RPJMN 2015 – 2019 dan Strategi Pembangunan Kesehatan dan Gizi Masyarakat MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS
Rakersenas Regional Tengah tahun 2015 Bali, 16 Februari 2015
ARTI PEMBANGUNAN
“Pembangunan adalah upaya sistematis dan terencana untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel.”
3
1.
Strategi Pembangunan Nasional
3
RPJMN 2015 - 2019 Terdiri dari: Buku I
memuat kebijakan umum pembangunan, kerangka ekonomi makro, dan agenda pembangunan nasional yang memuat kegiatan prioritas nasional selama lima tahun ke depan.
Buku II
memuat arah sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan yang dijabarkan menjadi kegiatan prioritas untuk masingmasing bidang pembangunan
Buku III
memuat arah pembangunan kewilayahan 4
VISI MISI PEMBANGUNAN VISI PEMBANGUNAN NASIONAL untuk tahun 2015-2019 adalah:
Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu: 1.
Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2.
Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3.
Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4.
Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5.
Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6.
Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7.
Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. 5
SEMBILAN AGENDA PEMBANGUNAN 1.
Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2.
Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3.
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4.
Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5.
Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6.
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7.
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8.
Melakukan revolusi karakter bangsa.
9.
Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
6
Menuju Indonesia yang Jauh Lebih Baik 1.
Mengejar peningkatan daya saing
2.
Meningkatkan kualitas manusia, termasuk melalui pembangunan mental
3.
Memanfaatkan dan mengembalikan potensi yang hilang di sektor maritim dan kelautan
4.
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
5.
Mengurangi ketimpangan antarwilayah
6.
Memulihkan kerusakan lingkungan
7.
Memajukan kehidupan bermasyarakat
7
STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA 1) 2)
3)
Membangun untuk manusia dan masyarakat; Upaya peningkatan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar. Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan; Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem
3 DIMENSI PEMBANGUNAN DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA
DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN
DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN
Pendidikan
Kedaulatan Pangan
Antarkelompok Pendapatan
Kesehatan Perumahan Mental / Karakter
Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan Kemaritiman dan Kelautan Pariwisata dan Industri
Antarwilayah: (1) Desa, (2) Pinggiran, (3) Luar Jawa, (4) Kawasan Timur
KONDISI PERLU Kepastian dan Penegakan Hukum
Keamanan dan Ketertiban
Politik & Demokrasi
Tata Kelola & RB
QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA 8
1. SASARAN MAKRO(1) 2014* (Baseline)
2019
73,83
76,3
Indeks Pembangunan Masyarakat1
0,55
Meningkat
Indeks Gini
0,41
0,36
51,8% (Oktober 2014)
Min. 95%
29,5 juta 1,3 juta
62,4 juta 3,5 juta
Indikator Pembangunan Manusia dan Masyarakat Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Meningkatnya presentase penduduk yang
menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan Pekerja formal Pekerja informal 1
Indeks pembangunan masyarakat merupakan indeks komposit yang mengukur sifat kegotongroyongan, toleransi, dan rasa aman masyarakat
*Perkiraan
**Maret 2014
9
1. SASARAN MAKRO(2) 2014* (Baseline)
2019
5,1%
8,0 %
PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2010
43.403
72.217
PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2000
40.785 10,96 % *)
7,0-8,0%
5,94%
4,0-5,0%
Indikator Pertumbuhan ekonomi
Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
*) Tingkat kemiskinan Bulan September 2014, sebelum adanya kebijakan pengurangan subsidi BBM pada Bulan November 2014
10
2. PERKUATAN DIMENSI
Pembangunan Manusia dan Masyarakat
11
• CERDAS BERPIKIR
Emosi/Mental
• SEHAT FISIK
Otak
Tubuh
MENUJU MANUSIA INDONESIA (SEHAT) SEUTUHNYA
• MENTAL POSITIF, PROGRESIF DAN KONSTRUKTIF
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT Membangun manusia secara utuh, sebagai insan dan sebagai sumber daya baik dari kualitas individu maupun masyarakat. • Individu: pendidikan, kesehatan, kependudukan dan KB, karakter • Masyarakat: kebhinekaan, restorasi sosial, jaminan sosial,
13
REVOLUSI MENTAL Revolusi Mental melalui pendidikan, penegakan hukum, reformasi birokrasi, modal budaya Peningkatan jati diri bangsa dan kelembagaan
14
Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat Pendidikan Indikator
2014 (Baseline)
2019
Pendidikan Rata-rata lama sekolah penduduk usia
diatas 15 tahun Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun Prodi perguruan tinggi minimal berakreditasi B Persentase SD/MI berakreditasi minimal B Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B Pesentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal B Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya
8,1 (tahun)
8,8 (tahun)
94,1%
96,1 (%)
50,4%
68,4 (%)
68,7%
84,2%
62,5%
81,0%
73,5%
84,6%
48,2%
65,0%
0,85 (2012)
0,90
0,53 (2012)
0,60
Arah Kebijakan Pendidikan 1.Melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas 2.Meningkatkan akses Pendidikan Menengah yang berkualitas 3.Memperkuat peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan menengah yang berkualitas 4.Meningkatkan relevansi pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja 5.Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan 6.Meningkatkan Kualitas Pembelajaran
15
Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat Pembangunan Kesehatan No 1
Indikator Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat 1. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran 2. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup
2
3
Arah Kebijakan 2014 (Baseline) 346 (SDKI 2012) 32 (2012/2013) 19,6 (2013)
3. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) 4. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) 32,9 (2013) anak baduta (persen) Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular 1. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 297 (2013) penduduk 2. Prevalensi HIV (persen) 0,46 (2013) 3. Prevalensi tekanan darah tinggi (persen) 25,8 (2013) 4. Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun 15,4(2013) (persen) 5. Persentase merokok penduduk usia 15-19 tahun 7,2 (2013) Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan 1. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 0 puskesmas terakreditasi 2. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi 1.015 3. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan
2019 306 24 17 28
245 <0,5 23,4 15,4 5,4 5.600 95 5.600
1. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas 2. Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat 3. Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 4. Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan 5. Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas 6. Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas 7. Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan 8. Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan 9. Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan 16
Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat Pembangunan Perumahan, Air Minum dan Sanitasi 2014 (BASELINE)
2019
70%
100%
60,9%
100%
Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan
38.431 Ha
0 Ha
Kekurangan Tempat Tinggal (Backlog) Berdasarkan Perspektif Menghuni
7,6 Juta
INDIKATOR Akses Air Minum Layak Akses Sanitasi Layak
Arah Kebijakan: 1.
2.
3.
5 Juta 4. 5.
Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi Penyediaan infrastruktur produktif dan manajemen layanan melalui penerapan manajemen asset Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi
17
Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat Arah Kebijakan
Pembangunan Masyarakat 1. No
1
2
3
4
Indikator
Indeks gotong royong (mengukur keperca-yaan kepada lingkungan tempat tinggal, ke-mudahan mendapatkan pertolongan, aksi kolektif masyarakat dalam membantu masyarakat yang membutuhkan dan kegiatan bakti sosial, serta jejaring sosial) Indeks toleransi (mengukur nilai toleransi masyarakat dalam menerima kegiatan agama dan suku lain di lingkungan tempat tinggal) Indeks rasa aman (mengukur rasa aman yang dirasakan masyarakat di lingkungan tempat tinggal) Jumlah konflik sosial (per tahun)
2014 (Baseline)
2019
0,55 (2012)
Meningkat
2.
3. 4.
5. 0,49 (2012)
Meningkat
6. 0,61 (2012)
Meningkat
164 (2013)
Menurun
7.
Memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga Membangun kembali modal sosial dalam rangka memperkukuh karakter dan jati diri bangsa Meningkatkan Peran Kelembagaan Sosial Meningkatkan kepatuhan terhadap hukum dan penghormatan terhadap lembaga penegakan hukum Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan, Meningkatkan kerukunan umat beragama Meningkatkan pembudayaan kesetiakawanan sosial dalam penyelenggaraan perlindungan sosial
18
2. PERKUATAN DIMENSI
Pemerataan dan Kewilayahan
19
MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA Kebijakan afirmatif (pemihakan ekonomi) untuk kegiatan pada area yang kurang selama ini diprioritaskan (perdesaan, perbatasan, daerah otonom baru, daerah tertinggal, dan terpencil)
20
PETA PERSEBARAN DAN PERKEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL
Keluar
keluar 50 kab 2004
199 kab
DOB 34
2009
DOB 9
target keluar *70 kab
75 kab
2014
2019
183 kab
122 kab
199-50+ 34
183-70+ 9 DOB
*Berdasarkan Kepmen PDT No. 141 Tahun 2014 tentang Daerah Tertinggal yang Terentaskan Tahun 2014
47kab 122-75 Slide - 21
PERAN WILAYAH/PULAU DALAM PEMBENTUKAN PDB NASIONAL 1982-2013 (persen)
Pulau
1982
1987
1992
1997
2002
2007
2012
2013
Jawa dan Sumatera
80,3
82,7
82,1
81,6
82,2
81,8
81,4
81,8
Kalimantan dan Sulawesi
14,5
12,6
12,8
13,1
13,0
13,4
14,0
13,5
Bali dan Nusa Tenggara
2,9
3,0
3,1
3,2
2,9
2,7
2,5
2,5
Maluku dan Papua
2,3
1,7
2,0
2,1
1,9
2,1
2,1
2,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Jumlah Sumber: BPS
Peran Jawa dan Sumatera dalam pembentukan PDB Nasional selama 30 tahun masih dominan, berkisar antara 80 – 82 % Slide - 23
3. Pembangunan
Kesehatan dan Gizi Masyarakat
24
KESEHATAN IBU DAN ANAK AKI Tahun 1994-2012 dan Target RPJMN 2019 Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup
Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) masih cukup tinggi walaupun dalam beberapa dekade terakhir AKI dan AKB telah mengalami penurunan.
450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
390 334
359 306
307 228
1994
1997
2002-2003
SDKI
2007
2012
2019
Target RPJMN 2019
Status kesehatan ibu dan anak belum membaik secara signifikan dan kesenjangan masih cukup lebar Pada pelayanan kesehatan rujukan, banyak rumah sakit yang belum memenuhi standar ketenagaan. Persentase RSU Pemerintah Menurut Ketersediaan Dokter Spesialis pada RSU Tipe C dan Tipe D, 2011 100
89
88
91
81
80 60
56
51
48
56
Persalinan di Fasilitas Kesehatan (%)
DISPARITAS MASIH LEBAR
Kelas D
Sumber: Riskesdas, 2013
20 0 Sp. Bedah
Sp. Anak
DIY
DIY
MALUKU
PAPUA
Nasional
Kelas C
40
Sp. Penyakit Dalam
Tertinggi
Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (%)
Sp. Obstetrik Ginekologi
Sumber: Risfaskes, 2011
Terendah
STATUS GIZI DI INDONESIA STUNTING (PENDEK) : Terjadi pada hampir seluruh wilayah
40+
30-39
20-29
<20
Permasalahan kekurangan gizi, terutama pendek (stunting), terjadi secara luas tetapi dengan disparitas yang tinggi
WASTING (KURUS)
BAYI DENGAN BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR)
Disparitas Prevalensi
12,1%
Sebanyak Balita tergolong Kurus
Tertinggi
Sulteng : 16,9%
Terendah
Sumut : 7,2%
Nasional
10,2%
ANEMIA PADA IBU HAMIL
Sebanyak
37,1%
Ibu hamil di Indonesia mengalami
anemia
Riskesdas 2013
Indonesia menghadapi beban ganda penyakit, yaitu kondisi penyakit menular masih muncul sedangkan penyakit tidak menular semakin meningkat
1990
2000
2010 Jumlah Kasus HIV-AIDS (kumulatif) 2013
Prevalensi HIV dan AIDS di Indonesia hingga tahun 2013 adalah 0,43 persen dengan sebaran seperti grafis diatas
Merokok pada penduduk - usia < 18 tahun (7,2 %) - usia > 15 tahun (36,3%) Penduduk >10 th Kurang Konsumsi Buah dan Sayur (93,5%)
Faktor Resiko Perilaku PTM
Penduduk Kurang Aktivitas Fisik (26,1 % penduduk)
TB
DBD
• Prevalensi 297 per 100.000 penduduk • Jumlah penderita 893.000 kasus (2013) • Angka kesakitan 45,85 per 100.000 penduduk • Jumlah penderita sebanyak 112.511 penduduk (2013)
• Angka kesakitan 1,14 per 1.000 penduduk Malaria • Jumlah kasus sebanyak 412.000 kasus (2013)
Filariasis
• Jumlah kasus sebanyak 12.714 kasus (2013)
TUJUAN PEMBANGUNAN KESEHATAN dan GIZI MASYARAKAT
Mendukung Program Indonesia Sehat • meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat • meningkatkan pemeratan pelayanan kesehatan. • meningkatkan perlindungan finansial
Dimensi pembangunan manusia
Dimensi pemerataan antar wilayah
Dimensi pemerataan antarkelompok sosial ekonomi
DATA PROVINSI Proyeksi Umur Harapan Hidup
No
Provinsi
1
DIY
2
Jawa Timur
3
Bali
4
Nusa Tenggara Barat
5
Nusa Tenggara Timur
6
Kalimantan Barat
7
Kalimantan Tengah
8
Kalimantan Selatan
9
Kalimantan Timur
10 Kalimantan Utara Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 (BPS, 2013)
Data Dasar 2010-2015 (2012)
Proyeksi 2015-2020 (2017)
74,3 70,1 70,8 64,3 65,5 69,4 69,2 65,8 73,2 -
74,7 70,8 70,8 64,3 65,5 70,2 69,7 66,9 74,1 29
DATA PROVINSI Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan per Provinsi di Wilayah Tengah NO 1 2 3 4 5
PROVINSI DIY Jawa Timur Bali NTB NTT
Data Dasar (2013) 98,9 90,4 98,6 83,3 57,9
Proyeksi Angka Kematian Bayi per provinsi (per 1.000 kelahiran hidup) No
Provinsi
DIY
13
12
2
Jawa Timur
26
23
3
Bali
23
21
4
Nusa Tenggara Barat
48
42
5
Nusa Tenggara Timur
43
40
6
Kalimantan Barat
28
25
7
Kalimantan Tengah
36
35
8
Kalimantan Selatan
37
33
Kalimantan Timur
17
14
-
-
Kalimantan Barat
63,3
7
Kalimantan Tengah
40,8
8
Kalimantan Selatan
58,7
9
Kalimantan Timur
32,8
9
41,3
10 Kalimantan Utara
INDONESIA Sumber: Riskesdas, 2013
70,4
2015-2020 (2017)
1
6
10 Kalimantan Utara
Data Dasar 2010-2015 (2012)
Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 (BPS, 2013)
30
DATA PROVINSI Persentase Imunisasi Dasar Lengkap bayi umur 12-23 bulan
RPJMN 2015-2019 Baseline
Target 2019
Persentase penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) tertentu dari tahun 2013
-
40
Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi
71,2
Indikator
Imunisasi
95
No
Provinsi
(2013)
1
DIY
2
Jawa Timur
3
Bali
83,1 74,5 80,8
4
Nusa Tenggara Barat
75,4
5
Nusa Tenggara Timur
50,3 47,4 42 52
6
Kalimantan Barat
7
Kalimantan Tengah
8
Kalimantan Selatan
9
Kalimantan Timur Kalimantan Utara
65,9
INDONESIA
59,2 31
10
Sumber: Riskesdas, 2013
Ketimpangan antar wilayah masih cukup besar misalnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi • Target 2019: Meningkatkan Persentasi kab/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi dari 71,2 % menjadi 95% • Target tsb untuk menjawab ketimpangan imunisasi dasar antar daerah yang sangat tinggi yaitu terendah adalah Papua (29,2) dan tertinggi di DI Yogya (83,2%) Variasi cakupan imunisasi dasar lengkap (%) pada bayi antar propinsi tahun 2013
DATA PROVINSI Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita Menurut Provinsi
RPJMN 2015-2019 Indikator Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (di bawah 2 tahun) (persen)
Stunting
Baseline
Target 2019
32,9
28
No
Provinsi
Data Dasar (2013)
1
DIY
27,3
2
Jawa Timur
35,8
3
Bali
35,8
4
Nusa Tenggara Barat
45,2
5
Nusa Tenggara Timur
51,7
6
Kalimantan Barat
38,6
7
Kalimantan Tengah
41,3
8
Kalimantan Selatan
44,2
9
Kalimantan Timur Kalimantan Utara
27,6
INDONESIA
37,2
10
33 Sumber: Riskesdas, 2013
DATA PROVINSI Prevalensi Kekurangan Gizi Pada Balita Menurut Provinsi
RPJMN 2015-2019 Indikator Prevalensi Kekurangan Gizi pada Balita
No
Provinsi
Baseline
Target 2019
1
DIY
19,6
17
2
Jawa Timur
3
Bali
4
Nusa Tenggara Barat
5
Nusa Tenggara Timur
6
Kalimantan Barat
7
Kalimantan Tengah
8
Kalimantan Selatan
9
Kalimantan Timur Kalimantan Utara
(Riskesdas, 2013)
Kekurangan Gizi (Underweight)
10
INDONESIA
Data Dasar (2013)
16,2 19,1 13,2 25,7 33 26,5 23,3 27,4 16,6 37,2 34
Sumber: Riskesdas, 2013
PENINGKATAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DASAR Target RPJMN 2015 - 2019 Target
Indikator
2015
2016
2017
2018
2019
Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi
350
700
1.400
2.800
5.600
Jumlah puskesmas non rawat inap dan puskesmas rawat inap yang memberikan pelayanan sesuai standar
700
1.400
2.800
5.600
6.000
Kebutuhan Puskesmas Baru per Provinsi Tahun 2015 - 2019 NO.
PROVINSI
DATA DASAR (2013)*
1 2 3 4 5 6
KEBUTUHAN PUSKESMAS BARU 2015
2016
2017
D.I. Yogyakarta 121 21 27 Jawa Timur 960 Bali 120 9 5 5 NTB 158 78 12 12 NTT 362 Kalimantan Barat 13 7 7 237 194 Kalimantan 2 5 5 7 Tengah 228 Kalimantan 3 8 Selatan 222 9 Kalimantan Timur 21 2 2 10 Kalimantan Utara INDONESIA 9.957 998 190 213 Sumber: Roadmap Supply Side JKN bersumber dari Profil Kesehatan 2013
2018
2019
1 28 5 13 7 6
3 28
6
6
2 245
2 257
5 13 7 6
Target yang terkait dengan ketimpangan sosial-ekonomi Selain bertujuan meningkatkan cakupan secara nasional (national leverage), target pembangunan kesehatan juga di arahkan untuk mengatasi kesenjangan (equity) Target cakupan pada 40% berpendapatan terbawah
Rasio akses kelompok penduduk berpendapatan terbawah dan tertinggi (Rasio kuintil 1: kuintil 5)
Kepemilikan akte kelahiran (%)
77,4
0,77
Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan (%)
70
0,62
Cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)
63
0,74
CPR all methos pada perempuan usia 15-49 tahun (%)
65
0,92
Indikator
Arah Kebijakan RPJMN 2015-2019 • Pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat bertujuan untuk mendukung program Indonesia sehat dengan meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat pada seluruh siklus kehidupan baik pada tingkat individu, keluarga maupun masyarakat. • Reformasi terutama difokuskan pada penguatan upaya kesehatan dasar (primary health care) yang berkualitas terutama melalui penguatan upaya promotif dan preventif serta pengembangan sistem jaminan kesehatan nasional, penguatan sistem pengawasan obat dan makanan, serta penurunan kematian ibu dan kematian bayi
37
SASARAN RPJMN 2015-2019 (Buku II) No 1
Indikator
Status Awal
Target 2019
346
306
Meningkatnya Status Kesehatan Ibu dan Anak 1. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran
(SP 2010)
2. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup
32
24
(2012/2013)
2
Meningkatnya Status Gizi Masyarakat 1. Prevalensi anemia pada ibu hamil (persen)
37,1 (2013)
28
2. Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) (persen)
10,2 (2013)
8
3. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif
38,0 (2013)
50
4. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen)
19,6 (2013)
17
12 (2012)
9,5
32,9 (2013)
28
5. Prevalensi wasting (kurus) anak balita (persen) 6. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) anak baduta (persen)
38
Sasaran RPJMN 2015-2019
No 3
Indikator
Status Awal
Target 2019
Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Meningkatnya Penyehatan Lingkungan 1.
Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk
297 (2013)
245
2.
Prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen)
0,43 (2013)
<0,5
3.
Jumlah Kab/Kota mencapai eliminasi malaria
212 (2013)
300
4.
Jumlah provinsi mencapai eliminasi kusta
20 (2013)
34
5.
Jumlah Kab/Kota mencapai eliminasi Filariasis
0
35
6.
Persentase Kabupaten/Kota kesehatan lingkungan
15,3
40
7.
Prevalensi tekanan darah tinggi (persen)
25,8 (2013)
23,4
8.
Prevalensi berat badan lebih dan obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen)
15,4
15,4
9.
yang
memenuhi
syarat
kualitas
Prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun
(2013)
7,2
5,4
(2013)
10. Persentase penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) tertentu dari tahun 2013
-
40 39
Sasaran RPJMN 2015-2019
No 4
Indikator
Status Awal
Target 2019
Meningkatnya Pemerataan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan berkualitas 1. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang terakreditasi 2. Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang terakreditasi
0
5.600
10
481
(2013)
3. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi 5
95
86,4
107,2
7
1
Meningkatnya Perlindungan Finansial 1.
Jumlah penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta)
2. Unmet need pelayanan kesehatan 6
71,2
Meningkatnya Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan 1. Jumlah puskemas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan
1.015
5.600
2. Persentase RSU Kab/Kota kelas C yang memiliki 7 dokter spesialis
29
60
25.000
56.910
3. Meningkatnya jumlah tenaga kompetensinya (kumulatif)
kesehatan
yang
ditingkatkan
40
Sasaran RPJMN 2015-2019 No 7
Indikator
Status Awal
Target 2019
75,5 (2014)
90
92 (2014)
94
87,6 (2013)
90,1
Memastikan Ketersediaan Obat dan Mutu Obat dan Makanan 1. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas 2. Persentase obat yang memenuhi syarat 3. Presentase makanan yang memenuhi syarat
8.
Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta meningkatnya pembiayaan kegiatan promotif dan preventif;
9.
Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat
10. Meningkatnya perlindungan finansial termasuk menurunnya pengeluaran katastropik akibat pelayanan kesehatan; dan 11. Meningkatnya responsifitas sistem kesehatan (health system responsiveness).
12. Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan nasional 41
Arah Kebijakan 1.
Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas
2.
Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat
3.
Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
4.
Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas
5.
Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas
6.
Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan
7.
Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan
8.
Meningkatkan Ketersediaan, Persebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
9.
Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
10. Menguatkan Manajemen, Penelitian Pengembangan dan Sistem Informasi 11. Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan 12. Mengembangkan dan Meningkatkan Efektifitas Pembiayaan Kesehatan 42
Kerangka Pelaksanaan • Kerangka Pendanaan • Meningkatkan pendanaan untuk pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat • Meningkatkan efektifitas pendanaan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat
• Kerangka Regulasi • Penyusunan peraturan perundangan terkait kesehatan: 4 RUU, JKN, SDMK, rekam medis & pembiayaan PPP
• Kerangka Kelembagaan • Nomenklatur kelembagaan dalam rangka sinergitas perencanaan, monev, penguatan POM, Health Technology Assesment 43
Terima Kasih
44
