JAKARTA, 30 APRIL 2013
Tema RKP 2014 (1) RKP 2014 merupakan RKP terakhir RPJMN 2010-2014
Arahan Bapak Presiden 1. Fokus RKP 2014: Menggenapkan target RPJMN, terutama target-target peningkatan kesejahteraan termasuk pengurangan kemiskinan dan penciptaan kesempatan kerja
2. Peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, 3. Pengelolaan subsidi, 4. Memberikan dukungan regulasi dan kebijakan yang kondusif untuk pembangunan infrastruktur
Mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi di atas 6%. 2
Tema RKP 2014 (2) Faktor Eksternal dan Internal 1. 2. 3. 4.
Ketidakpastian perekonomian global dan proses pemulihan ekonomi dunia berjalan lambat Adanya peluang dan potensi perekonomian domestik untuk tumbuh dan berkembang Tuntutan peningkatan ketahanan pangan dan energi nasional Kebutuhan percepatan pembangunan infrastruktur strategis nasional Tema RKP 2014
"Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan". 3
Isu Strategis Nasional Pemantapan Perekonomian Nasional (1) Konektivitas mendorong pertumbuhan, (2) Perkuatan kelembagaan hubungan industrial, (3) Peningkatan kemampuan Iptek, (4) Pencapaian surplus beras 10 juta ton dan peningkatan produksi jagung, kedelai dan gula, (5) Diversifikasi pemanfaatan energi, (6) Percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat
Peningkatan Kesejahteraan Rakyat (1) Pelaksanaan SJSN Bidang Kesehatan, (2) Penurunan angka kematian ibu dan bayi, (3) Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak, (4) Perluasan Program Keluarga Harapan, (5) Pengembangan penghidupan penduduk miskin dan rentan (MP3KI), (6) Mitigasi Bencana
Pemeliharaan Stabilitas Sosial dan Politik (1) Percepatan pembangunan Minimum Essential Force, (2) Pemantapan keamanan dalam negeri dan pemberantasan terorisme, (3) Pelaksanaan Pemilu 2014 4
Masukan Penting Penyusunan RKP 2014 Forum Konsultasi Publik dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) (1) Pengurangan subsidi BBM dialihkan ke peningkatan programprogram penanggulangan kemiskinan (2) Mendorong implementasi UU KIP untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (3) Mendorong program pemerintah untuk pendidikan politik bagi masyarakat
Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (P4B) Masukan dan usulan terkait isu strategis percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat 5
Kesepakatan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat
6
Kesepakatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pemantapan Perekonomian Nasional Peningkatan ketahanan pangan • • •
pencapaian surplus beras 10 juta ton per tahun percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan penanganan daerah rawan pangan peningkatan produksi ternak dalam rangka mendukung swasembada daging
Peningkatan Kesejahteraan Rakyat • • • • • • •
pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional bidang kesehatan pencapaian target MDGs bidang kesehatan khususnya penurunan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi penciptaan lapangan kerja peningkatan akses pendidikan menengah yang berkualitas peningkatan penghidupan penduduk miskin dan rentan pembangunan infrastruktur untuk pelayanan dasar
Pemeliharaan Stabilitas Sosial dan Politik • mempersiapkan dan mengawal pelaksanaan Pemilu 2014 • mendorong peningkatan keamanan dalam negeri • memberantas terorisme
7
Penguatan Konektivitas Koridor Ekonomi
8
pengembangan jalan akses nontol ke Bandara Kuala Namu
Penguatan Konektivitas Koridor Ekonomi Sumatera 2I Pengembangan Bandara Sultan Thaha
pembangunan jalur ganda kereta api Medan – Kuala Namu.
Pelabuhan Ujung Jabung
Pelabuhan Tanjung Api-Api
Î Æ ` Î Pengadaan 3 Unit Kapal Penyeberangan 5000 GT Dermaga VI Penyeberangan Merak - Bakauheni
Pusat Pertumbuhan Ekonomi
9
Penguatan Konektivitas Koridor Ekonomi Jawa KA Akses Bandara Soekarno - Hatta
Pembangunan Double Double Track dan Elektrifikasi Jalur KA Manggarai– Cikarang
Pembangunan Bandara Kertajati
I I 2I 2 2 Æ ` 2I
Normalisasi dan Sterilisasi Jalur Ganda KA Lintas Utara Jawa
2I 2I Pembangunan Double Double Track dan Elektrifikasi Jalur KA Maja - Rangkasbitung
Peningkatan Jalur KA Lintas Bogor - Sukabumi
Pusat Pertumbuhan Ekonomi
Pembangunan Jalur KA Lintas Selatan Jawa
10
Penguatan Konektivitas Koridor Ekonomi Kalimantan Pelabuhan Temajo
Pembangunan Kereta Api
2I Î
Pembangunan Jembatan Tayan
d
jembatan Pulau Balang
Pembangkit Listik Kota Baru Pembangunan jalan pada koridor lintas selatas Kalimantan Pusat Pertumbuhan Ekonomi
11
Penguatan Konektivitas Koridor Ekonomi Sulawesi Pelabuhan Laut Anggrek
Î Æ `
Bandara Jalaludin Pembangunan Jalan Tol Manado - Bitung Bandara Muatiara Palu
Æ ` Penuntasan Jalan Lintas Barat Sulawesi
Pembangunan Jalan Akses ke Pelabuhan Belang - Belang
Pusat Pertumbuhan Ekonomi
12
Pembangunan Penguatan Konektivitas Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara
Pembangunan Pelabuhan Ketapang – Gilimanuk DIII
Peningkatan Bandara Ngurah Rai
Pengembangan Pelabuhan Bajo
Î
Peningkatan kualitas jalan perbatasan NTT
Pusat Pertumbuhan Ekonomi
13
Æ ` Pembangunan
Penguatan Konektivitas Koridor Ekonomi Papua – Kep. Maluku Pembangunan pelabuhan Depapre
Rehabilitasi dan Perpanjangan Runaway Bandara Morotai
Peningkatan Kapasitas Bandara Sentani
Î Pembangunan jalan Merauke – Muting Waropko
Penanganan jalan Masohi – Haya - Laimu Pembangunan jalan Fak Fak - Bomberai
Pembangunan pelabuhan Bade Pembangunan pelabuhan Merauke
Î Î
Peningkatan Kapasitas Bandara Mopah Pusat Pertumbuhan Ekonomi
14
PANGRIPTA NUSANTARA TAHUN 2013
15
Tujuan Pemberian Penghargaan Pangripta Nusantara Tahun 2013 Tujuan Pemberian Anugerah Pangripta Nusantara Penghargaan kepada pemerintah daerah yang telah berhasil menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas
Sasaran Pemberian Anugerah Pangripta Nusantara • Penilaian dokumen RPJMD dan RKPD • Mendorong peningkatan kualitas perencanaan pembangunan
16
Kriteria Penilaian Provinsi dan Kabupaten/Kota • Penilaian dokumen RKPD:
Keterkaitan Konsistensi Kelengkapan dan kedalaman Keterukuran
• Penilaian proses perencanaan: Proses perencanaan bottom-up Proses perencanaan top-down Proses perencanaan teknokratik Proses perencanaan politik
• Penilaian dan klarifikasi terhadap Kepala Bappeda 17
Kategori Penghargaan PANGRIPTA NUSANTARA UTAMA
PANGRIPTA NUSANTARA PRATAMA
Hasil Perencanaan TERBAIK
Hasil Perencanaan BAIK
Piala Berwarna Emas
Piala Berwarna Perak
KELOMPOK A
KELOMPOK B
The Most Achievement
The Greatest Effort
Sumber Daya Besar
Sumber Daya Terbatas
Perencanaan Terbaik/ Baik
Perencanaan Terbaik/ Baik
18
Pemenang ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA UTAMA 2013 Tingkat Provinsi
KELOMPOK A Terbaik I : Provinsi Jawa Barat Terbaik II : Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Terbaik III: Provinsi Jawa Tengah
KELOMPOK B Terbaik I : Provinsi Sumatera Barat Terbaik II : Provinsi Kepulauan Riau Terbaik III : Provinsi Nusa Tenggara Barat 19
Pemenang ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA PRATAMA 2013 Tingkat Provinsi
KELOMPOK A • Terbaik I : Provinsi Jawa Timur • Terbaik II : Provinsi DKI Jakarta • Terbaik III : Provinsi Bali
KELOMPOK B • Terbaik I : Provinsi Sumatera Selatan • Terbaik II : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung • Terbaik III : Provinsi Aceh
20
Pemenang ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA UTAMA 2013
Tingkat Kabupaten/Kota
KELOMPOK A • Terbaik I : Kabupaten Deli Serdang • Terbaik II : Kabupaten Kepulauan Talaud • Terbaik III : Kabupaten Gunungkidul
KELOMPOK B • Terbaik I : Kabupaten Sarolangun • Terbaik II : Kabupaten Karimun • Terbaik III : Kota Baubau 21
Pemenang ANUGRAH PANGRIPTA NUSANTARA PRATAMA 2013 Tingkat Kabupaten/Kota
KELOMPOK A • Terbaik I : Kabupaten Bekasi • Terbaik II : Kabupaten Badung • Terbaik III : Kota Cilegon
KELOMPOK B • Terbaik I : Kabupaten Bengkulu Selatan • Terbaik II : Kabupaten Maluku Tengah • Terbaik III : Kabupaten Pidie Jaya 22
PENGHARGAAN BAGI PROVINSI TERBAIK DALAM PENCAPAIAN SASARAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM (MDGS) TAHUN 2013
23
Dasar Pemberian Penghargaan Dasar Hukum Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan mengamanatkan, antara lain untuk: 1. menyusun Peta Jalan Nasional Percepatan Pencapaian MDGs 2. menyusun pedoman Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian MDGs di tingkat Provinsi; serta 3. pemberian insentif bagi daerah yang mencapai kinerja MDGs yang baik.
Tujuan Mendorong setiap Provinsi untuk melaksanakan percepatan pencapaian MDGs secara terencana, komprehensif dan terukur 24
Indikator Penilaian Kinerja Kinerja Provinsi dalam pencapaian MDGs diamati selama tiga tahun berturut-turut, 2009-2011, dan diukur melalui 12 indikator penting 1. 2. 3.
Persentase Penduduk Miskin Indeks Kedalaman Kemiskinan Proporsi penduduk dgn asupan kalori di bawah konsumsi minimum (< 1400 kkal) 4. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs 5. Rasio APM Perempuan/Laki-laki SMP/ MTs 6. Kontribusi perempuan dalam pekerja upahan di sektor non pertanian (KPPNP) 7. Persentasi anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak 8. Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih 9. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR perempuan menikah 15-49, cara modern 10. Case Detention Rate (CDR) TB 11. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak 12. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar
Tim Independen diketuai oleh Prof. Dr. dr. Nila Moeloek 25
PENUTUP
26
Penyerahan Buku Data dan Informasi Kinerja Pembangunan 2004-2012. • Disusun oleh Kementerian PPN/ Bappenas dan Badan Pusat Statistik (BPS) atas arahan Bapak Presiden • Berisi data-data dan informasi pencapaian kinerja pembangunan dalam kurun waktu 2004-2012. 27
Sidang Pleno II Percepatan dan Perluasan Penanggulangan Kemiskinan
PEMBICARA
TEMA
Menko Perekonomian
Menjaga Momentum Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi
Menko Kesejahteraan Rakyat
Memperkuat dan Memperluas ProgramProgram Penanggulangan Kemiskinan
Menko Polhukam
Stabilitas Sosial Politik bagi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Ketua Komite Ekonomi Nasional
Optimalisasi Program-program Penanggulangan Kemiskinan
Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi/ Seluruh Indonesia
Sinergi Program-Program Penanggulangan Kemiskinan Pusat dan Daerah
28
Penetapan RKP 2014 • • • • •
22-29 April 2013 30 April 2013 1 Mei 2013 Mid-Mei 2013 Akhir Mei 2013
: Pra-Musrenbangnas : Musrenbangnas : Pasca Musrenbangnas : Sidang Kabinet : Penetapan RKP dengan Perpres untuk disampaikan kepada DPR 29
Pameran Perencanaan Pembangunan 2013 Tema :
“Percepatan Penanggulangan Kemiskinan” Tag Line :
“Mewujudkan Indonesia Sejahtera: Entaskan Kemiskinan” Tujuan: 1. Mensosialisasikan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan 2. Membangun jejaring antar para pihak dalam penanggulangan kemiskinan
Pelaksanaan: 1. Lokasi: Ruang Bidakarna, Hotel Bidakara 2. Waktu: 29-30 April 2013
30
TERIMA KASIH www.bappenas.go.id
31
