KEPALA BAPPENAS

KEMENTERIAN PPN/ KEPALA BAPPENAS

.

KONSEP KEBIJAKAN Kementerian PPN/Kepala Bappenas

Purwoko, M.Si

Prakarsa Desa

Konsep Kebijakan Kementerian PPN/Kepala Bappenas Penyusun : Purwoko, M.Si Tata letak : Prasetyo Desain cover : Robby Eebor dan Sholeh Budi Badan Prakarsa Pemberdayaan Desa dan Kawasan (Prakarsa Desa): Gedung Permata Kuningan Lt 17 Jl. Kuningan Mulia, Kav. 9C Jakarta Selatan 12910 Jl. Tebet Utara III-H No. 17 Jakarta Selatan 10240 t/f. +6221 8378 9729 m. +62821 2188 5876 e. [email protected] w. www.prakarsadesa.id Cetakan Pertama, 2015 Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) Purwoko (penyusun) Konsep Kebijakan Cet. 1—Jakarta: 60 hal., 14 x 20 cm ISBN: 978-602-72556-9-2 © Hak Cipta dilindungi undang-undang All Rights Reserved

seri konsep regulasi

PENGANTAR

Semangat membangun dari bawah, dari desa, yang telah dimulai dengan langkah pengembangan Sistem Informasi Desa dan Kawasan (SIDEKA), tentu membutuhkan tindakan strategis, yang bersifat menyeluruh dan sistematis. Salah satu dimensi penting dari upaya menempatkan desa sebagai garis depan Nawacita adalah perencanaan. Hal yang menjadi pertanyaan strategis adalah bagaimana caranya agar perencanaan bersifat: konsisten dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas, serta sinergi secara horizontal – antar kelembagaan, antar daerah dan antar desa (kawasan). Pada titik inilah muncul gagasan untuk membentuk suatu gugus tugas, atau dalam hal ini Gugus Tugas Prakarsa Percepatan Pembangunan Desa dan Kawasan. Gugus Tugas Prakarsa Percepatan Pembangunan Desa dan Kawasan untuk memberikan peran penjaringan aspirasi dari v

konsep kebijakan kementerian PPN/kepala Bappenas

masyarakat/ institusi dalam rangka secara bersama untuk melakukan pengendalian dalam proses perencanaan, proses pelaksanaan, monitoring dan evaluasi secara menyeluruh capaian pengintegrasian pembangunan nasional. Gugus Tugas yang dimaksud lebih memberikan dukungan terhadap capaiancapaian proses pembangunan yang diselaraskan dengan basis perencanaan ideologis (Nawacita Presiden Terpilih), teknokratis dan partisipatif.


Sehingga untuk mewujudkan arah, tujuan, kebijakan, dan strategi pelaksanaan bertugas menyiapkan rancangan koordinasi dan sinkronisasi penyiapan dan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Gugus Tugas tersebut dengan beberapa peran penting antara lain: melakukan penguatan kapasitas pemerintahan dan kelembagaan dalam menjalankan kewenangan dan urusan; menyelaraskan kebijakan SPPN, UU Desa dan kebijakan pendukung dengan visi dan misi presiden dalam Nawacita; melakukan penyelarasan percepatan dalam skala prioritas pembangunan nasional; penyediaan tenaga profesional dalam mendukung implementasi SPPN dan UU Desa; Menyatupadukan Sistem Pembangunan Partisipatif/Sistem Implementasi UU Desa dengan Perencanaan SPPN; Keselarasan penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPR/ DPRD dengan hasilhasil Musrenbang (desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional); akomodasi usulan masyarakat dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD, Kementerian/KL; Skenario prinsip-prinsip satu perencanaan dan satu penganggaran dalam pembangunan partisipatif; Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) dalam pengelolaan swakelola oleh masyarakat. vi

Prakarsa Desa dalam hal ini, berupaya menjaring seluas mungkin aspirasi yang berkembang, khususnya ketika bekerja melakukan pengorganisasian penyelenggaraan SIDEKA, dan kemudian mempersiapkan melalui suatu tim pakar, disusunlah suatu konsep mengenai bagaimana gugus tugas dihadirkan dan bagaimana gugus tugas tersebut berjalan. Bagi Prakarsa Desa, skenario perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengintegrasian pelaksanaan SPPN dan UU Desa akan didukung dengan pelaporan berbasis eketronik yang menempatkan sistem tersebut sebagai bagian dari sistem syaraf nasional sebagai bagian untuk mendukung capaian visi dan misi presiden dalam Nawacita. Naskah ini sendiri tidak lain dari usulan konsepsi tersebut. Sangat diharapkan melalui penerbitan konsepsi ini akan berkembang berbagai gagasan serupa, dan tidak hanya berhenti kepada munculnya gagasan-gagasan, melainkan menjadikan gagasan tersebut sebagai sebuah kebijakan yang dijalankan secara baik, benar dan memberi makna pada desa, sebagai garis depan Nawacita. Diucapkan terima kasih kepada Departement of Foreign Affairs and Trade-DFAT Australia, komunitas ilmuwan dari berbagai perguruan tinggi, yang ikut dalam diskusi-diskusi, organisasi masyarakat sipil, komunitas IT, komunitas desa, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Berharap naskah ini dapat ikut memicu pemikiran dan disain-disain baru yang kreatif dan bersifat menjawab tantangan untuk memastikan implementasi UU Desa.


pengantar

Jakarta, April 2015. vii

.


DAFTAR ISI

Pengantar ~~ v Daftar Isi ~~ ix Bab I Pendahuluan ~~ 1 1.1. Latar Belakang ~~ 1 1.2. Rujukan Pelaksanaan ~~ 9 1.3. Pengertian ~~ 12 Bab II Konsep dan Kebijakan Gugus Tugas Implementasi Pengintegrasian SPPN dan UU Desa ~~ 25 2.1. 2.2. 2.3. 2.4

Tujuan ~~ 25 Asas/Prinsip ~~ 27 Kerangka Kerja ~~ 28 Strategi ~~ 29

ix

.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang No. 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Tahun 2004 pasal ayat (1) 1


menyatakan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Kegiatan ini menyaratkan adanya skema perencanaan (politis, teknokratis dan politis). Proses perencanaan tersebut yaitu: a) Proses Politik, pemelihan langsung dipandang sebagai proses perencanaan karena menghasilkan rencana pembangunan dalam bentuk visi, misi, dan program yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah terpilih selama kampanye; b) Proses Teknokratik, Perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional, atau oleh lembaga/unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan; c) Proses Partisipatif, perencanaan yang melibatkan para pemangku kepentingan pembangunan (stakeholders) dilakukan lain melalui pelaksanaan Musrenbang; d) Proses bottom-up dan top-down, perencanaan yang aliran prosesnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hirarki pemerintahan. Proses Politik, yang ditawarkan Presiden terpilih berupa nawa cita yaitu: 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas-aktif; 2) Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; 4) Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan 2

pendahuluan

terpercaya; 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui program Indonesia Pintar dengan wajib belajar 12 tahun bebas pungutan. Dan program Indonesia Sehat untuk peningkatan layanan kesehatan masyarakat. Serta Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera dengan mendorong program kepemilikan tanah seluas sembilan juta hektar; 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi dan domestic; 8) . Melakukan revolusi karakter bangsa melalu penataan kembali kurikulum pendidikan nasional; dan 9). Memperteguh Keb-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui penguatan kebhinekaan dan menciptakan ruang dialog antar warga. Proses tersebut perlu dirumuskan SPPN dalam satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah untuk mencapai capaian dari nawa cita. Di tingkat provinsi dan kabupaten/kota proses perencanaan perlu diselaraskan dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah bahwa kabupaten merupakan daerah otonom artinya daerah mempunyai kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan partisipasi, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PP No.8/2008 pada pasal 17 ayat (5), “Penetapan program prioritas berorientasi pada 3


pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Proses perencanaan dalam konteks partisipatif perlu menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Perencanaan tersebut telah telah dirumuskan secara sistematis dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU Desa telah memberikan kerangka yang jelas tetang stratus desa bahwa desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU Desa juga memberikan kepastian Dana Desa yang Bersumber dari APBN, menjadi pondasi dasar kuat bagi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila. Kebijakan ini secara teknis telah ditindaklanjut adanya dukungan regulasi dalam bentuk PP No. 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). UU RPJP 17/2007 strategi (RPJM ke-3, 2015 – 2019), ditujukan 4

pendahuluan

untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Konsep tersebut dikembangkan strategi fokus dalam rencana percepatan pembangunan “Menuju Indonesia yang Jauh Lebih Baik” yaitu dengan melakukan: 1) mengejar peningkatan daya saing; 2) meningkatkan kualitas manusia, termasuk melalui pembangunan mental; 3) memanfaatkan dan mengembalikan potensi yang hilang di sektor maritim dan kelautan; 4) meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas; 5) mengurangi ketimpangan antarwilayah; 6) memulihkan kerusakan lingkungan dan; 7) memajukan kehidupan bermasyarakat Strategi dan pelaksanaan tingkat kabupaten/kota perlu ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati sebagai rujukan pelaksanaan di tingkat desa dalam menindaklanjuti dalam bentuk Peraturan Desa. Sementara itu, terdapat beberapa peraturan pelaksanaan dan kebijakan pendukung yang mengatur tentang desa yang tidak selaras atau bertentangan perlu dilakukan upaya pencermatan ulang/ penyelarasan dengan UU Desa. UU Desa perlu memiliki arah dan titik sentuh yang jelas sesuai sasarannya yaitu: a) Pemerintah desa dan daerah, diorientasikan untuk penguatan komitmen dan mendorong reorientasi kebijakan untuk penguatan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat dengan penyelarasan Rencana 5


Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah); b) Mendorong terbentuknya masyarakat sipil dengan memperkuat pembangunan desa dan kawasan perdesaan, lembaga desa dan masyarakat dalam dalam pendekatan pemberdayaan masyarakat; c) Mendorong terciptanya masyarakat politik, yang berorientasi untuk meningkatkan keberpihakan kepada rakyat dan memberikan dukungan regulasi yang terkait langsung dengan pelaksanaan UU Desa yang memberikan ruang inisiasi langsung kepada masyarakat, Peraturan Menteri PPPN/ Kepala Bappenas Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Permasalahan ini ini juga didasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bertugas menyiapkan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Permasalahan tersebut dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penyiapan dan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Dalam rangka mengefektifkan koordinasi dan sinkronisasi sesuai dengan Permen PPN Kepala Bappenas Pasal 8, bahwa: (1) Tim Penyusun RPJMN 2015-2019 melakukan sosialisasi dan penjaringan aspirasi dari masyarakat atas Konsep Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik yang telah disusun; 6

pendahuluan

(2) Hasil sosialisasi dan penjaringan aspirasi dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan untuk menyempurnakan Konsep Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik menjadi Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik dan; (3) Tim Penyusun RPJMN 2015-2019 menyampaikan Rancangan Rencana Pembangunan Teknokratik kepada Menteri Perencanaan untuk mendapatkan persetujuan. Ditegaskan dalam Pasal 17, yaitu dalam rangka menciptakan sinergi antara kebijakan dengan kerangka regulasi untuk mendukung sasaran pembangunan nasional disusun pedoman Kerangka Regulasi yang diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka melakukan penataan regulasi adalah perlu membuat Gugus Tugas dalam Badan Prakarsa pembangunan Desa dan Kawasan (BP2DK) untuk memberikan peran penjaringan aspirasi dari masyarakat/ institusi dalam rangka secara bersama untuk melakukan pengendalian dalam proses perencanaan, proses pelaksanaan, monitoring dan evaluasi secara menyeluruh capaian pengintegrasian pembangunan nasional. Gugus Tugas yang dimaksud lebih memberikan dukungan terhadap capaiancapaian proses pembangunan yang diselaraskan dengan basis perencanaan politis (nawa cita presiden terpilih), teknokratis dan partisipatif. 7


Sehingga untuk mewujudkan arah, tujuan. kebijakan dan strategi pelaksanaan bertugas menyiapkan rancangan koordinasi dan sinkronisasi penyiapan dan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Gugus Tugas tersebut dengan beberapa penting antara lain: a) melakukan penguatan kapasitas Pemerintahan dan kelembagaan dalam menjalankan kewenangan dan urusan; b) menyelaraskan kebijakan SPPN, UU Desa dan kebijakan pendukung dengan visi dan misi presiden dalam Nawa Cita; c) melakukan penyelarasan percepatan dalam skala prioritas pembangunan nasional; d) penyediaan tenaga profesional dalam mendukung implementasi SPPN dan UU Desa; e) Menyatupadukan sistem Sistem Pembangunan Partisipatif Sistem/ Implementasi UU Desa dengan Perencanaan SPPN; f) Keselarasan penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPR/ DPRD dengan hasil-hasil Musrenbang (desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional); g) akomodasi usulan masyarakat dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD, Kemnetrian/KL; h) Skenario prinsip-prinsip satu perencanaan dan satu penggaran dalam pembangunan partisipatif; d) Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) dalam pengelolaan swakelola oleh masyarakat. Skenario perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengintegrasian pelaksanaan SPPN dan UU Desa akan didukung dengan pelaporan berbasis eketronik yang menempatkan sistem tersebut sebagai bagian dari sistem syaraf nasional sebagai bagian untuk mendukung capaian visi dan misi presiden dalam Nawa Cita.

8

pendahuluan

1.2. Rujukan Pelaksanaan Kebijakan dan kegiatan yang dilaksanakan pembangunan desa dan kawasan perdesaan merujuk pada: 1.2.1 1.2.2 1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7 1.2.8 1.2.9

Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 9


1.2.10

1.2.11 1.2.12 1.2.13 1.2.14 1.2.15

1.2.16 1.2.17

1.2.18

10

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/09/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015, tentang Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015, tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Perubahan Kedua) sebagaimana

pendahuluan

1.2.19

1.2.20

1.2.21

1.2.22

1.2.23

1.2.24 1.2.25 1.2.26 1.2.27

Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2012, Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2010, Perpres No. 35 Tahun 2011 dari Perubahan Pertama, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009, tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015, tentang Pendampingan Desa Permendagri No. 111 tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Permendagri Nomor 112 tahun 2014, tentang Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Permendagri Nomor 113 tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa Permendagri Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 11


Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 1.2.28 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan NomorPER 66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 1.2.29 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan/ Barang di Desa No. 13 Tahun 2014, tentang Pedoman tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa.

1.3. Pengertian 1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

12

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disebut sebagai RPJPN 20052025, adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, yang selanjutnya disingkat RPJMN 20152019 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

pendahuluan

1.3.5

Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik adalah perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya. 1.3.6 Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Renstra K/L, adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun. 1.3.7 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disebut Menteri Perencanaan, adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. 1.3.8 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disebut Kementerian Perencanaan, adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. 1.3.9 Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional adalah arahan yang disepakati bersama yang menjabarkan unsur-unsur pokok pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. 1.3.10 Kerangka Ekonomi Makro adalah gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah 13


1.3.11

1.3.12

1.3.13

1.3.14

1.3.15

14

kebijakan fiskal untuk periode jangka menengah yang direncanakan. Kerangka regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Musyawarah Perencanaan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat Musrenbang, adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah. Trilateral Meeting adalah pertemuan tiga pihak antara Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga dalam rangka meningkatkan kesepahaman dalam pencapaian sasaran pembangunan dan menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran. Bilateral Meeting Penyesuaian Renstra K/L dengan RPJMN 2015-2019 adalah pertemuan dua pihak antara Kementerian Perencanaan dengan Kementerian/ Lembaga yang bertujuan untuk menjaga konsistensi dan sinergitas sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam Renstra K/L dengan yang ada di RPJMN 2015-2019. Bilateral Meeting Penyesuaian RPJMD dengan RPJMN 2015-2019 adalah pertemuan dua pihak antara Kementerian Perencanaan dengan Pemerintah daerah Provinsi yang bertujuan untuk menjaga konsistensi sasaran masing-masing program/ kegiatan pokok RPJMD

pendahuluan

1.3.16

1.3.17

1.3.18

1.3.19

1.3.20

1.3.21

dengan sasaran program/kegiatan strategis nasional, penyesuaian target dan pendanaannya. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Unsur masyarakat adalah kelompok-kelompok 15


1.3.22

1.3.23

1.3.24

1.3.25

1.3.26

16

masyarakat desa yang masing-masing kelompok memiliki kepentingan yang sama serta serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota kelompok. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk membahas dan menyepakati hal yang bersifat strategis. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

pendahuluan

1.3.27 Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. 1.3.28 Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. 1.3.29 Pengkajian Keadaan Desa adalah Proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa. 1.3.30 Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa. 1.3.31 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. 1.3.32 Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat 17


1.3.33

1.3.34

1.3.35

1.3.36

1.3.37

1.3.38 18

RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Desa yang selanjutnya disingkat DURK Desa adalah daftar yang berisi usulan kegiatan perencanaan pembangunan desa selama enam tahun yang telah dikategorisasikan rencana sumber pembiayaannya baik dari APBN, APBD (Provinsi, Kabupaten/Kota), APB Desa, Swadaya dan Kerjasama dengan Pihak ketiga. DURK merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan atau menjadi bagian dari RPJM Desa. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Desa, selanjutnya disingkat DURK Desa, adalah penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan Daerah. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran

pendahuluan

1.3.39

1.3.40

1.3.41

1.3.42

1.3.43

pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat, Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 19


1.3.44

1.3.45

1.3.46

1.3.47

1.3.48

1.3.49 20

Undang-Undang Dasar. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD, Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, Evaluasi adalah rangkaian kegiatan untuk melakukan penilaian terhadap hasil-hasil kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan, Pendamping/ Pendampingadalah tenaga terlatih atau berpengalaman, yang memiliki kompetensi/kecakapan substantif dan teknis serta memiliki keterampilan menerapkan berbagai teknik dan instrumen untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pendampingan masyarakat dan pemerintah desa melaksanakan tugas – tugasnya, Forum SKPD merupakan forum yang berhubungan dengan fungsi/sub fungsi, kegiatan/sektor dan lintas sektor) adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait, Kebijakan adalah arah/ tindakan yang diambil oleh

pendahuluan

1.3.50

1.3.51

1.3.52

1.3.53 1.3.54 1.3.55

1.3.56

Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan, Kerangka Acuan Kerja (KAK) adalah Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah rencana kegiatan pelaksanaan pekerjaan yang paling sedikitnya memuat uraian kerja yang akan dilaksanakan, meliputi: latar belakang, maksud dan tujuan, sumber pendanaan, serta jumlah tenaga kerja yang diperlukan; waktu pelaksanaan yang diperlukan; produk yang dihasilkan; besarnya pembiayaan, Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa adalah laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD mengenai seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APB-Desa, yang disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholder kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja SKPD kabupaten/kota pada tahun anggaran berikutnya, Pagu Indikatif adalah rancangan awal program prioritas 21


1.3.57

1.3.58

1.3.59

1.3.60

1.3.61

1.3.62 1.3.63 22

dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD dirinci berdasarkan plafon anggaran sektoral dan plafon anggaran kecamatan, Partisipatif adalah mendorong dan memberi ruang bagi pemanfaat/sasaran kegiatan untuk berperan secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan,pengendalian dan pelestarian hasil kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran sebagai pendampingdan mediator yang bertindak untuk dan atas nama Pengguna Anggaran guna memastikan terlaksananya proses dan rangkaian tahapan pekerjaan swakelola hibah. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. Pejabat Pemerintah/ Setrawan adalah pegawai negeri sipil yang dibekali kemampuan khusus untuk dapat melaksanakan tugas akselerasi perubahan sikap mental dikalangan lingkungan pemerintah dan perubahan tata keperintahan serta mendampingi masyarakat, khususnya dalam manajemen pembangunan partisipatif, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah Kepala SKPD yang bertindak sebagai Bendahara Daerah. Penerima hibah adalah entitas penerima pekerjaan

pendahuluan

1.3.64

1.3.65

1.3.66

1.3.67

1.3.68 1.3.69

swakelola hibah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati ini, Pekerjaan yang dapat di swakelolakan antara lain: 1) Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat; 2) Pekerjaan survey, Pekerjaan industri kreatif, inovatif, budaya dan penelitian laboratorium, Penelitian dan pengembangan dalam negeri, Pengembangan industri pertahanan, alutsista dan almatsus dalam negeri; 3) pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat atau dikelola oleh K/L/D/I, Pengadaan barang/jasa pemerintah daerah adalah kegiatan mengadakan barang/jasa yang dibiayai dengan APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa, Pengelolaan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara optimal dengan menggunakan sumberdaya yang dimiliki, baik dalam perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut serta pengendalian maupun dalam pelestarian pembangunan, Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya, Pengintegrasian adalah penyatupaduan proses perencanaan partisipatif kedalam mekanisme regular, Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang 23


1.3.70

1.3.71

1.3.72

1.3.73

1.3.74

1.3.75 1.3.76

24

perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa, Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah, Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran, Sinergi adalah keterpaduan dan keselarasan pendekatan, arah dan atau kebijakan untuk mencapai tujuan secara tepat, Strategi adalah rumusan langkah dan cara yang tepat dan efektif untuk mewujudkan visi dan misi, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

BAB II KONSEP DAN KEBIJAKAN GUGUS TUGAS IMPLEMENTASI PENGINTEGRASIAN SPPN DAN UU DESA

2.1. Tujuan 2.1.1 Tujuan Umum Melaksanakan pengintegrasian pelaksanaan SPPN dengan UU Desa dengan melakukan skala prioritas pelaksanaan percepatan pembangunan dalam mencapai tujuan Nawa Cita

2.1.2 Tujuan Khusus 2.1.2.1.

2.1.2.2.

Menyelaraskan kebijakan SPPN, UU Desa dan kebijakan pendukung dengan visi dan misi presiden dalam Nawa Cita; Melembagakan sistem pembangunan partisipatif yang 25


2.1.2.3.

2.1.2.4. 2.1.2.5.


2.1.2.6.

2.1.2.7.

2.1.2.8. 2.1.2.9. 2.1.2.10.

2.1.2.11.

26

diselaraskan dengan SPPN dan UU Desa. Melakukan penguatan kapasitas Pemerintahan dan kelembagaan dalam menjalankan kewenangan dan urusan dalam pembangunan Melakukan penyelarasan percepatan dalam skala prioritas pembangunan nasional Penyediaan tenaga profesional dalam mendukung implementasi SPPN dan UU Desa. Menyatupadukan sistem Sistem Pembangunan Partisipatif Sistem/ Implementasi UU Desa dengan Perencanaan SPPN. Penyelarasan penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPR/ DPRD dengan hasil-hasil Musrenbang (desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional). Mengakomodasi usulan masyarakat dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD, Kemnetrian/KL. Skenario prinsip-prinsip satu perencanaan dan satu penggaran dalam pembangunan partisipatif. Menskenariokan penganggaran dalam Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) dalam pengelolaan swakelola oleh masyarakat. Menskenariokan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengintegrasian pelaksanaan SPPN dan UU Desa akan didukung dengan pelaporan berbasis eketronik yang menempatkan system tersebut sebagai bagian dari system syaraf nasional sebagai bagian untuk mendukung capaian visi dan misi presiden dalam Nawa Cita.

konsep dan kebijakan

2.2. Asas/ Prinsip

2.1.1. Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul; 2.1.2. Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa; 2.1.3. Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; 2.1.4. Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa; 2.1.5. Kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolongmenolong untuk membangun Desa; 2.1.6. Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa; 2.1.7. Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan; 2.1.8. Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat


Pengaturan Desa berasaskan pada: a) rekognisi, b) subsidiaritas; c) keberagaman; d) keersamaan; e) kegotongroyongan; f) kekeluargaan; g) musyawarah; h) demokrasi; i) kemandirian; j) partisipasi; k) kesetaraan; l) pemberdayaan; dan m) keberlanjutan. Adapun pengertian dasar sas tersebut yaitu:

27


2.1.9.


2.1.10. 2.1.11. 2.1.12.

2.1.13.

Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin; Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri; Partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan; Kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran; Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa; dan Keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa dan kawasan perdesaan.

2.3. Kerangka Kerja 2.3.1 Otonomi Daerah Penguatan kegiatan pembangunan nasional, pembangunan kawasan perdesaan dan desa dilaksanakan dalam kerangka 28


pelaksanaan otonomi daerah, yaitu hak, wewenang, dan kewajiban (daerah otonom) untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan nasional, pembangunan kawasan perdesaan dan desa menjadi sarana bagi proses/upaya secara sadar dan terencana untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat agar dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi.

2.3.3 Penguatan Demokrasi Pelaksanaan penguatan pengintegrasian menjadi bagian tak terpisahkan dari penguatan praktik demokrasi ditingkat pemerintahan, provinsi, kabupaten/kota dan desa. 2.3.4 Swakelola oleh Masyarakat


2.3.2 Pemberdayaan Masyarakat

Proses pengelolaan pendanaan pembangunan kegiatan pembangunan nasional, pembangunan kawasan perdesaan dan desa dilaksanakan dengan mengoptimalkan prakarsa dan swakelola oleh masyarakat.

2.4. Strategi 2.4.1. Mendorong Efektivitas pengintegrasian Pelaksanaan SPPN dan UU Desa 29



2.4.2.

2.4.3.

2.4.4. 2.4.5.

2.4.6.

2.4.7.

30

Kegiatan yang dilakukan semua berdasarkan pada penguatan pelaksanaan peraturan (produk hukum) yang telah ditetapkan, dan berkaitan langsung maupun maupun tidak langsung dengan pelaksanaan pengintegrasian SPPN dan UU Desa yaitu. Memperkuat pemerintah, provinsi, kabupaten kota dan desa untuk menyusun perencanaan kegiatan pembangunan nasional, pembangunan kawasan perdesaan dan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Memperkuat mekanisme perencanaan dan penganggaran kegiatan pembangunan nasional, pembangunan kawasan perdesaan dan desa ke sistem reguler, Memperkuat kualitas kegiatan pembangunan nasional, pembangunan kawasan perdesaan dan desa. Memperkuat pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa. Memperkuat kualitas pemantauan dan pengawasan kegiatan pembangunan nasional, pembangunan kawasan perdesaan dan desa, Memperkuat kualitas pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan kegiatan pembangunan nasional, pembangunan kawasan perdesaan dan desa. Kegiatan yang dilakukan semua terintegrasi dan atau menjadi bagian dari kegiatan perencanaan dan penganggaran secara reguler sesuai ketentuan penyelenggaraan Pemerintahan, provinsi dan


Kabupaten/Kota. Proses ini dalam skenario proses satu perencanaan dan satu penganggaran. Kegiatan ini perlu mendapatkan penguatan kapasitas, proses perencanaannya dan dukungan regulasi di berbagai jenjang. Berikut ini proses satu perencanaan dan satu penganggaran dapat dirumuskan dalam skema alur berikut:

PENGUATAN KAPASITAS • Penguatan Forum Musren • Penguatan Tim Delegasi Kab

• Penguatan Forum Konsultasi • Penguatan Forum Gabungan

• Penguatan Forum Musren • Penguatan Tim Delegasi Kec. • Rentra Kecamatan • Rentang Pengendalian Perencanaan & Pelaksanaan • Penguatan Kerjasama Desa

• Penguatan Musdes& Musren • Penguatan RPJMDes & RKPDes • Penguatan Manajemen Pemerintahan Desa

PROSES PERENCANAAN

DUKUNGAN REGULASI

Kabupaten

Perda /Perbup turunan (Permen UU Desa, Pemb. Partisipatif, Swakelola dll)

SKPD

Kebijakan PIK, Program Sektoral dalam Skema Delegasi/Integrasi)

Kecamatan Antar Desa Desa (Pemerintahan DesaMasyarakat)

DPRD

Kebijakan Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) , Rentra Kec. Pembinaan & Pengawasan tingkat Kecamatan BadanKerjasana Antar Desa (BKAD), Kawasan Perdesaan dll


PROSES SATU PERENCANAAN & SATU PENGANGGARAN

PerdesPelaksanaanUU Desa Alakasi Dana Berskala Lokal Desa, RPJMDes & RKPdes, APBDes, LKPjdan LPPD

Keterangan: ................... : Hubungan proses secara tidak langsung _________ _: Hubungan proses langsung

2015-02-16

5

31



2.4.8. Staretegi Adanya Kebijakan Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) adalah rancangan awal program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD dirinci berdasarkan plafon anggaran sektoral dan plafon anggaran kecamatan. Skenario Pagu Indikatif harus dirumuskan dalam kebijakan Pemda atau Nota Kesepakatan Bupati dengan Ketua DPRD. Skenario PIK dipastikan semua kegiatan perencanaan harus berbais Pencermatan ulang pada usulan yang terdapat dalam Daftar Usulan (DU) RKP Desa RKP Desa. Keberadaan PIK diharapkan mampu dilaksanakan dalam scenario pendelegasian atau diswakelolakan oleh masyarakat. Berikut skema alur PIK. SKEMA ALUR PELAKSANAAN PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN Penyempurnaan & Penetapan Rancangan RKPD Musrenbang Kabupaten Tahunan

Rancangan RKPD

Forum SKPD (TA dan Gabungan)

Rancangan Awal Renja SKPD NOTA Kesepakatan Pagu Indikatif

PERBUP RKP

Hasil Musrenbang Tahunan Rancangan renja SKPD

Musrenbang Kecamatan

Usulan Kegiatan Wilayah Kecamatan

Musrenbang Desa

Usulan Kegiatan Masyarakat Desa

Kerja Sama Antar Desa BKAD

Penyeralasa n Kebijakan Pemda 11/25/2014

32

Review RPJMDes &RKPDes

6


Perencanaan dan perumusan pembangunan partisipatif perlu dipahami merupakan proses pelibatan masyarakat dengan mempertimbangkan dinamika, permalahan dan perkembangan masyarakat, capaian pelaksanaan pekerjaan, arah kebijakan/ regulasi. Perumusan Isu strategis juga perlu mempertimbangkan filosofis, kerangka logis, perspektif program, grand desain pengintegrasian pengelolaan kegiatan pembangunan nasional, pembangunan kawasan perdesaan dan desa yang dilakukan dengan swakelola oleh masyarakat. Perumusan isu strategis inilah yang menjadi basis dalam merumuskan tindakan strategis atau pembangunan strategis di kegiatan pembangunan nasional, pembangunan kawasan perdesaan dan desa.

2.4.10. Strategi Perencanaan dalam Pelaksanaan SPPN dan UU Desa


2.4.9. Mendorong adanya Perumusan Isu Strategis Pembangunan Partisipatif

Undang-Undang No. 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Tahun 2004 pasal ayat (1) menyatakan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Kegiatan ini menyaratkan adanya skema perencanaan (politis, teknokratis dan politis). Proses Politik, yang ditawarkan Presiden terpilih berupa mempunyai Visi dan Misi yang dirumuskan dalam Nawa Cita. 33



Proses pembangunan nasional dirumuskan dalam SPPN dalam satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah untuk mencapai capaian dari nawa cita. Di tingkat provinsi dan kabupaten/kota proses perencanaan perlu diselaraskan dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah bahwa kabupaten merupakan daerah otonom artinya daerah mempunyai kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan partisipasi, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proses perencanaan dalam konteks partisipatif perlu menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Perencanaan tersebut telah telah dirumuskan secara sistematis dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU Desa telah memberikan kerangka yang jelas tetang stratus desa bahwa desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU Desa juga memberikan kepastian Dana Desa yang 34


UU RPJP 17/2007 strategi (RPJM ke-3, 2015 – 2019), ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Konsep tersebut dikembangkan strategi fokus dalam rencana percepatan pembangunan “Menuju Indonesia yang Jauh Lebih Baik”.


Bersumber dari APBN, menjadi pondasi dasar kuat bagi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila. Kebijakan ini secara teknis telah ditindaklanjut adanya dukungan regulasi dalam bentuk PP No. 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Skenario RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa dalam rumusan pengintegrasian SPPN dengan UU Desa. Dirumuskan dalam bentuk kewenganan desa sebagai berikut:

35


Strategi Pengintegrasian Sistem Pembangunan Partisipatif (SPP) / Model Swakelola Masyarakat dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) UU No. 25 Tahun 2004–SPPN yang diselaraskan dengan UU Desa Arah Kebijakan Kabupaten/Kota; RKPD; Renstra SKPD; Pemb. Kawasan Perdesaan; RTRW dan RDTR Kab.

Pagu Indikatif Desa; Pemb. Desa berskala lokal Desa; Pemb. sektoral &daerah yang masuk desa.


Usulan Partisipatif tertuang RPJM Desa & RKP Desa

Usulan Daftar Usulan RKP Desa

1/21/2015

Dilaksanakan Langsung di Desa 15

Pada skema tersebut terlihat bahwa usulan partisipatif desa telah dapat menentukan usulan prioritas di tingkat desa sesuai kewenangan desa itu sendiri disebabkan telah ada pendanaan pagu indikatif desa. Namun demikian, usulan partisipatif yang akan diusulkan ke dalam kegiatan pendanaan kabupaten/kota dan provinsi pemerintah melalui kementrian dan lembaga tetap dilakukan dengan mekanisme reguler. Usulan tersebut tersusun dalam “Daftar Usulan RKP Desa”.

2.4.11. Strategi Kewenangan Desa dalam Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan dalam Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Skenario dalam kegiatan pembangunan nasional, pembangunan kawasan perdesaan dan desa dirumuskan dalam Permendagri 36


Arah Kebijakan Kabupaten: Acuan Daftar Usulan RKP Desa perlu memperhatikan antara lain: a) Rencana Srategis Kabupaten/ Kota; b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota; c) Rencana Strategis SKPD Kabupaten/Kota; dan d) Rencana Tata Ruang & Rencana Wilayah Kabupaten/ Kota; e) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Pagu Indikatif Desa meliputi yaitu: a) Rencana dana Desa yang bersumber dari APBN; b) Rencana alokasi dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD kabupaten/kota; c) Rencana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota yang dialokasikan kepada Desa dan; d) Rencana bantuan keuangan untuk Desa yang bersumber dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Strategi pengelolaan kewenangan tersebut dapat dilihat dalam alur berikut:


No. 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa meliputi: (1) Pelaksanaan pembangunan Desa terdiri dari: a) Pagu Indikatif Desa; b) Pembangunan Desa berskala lokal Desa; dan c) Pembangunan sektoral dan daerah yang masuk desa. (2) Pelaksanaan pembangunan Desa, dikelola melalui: a) swakelola desa; b) kerjasama antar desa; c) kerjasama desa dengan pihak ketiga; (3) Pelaksanaan pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau program daerah pada, dikelola melalui mekanisme pengintegrasian dan pendelegasian

37


Pembangunan Berskekala lokal Desa

STRATEGI PENGELOLAAN KEWENANGAN DESA

Kewenangan Pembinaan Kemasyarakatan Desa,

Model Pendanaan Delegasi

Perencanaan Pembangunan Desa (RPJM Desa dan RKP Desa)

Kewenangan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Model Pendanaan Integrasi


Pemb. Kawasan Perdesaan

38

Rencana Pagu Indikatif Desa 11/25/2014

Rencana pemerintah daerah kabupaten/kota

Rencana Pemerintah daerah provinsi

Rencana Pemerintah , 12

Skenario dalam pembangunan berskala lokal desa lebih mengutamakan pembangunan kawasan perdesaan dengan model pendelegasian. Model ini adalah desa mempunyai kewenangan mengurus tetapi tidak mempunyai kewenangan mengatur. Pada model ini disebut sebagai “model pendanaan delegasi”. Kegiatan usulan model pendelegasian usulan harus masuk dalam RPJM Desa dan RKP Desa. Sementara itu “model pendanaan Integrasi” usulan tidak masuk dalam RPJM Desa dan RKP Desa tetapi cukup tercacat dalam RKP Desa, karena model ini desa tidak diberikan kewenangan mengurus dan mengatur. Jenis kegiatan ini dikerjakan oleh SKPD atau Kementrian/ Kelembagaan sendiri.


Strategi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dari Pemerintahan Pusat hingga Pemerintahan Desa yang efektif dan efisien perlu dibentuk sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Proses pelaksanaan tujuan sebagaimana diperlukan norma hukum yang mengatur mengenai kebijakan Sistem Pelaporan Berbasis Elektrik (SPBE), Kebijakan Sistem Informasi Desa dan Kawasan (SIDeKa), rencana induk, peta jalan dan tata kelola. Sehingga untuk mendukung kegiatan tersebut diperlukan adanya Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kegiatan tersebut juga selaras dengan Pasal 82 UU Desa menyatakan bahwa: (1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa; (2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa; (3) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa; (4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; (5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam


2.4.12. Strategi Pemantau dan Pengawasan dalam Implementasi SPPN dan UU Desa berbasis Sistem Informasi

39



Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa Amanat dalam pembinaan dan pengawasan juga diamanatkan dalam Pasal 112 UU Desa bawa: (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa; (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah; (3) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa dengan: a) menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa; b) meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan c) mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa.

2.4.13. Strategi Gugus Tugas dan Pendampingan dalam Pelaksanaan SPPN dan UU Desa Peraturan Menteri PPPN/ Kepala Bappenas Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dalam Pasal 8, bahwa: (1) Tim Penyusun RPJMN 2015-2019 melakukan sosialisasi dan penjaringan aspirasi dari masyarakat atas Konsep Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik yang telah disusun; 40


Ditegaskan dalam Pasal 17, yaitu dalam rangka menciptakan sinergi antara kebijakan dengan kerangka regulasi untuk mendukung sasaran pembangunan nasional disusun pedoman Kerangka Regulasi yang diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Skenario yang akan dilakukan adalah penataan regulasi dan perlu adanya Gugus Tugas dalam Badan Prakarsa pembangunan Desa dan Kawasan (BP2DK) untuk memberikan peran penjaringan aspirasi dari masyarakat/ institusi dalam rangka secara bersama untuk melakukan pengendalian dalam proses perencanaan, proses pelaksanaan, monitoring dan evaluasi secara menyeluruh capaian pengintegrasian pembangunan nasional. Gugus Tugas yang dimaksud lebih memberikan dukungan terhadap capaiancapaian proses pembangunan yang diselaraskan dengan basis perencanaan politis (nawa cita presiden terpilih), teknokratis dan partisipatif.


(2) Hasil sosialisasi dan penjaringan aspirasi dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan untuk menyempurnakan Konsep Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik menjadi Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik dan; (3) Tim Penyusun RPJMN 2015-2019 menyampaikan Rancangan Rencana Pembangunan Teknokratik kepada Menteri Perencanaan untuk mendapatkan persetujuan.

41



Sehingga untuk mewujudkan arah, tujuan. kebijakan dan strategi pelaksanaan bertugas menyiapkan rancangan koordinasi dan sinkronisasi penyiapan dan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Gugus Tugas tersebut dengan beberapa penting antara lain: a) melakukan penguatan kapasitas Pemerintahan dan kelembagaan dalam menjalankan kewenangan dan urusan; b) menyelaraskan kebijakan SPPN, UU Desa dan kebijakan pendukung dengan visi dan misi presiden dalam Nawa Cita; c) melakukan penyelarasan percepatan dalam skala prioritas pembangunan nasional; d) penyediaan tenaga profesional dalam mendukung implementasi SPPN dan UU Desa; e) Menyatupadukan sistem Sistem Pembangunan Partisipatif Sistem/ Implementasi UU Desa dengan Perencanaan SPPN; f) Keselarasan penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPR/ DPRD dengan hasil-hasil Musrenbang (desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional); g) akomodasi usulan masyarakat dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD, Kemnetrian/KL; h) Skenario prinsip-prinsip satu perencanaan dan satu penggaran dalam pembangunan partisipatif; d) Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) dalam pengelolaan swakelola oleh masyarakat. Skenario perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengintegrasian pelaksanaan SPPN dan UU Desa akan didukung dengan pelaporan berbasis eketronik yang menempatkan sistem tersebut sebagai bagian dari sistem syaraf nasional sebagai bagian untuk mendukung capaian visi dan misi presiden dalam Nawa Cita.

42


PP 43 Pasal 128 menyatakan bahwa (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat Desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan; (2) Pendampingan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga; (3) Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan masyarakat Desa di wilayahnya.


Strategi pendampingan juga dinyatakan dalam PP 43 Pasal 131 ayat (1) bahwa menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional menetapkan pedoman pelaksanaan pembangunan Desa, pembangunan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pendampingan Desa sesuai dengan kewenangan masing-masing.

PP 43 pasal 129 menyatakan bahwa tenaga pendamping profesional terdiri atas: (1) Pendamping Desa yang bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa; (2) Pendamping teknis yang bertugas mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan (3) Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan 43


kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.


2.4.14. Strategi Rekruetmen Tenaga Profesional

44

Strategi rekruetmen tenaga profesioanl perlu memperhatikan kompetensi pendampingan. Kompetensi tersebut antara lain: a) pendamping sebagai tenaga profesional yang memiliki kompetensi perencanaan dan penganggaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan serta daerah serta pemerintah desa dan lokal; b) mempunyai pengalaman organisasi, pemberdayaan dan pengorganisasian masyarakat; c) bertugas fasilitasi dalam proses kemandirian dan kedaulatan masyarakat dalam pembangunan; d) Melakukan pendampingan dengan pelibatan stakeholder melalui kegiatan penyadaran, pembelajaran, penguatan kapasitas dan kelembagaan masyarakat; e) pendampingan mempunyai kemampuan mendorong terwujudnya proses kemandirian masyarakat sehingga kegiatan pembangunan dilakukan oleh, dari dan untuk masyarakat melalui proses partisipasi dan demokrasi; f) peran pendamping membantu proses yang memastikan masyarakat mencapai tujuan terkait dengan one village, one plan, one budgeting; g) pendamping masyarakat bertugas fasilitasi terjadinya koordinasi dan konsolidasi antar program di wilayah kerjanya dan; h) pendamping secara teknis kelancaran pelaksanaan proses pembangunan desa dan kawasan perdesaan serta untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat, aparat desa, dan pemerintah lokal.


2.4.15. Menegaskan Arah/ Orientasi Aksi

2.4.15.1. Pemerintah Daerah, diorientasikan untuk penguatan komitmen, mendorong reorientasi kebijakan untuk penguatan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat dan swakelola oleh masyarakat, 2.4.15.2. Kewenangan Desa diorientasikan dalam memaksimalkan menjalankan kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa. 2.4.15.3. Pemerintahan Desa diorientasikan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2.4.15.4. Masyarakat sipil, diorientasikan untuk membangun kesadaran kritis, peningkatan kapasitas, peningkatan kegiatan dan peningkatan kualitas pemantauan kegiatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, 2.4.15.5. Masyarakat politik, diorientasikan untuk meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat dan memberikan dukungan regulasi yang dirumuskan secara partisipatif,


Kegiatan yang dilakukan sebagai upaya dan proses penguatan pelaksanaan UU Desa agar memiliki arah dan titik sentuh yang jelas sesuai sasarannya, dengan sasaran sebagai berikut:

45



46

2.4.15.6. Reorientasi tenaga profesional untuk mendukung pengintegrasian implementasi SPPN dan UU Desa. Rancangaan kegiatan peningkatan kapasitas/pelatihan diorientasikan untuk mengembangkan kemampuan tenaga profesioanal dalam mendukung pengintegrasian percepatan pembangunan SPPN dan UU Desa. 2.4.16. Ketentuan Dasar Kegiatan Pembangunan Nasional, Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Desa 2.4.16.1. Mengefektifkan pelaksanaan reflikasi program model Program Sektoral K/L, SKPD dan lainnya/ Program Sektoral K/L, SKPD dan Program sejenis di daerah lainnya, sebagai bagian terpenting dalam pemantapan kebijakan untuk mendukung pelaksanaan UU SPPN dan UU Desa dalam skema satu perencanaan, satu penganggaran dalam pembangunan partisipatif, 2.4.16.2. Pemantapan adanya dukungan kebijakan yang terkait dengan UU SPPN dan UU Desa yang dapat diturunkan dalam bentuk Perda/ Perbup, Perdes dan kebijakan lainnya dalam mendukung pelaksanaan UU Desa, 2.4.16.3. Memastikan adanya pendekatan pembangunan yang bersumber Program Sektoral K/L, SKPD dan lainnya, mengacu dalam prinsip-prinsip pengintegrasian SPPN dan UU Desa, 2.4.16.4. Merumuskan pengelolaan kegiatan pembangunan nasional, pembangunan kawasan perdesaan dan desa dalam skema swadaya oleh masyarakat yang berpedoman pada UU SPPN, UU Desa, 2.4.16.5. Memperkuat peran PPN/ Kepala Bappenas, Bappeda

dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengembangkan networking/jejaring dengan SKPD, Kementrian/KL dalam rangka penyelaraskan pengelolaan kegiatan kegiatan pembangunan nasional, pembangunan kawasan perdesaan dan desa, 2.4.16.6. Skenario mengalokasikan alokasi pendanaan ada yang berasal dari BLM APBN dan pendanaan dari dialokasi APBD (kabupaten dan provinsi) untuk dukungan skema pendanaan pendelegasian dan pendanaan teknikal asisten tenaga pendamping untuk menpendukung kegiatan pembangunan nasional, pembangunan kawasan perdesaan dan desa, 2.4.16.7. Alokasi pengintegrasian dengan skema replikasi/ pilot program swakelola oleh masyarakat yang dilaksanakan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang didukung dengan kebijakan daerah dan desa, 2.4.16.8. Memastikan adanya persiapan pelaksanaan pengintegrasian SPPN dan UU Desa yang terlebih dahulu dilakukan penyusunan/penyempurnaan RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa, dan penataan manajemen pemerintah desa secara menyeluruh, 2.4.16.9. Menerapkan ketentuan bahwa penyusunan RKP Desa telah memuat seluruh jenis kegiatan yang akan menjadi acuan dalam penyusunan ABD Desa, 2.4.16.10. Mengoptimalkan Regulasi Penyelenggaraan perencanaan dan pembangunan desa dan kawasan perdesaan dalam skema pengintegrasian SPPN dan UU Desa, 2.4.16.11. Skenario pemerintah kabupaten/kota dalam



47



48

pengintegrasian kegiatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan dalan mengoptimalkan prioritas Musrenbang di semua tahapan agar mendapat pendanaan pada setiap SKPD, 2.4.16.12.Forum Sekretarian SPP/ Kepala Bappenas, SKPD telah menjadi bagian dari forum konsultasi semua usulan partisipasi/usulan hasil Musrenbang mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional menjadi bagian perencanaan pembangunan partisipatif. 2.4.16.13.Keberadaan kelembagaann program yang telah dirintis oleh Program Sektoral K/L, SKPD dan lainnya di tingkat (Kabupaten, Kecamatan dan Desa) dilibatkan dan menjadi bagian pengendalian sistem perencanaan pembangunan partisipatif, pembangunan nasional, pembangunan kawasan perdesaan dan desa 2.4.16.14. Pemda berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan yang berkaitan dengan pengintegrasian yang dapat di ekspose dalam lokakarya/ workshop di tingkat kabupaten, 2.4.16.15.Mengoptimakan peran pendampingan pelembagaan system pelestarian dan pemanfaatan hasil pengelolaan Program Sektoral K/L, SKPD atau program pemberdayaan yang telah berjalan selama ini, 2.4.16.16. Membuat regulasi/kebijakan untuk memberikan ruang bagi Tim Delegasi Masyarakat dalam mengawal perencanaan partisipatif dan penganggaran sejak Forum SKPD, Musrenbang Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional sampai dengan penetapan anggaran,


Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) adalah rancangan awal program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD dirinci berdasarkan plafon anggaran sektoral dan plafon anggaran kecamatan. Skenario Pagu Indikatif harus dirumuskan dalam kebijakan Pemda atau Nota Kesepakatan Bupati dengan Ketua DPRD. Skenario PIK dipastikan semua kegiatan perencanaan harus berbais Pencermatan ulang pada usulan yang terdapat dalam Daftar Usulan (DU) RKP Desa RKP Desa.


2.4.16.17.Mendukung pelaksanaan replikasi/ pilot program swakelola oleh masyarakat yang disesuaikan dengan kearifan lokal pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan desa.

49

KEPALA BAPPENAS

Recommend Documents