SAMBUTAN MENEG PPN/KEPALA BAPPENAS PADA DISKUSI PANEL TENTANG SINERGI BAPPENAS DAN DEPARTEMEN KEUANGAN: OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN FUNGSI PERENCANAAN NASIONAL DAN FUNGSI PENGANGGARAN JAKARTA, 26 NOVEMBER 2004 Saudara Menteri Keuangan yang saya hormati, Para hadirin peserta diskusi panel sekalian, Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan Selamat Idul Fitri 1425 H kepada kita semua yang merayakannya, mohon maaf lahir dan batin. Kiranya momentum Idul Fitri tersebut membawa semangat baru bagi kita semua di dalam bekerja bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Selanjutnya, terima kasih saya ucapkan atas undangan dari Saudara Menteri Keuangan kepada saya untuk hadir sekaligus berbicara di dalam forum ini bersama-sama Saudara Menteri. Mudah-mudahan pertemuan ini merupakan permulaan yang baru sekaligus momentum bagi peningkatan kebersamaan kedua kementerian ini. Sinergi kedua kementerian ini, sebagaimana yang juga telah terjadi di masamasa lalu, sangat diharapkan menjadi lebih baik dan lebih erat di waktu-waktu mendatang, tidak saja secara profesional tetapi juga dalam spirit. Ini sangat diperlukan demi terwujudnya visi, misi, dan program-program pemerintah untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Mukadimah UUD 1945. Kerjasama yang harmonis dan intensif dari kedua kementerian ini yang memang seharusnya terjadi secara alamia, menjadi hal sesuatu yang mutlak dengan adanya reformasi dalam pengelolaan keuangan negara dan
perencanaan pembangunan. Dalam kedua reformasi tersebut fungsi dan tugas lembaga kami (kementerian perencanaan dan Bappenas) merupakan kesatuan utuh dan urutan tak terpisahkan dengan fungsi dan kerja Departemen Keuangan. Tugas kedua kementerian adalah untuk menjamin bahwa formulasi, rancangan, dan implementasi kebijakan fiskal/anggaran pemerintah baik dari sisi penerimaan maupun terutama dari sisi pengeluaran pemerintah adalah konsisten dengan tujuan dan prioritas yang telah ditetapkan dan disepakati. Oleh karena itu, saya sangat menghargai prakarsa acara Diskusi panel pada hari ini sebagai langkah penting dan upaya bersama untuk membangun dan menemukan format kerjasama yang terbaik bagi pencapaian sinergi kedua lembaga sekarang dan di masa-masa mendatang. Saudara-saudara sekalian, Sekarang perkenankanlah saya menyampaikan beberapa hal pokok yang kiranya dapat menjadi landasan dalam diskusi-diskusi nanti. Pertama, mengenai pentingnya perencanaan pembangunan dan peranan lembaga perencanaan. Bagi negara sebesar seperti Indonesia baik dalam cakupan geografis maupun dalam jumlah dan ragam populasi, upaya dan proses pembangunan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyatnya pasti menghadapi berbagai permasalahan dan kendala yang kompleks. Pentingnya peranan perencanaan pembangunan dan lembaga perencana menjadi bagian yang tidak terhindarkan, sebagai suatu kebutuhan untuk menyusun rancangan kebijakan, program, dan kegiatan yang akan secara konsisten menuju pada cita-cita yang disepakati. Fungsi perencanaan juga untuk menjelaskan dan memberikan mekanisme pengambilan keputusan yang rasional dan bertanggungjawab atas berbagai pilihan-pilihan terutama yang bersifat (trade-off) dari kebijakan dan strategi pembangunan yang tidak selalu mudah dan menyenangkan. Dalam konteks situasi global yang makin didominasi oleh mekanisme pasar dan peranan privat/swasta dalam alokasi sumber daya ekonomi, sering istilah perencanaan yang diasosiasikan dengan peranan pemerintah atau intervensi pemerintah dalam aktivitas ekonomi dan pembangunan dipersepsikan sebagai janggal atau tidak relevan lagi. Dalam kenyataan di negara dengan taraf ekonomi maju sekalipun keterlibatan perencanaan pembangunan (dalam artian penyusunan rancangan kebijakan baik jangka pendek maupun jangka menengah/panjang serta rumusan target dan prioritas untuk mencapai tujuan -2-
yang disepakati) tetap diperlukan, dan justru makin penting sebagai suatu bagian penting dan tak terpisahkan dari suatu proses mangement pembangunan. Di bidang dimana mekanisme pasar tidak mampu atau gagal melaksanakan fungsinya secara effisien dan berkeadilan, peranan pemerintah menjadi keharusan. Meskipun demikian dalam konteks peranana pemerintah sendiri, harus diwaspadai terjadinya kegagalan dalam peranan pemerintah (government failure) yang sering ditandai oleh definisi tujuan kebijakan yang tidak jelas (ambiguous), desain kebijakan yang buruk dan salah, motivasi kebijakan yang hanya dilandasi oleh kepentingan sempit satu institusi atau kepentingan birokrasi, dan sistem insentif yang tidak realistis sehingga suatu kebijakan sangat mudah dan rapuh untuk disalahgunakan atau dikorupsi. Indonesia sebagai negara yang besar dan luas wilayahnya, dengan kondisi perekonomian yang baru diterpa krisis, pluralisme yang tinggi, tingkat kesejahteraan yang masih rendah, serta ketimpangan regional dan struktural yang masih sangat lebar, masih membutuhkan perencanaan atau disain bagaimana tujuan-tujuan sosial politik untuk mensejahterakan rakyat dapat lebih terjamin pencapaiannya di dalam keterbatasan sumberdaya, tanpa harus mengganggu atau mendistorsi mekanisme pasar yang baik, yang telah ada. Bahkan sebaliknya, peranan sektor publik justru harus mendorong, melengkapi, dan memfasilitasi tumbuhnya mekanisme pasar itu sendiri sehingga sejalan dengan upaya-upaya pencapaian tujuan dan cita-cita bangsa tadi. Indonesia dihadapkan dengan era demokrasi, globalisasi, desentralisasi dan otonomi daerah sekarang ini, semakin dirasakan pentingnya koordinasi perencanaan dalam menangani isu-isu pembangunan yang bersifat lintas sektor, lintas waktu, maupun lintas wilayah. Peranan lembaga-lembaga perencanaan seperti Bappenas dan Bappeda (atau nama lain) sangat diperlukan dalam pengkoordinasian perencanaan ini, terutama dalam pengalokasian sumber-sumber daya pembangunan, mengingat masalah yang semakin kompleks, dan semakin banyaknya aktor pembangunan yang terlibat dan memiliki peranan masing-masing secara sub-nasional atau sub-regional, tidak saja aktor pemerintah, tetapi juga masyarakat secara luas termasuk dunia usaha. Kedua, pentingnya hubungan perencanaan dan penganggaran. Hubungan perencanaan pembangunan (planning) dan penganggaran (budgeting) dalam pemerintahan Indonesia secara historis yang terefleksikan dalam kerjasama dan sinergi antara Bappenas dan Departemen Keuangan, merupakan suatu cerita yang panjang dan secara dinamis terus berubah sesuai -3-
dengan perubahan zamannya yang sejalan dengan perkembangan pasang surut kehidupan sosial, politik, dan ekonomi bangsa ini. Tentu kita semua paham bahwa suatu rencana pembangunan, baik dalam bentuk program, kebijakan maupun kegiatan, hanya akan tinggal sebagai dokumen sia-sia dan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dikaitkan dengan pembiayaannya. Di sisi lain, keterbatasan anggaran semakin menuntut adanya perencanaan yang matang agar pemanfaatan sumberdaya yang tersedia benarbenar dilakukan secara efektif dan efisien. Tugas pemerintah, melalui perencanaan adalah bagaimana mengarahkan penggunaan sumberdaya tersebut melalui suatu mekanisme pengaturan dan proses pengelolaan dan alokasi sumberdaya masyarakat dan anggaran pemerintah. Untuk itu keterkaitan dan keserasian antara perencanaan dan penganggaran merupakan syarat yang mutlak. Apabila penganggaran terlepas dengan perencanaan dan juga sebaliknya, maka dipastikan tujuan pembangunan akan sulit untuk diwujudkan karena terjadinya alokasi anggaran yang memungkinkan terjadinya pemborosan dan inefisiensi, bahkan salah arah, dan sia-sia. Sejalan dengan semangat reformasi di seluruh sendi kehidupan bangsa kita, serta kebutuhan untuk menyamakan standar dan praktek pengelolaan keuangan negara dengan dunia internasional, kita perlu pula menyesuaikan diri dalam diri dalam aspek perencanaan dan pengelolaan keuangan negara. Meskipun demikian setiap perubahan dan penyesuaian itu harus kita lakukan dengan penuh kehati-hatian dengan mempertimbangkan kesiapan dan kapasitas berbagai insitusi yang terlibat agar tidak menimbulkan permasalahan baru maupun situasi yang justru menghambat tercapainya tujuan nasional yang disepakati. Ketiga, perubahan dan pembaharuan dalam pengelolaan keuangan dan sistem perencanaan pembangunan nasional. Kita bersyukur karena pada saat ini kita telah memiliki landasan kerja untuk masa mendatang. Ada UU No.17/ 2003 tentang Keuangan Negara dan ada UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Juga terdapat beberapa Undang-undang lain yang merupakan produk reformasi, yang perlu menjadi pertimbangan pula dalam proses perencanaan pembangunan, seperti Undang-undang Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-undang Nomor 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahkan telah dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, yaitu PP Nomor 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah dan PP Nomor 21/2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. -4-
Hal-hal terpenting dari reformasi pengelolaan keuangan negara ini tentu saja adalah perubahan-perubahan yang meliputi penganggaran, yang tadinya memisahkan rutin –pembangunan menjadi anggaran yang terpadu (unified budget); penyusunan program dengan orientasi kinerja lembaga (performance based budgeting), yaitu berdasarkan fungsi dan sub fungsi dari masing-masing lembaga; serta kerangka pengeluaran jangka menengah (Medium-Term Expenditure Framework) berupa perkiraan-perkiraan pembiayaan tiga tahunan ke depan. Saya mendukung dan ingin menekankan bahwa pelaksanaan perubahan tersebut seharusnya makin memperbaiki cara pengelolaan keuangan negara agar lebih baik, transparan, akuntabel dan efektif mendukung tujuan nasional. Dalam kenyataan yang kita hadapi dinamika dan tantangan pembangunan akan terus berubah yang juga akan menuntut kemampuan kita untuk secara fleksibel, inovatif dan pragmatis dalam penentuan format anggaran dan penamaan program dan kegiatan. Fleksibilitas, inovasi serta pragmatisme bisa dilakukan tanpa mengorbankan esensi utama dari perubahan sistem pengelolaan keuangan negara yang mengharuskan adanya konsistensi dan transparansi, sehingga perencanaan dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga dapat diakomodasikan secara maksimal tanpa mengorbankan tujuan utama yang hendak kita capai. Lepas dari masih adanya perdebatan tentang ketidaksempurnaannya, kedua UU tersebut di atas (UU Keuangan Negara dan UU SPPN) adalah produk bersama lembaga legislatif (DPR-RI) dan eksekutif yang sedang berlaku dan oleh karenanya semua pihak harus menghormatinya. Saya juga ingin menegaskan bahwa Undang-undang bukanlah terbatas milik suatu kementerian atau instansi tertentu saja, melainkan aturan main yang merupakan milik bangsa serta mengikat seluruh lembaga negara dan masyarakat. Arogansi dan ekslusivitas suatu lembaga/birokrasi yang menutup terjadinya komunikasi, kerjasama, serta sinergi antara lembaga perencana dan lembaga pengelola keuangan negara akan menjadi awal dari kegagalan perencanaan dan pengelolaan keuangan negara yang merupakan salah satu instrumen sangat penting dari upaya pencapaian tujuan nasional. Oleh karena itu, saya berharap panel diskusi ini dapat menggunakan produkproduk hukum tersebut di atas sebagai landasan diskusi dan kerjasama yang profesional, erat dan sinergi dari lembaga perencana (Bappenas) dan Departemen Keuangan. Suatu perubahan, apalagi perubahan yang mendasar, baik di sisi perencanaan maupun di sisi penganggaran, tentu membutuhkan penyesuaian-penyesuaian -5-
tertentu. Ke depan, saya berharap kedudukan, peran dan fungsi Kementerian Negara PPN/Bappenas dan Departemen atau Kementerian Keuangan serta hubungan kerja antar kedua institusi ini akan dapat menciptakan mekanisme saling mendukung sebagai sarana check and balances dalam rangka mewujudkan target dan prioritas nasional berdasarkan prinsip good governance. Dari sisi perencanaan, UU SPPN telah mengamanatkan Pemerintah untuk menyusun rancangan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) 20 tahun, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) atau rencana pembangunan limatahunan, dan rencana pembangunan jangka pendek atau disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan rencana pembangunan tahunan. Selanjutnya RKP ini menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), sebagaimana juga diamanatkan dalam UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Ini merupakan tugas berat bagi Kementerian PPN/Bappenas dalam mengkoordinasikan seluruh instansi Pemerintah termasuk daerah, dalam penyiapan rancangan dokumen-dokumen rencana tersebut di atas. Apa yang menjadi tugas Kementerian PPN/Bappenas tersebut di atas tidak terlepas dari jalinan koordinasi dengan seluruh instansi pemerintah. Namun yang lebih utama lagi adalah koordinasi perencanaan dan penganggaran antara Kementerian PPN/Bappenas dan Departemen Keuangan, karena rencana yang disusun juga harus mencerminkan potensi keuangan negara yang tersedia. Selanjutnya rencana yang telah disusun tersebut diharapkan dapat menjadi komitmen Pemerintah dalam mencapai tujuan bernegara ini. Untuk itu, saya berharap sekali lagi agar Bappenas dan Departemen Keuangan menjadi lembaga yang solid dalam pelaksanaan tugas-tugasnya khususnya dalam menyiapkan rencana kerja dan anggaran pemerintah dan selanjutnya saya juga berharap apa yang nantinya menjadi kewenangan masing-masing instansi adalah merupakan satu kebijakan Pemerintah dan bukan merupakan kebijakan masing-masing Kementerian yang terpisah. Dengan demikian dokumen perencanaan (RKP) dan RAPBN merupakan satu kesatuan kebijakan Pemerintah. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,, Demikian sambutan saya. Saya berharap banyak bahwa Diskusi Panel ini akan menghasilkan butir-butir yang positif dan konstruktif yang dapat digunakan sebagai guidance operasional bagi kedua Kementerian dalam menjalankan fungsi dan peranannya. Ujian awal dari hasil pertemuan hari ini yang saya lihat adalah kerjasama yang harmonis dan produktif dari kedua lembaga ini dalam -6-
pelaksanaan anggaran negara tahun 2005 dan persiapan penyusunan anggaran negara tahun 2006. Juga tercermin dan terwadahinya semua aspirasi dan prioritas jangka pendek tersebut secara konsisten dalam dokumen perencanaan jangka menengah 5 tahun (RPJM) dan jangka panjang 20 tahun (RPJP). Semoga apa yang kita kerjakan pada hari ini akan benar-benar memberikan manfaat operasional bagi kedua Kementerian PPN/Bappenas dan Departemen Keuangan yang pada akhirnya akan bermuara pada manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia. Saya ucapkan terima kasih, dan selamat berdiskusi. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
Sri Mulyani Indrawati
-7-
