MENTERI DALAM NEGERI
Jakarta 30 April 2013
SINERGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PUSAT DAN DAERAH DALAM RKP 2014 Musrenbang desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi (Januari s.d. minggu ketiga April 2013)
Usulan Kegiatan dan Pendanaan Pemerintah Daerah (UKPPD)
PENYELARASAN PROGRAM & KEGIATAN K/L DAN PROVINSI PRAMUSRENBANGNAS RKP 2014 22 s.d 26 April 2013
MEMECAHKAN ISU ISU STRATEGIS NASIONAL 2014 SESUAI TEMA RKP 2014
KESEPAKATAN
“Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan”
peningkatan pertumbuhan ekonomi antara 6,5 – 6,9%
• Sharing APBD prov, kab/kota • Program/kegiatan RKP 2014
penurunan tingkat pengangguran antara 5-6%
Z
penurunan tingkat kemiskinan menjadi 8-10% 2
ISU STRATEGIS PEMERINTAHAN DAERAH MENDUKUNG PENCAPAIAN SASARAN RKP TAHUN 2014 1
• PENYELESAIAN PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA SKPD
2
• OPTIMALKAN PROGRAM PEMBANGUNAN PRO-RAKYAT, KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MDG’s MELANJUTKAN INPRES NOMOR 3 TAHUN 2010.
3
• PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
4
• TINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
5
• PENANGANAN STABILITAS POLITIK DALAM NEGERI
6
• PENEGASAN BATAS ANTAR DAERAH
7
• DUKUNGAN TERHADAP PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERDESAAN
8
• TINGKATKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
9
• PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI 3
PENYELESAIAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA SKPD PENETAPAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KAB/KOTA
PENETAPAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI 100%
94%
91%
89%
100%
88%
80%
80%
60%
60%
40%
40%
20% 0%
9%
6% RPJPD
RPJMD
SUDAH MENETAPKAN
11,2% RENSTRA SKPD
12,3% RENJA SKPD
BELUM MENETAPKAN
83%
78%
66% 34%
22%
20%
82%
17%
18%
0% RPJPD
RPJMD
SUDAH MENETAPKAN
RENSTRA SKPD
RENJA SKPD
BELUM MENETAPKAN
KEWAJIBAN GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA BERSAMA DPRD, SESUAI DGN AMANAT UU NO 32 THN 2004
PENETAPAN DOKUMEN RKPD 2013 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
70% 47%
53%
30%
PROVINSI TEPAT WAKTU
KABUPATEN/KOTA TIDAK TEPAT WAKTU
• Tetapkan Perda RPJPD 2005-2025 agar visi dan misi calon kepala daerah terpilih memiliki landasan hukum dan tetapkan Perda RPJMD tepat waktu, agar penyusunan & penetapan RKPD, KUA-PPAS dan APBD Tahun 2014 memiliki landasan hukum. • Tetapkan Perkada RKPD 2014 tidak melampaui batas waktu sehingga APBD TA 2014 dilaksanakan 1 Januari 2014 agar daya serap serta target kinerja setiap triwulan dapat dicapai sesuai dengan rencana yang ditetapkan. • Tetapkan Renstra SKPD selaras dengan RPJMD, Renja 2014 dgn RKPD 2014 sebagai tolok ukur akuntabilitas kinerja sesuai tugas & fungsi masing-masing. Kelengkapan tersedianya dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana SKPD akan menjadi kriteria utama pemberian alokasi dana insentif kepada daerah dan perolehan opini atas hasil pemeriksaan LKPD oleh BPK RI
4
OPTIMALKAN PROGRAM PEMBANGUNAN PRO-RAKYAT, KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MDG’s MELANJUTKAN INPRES NOMOR 3 TAHUN 2010 PEMANTAUAN LAPANGAN ATAS PELAPORAN RENAKSI INPRES NOMOR 3 TAHUN 2010 “PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN” Dukungan 10 APBD PROV, 6 KAB, 5 KOTA Pada Checkpoint B09
CAPAIAN SASARAN 10 Provinsi
6 Kabupaten dan 5 Kota
Dgn fokus 1 renaksi mencapai target 100% 1 renaksi lainnya berkisar 0 s.d 97 %
Dgn fokus 1 renaksi mencapai target 100% 1 renaksi lainnya berkisar 0 s.d 93 %
PERMASALAHAN
• Keterlambatan penerbitan juklak kegiatan dan pencairan dana • Keterlambatan pelelangan dan terbatasnya pihak ketiga yang berminat • Perubahan lokasi kegiatan dan perubahan kontrak • Kelangkaan material dan/atau keterlambatan pengiriman ke lokasi kegiatan • Keterbatasan ketersediaan alat berat
Untuk kelangsungan INPRES No 3 Thn 2010 pada tahun 2014
• Gubernur tetap menyusun dan menetapkan rencana aksi 2014 dan menugaskan Bappeda provinsi melaporkan pencapaian renaksi prov serta memverifikasi rencana aksi provinsi, dan kab/kota. • Bupati/walikota ttp menyusun dan menetapkan renaksi 2014 kab/kota dan menugaskan Bappeda melaporkan realisasi pencapaian rencana aksi kab/kota. • Pelaporan menggunakan format F8K pada checkpoint B03, B06, B09, B12 kepada Mendagri melalui website UKP4.
5
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PEMERINTAH TELAH MENETAPKAN SPM 15 Bidang untuk 65 Jenis pelayanan dan 192 indikator TUJUAN menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata PENERAPAN TAHUN 2014 9 SPM di PROVINSI dan 15 SPM di KABUPATEN/KOTA
Langkah –langkah yang harus dilakukan Gubernur, Bupati/Walikota: • Laksanakan sosialisasi pada seluruh jajaran DPRD dan SKPD serta para pemangku kepentingan terkait; • Bentuk Tim percepatan penerapan dan pencapaian SPM di daerah; • Fasilitasi kabupaten/kota untuk mengintegrasikan SPM dalam perencanaan dan penganggaran; • Monev penerapan SPM di daerah untuk memastikan pencapaian target SPM di setiap kabupaten/kota di wilayah masing-masing. 6
TINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) Unsur Pokok Tema RKP Tahun 2014 peningkatan daya saing daerah, pemantapan ketahanan ekonomi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Salah satu prioritas ) Bentuk dan tingkatkan kualitas PTSP untuk memulai berusaha baik di provinsi maupun di kabupaten/kota jika kita ingin meningkatkan daya saing dalam memberikan kemudahan memulai berusaha dibandingkan dengan negara-negara lainnya khususnya menghadapi persaingan merealisasikan kerjasama Masyarakat Ekonomi Asean pada Tahun 2015 PERINGKAT KEMUDAHAN BERUSAHA DAN MEMULAI BERUSAHA NEGARA-NEGARA ASEAN TAHUN 2012 NO
NEGARA
PERINGKAT BERUSAHA KEMUDAHAN
MEMULAI
PENYELESAIAN IZIN
1
SINGAPURA
1
4
<2 jam
2
THAILAND
17
85
<14 hari
3
MALAYSIA
18
54
<30 hari
4
BRUNAI DARUSSALAM
83
135
5
VIETNAM
98
108
6
INDONESIA
129
166
7
PHILIPINA
136
161
8
KAMBOJA
138
175
9
LAOS
163
81
10 TIMOR TIMUR 168 147 sumber : survey doing business oleh International Finance Coorporation (IFC)-World Bank Tahun 2012 diolah
47 hari
7
HASIL EVALUASI PTSP S.D. TAHUN 2013 Melimpahkan perizinan dan non perizinan
Membentuk PTSP Daerah
Jmlh
SUDAH
BELUM
SUDAH
BELUM
Menetapkan SOP
SUDAH
BELUM
Jmlh
%
Jmlh
%
Jmlh
%
Jmlh
%
Jmlh
%
Jmlh
%
33
26
79%
7
21%
11
33%
22
67%
3
9%
30
91%
Kabupaten 399
345
86%
54
14%
138
35%
261
65%
56
14%
343
86%
98
96
98%
2
2%
41
42%
57
58%
17
17%
81
83%
JUMLAH 530
467
88%
63
12%
190
36%
340
64%
76
14%
454
86%
Provinsi
Kota
HAMBATAN
Masih rendah komitmen membentuk, melimpahkan kewenangan perizinan dan non perizinan kepada PTSP, serta menetapkan SOP PTSP sehingga belum sepenuhnya menjamin adanya kepastian ketepatan waktu penyelesaian dan biaya perizinan dan non perizinan memulai berusaha di beberapa provinsi, kabupaten/kota. TINDAK LANJUT
Bentuk PTSP sekaligus melimpahkan kewenangan perizinan dan non perizinan kepada PTSP, serta tetapkan SOP , paling lambat akhir Tahun 2013 Tingkatkan peran gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah melalui pembinaan dan pengawasan untuk mendorong kabupaten/kota menyelesaikan pembentukan dan pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan kepada PTSP, serta tetapkan SOP 8
PENANGANAN STABILITAS POLITIK DALAM NEGERI Dasar Hukum INPRES Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013 TUJUAN Mewujudkan kondisi aman, tenteram dan tertib menjadi prioritas utama khususnya dalam rangka menarik minat pelaku usaha berinvestasi di masing-masing daerah
ISU UTAMA Frekuensi konflik sosial 2010 -2012 : • Tahun 2010 terjadi 93 peristiwa • Tahun 2011 turun menjadi 77 peristiwa • Tahun 2012 meningkat menjadi 128 peristiwa
PEMILU anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 .
SASARAN
Pencegahan dan penanganan gangguan keamanan serta penyelesaian konflik secara sistematis, terkoordinasi dan terstruktur melalui penegakan hukum, akan dapat memacu peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan daerah di segala bidang
HASIL Pemantapan perekonomian nasional bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan pada akhir Tahun 2014 dapat dicapai 9
PENEGASAN BATAS ANTAR DAERAH Ketidaktegasan batas daerah: • Memicu munculnya perselisihan antar daerah • Menghambat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah 50%
REALISASI PENEGASAN BATAS s.d APRIL 2013
40%
39,90%
27,11%
30% 20%
PENYEBAB: Pemekaran daerah dan ketidaksinkronan antara undang-undang pembentukan satu daerah dengan daerah lainnya. AKIBAT: Konflik perebutan SDA dan potensi ekonomi wilayah
16,39% 8,04%
10%
8,56%
0%
Permendagri
Proses Penyusunan Proses Pengukuran Dilaporkan ada Belum di Tegaskan Permendagri dan Pelacakan Perselisihan Batas Batas
Gubernur dan Bupati/Walikota agar meningkatkan koordinasi untuk mengatasi hambatan dan memecahkan permasalahan, sehingga penegasan batas daerah di wilayah masing-masing dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berpedoman pada Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. 10
DUKUNGAN TERHADAP PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERDESAAN SASARAN pembangunan infrastruktur dan perluasan kegiatan ekonomi perdesaan
TUJUAN
perluasan penyediaan infrastruktur pendidikan dan kesehatan masyarakat
Mempercepat pengentasan kemiskinan dlm rangka peningkatan kesejahteraan rakyat
integrasi perencanaan PNPM Mandiri Perdesaan ke dlm sistem renbangda prevalensi stunting (penderita gizi buruk akut/bertubuh pendek) JENIS
2012
2013
Perkiraan 2014
PNPM Mandiri Perdesaan
Rp9,961 T untuk 5100 kecamatan
Rp9,482 T untuk 5146 kecamatan
Rp10,574 T untuk 5250 kecamatan
PNPM Integrasi
Rp547,95 M untuk 83 Kabupaten di 30 Provinsi
Rp336 M untuk 80 Kabupaten di 30 Provinsi
Rp190 M untuk 80 Kabupaten di 30 Provinsi
PNPM Mandiri Perdesaan Generasi Sehat dan Cerdas
Rp431,96 M untuk 369 kecamatan
Rp309,81 M untuk 369 kecamatan
Rp541,700 M untuk 500 kecamatan
• Tingkatkan binwas mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pencapaian sasaran seluruh PNPM dan laporkan mulai camat, bupati/walikota, gubernur, kepada Mendagri. • Alokasikan melalui APBD mendukung PNPM, sesuai dgn Permenkeu No168/PMK.07/Tahun 2009 ttg Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat Dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan.
11
TINGKATKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penetapan Perda APBD Tepat Waktu (2010-2013)
KABUPATEN DAN KOTA
PROVINSI 29 Daerah (87,88%)
306 Daerah (62,32%) 257 Daerah (52,34%)
28 Daerah (84,85%) 27 Daerah (81,82%)
131 Daerah (26,68%) 160 Daerah (32,59%)
21 Daerah (63,64%)
Sampai saat ini masih terdapat 9 kabupaten yang belum menetapkan Perda APBD 2013
12
Struktur Pendapatan APBD Lima Tahun Terakhir (dalam trilyun rupiah) TAHUN
TOTAL PENDAPATAN
PAD
%
DANA PERIMBANGAN
%
LAIN2 PD YG SAH
%
2009
388,34
62,69 16%
283,50 73%
42,15
11%
2010
403,93
71,91 18%
292,61 72%
39,42
10 %
2011
477,76
90,15 19%
327,16 68%
60,45
13 %
2012
577,08
122,74 20%
381,07 66%
83,26
14%
2013*
563,34
127,59
343,70
61%
92,05
16%
2009
95,91
42,51 44%
43,63 45%
9,77
10%
2010
102,43
47,33 46%
45,02 44%
10,07
10 %
2011
119,04
59,60 50%
47,43 40%
12,01
10 %
2012
162,76
75,07 46%
54,69 34%
33,00
20%
2013
198,20
92,45
47%
62,88
32%
42,87
22%
2009
292,43
20,18
7%
239,87 82%
32,38
11%
2010
301,51
24,58
8%
247,58 82%
29,35
10%
KABUPATEN 2011 /KOTA
358,72
30,55
9%
279,73 78%
48,44
14%
2012
414,32
37,67
9%
326,38 79%
50,26
12%
2013*
365,14
35,14
10%
280,81
49,18
14%
NASIONAL
PROVINSI
23%
77%
Catatan: Diolah dari beberapa sumber (Data APBD Ditjen Keuangan Daerah dan www.djpk.depkeu.go.id) *) Untuk tahun 2013 menggunakan data 454 daerah Kabupaten/Kota
13
Struktur Belanja APBD Lima Tahun Terakhir (dalam trilyun rupiah)
Tahun
Provinsi, Kabupaten dan Kota
Provinsi
Kabupaten/ Kota
2009 2010 2011 2012 2013* 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013*
Total Belanja APBD 429,33 444,00 513,34 617,54 604,99 105,60 113,13 127,92 174,02 213,02 322,72 358,94 385,42 443,53 391,97
Belanja Pegawai 180,31 198,54 228,34 261,38 239,11 27,18 29,83 31,55 35,53 39,03 151,44 168,70 196,80 225,85 200,07
% 42 45 44 42 40 26 26 25 20 18 47 47 51 51 51
Belanja Barang & Jasa 79,58 82,51 103,83 122,30 122,81 24,49 26,95 33,80 41,99 50,94 54,92 55,55 70,04 80,31 71,87
Catatan: Diolah dari beberapa sumber (Data APBD Ditjen Keuangan Daerah dan www.djpk.depkeu.go.id) *) Untuk tahun 2013 menggunakan data 454 daerah Kabupaten/Kota
% 19 19 20 20 20 23 24 26 24 24 17 15 18 18 18
Belanja Modal 114,52 96,36 113,57 137,69 138,50 25,80 26,30 26,43 31,82 43,04 87,30 70,06 87,14 105,88 95,46
% 27 22 22 22 23 24 23 21 18 20 27 20 23 24 24
14
Struktur Belanja APBD Lima Tahun Terakhir
PROVINSI/KAB/KOTA
PROVINSI
KABUPATEN DAN KOTA
15
KEBIJAKAN PENGANGGARAN TA 2014 1. Alokasi anggaran Fungsi Pendidikan minimal 20% dari Belanja Daerah. 2. Alokasi anggaran Urusan Kesehatan minimal 10% dari Belanja APBD di luar gaji. 3. Alokasi Belanja Modal dalam APBD TA 2014 minimal 30% dari Belanja Daerah.
4. Alokasi Belanja Pegawai maksimal 50% dari total belanja APBD
16
Jumlah Kabupaten-Kota yang Belanja Pegawai Diatas 50% dari Belanja APBD
226 daerah (46,03%)
285 daerah (58,04% )
297 daerah (60,49% )
293 daerah (60,79% )
257 daerah (52,34% )
Rentang belanja pegawai terhadap belanja APBD kabupaten-kota Tahun 2013:
- Terendah 15,65%
- Tertinggi 73,34%
Catatan: Diolah dari beberapa sumber (Data APBD Ditjen Keuangan Daerah dan www.djpk.depkeu.go.id) *) Untuk tahun 2013 menggunakan data 454 daerah Kabupaten/Kota
17
Perkembangan Opini BPK Hasil Audit LKPD Tahun 2008-2011
TAHUN
OPINI LKPD WTP %
WDP %
TW %
TMP %
JUMLAH
2008
13
3%
323
67%
31
6%
118
24%
485
2009
15
3%
330
65%
48
10%
111
22%
504
2010 2011
34 67
7% 15%
341 322
66% 74%
26 6
5% 1%
115 43
22% 10%
516 438
Sumber: Diolah dari data BPK- RI
18
Opini BPK Hasil Audit LKPD Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2011 LKPD TAHUN 2011
DAERAH PROVINSI KAB/KOTA JUMLAH
WTP
10 57 67
30% 14% 15%
WDP
19 303 322
58% 75% 74%
TW
0 6 6
TMP
0 1% 1%
4 39 43
12% 10% 10%
JMLH
33 405 438
19
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DASAR HUKUM • • •
PERPRES No 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012–2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012–2014. INPRES No 1 Tahun 2013 ttg Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013. SE MENDAGRI No 356/5152/SJ tanggal 12 Desember 2012 tentang Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantaran Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2013.
TUJUAN
SASARAN
Peningkatan nilai indeks persepsi korupsi Indonesia dari 3 pada Tahun 2012 menjadi 5 pada Tahun 2014. 7 RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (RAD PPK) PEMDA TAHUN 2013
1. Pembentukan PTSP bagi pemerintah daerah yang belum membentuk PTSP; 2. Pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan di daerah kepada PTSP; 3. Publikasi standar PTSP (bagi pemerintah daerah yang sudah membentuk PTSP; 4. Penyediaan sarana dan mekanisme penyelenggaraan penanganan pengaduan layanan PTSP; 5. Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah; 6. Publikasi dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah; 7. Pelaksanaan transparansi proses pengadaan barang dan jasa. 20
EVALUASI PELAKSANAAN RAD PPK PEMDA TAHUN 2013 Daerah pelaksana 97 daerah: 33 provinsi, 34 kabupaten dan 30 kota ditetapkan oleh Gubernur • •
27 (dua puluh tujuh) gubernur telah menyampaikan penetapan pelaksana RAD-PPK Tahun 2013 , pada 25 kabupaten dan 23 kota 6 (enam) gubernur, belum menetapkan pelaksana RAD-PPK Tahun 2013 pada 9 kabupaten dan 7 kota.
Sampai dengan checkpoint B03 (Maret 2013) 6 (enam) provinsi, 9 kabupaten dan 7 kota belum melaporkan RAD-PPK Tahun 2013 Tindak lanjut pelaksanaan RAD PPK Tahun 2013 dan 2014 • • • •
Gubernur Bali, NTB, NTT, MALUT, Papua, dan Papua Barat segera menetapkan kabupaten/kota pelaksana RAD-PPK Thn 2013 dan melaporkan pada checkpoint B03 kepada Mendagri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas paling lambat tanggal 5 Mei 2013. Bappeda prov memverifikasi laporan RAD-PPK Tahun 2013 kab/kota serta RAD-PPK provinsi Tahun 2013 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Optimalkan Tim Koordinasi Aksi PPK prov/kab/kota untuk kelancaran pelaporan RADPPK Tahun 2013. Bappeda prov agar melakukan sosialisasi kepada seluruh pejabat kab/kota terkait tentang teknis penyusunan dan pelaporan RAD-PPK Tahun 2014. 21
TERIMA KASIH
