Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
SAMBUTAN MENTERI PPN/ KEPALA BAPPENAS PADA PEMBUKAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2014 Jakarta, 25Maret2014
Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri, Yang terhormat GubernurDaerah Khusus Ibukota Jakarta, Yang terhormat Para Pejabat Eselon I yang mewakili Menteri terkait, Yang terhormat Saudara Ketua DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Yang terhormat Para Anggota Muspida se-ProvinsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta, Yang terhormat Para Bupati dan Walikota se-ProvinsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta, Yang terhormat Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Yang terhormat Para Tokoh Masyarakat, Akademisi, Wakil Organisasi Masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat, serta Hadirin peserta Musrenbang Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakartayang berbahagia. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.
1
Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah karena atas segala limpahan rahmat-Nya kitadapat mengikuti acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi(Musrenbangprov) Daerah Khusus Ibukota JakartaTahun 2014. Dalam kesempatanini,kamimenyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakartayang telah mengundang kami untuk menyampaikan beberapa arah kebijakan, sasaran, dan prioritas pembangunan padaRencana Kerja Pemerintah (RKP) 2015 untuk dijadikan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2015. Saudara Gubernur dan para peserta Musrenbang yang kami hormati, Musrenbangprov pada hari ini terasa istimewa karena dilaksanakan pada penghujung masa Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II yang akan berakhir pada tahun 2014 ini. Namun, Pemerintahan saat ini harus menyiapkan RKP 2015 sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKP dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN (APBN-P). Saudara Gubernur dan para peserta Musrenbang yang kami hormati, Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penyusunan RKP 2015 harus mengacu pada RPJMN 2015-2019 yang merupakan penjabaran Visi-Misi Presiden terpilih 2015-2019. Kementerian PPN/Bappenas diamanatkan untuk menyusunRancangan Teknokratis (RT) RPJMN 2015-2019, yang merupakan bahan yang dipersiapkan untuk penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi/platform Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Penyusunan RT-RPJMN tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan: (1) hasil evaluasi kinerja RPJMN 2010-2014; (2) beberapa isu strategis jangka menengah 2015-2019; dan (3) Tema III (RPJMN 2015-2019) yang telah digariskan dalam RPJPN2005-2025, yaitu: memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan daya saing kompetitif perekonomian berbasis keunggulan SDA, SDM yang berkualitas, serta kemampuan Iptek yang terus meningkat.
2
Dalam rangka penyusunan RT-RPJMN tersebut, Bappenas secara aktif melaksanakan proses penjaringan aspirasi masyarakat secara luas dengan para pemangku kepentingan sampai dengan Agustus 2014. Rancangan Teknokratis RPJMN 2015-2019 tersebut dipergunakan sebagai arahan penyusunan RKP 2015 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN 20152019. Sehubungan dengan hal tersebut, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan:pertama, beberapa tantangan utama pembangunan, arah kebijakan, dan sasaran pembangunan dalam RT-RPJMN 2015-2019 yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan RKP 2015; kedua, tema dan sasaranRKP 2015; dan ketiga, kinerja pembangunan dan berbagai tantanganseluruhPemerintah Provinsi dalam perspektif nasional. Saudara Gubernur dan para peserta Musrenbang yang kami hormati, Kependudukan merupakan aspek utama yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan nasional. Langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan manfaat bonus demografi yang sedang dinikmati Indonesia paling tidak sampai dengan tahun 2035. Bonus demografi adalah kondisi saat jumlah penduduk usia nonproduktif lebih sedikit daripada jumlah penduduk produktif (usia 15 – 65 tahun). Pada kondisi itu, ketergantungan penduduk usia nonproduktif terhadap penduduk produktif berada pada titik rendah sehingga dapat mempercepat pertumbuhan perekonomian suatu negara. Sejak tahun 2012, angka ketergantungan penduduk Indonesia berada di bawah 50 persen tepatnya 49,6 persen. Artinya setiap 100 penduduk produktif menanggung 49,6 penduduk nonproduktif. Angka ketergantungan tahun 2014 adalah 48,8 persen.Angka ketergantungan di Indonesia akan mencapai titik terendah pada periode2028-2031. Untuk mencapai hal tersebut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh wanita subur (total fertility rate/TFR). Pada 2010, TFR Indonesia adalah 2,49 dan kondisi itu tidak berubah hingga saat ini. Untuk mencapai itu, Indonesia harus bisa menurunkan TFR menjadi 2,1 pada 2025. Saudara Gubernur dan para peserta Musrenbang yang kami hormati, Selanjutnya kamimenyampaikan beberapa tantangan utama dalam RT-RPJMN 2015-2019: Pertama, upaya jangka panjang agarkeluar dari Middle Income Trap (MIT) pada tahun 2030. Untuk itu, hal-hal yang perlu kita laksanakan pada tahun 2015-2019 adalah: (1) mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, inklusif dan berkelanjutan; (2) transformasi struktur ekonomi yang didukung oleh pengelolaan SDA yang lebih baik beserta pengembangan Iptek dan inovasi; (3)
3
meningkatkan kualitas sumber daya manusia; (4) memantapkan ketahanan pangan, energi, dan air; dan (5) menyediakan infrastruktur yang memadai. Kedua, percepatan pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan. Ketiga, pemberantasan korupsi. Keempat, percepatan konsolidasi demokrasi. Kelima, peningkatan mitigasi potensi bencana alam besar dan resiko perubahan iklim. Saudara Gubernur dan para peserta Musrenbang yang kami hormati, Untuk menghadapi beberapa tantangan utama tersebut, diperlukan beberapa arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RT-RPJMN 2015-2019 sebagai berikut:Pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, meliputi: (1) meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas untuk semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada daerah terluar, terdepan dan tertinggal penduduk miskin, dan anak dengan kebutuhan khusus; (2) meningkatkan kompetensi siswa Indonesia dalam bidang matematika, sains, dan literasi; (3) menyelaraskan bidang studi SMK dengan kegiatan ekonomi utama di masing-masing kabupaten/kota; (4) memperkuat peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan menengah yang berkualitas; (5) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama bagi ibu dan anak; (6) memperbaiki status gizi remaja putri, ibu hamil dan anak dibawah 2 tahun; (7) meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit serta penyehatan lingkungan; (8) meningkatkan kualitas implementasi jaminan kesehatan masyarakat; dan (9) pengembangan kebijakan afirmatif: pelayanan dasar, pengembangan penghidupan berkelanjutan, dan sistem perlindungan sosial yang komprehensif. Kedua, mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, meliputi: (1) transformasi ekonomi melalui industrialisasi berkelanjutan (greenindustrysecara bertahap) dan penguasaan Iptek; (2) menjaga dan mempertahankan kesinambungan fiskal; (3) meningkatkan daya saing produk ekspor non migas, manufaktur dan jasa (parawisata dan lainnya); (4) meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang berkualitas; dan (5) peningkatan daya saing UMKM dan koperasi. Ketiga, penyiapan landasan pembangunan yang kokoh, meliputi: (1) memantapkan kualitas reformasi birokrasi untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik; (2) mewujudkan regulasi yang efektif dan efisien; (3) meningkatkan efektifitas penegakan dan pemberantasan korupsi; (4) meningkatkan penegakan hukum dan HAM yang berkualitas; (5) meningkatkan kepemimpinan dan kontribusi Indonesia dalam kerjasama global, multirateral, regional, dan bilateral; (6) terjaganya proses positif konsolidasi demokrasi; dan (7) meningkatkan kapasitas pertahanan dan stabilitas keamanan nasional. Keempat, mengembangkan dan memeratakan pembangunan daerah, meliputi: (1) menjaga momentum pertumbuhan Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera sertameningkatkan kinerja pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kalimantan,
4
Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua; (2) menjamin pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah yang menjangkausemua lapisan masyarakat; (3) mempercepat pembangunan daerah tertinggal, pulau-pulaukecil dan kawasan perbatasan; (4) meningkatkan kualitas pembangunan perkotaan dan perdesaan; (5) mempercepat penetapan rencana tata ruang wilayah; dan (6) mengoptimalkan desentralisasi dan otonomi daerah. Kelima, mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan, meliputi: (1) memperkuat konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan; (2) mempercepat penyediaan infrastruktur dasar(perumahan, air bersih, sanitasi, dan listrik); (3) menjamin ketahanan air, pangan, dan energi untuk mendukung ketahanan nasional; (4) mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan; (5) meningkatkan kontribusi kerjasama pemerintah swasta dalam pembangunan infrastruktur; dan (6) mengintegrasikan isu lintas bidang infrastruktur. Keenam, meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatansumberdayaalamberkelanjutanmelalui: (1) memperkuatketahananpanganterutamapadidansumberbahanpangan protein; (2) memperkuatketahananenergi, terutamamemperkuatproduksidanmeningkatkandiversifikasidenganpemanfaatanene rgibarudanterbarukan; (3) meningkatkandayasaingdannilaitambahkomoditaspertanian, perikanan, kehutanandanprodukberbasiskeanekaragamanhayatisertasumberdaya mineral dantambang; (4) mengembangkanpembangunankelautan yang terintegrasiantarsektordanantarwilayah; dan (5) pengembanganekonomihijaudanpengelolaanperubahaniklimsertapeningkatankualita slingkungan. Ketujuh, meningkatkan mitigasi bencana alam dan perubahan iklim, meliputi: (1) memperkuat kapasitas kelembagaan mitigasi bencana alam untuk mengurangi resiko bencana; (2) mempercepat rehabilitasi daerah terkena bencana; dan (3) memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Saudara Gubernur dan para peserta Musrenbang yang kami hormati, Berdasarkan arah kebijakan RT-RPJMN 2015-2019, kemudian ditetapkan sasaran utama RT-RPJMN 2015-2019 sebagai berikut: agar dapat keluar dariMiddle Income Trap (MIT) pada tahun 2030, diperlukan:(1) pertumbuhan ekonomi sekitar 6-8 persen per tahun, terutama yang didukung oleh sektor industri yang mempunyai nilai tambah tinggi; (2) peningkatan PDB per kapita mencapai sekitar USD 7.000 pada akhir 2019; dan (3) pengurangan tingkat kemiskinan menjadi 6-8 persen pada akhir tahun 2019. Selain hal tersebut, hingga akhir tahun 2019, kita juga harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mencapai sasaran: (1) meningkatnya angka partisipasi
5
pendidikan (dasar, menengah dan tinggi) yang diindikasikan dengan peningkatan APM SD/MI/sederajat sebesar 97 persen, APM SMP/MTs/sederajat sebesar 80 persen, APK SMP/MTs/sederajat sebesar 104 persen, APK SMA/SMK/MA sebesar 89 persen, dan APK PT/PTA sebesar 33 persen; dan (2) membaiknya kualitas pendidikan; dan (3) menurunnya Angka Kematian Bayi dari 28 per seribu (2012) menjadi 25 per seribu (2019). Sasaran untukmenguatnyaketahananpangan dengan produksi beras pada akhir tahun 2019 sebesar 46,1 juta ton (pertumbuhan 2,9% per tahun) dan ketahanan energi dengan meningkatnya porsi energi terbarukan dalam bauran energi (renewable energy) dari 4 persen (2014) menjadi 6-7 persen (2019) serta meningkatnya kapasitas terpasang pembangkit listrik menjadi 92,9 GW. Sasaran untuk meningkatkan kuantitas sarana prasarana dan kualitas layanan yang diindikasikan dengan Rasio Elektrifikasi sebesar 100 persen, jangkauan air bersih 85 persen, dan kelayakan jalan raya sebesar 100 persen; sasaran untuk meningkatkankualitaslingkunganhidupdanmenurunkan emisi GRK mendekati 26 persen; sasaran untuk menurunkan kesenjangan wilayah yang diindikasikan dengan meningkatnya peranan PDRB di Luar Jawadari 41 persen (2014) meningkat menjadi 45-47 persen (2019), sedangkan di Jawa dari 59 persen (2014) menjadi 5355 persen (2019); sasaran untuk menurunkan jumlah kabupaten tertinggal dari 114 Kabupaten (2014) menjadi 39 Kabupaten (2019); sasaran terakhir adalah menurunkan praktek korupsi; dan meningkatnya konsolidasi demokrasi. Saudara Gubernur dan para peserta Musrenbang yang kami hormati, Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan utama, arah kebijakan, dan sasaran pembangunan dalamRT-RPJMN 2015-2019, maka Tema RKP 2015 adalah "Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan". Tema RKP tersebut menegaskan tiga hal. Pertama, reformasi yang telah berjalan selama ini akan tetap dilanjutkan dan diperkuat untuk menciptakan struktur ekonomi yang kokoh melalui percepatan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, mengurangi ketergantungan impor barang modal dan bahan baku, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum serta melanjutkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Kedua, percepatan pembangunan ekonomi secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas, serta kemampuan Iptek yang terus meningkat. Ketiga, berkeadilan: pembangunan yang inklusif dan peningkatan rasa keadilan. Sesuai dengan Tema RKP 2015, maka ditetapkan sasaran pembangunan yang akan kita capai pada akhir tahun 2015 sebagai berikut: (1) pertumbuhan ekonomi sebesar5,5 – 6,3 persen; dan (2) inflasi diharapkan dapat terkendali pada kisaran 6
4,5 + 1 persen. Dengan arah kebijakan dan sasaran pembangunan per bidang mengikuti RT-RPJMN 2015-2019. Saudara Gubernur dan para peserta Musrenbang yang kami hormati, Pada kesempatan ini, kami juga ingin memberikan gambaran pencapaian kinerja pembangunan dan beberapa tantangan yang dihadapi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pencapaian kinerja pembangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakartamengalamisedikitperlambatandaritahunsebelumnya. Perekonomian Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2013 tumbuh sebesar 6,11 persen, dengan pertumbuhan tertinggi di sektor pengangkutandankomunikasisebesar 10,84 persen, sedangkansektor pertambangandanpenggalianmengalamiperlambatansebesar 0,84persen. Namun, angka pertumbuhan ini sudah di atas angka pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,78 persen (2013).Dari sisi permintaan, kontribusi pertumbuhan ekonomi terbesar berasal dari konsumsi rumah tanggasebesar 5,81 persen, diikutidenganpembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 5,27 persen. Di sisi lain,angkakemiskinan Provinsi Daerah KhususIbu Kota Jakarta mengalamipeningkatandari 3,48 persen pada tahun 2010 menjadi3,72 persen pada September 2013, namunsudah di bawahangka kemiskinan rata-rata nasional sebesar11,47 persen (September 2013). Sedangkanuntukpencapaian tingkat pengangguran terbuka (TPT), Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah berhasil menurunkan TPT dari 11,05 persen pada Agustus 2010 menjadi 9,02 persen, namunangkatersebutmasih di atas rata-rata nasional sebesar 6,25 persen (Agustus 2013). Dari segi peningkatan kualitas kesejahteraan manusia, maka provinsi ini telah dikatakan sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 76,59 (2007) menjadi 78,33 (2012), namunkualitassumberdayamanusiatetapperluditingkatkanwalaupunsudah di atas rata-rata IPM nasional 73,29 (2012).Sementaraitu, ketimpanganantarindividudi ProvinsiDaerah KhususIbukota Jakartasemakinmeningkat yang ditunjukkandenganpeningkatanangka Rasio Gini Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta dari 0,336(2007) menjadi 0,433 (2013) danmasihberada di atas rata-rata nasional sebesar 0,413 (2013). Keunggulangeografisdansumberdayamanusiamerupakan modal dasaruntukmenjadikanProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai ibukota Negara, pusat pemerintahandanpusatkegiatanekonomi regional, nasionaldaninternasional, dimanahampir 80 persen kegiatan ekonomi global yang ada di Indonesia berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.Selainitu, dengankekayaanalamdanbudayanya, Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta jugamemilikipotensisebagaipusatbudayadanwisata.PotensiProvinsi Daerah KhususIbukota Jakarta
7
sebagaipusatkegiatanekonomidanbudayadapatditingkatkanantaralainmelalui:pening katanproduktivitaskegiatanindustri, peningkatankualitasdankapasitaspusatpusatperdagangan, sertapeningkatankualitasdankuantitastempat-tempatkreatif. Selain hal tersebut di atas, tentunya kita menyadari masih terdapat beberapa permasalahan dan tantangan lain yang dihadapi oleh Pemerintahan Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta, antara lain:pengembangansistemtransportasimassal yang terpadu, peningkatankualitastenagakerjaberkeahlian, peningkatandayadukunglingkungan, peningkatanantisipasidanmitigasibencanaalam, dankonfliksosial, sertapeningkatankualitaspelayananpubliktermasuk di dalamnyapeningkatankualitaspelayananpendidikandankesehatan.Sehubungan dengan hal tersebut, sangat diperlukan upaya kerja keras dari semua pemangku kepentingan, termasuk peningkatan sinkronisasi dan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengatasi beberapa masalah dan tantangan tersebut di atas secara bertahap. Saudara Gubernur dan para peserta Musrenbang yang kami hormati, Demikian beberapa pokok arahan yang dapat kamisampaikan. Kiranya berbagai haltersebut dapat menjadi pertimbangan dan masukan dalam penyusunan RKPD 2015 ProvinsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta, sekaligus dalam mempersiapkan Usulan Kegiatan dan Pendanaan Pembangunan Daerah (UKPPD) yang akan dibahas pada forum pra-Musrenbangnas yang telah dijadwalkan pada tanggal 2125 April 2014 mendatang. Kami juga mengharapkan peran aktif Saudara Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk dapat menindaklanjuti kesepakatan hasil pertemuan Musrenbang Provinsi ini, dan menjadikannya sebagai bahan masukan dalam rangka penjabaran dan penyusunan RKP tahun 2015 di daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sebagai penutup, kami ingin menegaskan bahwa pelaksanaan musrenbangprov merupakan salah satu instrumen penting dalam proses penyusunan RKP dan RKPD, terutama untuk memperkuat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Terima kasih atas perhatian para hadirin sekalian dan selamat melaksanakan musrenbangprov. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 25 Maret 2014 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas
8
Armida S. Alisjahbana
9
