MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Disampaikan pada Pembukaan Musrenbang Nasional 2016 Jakarta, 20 April 2016

PENDEKATAN PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKP 2017 REPUBLIK INDONESIA

Pendekatan Money Follow “Program Prioritas”  Pendekatan Holistik-Tematik, Terintegrasi & Spasial

2

PENDEKATAN PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKP 2017 REPUBLIK INDONESIA

Pendekatan Money Follow “Program Prioritas”  Pendekatan Holistik-Tematik, Terintegrasi & Spasial

PUSAT

Multilateral Meeting

Bilateral Meeting Sistem Informasi Multilateral Meeting (SIMU)

Musrenbang Nasional eMusrenbang

DAERAH

Musrenbang Provinsi

Musrenbang Provinsi

3

MUSRENBANG NASIONAL: REPUBLIK INDONESIA

Perkuatan Aspek Spasial dalam Pendekatan Money Follow Program

1. Perencanaan dengan apek spasial yang telah jelas, seperti: Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, Destinasi Pariwisata, Kawasan Perbatasan, Daerah Tertinggal, dan lainnya. 2. Perencanaan dengan aspek spasial yang perlu diskusi intensif dengan daerah, seperti: pencetakan sawah baru, infrastruktur konektivitas, dan lainnya. 3. Perencanaan dengan aspek spasial menyebar di daerah, seperti: pendidikan, perumahan, dan lainnya.

4

PERKUATAN ASPEK SPASIAL DALAM MUSRENBANG NASIONAL (1/3) REPUBLIK INDONESIA

Perencanaan dengan Aspek Spasial yang Telah Jelas Mendetailkan kesiapan pelaksanaan proyek (seperti: Lahan, Detail Engineering Design (DED))

5

PERKUATAN ASPEK SPASIAL DALAM MUSRENBANG NASIONAL (1/3) Peta Pembangunan Industri dan KEK

REPUBLIK INDONESIA

KEK & KI SEI MANGKEI KEK MOROTAI

Kab. Simalungun, Sumut

KEK KALTARA

Kab. Pulau Morotai, Maluku Utara

KEK & KI BITUNG

KI KUALA TANJUNG

Kota Bitung, Sulawesi Utara

KEK & KI LANDAK Kab. Landak, Kalbar

KEK MBTK

KEK SORONG

KEK & KI PALU Kota Palu, Sulawesi Tengah

KI BULI

Kabupaten Kutai Timur, Kaltim

Maluku

KEK TANJUNG API-API

KI MOROWALI

KI KETAPANG

KI TELUK BINTUNI

Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan

KI JORONG KI TANGGAMUS

KI BATULICIN

KI KONAWE

KEK MAKASSAR KI BANTAENG

KEK TANJUNG LESUNG Kab. Pandeglang, Banten

KEK NTT Keterangan: Lokasi KEK yang telah ditetapkan sampai 2014

KEK MERAUKE

KEK MANDALIKA Kab. Lombok Tengah, NTB

Lokasi KEK 2014-2019 Lokasi 14 Kawasan Industri

6


Highlight Pembangunan Kawasan Industri & KEK Morowali dan Bitung

KAWASAN INDUSTRI DAN KEK MOROWALI  Anchor Industry China Tsingshan Group yang bergerak dalam bidang pembangunan smelter ferro-nickel  Penyediaan Tenaga Terampil (a.l: BLK, SMK, Akademi Komunitas) • Kem Perindustrian-Peningkatan kelengkapan sarana Politeknik, termasuk perumahan dosen • Kem Perindustrian-Penyelenggaraan pendidikan Politeknik/Akademi Komunitas untuk 400 siswa  Konektivitas/Aksesibilitas • Kem PUPR-Pelebaran jalan Bohonsai-Bungku 48,81 Km • Kem PUPR-Pelebaran Jalan Pelabuhan Bungku-Kawasan Industri 40,0 Km • Kem PUPR-Rekonstruksi Jalan Bahadopi-Batas Sultra 12,8 Km • Kemenhub-Pengembangan Bandara Morowali

KAWASAN INDUSTRI DAN KEK BITUNG  Pembangunan Infrastruktur dalam Kawasan • Kem Perindustrian-Pembangunan jalan poros kawasan 6 km • Kem Perindustrian-Pembangunan infrastruktur pengolah air bersih dan air limbah berkapasitas 3.000 L/detik • Kem Perindustrian-Pematangan lahan seluas 93 Ha  Konektivitas/Aksesibilitas • Kem PUPR-Pembangunan Jalan Tol Manado Bitung 9,3 Km • Kemenhub dan PEMDA-Pembebasan Lahan dan Pembangunan Jaringan KA Manado-Bitung 10 Km  Ketersediaan Infrastruktur Dasar • Kem PUPR-Rusun untuk MBR dengan PSU Pendukung (bagian dari 5.600 unit yang dicadangkan untuk KEK dan KI) Catatan: belum termasuk dukungan belanja non K/L, DAK, dan BUMN

7


Highlight Pembangunan Kawasan Industri Bantaeng dan Sei Mangke KAWASAN INDUSTRI BANTAENG  Anchor Industry PT. Bumi Bhakti Sulawesi dan PT. Titan yang bergerak di bidang smelter ferro-nickel  BUMD PT. Bantaeng Industrial Persada sebagai pengelola kawasan industri  Ketersediaan Infrastruktur Dasar dalam Kawasan • Kem Perindustrian-Pembangunan jalan poros kawasan sepanjang 3 km • Kem PUPR-Pembangunan Rusunawa Pekerja Industri  Penyediaan Tenaga Terampil (a.l BLK, SMK, Akademi Komunitas) • Lanjutan pembangunan sarana pendidikan Akademi Komunitas  Konektivitas/Aksesibilitas • Kem PUPR-Pelebaran jalan Bantaeng-Bulukumba 25 km • Kem PUPR-Pembangunan jalan akses menuju kawasan industri sepanjang 2 km KAWASAN INDUSTRI DAN KEK SEI MANGKE • Anchor Industry PT. Unilever Tbk yang bergerak di bidang industri oleochemical • Ketersediaan Infrastruktur Dasar dalam Kawasan - Kem Perindustrian-Pembangunan jalan poros dan jalan lingkungan sepanjang 10 km di ROW 34 - Kem PUPR-Pembangunan Rumah Susun untuk karyawan di lingkungan sekitar kawasan industri • Penyediaan Tenaga Terampil (a.l BLK, SMK, Akademi Komunitas) - Kem Ketenagakerjaan-Peningkatan kapasitas Balai Latihan Kerja • Konektivitas/Aksesbilitas - Kem Perhubungan-Pembangunan stasiun KA jalur Bandar Tinggi-Kuala Tanjung - Kem PUPR-Pemeliharaan Jalan Sei Mangkei-Simpang Mayang-Lima Puluh-Simpang Kuala Tanjung - Kem PUPR-Rehabilitasi Jalan Simpang Dolok Merangir-Serbelawan-Laras-Pematang Bandar-Pajak Nagari - Kem PUPR-Pembangunan Fly Over Sei Mangke - Rehabilitasi Jalan Sp. Kuala Tanjung-Kuala Tanjung

Catatan: belum termasuk dukungan belanja non K/L, DAK, dan BUMN 8


PERENCANAAN DENGAN ASPEK SPASIAL YANG PERLU DISKUSI INTENSIF DENGAN DAERAH

9

REPUBLIK INDONESIA

KETERSEDIAAN LAHAN DAN KESIAPAN DAERAH TERHADAP PRIORITAS NASIONAL KEDAULATAN PANGAN DI ACEH

Perlu detail lokasi untuk integrasi pencapaian sasaran (spt koordinat) Kementerian PUPR: • • •

Tiro Rukoh

Penajaman dan Sinergi a.Sinergi Antar Kegiatan: Waduk-Pencetakan SawahPembangunan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi  sinergi tahapan dan lokasi serta keberadaan petani. b.Sinergi Antar Sumber Pendanaan: (i) Pusat: Kementan-Kemen PU-Pera; (ii) APBD; (iii) DAK; (iv) Dana Desa. c. Penajaman pemanfaatan Alsintan di masyarakat  efektivitas terhadap peningkatan kualitas dan penurunan susut.

Kuerueto

Rehabilitasi Irigasi: 4.100 ha Pembangunan Irigasi: 2.834 ha Pembangunan Waduk: 1 baru (Tiro) dan 2 waduk unit lanjutan (Keureuto dan Rukoh). • Pembangunan sarpras banjir: 4,5 km. Kementerian Pertanian: • Cetak sawah: 5.500 ha • Irigasi Tersier: 5.500 ha • Desa Mandiri Benih: 20 Desa • Budidaya jajar legowo: 156 ribu ha Peningkatan & Rehabilitasi Jaringan Irigasi (tersier) : • Aceh Besar 1.000 ha • Aceh Jaya 500 ha KLHK: • Pencadangan hutan untuk pangan: 15.309 ha • Aceh Timur 2.000 ha • Pemanfaatan lahan di bawah tegakan untuk • Aceh Utara 500 ha pangan: 1.500 ha • Pidie 1.000 ha • Piddie Jaya 500 ha BMKG: • Informasi Iklim

Kementerian Perdagangan: • Pembangunan pasar: 12 unit Kementerian Kelautan dan Perikanan: • Pengadaan kapal dan alat tangkap ikan: 320 kapal dan 13.510 alat penangkap ikan • Benih ikan bersertifikat: 2 juta ekor • Minapolitan: 5 lokasi

10

REPUBLIK INDONESIA

KETERSEDIAAN LAHAN DAN KESIAPAN DAERAH TERHADAP PRIORITAS NASIONAL KEDAULATAN PANGAN DI SUMATERA SELATAN

Perlu detail lokasi untuk integrasi pencapaian sasaran (spt koordinat) Kementerian Pertanian: • Cetak sawah: 4.500 ha • Irigasi Tersier: 4.500 ha • Desa Mandiri Benih: 20 Desa • Budidaya jajar legowo: 373.000 ha

BMKG: Informasi Iklim

Kementerian PUPR: • Rehabilitasi Irigasi: 25.082 ha • Pembangunan Irigasi: 4.809 ha • Pembangunan Waduk: 1 buah (Komering II) • Pengendalian Banjir: 10 km

Kementerian Perdagangan: • Pembangunan pasar: 9 unit Kementerian Kelautan dan Perikanan: • Pengadaan kapal dan alat tangkap ikan: 47 unit • Benih ikan bersertifikat: 1.500.000 ekor • Minapolitan: 8 lokasi

Komering II

KLHK: • Pencadangan hutan untuk pangan: 171.541 ha • Pemanfaatan lahan di bawah tegakan untuk pangan: 1.500 ha 11


PERENCANAAN DENGAN ASPEK SPASIAL YANG MENYEBAR DI DAERAH

12

PEMBANGUNAN PENDIDIKAN Sasaran dan Arah Kebijakan

REPUBLIK INDONESIA

INDIKATOR  Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun  Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15

tahun  Prodi perguruan tinggi minimal berakreditasi B    

Persentase SD/MI berakreditasi minimal B Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B Pesentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal B  Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya  Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya  Nilai Test PISA Matematika Sains Membaca     

2014 (Baseline)

2015

2016

2017

2019

8,2 tahun 94,1% (2013) 50,4% (2013) 68,7% 62,5% 73,5% 48,2%

8,3 tahun 94,8%

8,5 tahun 95,1%

8,6 tahun 95,4%

8,8 Tahun 96,1 %

55,9%

58,8%

61,8%

68,4 %

73,9% 68,7% 77,2% 53,8%

76,5% 71,8% 79,1% 56,6%

79,0% 74,8% 80,9% 59,4%

84,2% 81,0% 84,6% 65,0%

0,85 (2012) 0,07 (2012) (2012) 375 382 396

0,86

0,87

0,88

0,90

0,29

0,36

0,42

0,54

Sasaran yang akan dicapai, dengan lokasi tersebar

(2018) 427 438 446

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Meningkatnya guru yang memiliki kompetensi profesional dan pedagogi (subject knowledge dan pedagogical knowledge) Meningkatnya integritas lingkungan pendidikan -SD-PT- (tidak mencontek, bebas dari jual beli ijazah, sertifikat palsu, plagiarisme) Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan menyenangkan dan bebas intimidasi serta kekerasan (bullying free environment) Terlaksananya kurikulum dan proses pembelajaran yang progresif sesuai kebutuhan zaman Terlaksananya pendidikan agama dan etika yang menumbuhkan akhlak mulia

13

PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Sasaran dan Arah Kebijakan

REPUBLIK INDONESIA

INDIKATOR Akses Air Minum Layak (%)

Akses Sanitasi Layak (%)

Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (Ha)

Kekurangan Tempat Tinggal Berdasarkan Perspektif Menghuni (Juta Rumah Tangga)

2014 (Baseline)

2015

2016

2017

2019

70,0

70,3

77,0

84,0

100

69,4

72,2

77,4

83,2

100

Akses Layak: 61,1 Akses Dasar: 8,3




Akses Layak: 85 Akses Dasar: 15

Penanganan: 38.431 Ha (kondisi kumuh 100%)


Penanganan: Penanganan: 38.431 Ha 38.431 Ha (kondisi kumuh (kondisi kumuh 70%) 45%)


Perencanaan: 0 kab/kota



Perencanaan: -

7,6

7,0

6,5

Sungai Bebas Sampah n.a

n.a

n.a


6,0

5,0

Percontohan: Ciliwung, Cikapundung, Kali Garang

Percontohan: Ciliwung, Cikapundung, Kali Garang

Sasaran Yang belum teridentifikasi lokasi

14

HIGHLIGHT PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA

Peta Sebaran Indikasi Pembangunan Perumahan Tahun 2017 LOKASI tergantung pada kesiapan setiap daerah dalam memenuhi readiness criteria

15

REPUBLIK INDONESIA

REKAPITULASI USULAN PROVINSI PER PRIORITAS NASIONAL DAN PER K/L

16

REPUBLIK INDONESIA

KONDISI USULAN PRIORITAS PEMBANGUNAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI I. PN Kedaulatan Pangan - 11.414 Usulan

PER K/L

I. Kemen PUPERA - 12.627 Usulan

II. Kemen Pertanian 8.477 Usulan

II. PN Pelayanan Kesehatan 6.181 Usulan V. PN Pelayanan Pendidikan 4.209 Usulan

V. Kemen DESA PDTT - 3.167 Usulan IV. Kemen DIKBUD - 4.275 Usulan

III. PN Perumahan dan Permukiman 4.921 Usulan

IV. PN Daerah Tertinggal 4.812 Usulan

PER PRIORITAS NASIONAL

Usulan Yang Sangat Besar dibandingkan dengan: • Ketersediaan dana • Ketersediaan waktu pembahasan

I. Prov NTT 4.198 Usulan

III. Kemen Kesehatan 5.070 Usulan

II. Prov Aceh 3.683 Usulan III. Prov Sumut 2.949 Usulan IV. Prov Sultra 2.941 Usulan V. Prov Sulsel 2.257 Usulan

PER PROVINSI 17

REPUBLIK INDONESIA

LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DILAKUKAN DALAM MUSRENBANG NASIONAL

18

REPUBLIK INDONESIA

PENAJAMAN LOKASI DAN INTEGRASI SUMBER PENDANAAN LANGKAH I

LANGKAH II

Rancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif RKP 2017 (Jan-Apr)

Penajaman Rancangan RKP dan Pagu Indikatif RKP 2017 (Apr-Jun)

Prinsip Money Follow Program • •

Mengamankan alokasi pada prioritas Memanfaatkan efisiensi dan tambahan belanja untuk Belanja Prioritas: konkrit dan sesuai dengan Tema RKP 2017

Hal yang perlu diperkuat • •

•

Program/kegiatan prioritas yang masih terlalu banyak (usulan pendanaan prioritas Rp 941,0 T) Belum dilakukan pengintegrasian mendalam berbagai sumber pendanaan (K/L, Subsidi/PSO, hibah, DAK, Dana Desa dan Pembiayaan BUMN) Belum dilakukan pembahasan mendetail untuk kesiapan proyek

Penajaman dan Pengintegrasian •

• •

Melakukan penajaman program/kegiatan prioritas (termasuk Penyederhanaan nomenklatur). Prioritas akan difokuskan pada: - Kegiatan yang berdampak signifikan bagi pencapaian sasaran pembangunan - Kegiatan yang dapat diselesaikan pada masa periode Kabinet Kerja Mengintegrasikan dukungan dari berbagai sumber pendanaan (Belanja K/L, Subsidi/PSO, Hibah, DAK, Dana Desa, dan Pembiayaan BUMN) Mendetailkan kesiapan pelaksanaan proyek (Lahan, Detail Engineering Design (DED))

Konfirmasi Kesiapan Pelaksanaan, melalui: • • • •

Multilateral Meeting II (Bappenas dan instansi terkait) Bilateral Meeting II (Bappenas dan instansi terkait (K/L – non K/L) Trilateral Meeting (Bappenas, Kemkeu dan K/L) Rangkaian Musrenbang (Bappenas, K/L dan Pemerintah Daerah)

LANGKAH III PERPRES RKP dan Penyiapan Nota Keuangan/RAPBN 2017 (Juli – Agustus) 19

PENGUJIAN PADA SETIAP PROGRAM/KEGIATAN

REPUBLIK INDONESIA

1.

Apakah proyek ini perlu?

2.

Apakah proyek ini perlu sekarang?

3.

Apakah produksi dan tenaga kerja dalam negeri dimanfaatkan sebesarbesarnya dalam proyek ini?

4.

Apakah proyek akan dapat lebih efisien? Sebagai contoh dengan pemanfaatan/inovasi teknologi. 

Pemanfaatan teknologi knock down (pemanfaatan besi) untuk membangun jembatan (dibandingkan menggunakan beton).



Pemanfaatan teknologi knock down untuk pembangunan perumahan massal.



Pemanfaatan teknologi apung (floating technology) untuk pelabuhan dan alternatif pengganti reklamasi. 20

REPUBLIK INDONESIA

ILUSTRASI FLOATING JETTY/PIER SYSTEM

SeaWalk floating pier system di Norwegia dan juga sudah digunakan di 20 pelabuhan di Eropa dan di Karibia.

Floating jetty di Malaysia dibangun dengan Expanded Polystyrene (EPS) Foam

Rencana pembangunan floating jetty untuk melayani kapal-kapal cruise di Pulau Grand Cayman

21

REPUBLIK INDONESIA

ILUSTRASI JALUR KERETA API LAYANG BERSTRUKTUR BAJA

New York City elevated railway track steel structure 22

REPUBLIK INDONESIA

ILUSTRASI JALAN LAYANG BERSTRUKTUR BAJA

Jalan layang berstruktur baja di Mumbay

23

REPUBLIK INDONESIA

Virginia

ILUSTRASI JALAN LAYANG BERSTRUKTUR BAJA

Tappan Zee

24

REPUBLIK INDONESIA

ILUSTRASI RUMAH PREFABRICATED LANTAI TUNGGAL

Rumah Prefab Struktur Baja

Rumah Prefab Dinding Beton Ringan

Rumah Prefab Dinding Hardboard

25

REPUBLIK INDONESIA

ILUSTRASI RUMAH PREFABRICATED BETON RINGAN BERTINGKAT

Pemasangan di lokasi dilakukan tidak lebih dari 1 hari kerja

26

KRITERIA PEMBIAYAAN (SUMBER PENDANAAN)

REPUBLIK INDONESIA

•

APBN diutamakan untuk kepentingan umum

•

BUMN untuk penugasan dari Pemerintah

•

PPP atau KPS kombinasi investasi swasta dan pemerintah

•

Swasta untuk yang commercially viable.

27

REPUBLIK INDONESIA

Beberapa Contoh Usulan dari Musrenbang Provinsi yang perlu didiskusikan dalam Musrenbang Nasional (1/2) Provinsi Sumatera Selatan: 1. Pengembangan KEK Tanjung Api-Api 2. Pengembangan Wisata Olahraga (Sport Tourism) Provinsi Bengkulu 1. Pengembangan Pelabuhan di Bantal Kab. Muko-Muko 2. Pengembangan dan pembangunan Pulau Enggano

Provinsi Sumatera Utara 1. KEK Sei Mangke dan Kawasan Industri Kuala Tanjung 2. Pembangunan Bendungan Lausimeme. Provinsi Gorontalo 1. Pembangunan Waduk Bone Hulu dan Waduk Bolango Hulu. 2. Pembangunan jalan nasional lintas timur 28

REPUBLIK INDONESIA

Beberapa Contoh Usulan dari Musrenbang Provinsi yang perlu didiskusikan dalam Musrenbang Nasional (2/2) Provinsi Kalimantan Timur 1. Pembangunan jalan perbatasan Mahakam Ulu di Kabupaten Mahakam Ulu 2. Pembangunan Maritime Techno Park di Kabupaten Penajam Paser Utara Sulawesi Barat 1. Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Mamasa 2. Pembangunan Pelabuhan Belang-Belang

Provinsi Maluku 1. Pembangunan dermaga laut di Tiakur Pulau Mona, Kab. Maluku Barat Daya 2. Pembangunan SMK Gugus Depan Berasrama, Kab. Seram Bagian Timur

29

REPUBLIK INDONESIA

TERIMA KASIH

30

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Recommend Documents