MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUN",N NASIONALI KEPALA BAPPENAS
PERATURAN MENTERI NEGARAPERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALABADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR: PER.008/M.PPN/12/2006 TENfANG PEDOMANPERENCANAAN, PELAKSANAAN, PEMANfAUANDANEVAUJASIKEGIATAN DI KEMENTERIAN NEGARAPERENCANAAN PEMBANGUNANNASIONAL/ BADANPERENCANAAN PEMBANGUNANNASIONAL MENfERINEGARAPERENCANAAN PEMBANGUNANNASIONALI BADANPERENCANAAN PFMBANGUNANNASIONAL, Menirnbang
a. bahwa dalam rangka rnendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta meningkatkan kinerja Kementerian Negara Perencanaan Pernbangunan NasionallBadan Perencanaan Pernbangunan Nasional (Kementerian Negara PPN/Bappenas), maka pelaksanaan kegiatan mulai dari proses perencanaan sampai dengan evaluasi kegiatan perlu dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi fungsi manajemen yang baik dengan memperhatikan prinsip-prinsip pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. bahwa agar pelaksanaan berbagai kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat berdayaguna dan berhasilguna perlu disusun Peraturan Menteri tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan NasionallBadan Perencanaan Pernbangunan Nasional;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pernbangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan ...
-2 -
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Kernenterian/Lembaga; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pernbangunan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pernbangunan Nasional; 7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lernbaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005; 8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004; 9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005; 10.Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional Nomor: PER. 001/M.PPN/09/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan NasionallBadan Perencanaan Pembangunan Nasional; MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERATURAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEGIATAN DI KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.
Pasall Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Lingkungan Kementerian Negara PPN/Bappenas,
dan Evaluasi Kegiatan di untuk selanjutnya disebut Pedoman ...
-3-
Pedoman merupakan Standard Operating Procedure (SOP) yang disusun dengan tujuan untuk: a. memperjelas prosedur/mekanisme kerja atau tatalaksana kerja dalam melakukan penyusunan rencana kegiatan, penyampaian usulan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan dari masing-rnasing unit kerja; b. memudahkan pimpinan Bappenas dan tim yang ditugaskan dalam melaksanakan penilaian usulan kegiatan dan pengalokasian anggaran dari masing-rnasing unit kerja; c. melaksanakan pemantauan PPN/Bappenas.
dan evaluasi kegiatan di Kementerian Negera
Pasa12 Pedoman ini disusun untuk dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh unit kerja dan pejabat yang memiliki wewenang dan tanggung jawab, dalam melakukan penyusunan rencana kegiatan, penyampaian usulan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan dari masing-rnasing unit kerja di Kementerian Negara PPN/Bappenas berdasarkan prinsip-prinsip dasar efisiensi, efektivitas, kemanfaatan, transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara PPN/Bappenas serta memperhatikan prinsip-prinsip pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan
negara. Pasa13 Pedoman adalah sebagairnana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasa14 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan NasionallKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: KEP. 261/M.PPN/05/2003 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Anggaran Belanja Rutin dan Pernbangunan Kantor Menteri Negara Perencanaan Pernbangunan NasionallBadan Perencanaan Pembangunan Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal5 ...
-4 -
Pasa15 Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 29 Desember 2006
~
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,A..r
-
H. PASKAH SUZETIA
LAMPlRAN PERATURAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR:
PER. 08
/M.PPN/12/2006
TANG GAL 29 DESEMBER 2006
PEDOMAN PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PEMANfAUAN DAN EVAUJASI KEGIATAN DI KEMENfERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
DAITARISI Halaman BAB I.
BAB 11.
PENDAHULUAN
1
A. Latar Belakang
1
B. Maksud dan Tujuan
1
C. Ruang Lingkup
2
D. Pengertian...
2
MEKANISME PERENCANAAN
5
A. Ketentuan Perencanaan
Kegiatan dan Pengalokasian
Anggaran
5
B. Mekanisrne Perencanaan
BAB Ill.
dan Pengalokasian Anggaran..
C. Format Term a/Reference (TOR)
8
MEKANISME PELAKSANAAN
10
A. Ketentuan Pelaksanaan
Kegiatan dan Pengunaan Anggaran.,
10
Kegiatan dan Penggunaan Anggaran....
10
B. Tatacara Pelaksanaan
C. Alur Tata Kerja Penggunaan
BAB N.
Anggaran
11
14
A. Ketentuan Pemantauan
14
Kegiatan Kegiatan
14
C. Ketentuan Evaluasi Kegiatan
15
D. Tatacara Evaluasi Kegiatan
15
MEKANISME PERUBAHAN ATAU REVISIDIPA
17
A. Ketentuan Perubahan
17
B. Tatacara Perubahan
BABVI.
dan Pertanggungjawaban
MEKANISME PEMANfAUAN DAN EVALUASI
B. Tatacara Pernantauan
BABV.
5
Konsep DIPA . Konsep DIPA
PENUfUP...................................
ANAK LAMPIRAN
18
19
DAITAR TABEL
Halaman
Tabell.
]adwal Perencanaan
Kegiatan Kementerian Negara PPN/
Bappenas Tabe12.
]adwal Pemantauan
. Pelaksanaan Kegiatan Kementerian
Negara PPN/Bappenas Tabe13.
20
.
]adwal Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Negara PPN/Bappenas . pp
ii
30
32
DAITAR GAMBAR
Halaman Gambar 1.
Mekanisme Perencanaan
dan Fenganggaran
Kementerian
Negara PPN/Bappenas Gambar 2.
.
Mekanisme Pelaksanaan dan Pelaporan Kegiatan Kementerian Negara PPN/Bappenas
Gambar 3.
Gambar4.
Gambar 5.
Gambar 6.
25
.
Mekanisme Kerja Pengguna dan Pertanggungjawaban Anggaran (SPM-LS) Mekanisme Kerja Pengguna dan Fertanggungjawaban Anggaran (UP/TU/GUP) Mekanisme Pemantauan Bappenas
26
.
.
Kegiatan Kementerian Negara PPN/ .
Mekanisme Evaluasi Kegiatan Kementerian Negara PPN/ Bappenas .
III
27
28
29
31
BABI PENDAHULUAN A.
Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Fembangunan Nasional (UUSPPN) mengarnanatkan mekanisme penyusunan rencana pembangunan baik jangka panjang (RPJP),Jangka Menengah (RPJM), maupun rencana tahunan yang dikenal dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Perencanaan Pernbangunan Nasional yang penyusunannya dikoordinasikan oleh Kementerian Negara Perencanaan Pernbangunan NasionallBadan Perencanaan Fembangunan Nasional (Kementerian Negara PPN/Kepala Bappenas) merupakan perencanaan pembangunan yang pelaksanaannya dilakukan oleh semua pelaku pernbangunan tstekeholden, baik Pemerintah maupun masyarakat. Perubahan sistem perencanaan yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut tentunya mernpengaruhi proses perencanaan sampai dengan evaluasi pelaksanaan rencana yang memerlukan penyesuaian. Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UUKN) memuat berbagai perubahan mendasar dalam pendekatan penyusunan anggaran, Perubahan mendasar tersebut meliputi aspek-aspek penerapan pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah (medium term expenditure framework), penerapan penganggaran secara terpadu (unified budget) dan penerapan penganggaran berbasis kinerja (performance budget). Untuk melakukan penyesuaian dan penyempurnaan atas perubahan mekanisme perencanaan dan penyusunan anggaran yang terjadi, maka baik dari sisi perencanaan, pengalokasian anggaran maupun dari sisi pemantauan dan evaluasi perlu diatur secara baik oleh kementeriari/Iembaga masing-rnasing. Untuk itu, Kernenterian Negara PPN/Bappenas perlu membuat Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pernbangunan NasionallBadan Perencanaan Pernbangunan Nasional.
B.
Maksud dan Tujuan Penyusunan Pedoman ini dimaksudkan
untuk:
1.
memperjelas prosedur/mekanisme kerja atau tatalaksana kerja, dalam melakukan penyusunan rencana kegiatan, penyampaian usulan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan dari rnasing-rnasing unit kerja;
2.
memudahkan pimpinan Bappenas dan tim anggaran yang ditugaskan dalam melaksanakan penilaian usulan kegiatan dan pengalokasian anggaran dari masing-rnasing unit kerja, serta untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan di lingkungan Kernenterian Negcra PPN/Bappenas.
Pedoman ini disusun untuk dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh unit kerja dan pejabat yang memiliki wewenang dan tanggung jawab, terkait dengan proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan dan program di Iingkungan Kementerian Negara PPN/Bappenas, sehingga pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana dan tujuan organisasi, dilakukan secara hemat, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memperhatikan prinsip-prinsip pelaksanaan
Anggaran Penclapatan clan Belanja Negara (APBN) clan peraturan-peraturan yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara.
c.
lainnya
Ruang Lingkup
Pedoman ini mencakup mekanisme penyusunan rencana kegiatan dan / kebutuhan alokasi anggaran, pelaksanaan kegiatan dan anggaran, pemantauan pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi kegiatan pada setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Negara PPN/Bappenas yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
D.
Pengertian Umum 1.
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan mernperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2.
Pemantauan adalah suatu pengamatan danl atau pencermatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkala untuk menyediakan informasi tentang status perkernbangan suatu prograru/kegiatan, serta mengidentifikasi permasalahan yang timbul dan merumuskan tindaklanjut yang dibutuhkan.
3.
Pe1aksanaan adalah suatu bentuk kegiatan dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya rnanusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk rnenghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
4.
Evaluasi adalah penilaian pelaksanaan program atas tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, serta kemanfaatan dan keberlanjutan.
5.
Rencana Strategis Kernenterian/Lembaga (Renstra-Kl.) adalah dokumen perencanaan Kernenterian/Lernbaga untuk periode 5 (lima) tahun.
6.
Rencana Pernbangunan Tahunan Kementeriarr/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/Lernbaga (Renja-Kl.), adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
7.
Oaf tar Isian Pelaksanaan Anggaran (OIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat untuk rnasing-rnasing Satuan Kerja, berfungsi sebagai dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendaliart/pengawasan, evaluasi/pelaporan, serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
8.
Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lernbaga, yang selanjutnya disebut RKA-KL, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian/Lernbaga yang merupakan penjabaran RKP dan Rencana Kerja Kementerian/Lernbaga yang bersangkutan untuk periode 1(satu) tahun.
9.
Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misinya yang dilaksanakan instansi atau rnasyarakat dalam koordinasi oleh instansi 2
pemerintah/Iernbaga atau masyarakat untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. 10.
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.
11.
Anggaran adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai tugastugas umurn pemerintahan dan kegiatan operasional pemerintah pusat, pembayaran bunga atas utang dalam negeri, pembayaran bunga atas utang luar negeri, pembayaran subsidi, dan pengeluaran rutin lainnya.
12.
Laporan Kegiatan adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap ten tang capaian kinerja kegiatan yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN.
13.
Kuasa Fengguna Anggaran adalah pejabat yang ditunjuk pimpinan Kementerian /Lembaga untuk menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan dan telah dituangkan dalam DIPA ke dalam rencana operasional yang akan dilaksanakan masing-rnasing penanggung jawab kegiatan, merencanakan, menunjuk panitia tender, dan melaksanakan dalam hal pengadaan barang/jasa.
14.
Pejabat Pengujian dan Perintah Pembayaran (Penerbit SPM) adalah pejabat yang ditunjuk pimpinan Kementeriarr/Lembaga yang diberi kewenangan untuk menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).
15.
Pejabat Pengeluaran Anggaran (PPA) adalah pejabat yang ditunjuk pimpinan Kementeriari/Lernbaga yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang rnengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.
16.
Bendahara Pengeluaran Anggaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantorlsatuan kerja Kementerian Negara/Lembaga.
17.
Pernegang Uang Muka adalah orang yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk membantu Pejabat Fengeluaran Anggaran dalam mengelola Uang Persediaan.
18.
Uang Persediaan (UP) adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada bendahara pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor seharihari yang tidak dilakukan dengan pembayaran langsung.
19.
Tambahan Uang Persediaan (TUP) adalah uang yang diberikan kepada satker untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan.
20.
Ketentuan adalah aturan yang mengikat sebagai panduan untuk melaksanakan suatu kegiatan,
21.
Tata cara (prosedur) adalah langkah-Iangkah berurutan dan sistematis yang harus dilakukan oleh unit kerja atau pejabat yang memiliki wewenang dan tanggung jawab, dalam rangka melaksanakan dan menyelesaikan suatu kegiatan.
22.
Pengguna Anggaran adalah semua unit kerja yang melaksanakan kegiatan yang terkait pengeluaran anggarannya masing-rnasing dalam wilayah kewenangan yang bersangkutan. 3
dan pengendali
23.
Penanggung jawab kegiatan adalah pejabat eselon I yang membawahi unit kerja pelaksana kegiatan atau yang memiliki kompetensi yang relevan dengan substansi kegiatan yang dilaksanakan.
24.
Pelaksana kegiatan adalah unit kerja yang melaksanakan kegiatan yang menyelesaikan kegiatan berdasar kompetensi yang relevan dengan substansi kegiatan yang dilaksanakan.
25.
Indikator output adalah adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
26.
Indikator outcomes adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
27.
Tim Anggaran adalah tim yang ditugaskan oleh Meneg PPN/Kepala Bappenas untuk melakukan penilaian seluruh usulan rincian kegiatan dan anggaran dari setiap unit kerja Kementerian Negara PPN/Bappenas berdasarkan prioritas kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun yang bersangkutan.
4
BAB II MEKANISME PERENCANAAN A.
Ketentuan Perencanaan
Kegiatan dan Fengalokasian Anggaran
1. Penyusunan rencana kegiatan dan pengalokasian anggaran Kementerian Negara PPN/Bappenas, harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), kebutuhan unit kerja, dan Renstra-KL yang hasilnya berupa Renja-KL Kementerian Negara PPN/Bappenas. 2. Rencana kegiatan setiap unit kerja disiapkan berdasarkan satu tahun anggaran.
kebutuhan
dalam
3. Setiap usulan rencana kegiatan harus disertai dengan kerangka acuan (Term of Refference/[OR), rencana anggaran dan biaya (RAB) dan indikator kinerja (indikator output dan indikator outcomes). Format TOR adalah sebagaimana tercantum pada bagian C Bab ini. 4. Penyusunan RAB kegiatan kajian/evaluasi perencanaan pernbangunan, koordinasi, pernantauan, dan penyusunan database perencanaan pernbangunan rnengacu pada Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas yang rnengatur tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya Kegiatan Kernenterian Negara PPN/Bappenas, sedangkan untuk penyusunan RAB kegiatan lainnya rnengacu kepada ketentuan yang berlaku atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh Departemen Keuangan. 5. Penilaian atas kelayakan usulan kegiatan dilakukan oleh tim yang ditugaskan oleh Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas (Tim Anggaran) yang dikoordinasikan Sekretaris Menteri Negara PPN/Sekretaris Utama Bappenas (Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas) dan difasilitasi oleh Biro Perencanaan, Organisasi dan Tatalaksana (Renortala). 6. Sesrneneg PPN/Sestama Bappenas merupakan koordinator kegiatan di lingkungan Kementerian Negara PPN/Bappenas yang rnengkoordinir kegiatan dan alokasi anggaran sebelum diajukan kepada Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas.
B.
Mekanisme Perencanaan
Kegiatan dan Pengalokasian Anggaran
J
Proses penyusunan rencana kegiatan sampai dengan pengalokasian anggaran dibagi menjadi beberapa tahapan (proses) seperti berikut: (rnekanisme perencanaan dengan jadwal kegiatan secara lengkap terdapat pad a Gambar 1 dan Tabel 1). 1.
Proses Penyusunan
dan Penyampaian
Usulan Rencana Kegiatan
a. Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas melalui Rapat Pimpinan (Rapirn) menetapkan garis besar arahan/ prioritas rencana kegiatan sebagai acuan/panduan penyusunan usulan kegiatan Kernenterian Negara PPN/Bappenas yang hasilnya sebagai bahan penyusunan Renja-KL. b. Berdasarkan hasil Rapim, Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas menyampaikan permintaan kepada Pejabat Eselon I, guna menyiapkan usulan awal rencana kegiatan masing-rnasing unit kerja di lingkungannya, 5
c. Pejabat Eselon I melakukan koordinasi dengan Pejabat Eselon II di lingkungan unit kerjanya, guna menyiapkan usulan awal rencana kegiatan berdasarkan tupoksi masing-rnasing dan Renstra Bappenas yang telah ditetapkan. d. Pejabat Eselon I menyampaikan usulan awal rencana kegiatan di lingkungan unit kerjanya kepada Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas. e. Bagi Pejabat Eselon I lainnya yaitu Staf Ahli Menteri langsung dan menyampaikan usulan rencana kegiatannya kepada PPN/Sestama Bappenas. f.
menyusun Sesmeneg
Sesmcneg PPN/Sestama Bappenas menugaskan Biro Renortala untuk rnengumpulkan usulan awal rencana kegiatan dari seluruh UKE I untuk selanjutnya disusun menjadi rancangan awal Renja- KL.
g. Sesrneneg PPN/Sestama Bappenas menyampaikan rancangan awal Renja-KL kepada seluruh Pejabat Eselon I untuk disempurnakan, dan hasilnya disampaikan kepada Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas untuk memperoleh arahan dalam hal penentuan prioritas kebutuhan sesuai dengan tujuan organisasi. Arahan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas pada rancangan awal Renja-KL dapat melalui Rapat Pimpinan (Rapim). 2.
Proses Penetapan Pagu Indikatif a. Setelah mendapat arahan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Sesrneneg PPN/Sestama Bappenas menyampaikan draft Renja-Kernenterian Negara PPN/Bappenas kepada Oeputi Bidang Pendanaan Pernbangunan untuk dianalisis kebutuhan biayanya dan ditetapkan pagu indikatif anggaran per program di Kementerian Negara PPN/Bappenas. b. Berdasarkan hasil analisis oleh Oeputi Bidang Pendanaan Pernbangunan yang berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Anggaran (OJA), Departernen Keuangan, Pagu Indikatif Anggaran per Program Kementerian Negara PPN/Bappenas disampaikan melalui Surat Edaran Bersama (SEB) antara Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif Kementerian/lembaga termasuk Kementerian Negara PPNIBappenas. c. Pagu Indikatif Anggaran per Program Kementerian Negara PPN/Bappenas yang diterima diolah untuk menyempurnakan Rancangan Renja Kementerian Negara PPN/Bappenas untuk kemudian dibahas dalam Rapat Koordinasi Tingkat Pusat (Rakorbangpus) yang dilanjutkan dengan pertemuan trilateral antara Kernenterian Negara PPN/Bappenas (sebagai penyusun Rencana Kerja Pemerintah) dengan Deputi Bidang Pendanaan serta OJA, untuk kemudian dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pernbangunan Tingkat Nasional (Musrenbangnas). d. Sesrneneg PPN/Sestama Bappenas menugaskan Biro Renortala untuk memutakhirkan Renja Kementerian Negara PPN/Bappenas sebagai hasil pembahasan Musrenbangnas dengan materi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang telah ditetapkan Presiden.
6
3.
e.
Hasil pernutakhiran Renja Kernenterian Negara PPN/Bappenas diajukan Sesmeneg PPN/Sestarna Bappenas kepada Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas untuk ditetapkan rnenjadi Peraturan Menteri tentang Rencana Kerja Kernenterian Negara PPN/Bappenas.
f.
Berdasarkan Renja Kernenterian Negara PPN/Bappenas dan Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Sernentara Kernenterian dan Lembaga, Sesmcncg PPN/Sestarna Bappenas rnerninta kepada Pejabat Eselon I untuk rnengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kernenterian dan Lembaga (RKA-KL)dengan rnenyiapkan usulan rencana kegiatan yang lebih terinci di lingkungan unit kerjanya masing-rnasing.
Proses Penilaian Usulan Rencana Kegiatan Z. Pejabat Eselon I rnelakukan koordinasi dengan Pejabat Eselon II di lingkungan unit kerjanya, guna rnelakukan penyesuaian rincian kegiatan berdasarkan Renja-Kl, dan Pagu Sernentara, yanz dilarnpiri dengan TOR dan RAB. h. Pejabat Eselon II rnenyarnpaikan penyesuaian rincian kegiatan di unit kerjanya kepada Pejabat Eselon I sebagai penanzzunz jawab kegiatan di
lingkungannya. 1.
Pejabat Eselon I rnenyarnpaikan penyesuaian rincian kegiatan di lingkungan unit kerjanya kepada Sesmeneg PPN/Sestarna Bappenas rnelalui Biro Renortala.
J.
Biro Renortala bersarna Tirn Anggaran rnelakukan penilaian seluruh usulan rincian kegiatan dan anggaran dari setiap unit kerja, Tirn dalarn rnelakukan penilaian rincian kegiatan dan anggaran dapat rnerninta penjelasan tertulis (rnelalui pernaparan oleh setiap unit kerja) rnaupun lisan dari penanggung jawab kegiatan dan bila diperlukan dapat rnerninta penjelasan dari narasurnber lainnya.
k. Hasil penilaian pada butir 17 dituangkan Berita Acara Hasil Penilaian dan disarnpaikan kepada Sesmeneg PPN/Sestarna Bappenas untuk rnernperoleh persetujuan. 1.
Sesrneneg PPN/Sestarna Bappenas rnenyarnpaikan penyesuaian rincian kegiatan seluruh UKE I kepada Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas untuk rnernperoleh persetujuan.
rn. jika bel urn rnendapat persetujuan dari Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, rnaka Sesrneneg PPN/Sestarna Bappenas rnenyarnpaikan kernbali berkas usulan dari UKE I yang bersangkutan untuk diperbaiki atau disernpurnakan sesuai dengan saran dan usul Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, dan dilakukan kernbali proses ke butir 17. n. Setelah rnendapat persetujuan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Sesmeneg PPN/Sestarna Bappenas rnenyarnpaikan rancanzan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kernenterian Negara PPN/Bappenas kepada DPR untuk dibahas.
7
4.
Proses Penetapan Pagu Defenitif a. Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas menyampaikan RKA Kementerian Negara PPN/Bappenas hasil pembahasan DPR kepada DJA, Departemen Keuangan dan Deputi Pendanaan Bappenas yang selanjutnya akan ditelaah kesesuaiannya dengan RKP melalui mekanisme Triteral Meeting (Bappenas, DJA, Departemen Keuangan dan Pengguna Anggaran). b. jika terdapat ketidaksesuaian antara RKP dan RKA-KL sebagai penelaahan, Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas membuat catatan kesesuaian yang dituangkan dalam Berita Acara Penelaahan.
hasil tidak
c. Hasil penelaahan RKA-KL disampaikan kepada Komisi terakit di DPR. Pada saat yang bersamaan hasil penelaahan kesesuaian RKP dan RKA-KL juga disampaikan kepada Deputi Bidang Pendanaan Pernbangunan dan DJA, Departemen Keuangan yang selanjutnya menjadi bahan masukan dalam penyusunan Nota Keuangan dan dibahas oleh DPR melalui mekanisme Panja A, B, dan C. d. Kementerian Negara PPN/Bappenas memperoleh berdasarkan hasil pembahasan Panja B DPR.
alokasi
Pagu Defenitif
e. jika terdapat tambahanl pengurangan alokasi anggaran setelah pembahasan Panja B DPR, Sesrneneg PPN/Sestama Bappenas mengkoordinasikan tambahau/pengurangan tersebut kepda UKE I, yang selanjutnya Pejabat Eselon I melakukan koordinasi dengan Pejabat Eselon II di lingkungan unit kerjanya untuk melakukan penyesuaian. f.
Pejabat Eselon I menyampaikan Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas.
usulan
penyesuaian
RKA-KL kepada
z.
Sesrneneg PPN/Sestama Bappenas menyiapkan konsep Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan disampaikan kepada Direktur jenderal Perbendaharaan (DJPb) Departemen Keuangan yang selanjutnya akan diproses menjadi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
h. Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas menerima DIPA Kementerian Negara PPN/Bappenas dari Menteri Keuangan melalui DJPb, yang kemudian dijadikan sebagai dasar pelaksanaan anggaran kegiatan di lingkungan Kernenterian Negara PPN/Bappenas.
c.
Format Term OF Reference (TOR) 1. Standar penulisan: usulan ditulis rnenggunakan jenis huruf tahoma ukuran huruf 12.
kertas A4, spasi 1,5 dan
2. Outline TOR adalah: •
Judul Usulan Kegiatan: adalah nama kegiatan pengadaan barang atau judul yanz merupakan kristalisasi dari topik atau tema kegiatari/kajian yanz akan dilakukan.
•
Latar Belakang: uraian latar belakang kegiatan yanz mengungkapkan penjelasan tentang: (i) pentingnya kegiatan atau kajian yang akan dilakukan, dikaitkan dengan perkernbangan teori/Ilmu pengetahuan dan faktal fenornena/kondisi/ situasi terakhir, serta Tupoksi UKE I dan UKE II terkait; (ii) review atas kegiatan/kajian terdahulu; (iii) peraturan 8
perundangan yang akan digunakan; (iv) penjelasan rnengapa kegiatarr/kajian harus dilakukan oleh UKE I dan UKE 11 terkait, dan apabila diperlukan; (v) identifikasi dan perumusan masalah yang akan menjadi fokus keziatan/kajian. •
Tujuan
•
Sasaran (optional): dapat diisi apabila diperlukan penjelasan yanz lebih spesifik atau lebih berjangka pendek mengenai penjelasan tujuan kegiatan.
•
Kegiatan: menjelaskan tentang hasil (outcomes), manfaat (benefiis) dan dampak (impacts) yanz akan diperoleh sesuai dengan kebutuhan UKE I dan UKE 11terkait dan pencapaian tujuan, misi dan visi Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, apabila kegiatan dilaksanakan tepat pada waktunya.
Ruang Lingkup: menjelaskan tentang Iingkup dan batas-batas pekerjaan dilakukan, serta tahap-tahap kegiatan dalam lingkup pekerjaan dimaksud.
yang akan •
Keluaran (output): menjelaskan bentuk keluaran yanz akan dihasilkan melalui pelaksanaan kegiatan. Untuk kegiatan kajian, perlu diupayakan keluaran yang memuat minimal: (i) rekomendasi baru bagi perumusan kebijakan/penyusunan program perencanaan pernbangunan nasional; dan (ii) uraian rencana pemanfaatan keluaran dimaksud.
•
Metodologi: mencakup tempat dan waktu pengambilan data sampel, penentuan unit analisa, cara dan instrument pengurnpulan data, pengolahan dan analisa data, serta metodologi lainnya yang akan digunakan untuk mencapai tujuan kegiatan.
•
Pelaksana Kegiatan: menjelaskan mengenai siapa yang akan melaksanakan kegiatan dan bagaimana persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh pelaksana keziatan/kajian, antara lain: (i) jumlah orang; (ii) tingkat pendidikan; (iii) bidang ilmu yang dikuasai; (iv) pengalarnan melakukan kegiatan sejenis; (v) persyaratan lain yanz relevan dengan topik/judul keziatan/kajian.
•
1adwal Pelaksanaan: menjelaskan tentang pengaturan waktu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tahap-tahap kegiatan yanz ditetapkan. Jadwal sebaiknya dalam bentuk tabel.
•
Pembiayaan: menjelaskan tentang (i) cara pe1aksanaan kegiatan (swakelola atau gabungan antara swakelola dan dikontrakkan dengan pihak ketiga); (ii) sumber dana; dan (iii) jumlah dana yang dibutuhkan. Jumlah dana harus dirinci dalam bentuk RAByang merupakan lampiran TOR, meliputi jenis belanja pegawai/upah, jenis belanja barang, jenis belanja modal, dan jenis belanja lainnya.
9
BAB III MEKANISME PELAKSANAAN
A.
Ketentuan Pelaksanaan Kegiatan dan Penggunaan Anggaran 1. Pelaksanaan kegiatan di Iingkungan Kementerian Negara PPN/Bappenas, harus mengacu pada rencana kerja dan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan oleh setiap unit kerja, dengan penggunaan anggaran yang harus memperhatikan prinsip dan norma anggaran, yaitu efisiensi dan efektivitas kegiatan, disiplin anggaran, transparansi dan akuntabilitas anggaran. 2. Oasar pelaksanaan kegiatan dan pengunaan anggaran adalah RKA-KLyang telah disahkan oleh O]Pb, Oepartemen Keuangan.
OIPA dan
3. Unit kerja menyusun dan menyampaikan konsep surat Keputusan pembentukan tim pelaksana kegiatan dan jadwal kegiatan kepada Biro Renortala untuk diverifikasi susunan keanggotaannya. 4. Biro Renortala menyampaikan konsep surat Keputusan yang telah diverifikasi kepada Biro Hukum untuk ditetapkan sebagai surat Keputusan oleh Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas atau oleh Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas sesuai dengan kebutuhannya. 5. Unit kerja yang berwenang mengajukan usulan tim pelaksana dan rencana pelaksanaan kegiatan adalah UKE 11 dan UKE I. Usulan tim pelaksana dan rencana pelaksanaan kegiatan dikumpulkan melalui PPA masing-rnasing. 6. Persetujuan usulan rencana pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana ditandatangani oleh Pejabat Eselon I atau Pejabat Eselon 11 yang disampaikan melalui PPA masing-rnasing. 7. Penarikan dana kegiatan mengikuti penggunaan dan pertanggungjawaban npada bagian C Bab ini.
pedoman anggaran
atau yang
alur tata kerja telah ditetapkan
8. Usulan rencana pelaksanaan kegiatan yang tidak tercantum dalam dokumen OIPA, dapat dilaksanakan setelah dilakukan penilaian kembali usulan kegiatan sebagairnana diatur dalam ketentuan perubahan/revisi OIPA.
B.
Tatacara Pelaksanaan Kegiatan dan Penggunaan Anggaran (Gambar Z) 1. Sesrneneg PPN/Sestama Bappenas menerima OIPA Kementerian PPN/Bappenas dari O]Pb, Oepartemen Keuangan,
Negara
Z. Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas menugaskan Biro Renortala untuk menyampaikan OIPA dan RKA Kementerian Negara PPN/Bappenas terkait yang telah disahkan oleh O]Pb, Oepartemen Keuangan kepada seluruh Pejabat Eselon I dan tembusan kepada Pejabat Pengeluaran Anggaran (PPA) di lingkungan Kernenterian Negara PPN/Bappenas, dan sekaligus meminta Rencana Pelaksanaan Kegiatan.
10
3. Pejabat Eselon I sebagai penanggung jawab kegiatan menugaskan Eselon II nya dan bersama-sama dengan PPA masing-rnasing menyiapkan usulan pelaksanaan kegiatan yanz terdiri dari:
Pejabat untuk
a. Rincian pelaksanaan dan jadwal kegiatan; b. Konsep surat keputusan pembentukan tim pelaksana kegiatan; dan c. Rincian penarikan dana berdasarkan RKA-KLterkait. 4. Setelah mendapatkan persetujuan Pejabat Eselon I, melalui PPA masingmasing, usulan pelaksanaan kegiatan tersebut disampaikan kepada Biro Renortala (butir 3a, 3b dan 3c), Inspektur Utama (butir 3a, 3c), dan Pejabat Penerbit SPM (butir 3c). 5. Khususnya untuk konsep surat keputusan pembentukan tim pelaksana kegiatan, Biro Renortala melakukan penyempurnaan bersama Biro Hukum sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku dan kemudian menyampaikannya kepada Sesrneneg PPN/Sestama Bappenas untuk ditetapkan sebagai Surat Keputusan, baik oleh Sesrneneg PPN/Sestama Bappenas atau oleh Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas. 6. Biro Renortala menyampaikan Surat Keputusan Tim Pelaksana Kegiatan yang telah ditandatangani kepada PPA dan kepada yang bersangkutan yang terlibat dalam keanggotaan tim. 7. Berdasarkan Rencana Kegiatan dan Penarikan Dana serta Surat Keputusan Tim Pelaksana Kegiatan, setiap PPA dapat menyampaikan usulan penarikan dana berdasarkan Alur Tata Kerja Penggunaan dan Fertanggungjawaban Anggaran sebagairnana diatur dalam Bagian C. 8. Dana kegiatan yanz telah dicairkan melalui PPA disampaikan kepada unit kerja pelaksana kegiatan yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja. C.
Alur Tata Kerja Penggunaan dan Gambar 4)
dan Pertanggungjawaban
Dalam mengusulkan pencairan mekanisme pembayaran yaitu: 1.
anzzaran
Anggaran (Gambar 3
dapat dilakukan
melalui
Z (dua)
Penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) a. Unit kerja (UKE I atau UKE II) sebagai pelaksana kegiatan menyampaikan memo permintaan pencairan dana kegiatan kepada PPA, baik untuk kegiatan swakelola maupun yanz dikontrakkan kepada pihak ketiga disertai dokumen pendukung lengkap. b. PPA menyiapkan dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran, baik kegiatan swakelola maupun kegiatan yang dikontrakkan kepada pihak ketiga selambat-Iambatnya 3 (tiga) hari sejak dokumen lengkap disampaikan oleh pelaksana kegiatan, kemudian dokumen disampaikan kepada Pejabat Penerbit SPM untuk rnengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung.
11
c.
Pejabat penerbit SPM melaksanakan verifikasi dokumen pertanggungjawaban anggaran selambat-lambatnya 3 (tiga) hari dan bila ditemui kesalahan maka selambat-larnbatnya 1(satu) hari disampaikan kepada PPA untuk diperbaiki.
d. PPA melakukan koordinasi dengan pelaksana keziatan/pihak ketiga untuk memperbaiki dokumen pertanggungjawaban dan paling lambat 2 (dua) hari, setelah itu dokumen perbaikan disampaikan kembali kepada Pejabat Penerbit SPM. e. Berdasarkan hasil verifikasi, Pejabat Penerbit SPM menerbitkan Surat Perintah membayar Langsung (SPM-LS) yanz disampaikan ke KPPN dan ke Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas (selaku KPA) sebagai laporan, yanz kemudian akan disampaikan kepada KKPN untuk diterbitkan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D). f.
Setelah menerima SP2D yang diterbitkan oleh KPPN, baik dana swakelola maupun dana kegiatan yang dikontrakkan, kemudian Bendahara Pengeluaran Anggaran mengirimkan salinan SPM dan SP2D kepada PPA sebagai bukti penerimaan dana dari KPPN.
g. Untuk kegiatan yang dikontrakkan, pembayaran langsung dari KPPN ke pihak ketiga melalui rekening bank, sedangkan untuk kegiatan swakelola berdasarkan salinan SPM dan SP2D, Bendahara Penzeluaran Anggaran menerbitkan Cek Bank Tunai yang disampaikan kepada PPA berdasarkan usulan dan permintaan yang disampaikan oleh pelaksana kegiatan (UKE I dan UKE 11). 2.
Penerbitan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) a. Unit kerja sebagai pelaksana kegiatan menyampaikan memo permohonan uang kebutuhan biaya setiap bulan untuk melaksanakan kegiatan kepada PPA. b. PPA menghitung kebutuhan Uang Persediaan (UP) kegiatan bulan dan kemudian dimintakan pengajuan UP kepada Pengeluaran.
untuk tiap Bendahara
c. Bendahara Pengeluaran rnenghitung kebutuhan UP tiap bulan dan apabila kebutuhan UP lebih dari Rp. 5 juta disiapkan konsep surat permohonan Penambahan UP untuk disampaikan kepada Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas selaku KPA. d. Surat yanz telah disetujui KPA disampaikan untuk mendapat izin.
ke DJPb, Departemen
Keuangan
e. Surat izin penambahan UP yang diterirna oleh KPA dari DJPb, Depratemen Keuangan kemudian diteruskan ke Bendahara Fengeluaran untuk ditindaklanjuti dengan penzajuan SPP-UP kepada Pejabat Penerbit SPM untuk diverifikasi,
12
f.
Berdasarkan hasil verifikasi, Pejabat Penerbit SPM menerbitkan SPM-UP yang kemudian akan disampaikan kepada KPPN untuk diterbitkan SP2DUP.
g. Setelah menerima SP2D yang diterbitkan oleh KPPN, kemudian Bendahara Pengeluaran menerbitkan cek untuk disampaikan ke pernegang uang muka (PUM) untuk dicairkan dan disampaikan kepada unit kerja pelaksana kegiatan untuk mendanai kegiatan. Bila tidak ada PUM maka yang menerima dan mencairkan cek adalah PPA. h. Unit kerja menyampaikan bukti pembayaran kepada PUM untuk direkap untuk disampaikan kepada PPA, dan kemudian PPA menyampaikan rekap berserta bukti pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran, 1.
Apabila pertanggungjawaban UP sudah mencapai 75 %, maka PPA dapat rnengajukan SPP Ganti Uang Persediaan (GUP) kepada Pejabat Penerbit SPM.
J.
Pejabat Penerbit SPM melakukan verifikasi SPP-GUP dengan menerima masukan dad Bendahara Fengeluaran atas penyelesaian pertanggungjawaban terhadap UP.
k. Berdasarkan hasil verifikasi, Pejabat Penerbit SPM menerbitkan Perintah membayar Langsung (SPM) GUP yang kemudian disampaikan kepada KKPN untuk diterbitkan SP2D-GUP.
Surat akan
1. Setelah menerima SP2D yang diterbitkan oleh KPPN, kemudian Bendahara Pengeluaran menerbitkan cek untuk disampaikan ke pemegang uang muka (PUM) untuk dicairkan yang kemudian disampaikan kepada pelaksana kegiatan untuk mendanai kegiatan, m. Proses pe1aksanaan selanjutnya kembali lagi pada butir h. n. Apabila kebutuhan dana tidak dapat dicukupi dari UP dan GUP maka unit kerja bisa mengirirnkan memo tambahan biaya kegiatan kepada PPA untuk diajukan TUP melalui mekanisme yang sama disaat pengajuan UP dengan sedikit perbedaan pada dokumen SPM Nihil dan SP2D Nihil yang keduanya merupakan dokumen pertanggungjawaban untuk mengganti tambahan uang persediaan.
13
BABIV MEKANISME PEMANfAUAN DAN EVALUASI
A.
Ketentuan Pemantauan
Kegiatan
1. Pemantauan
pelaksanaan kegiatan merupakan kegiatan pengumpulan data rnengenai perkembangari/kemajuan pelaksanaan kegiatan dan tingkat penyerapan anggaran, yang dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner/daftar isian, pengumpulan laporan pelaksanaan, wawancaral rapat/presentasi atau pengamatari/observasi/ kunjungan lapangan.
Z. Dasar pemantauan pelaksanaan RKA-KLdan rencana kegiatan.
kegiatan adalah dokumen anggaran
(DIPA),
3. Dalam
rangka pemantauan pelaksanaan kegiatan, Biro Renortala berwenang untuk memperoleh data yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi penggunaan anggaran dari PPA, dan unit kerja baik dengan cara tertulis maupun lisan.
4. PPA harus melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan (self-monitoring) secara rutin setiap akhir bulan, dan menyampaikan laporannya kepada Biro Renortala. 5. Biro Renortala juga melakukan pemantauan pelaksanaan seluruh kegiatan di lingkungan Kementerian Negara PPN/Bappenas secara rutin setiap akhir bulan, dan menyampaikan laporan bulanan dan triwulan kepada Sesmeneg PPNISestama Bappenas. 6. Bahan laporan pemantauan melakukan evaluasi kinerja anggaran.
B.
Tatacara Pemantauan
digunakan sebagai bahan analisis pelaksanaan kegiatan pada akhir
untuk tahun
Kegiatan (Gambar 5 dan Tabel 2)
1. Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas menugaskan Biro Renortala untuk melakukan koordinasi dan menyampaikan jadwal pemantauan pelaksanaan kegiatan kepada PPA dengan tembusan kepada Pejabat Eselon I (sebagai penanggung jawab kegiatan) dan Pejabat Eselon 11 (sebagai penzguna anggaran). Z. PPA atas arahan Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon 11 menyusun dan menyampaikan laporan pemantauan pelaksanaan kegiatannya masingmasing secara rutin setiap akhir bulan, tirwulan, semester dan akhir tahun kepada Biro Renortala. 3. Biro Renortala rnengkoordinasikan, mengolah dan melaporkan hasil pemantauan pelaksanaan prograrri/kegiatan dari seluruh PPA secara rutin (laporan bulanan, laporan triwulan I, laporan triwulan 11atau semester I, laporan triwulan Ill, dan laporan triwulan IV atau laporan akhir) kepada Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas sebagai KPA dengan tembusan kepada Inspektur Utama, Para Pejabat Eselon I, dan Para PPA. 14
4. Sesmcneg PPN/Sestama Bappenas menyampaikan Laporan Semester I dan Laporan Akhir Hasil Pemantauan Pelaksanaan Frogram/Kegiatan Kementerian Negara PPN/Bappenas kepada Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas dengan tembusan kepada para Pejabat Eselon I dan PPA.
c.
Ketentuan Evaluasi Kegiatan 1. Evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan merupakan kegiatan rnenganalisis data dan informasi untuk menilai kinerja/kelayakan serta pencapaian sasaran dan tujuan kegiatan, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun paska kegiatan. 2. Evaluasi dilakukan dengan cara mernbandingkan tahap-tahap kegiatan yanz sudah dilaksanakan sebagai realisasi rencana dengan rencana sasaran dan tujuan melalui indikator kinerja yang sudah disusun baik secara kualitatif maupun kuantitatif. 3. Penyusunan indikator kinerja disusun oleh setiap UKE 11.
terhadap
pelaksanaan
kegiatan
tahunan
4. Dasar analisis evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan adalah dokumen rencana kegiatan, alokasi anzzaran dan penetapan indikator kinerja, baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang telah disahkan, serta laporan hasil pemantauan atau data/laporan lainnya yang diperoleh langsung dari PPA atau dari penanggung jawab kegiatan, 5. Laporan pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh setiap UKE II sebagai unit pelaksana kegiatan dan disampaikan kepada Biro Renortala disertai dengan dokumen penunjang lainnya. 6. Dalam rangka melakukan analisis evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan, Biro Renortala berwenang untuk memperoleh data yanz diperlukan terkait dengan pelaksanaan kegiatan, laporan realisasi fisik dan keuangan dari PPA/penanzzunz jawab kegiatan, baik dengan cara tertulis maupun lisan. 7. Laporan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan digunakan sebagai bahan masukan dalam tahap perencanaan kegiatan tahun berikutnya.
D.
Tatacara Evaluasi Kegiatan (Gambar 6 dan Tabe13) 1. Sesmeneg
PPN/Sestama Bappenas meminta laporan kinerja pelaksanaan kegiatan kepada seluruh UKE I dan UKE 11 pada setiap akhir tahun anzzaran.
2. Pejabat Eselon I mengkoordinasikan evaluasi berbasis kinerja. 3. Berdasarkan
UKE 11 untuk
menyusun
persetujuan Pejabat Eselon I masing-rnasing, laporan evaluasi berbasis kinerja dan menyampaikannya PPN/Sestama Bappenas dan Inspektorat Utama.
4. Sesmeneg
laporan
PPA menerirna ke Sesmeneg
PPN/Sestama Bappenas rnenugaskan Biro Renortala mengumpulkan dan melakukan analisis evaluasi kinerja pelaksanaan
15
kegiatan bersama dengan Inpektorat Bidang Kinerja Kelernbagaan terhadap hasil pelaksanaan kegiatan. 5. Biro Renortala melakukan penilaian evaluasi kegiatan sebagai bahan perencanaan kegiatan dan anggaran tahun berikutnya, sementara Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan melakukan penilaian evaluasi kinerja secara menyeluruh baik kegiatan maupun kelernbagaannya dalam rangka perbaikan kredibilitas kinerja UKE I/UKE II terhadap hasil pelaksanaan kegiatan, 6. Biro Renortala dan Inspektorat Bidang Kinerja Kelernbagaan menyampaikan hasil evaluasi kepada UKE I/UKE II untuk melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian evaluasi. 7. Hasil perbaikan dari UKE II disampaikan kepada Biro Renortala untuk diolah menjadi Konsep Laporan Evaluasi Kinerja Kementerian Negara PPN/Bappenas dan disampaikan kepada Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas. 8. Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas menyampaikan Konsep Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan kepada Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas untuk mendapat persetujuan dan arahan. 9. Setelah mendapat persetujuan, Laporan Evaluasi Kinerja Kementerian Negara PPN/Bappenas disampaikan kepada penanggung jawab kegiatan (UKE I/II) terkait dan Inspektur Utama. 10.
Biro Renortala menyusun rekomendasi penyusunan rencana kegiatan tahun selanjutnya berdasarkan Laporan Evaluasi Kinerja Kementerian Negara PPN/Bappenas.
16
BABV MEKANISME PERUBAHAN ATAU REVISI DIP A A.
Ketentuan RevisilPerubahan
DIPA
1. DIPA yang telah disahkan oleh DJPb, Departemen Keuangan apabila diperlukan dapat dilakukan revisi oleh Unit Organisasi/Satuan Kerja yanz bersangkutan yanz disampaikan kepada DJPb, Departemen Keuangan untuk ditelaah dan disahkan. 2. Dasar revisi DIPA adalah usulan dari penanzzunz jawab kegiatan Pejabat Eselon I atasan langsung PPA, yang dilengkapi dengan:
atau
a. Alasan perubahan; b. Data pendukung berupa keterangan teknis (TOR dan memperkuat alasan perlunya revisi/perubahan DIPA; dan c.
Data pendukunz
3. Revisi/Perubahan
tambahan berupa keterangan
RAB) yang
lain.
DIPA dilakukan dalam hal:
a. Realokasi dana antar Sub Kegiatan dalam satu kegiatan; b. Perubahan volume ke1uaran pada sub kegiatan tanpa merubah alokasi dana kegiatan dan masih sesuai dengan sasaran kegiatan dan atau sasaran program; atau c. Realokasi dana antar MAK dalam satu jenis belanja rnengurangi:
sepanjang
tidak
1) Gaji dan berbagai tunjangan yang melekat dengan gaji; 2) Belanja untuk langganan listrik, telepon, gas dan air; 3) Pembayaran untuk berbagai tunggakan; 4) Alokasi untuk dana pendamping
PHLN; atau
5) Belanja barang untuk pengadaan bahan makanan. d. Adanya APBN-P. 4. Dalam revisi DIPA tidak diperkenankan
ada perubahan
1) Pagu untuk rnasing-masing
unit organisasi;
2) Pagu untuk masing-rnasing
jenis belanja;
terhadap:
3) Pagu untuk lokasi propinsi; 4) Pagu untuk masing-rnasing
program.
5. Usulan revisi/perubahan DIPA disampaikan KPA kepada DJPb, Departemen Keuangan yang diajukan PPA setelah dinilai oleh Biro Renortala. 6. Apabila revisi DIPA menyebabkan perubahan dalam angka 4, maka revisi harus mendapatkan persetujuan DPR melalui DJA, Departemen Keuangan.
17
7. Penyesuaian RKAKLakibat perubahau/pergeseran DIPA atau dokumen lain yang disamakan, dilakukan KPAatau Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas.
B. Tata Cara Revisi/Perubahan
DIPA (Gambar 5)
1. Penanggung jawab kegiatan (Pejabat Eselon I) menyampaikan usulan perubahan DIPA/RKA-KL melalui PPA kepada Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas atau KPA yang dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa perubahan Rincian Anggaran dan Biaya (RAB) atau pendukung lainnya yang diperlukan. 2. Berdasarkan penugasan Sesrneneg PPN/Sestama Bappenas, Biro Renortala bersama Tim Anggaran (bila diperlukan) melakukan pembahasan/penilaian atas usulan perubahan DIPA dan merumuskan rekomendasi yang selanjutnya disampaikan kepada Sesrneneg PPN/Sestama Bappenas agar mendapat persetujuan. 3. Berdasarkan persetujuan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Sesmcneg PPN/Sestama Bappenas mengajukan surat rekomendasi revisi kepada DJPb, Departemen Keuangan untuk ditelaah. 4. Revisi yang telah disahkan oleh DJPb, Departemen Keuangan disampaikan oleh Sesmeneg PPN/Sestama kepada PPA yang rnengusulkan revisil perubahan.
18
BABVI PENUTIJP Alur mekanisme dan jadwal dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan di lingkungan Kementerian Negara PPN/Bappenas dimuat dalam Anak Lampiran keputusan ini. Dengan ditetapkannya Pedoman iru, diharapkan proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatarn di lingkungan Kementerian Negara PPN/Bappenas dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai prinsip-prinsip Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
MENTERI NEGARAPERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONALI KEPALABADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONAL,A~
f)c
H. PASKAHSUZETIA
19
LAMPlRAN 11 PERATURAN MENTERl NEGARA PPNI KEPALA BAPPENAS NOMOR
PER.
TANG GAL
29
08
IM.PPN/12/2006
DESEMBER 2006
PEDOMAN PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PEMANfAUAN DAN EVALUASIKEGIATAN DI KEMENfERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
GAMBAR 1. MEKANISME PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS Februari
Januari
Maret
I
I I
Rapim Prioritas Kegiatan
Menteri PPNI Kepala Sappenas
Arahan Penentuan
Rancangan Awal
Prioritas
RKP
I Rapat Koordinasi Tingkat Pusat
~
I I
Oirjen Perbendaharaan Oirjen Anggaran
I
I
I I
I I
I
Memo Ses: Penyiapan Usulan
Sesmeneg PPNI Sestama Sappenas
Mei
April
I I
I I I I I I I
Juni ersetujuan Kegiatan dan Anggaran
I
I September
Agustus
Juli
Okt-Oes
I
I I
I I
I I
I
I
I
I
Musyawarah
I I I I
Percanaan Pembangunan Nasional
I Konsep Dokumen Pelaksanaan Anggaran
8appenas
t
I I
~ I
Pagu Sementara Melalui SE Menleri
Pembahasan RAPBN
Keuangan Berdasar
III
I I
I
I I
I I
Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran
I
Oeputi Sidang Pendanaan 1'-
Siro Renortala
Usulan
I
Kegiatan Rancangan Awal Renja
M1 II~I
I I
I
I
I
I
I I
I
I
I
I
I I I I
I I I I
I I I
Kem~~~~an::PNI
L---
Tim Anggaran
Koordinasi Penyiapan Usulan Kegiatan
UKEI ~
, Usulan Kegiatan Unit Kerja
UKEII ~
I-
Tidak Disetujui Menteri
~ I ,
II
Berita Acara Penilaian Usulan Kegiatan dan anggaran
:
I
I
I
II I
Hasil Penelaahan RKA-KL dgn RKP
I
I
I
I
I
I I
I
I
I I
I I
I
I
I
I
I
I
I
I
I I I I
I I I I
I
I
I I I I I
I I I I I
I I I I I
I I I I I
Koordinasi masukan Draft Renja
,•
Masukan Draft Renja
I
I I
i
+
Usula TOR & Rincian Anggaran Biaya
DIPA . Kementenan PP NI
TABEL 1. JADWAL PERENCANAAN No
KEGIATAN KEMENTERIAN
NEGARA PPN/BAPPENAS Bulan
Kegiatan Jan
1.
Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas melalui Rapat Pimpinan (Rapim) menetapkan garis besar arahan/prioritas rencana kegiatan sebagai acuan/panduan penyusunan usulan kegiatan Kementerian Negara PPN/Bappenas yang hasilnya sebagai bahan penyusunan Renja-KL
2.
Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas menyampaikan permintaan kepada Pejabat Eselon I, guna menyiapkan usulan awal rencana kegiatan.
3.
Pejabat Eselon 1 melakukan koordinasi dengan Pejabat Eselon 11di lingkungan unit kerjanya, guna menyiapkan usulan awal rencana kegiatan berdasarkan tupoksi masing-masing dan Renstra Bappenas yang telah ditetapkan.
4.
Pejabat Eselon I menyampaikan usulan awal rencana kegiatan di lingkungan unit kerjanya kepada Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas.
5.
Staf Ahli Menteri menyusun dan menyampaikan kepada Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas
IJW
:"l~i !~
!~
usulan rencana kegiatannya
6.
Biro Renortala mengumpulkan usulan awal rencana kegiatan dari setiap UKE I dan menyusun Rancangan Awal Renja-KL
7.
Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas menyampaikan rancangan awal Renja-KL kepada seluruh Pejabat Eselon I untuk disempurnakan, dan hasilnya disampaikan kepada Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas untuk memperoleh arahan dalam hal penentuan prioritas kebutuhan sesuai dengan tujuan organisasi. Pejabat Eselon I lainnya seperti Staf Ahli Menteri langsung menyusun dan menyampaikan usulan rencana kegiatannya kepada Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas.
Feb
il
'''' '" " #w
h
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Keterangan Ags
Sep
Okt
Nop
Des
TABEL 1. JADWAL PERENCANAAN No
KEGIATAN KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS Bulan
Kegiatan Jan
8.
Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas menyampaikan draft Renja-Kementerian Negara PPN/Bappenas kepada Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan untuk dianalisis kebutuhan biayanya dan ditetapkan pagu indikatif anggaran per program di Kementerian Negara PPN/Bappenas.
9.
Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas menerima Pagu Indikatif Anggaran per Program Kementerian Negara PPN/Bappenas disampaikan melalui Surat Edaran Bersama (SEB) antara Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif Kementerian/lembaga termasuk Kementerian Negara PPN/Bappenas.
10.
Biro Renortala mengolah untuk menyempurnakan Rancangan Renja Kementerian Negara PPN/Bappenas untuk kemudian dibahas dalam Rapat Koordinasi Tingkat Pusat yang dilanjutkan dengan pertemuan trilateral antara Kementerian Negara PPN (sebagai penyusun rencana kerja) dengan Deputi Bidang Pendanaan serta DJA" Depkeu yang kemudian dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Nasional (Musrenbangnas)
11.
Biro Renortala mutakhirkan Renja Kementerian Negara PPN/Bappenas pembahasan Murenbangnas dengan materi Rencana Kerja Pemerintah yang telah ditetapkan Presiden
12.
Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas mengajukan Rancangan Akhir Renja Kementerian Negara PPN/Bappenas kepada Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas untuk mendapat persetujuan ditetapkan malalui Surat Keputusan Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas tentang Rencana Kerja Kementerian Negara PPN/Bappenas
13.
Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas meminta kepada Pejabat Eselon I untuk mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) dengan menyiapkan usulan rencana kegiatan yang lebih terinci di lingkungan unit kerjanya masing-masing
hasil (RKP)
Feb
Mar ss
Apr
Mei
Jun
Jul
Keterangan Ags
Sep
Okt
Nop
Des
TABEl1. No
JADWAl PERENCANAAN KEGIATAN KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS Bulan
Kegiatan Jan
14.
Pejabat Eselon 1 melakukan koordinasi dengan Pejabat Eselon 11di lingkungan unit kerjanya, guna menyiapkan rincian kegiatan berdasarkan tupoksi masing-masing yang disertai dengan indikator kinerja dari kegiatan yang akan dilaksanakan, dan dilampiri dengan TOR dan RAB
15.
Pejabat Eselon 11meyampaikan usulan rincian kegiatan di unit kerjanya kepada Pejabat Eselon 1 sebagai penanggung jawab kegiatan di lingkungannya
16.
Pejabat Eselon 1menyampaikan usulan rincian kegiatan di lingkungan unit kerjanya kepada Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas melalui Biro Renortala
17.
Biro Renortala bersama Tim Anggaran melakukan penilaian seluruh usulan rincian kegiatan dan anggaran dari setiap unit kerja. Tim dalam melakukan penilaian rincian kegiatan dan anggaran dapat meminta penjelasan tertulis (melalui pemaparan oleh setiap unit kerja) maupun lisan dari penanggung jawab kegiatan dan bila diperlukan dapat meminta penjelasan dari narasumber lainnya.
18.
Biro Renortala menuangkan hasil seluruh penilaian dalam Berita Acara Hasil Penilaian dan disampaikan kepada Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas untuk memperoleh persetujuan.
19
Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas menyampaikan usulan rincian kegiatan seluruh UKE I kepada Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas untuk memperoleh persetujuan
20.
Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas menyampaikan kembali berkas usulan dari UKE I yang bersangkutan untuk diperbaiki atau disempurnakan sesuai dengan saran dan usul Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, dan kemudian dilakukan proses kembali
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
I
Jul
Keterangan Ags
Sep
Okt
Nop
Des
TABEL 1. JADWAL PERENCANAAN
KEGIATAN KEMENTERIAN
NEGARA PPN/BAPPENAS Bulan
No
Kegiatan
21.
Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas menyampaikan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Negara PPN/Bappenas kepada DPR untuk dibahas setelah mendapat persetujuan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas
22.
Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas menyampaikan RKA Kementerian Negara PPN/Bappenas hasil pembahasan DPR kepada DJA dan Deputi Pendanaan Bappenas yang selanjutnya akan ditelaah kesesuaiannya dengan RKP.
23.
Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas membuat catatan apabila terdapat ketidaksesuaian antara RKP dan RKA-KL kesesuaian yang dituangkan dalam Berita Acara Penelaahan
24.
Hasil penelaahan RKA-KL disampaikan kepada Komisi terakit di DPR. Pada saat yang bersamaan hasil penelaahan kesesuaian RKP dan RKA-KL juga disampaikan kepada Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan dan DJA, Departemen Keuangan yang selanjutnya menjadi bahan masukan dalam penyusunan Nota Keuangan dan dibahas oleh DPR melalui mekanisme Panja A, B, dan C
25.
Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas memperoleh berdasarkan hasil pembahasan Panja B DPR.
26.
Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas mengkoordinasikan tambahan/pengurangan tersebut kepda UKE I terdapat tambahanl pengurangan alokasi anggaran setelah pembahasan Panja B DPR, yang selanjutnya Pejabat Eselon I melakukan koordinasi dengan Pejabat Eselon 11di lingkungan unit kerjanya untuk melakukan penyesuaian
27.
Pejabat Eselon I menyampaikan usulan penyesuaian Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas.
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Keterangan Ags
Sep
Okt
Nop
alokasi Pagu Defenitif
RKA-KL kepada
• ,.
Des
TABEL 1. JADWAL PERENCANAAN
No
KEGIATAN KEMENTERIAN
NEGARA PPN/BAPPENAS Bulan
Kegiatan Jan
28.
I Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas menyiapkan konsep Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Departemen Keuangan yang selanjutnya akan diproses menjadi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
29.
I Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas menerima DIPA Kementerian Negara PPN/Bappenas dari Menteri Keuangan melalui DJPb, yang kemudian dijadikan sebagai dasar pelaksanaan anggaran kegiatan di lingkungan Kementerian Negara PPN/Bappenas.
I Feb
I Mar
I Apr
I
Mei
I
Jun
I
Jul
Keterangan
I
Ags
I
Sep
GAMBAR 2. MEKANISME PELAKSANAAN DAN PELAPORAN KEGIATAN KEMENTERIAN
-I
TRIWULAN I Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas Dirjen Perbendaharaan
DIPA&RKA Kementerian PPN/Bappenas
~
~
! I
Memoses: Permintaan Rencana Pelaksanaan Kegiatan
Tim Pelaksana Keglatan
DIPA
r-----
,I DIPA&RKA Kementerian PPN/ Bappenas
•
~~
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Rencana Pelaksanaan kegiatan (1,2)
l.
~
Penerbit SPM
I I I
'-----'---""
Penyempumaan SKPembentukan Tim Pelaksana Kegiatan
f--.
Verifikasi dan Penerbitan Surat Perintah Membayar
SK Pembentukan Tim Pelaksana
~
I
Penerbitan I-SP2D
f----
Laporan Kegiatan (Triwulan
Rencana Pelaksanaan kegiatan (3)
I ~
Rencana Pelaksanaan kegiatan (1,2&3)
I
.---
Bire Hukum
I
I Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
KPPN
Bire Renortala
I
SK Pembentukan
'----.-/~'-~/-
•
I
'-.-
I
I
Koordinasi Penyusunan Rencana ~ Pelaksanaan Kegiatan
! Rencana Pelaksanaan Kegiatan : 1. Rincian Pelaksanaan dan Jadwal Kegiatan 2. Konsep SK pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan 3. Rincian Penarikan dana berdasar RKA-KL
UKE 11
Pejabat Pengeluaran Anggaran
~
~
DIPA& RKA Kemen!erian pPN/Bappenas~
I
SK Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan
Pelaksanaan Kegiatan
L=t
~ Rencana Pelaksanaan Kegiatan Yang disetujui Pejabat Eselon I
~
SKPembentukan Tim Pelaksana Kegia~
Penyampaian Laporan Kegiatan (Triwulan
Pengajuan Sura! Permintaan Pembayaran (SPP) ~
,1 Pencairan 11 Dana Ke Bank
Penerbitan SP2D
I
'-----.-
I
I
I
I
I
Laporan Kegiatan (Triwulan 11)
I
~ ~
I
Laporan Kegiatan (Triwulan Ill)
I
~
I
I
I
I
I
I
I
iI
I
I
I~
I
I I
Pelaksanaan Kegiatan
I I
I I Pengajuan I SPP
I
I I
y
Penyampaian Laporan Kegiatan f---(Triwulan 11)
I Pencairan 1 Dana Ke Bank
•
Laporan Keglatan (Triwulan
I I
Pencairan Dana
~
.---l
I
Pelaksanaan Kegiatan
I I
I
I L3---1~ I
'--~ '--
I
Verifikasi & Penerbitan SPM j
I I Penyampaian Laporan Kegiatan (Triwulan 111\
111 ...
I p';;Q-ll ajuan SPP
Laporan Kegiatan (Triwulan IV/ Lap. Akhir)
I~ I
~
I
~
I
~I~
I
I Pencairan Dana
~
I
I
Verifikasi & I Penerbitan SPM
Laporan Kegiatan (Triwulan IV/
I
I
Verifikasi &1 Penerbitan SPM
-.
I I
I
L--
Laporan Kegia!an (Triwulan
'-----.-
I
I
I
~
Penerbitan I--SP2D
I
I Pencairan Dana
~ I
I
Ii I
~
I
~
I
I~I
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Bendahara
UKEI
I TRIWULAN IV
I TRIWULAN III
TRIWULAN 11
I
l3:J
Inspektur Utama Bappenas
NEGARA PPN/BAPPENAS
Pencairan Dana Ke Bank
• 1, Laporan Kegiatan (Triwulan Ill)
~
~
Pencairan Dana
I
Pelaksanaan Kegiatan
I
.L.,
I
Penyampaian Laporan Kegiatan (Triwulan IV/Lap . Akhir)
•
I
'--I I
I I
Pengajuan SPP
~Pencairan . Dana Ke Bank
Laporan Kegiatan (Triwulan IV/Lap.
~
GAMBAR 3. MEKANISME KERJA PENGGUNA DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN (SPM-LS)
I
Tahap 1
Tahap 11
I
I I I
Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas Selaku KPA
laporan Penerbilan SPM
I
I I I
KPPN
I
Penerbit SPM
Bendahara
Pejabat Pengeluaran Anggaran
Pengajuan Sural Perminlaan Pembayaran lS
1
-.....
Pengecekan dan Pemprosesan Dokumen Pendukung lS
Pihak Ketiga
'-1
----
Verifikasi Berila Acara dan Dokumen Pendukung
Memo Pencairan Kegialan langsung (lS) dilengkapi Dokumen Pendukung
---
I I I I I
I I I
I I
I
I I I I I
I I I I I
I I I I I I
I I I I I I
I
Koordinasi Perbaikan Dokumen Pendukung lS
I I I
I I I
Perbaikan Dokumen Pendukung LS
---
I
I I I
I
Penerbilan Sural Perinlah Pencairan Dana (SP2D-lS)
Dokumen SP2DlS
~
~
~:
Dana lS
I I I I
I
I I
I
I
I I
I I
I I
I I
I
I
I I I
TahaplV
I
I
I
I I I
T Pengguna Anggaran
Penerbilan Sural Perinlah Membayar (SPM-lS)
Tahaplll
I
r
I
I I I I I
I
Pembayaran Kegialan Rekening Bank
I I I
~ Pencairan Dana Ke bank
I
•
Pembayaran kegialan Tunai
GAMBAR 4. MEKANISME KERJA PENGGUNA DAN PERTANGGUNGJAWABAN Tahap I Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas Selaku KPA
Surat Permohonan Penambahan UP
f--
~~
Dirjen Perbendaraan
I
I
II
I I I I I I I
~~I ~
I I
Penambahan UP
I Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) UP
KPPN
4 Penerbilan Sural Perinlah Membayar
Lr
Penerbit SPM
I
Penerbitan SP2D-GUP
I
•
I I Dokumen I SP2D-UP I'---------' ~
~I SPM-GUP Informasi Kelengkapan Pertanggung jawaban UP
I I
Verifikasi Dokumen Pendukung
~
I
Konsep Sural Permohonan Penambahan UP Dilampiri dgn kebutuhan UP
Bendahara
~
~
Sural Perminlaan Pembayaran (SPP)UP
I I
~
s~1 L-.J Penambahan "--
UP
Memo Pengajuan Uang Persedian (UP)
~;----
Cek Pencairan UP
Pemegang Uang Muka
Rekap Kwi & Kwilansi
~
Memo Kebutuhan Biaya Tiap Bulan
~
f+
Pengajuan SPP Ganti Uang Persediaan
I Pencairan Rekap I Dana Ke Bank Kwi I I ~ Pendislribusian Bukli I Uang f-. Pembayaran Persediaan (kwi) I ~
/~
r-r-
Penambahan TUP
I I I
Penerbilan SP2D-TUP
t
I
Dokumen SP2D-UP
~ Penerbitan SPM Nihil
Verifikasi Dokumen Pendukung
It
~<@>~ ---,~
I
Konsep Sural Permohonan Penambahan TUP Dilampiri dgn alasan penambahan TUP
Cek Pencairan GUP
t:;J
>--
ic:r
I I
SPP-TUP
Cek Pencairan
I
4
Sural Izin
TUP
Penambahan TUP
<,
~
~
.r:">
I
I I
Memo Pengajuan Tambahan Uang Persedian (TUP)
~I
I
I~ I
~
Do'" moo I SP2D-GUP I ~r----
I
~
TUP
I
I
I I I I
Surat Izin Penambahan
I I
-,.
~i
I
.l
UKE I/UKE 11
,-
I -I
r
I I I
Surat Permohonan Penambahan TUP
I I
I I I I
+
I
TahaplV
Tahaplll
I
Rekap Kwi dan Kwitansi
I
I
Verifikasi Dokumen Pendukung
r-.
r
,
I
Pejabat Pengeluaran Anggaran
I
Tahap 11 Surat Izin Penambahan UP
ANGGARAN (UPITUP/GUP)
Pencairan Dana Ke Bank
, Pendislribusian Ganli Uang Persediaan
Memo Kebutuhan Tambahan Biaya
~
I I I I
+I I I I
Rekap Kwi & Kwilansi
f---.
Pengajuan SPP Nihil
~
~
L
Pencairan Dana Ke Bank
,I
Pendislribusian Uang Persediaan
Rekap Kwi .l
~
1 Bukli Pembayaran (kwi)
~
GAMBAR 5. MEKANISME PEMANTAUAN KEGIATAN KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS
I
Triwulan I
I
Triwulan 11
I
I
Meneg PPNI Kepala Bappenas
I I I I
Triwulan I Kementerian PPNI ppen
~
•
Laporan Pemantauan Triwulan I Kernenterian PPN/Bappenas
Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas
----
;-I Memo Ses: Permintaan Jadwal Kegiatan Pemantauan
Biro Renortala
Kumpulan Jadwal Pemantauan
Kumpulan Jadwal Pemantauan
~
~
<,
UKE I
I
Laporan Pemantauan Triwulanl Kementerian \ PPN/Bappenas
,•
UKE 11
Jadwal Kegiatan Pemantauan
---1'
, Pejabat Pengeluaran Anggaran
Penyempaian Jadwal Kegiatan Pemantauan
Laporan Pemantauan Triwulan I
~
~I
, Penyampaian Laporan Pemantauan Triwulan I
f--
T
\
,
--1 l\umpUlan Laporan Triwulan 11 Pemantauan
l\umpUlan Laporan Triwulan 11 Pemantauan
....
~ \
I I I I I I
..-
l\umpUlan Laporan Triwulan III Pemantauan
l\umpUlan Laporan Triwulan III Pemantauan
Laporan Pemantauan Triwulan III Kementerian PPNI Bappenas
....
I
..,-
T ~
Laporan Pemantauan Triwulan III Kementerian \ PPN/Bappenas
i'-
\
~
~
I
I
~
I -
I I I I
I
...,\
Laporan Pemantauan Triwulan III
I
, Penyampaian Laporan Pemantauan Triwulan 11
!
I
Laporan Pemantauan Triwulan 11
I
f+--
~
Laporan Pemantauan Triwulan 11 Kementerian \ PPN/Bappenas
I
--
--1 ,---
Triwulan IV ~erianpPNI \ ppen
I'-
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Laporan Pemantauan Triwulan IV Kementerian PPN/Bappenas
t<.umpUlan Laporan Triwulan IV Pemantauan
I
-e-
Laporan Pemantauan Triwulan IV Kementerian PPNI Bappenas
~
\
I I I I
Laporan Pemantauan Triwulan IV Kementerian PPN/Bappenas
f
!
..,-'-\
Laporan Pemantauan Triwulan IV
~
I -
..-
l\umpUlan Laporan Triwulan IV Pemantauan
,---
+--
----
-r
I
I
\
i. I
I
, Penyampaian Laporan Pemantauan Triwulan III
~
~'~(
I
Laporan Pemantauan Triwulan 11 Kementerian PPNI Bappenas
~
I
\
i. I
I
I
~I
~~
\
I
I
I I I
Triwulan III ~erianpPNI
--
~ !
~'~(
Laporan Pemantauan Triwulan III Kementerian PPN/Bappenas
---
Triwulan IV
I I
I
T Laporan Pemantauan Triwulan 11 +-Kementerian PPN/Bappenas
I I
~I
y
Koordinasi Penyusunan Jadwal Kegiatan Pemantauan
ppen
fJt
Laporan Pemantauan Triwulan I Kementerian PPNI Bappenas
.•
\
,---
I I I I
I I I
Triwulan 11 Kementerian PPNI
I
l\umpUlan Laporan Triwulan I Pemantauan
~
~I
I
l\umpUlan Laporan Triwulan I Pemantauan
'---~ Inspektur Utama Bappenas
I
I
Triwulan III
I I
, Penyampaian Laporan Pemantauan Triwulan IV
~
-
TABEL 2. JADWAL PEMANTAUAN PELAKSANAAN
No
KEGIATAN KEMENTERIAN
NEGARA PPN/BAPPENAS
BULAN
Kegiatan Mar'
1.
Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas menugaskan Biro Renortala untuk melakukan koordinasi dan menyampaikan jadwal pemantauan pelaksanaan kegiatan kepada PPA dengan tembusan kepada Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon 11.
2.
PPA atas arahan Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon 11menyusun dan menyampaikan laporan pemantauan pelaksanaan kegiatannya masingmasing secara rutin setiap akhir bulan kepada Biro Renortala.
3.
UKE 11Menyusun Laporan Pemantauan Triwulan 11,Triwulan III dan IV
4.
PPA menerima Laporan Pemantauan Triwulan I, Triwulan 11,Triwulan III dan IV dari UKE 11dan menyampaikannya ke Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas dan Inspektorat Utama
5.
Biro Renortala mengolah Laporan Pemantauan Triwulan I, Triwulan 11,Triwulan III dan IV dari PPA menjadi Laporan Pemantauan Triwulan I, Triwulan 11, Triwulan III dan IV Kementerian PPN/Bappenas.
6.
Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas menerima Laporan Pemantauan Triwulan I, Triwulan 11,Triwulan III dan IV Kementerian PPN/Bappenas untuk di sampaikan ke Menteri Negara PPN/Bappenas untuk mendapatkan arahan.
Triwulan I,
I
Apr'
I
Mei'
I
Jun'
I
Jul'
I
Ags'
I
Sep'
I
Okt'
I
Keterangan Nop'
I
Des'
I Jan"
I
Feb"
I
Mar"
GAMBAR 6. MEKANISME EVALUASI KEGIATAN KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS
I
Tahap I
Meneg PPNI Kepala Bappenas
Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas
Inspektur Utama Bappenas
,.
-+
Bahan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan
-.
1
1
1
1
I
1
1
1
1
1
1
1
1
I I I I
I I
1
1
I
1
1
Kumpulan Laporan Evaluasi
1
I
Bahan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan
Kumpulan Laporan Evaluasi
1-+ 1
I
I
I
I ~
I
1 Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
1
UKEI
1 1
UKE 11 Pejabat Pengeluaran Anggaran
-----------
Klarlflkasl atas d;'900';' can penilaian evaluasi kegiatan untuk Bahan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Tahun berikutnya
I~ 1
1
1
I I I
I
I
I
I
1
1
--I
I
I
1 1
I
...
Laporan Evaluasi Berbasis Kinerja
~
I I I
Laporan Evaluasi Kinerja Kementerian PPN/Bappenas \
IIUKE It Kinerja UKE 11
1
Perbaikan Laporan Evaluasi f-Kinerja UKE IIUKE 11
I
-+l
Hasil Perbaikan
I
+
~
1 Laporan Evaluasi
1
Ir
,.
Permintaan Persetujuan atas Konsep Laporan Evaluasi Kinerja Kementerian PPNI Bappenas
1
1
1
Kinerja Kementerian IBappe
I
1 Koordinasi Penyusunan Laporan Evaluasi Berbasi Kine~a
Laporan Evaluasi Berbasis Kine~a
Klarifikasi atas diagnosis dan penilaian evaluasi kinerja UKElUKE 11dalarn ranqk ~ perbaikan kredibilitas kinerja UKE IIUKE 11
I I
1
!
IiL I
~~~(
1
1
I
TahaplV
1
1
1
Koordinasi Jadwal dan Hasil Pemantauan '----- sebagai bahan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan
I I I
1-+
~~
Tahaplll
I I
1
Memo Ses: Permintaan Laporan Evaluasi Berbasis Kinerja
Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan
Biro Renortala
I
Tahap 11
I I
1
I 1
1 1
I
Konsep Laporan Evaluasi Kinerja Kementerian PPNI Bappenas
komend i Penyusunan Rencana Kegiatan
---.......
-1 l(
t.aporan Evaluasi Kiner] Kementerian PPNI Bappenas
(
Laporan E,,""; Kiner] Kementerian PP NI Bappenas
(
TABEl 3. JADWAl EVAlUASI PElAKSANAAN KEGIATAN KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS BULAN
Kegiatan
No
I Jan'
1.
I Biro Renortala melakukan koordinasi menyampaikan jadwal dan dokumen-dokumen hasil pemantauan sebagai bahan pelaksanaan evaluasi kinerja kepada PPA dengan tembusan kepada Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas.
2.
I Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas meminta laporan kinerja pelaksanaan kegiatan kepada UKE I dan UKE 11 pada akhir tahun anggaran.
3.
I Pejabat Eselon I mengkoordinasikan UKE 11 untuk menyusun laporan evaluasi berbasis kinerja
4.
I Pejabat Eselon I memerintahkan PPA masing-masing menerima laporan evaluasi berbasis kinerja dan menyampaikannya ke Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas dan Inspektorat Utama.
5.
I Biro Renortala
6.
I Biro Renortala melakukan klarifikasi atas diagnosis dan
mengumpulkan dan melakukan analisis evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan bersama dengan Inpektorat Bidang Kinerja Kelembagaan terhadap hasil pelaksanaan kegiatan
penilaian evaluasi kegiatan sebagai bahan perencanaan kegiatan dan anggaran tahun berikutnya, sementara Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan melakukan klarifikasi atas diagnosis dan penilaian evaluasi kinerja secara menyeluruh baik kegiatan maupun kelembagaannya dalam rangka perbaikan kredibilitas kinerja UKE IIUKE 11 terhadap hasil pelaksanaan kegiatan.
Feb'
Mar'
Apr'
Mei'
Jul'
I
Ags'
I
Keterangan SeD'
I Okt' I NOD'
Jan"
Feb"
Mar"
TABEl 3. JADWAl EVAlUASI PElAKSANAAN KEGIATAN KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS
No
BULAN
Kegiatan Jan'
7.
dan Inspektorat Bidang Kinerja Biro Renortala Kelembagaan menyampaikan klarifikasi kepada UKE "UKE 11untuk melakukan perbaikan terhadap hasil klarifikasi.
8.
UKE 11menyampaikan hasil Perbaikan klarifikasi kepada Biro Renortala untuk diolah menjadi Konsep Laporan Evaluasi Kinerja Kementerian Negara PPN/Bappenas dan disampaikan kepada Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas
9.
Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas menyampaikan Konsep Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan kepada Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas untuk mendapat persetujuan dan arahan.
10.
PPN/Sestama Bappenas menyampaikan Sesmeneg Kinerja Laporan Evaluasi Kementerian Negara PPN/Bappenas disampaikan kepada penanggung jawab kegiatan (UKE "") terkait dan Inspektur Utama setelah mendapat persetujuan Menteri.
11.
Bire Renortala menyusun rekomendasi penyusunan rencana kegiatan tahun selanjutnya berdasarkan Laporan Evaluasi Kinerja Kementerian Negara PPN/Bappenas
Feb'
Mar'
Apr'
Mei'
Jun'
Jul'
Ags'
Keterangan Sep'
Okt'
Nop'
Des'
Jan"
Feb"
Mar"
Q.ci;
?8:
~i
GAMBAR 7. MEKANISME PERUBAHAN DIPAlRKA-KL
I
Tahap I DPR Meneg PPNI Kepala Bappenas
Tahap 11
1
1
1
1
I
I
I
1 1
~etulUa:n----
(
ajuan~
I
1
1 1
1 Revisi DIPN RKA-KL Pagu Antar MAK, antar program, antar Kegiatan
1 Revisi DIPN RKA-KL Pagu Belanja
1
1
ke
1
Pembahasan dan Penilaian Perubahan DIPNRKA-KL
1 1 I
Penerbit SPM
UKE I1
pers~ Usulan Perubahan DIPA/RKA-KL
Pejabat Pengeluaran Anggaran
..
Usulan Perubahan DIPA/RKA-KL
Rekomendasi Perubahan antar MAK, belanja, kegiatan, program
1
I
1
1
1
1
1
1
I
I
I
1 1 ~
1 1
'11
Penelaahan Revisi DIPA Penelaahan Revisi DIPA
11
~
1 L
I
1
~
1
.....,
Permintaan Perubahan DIPNRKA-KL dilengkapi dgn dokumen pendukung (RAB, SK, TOR)
l
Software RKAKL Revisi
1
1 1
1
1
1
~
1
1
1
I
~
I
1 1
I.
DIPA
Revlsl
~
1
1
1 Konsep Revisi RKA-KL Pagu dalam Satu MAK
Dokumen
1
I
1
1
'--
I
1
1
1
1
1
1
1
Konsep Dokumen Revisi DIPAI RKA-KL
1
DOkum~ Revisi
1
1
1
1
I
I
I
f
-
I 1
1
I
~
Tahap VI
1
evisi RKA-K Surat Rekornendas Revisi DIPA/RKA-KL Pagu Belanja
1
1
Mernasukan Usutan Perubahan DIPAlRKA-KL Sofware RKA-KL •
Tahap V
I
I
1
UKEI
1fI
1
Dirjen APK
Biro Renortala
1
1
1
I
~
Surat Rekomendasi Revisi DIPNRKA-KL Pagu Antar MAK, antar program, antar Kegiatan
I
1
--
I
TahaplV
\
•
1
Dirjen Perbendaharaan
1
1
1
Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas
I
Tahap III
I
lDokume~ ~IPA Revlsi --r -
I ~enRKA-1 KL Revisi -
1 11 1 I T L
I
~
Penyesuaian RKA-KL
~
I ~
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
1
1
1
1
1
1
1
I
1
1
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
~
-
~
n MENTERI
"t
Dokumen RKA-I KL Revisi
~
Dokumen RKA-I KL Revisi
-
-
NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL4 ~~ H. PASKAH SUZEITA
