Oleh:
Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Disampaikan dalam : Rapat Koordinasi Nasional Informasi Geospasial Jakarta, 27 April 2016
KERANGKA PAPARAN
Pentingnya Informasi Geospasial
Permasalahan Informasi Geospasial
Sasaran dan Kebijakan Informasi Geospasial
Kerangka Kerja (Framework) dan Harapan Kedepan Informasi Geospasial
Sasaran Kebijakan
Kerangka Kerja (Framework) Harapan Kedepan: Informasi Geospasial
Tindak lanjut Rakornas IG 2
Mengapa Informasi Geospasial Penting?
a. Informasi Geospasial (IG) merupakan alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. b. IG sangat berguna sebagai sistem pendukung pengambilan kebijakan dalam rangka mengoptimalkan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan ketahanan nasional, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam, penyusunan rencana tata ruang, perencanaan lokasi investasi dan bisnis perekonomian, penentuan garis batas wilayah, pertanahan, dan kepariwisataan. c. IG juga merupakan informasi yang amat diperlukan dalam penanggulangan bencana, pelestarian lingkungan hidup, dan pertahanan keamanan. 3
Permasalahan Informasi Geospasial
Belum Optimalnya Koordinasi Kegiatan IG Terdapat 14 instansi Pemerintah Pusat, beberapa satuan kerja di seluruh pemerintah daerah, dan juga instansi swasta yang melakukan kegiatan IG), namun belum terdapat koordinasi yang optimal sehingga seringkali terjadi kegiatan IG yang tumpang-tindih (duplikasi) yang mangakibatkan terjadinya pemborosan dan inefisiensi (wasteful and inefficient).
Belum Memadainya Kuantitas dan Kualitas Data dan Informasi Geospasial Segi kuantitas, data dasar berupa peta rupa bumi Indonesia yang diperlukan bagi penyusunan RTRW provinsi, kabupaten/kota, peta yang tersedia belum mencakup seluruh wilayah nasional. Segi kualitas, data dasar dan peta dasar yang idealnya harus divalidasi setiap 20 tahun untuk peta dasar dan 5 tahun untuk peta tematik belum sepenuhnya dilakukan.
Belum Memadainya Akses dan Distribusi Data dan Informasi Geospasial Akses data informasi spasial dengan menggunakan elektronik/on-line system masih sangat terbatas dan secara umum masih menggunakan cara konvensional melalui pertukaran langsung dengan media portable disc. Akses terhadap data masih rendah disebabkan oleh kebijakan di lingkungan instansi tempat data spasial dibuat diperlukan untuk lingkungan internal saja sehingga tidak ada kebijakan untuk disebarluaskan kepada pihak eksternal. Simpul jaringan yang terkoneksi masih terbatas dan belum terjadinya pertukaran data yang signifikan antarsimpul jaringan yang telah terkoneksi. Hal ini dikarenakan informasi yang dipertukarkan baru sebatas katalog data dan beberapa metadata, belum langsung berupa fisik data dan informasi terkait.
Data dan informasi geospasial yang telah dihasilkan oleh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah masih dimanfaatkan secara parsial/sektoral oleh instansi pembuatnya.
Kurangnya Sumberdaya Manusia di Bidang Survei dan Pemetaan Sumberdaya manusia di bidang survei dan pemetaan secara nasional masih sangat terbatas baik jumlah maupun penyebarannya.
4
SASARAN DAN KEBIJAKAN INFORMASI GEOSPASIAL
5
Sasaran Pembangunan Bidang Informasi Geospasial dalam RPJMN 2015-2019. 1. Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan Informasi
Geospasial; 2. Terpenuhinya kebutuhan minimum data dan informasi geospasial untuk perencanaan pembangunan wilayah darat dan laut Indonesia, baik kualitas maupun kuantitas; 3. Terselenggaranya berbagi pakai data dan informasi geospasial;
4. Termanfaatkannya data dan informasi geospasial dalam proses perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan publik; 5. Terpenuhinya SDM bidang Informasi Geospasial bagi penyelenggara dan pengguna Informasi Geospasial; 6. Terbangunnya kelembagaan pengelolaan Informasi Geospasial pada berbagai tingkatan; dan 7. Tercapainya kemandirian IPTEK dan industri bidang Informasi Geospasial.
6
Kebijakan Pembangunan Bidang Informasi Geospasial
Arah kebijakan pembangunan bidang informasi geospasial adalah: a.
Melakukan pemetaan seluruh wilayah nasional dalam rangka menjaga keutuhan dan pertahanan keamanan NKRI,
b.
Menyediakan data dan informasi geospasial untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional dalam rangka memperkuat daya saing perekonomian nasional,
c.
Menyediakan data dan informasi geospasial yang diperlukan dalam penanggulangan bencana dan pelestarian lingkungan hidup.
d. Menata kelembagaan IG di Pusat dan Daerah e.
Mengembangkan IPTEK di Bidang Informasi geospasial
f.
Memenuhi kebutuhan SDM di bidang informasi geospasial 7
KERANGKA KERJA (FRAMEWORK) DAN HARAPAN KEDEPAN
8
Kerangka Kerja (Framework) Kerangka kerja (framework) yang lebih operasional, meliputi: Menyusun panduan pelaksanaan pengelolaan informasi geospasial. yang berisi visi, misi, dan arah pengelolaan informasi geospasial, dalam kurun waktu jangka panjang dan jangka menengah, yang merupakan basis bagi penyusunan kegiatan IG di semua K/L tiap tahun. Menyepakati mekanisme koordinasi untuk memastikan sinergi bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan informasi geospasial. Membangun manajemen data untuk memastikan kehandalan data-data framework melalui mekanisme standarisasi, keamanan data, dan system recovery, serta pengembangan, pemeliharaan dan integrasi data. Mengembangkan mekanisme akses data untuk mempermudah pengguna dalam memanfaatkan data. Memperkuat kelembagaan dan sumberdaya manusia di bidang informasi geospasial. 9
Harapan Kedepan: Informasi Geospasial a.
Informasi Geospasial harus dijamin kemutakhiran dan keakuratannya serta diselenggarakan secara terpadu. Hal ini untuk menghindari adanya kekeliruan, kesalahan, dan tumpang tindih informasi yang berakibat pada ketidakpastian hukum, inefisiensi anggaran pembangunan, dan inefektivitas informasi.
b.
Informasi Geospasial secara umum bersifat terbuka dan harus mudah diakses oleh para pengguna sehingga secara optimal dapat dimanfaatkan. Keterbukaan Informasi Geospasial juga menjadi jaminan adanya pelayanan publik yang baik oleh aparat pemerintah dalam menyediakan IG bagi kepentingan masyarakat.
c.
Kebijakan Satu Peta (Single Map Policy) Hal ini untuk menuju penyelenggaraan IGT yang efisien dan efektif serta agar para pengguna yang membutuhkan IG dapat memperoleh informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan 10
Tindak Lanjut Rakornas IG • Kepala BIG menyampaikan hasil Rakornas IG kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator Bidang perekonomian • K/L mengusulkan hasil kesepakatan Rakornas IG terkait kegiatan IG dalam K/L masing-masing kepada Bappenas • Hanya kesepakatan dan rekomendasi dari rakornas IG yang akan diproses lebih lanjut dalam proses penganggaran • Apabila ada pengusulan dari K/L di luar kesepakatan dalam Rakornas IG akan menjadi tanggungjawab masing-masing K/L dalam proses audit lebih lanjut • SELAMAT ber RAKORNAS 11
