PAPARAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS SESI PANEL MENTERI - RAKERNAS BKPRN TAHUN 2015
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Jakarta, 5 November 2015
DAFTAR ISI 1. Arahan RPJPN 2005-2025 Bidang Tata Ruang
2. Isu Strategis dan Arah Kebijakan RPJMN 2015-2019 Bidang Tata Ruang 3. Sinkronisasi Rencana Pembangunan dan Rencana Tata Ruang
4. Pencapaian Utama BKPRN Tahun 2014-2015 5. Penutup
2
ARAHAN RPJPN 2005-2025 BIDANG TATA RUANG
RENCANA TATA RUANG UNTUK MENGURANGI RESIKO BENCANA
PERENCANAAN TATA RUANG
RPJM Nasional 2 (2010-2014) RPJM Nasional 1 (2005-2009) Diacunya rencana tata ruang sebagai payung kebijakan spasial semua sektor dalam rangka mencegah dampak kerusakan lingkungan hidup dan meminimalkan dampak bencana.
Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang serta konsistensi pemanfaatan ruang dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan terkait dan penegakan peraturan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang
RPJM Nasional 3 (2015-2019 Semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Indonesia. Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang
PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
RPJM Nasional 4 (2020-2025) Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian kelautan, sumber daya alam dan sektor jasa
PENATAAN RUANG SEBAGAI LANDASAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
3
Bidang Tata Ruang dan Pertanahan 1 “Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa & memberikan rasa aman ...”
4 Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem & penegakan hukum yang bebas korupsi, bermatabat & terpercaya
7 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
2 Membuat pemerintah tidak absen: membangun tata kelola pemerintahan yg bersih, efektif, demokratis,& terpercaya
5 Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia
8 Melakukan revolusi karakter bangsa
3 “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa ...”
6 Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
9 Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia
4 4
43
ISU STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2015-2019 BIDANG TATA RUANG
ISU STRATEGIS
ARAH KEBIJAKAN
• Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang • Kelembagaan Penyelenggaraan Penataan Ruang • RTR sebagai Acuan Pembangunan berbagai Sektor
• • • •
Meningkatkan ketersediaan regulasi tata ruang yang efektif dan harmonis Meningkatkan pembinaan kelembagaan penataan ruang Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang, melalui pemantauan dan evaluasi yang terukur
5
SINKRONISASI RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA TATA RUANG
RPJP Nasional
RTRW Nasional
RPJM Nasional saling mengacu
diacu
diacu
RPJP Provinsi, Kabupaten, Kota
Sinkronisasi dalam hal: • Substansi • Periode rencana
Renstra K/L
RPJM Provinsi, Kabupaten, Kota
diacu
saling mengacu
RTRW Provinsi, Kabupaten, Kota
Renstra SKPD
6
PENCAPAIAN UTAMA BKPRN TAHUN 2014-2015
Penyelarasan Lintas Sektor dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang
Penguatan Kelembagaan Penataan Ruang
Penyelesaian Konflik Pemanfaatan Ruang
7
PENCAPAIAN UTAMA BKPRN TAHUN 2014-2015
Penyelarasan Lintas Sektor dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang
a. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) amanat UU No. 27 Tahun 2007 Kecamatan pesisir akan menjadi bagian dari RTRW.
b. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) amanat UU No. 32 Tahun 2009 dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) amanat UU No. 41 Tahun 2009 Penyamaan persepsi; dan Penyusunan NSPK: integrasi KLHS dalam penyusunan RTRW, Penetapan LP2B, dan Insentif-Disinsentif LP2B.
Paparan Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam Panel Menteri Rakernas BKPRN 2015
8
PENCAPAIAN UTAMA BKPRN TAHUN 2014-2015
Penguatan Kelembagaan Penataan Ruang a. Penguatan koordinasi untuk akselerasi penetapan peraturan perundang-undangan amanat UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang: Penetapan 4 (empat) Perpres RTR Perbatasan Negara di Tahun 2015. b. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di 14 Kawasan Industri Prioritas dan Sekitarnya: Urgensi keselarasan tata ruang dan pertanahan c. Identifikasi ekspektasi peran kelembagaan penataan ruang nasional, terutama dalam: Harmonisasi regulasi lintas sektor; Kebijakan Satu Peta; RDTR; dan Penetapan batas wilayah administratif.
9
PENCAPAIAN UTAMA BKPRN TAHUN 2014-2015
Penyelesaian Konflik Pemanfaatan Ruang Perumusan rekomendasi penyelesaian konflik pemanfaatan ruang. Sebagai contoh: pembangunan PLTU Batang di Jawa Tengah yang lokasinya berbatasan dengan lokasi Taman Wisata Alam Laut Daerah (TWALD). Tantangan utama penyelesaian konflik: a. Pemaduserasian peraturan perundangan terkait penataan ruang; b. Ketersediaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
10
PENUTUP
Agenda Kerja BKPRN Tahun 2014-2015 telah terlaksana, namun masih terdapat halhal yang perlu menjadi perhatian untuk penyusunan Agenda Kerja BKPRN Tahun 2016-2017, yaitu: 1. 2.
Deregulasi peraturan untuk percepatan penyelesaian RTR; Sinkronisasi Rencana Tata Ruang dan Rencana Pembangunan;
3.
Penguatan pengendalian pemanfaatan ruang;
4.
Penyelesaian revisi PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN; dan
5.
Integrasi proyek-proyek strategis nasional amanat Nawacita ke dalam RTR.
Paparan Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam Panel Menteri Rakernas BKPRN 2015
11
TERIMA KASIH
12
