kabupaten Puncak Jaya Kabupaten Sarmi Kabupaten Supiori Kabupaten Toikara Kabupaten Waropen Kabupaten Yahukimo Kabupaten Yulimo Kota Jayapura
Provinsi Papua Bara!
33.1. 33.2. 33.3. 33.4. 33.5. 33.6. 33.7. 33.8. 33.9. 33.10. 33 .11 . 33 .12. 33. 13.
Kabupaten Fakfak Kabupaten Kaimana Kabupaten Manokwari Kabupaten Manokwari Selatan Kabupaten Maybrat Kabupaten Pegunungan Arfak Kabupaten Raja Ampat Kabupaten Sorong Kabupaten Sorong Selatan Kabupaten Tambrauw Kabupaten Teluk Bintuni Kabupaten Teluk Wondama Kota Sorong
PUSBINDIKlATREN BAPPENAS
FORMULIR PENDAFTARAN CALON PESERTA BEASISWA NON GELAR
1. Nama (sesuai ijazah terakhir): ..................................................................... NIP:
2. Tempat!tanggallahir
........................................... ] enis Kelamin ............. (L/ P).
3. Alamat rumah Kab/Kota/prov ........................................................... Kode Pos ............................ . Telpon/FaxjHP ( ................... ) . . . . . . . . . . . . . . . .... ..... . 4. e-mail address 5. Nama instansi asal 6. Nama Unit Kerja 7. Alamat Unit Kerja Kab/Kota/prov..
................................... Kode Pos ................................... .
Telpon/Fax/HP ( .............. ) 8. ]abatan sekarang
.... Gol:
9. TMT PN5 100%, padaGoL Ill/a: ................./ ................/ 10. PendiclikanTerakhir
:51/52/53
........ .... Masa kerja: ............................ .
PT:
Fakultas (51/52/53)
........ ]urusan: ........................................... .
Lulus tahun (51/52/53)
...... IPK:. ................................ skala: .......................... ..
11. Apakah sedang mengikuti /dalam proses pelamaran program diklat Pusbindiklatren? : Ya/Tidak . 12. Pilihan diklat yang akan diikuti:
I Kelayakan Proyek
I PPD Reguler
I PPP
I Planning and budgeting
I PPD RP]MD
I LERD
I Monitoring dan Evaluasi
I Magang Dalam Negeri
I Mitigasi Bencana
I Staff Enhancement/ Magang di ]epang 13. Uraikan secara singkat tugas pekerjaan 5audara sehari-hari saat ini :
Dengan ini kami menyatakan bahwa, informasi di atas adalah yang sebenarnya. Jika clikemudian hari diketahui ada informasi yang tidak benar, maka kami bersedia menerima segala sariksi yang ditetapkan oleh Pusbindiklatren. . ........................... tgl ............. 20 Menyetujui, Pejabat Eselon II :
Yang bersangkutan,
............•...
)
........•.......... . ........ )
KOP INSTAl\SI (SuratKesediaanCost-Sharing) (tempat/tgl/bln/thn)
Nomor: ... ..
Lamp, , .. .
Hal Kesedi,aanPenlbiElyaclIlDlkla
a,n, 1. Sdr, X 2. Sdr. Y 3.Sdr.Z Yth. Sdr, Kapusbindiklatren Bappenas Di Jakarta Sehubungan dengan surat Kapusbindiklatren Bappenas, nomor ""..../. .... /20 ,tentang ketenman pembiayaan cost sharing untnk program non gelar dalam negeri yang dike lola oleh Pusbindiklatren Bappenas, bersama ini kami mengusulkan keil'lltsertaan Sdr, X, Y, dan Z dengan pengaturall biaya sebagai berikut: No
Nama
I 1 2
X
3
Z
(daiam
Item Mandatorv
(dalam ,.BIll
Item Voluntary
Ro)
(Total) Rp)
I I
Y
I
I
I
Alas perhaban dan kerjasamanya diucapkan terimakasih,
(
NIP: . Tembusan:
L Gubemur/Bupati/Walikota..
2, Penyelenggara Diklat
3, Sesmen PPN/Sestama Bappenas
4, Peserta diklat yang bersangkutan
Catatan:
Mandatory adalah POl'S! pelldanaan yang menjad! kewgiiban Instans! asal peserta berupa:
a, Transport kedatallgan dan lokasi studio
b, Uang saku.
Voluntary adalah pars! pendanaan yang secara '>!.!JM!l<>:.
