PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 500 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BANDUNG TAHUN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANDUNG, Menimbang
: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 38 ayat (1)
Peraturan
Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Serta
Musyawarah
Perencanaan Pembangunan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Serta
Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Rencana
Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun
2016; Mengingat
:
1. Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan
Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
4. Peraturan…
2
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata
Cara
Penyusunan
Pengendalian,
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan
Daerah
sebagaimana
telah
diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07
Tahun
2008
tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang
Daerah
(RPJPD)
Tahun
2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor 03 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018
12. Peraturan Walikota Bandung Nomor 121 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Pedoman dan Tata Cara Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
MEMUTUSKAN …
3
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN
WALIKOTA
BANDUNG
TENTANG
RENCANA
KERJA
PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2016.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Bandung. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung. 3. Walikota adalah Walikota Bandung. 4. Satuan SKPD
Kerja adalah
Perangkat satuan
Daerah
kerja
yang
selanjutnya
perangkat
daerah
disingkat
di lingkungan
Pemerintah Daerah. 5. Badan
Perencanaan
disingkat
Pembangunan
Bappeda
adalah
Daerah
Badan
yang
Perencanaan
selanjutnya Pembangunan
Daerah Kota Bandung. 6. Kepala
Badan
selanjutnya
Perencanaan
disingkat
Kepala
Pembangunan Bappeda
Daerah
adalah
Kepala
yang Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung. 7. Kebijakan adalah belanja,
umum dokumen dan
APBD yang
yang
memuat
pembiayaan
serta
selanjutnya kebijakan asumsi
disingkat
bidang yang
KUA
pendapatan, mendasarinya
untuk periode 1 (satu) tahun. 8. Prioritas disingkat patokan SKPD
dan PPAS batas untuk
Plafon
anggaran
adalah maksimal setiap
Sementara
rancangan anggaran program
yang
program yang sebagai
selanjutnya
prioritas
dan
diberikan
kepada
acuan
dalam
penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
9. Rencana ...
4 9. Rencana
Kerja
disingkat
dan
Anggaran
RKA-SKPD
penganggaran belanja
adalah
yang
program
SKPD dokumen
berisi dan
yang
rencana
selanjutnya
perencanaan
pendapatan,
kegiatan
SKPD
dan
rencana
serta
rencana
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 10.Anggaran
Pendapatan
disingkat
APBD
dan
Belanja
adalah
Daerah
Anggaran
yang
Pendapatan
selanjutnya dan
Belanja
Daerah Kota Bandung. 11.Perencanaan tindakan
adalah
yang
serangkaian
tepat
di
masa
proses
depan
untuk
dengan
menentukan
memperhitungkan
sumber daya yang tersedia. 12.Rencana dari
Pembangunan Rencana
Rencana Kerja
Daerah
adalah
Pembangunan
Pembangunan Pemerintah
Jangka
Daerah,
dokumen
yang
terdiri
Jangka
Panjang
Daerah,
Menengah
Daerah,
Rencana
Rencana
Strategis
SKPD,
dan
Rencana Kerja SKPD. 13. Rencana
Pembangunan
selanjutnya
disingkat
Jangka RPJMD,
Menengah adalah
Daerah
dokumen
yang
perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 14. Rencana
Kerja
Pemerintah
Daerah
RKPD,
adalah
dokumen
perencanaan
untuk
periode
1
tahun
(satu)
yang di
selanjutnya
disingkat
pembangunan
daerah
lingkungan
Pemerintah
dokumen
perencanaan
Daerah.
BAB II RKPD Pasal 2 RKPD
Kota
daerah pedoman
Bandung
untuk dalam
periode
Tahun
2016
1 (satu)
penyusunan
adalah
tahun
Anggaran
yang
digunakan
Pendapatan
dan
sebagai Belanja
Daerah pada tahun 2016.
Pasal 3 (1) RKPD
Kota
perencanaan Tahun 2016.
Bandung pembangunan
Tahun tahunan
2016
memuat
daerah
untuk
dokumen periode
(2) Dokumen ...
5 (2) Dokumen
perencanaan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
terdiri dari :
a.
rancangan kerangka ekonomi daerah;
b.
program prioritas pembangunan daerah; dan
c.
rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.
(3) Rincian ayat
dokumen
(1)
dan
merupakan
perencanaan
ayat ( 2) bagian
sebagaimana
tercantum tidak
dalam
terpisahkan
dimaksud
pada
Lampiran
yang
dari
Peraturan
Walikota ini.
Pasal 4 RKPD Kota Bandung Tahun 2016 dijadikan: (1) acuan
bagi
Pemerintah
pembangunan langsung
di
oleh
Daerah
Daerah,
baik
Pemerintah
dalam
yang
Daerah
melaksanakan
dilaksanakan
maupun
yang
secara ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat; dan (2) pedoman
dalam
penyusunan
KUA
dan
PPAS
untuk
menyusun RAPBD.
Pasal 5 (1) RKPD
tahun
2016
dapat
diubah
dalam
hal
tidak
sesuai
dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan. (2) Perubahan
RKPD
Kepala
Daerah
perubahan
KUA
tahun
2016
dan dan
ditetapkan
menjadi
dengan
landasan
Perubahan
PPAS
Peraturan penyusunan
untuk
menyusun
Perubahan RAPBD tahun 2016.
Pasal 6 (1) Penambahan setelah
program dilakukan
baru
dalam
RKPD
perubahan
dapat
dan/atau
dilaksanakan penambahan
program dalam RPJMD. (2) Dalam dimaksud
hal pada
penambahan ayat
program
(1) merupakan
baru
kebijakan
sebagaimana Nasional
yang
tercantum dalam RKP, tidak perlu merubah RPJMD.
(3) Penambahan ...
6
(3) Penambahan dengan
kegiatan
perubahan
baru
dalam
dan/atau
RKPD
ditindaklanjuti
penambahan
kegiatan
dalam
Renstra SKPD, sebagai acuan penyusunan Renja SKPD.
Pasal 7 (1) Kepala
SKPD
tahunan berisi
wajib
membuat
atas
pelaksanaan
uraian
tentang
kinerja
laporan
rencana
kerja
keluaran
masing-masing
kinerja dan
kegiatan
program
dan/atau
triwulan
dan
anggaran
yang
dan
indikator
kegiatan
sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya; (2) Laporan
sebagaimana
kepada
Walikota
dimaksud
Bandung
lambat 14 (empat belas)
pada
melalui
hari
ayat (1), disampaikan
Kepala
kerja
Bappeda,
setelah
paling
triwulan
yang
berkenaan berakhir; (3) Kepala
Bappeda
melakukan
sebagaimana
dimaksud
menyerahkan
hasil
evaluasi
pada evaluasi
ayat
(2)
berikut
atas dan
laporan selanjutnya
rekomendasi
dan
langkah-langkah yang diperlukan kepada Walikota. (4) Hasil
evaluasi
dipergunakan
sebagaimana sebagai
bahan
dimaksud dalam
pada
ayat
penyusunan
(3)
RKPD
periode tahun berikutnya.
Pasal 8 Dalam APBD Program
hal
terjadi
Tahun
kelebihan
2016,
Prioritas
maka
anggaran kelebihan
sebagaimana
pada
proses
penyusunan
dimaksud diarahkan
kepada
tercantum dalam RKPD Tahun 2016.
BAB III ...
7
BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Peraturan
Walikota
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan. Agar
setiap
pengundangan
orang Peraturan
dapat
mengetahuinya,
Walikota
ini,
dengan
memerintahkan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Bandung.
Ditetapkan di Bandung
ei 2014
Pada tanggal 28 Mei 2015 WALIKOTA BANDUNG, TTD MOCHAMAD RIDWAN KAMIL
Diundangkan di Bandung Pada tanggal 28 Mei 2015 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG, TTD YOSSI IRIANTO BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2015 NOMOR 18
H. ADIN MUKHTARUDIN, SH, MH Pembina TK. I NIP. 19610625 198603 1 008
KATA PENGANTAR Bismillahirrohmanirrohim Assalamu’alaikum Wr. Wb. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan karuniaNya dalam membimbing dan memberi kekuatan sehingga dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2016 ini dapat disusun dan diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dokumen RKPD disusun sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. RKPD merupakan penjabaran taktis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaannya. RKPD selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) serta penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). RKPD Kota Bandung tahun 2016 merupakan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun ketiga dari RPJMD Kota Bandung tahun 2013-2018. Oleh karena itu, penentuan dan pencapaian program prioritas pembangunan daerah tahun 2016 menjadi krusial untuk memenuhi target kinerja periode kepemimpinan Kepala Daerah terpilih. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian dokumen ini, jajaran aparat di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat yang telah mendukung penyusunan dokumen RKPD Kota Bandung Tahun 2016. Semoga apa yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan ini dapat dijadikan pedoman dan memberikan manfaat bagi pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bandung.
Billahi Taufik Wal Hidayah. Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
WALIKOTA BANDUNG
TTD MOCHAMAD RIDWAN KAMIL
i
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .................................................................................................................................... i DAFTAR ISI ................................................................................................................................................. ii DAFTAR TABEL ....................................................................................................................................... vii DAFTAR GAMBAR ..................................................................................................................................... x DAFTAR GRAFIK ...................................................................................................................................... xi BAB 1
PENDAHULUAN .................................................................................................................I-1 1.1 Latar Belakang ...........................................................................................................I-1 1.2 Dasar Hukum Penyusunan..........................................................................................I-2 1.3 Hubungan Antar Dokumen..........................................................................................I-3 1.4 Sistematika Dokumen RKPD Kota Bandung Tahun 2016...........................................I-6 1.5 Maksud dan Tujuan.....................................................................................................I-7
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN .............................II-1 2.1 Gambaran Umum Kota Bandung ...............................................................................II-1 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi .....................................................................II-1 2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kota Bandung .............................II-1 2.1.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi .............................II-1 2.1.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis............................................II-2 2.1.1.1.3 Kondisi Topografi.............................................................II-2 2.1.1.1.4 Kondisi Geologi ...............................................................II-3 2.1.1.1.5 Kondisi Hidrologi..............................................................II-3 2.1.1.1.6 Kondisi Klimatologi ..........................................................II-3 2.1.1.1.7 Penggunaan Lahan .........................................................II-5 2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah.....................................................II-6 2.1.1.2.1 Pengembangan Kawasan Perumahan ...........................II-6 2.1.1.2.2 Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa .........................................................................II-6 2.1.1.2.3 Pengembangan Kawasan Perkantoran ..........................II-7 2.1.1.2.4 Pengembangan Kawasan Industri dan Pergudangan ..................................................................II-7 2.1.1.2.5 Pengembangan Kawasan Wisata Buatan ......................II-7 2.1.1.2.6 Pengembangan Kawasan Ruang Terbuka Nonhijau .........................................................................II-8 2.1.1.2.7 Pengembangan Ruang Kegiatan Sektor Informasl.........................................................................II-8 2.1.1.2.8 Pengembangan Ruang Evakuasi Bencana ....................II-8 2.1.1.2.9 Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Lainnya........................................................II-8 2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana ................................................................II-9
ii
2.1.1.4 Demografi......................................................................................II-10 2.1.1.4.1 Distribusi Jumlah Penduduk .........................................II-11 2.1.1.4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin .......................................................II-13 2.1.1.4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Angkatan Kerja .............................................................................II-14 2.1.1.4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan....................................................................II-15 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat................................................................II-16 2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ..........................II-16 2.1.2.1.1 Pertumbuhan PDRB .....................................................II-16 2.1.2.1.2 Laju Inflasi ....................................................................II-19 2.1.2.1.3 PDRB Per Kapita..........................................................II-21 2.1.2.1.4 Indeks Gini....................................................................II-23 2.1.2.1.5 Indeks Ketimpangan Williamson...................................II-24 2.1.2.1.6 Tingkat Kemiskinan .......................................................II-24 2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial...........................................................II-26 2.1.2.2.1 Aspek Pendidikan..........................................................II-26 2.1.2.2.1.1 Aspek Melek Huruf ....................................II-26 2.1.2.2.1.2 Rata-rata Lama Sekolah............................II-26 2.1.2.2.1.3 Angka Partsisipasi Kasar (APK) ................II-27 2.1.2.2.1.4 Angka Partsisipasi Murni (APM) ................II-27 2.1.2.2.1.5 Angka Pendidikan yang Ditamatkan..........II-27 2.1.2.2.2 Aspek Kesehatan ..........................................................II-28 2.1.2.2.2.1 Angka Kematian Bayi (AKB).......................II-28 2.1.2.2.2.2 Angka Harapan Hidup ................................II-28 2.1.2.2.3 Aspek Kesempatan Kerja ..............................................II-28 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum ...............................................................................II-29 2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib ........................................................II-29 2.1.3.1.1 Pendidikan.....................................................................II-29 2.1.3.1.2 Kesehatan .....................................................................II-30 2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum...........................................................II-31 2.1.3.1.4 Perumahan ....................................................................II-32 2.1.3.1.5 Penataan Ruang............................................................II-32 2.1.3.1.6 Perencanaan Pembangunan .........................................II-33 2.1.3.1.7 Perhubungan .................................................................II-33 2.1.3.1.8 Lingkungan Hidup..........................................................II-34 2.1.3.1.9 Pertanahan ....................................................................II-34 2.1.3.1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil ..................................II-34 2.1.3.1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .......................................................II-35 2.1.3.1.12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ...............II-35 2.1.3.1.13 Sosial.............................................................................II-35 2.1.3.1.14 Ketenagakerjaan ...........................................................II-36 2.1.3.1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ...........................II-37 2.1.3.1.16 Penanaman Modal ........................................................II-38 2.1.3.1.17 Kebudayaan ..................................................................II-38 2.1.3.1.18 Kepemudaan dan Olahraga...........................................II-39 iii
2.1.3.1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri..................II-39 2.1.3.1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian .........................II-39 2.1.3.1.21 Ketahanan Pangan........................................................II-41 2.1.3.1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ..........................II-41 2.1.3.1.23 Statistik ..........................................................................II-42 2.1.3.1.24 Kearsipan ......................................................................II-42 2.1.3.1.25 Komunikasi dan Informatika ..........................................II-43 2.1.3.1.26 Perpustakaan ................................................................II-44 2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan.......................................................II-44 2.1.3.2.1 Pertanian .......................................................................II-44 2.1.3.2.2 Pariwisata ......................................................................II-45 2.1.3.2.3 Kelautan dan Perikanan ................................................II-45 2.1.3.2.4 Perdagangan .................................................................II-45 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah ...........................................................................II-46 2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.............................................II-46 2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur..............................................II-47 2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi.................................................................II-48 2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia ........................................................II-52 2.1.4.5 Fokus Seni Budaya ........................................................................II-54 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2014 dan Realisasi RPJMD...............................................................................................II-55 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah ...................................................................II-110 2.3.1 Permasalahan Urusan Pendidikan .............................................................II-110 2.3.2 Permasalahan Urusan Kesehatan ..............................................................II-110 2.3.3 Permasalahan Urusan Pekerjaan Umum ...................................................II-112 2.3.4 Permasalahan Urusan Perumahan ............................................................II-112 2.3.5 Permasalahan Urusan Penataan Ruang ....................................................II-113 2.3.6 Permasalahan Urusan Perencanaan Pembangunan .................................II-113 2.3.7 Permasalahan Urusan Perhubungan .........................................................II-114 2.3.8 Permasalahan Urusan Lingkungan Hidup ..................................................II-114 2.3.9 Permasalahan Urusan Pertanahan ............................................................II-115 2.3.10 Permasalahan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil ..........................II-115 2.3.11 Permasalahan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ..............................................................................II-115 2.3.12 Permasalahan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ....................................................................................II-115 2.3.13 Permasalahan Urusan Sosial .....................................................................II-116 2.3.14 Permasalahan Urusan Ketenagakerjaan ....................................................II-116 2.3.15 Permasalahan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ...........................................................................................II-116 2.3.16 Permasalahan Urusan Penanaman Modal..................................................II-117 2.3.17 Permasalahan Urusan Kebudayaan ...........................................................II-117 2.3.18 Permasalahan Urusan Kepemudaan danOlahraga ....................................II-117 2.3.19 Permasalahan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ..................................................................................II-118
iv
2.3.20 Permasalahan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian ....................................................II-118 2.3.21 Permasalahan Urusan Ketahanan Pangan ................................................II-120 2.3.22 Permasalahan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ...................II-120 2.3.23 Permasalahan Urusan Statistik ..................................................................II-121 2.3.24 Permasalahan Urusan Komunikasi dan Informatika ...................................II-121 2.3.25 Permasalahan Urusan Perpustakaan .........................................................II-121 2.3.26 Permasalahan Urusan Pertanian ...............................................................II-121 2.3.27 Permasalahan Urusan Pariwisata ..............................................................II-122 2.3.28 Permasalahan Urusan Kelautan dan Perikanan .........................................II-122 2.3.29 Permasalahan Urusan Perdagangan .........................................................II-122 2.3.30 Permasalahan Urusan Perindustrian ..........................................................II-123 2.3.31 Permasalahan Urusan Ketransmigrasian ...................................................II-123 2.3.32 Permasalahan Urusan Ketransmigrasian ...................................................II-123
BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.......................................................................................................III-1 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ..............................................................................III-1 3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan Prakiraan 2016...........................III-1 3.1.2 Kontribusi Sektor-sektor Dalam PDRB .........................................................III-4 3.1.3 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Bandung ............................III-10 3.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah 2016 dan 2017 ............................III-14 3.2.1 Kondisi Ekonomi Global dan Regional ........................................................III-15 3.2.2 Kondisi Ekonomi Nasional...........................................................................III-21 3.2.3 Kondisi Ekonomi Jawa Barat.......................................................................III-23 3.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah .........................................................................III-26 3.3.1 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah 2013-2016 .............................III-26 3.3.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ..........................................................III-29 3.3.3 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah 2013-2016 ....................................III-29 3.3.4 Arah Kebijakan Belanja Daerah .................................................................III-30 3.3.5 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah 2013-2016 ............................III-31 3.3.6 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah .........................................................III-32 3.3.7 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016...............................III-32
BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH .............................................. IV-1 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan......................................................................... IV-1 4.2 Prioritas dan Pembangunan.................................................................................. IV-13 4.2 Penerapan Standar Pelayanan Minimal ................................................................ IV-51
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS ...................................................... V-1 5.1 Pagu Indikatif............................................................................................................. V-1 5.1.1 Belanja Tidak Langsung ............................................................................... V-2 5.1.2 Belanja Langsung ......................................................................................... V-8 5.2 Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016.............................................................. V-28
BAB VI
PENUTUP (KAIDAH PELAKSANAAN) ............................................................................ VI-1 v
DAFTAR TABEL Tabel II.1 Tabel II.2 Tabel II.3 Tabel II.4 Tabel II.5 Tabel II.6 Tabel II.7 Tabel II.8 Tabel II.9 Tabel II.10 Tabel II.11 Tabel II.12 Tabel II.13 Tabel II.14 Tabel II.15 Tabel II.16 Tabel II.17 Tabel II.18 Tabel II.19 Tabel II.20 Tabel II.21 Tabel II.22 Tabel II.23 Tabel II.24 Tabel II.25 Tabel II.26 Tabel II.27 Tabel II.28 Tabel II.29 Tabel II.30 Tabel II.31 Tabel II.32 Tabel II.33 Tabel II.34 Tabel II.35
Wilayah Administrasi Kota Bandung ....................................................................................II-1 Rata-Rata Curah Hujan Kota Bandung Tahun 2009-2013...................................................II-4 Temperatur Rata-rata Kota Bandung Tahun 2009-2013 .....................................................II-4 Kelembaban Kota Bandung Tahun 2009-2013....................................................................II-4 Rencana Penanganan Kawasan Bencana .......................................................................II-10 Jumlah dan Komposisi Penduduk Kota Bandung Tahun 2012-2014 ................................II-11 Distribusi Penduduk Per Kecamatan di Kota Bandung Tahun 2011-2013........................II-12 Jumlah Penduduk Kota Bandung Berdasarkan Usia Tahun 2013 .....................................II-13 Jumlah Penduduk Kota Bandung Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2009-2013 ....II-15 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Bandung Tahun 2009-2013 Atas Dasar Harga Konstan ...............................................................................................II-16 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Bandung Tahun 2009-2013 Atas Dasar Harga Berlaku ................................................................................................II-17 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2009-2013 .....................................................................II-18 Perkembangan Inflasi Tahunan Tingkat Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Periode 2010-2014 .....................................................................................II-21 PDRB Per Kapita Kota Bandung Tahun 2009-2013 .........................................................II-22 Jumlah Rumah Tangga dan Individu Miskin Kota Bandung Tahun 2011 .........................II-24 Angka Melek Huruf Kota Bandung Tahun 2010-2014 .......................................................II-26 Rata-rata Lama Sekolah Kota Bandung Tahun 2010-2014 ..............................................II-27 Angka Partisipasi Kasar Kota Bandung Tahun 2010-2014 ...............................................II-27 Angka Partisipasi Murni Kota Bandung Tahun 2010-2014 ...............................................II-27 Capaian Kinerja Aspek Pendidikan Kota Bandung Tahun 2009-2014 .............................II-28 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Bandung ......................................................II-28 Angka Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Bandung Tahun 2010-2014 .................................................................................II-30 Persentase Guru Berpendidikan > S1 di Kota Bandung Tahun 2010-2014 ......................II-30 Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita di Kota Bandung Tahun 2010-2014 ..................................................................................II-31 Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk di Kota Bandung Tahun 2010-2014 ................II-31 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik di Kota Bandung Tahun 2010-2014..............................................................................................................II-31 Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kota Bandung Tahun 2010-2014.......................II-32 Rasio Rumah Layak Huni di Kota Bandung Tahun 2010-2014.........................................II-32 Ketersediaan Dokumen Perencanaan di Kota Bandung Tahun 2010-2014 .....................II-33 Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Kota Bandung Tahun 2010-2014......................II-33 Rasio Ijin Trayek di Kota Bandung Tahun 2010-2014 ......................................................II-33 Persentase Penanganan Sampah di Kota Bandung Tahun 2010-2014 ...........................II-34 Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Kota Bandung Tahun 2010-2014.............II-34 Persentase Jumlah Penduduk yang Sudah Terdaftar Dalam Catatan Sipil di Kota Bandung Tahun 2010-2014 ..................................................................................II-35 Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Bandung Tahun 2010-2014 ..................................................................................II-35 vi
Tabel II.36 Tabel II.37 Tabel II.38 Tabel II.39 Tabel II.40 Tabel II.41 Tabel II.42 Tabel II.43 Tabel II.44 Tabel II.45 Tabel II.46 Tabel II.47 Tabel II.48 Tabel II.49 Tabel II.50 Tabel II.51 Tabel II.52 Tabel II.53 Tabel II.54 Tabel II.55 Tabel II.56 Tabel II.57 Tabel II.58 Tabel II.59 Tabel II.60 Tabel II.61 Tabel II.62 Tabel II.63
Tabel II.64 Tabel II.65 Tabel II.66 Tabel II.67 Tabel II.68 Tabel II.69 Tabel II.70 Tabel II.71 Tabel II.72
Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Bandung Tahun 2010-2014.........................................II-35 Sarana Sosial di Kota Bandung Tahun 2010-2014............................................................II-36 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Bandung Tahun 2010-2014 ...........................II-36 Tingkat Penangguran Terbuka di Kota Bandung Tahun 2010-2014..................................II-36 Persentase Koperasi Aktif di Kota Bandung Tahun 2010-2014.........................................II-37 Jumlah Usaha Kecil Mikro dan Menengah di Kota Bandung Tahun 2010-2014................II-37 Jumlah Investor PMDN/PMA di Kota Bandung Tahun 2010-2014.....................................II-38 Jumlah Investasi PMDN/PMA (Milyar) di Kota Bandung Tahun 2010-2014 ......................II-38 Sarana dan Penyelenggaraan Seni dan Budaya serta Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kota Bandung Tahun 2010-2014 ..................II-39 Indikator Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Kota Bandung Tahun 2010-2014 ..................................................................................II-39 Penyelesaian Penegakan Perda di Kota Bandung Tahun 2010-2014...............................II-40 Ketersediaan Pangan Utama di Kota Bandung Tahun 2010-2014 ....................................II-41 PKK Aktif di Kota Bandung Tahun 2010-2014...................................................................II-41 Posyandu Aktif di Kota Bandung Tahun 2010-2014 ..........................................................II-42 Dokumen Statistik di Kota Bandung Tahun 2010-2014 .....................................................II-42 Pengelolaan Arsip Secara Baku di Kota Bandung Tahun 2010-2014................................II-43 Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan di Kota Bandung Tahun 2010-2014 ...................II-43 Sarana/Prasarana Komunikasi dan Informatika di Kota Bandung Tahun 2010-2014........II-43 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kota Bandung Tahun 2010-2014..........II-44 Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Kota Bandung Tahun 2010-2014.......................................................................................II-44 Produktivitas Padi Per Hektar Kota Bandung Tahun 2010-2014 .......................................II-44 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kota Bandung Tahun 2010-2013 ...............II-45 Jumlah Kunjungan Wisata Kota Bandung Tahun 2010-2014 ............................................II-45 Produksi Perikanan Kota Bandung Tahun 2010-2014.......................................................II-45 Ekspor Bersih Perdagangan Kota Bandung Tahun 2010-2014 .........................................II-45 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bandung Periode 2009-2012 (Rp Milyar) ..................................................................II-46 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Atas Dasar Harga Konstan Kota Bandung Periode 2009-2012 (Rp Milyar) ..................................................................II-46 Kontribusi Kelompok Pengeluaran Makanan dan Non Makanan Terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kota Bandung Periode 2010-2013 (%).....................................................................................................II-47 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kota Bandung Tahun 2010-2014 ...............II-47 Angka Kriminalitas Kota Bandung Tahun 2010-2012 ........................................................II-48 Perincian Pendapatan Pajak Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014 (Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)....................................................................................II-49 Perincian Penerimaan Retribusi Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014 (Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)....................................................................................II-51 Nilai Investasi Kota Bandung Tahun 2005-2014................................................................II-52 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Bandung Tahun 2010-2014 ...............................................II-53 Rasio Ketergantungan Kota Bandung Tahun 2010-2014 ..................................................II-54 Rekapitulasi Potensi Seni Budaya di Kota Bandung Tahun 2013......................................II-54 Jenis Sanggar Seni dan Lingkung Seni di Kota Bandung Tahun 2013.............................II-55
vii
Tabel II.73 Evaluasi Program Pembangunan Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2015 .............................................................II-57 Tabel II.74 Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Misi Pembangunan Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2015 ...........................................................II-103 Tabel III.1 PDRB Kota Bandung Menurut Kelompok Sektor Tahun 2010-2013 (Milyar Rupiah) ..........III-3 Tabel III.2 Kontribusi Subsektor Terhadap Kelompok Sektor Ekonomi Tahun 2010-2013 ...................III-5 Tabel III.3 Nilai Tambah Bruto Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Atas Dasar Harga Berlaku Dirinci Menurut Subsektor di Kota Bandung Tahun 2010-2013 (Milyar Rupiah) .......................................................................................III-6 Tabel III.4 Nilai Tambah Bruto Sub Sektor Industri Pengolahan Tanpa Migas Atas Dasar Harga Berlaku Dirinci Menurut Kelompok Kegiatan di Kota Bandung Tahun 2010-2013 (Milyar Rupiah) ......................................................................................III-8 Tabel III.5 Nilai Tambah Bruto Sektor Jasa-jasa Atas dasar Harga Berlaku Dirinci Menurut Sub Sektor Kota Bandung Tahun 2010-2013 (Milyar Rupiah) .............................III-9 Tabel III.6 Nilai Tambah Bruto Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Atas Dasar Harga Berlaku Dirinci Menurut Sub Sektor di Kota Bandung Tahun 2010-2013 (Milayr Rupiah) ....................................................................................III-10 Tabel III.7 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Bandung Tahun 2011-2015 ....................III-11 Tabel III.8 Proyeksi Pertumbuhan PDB Berdasarkan Komponen Pengeluaran di Kawasan Asia Timur dan Pasifik...................................................................................III-17 Tabel III.9 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi di Asia ...........................................................................III-19 Tabel III.10 Proyeksi Ekonomi INdonesia ............................................................................................III-23 Tabel III.11 Realisasi Pendapatan Tahun 2013-2014, Penetapan APBD Tahun 2015, dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2016 ................................................................III-28 Tabel III.12 Realisasi Belanja Tahun 2013-2014, Penetapan APBD Tahun 2015, serta Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2016 ....................................................................III-30 Tabel III.13 Realisasi Pembiayaan Tahun 2013-2014, Penetapan APBD Tahun 2015, dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2016 ..............................................................III-32 Tabel III.14 Penetapan APBD 2015 dan Proyeksi Tahun 2016 ..........................................................III-32 Tabel IV.1 Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan ................................................. IV-3 Tabel IV.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2016 .................... IV-13 Tabel IV.3 Target Kinerja Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2016..................................................................................................................... IV-21 Tabel IV.4 Keterkaitan RKPD Kota Bandung 2016 Dengan Prioritas Pembangunan Nasional ........ IV-47 Tabel IV.5 Keterkaitan RKPD Kota Bandung Tahun 2016 Dengan Prioritas Pembangunan Jawa Barat....................................................................................................................... IV-49 Tabel IV.6 Target dan Capaian SPM Bidang Pendidikan ................................................................. IV-51 Tabel IV.7 Target dan Capaian SPM Bidang Kesehatan.................................................................. IV-55 Tabel IV.8 Target dan Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .................... IV-56 Tabel IV.9 Target dan Capaian SPM Bidang Perumahan ................................................................ IV-58 Tabel IV.10 Target dan Capaian SPM Bidang Perhubungan ............................................................. IV-58 Tabel IV.11 Target dan Capaian SPM Bidang Lingkungan Hidup ...................................................... IV-61 Tabel IV.12 Target dan Capaian SPM Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.......................................................................................................... IV-62 Tabel IV.13 Target dan Capaian SPM Bidang Keluarga Berencana .................................................. IV-63 Tabel IV.14 Target dan Capaian SPM Bidang Sosial ......................................................................... IV-64 Tabel IV.15 Target dan Capaian SPM Bidang Ketenagakerjaan........................................................ IV-64
viii
Tabel IV.16 Tabel IV.17 Tabel IV.18 Tabel IV.19 Tabel IV.20 Tabel V.1 Tabel V.2 Tabel V.3
Target dan Capaian SPM Bidang Seni dan Budaya........................................................ IV-65 Target dan Capaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri...................................... IV-66 Target dan Capaian SPM Bidang Kominfo...................................................................... IV-66 Target dan Capaian SPM Bidang Ketahanan Pangan .................................................... IV-67 Target dan Capaian SPM Bidang Penanaman Modal..................................................... IV-68 Pagu Indikatif Belanja Tidak Langsung SKPD Tahun 2016................................................ V-2 Pagu Indikatif Belanja Langsung SKPD Tahun 2016 ......................................................... V-8 Pagu Indikatif Pendapatan SKPD Tahun 2016................................................................. V-29
ix
DAFTAR GAMBAR Gambar I.1 Gambar I.1 Gambar IV.1
Keterkaitan Dokumen Rencana .........................................................................................I-3 Hubungan RKPD Kota Bandung 2016 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .............I-5 Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah ...................................................................... IV-2
x
DAFTAR GRAFIK Grafik II.1 Grafik II.2 Grafik II.3 Grafik II.4 Grafik II.5 Grafik II.6 Grafik II.7 Grafik II.8 Grafik II.9 Grafik II.10 GrafikII.11 Grafik II.12 Grafik II.13 Grafik II.14 Grafik II.15 Grafik II.16 Grafik III.1 Grafik III.2 Grafik III.3 Grafik III.4 Grafik III.5
Penggunaan Tanah Berdasarkan Jenis Penggunaan di Kota Bandung Tahun 2012*) .......................................................................................................................II-5 Perkembangan Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kota Bandung Tahun 2012-2014 ..............................................................................................................II-11 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kota Bandung Tahun 2013 ..........II-13 Komposisi Penduduk Kota Bandung Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012-2014 .............II-14 Perkembangan Tenaga Kerja dan Pengangguran Kota Bandung Periode 2012-2013 ....II-15 Perkembangan Kontribusi di Tiga Sektor Terbesar Kota Bandung Tahun 2009-2013 Atas Dasar Harga Konstan ..................................................................II-17 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung Tahun 2008-2013 dan Perbandingannya dengan Jawa Barat dan Nasional (%) ..........................................II-19 Inflasi Tahunan Kota Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Periode 2010-2014 .....................................................................................II-20 Inflasi Tahun 2014 Kota di Jawa Barat .............................................................................II-21 Perkembangan Pendapatan Per Kapita Kota Bandung Tahun 2009-2013 ......................II-22 Perbandingan Pendapatan Per Kapita (PDRB Per Kapita Harga Konstan) Kota Bandung dan Tingkat Nasional Tahun 2008-2013 ..................................................II-23 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2002-2012 .....................................................................................II-25 Perbandingan Antar Wilayah Kecamatan Rumah Tangga Miskin ....................................II-26 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung Periode 2008-2013....................................................................................II-26 Kontribusi Tiap Komponen Pendapatan Pajak Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014 (%) ...............................................................................................II-50 Jumlah Lingkung Seni dan Forum Komunitas Seni Budaya Kota Bandung Tahun 2006-2013..............................................................................................................II-55 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia Hingga Tahun 2017 ..........................................III-16 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Asia Timur dan Pasifik Hingga Tahun 2017 ........................................................................................................III-17 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi di Tiap Kawasan Regional Hingga Tahun 2017 ..........III-18 Trend Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2010-2014............................................III-21 Tingkat Pertumbuhan Per Pulau Tahun 2014 .................................................................III-22
xi
DAFTAR RENJA SKPD Dinas Pendidikan.................................................................................................................................... V-30 Dinas Kesehatan .................................................................................................................................... V-37 RSUD Selaku SKPD............................................................................................................................... V-50 RSUD Selaku BLUD ............................................................................................................................... V-52 RSKIA Selaku SKPD .............................................................................................................................. V-53 RSKIA Selaku BLUD............................................................................................................................... V-55 RSKGM Selaku SKPD............................................................................................................................ V-56 RSKGM Selaku BLUD ............................................................................................................................ V-58 Dinas Bina Marga dan Pengairan ........................................................................................................... V-59 Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran ............................................................................ V-69 Dinas Pemakaman dan Pertamanan ...................................................................................................... V-72 Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya ........................................................................................................ V-76 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah .......................................................................................... V-82 Dinas Perhubungan ................................................................................................................................ V-89 Badan Pengelola Lingkungan Hidup....................................................................................................... V-94 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.......................................................................................... V-100 Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB.......................................................................................... V-103 Dinas Sosial.......................................................................................................................................... V-108 Dinas Tenaga Kerja .............................................................................................................................. V-114 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan ............................................ V-121 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu .................................................................................................... V-127 Dinas Pemuda dan Olahraga................................................................................................................ V-130 Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat .................................................................. V-137 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja...................................................................................................... V-142 SETDA Bagian Pemerintahan Umum................................................................................................... V-146 SETDA Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah........................................................ V-149 SETDA Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam ...................................................................... V-152 SETDA Bagian Tata Usaha .................................................................................................................. V-155 SETDA Bagian Umum dan Perlengkapan ............................................................................................ V-158 SETDA Bagian Hukum dan HAM ......................................................................................................... V-161 SETDA Bagian Perekonomian.............................................................................................................. V-164 SETDA Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan............................................................... V-168 SETDA Asisten Pemerintahan.............................................................................................................. V-174 SETDA Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan ......................................................... V-177 SETDA Asisten Administrasi Umum ..................................................................................................... V-180 SETDA Non Bagian .............................................................................................................................. V-182 SETDA Bagian Kerjasama Daerah....................................................................................................... V-186 Sekretariat DPRD ................................................................................................................................. V-189 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah................................................................................... V-193 Inspektorat ............................................................................................................................................ V-214 Dinas Pelayanan Pajak......................................................................................................................... V-218 Badan Kepegawaian Daerah ................................................................................................................ V-227 Kecamatan Sukasari............................................................................................................................. V-233
xii
Kecamatan Cidadap ............................................................................................................................. V-237 Kecamatan Sukajadi............................................................................................................................. V-242 Kecamatan Cicendo.............................................................................................................................. V-246 Kecamatan Andir .................................................................................................................................. V-250 Kecamatan Coblong ............................................................................................................................. V-254 Kecamatan Bandung Wetan ................................................................................................................. V-257 Kecamatan Sumur Bandung................................................................................................................. V-264 Kecamatan Cibeunying Kidul................................................................................................................ V-270 Kecamatan Cibeunying Kaler ............................................................................................................... V-274 Kecamatan Astana Anyar ..................................................................................................................... V-278 Kecamatan Bojongloa Kaler ................................................................................................................. V-283 Kecamatan Bojongloa Kidul.................................................................................................................. V-291 Kecamatan Babakan Ciparay ............................................................................................................... V-294 Kecamatan Bandung Kulon .................................................................................................................. V-298 Kecamatan Regol ................................................................................................................................. V-303 Kecamatan Lengkong........................................................................................................................... V-308 Kecamatan Batununggal....................................................................................................................... V-312 Kecamatan Ujung Berung..................................................................................................................... V-315 Kecamatan Kiaracondong..................................................................................................................... V-319 Kecamatan Cibiru ................................................................................................................................. V-329 Kecamatan Antapani............................................................................................................................. V-333 Kecamatan Rancasari........................................................................................................................... V-338 Kecamatan Buah Batu.......................................................................................................................... V-342 Kecamatan Bandung Kidul ................................................................................................................... V-346 Kecamatan Gedebage.......................................................................................................................... V-349 Kecamatan Panyileukan ....................................................................................................................... V-353 Kecamatan Cinambo ............................................................................................................................ V-357 Kecamatan Mandalajati ........................................................................................................................ V-361 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah ............................................................................................... V-366 Dinas Komunikasi dan Informatika ....................................................................................................... V-370 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.............................................................................................. V-373 Dinas Kebudayaan dan PAriwisata....................................................................................................... V-383
xiii
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1.
LATAR BELAKANG
R
encana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. RKPD adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja, pendanaannya, dan prakiraan maju. Selain hal tersebut, RKPD juga memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan daerah selama satu tahun, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 129 ayat (3) disebutkan bahwa, RKPD sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selanjutnya pada pasal 130 ayat (2) disebutkan bahwa, SKPD Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2), dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Rencana Kerja SKPD Kabupaten/Kota. Dengan demikian diharapkan arah kebijakan pembangunan daerah selama satu tahun ini, dapat menciptakan kepastian kebijakan pembangunan sebagai komitmen Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten. RKPD menjadi koridor sekaligus rambu-rambu yang harus dilaksanakan untuk menjaga kesinambungan pembangunan di daerah secara terencana dan dapat dipertanggungjawabkan, baik di hadapan hukum maupun di hadapan publik. Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mengacu pada RKP Nasional, RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2016, dan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018. RKPD Kota Bandung Tahun 2016 merupakan dokumen penjabaran tahun ketiga dari penjabaran RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018. Salah satu prioritas pembangunan dalam RKPD Kota Bandung Tahun 2016 adalah penuntasan Janji Walikota dan Wakil Walikota pada permasalahan sampah, banjir, penerangan jalan, serta peningkatan kualitas jalan.Pada tataran praktis, prioritas tersebut dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan pembangunan yang diagendakan pada tahun 2016. Secara garis besar, RKPD disusun dengan tahapan yang terdiri dari persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD, dan penetapan RKPD.Proses penyusunan RKPD terdiri dari gabungan proses perencanaan teknokratis, partisipatif, politis, dan bottom-up/top-down. Proses perencanaan teknokratis mengacu pada proses evaluasi kinerja pembangunan dan program serta kegiatan pada tahun sebelumnya. Proses partisipatif dengan mendengarkan aspirasi pemangku kepentingan pembangunan di Kota Bandung melalui musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan, dan musrenbang kota. Proses politis dengan memperhatikan aspirasi dari wakil rakyat dan proses bottomup/top-down merupakan keselarasan dan atau perpaduan antara usulan dari masyarakat dengan usulan pimpinan. Oleh karena itu, RKPD menjadi dokumen perencanaan yang efektif dan responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
I-1
1.2.
DASAR HUKUM PENYUSUNAN
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 disusun dengan mengacu pada peraturan perundangan sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21.
22. 23. 24.
25.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025; Undang-Undang Nomor 26Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010-2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Kewenangan Daerah; Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung 2005-2025; Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah; Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031; RKPD Kota Bandung Tahun 2016
I-2
26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018.
1.3.
HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN
RKPD Kota Bandung tahun 2016 merupakan penjabaran taktis rencana pembangunan jangka panjang (RPJPD Tahun 2005-2025) dan jangka menengah Kota Bandung (RPJMD Tahun 2013-2018), sehingga keberadaannya tidak dapat terpisahkan. Penyusunan RKPD Kota Bandung Tahun 2016 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016, RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2016, serta RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018. Agar RKPD Kota Bandung Tahun 2016 selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat, perlu dilakukan telaahan terhadap pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 dan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2016. Telaahan itu dilakukan dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Adapun hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan, baik di tingkat nasional ataupun daerah yang lainnya dapat dilihat dari Gambar dibawah ini. Gambar I.1 Keterkaitan Dokumen Rencana
Dalam konteks spasial, RKPD Kota Bandung Tahun 2016 juga memperhatikan RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031. Secara lebih terperinci hubungan antara RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut : a. Hubungan RKPD Kota Bandung dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 RKPD Kota Bandung Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang wajib mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016. Strategi dan kebijakan RKPD Kota Bandung Tahun 2016
I-3
pembangunan daerah harus sesuai dan bersinergi dengan Rencana Kerja Pemerintah. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan diantaranya adalah agenda prioritas nasional dan fokus pembangunan nasional.Sembilan agenda prioritas nasional (Nawacita) yang harus diperhatikan dalam penyusunan RKPD Kota Bandung Tahun 2016 yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat,dan terpercaya. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Melakukan revolusi karakter bangsa. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Selain 9 agenda prioritas, fokus pembangunan nasional diarahkan pada sektor : a. b. c.
Pembangunan Sektor Unggulan (Kedaulatan Pangan, Energi Ketenagalistrikan, Kemaritiman, Pariwisata) Pembangunan Kebutuhan Dasar (Pendidikan, Kesehatan, Perumahan) Pengurangan Kesenjangan (Antarwilayah dan Antar Kelompok Pendapatan)
b. Hubungan RKPD Kota Bandung dengan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Penyusunan RKPD Kota Bandung Tahun 2016 wajib mengacu pada dokumen RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2016. Proses penyusunan RKPD Kota Bandung Tahun 2016 perlu memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat, yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan Mengembangkan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku Meningkatkan Ekonomi Pertanian Meningkatkan Ekonomi Non Pertanian Meningkatkan pengelolaan Sumberdaya Alam, lingkungan hidup dan kebencanaan Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan dan Olahraga Meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan Menanggulangi kemiskinan, Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial dan Keamanan Modernisasi Pemerintahan dan Pembangunan Perdesaan
c. Hubungan RKPD Kota Bandung dengan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan pembangunan daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD. RKPD Kota Bandung Tahun 2016 merupakan rencana pembangunan tahun ketiga dari pelaksanaan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018. Oleh sebab itu, penyusunan RKPD Kota Bandung Tahun 2016 memuat prioritas dan sasaran pembangunan,
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
I-4
rincian program dan kegiatan, serta target pembangunan tahun ketiga RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018. Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah harus selaras dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah juga harus selaras dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD. Gambar I.2 Hubungan RKPD Kota Bandung 2016 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Nasional
Regional Jawa Barat
Kota Bandung
RKP Tahun 2016
RKPD ProvinsiJawa BaratTahun 2016
RPJMD Kota Bandung 2013-2018
RTRW Kota Bandung 2011-2031
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
Renja SKPD
d. Hubungan RKPD Kota Bandung dengan RTRW Kota Bandung 2011-2031 Penyusunan RKPD Kota Bandung Tahun 2016 berpedoman pada RTRW Kota Bandung, yaitu dengan menyelaraskan pencapaian strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kota. Penyusunan RKPD Kota Bandung Tahun 2016 memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota. Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah yang asumsi-asumsinya, meliputi: 1) Struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional; 2) Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan 3) Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
I-5
e. Hubungan RKPD Kota Bandung dengan Renja SKPD Berdasarkan Pasal 130 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, RKPD kota yang telah ditetapkan dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD kota. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran serta target kebijakan program dan kegiatan pembangunan dalam RKPD Kota Bandung Tahun 2016. Perumusan Renja SKPD merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan RKPD. Penyempurnaan rancangan Renja SKPD bertujuan untuk mempertajam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang ditetapkan dalam RKPD.
1.4.
SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD KOTA BANDUNG TAHUN 2016
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, telah menentukan sistematika Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung tahun 2016 sebagai berikut: BAB1
PENDAHULUAN Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan RKPD, hubungan antar dokumen perencanaan,sistematika dokumen RKPD, serta maksud dan tujuan.
BAB2
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Bab ini menjelaskan tentang : (1) Gambaran umum daerah yang meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah;(2) Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD; serta (3) Permasalahan pembangunan daerah.
BAB3
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Bab ini menguraikan tentang: (1) Arah kebijakan ekonomi daerah, yang meliputi: kondisi ekonomi daerah tahun lalu dan tahun berjalan, kondisi ekonomi daerah tahun 2015 dan prakiraan tahun 2016,kontribusi sektor-sektor dalam PDRB, serta perkembangan indikator makro ekonomi; (2) Tantangan dan prospek perkonomian daerah tahun 2015 dan 2016 yang menerangkan tentang kondisi ekonomi global dan regional, kondisi ekonomi nasional, serta kondisi ekonomi jawa barat; (3) Arah kebijakan keuangan daerah, yang menerangkan proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan, serta arah kebijakan keuangan daerah yang menguraikan arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
BAB4
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Bab ini memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas dan sasaran pembangunan daerah.
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
I-6
BAB5
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Bab ini menguraikan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Kota Bandung tahun 2016 yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.
BAB6
PENUTUP (KAIDAH PELAKSANAAN) Bab ini memuat penutup dan kaidah pelaksanaan dari RKPD Kota Bandung Tahun 2016.
1.5.
MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung tahun 2016 adalah: 1. Tersusunnya dokumen rencana kerja pemerintah Kota Bandung selama kurun waktu satu tahun yang memadukan penjabaran RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018, Renstra SKPD, dan Rencana Kerja SKPD. 2. Terdokumentasikannya rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang melibatkan partisipasi masyarakat. Tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2016 adalah: 1. Sebagai pedoman/acuan pelaksanaan program dan kegiatan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. 2. Sebagai pedoman/acuan penyusunan KUA-PPAS dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bandung Tahun 2016.
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
I-7
BAB 2 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1
GAMBARAN UMUM KOTA BANDUNG
Berikut ini diuraikan kondisi daerah Kota Bandung yang mencakup (i) aspek geografi dan demografi, (ii) aspek kesejahteraan, (iii) aspek pelayanan umum, dan (iv) aspek daya saing daerah. 2.1.1
Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1.1
Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kota Bandung
2.1.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi Secara administratif, Kota Bandung memiliki luas wilayah 167,31 km2. Batas wilayah administrasi Kota Bandung dikelilingi oleh 3 kabupaten/kota, yaitu : 1. 2. 3. 4.
sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat; sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi; sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung; dan sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung.
Wilayah administrasi Kota Bandung terbagi menjadi 30 kecamatan dan 151 kelurahan, dengan dibantu oleh masyarakat dalam bentuk organisasi masyarakat dalam bentuk organisasi rukun warga sebanyak 1.558 Rukun Warga (RW) dan 9.691 Rukun Tetangga (RT), dengan rincian sebagai berikut : Tabel II.1 Wilayah Administrasi Kota Bandung No.
Kecamatan
Jumlah Kelurahan
1.
Bandung Kulon
8
Gempolsari, Cigondewah Kaler, Cigondewah Kidul, Cigondewah Rahayu, Caringin, Warungmuncang, Cibuntu, Cijerah
2.
Babakan Ciparay
6
Margasuka, Cirangrang, Margahayu Utara, Babakan Ciparay, Babakan, Sukahaji
3.
Bojongloa Kaler
5
Kopo, Suka Asih, Babakan Asih, Babakan Tarogong, Jamika
4.
Bojongloa Kidul
6
Cibaduyut Kidul , Cibaduyut Wetan, Mekarwangi, Cibaduyut, Kebonlega, Situsaeur
5.
Astanaanyar
6
Karasak, Pelindung Hewan, Nyengseret, Panjunan, Cibadak, Karang Anyar
6.
Regol
7
Ciseureuh, Pasirluyu, Ancol, Cigereleng, Ciateul, Pungkur Balonggede
7.
Lengkong
7
Cijagra, Turangga, Lingkar Selatan, Malabar, Burangrang, Cikawao, Paledang
8.
Bandung Kidul
4
Wates, Mengger, Batununggal, Kujangsari
9.
Buah Batu
4
Cijawura, Margasari, Sekejati, Jati Sari
10.
Rancasari
4
Darwati, Cipamokolan, Manjahlega, Mekar Jaya
Nama Kelurahan
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
II - 1
No.
Kecamatan
Jumlah Kelurahan
Nama Kelurahan
11.
Gedebage
4
Rancabolang, Rancanumpang, Cisaranten Kidul, Cimincrang
12.
Cibiru
4
Pasirbiru, Cipadung, Palasari, Cisurupan
13.
Panyileukan
4
Mekar Mulya, Cipadung Kidul, Cipadung Wetan, Cipadung Kulon
14.
Ujung Berung
5
Pasanggrahan, Pasirjati, Pasirwangi, Cigending, Pasirendah
15.
Cinambo
4
Cisaranten Wetan, Babakan Penghulu, Pakemitan, Sukamulya
16.
Arcamanik
4
Cisaranteun Kulon, Cisaranteun Binaharapan, Sukamiskin, Cisaranten Endah
17.
Antapani
4
Antapani Kidul, Antapani Tengah, Antapani Wetan, Antapani Kulon
18.
Mandalajati
4
Jatihandap, Karang Pamulang, Sindang Jaya, Pasir Impun
19.
Kiaracondong
6
Kebonkangkung, Sukapura, Babakansurabaya, Cicaheum
20.
Batununggal
8
Gumuruh, Binong, Kebongedang, Maleer, Cibangkong, Samoja, Kacapiring, Kebonwaru
21.
Sumur Bandung
4
Braga, Kebonpisang, Merdeka, Babakanciamis
22.
Andir
6
Campaka, Maleber, Garuda, Dunguscariang, Ciroyom, Kebon jeruk
23.
Cicendo
6
Arjuna, Pasirkaliki, Pamoyanan, Pajajaran, Husensastranegara, Sukaraja
24.
Bandung Wetan
3
Tamansari, Citarum, Cihapit
25.
Cibeunying Kidul
6
Sukamaju, Cicadas, Cikutra, Padasuka, Pasirlayung, Sukapada
26.
Cibeunying Kaler
4
Cihaurgeulis, Sukaluyu, Neglasari, Cigadung
27.
Coblong
6
Cipaganti, Lebak Siliwangi, Lebak Gede, Sadang Serang, Sekeloa, Dago
28.
Sukajadi
5
Sukawarna, Sukagalih, Sukabungah, Cipedes, Pasteur
29.
Sukasari
4
Sarijadi, Sukarasa, Gegerkalong, Isola
30.
Cidadap
3
Hegarmanah, Ciumbuleuit, Ledeng
Jumlah
151
Kebonjayanti,
Babakansari,
Sumber: Bandung Dalam Angka, BPS Kota Bandung, 2013
2.1.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis Secara astronomis, Kota Bandungberada pada 107º36’ Bujur Timur dan 6º55’ Lintang Selatan. Secara geografis, Kota Bandung terletak di bagian tengah “Cekungan Bandung” dengan dimensi luas 233.000 Ha. Cekungan ini terletak di lima daerah administrasi kabupaten/kota, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan 5 (lima) Kecamatan yang termasuk Kabupaten Sumedang. 2.1.1.1.3 Kondisi Topografi Kota Bandung terletak pada ketinggian 791 meter di atas permukaan laut (dpl), dengantitik tertinggi di daerah Utara dengan ketinggian 1.050 meter dan titik terendah di sebelah Selatan dengan ketinggian 675 meter di atas permukaan laut. Di wilayah Kota Bandung bagian selatan sampai lajur lintasan kereta api, permukaan tanah relatif datar, sedangkan di wilayah kota bagian utara berbukit-bukit. Secara Topografi & morfologi regional, Kota Bandung terletak pada Cekungan Bandung. Cekungan Bandung merupakan suatu cekungan (basin) yang dikelilingi oleh gunung api dengan ketinggian 650 m RKPD Kota Bandung Tahun 2016
II - 2
sampai lebih dari 2000 meter. Sungai Citarum yang berhulu di gunung Wayang, Kabupaten Bandung (1700 m dpl) melewati dasar cekungan dan mengalir ke Waduk Saguling dan bermuara di pantai Utara Jawa.Sebagian besar wilayah cekungan Bandung merupakan daerah datar (kemiringan 0 – 8 %), 21 % merupakan daerah landai (kemiringan 8 % – 15%), 20 % bergelombang (kemiringan lereng 15 % - 25 %), 12 % merupakan daerah curam (kemiringan lereng 25 % - 40 %), dan 5 % merupakan daerah sangat curam (kemiringan lereng > 40 %). 2.1.1.1.4 Kondisi Geologi Keadaan geologis di Kota Bandung dan sekitarnya terbentuk pada jaman kwarter dan mempunyai lapisan tanah alluvial hasil letusan Gunung Tangkuban Perahu. Jenis material di bagian utara umumnya merupakan jenis andosol,sedangkan di bagian selatan serta timur terdiri atas sebaran jenis alluvial kelabu dengan bahan endapan liat. Di bagian tengah dan barat tersebar jenis tanah andosol. Secara geologis Kota Bandung berada di Cekungan Bandung yang dikelilingi oleh Gunung Berapi yang masih aktif dan berada di antara 3(tiga) daerah sumber gempa bumi yang saling melingkup, yaitu (i) sumber gempa bumi Sukabumi-Padalarang-Bandung, (ii) sumber gempa bumi Bogor-Puncak-Cianjur, serta (iii) sumber gempa bumi Garut-Tasikmalaya-Ciamis. Daerah-daerah ini aktif di sepanjang sesar-sesar yang ada, sehingga menimbulkan gempa tektonik yang sewaktu-waktu dapat terjadi. 2.1.1.1.5 Kondisi Hidrologi Wilayah Kota Bandung dilewati oleh 15 sungai sepanjang 265,05 km, yaitu Sungai Cikapundung, Sungai Cipamokolan, Sungai Cidurian, Sungai Cicadas, Sungai Cinambo, Sungai Ciwastra, Sungai Citepus, Sungai Cibedung, Sungai Curug Dog-dog, Sungai Cibaduyut, Sungai Cikahiyangan, Sungai Cibuntu, Sungai Cigondewah, Sungai Cibeureum, dan Sungai Cinanjur. Sungai-sungai tersebut selain dipergunakan sebagai saluran induk dalam pengaliran air hujan, juga oleh sebagian kecil penduduk masih dipergunakan untuk keperluan MCK. Kota Bandung juga termasuk dalam wilayah Daerah Pengaliran Sungai (DPS) Citarum bagian hulu. Secara Nasional, DPS ini sangat penting karena merupakan pemasok utama waduk Saguling dan Cirata yang digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik, pertanian, dan lainnya. Saat ini kondisi sebagian besar sungai di Kota Bandung telah mengalami pencemaran. Regulasi yang tidak tegas terhadap pengelolahan limbah pabrik menjadi salah satu penyebab tercemarnya sungai yang ada. Selain itu, penurunan kualitas sungai disebabkan oleh pembuangan air kotor oleh warga. Sungai Cikapundung merupakan salah satu sungai penting yang membelah Kota Bandung dan saat ini telah banyak kehilangan fungsi ekologisnya. 2.1.1.1.6 Kondisi Klimatologi Iklim asal Kota Bandung dipengaruhi oleh pegunungan di sekitarnya, sehingga cuaca yang terbentuk sejuk dan lembab.. Namun beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan suhu, serta musim hujan yang lebih lama dari biasanya. Dalam beberapa tahun terakhir ini, musim hujan dirasakan lebih lama terjadi di Kota Bandung. Curah Hujan Pada tahun 2013, tingkat curah hujan Kota Bandung bervariasi dari 74 mm sampai dengan 418mm. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember dengan nilai 418 mm, dan curah hujan terendah pada bulan Agustus dengan nilai 74. Kondisi curah hujan rata-rata Kota Bandung dari tahun 2009-2013 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
II - 3
Tabel II.2 Rata-Rata Curah Hujan Kota Bandung Tahun 2009-2013 Tahun 2013
Curah Hujan (mm) 223,45
Hari Hujan (hari) 20
LPM (%) 59
2012
209,23
18
61,5
2011
149,06
17,92
61
2010
322,4
23,8
50
2009
174,8
16,83
61,7
Sumber : BPS Kota Bandung, 2013
Suhu Secara alamiah, Kota Bandung tergolong daerah yang cukup sejuk. Selama tahun 2013 tercatat suhu tertinggi di Kota Bandung mencapai 30,1oC yang terjadi pada bulan September. Suhu terendah di Kota Bandung pada tahun 2013 adalah 18,5oC yaitu pada bulan Agustus. Kondisi temperatur rata-rata Kota Bandung dari tahun 2009-2013 dapat dilihat pada tabel dibawah ini Tabel II.3 Temperatur Rata-rata Kota Bandung Tahun 2009-2013
2013
Rata-rata 23,5
Temperatur (0C) Maksimum 29,0
Minimum 19,9
2012
23,4
29,3
19,5
2011
23,4
29,2
19,7
2010
23,3
28,4
20,0
2009
23,4
28,9
19,5
Tahun
Sumber : BPS Kota Bandung, 2013
Semakin sedikitnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), serta meningkatnya pencemaran udara karena aktivitas penduduk berkontribusi dalam meningkatkan iklim mikro di Kota Bandung. Aktivitas pencemar yang tergolong besar adalah dari pertumbuhan jumlah kendaraan. Selain pertumbuhan jumlah kendaraan, keberadaan jalan Tol Cipularang turut meningkatkan jumlah kendaraan menuju Kota Bandung yang berimplikasi terhadap kualitas udara dan peningkatan suhu rata-rata di Kota Bandung. Kelembaban Selama tahun 2013, nilai kelembaban tertinggi yang terjadi pada bulan April dan Mei dengan nilai 82%. Kelembapan terendah terjadi pada bulan September dengan nilai 70%.Kondisi kelembaban rata-rata Kota Bandung dari tahun 2009-2013 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel II.4 Kelembaban Kota Bandung Tahun 2009-2013 No 1
Tahun 2013
Rata-rata (%) 77
2
2012
76
3
2011
76
4
2010
84
5
2009
79
Sumber : BPS Kota Bandung, 2013
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
II - 4
2.1.1.1.7 Penggunaan Lahan a. Kawasan Budidaya Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya di Kota Bandung terdiri dari:
Kawasan permukiman Kawasan pertanian Kawasan perdagangan dan jasa Kawasan industri Kawasan perkantoran
b. Kawasan Lindung Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan lindung di Kota Bandung terdiri dari: Kawasan yang memberikan perlindungan Kawasan pelestarian alam dan cagar kawasan bawahannya budaya Kawasan perlindungan setempat Kawasan Eks Industri Kawasan RTH Kawasan rawan bencana Kawasan lindung lainnya. Penggunaan lahan di Kota Bandung didominasi oleh lahan permukiman, yaitu sebesar 43,4% (7.316,8 Ha). Persentase tersebut terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan pembangunan Kota Bandung, terutama pertumbuhan perumahan di bagian timur dan utara Kota Bandung. Persentase luas lahan pertanian basah di tahun 2012 tercatat hanya sekitar 11,7% saja. Sedangkan penggunaan lahan untuk perdagangan dan jasa mencapai 4,7% dan penggunaan lahan untuk industri sebesar 3,6% dari total lahan yang ada. Grafik II.1 Penggunaan Tanah Berdasarkan Jenis Penggunaan di Kota Bandung Tahun 2012*) Luas Lahan (Ha)
% Penggunaan Lahan
10,000 9,000
43.4%
40%
8,000
35%
7,000
30%
6,000
25%
5,000
17.0%
4,000
11.7%
3,000
10.0%
15%
9.4% 4.7%
2,000
20%
10%
3.6%
5%
1,000 0
0% Pemukiman
Pertanian lahan basah
Jalan
Kebun campuran
Perdagangan dan jasa
Industri
Lainnya
Sumber : Badan Pertanahan Kota Bandung (Data Basis Pembangunan Kota Bandung 2014) *)Data 2013 tidak tersedia
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
II - 5
2.1.1.2
Potensi Pengembangan Wilayah
Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri dan pergudangan, wisata buatan, ruang terbuka nonhijau, ruang sektor informal, ruang evakuasi bencana, dan kawasan peruntukan lainnya. 2.1.1.2.1 PengembanganKawasan Perumahan Pengembangan perumahan diklasifikasikan menjadi perumahan kepadatan tinggi, kepadatan sedang dan kepadatan rendah. Perumahan dengan kepadatan tinggi berbentuk rumah susun, flat atau apartemen, direncanakan di Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cicendo, Andir, Bandung Kulon, BojongLoa Kidul, Regol, Babakan Ciparay, BojongLoa Kaler, AstanaAnyar, Lengkong, Sumur Bandung, BuahBatu, Batununggal, Kiara Condong, Antapani, dan Cibeunying Kidul. Perumahan kepadatan sedang rata-rata kavling bangunan direncanakan 150 m2, yaitu di Kecamatan Bandung Wetan, Bandung Kidul, Cibeunying Kaler, MandalaJati, Arcamanik, Rancasari, dan Cibiru. Perumahan kepadatan rendah rata-rata kavling bangunan direncanakan 200 m2, yaitu di Kecamatan Cidadap, UjungBerung, Gedebage, Cinambo, dan Panyileukan. Kepadatan perumahan yang direncanakan ini untuk rata-rata perwilayah dan kecamatan dengan pengembangan secara horizontal yang disesuaikan dengan ketersediaan ruang untuk pengembangan perumahan. Selain itu, kebijakan pembangunan perumahan secara vertikal diterapkan untuk perencanaan perumahan dikawasan sekitar inti pusat kota, yang saat ini merupakan kawasan sangat padat yang sebagian besar merupakan slumarea (daerah kumuh) dengan KDB (Koefisien Dasar Bangunan) yang mendekati 80%90%, sementara nilai lahannya sangat strategis dan bernilai ekonomi tinggi. Pada daerah kumuh ini akan dilakukan urbanrenewal dan revitalisasi sehingga tercapai kualitas lingkungan yang baik, baik dengan cara pendekatan land consolidation (konsolidasi lahan) maupun land sharing (sharing lahan). Urban renewal dan redevelopment direncanakan pada beberapa daerah kumuh antara lain di Kelurahan Tamansari, Andir, Braga, Cigondewah, Cicadas dan Kiara Condong diatas tanah milik pemerintah daerah. 2.1.1.2.2 Pengembangan KawasanPerdagangan dan Jasa Berdasarkan RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031, kawasan jasa meliputi kegiatan berikut ini: a. b. c. d. e.
Jasa keuangan,meliputi bank,asuransi,keuangannon bankdan pasar modal; jasa pelayanan,meliputi komunikasi,konsultan dan kontraktor; jasa profesi,meliputi pengacara,dokter dan psikolog; jasa perdagangan,meliputi ekspor-impor dan perdagangan berjangka;dan jasa pariwisata,meliputi agen dan biro perjalanan dan penginapan
Kawasan jasa direncanakan untuk dikembangkan sebagai berikut: a. pengembangan kegiatan jasa profesional, jasa perdagangan, jasa pariwisata, dan jasa keuangan kewilayah BandungTimur; b . pengembangan kegiatan jasa profesional, jasa perdagangan, jasa pariwisata, dan jasa keuangan di SPK wilayah Bandung Timur, SPK Sadang Serang, dan sisi jalan arteri primer dan arteri sekunder sesuai dengan peruntukannya; dan c. pembatasan konsentrasi perkantoran di wilayah Bandung Barat. Untuk kawasan perdagangan di Kota Bandung terdiri atas pasar tradisional dan pusat perbelanjaan berupa grosir, eceran aglomerasi, dan eceran tunggal/toko. Pengembangan kawasan pasar tradisional akan dilakukan di pusat kegiatan yang akan dijadikan sebagai pusat sekunder. Bentuk pasar ini bisa berupa pasar modern (shoppingmall), ataupun pasar tradisional namun dengan penataan dan pengaturan RKPD Kota Bandung Tahun 2016
II - 6
yang ketat agar terjaga lingkungannya (sebaiknya berupa pasar tertutup/dalam gedung). Rencana pengembangan fasilitas pasar tradisional adalah sebagai berikut: a. peningkatan Pasar Induk Gedebage yang terpadu dengan pengembangan PPK Gedebage. Sejalan dengan rencana pengembangan pusat lelang ternak, maka di Gedebage juga akan dibangun pasar pusat pelelangan ternak. Untuk itu diperlukan perencanaan yang lebih lengkap, mengingat bahwa untuk pasar hewan tentu ada prasarana dan sarana khusus yang harus disiapkan seperti tempat pemeriksaan kesehatan ternak, kandang, pool kendaraan pengangkut,dan lain-lain; b. pembangunan kembali (redevelopment) kawasan Pasar Andir, Pasar Kiaracondong, Pasar Ciroyom, Pasar Ujungberung, dan pasar-pasar khusus lainnya c. pengaturan dan penataan pasar yang masih sesuai dengan peruntukannya dan relokasi pasar lingkungan kelurahan/kecamatan dan sekitarnya yang sudah tidak sesuai lagi peruntukannya di 30 kecamatan d. pengaturan kegiatan perdagangan grosir diJalan Soekarno-Hatta, termasuk Pasar Induk Caringin dan Gedebage. Arahan pengembangan kawasan pusat perbelanjaan adalah sebagai berikut: a. pengendalian pusat belanja di Wilayah Bandung Barat; b. pengembangan pusat belanja ke Wilayah Bandung Timur c. pengendalian perkembangan pusat belanja dan pertokoan yang cenderung linier sepanjang jalan arteri dan kolektor. 2.1.1.2.3 Pengembangan KawasanPerkantoran Konteks pengembangan kawasan perkantoran yang dimaksud adalah pengembangan kawasan perkantoran pemerintahan. Pengembangan kawasan perkantoran Kota Bandung dilaksanakan dengan mempertahankan perkantoran pemerintah berskala nasional, provinsi dan kota pada lokasi yang sudah berkembang dan mengembangkan perkantoran pemerintahan baru di PPK Gedebage. 2.1.1.2.4 Pengembangan Kawasan Industri dan Pergudangan Rencana pengembangan kawasan industri dan pergudangan adalah sebagai berikut: Relokasi industri yang tidak ramah lingkungan dan menimbulkan dampak terhadap lalu lintas dan jaringan jalan ke wilayah luar kota secara bertahap; Mempertahankan industri kecil dan menengah ramah lingkungan yang ada di lingkungan perumahan; Pengalihfungsian industri yang tidak ramah lingkungan menjadi kegiatan jasa dan perumahan; Pembatasan kawasan pergudangan di Wilayah Bandung Barat, dan diarahkan untuk dikembangkan ke Wilayah Bandung Timur. Sedangkan pengembangan kawasan industri rumah tangga adalah sebagai berikut: menetapkan dan mengembangkan kawasan industri rumah tangga yang terdiri atas –sentra kaos Surapati, sentra Tekstil Cigondewah, sentra Boneka Sukamulya, sentra Rajutan Binongjati, sentra Sepatu dan Olahan Kulit Cibaduyut; serta-sentra industri potensial lainnya yang dapat dikembangkan pengembangan fasilitas kota yang menunjang kegiatan industri rumah tangga;dan revitalisasi bangunan tua/bersejarah menjadi bagian dari industri rumah tangga. 2.1.1.2.5 Pengembangan Kawasan Wisata Buatan Rencana pengembangan kawasan wisata buatan adalah sebagai berikut:
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
II - 7
Mempertahankan kawasan dan bangunan bersejarah; Pengembangan obyek wisata di Wilayah Bandung Timur; Mempertahankan obyek wisata pendidikan dan wisata budaya kota; Pengembangan sarana konferensi ke arah Wilayah Bandung Timur; Pengendalian dan pembatasan kegiatan hiburan di lokasi sekitar kegiatan peribadatan, pendidikan dan perumahan.
2.1.1.2.6 Pengembangan Kawasan RuangTerbuka NonHijau (RTNH) Rencana pengembangan kawasan ruang terbuka non hijau terdiri dari RTNH Publik dan RTNH Privat. RTNH publik meliputi lapangan terbuka nonhijau yang dapat diakses oleh masyarakat secara bebas. RTNH privat adalah plaza milik swasta atau perorangan yang dapat diakses oleh masyarakat sesuai ketentuan yang ditetapkan. 2.1.1.2.7 Pengembangan Ruang Kegiatan Sektor Informal Rencana pengembangan ruang kegiatan sektor informal di Kota Bandung adalah sebagai berikut: Pembatasan ruang publik yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk kegiatan sektor informal; Kewajiban dan insentif bagi sektor formal dalam penyediaan ruang paling kurang 10% untuk kegiatan sektor informal; Pemanfaatan ruang publik untuk kegiatan PKL hanya diperbolehkan pada lokasi dan waktu sesuai dengan yang ditetapkan oleh peraturan perundangan;dan Ketentuan lainnya yang harus diatur adalah batas gangguan yang diijinkan, ketentuan ketertiban, kebersihan, dan keindahan kota, perlindungan terhadap fungsi utama ruang publik, serta keamanan dan keselamatan pengguna ruang publik 2.1.1.2.8 Pengembangan Ruang Evakuasi Bencana Rencana pengembangan ruang evakuasi bencana di Kota Bandung adalah sebagai berikut: pengembangan ruang evakuasi bencana banjir diarahkan di Taman Tegallega di Kecamatan Regol dan Stadion Utama Sepakbola di Kecamatan Gedebage; pengembangan ruang evakuasi bencana longsor diarahkan di Taman Gasibu dan Sasana Budaya Ganesha di Kecamatan Bandung Wetan dan Sport Centre Jawa Barat di Kecamatan Arcamanik; pengembangan taman-taman lingkungan berupa taman skala Rukun Tetangga (RT), taman skala Rukun Warga (RW), lapangan olahraga, atau ruang terbuka publik lainnya menjadi titik atau pos evakuasi skala lingkungan dikawasan perumahan; pengembangan ruang evakuasi bencana gempa bumi diarahkan pemanfaatan ruang terbuka publik yang cukup besar seperti dialun-alun kota, dilapangan-lapangan olahraga, halaman/gedung sekolah, dan lain-lain sebagai ruang evakuasi skala kota; pengembangan ruang evakuasi bencana kebakaran diarahkan ditaman-taman lingkungan skala rukun warga dan skala rukun tetangga, lapangan olahraga, atau ruang terbuka publik. 2.1.1.2.9 Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Lainnya Rencana pengembangan kawasan peruntukan lainnya di Kota Bandung terdiri dari, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan pertanian dan pelayanan umum pendidikan, kesehatan dan peribadatan. a. Kawasan Pertahanan dan Keamanan Kondisi eksisting dari kawasan kegiatan militer adalah terkonsentrasi di Kota Bandung bagian Barat, yaitu berada di SWP Cibeunying dan SWP Karees. Pengembangan kawasan kegiatan militer ini direncanakan sebagai berikut: RKPD Kota Bandung Tahun 2016
II - 8
Mempertahankan perkantoran dan instalasi pertahanan keamanan meliputi Kawasan Pangkalan Angkatan Udara (LANUD) Husein Sastranagara dan Pangkalan Angkatan Laut (LANAL) Bandung; Pengamanan kawasan perkantoran dan instalasi pertahanan keamanan yangbaru sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pertahanan keamanan. b. Kawasan Pertanian Rencana mempertahankan kawasan pertanian yaitu mempertahankan kawasan pertanian tanaman pangan melalui intensifikasi lahan pertanian di Kecamatan Mandalajati, Ujung Berung dan Cibiru.
2.1.1.3
Wilayah Rawan Bencana
Kota Bandung berada di Cekungan Bandung yang dikelilingi oleh gunung berapi yang masih aktif dan berada di antara 3 (tiga) daerah sumber gempa bumi yang saling melingkup, yaitu (i) sumber gempa bumi Sukabumi-Padalarang-Bandung, (ii) sumber gempa bumi Bogor-Puncak-Cianjur, serta (iii) sumber gempa bumi Garut-Tasikmalaya-Ciamis. Daerah-daerah ini aktif di sepanjang sesar-sesar yang ada, sehingga menimbulkan gempa tektonik yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Selain itu, Kota Bandung yang berpenduduk banyak dan padat serta kerapatan bangunan yang cukup tinggi juga berisiko tinggi pada berbagai bencana. Ancaman bencana geologis bagi Kota Bandung sangat besar karena dikelilingi patahan (sesar/fault) dari 3 (tiga) penjuru, setiap sesar menyimpan potensi kegempaan. Di Utara Sesar Lembang, di Barat patahan Cimandiri dan di selatan patahan dengan jalur Baleendah dan Ciparay hingga Tanjungsari. Selain itu dasar Cekungan Bandung memiliki tingkat sedimentasi yang tinggi akan memberikan efek yang lebih besar apabila terkena rambat gelombang gempa. Sedimentasi tertinggi terdapat di Kawasan Cibiru, Gedebage, Soekarno-Hatta dan Tol Purbaleunyi. Beberapa wilayah rawan bencana di Kota Bandung yang terindentifikasi antara lain sebagai berikut: 1. Daerah Rawan Banjir, diutara jalan tol Purbaleunyidan 68 (enampuluh delapan) lokasi; terutama daerah-daerah yang dilewati oleh 5 (lima) aliran sungai yaitu aliran sungai Cipaku, Cikapundung, Cibeunying, Cipamokolan dan Cipadung. 2. Daerah Rawan Bencana Gempa Bumi: Bandung Kulon, Bandung Wetan, Batununggal, Bojongloakaler, Cicendo, Cinambo, Coblong, Kiaracondong, Lengkong, Regol, Sukajadi, Sukasari dan Sumur Bandung. 3. Daerah Rawan Longsor: Cibiru, Mandalajati, Ujungberung, Cibeunying Kaler, Cidadap dan Coblong. 4. Daerah Rawan Kebakaran di permukiman padat diantaranya: Kecamatan Babakan Ciparay dan Cicendo merupakan kecamatan dengan jumlah kejadian yang terbanyak, kemudian disusul kecamatan Astana Anyar, Bandung Kidul, Bandung Wetan, Sukajadi, Bandung Kulon, Batununggal, Bojongloa Kaler, Cibeunying kidul dan Cibiru. 5. Daerah rawan bencana letusan gunung berapi Berikut merupakan rencana penangan kawasan bencana di Kota Bandung.
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
II - 9
Tabel II.5 Rencana Penanganan Kawasan Bencana No 1
Rencana penanganan bencanakebakaran
Rencana Penanganan Kawasan Bencana rawan a. pengembangan sistemp roteksi kebakaran pada bangunan;dan b. peningkatan cakupan pelayanan penangulangan bencana kebakaran rawan a. relokasi bangunan diwilayah rawan bencana longsor b. pengendalian pembangunan diwilayah rawan gerakan tanah
2
Rencana penanganan bencana gerakan tanah
3
Rencana penanganan bencana genangan banjir
rawan
a.rehabilitasi dan penataan saluran drainase jalan; b.peningkatan kapasitas saluran drainase jalan; c. pengendalian terhadap alih fungsi lahan;dan d.peningkatan peresapan air melalui rekayasa teknis
4
Rencana penanganan bencana gempa bumi
rawan
pengendalian pembangunan pada kawasan rawan gempa bumi sesuai dengan tingkat kerentanan bencana.
5
Rencana penanganan rawan bencana letusan gunung berapi
pengendalian pembangunan padakawasan rawan letusan gunung berapi sesuai dengan tingkat kerentanan bencana.
2.1.1.4
Demografi
Pendudukatau masyarakat merupakan titik sentral dalam pembangunan (people-centered development). Hal tersebut menjadi penting karena peran penduduk sejatinya adalah sebagai subjek dan objek dari pembangunan. Besaran, komposisi, kualitas, dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial, serta kebijakan pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan yang cepat, namun memiliki kualitas yang rendah, akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan yang semakin terbatas. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan. Pada tahun 2014, jumlah penduduk Kota Bandung tercatat sebanyak 2.506.830jiwa, atau mengalami peningkatan sebesar 0,92% dari jumlah penduduk tahun 2013 yang berjumlah 2.483.977 jiwa. Pertumbuhan penduduk ini selain akibat pertumbuhan penduduk secara alami (fertilitas) yang cukup tinggi, juga disebabkan adanya pertumbuhan penduduk migrasi, dimana terdapat migrasi masuk yang lebih besar dari migrasi keluar. Aktivitas sosial dan ekonomi yang semakin kompleks dan berkembang pesat di Kota Bandung dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya menjadikan salah satu daya tarik (pull factors) bagi sebagian orang untuk mencari penghidupan di Kota Bandung.Besaran jumlah penduduk tersebut mendiami wilayah seluas 167,30 km2, sehinggarata-rata kepadatan penduduk pada tahun 2014 adalah 14.983 jiwa per km2, atau meningkat sebesar 0,92% selama periode tahun 2013 – 2014.
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 10
Tabel II.6 Jumlah dan Komposisi Penduduk Kota Bandung Tahun 2012-2014 Uraian
2012
Jumlah Penduduk (jiwa)
2013
Peningkatan/ Penurunan Periode 2013-2014 (%)
2014*
2.455.517
2.483.977
2.506.830
0,92
14.676
14.847
14.983
0,92
1,26
1,16
0,92
-0,24
Pria (orang)
1.246.122
1.260.565
1.272.162
0,92
Perempuan (orang)
1.209.395
1.223.412
1.234.668
0,92
b. Angkatan Kerja (orang)
1.171.551
1.176.377
1.192.770
1,39
1.064.167
1.047.235
1.096.799
4,73
107.384
129.142
95.971
-25,69
9,17 Tingkat Pengangguran (%) c. Pendidikan (penduduk usia> 10 th dan Ijazah tertinggi). Tidak/belum pernah sekolah/tidak/belum tamat 191.141 SD (orang) 482.763 SD/MI/sederajat (orang) 409.741 SMP/MTs/sederajat (orang)
10,98
8,05
-2,93
221.590
**)
502.358
**)
Rata-rata Kepadatan Penduduk (jiwa/km2) Laju Pertumbuhan Penduduk (%) Komposisi Penduduk, menurut: a. Jenis Kelamin
Jumlah yang Bekerja (orang) Jumlah pengangguran (orang)
411.409
**)
SLTA/sederajat (orang)
661.857
644.774
**)
SMK/sederajat
122.588
102.374
**)
Perguruan Tinggi (orang)
271.984
261.402
**)
Sumber: BPS Kota Bandung ( Suseda, 2013)
Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010, diketahui bahwa Kota Bandung merupakan kota terpadat ke-3 (tiga) di Indonesia, setelah Jakarta dan Surabaya. Penduduk yang semakin besar ini mendorong perubahan tatanan aspek-aspek kehidupan Kota Bandung yang meliputi aspek sosial, ekonomi, spasial, pola demografis, dan sebagainya yang semakin kompleks. Grafik II.2 Perkembangan Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kota Bandung Tahun 2012 – 2014 LPP (%)
Jumlah Penduduk (Jiwa) 2,620,000 2,600,000
1.4%
1.16%
1.16%
2,580,000
1.2%
0.92%
2,560,000 2,540,000
0.8%
2,506,830
2,520,000 2,500,000 2,480,000 2,460,000
1.0%
0.6%
2,483,977
0.4%
2,455,517
0.2%
2,440,000 2,420,000
0.0%
2012
Jumlah Penduduk
2013
2014
LPP (%)
Sumber: BPS Kota Bandung ( Suseda, 2013)
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 11
2.1.1.4.1 Distribusi Jumlah Penduduk Berdasarkan persebaran atau distribusi jumlah penduduk, pada tahun 2013 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Babakan Ciparay dengan jumlah penduduk sebanyak 147.096 Jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Cinambo dengan jumlah penduduk sebanyak 25.231Jiwa. Tabel II.7 Distribusi Penduduk Per Kecamatan di Kota Bandung Tahun 2011-2013 Kecamatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Bandung Kulon Babakan Ciparay Bojongloa Kaler Bojongloa Kidul Astanaanyar Regol Lengkong Bandung Kidul Buah Batu Rancasari Gedebage Cibiru Panyileukan Ujung Berung Cinambo Arcamanik Antapani Mandalajati Kiaracondong Batununggal Sumur Bandung Andir Cicendo Bandung Wetan Cibeunying Kidul Cibeunying Kaler Coblong Sukajadi Sukasari Cidadap Jumlah Total
2011
Jumlah Penduduk 2012
2013*
2011
Kepadatan (Jiwa/Km2) 2012 2013
139.708 144.303 118.118 84.141 67.346 79.923 69.837 57.838 93.074 74.188 35.458 69.276 38.725 74.196 24.345 67.047 72.803 61.829 129.030 118.231 35.293 95.392 97.544 30.283 105.568 69.456 128.800 105.963 80.086 57.156
140.780 145.411 119.025 84.686 68.041 80.535 70.371 58.281 94.017 76.014 36.656 71.192 39.787 76.022 24.942 68.519 73.609 62.850 130.460 119.541 36.161 96.434 98.608 30.767 106.570 70.111 130.024 107.134 80.971 57.999
142.411 147.096 120.405 85.668 68.830 81.467 71.187 58.957 95.108 76.895 37.082 72.016 40.248 76.902 25.231 69.313 74.461 63.578 131.972 120.927 36.579 97.553 99.752 31.124 107.806 70.924 131.530 108.375 81.908 58.672
21.627 19.370 38.983 13.441 23.303 18.587 11.837 9.544 11.737 10.121 3.701 10.961 7.593 11.593 6.615 11.422 19.209 9.270 21.083 23.505 10.380 25.712 14.219 8.933 20.108 15.435 17.524 24.643 12.773 9.355
21.793 19.518 39.282 13.528 23.544 18.729 11.927 9.617 11.856 10.370 3.826 11.265 7.801 11.878 6.778 11.673 19.422 9.423 21.317 23.766 10.636 25.993 14.374 9.076 2.030 15.580 17.690 24.915 12.914 9.492
22.045 19.744 39.737 13.685 23.817 18.946 12.065 9.729 11.994 10.490 3.870 11.395 7.891 12.015 6.857 11.808 19.647 9.532 21.564 24.042 10.759 26.295 14.541 9.181 2.054 15.761 17.895 25.204 13.063 9.602
2.424.957
2.455.517
2.483.977
14.494
14.676
14.847
Sumber: BPS Kota Bandung ( Suseda,2013)
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 12
Grafik II.3 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kota Bandung Tahun 2013 Jumlah Penduduk (jiwa)
Kepadatan (jiwa/km)
160,000 140,000
45,000
Jumlah Penduduk
40,000
Kepadatan Penduduk
35,000
120,000
30,000
100,000
25,000
80,000
20,000
60,000
15,000 10,000
20,000
5,000
0
Cinambo Bandung… Sumur… Gedebage Panyileukan Cidadap Bandung Kidul Mandalajati Astanaanyar Arcamanik Cibeunying… Lengkong Cibiru Antapani Rancasari Ujung Berung Regol Sukasari Bojongloa… Buah Batu Andir Cicendo Cibeunying… Sukajadi Bojongloa… Batununggal Coblong Kiaracondong Bandung… Babakan…
40,000
0
Namun demikian, jika dilihat berdasarkan kepadatan penduduk, maka wilayah yang paling padat adalah Kecamatan Bojongloa Kaler dengan kepadatan penduduk 39.737 Jiwa/Km 2, sedangkan kepadatan penduduk terkecil berada di Kecamatan Cibeunying Kidul dengan kepadatan penduduk 2.054 Jiwa/Km2. 2.1.1.4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin Berdasarkan kategori usia, komposisi penduduk di Kota Bandung didominasi oleh masyarakat usia produktif. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penduduk usia produktif (15-64) pada tahun 2013 yang mencapai 71,32%(1.771.536 jiwa) dari total jumlah penduduk. Kondisi ini merupakan bonus demografi dalam pembangunan kota. Bonus demografi dimaknai dengan keuntungan ekonomi yang disebabkan besarnya jumlah tabungan dari penduduk produktif sehingga dapat memacu investasi dan pertumbuhan ekonomi yang sering disebut dengan jendela kesempatan. Tabel II.8 Jumlah Penduduk Kota Bandung Berdasarkan Usia Tahun 2013 No
Usia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0–4 5–9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+ Jumlah
Laki-laki
Perempuan
Jumlah
Persentase (%)
78.171 95.252 125.021 113.339 115.149 81.715 107.673 100.977 96.452 85.055 83.728 64.757 50.601 62.675
67.446 99.203 110.690 107.017 100.628 72.823 103.239 109.315 101.021 93.543 85.845 53.965 44.696 73.985
145.617 194.455 235.710 220.356 215.777 154.538 210.912 210.289 197.473 178.598 169.573 118.723 95.297 136.660
5,86 7,83 9,49 8,87 8,69 6,22 8,49 8,47 7,95 7,19 6,83 4,78 3,84 5,50
1.260.565
1.223.412
2.483.977
100
Sumber: BPS Kota Bandung ( Suseda, 2013)
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 13
Potensi tersebut harus dioptimalkan oleh Pemerintah Kota melalui peningkatan kualitas dan investasi sumber daya manusia (human capital investement) mulai dari pendidikan, kesehatan, kemampuan komunikasi, keterampilan, serta penguasaan teknologi. Bonus demografi tidak akan memberikan dampak yang signifikan jika Pemerintah minim melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jika, mayoritas penduduk yang berusia produktif memiliki kualitas yang rendah, maka akan memicu gelombang pengangguran massal dan semakin menambah beban daerah. Grafik II.4 Komposisi Penduduk Kota Bandung Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012 – 2014 Jumlah Penduduk (jiwa) 1,280,000 1,270,000
1,272,162
Pria
1,260,565
1,260,000 1,250,000
1,246,122 1,234,668
1,240,000 1,230,000 1,220,000
Wanita
1,223,412
1,209,395
1,210,000 1,200,000 1,190,000 1,180,000 1,170,000 2012
2013
2014
Sumber: BPS Kota Bandung ( Suseda, 2013)
Berdasarkan jenis kelamin, komposisi penduduk Kota Bandung relatif seimbang hingga tahun 2014, dimana persentase penduduk pria sebesar 50,7%dan penduduk perempuan sebesar 49,3%, dengan peningkatan penduduk pria dan perempuan sebesar 0,92%. 2.1.1.4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Angkatan Kerja Jumlah angkatan kerja Kota Bandung mengalami peningkatan sebesar 0,41% selama periode tahun 2012-2013. Pada tahun 2012, angkatan kerja yang berada di Kota Bandung tercatat sebanyak 1.171.551 orang dan meningkat menjadi 1.176.377 orang di tahun 2013. Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka di Kota Bandung di tahun 2012 yang sebesar 9,17%, mengalami lonjakan peningkatan di tahun 2013 menjadi sebesar 10,98%. Hal ini mengindikasikan bahwa pertambahan angkatan kerja tidak mampu diserap oleh peningkatan jumlah lapangan kerja. Tingkat pengangguran yang cukup tinggi ini memerlukan perhatian dan penanganan ekstra agar kesempatan kerja dapat dinikmati oleh masyarakat Kota Bandung secara lebih luas. Pengembangan pola pertumbuhan inklusif yang memaksimalkan potensi ekonomi dan menyertakan sebanyak-banyaknya angkatan kerja dalam pasar kerja yang berkualitas (decent work) perlu lebih diprioritaskan.
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 14
Grafik II.5 Perkembangan Tenaga Kerja dan Pengangguran Kota Bandung Periode 2012-2013 10.98
Jumlah Orang
Tk.Penganggur (%)
9.17
1,400,000 1,200,000
10
107,384
8
129,142
1,000,000 6
800,000 600,000
1,064,167
4
1,047,235
400,000 2 200,000 0
0
2012
2013
Jumlah Pengangguran
Jumlah yg Bekerja
Tingkat Pengangguran
Sumber: BPS Kota Bandung, 2014
2.1.1.4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tingkat pendidikan penduduk mencerminkan kualitas sumberdaya manusia dan potensi kekuatan pembangunan daerah. Menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan, di tahun 2013 penduduk Kota Bandung didominasi oleh mereka yang menamatkan tingkat pendidikan SLTA dan SMK yang mencapai 34,85%, dlikuti oleh kelompok penduduk dengan tingkat pendidikan SD kebawah yakni sekitar 33,77%, SLTP tercatat sebesar 19,19%, selebihnya sekitar 12,19% adalah penduduk yang menamatkan pendidikan tingkat perguruan tinggi. Tabel II.9 Jumlah Penduduk Kota Bandung Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2009-2013 No
Uraian
1
Tidak/belum pernah sekolah/tidak/belum tamat SD SD/MI/sederajat SMP/MTs/sederajat SLTA/sederajat SMK/sederajat Perguruan Tinggi
2 3 4 5 6
Jumlah
2009
2010
2011
2012
2013
175.239
128.476
173.856
190.615
221.590
455.068 354.898 546.100 163.253 269.123
447.037 403.804 646.705 57.065 298.962
501.389 393.183 522.061 133.740 282.337
409.338 389.483 626.992 122.588 271.984
502.358 411.409 644.774 102.374 261.402
1.963.681
1.982.049
2.006.566
2.011.000
2.143.907
Sumber: BPS Kota Bandung ( Suseda, 2013)
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 15
2.1.2
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Subbab ini memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat, mencakup (i) kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (ii) kesejahteraan sosial, serta (iii) seni budaya dan olah raga. 2.1.2.1
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomimasyarakat merupakan tujuan utama pembangunan. Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap beberapa indikator, yaitu pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, indeks gini, pemerataan pendapatan versi Bank Dunia, indeks ketimpangan Williamson (indeks ketimpangan regional), persentase penduduk diatas garis kemiskinan, dan angka kriminalitas. 2.1.2.1.1 Pertumbuhan PDRB PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Penyajian PDRB dihitung berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. Nilai PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah pergeseran dan struktur perekonomian daerah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan dapat mencerminkan perkembangan riil ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun (LPE). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat mencerminkan kondisi dan pencapaian aktivitas atau kinerja perekonomian daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha adalah penghitungan PDRB dengan pendekatan produksi dimana setiap sektor/lapangan usaha dihitung nilai tambahnya selama kurun waktu satu tahun. Jumlah nilai tambah seluruh sektor merupakan nilai PDRB daerah tersebut pada tahun yang bersangkutan. Struktur perekonomian suatu daerah merupakan gambaran tentang komposisi perekonomian daerah yang terdiri atas sembilan sektor ekonomi.Berikut Nilai dan kontribusi sektoral (lapangan usaha) PDRB Kota Bandung tahun 2009-2013. Tabel II.10 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Bandung Tahun 2009-2013 Atas Dasar Harga Konstan SEKTOR Pertanian
2009 Rp (Juta)
2010 %
Rp (Juta)
2011 %
Rp (Juta)
2012* %
Rp (Juta)
2013** %
Rp (Juta)
%
74.461
0,25
63.340
0,20
67.070
0,19
71.176
0,19
72.974
0,18
Pertambangan dan penggalian
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Industri pengolahan
7.792.641
26,66
8.067.254
25,45
8.365.548
24,27
8.631.501
22,98
9.064.241
22,17
689.731
2,36
761.964
2,40
843.768
2,45
935.410
2,49
1.019.536
2,49
1.432.099
4,90
1.592.431
5,02
1.782.526
5,17
2.020.091
5,38
2.195.602
5,37
11.375.644
38,92
12.623.317
39,82
14.040.746
40,74
15.666.694
41,71
17.428.313
42,62
Pengangkutan dan komunikasi
3.147.347
10,77
3.501.283
11,05
3.885.215
11,27
4.309.552
11,47
4.753.252
11,62
Keuangan, Persewaan dan jasa perusahaan
1.538.871
5,27
1.670.210
5,27
1.813.112
5,26
1.986.038
5,29
2.182.531
5,34
3.177.476
10,87
3.417.482
10,78
3.665.646
10,64
3.937.856
10,48
4.173.563
10,21
29.228.272
100
31.697.282
100
34.463.631
100
37.558.320
100
40.890.013
100
Listrik, gas Dan air bersih Bangunan/ Kontruksi Perdagangan, Hotel dan restoran
Jasa - jasa TOTAL PDRB
Sumber : BPS Kota Bandung, 2009-2013, *angka perbaikan, **angka sementara
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 16
Tabel II.11 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Bandung Tahun 2009-2013 Atas Dasar Harga Berlaku 2009
Sektor
2010
Rp (Juta)
Pertanian
%
Rp (Juta)
2011 %
2012*
Rp (Juta)
Rp (Juta)
2013** %
Rp (Juta)
%
168.080
0,24
161.743
0,20
192.743
0,20
229.013
0,21
255.651
0,20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Industri pengolahan
17.208.403
24,49
19.990.518
24,38
22.482.061
23,51
25.062.739
22,55
28.074.055
21,56
Listrik, gas dan air bersih
1.616.732
2,30
1.892.657
2,31
2.201.593
2,30
2.608.429
2,35
3.185.681
2,45
Bangunan/ Kontruksi
3.223.944
4,59
3.826.745
4,67
4.425.332
4,63
5.400.662
4,86
6.107.057
4,69
28.781.328
40,95
33.301.560
40,61
39.436.088
41,25
46.304.473
41,67
55.212.099
42,40
8.272.059
11,77
9.813.959
11,97
11.841.320
12,38
13.854.501
12,47
17.333.449
13,31
4.402.111
6,26
5.110.879
6,23
6.094.630
6,37
7.382.790
6,64
8.561.178
6,57
6.608.505
9,40
7.904.116
9,64
8.939.096
9,35
10.278.945
9,25
11.480.479
8,82
70.281.163
100
82.002.176
100
95.612.863
100
111.121.551
100
130.209.649
100
Pertambangan dan penggalian
Perdagangan, Hotel dan restoran Pengangkutan Dan komunikasi Keuangan, Persewaan dan jasa perush Jasa - jasa Total PDRB
Sumber : BPS Kota Bandung, 2009-2013, angka perbaikan, **angka sementara
Berdasarkan nilai PDRB berdasarkan harga konstan maupun harga berlaku, sektor perdagangan. hotel. dan restoran memberikan kontribusi terbesar dalam sktruktur PDRB Kota Bandung. Dengan kata lain, sektor perdagangan. hotel. dan restoran merupakan salah satu sektor unggulan Kota Bandung. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya kontribusi sektor ini terhadap perekonomian Kota Bandung dan mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Berdasarkan harga konstan, berlaku pada tahun 2009, sektor perdagangan, hotel, dan restoran memberikan kontribusi sebesar 38,92% terhadap perekonomian Kota Bandung. Pada tahun 2013, sektor ini mengalami peningkatan kontribusi menjadi sebesar 42,62%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor tersier telah menjadi penopang utama perekonomian Kota Bandung. Grafik II.6 Perkembangan Kontribusi di Tiga Sektor Terbesar Kota Bandung Tahun 2009-2013 Atas Dasar Harga Konstan Kontribusi (%) 45 40
38.92
39.82
41.71
40.74
42.62
Industri Pengolahan
35 30
26.66
25.45
24.27
22.98
25 20 15
22.17
Perdagangan, Hotel & Restoran 10.77
11.05
11.27
11.47
11.62
10
Pengangkutan & Komunikasi
5 0
2009
2010
2011
2012
2013
Sumber: BPS Kota Bandung, 2014
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 17
Kontribusi sektor terbesar kedua berdasarkan harga konstan, adalah sektor industri pengolahan yang memberikan kontribusi sebesar 22,17% terhadap perekonomian Kota Bandung di tahun 2013. Namun jika dilihat dari trend-nya. kontribusi sektor industri pengolahan cenderung mengalami penurunan tiap tahunnya. Makin mengecilnya kontribusi industri pengolahan pada perekonomian Kota Bandung terutama akibat semakin tingginya tingkat persaingan secara nasional ataupun global yang mempengaruhi penurunan kinerja industri pengolahan lokal Kota Bandung, terutama di sektor padat karya, seperti TPT (tekstil dan produk tekstil). Selain itu, adanya tekanan eksternal, seperti adanya kesepakatan Perdagangan Bebas ASEAN China Free Trade Area (ACFTA) juga turut menekan kinerja industri pengolahan Kota Bandung. Akan diberlakukannya ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada 31 Desember tahun 2015 juga perlu diperhatikan dan dipersiapkan lebih lanjut oleh kalangan dunia usaha Kota Bandung untuk dapat menjaga kelangsungan usaha dan daya saing. Sedangkan. kontribusi sektor terbesar ketiga adalah sektor pengangkutan dan komunikasi dimana pada tahun 2013 mencapai 11,62% (berdasarkan harga konstan). Tabel II.12 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Bandung Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)Tahun 2009-2013 No
2009
Sektor
1
Pertanian
2
Industri Pengolahan
3
Listrik. Gas. dan Air Bersih
4
Bangunan/Konstruksi
5
Perdagangan. Restauran
6
Pengangkutan dan Komunikasi
7
Keuangan. Persewaan. dan Jasa Perusahaan
8
Jasa-Jasa
Hotel.
dan
2010 Hb
2011 Hk
Hb
2012 Hb
Hb
2013
Hb
Hk
Hk
Hb
0.24
0.25
0.2
0.2
0.2
0.19
0.2
0.19
0,20
Hk 0,18
24.49
26.66
24.38
25.45
23.51
24.27
22.55
23.09
21,56
22,17
2.3
2.36
2.31
2.4
2.3
2.45
2.35
2.48
2,45
2,49
4.59
4.9
4.67
5.02
4.63
5.17
4.86
5.55
4,69
5,37
40.95
38.92
40.61
39.82
41.25
40.74
41.67
41.55
42,40
42,62
11.77
10.77
11.97
11.05
12.38
11.27
12.47
11.55
13,31
11,62
6.26
5.27
6.23
5.27
6.37
5.26
6.64
5.16
6,57
5,34
9.4
10.87
9.64
10.78
9.35
10.64
9.25
10.43
8,82
10,21
Sumber : BPS Kota Bandung.2009-2013
Dilihat dari pertumbuhannya, pada tahun 2012 pertumbuhan PDRB atau bisa disebut laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kota Bandung mencapai 8,98.%. Namun pada tahun 2013 sedikit mengalami penurunan menjadi sebesar 8,87%. Walaupun LPE Kota Bandung masih relatif tinggi, namun kondisi ini menunjukkan sedikit pelambatan. Pemulihan pertumbuhan ekonomi global yang masih belum sesuai harapan dan perekonomian Indonesia masih terus mengalami perlambatan berpengaruh terhadap LPE Kota Bandung yang juga mengalami sedikit penurunan di tahun 2013. Lokomotif utama pertumbuhan ekonomi Kota Bandung selama ini terutama ditopang oleh pertumbuhan sektor tersier.
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 18
Grafik II.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung Tahun 2008–2013 dan Perbandingannya dengan Jawa Barat dan Nasional (%)
Keterangan : LPE Kota Bandung dan Jawa Barat 2008-2014 (Sumber: BPS Kota Bandung & Jawa Barat). LPE Nasional 2008-2014 (Sumber BPS Pusat).
Selama periode 2008-2013, laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung selalu lebih tinggi bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Tingkat Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Bandung relatif lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi makro secara regional Jawa Barat dan nasional. 2.1.2.1.2 Laju Inflasi Salah satu indikator perkembangan perekonomian di Kota Bandung dapat dilihat dari perkembangan laju inflasi. Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat Kota Bandung selama periode 2010-2014 mengalami fluktuasi laju inflasi tiap tahunnya. Pada tahun 2010 tingkat inflasi ada di kisaran 4,53%, pada tahun 2011 tingkat inflasi yang ada mengalami penurunan menjadi hanya sebesar 2,75%. Namun pada tahun 2013, tingkat inflasi Kota Bandung mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi 7,97%.Pada tahun 2014, inflasi Kota Bandung sedikit mengalami penurunan menjadi sebesar 7,76%. Tabel II.13 Perkembangan Inflasi Tahunan Tingkat Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Periode 2010-2014 No
Cakupan
Tingkat Inflasi (%) 2010
2011
2012
2013
2014
1
Kota Bandung
4,53
2,75
4,02
7,97
7,76
2
Prov. Jawa Barat
6,62
3,10
3,86
9,15
7,41
3
Nasional
6,96
3,79
4,30
8,38
8,36
Sumber: BPS Kota Bandung, BPS Provinsi Jawa Barat, BPS Pusat, dan Bank Indonesia
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 19
Tingginya tingkat inflasi pada tahun 2013 terutama dipicu oleh kebijakan pemerintah akibat kenaikan BBM. Selain itu juga, adanya gejolak perekonomian global ikut memberikan andil akan tinggi tingkat inflasi. Dibandingkan dengan historikal ketika terdapat shock kenaikan BBM di tahun 2008 yang menyebabkan inflasi mencapai 2 (dua) digit, tekanan inflasi 2013 secara tahunan berhasil ditekan di level 1 (satu) digit. Grafik II.8 Inflasi Tahunan Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Periode 2010-2014 Persen 10 9 8
7.76
7
7.97
6 5
4.53
4
4.02 2.75
3 2 1 0
2010
2011 Prov. Jawa Barat
2012
2013
Nasional
2014
Kota Bandung
Sumber:BPS Kota Bandung, BPS Jawa Barat, dan BPS Pusat
Secara umum, inflasi pada tahun 2014 masih tetap terkendali di tengah tekanan yang tinggi dari administered prices dan volatile food. Kenaikan inflasi terutama disebabkan pengaruh kenaikan harga BBM bersubsidi dan dampak gejolak harga pangan domestik pada akhir tahun 20141. Kenaikan harga BBM bersubsidi telah mendorong kenaikan harga-harga, baik oleh dampak langsung maupun dampak lanjutan (second round effect). Selain BBM, penyesuaian harga barang administered lainnya juga terjadi sepanjang 2014 pada Tarif Tenaga Listrik (TTL) dan LPG. Tekanan harga volatile food pada akhir 2014 didorong oleh biaya distribusi akibat cost-push dari kenaikan harga BBM bersubsidi pada pertengahan November 2014. Tekanan inflasi dari sisi permintaan cenderung melemah, seperti ditunjukkan oleh perlambatan retail sales dan kapasitas terpakai seiring dengan menurunnya daya beli masyarakat akibat meningkatnya harga BBM bersubsidi. Di sisi lain, tekanan eksternal terindikasi meningkat di dorong oleh pelemahan rupiah di tengah harga global yang masih terkoreksi.
1
Bank Indonesia, Tinjauan Kebijakan Moneter, Januari 2015
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 20
Grafik II.9 Inflasi Tahun 2014 Kota di Jawa Barat Persen 9.0
8.36
8.38
8.5
8.09 8.0
7.49
7.68
7.76
7.41
7.5
7.08 7.0
6.83
6.5 6.0 5.5 5.0 Bogor
Cirebon
Depok
Bekasi
Bandung Tasikmalaya Sukabumi
JABAR
NASIONAL
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi, Berita Resmi Statistik, No. 01/01/32/Th. XVII, 2 Januari 2015 Kenaikan inflasi di sejumlah daerah Jawa Barat disebabkan oleh kenaikan harga bensin dan tarif angkutan dalam kota, serta kenaikan harga cabai merah dan cabai rawit. Selain itu, kenaikan harga beras juga menjadi sumber peningkatan inflasi yang cukup tinggi dari sisi volatile food. Selama 2014, regional Jawa Barat mengalami inflasi tertinggi di Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 12,82 persen, diikuti Kelompok Bahan Makanan sebesar 11,11 persen, Kelompok Makanan Jadi sebesar 5,54 persen, Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar sebesar 5,31 persen, Kelompok Kesehatan sebesar 5,05 persen, Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga sebesar 4,32 persen, dan Kelompok Sandang sebesar 1,87 persen2.Andil inflasi yang besar Kelompok Transpor, Komunikasi,dan Jasa Keuangan terutama diakibatkan dari kenaikan angkutan dalam kota, bensin, solar, angkutan antar kota, angkutan udara. Jika dibandingkan dengan tingkat inflasi di level Nasional, secara umum besaran inflasi di Kota Bandung lebih rendah selama periode 2010-2014. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga di Kota Bandung cenderung tidak mengalami fluktuasi yang relatif besar.Jika dibandingkan dengan Kota Tasikmalaya dan Kota Sukabumi, inflasi Kota Bandung tahun 2014 relatif lebih kecil. Beberapa kota di Jawa Barat yang memiliki tingkat inflasi yang relatif kecil, diantaranya Kota Bogor (6,83%) dan Kota Cirebon (7,08%).
2.1.2.1.3 PDRB Per Kapita Indikator lain untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan perkapita. Nilai pendapatan perkapita diperoleh dengan membagi PDRB dengan jumlah penduduk. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir pendapatan per kapita terus mengalami kenaikan rata-rata 13,8%. Selengkapnya, nilai pendapatan perkapita dapat dilihat pada tabel berikut.
2
BPS Provinsi Jawa Barat, Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi, Berita Resmi Statistik, No. 01/01/32/Th. XVII, 2 Januari 2015
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 21
Tabel II.14 PDRB Per Kapita Kota Bandung Tahun 2009-2013 No
Pendapatan Perkapita
2009
2010
2011
2012*
2013**
1
Pendapatan Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku
30.455.029
34.240.720
39.219.772
45.135.932
52.962.981
2
Pendapatan Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan
12.665.526
13.235.475
14.136.757
15.255.635
16.632.078
Sumber: Bandung Dalam Angka, 2009-2013, *angka sementara, **angka sangat sementara
Pendapatan perkapita penduduk Kota Bandung atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan menjadi Rp. 52,9 juta pada tahun 2013, yang sebelumnya tahun 2009 Rp. 30,5 juta.atau naik 73,9%.Sedangkan untuk pendapatan per kapita riil (harga konstan) pada tahun 2009 berada di level Rp. 12,7 juta dan mengalami peningkatan menjadi Rp. 16,6 juta di tahun 2013. Pertumbuhan riil pendapatan per kapita selama periode 2009-2013 rata-rata mencapai7,1% per tahun. Pertumbuhan pendapatan perkapita tersebut relatif lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini diantaranya karena adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi pula. Grafik II.10 Perkembangan Pendapatan Per Kapita Kota Bandung Tahun 2009-2013 Rp Juta 60 50
Pendapatan Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Pendapatan Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan
52.96 45.14
39.22
40
34.24 30.46
30 20
12.67
13.24
14.14
15.26
16.63
10 0
2009
2010
2011
2012*
2013**
Sumber: BPS Kota Bandung. 2014
Jika dibandingkan dengan tingkat nasional. pendapatan per kapita (atas dasar harga konstan) Kota Bandung berada di atas level provinsi dan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Bandung relatif lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata tingkat nasional.
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 22
Grafik II.11 Perbandingan Pendapatan Per Kapita (PDRB Per Kapita Harga Konstan) Kota Bandung dan Tingkat Nasional Tahun 2008-2013 Jawa Barat
Rp Juta
Nasional
Kota Bandung
20 18 16 14
11.77
12.67
13.41
12
8.99
10 8
6.89
9.70
9.28 7.07
7.38
14.14
15.26
11.13
10.67
10.18
8.17
7.81
16.63
8.53
6 4 2 0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Sumber: PDRB perkapita Kota Bandung (BPS Kota Bandung) PDRB perkapita Jawa Barat (BPS Prov. Jawa Barat) PDB perkapita Nasional (BPS Pusat) : http://www.bps.go.id/webbeta/frontend/linkTabelStatis/view/id/1241
2.1.2.1.4 Indeks Gini Tujuan pembangunan adalah peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Bila peningkatan tidak diiringi dengan pemerataan, maka akan menimbulkan fenomena ketimpangan wilayah. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan adalah Gini Ratio, Indeks Williamson dan Kriteria Bank Dunia. Koefisien Gini (Gini Ratio) merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz. yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi variabel tertentu dengan distribusi Uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna. Semakin besar nilai Indeks Gini, maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Jadi. Indeks Gini bernilai 0 (nol) artinya terjadi kemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna. Standar penilaian ketimpangan Gini Rasio ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut (Hera Susanti dkk. Indikator-Indikator Makro Ekonomi. LPEM-FEUI. 1995) : GR < 0,4 dikategorikan sebagai ketimpangan rendah 0,4
0,5 dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi. Gini rasio Kota Bandung Tahun 2010 sebesar 0,19, sedangkan pada Tahun 2011 naik menjadi 0,28. Kenaikan juga terjadi pada Tahun 2012 menjadi sebesar 0,35. Sekalipun selama tiga tahun terakhir terus mengalami kenaikan, tetapi Kota Bandung termasuk wilayah yang memiliki ketimpangan pendapatan yang rendah (Gini Ratio < 0,4).
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 23
2.1.2.1.5 Indeks Ketimpangan Williamson Indeks Williamson merupakan indeks untuk mengukur tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah Williamson mengemukakan model Vw (indeks tertimbang atau weighted index terhadap jumlah penduduk) dan Vuw (tidak tertimbang atau un-weighted index) untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan per kapita suatu wilayah pada waktu tertentu. Hasil pengukuran dari nilai Indeks Williamson ditunjukkan oleh angka 0 sampai angka 1 atau 0 < VW < 1. Jika indeks Williamson semakin mendekati angka 0 maka semakin kecil tingkat ketimpangan wilayah dan jika indeks Wlliamson semakin mendekati angka 1 maka semakin melebar ketimpangan wilayah. Pada tahun 2011, diperoleh nilai indeks Williamson Kota Bandung sebesar 0,59. Nilai indeks ini mengalami peningkatan pada tahun 2012, menjadi sebesar 0,60. Nilai indeks Williamson Kota Bandung selama 2 tahun terakhir cenderung mendekati nilai 1, sehingga bisa disimpulkan bahwa ketimpangan wilayah di Kota Bandung cenderung tinggi. Selain itu, peningkatan nilai indeks Williamson selama 2 tahun terakhir, mengindikasikan bahwa ketimpangan wilayah di Kota Bandung cenderung meningkat (divergen). 2.1.2.1.6 Tingkat Kemiskinan Tingkat kemiskinan di Kota Bandung pada tahun 2008 mencapai 379.255 jiwa (15.97%). Namun di tahun 2012 tingkat kemiskinan mengalami penurunan menjadi sebanyak 360.578 jiwa (9.09%). Jumlah penduduk miskin dan jumlah individu miskin berdasarkan sebaran per kecamatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel II.15 Jumlah Rumah Tangga dan Individu Miskin Kota Bandung Tahun 2011 Nama Kecamatan Bandung Kulon Babakan Ciparay Bojongloa Kaler Bojongloa Kidul Astanaanyar Regol Lengkong Bandung Kidul Buahbatu Rancasari Gedebage Cibiru Panyileukan Ujung Berung Cinambo Arcamanik Antapani Mandalajati Kiaracondong Batununggal Sumur Bandung Andir Cicendo Bandung Wetan Cibeunying Kidul
Jumlah Rumah Tangga 5.407 6.018 6.975 3.702 2.264 2.592 1.342 2.014 2.627 1.062 668 3.030 719 3.845 696 1.580 1.090 2.427 5.193 4.469 780 3.799 2.946 624 2.844
Individu 21.616 24.277 27.577 14.507 8.972 9.467 5.559 7.812 9.879 4.273 2.444 11.810 2.822 14.196 2.695 6.354 4.266 9.308 18.735 16.712 2.692 14.089 10.985 2.198 10.608
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 24
Nama Kecamatan Cibeunying Kaler Coblong Sukajadi Sukasari Cidadap Total
Jumlah Rumah Tangga
Individu
1.456 3.276 3.263 1.519 1.346
5.630 12.586 11.938 5.787 5.145
79.573
304.939
Sumber:PPLS 2011
Grafik diatas merupakan perbandingan jumlah penduduk dengan garis kemiskinan Kota Bandung. Garis Kemiskinan Kota Bandung mengalami naik turun dimulai tahun 2003 sampai dengan 2012. Pada tahun 2003 – 2010 mengalami kenaikan jumlah warga miskin, tetapi mulai tahun 2010 sampai dengan 2012 terlihat pada grafik bahwa garis kemiskinan di Kota Bandung cenderung menurun. Grafik II.12 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2002 - 2012
140,000 120,000
50.00 Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)
Tingkat Kemiskinan (%)
45.00 40.00
100,000
35.00
80,000
30.00 25.00
60,000
20.00
40,000
15.00 10.00
20,000 0
5.00 3.95 3.38 3.71 4.09 3.68 4.42 4.50 4.95 4.80 4.50 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
0.00
Jumlah penduduk miskin dan jumlah individu miskin berdasarkan sebaran per kecamatan dapat dilihat pada grafik dibawah ini. Berdasarkan wilayah geografis, kecamatan Bojongloa Kaler merupakan wilayah yang mempunyai sebaran Rumah Tangga Miskin terbanyak sebesar 6.975 keluarga miskin atau sebesar 9 % dari total jumlah keluarga miskin sebesar 79.573. Wilayah tersebut merupakan wilayah padat penduduk dan berada daerah pusat kota dengan kondisi lingkungan yang tidak tertata baik. Tingginya jumlah keluarga miskin di Kecamatan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya aksesibilitas warga miskin terhadap sistem sumber yang ada, ketidakberdayaan warga miskin dalam pengambilan keputusan dalam setiap kegiatan pembangunan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta rendahnya sistem perlindungan sosial baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang berbasis masyarakat.
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 25
Grafik II.13 Perbandingan Antar Wilayah Kecamatan Rumah Tangga Miskin
BOJONGLOA KALER BABAKAN CIPARAY BANDUNG KULON KIARACONDONG BATUNUNGGAL UJUNG BERUNG ANDIR BOJONGLOA KIDUL COBLONG SUKAJADI CIBIRU CICENDO CIBEUNYING KIDUL BUAHBATU REGOL MANDALAJATI ASTANAANYAR BANDUNG KIDUL ARCAMANIK SUKASARI CIBEUNYING KALER CIDADAP LENGKONG ANTAPANI RANCASARI SUMUR BANDUNG PANYILEUKAN CINAMBO GEDEBAGE BANDUNG WETAN
8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0
Sumber : BPS (PPLS 2011)
2.1.2.2
Fokus Kesejahteraan Sosial
Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap kinerja aspek pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan kesempatan kerja. 2.1.2.2.1 Aspek Pendidikan Analisis kinerja atas aspek pendidikan dilakukan terhadap indikator angkamelek huruf, rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, dan angka partisipasi murni. 2.1.2.2.1.1 Angka Melek Huruf Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Standar UNDP minimal 0% dan maksimal 100%. Pada periode 2010-2014. capaian angka melek huruf Kota Bandung selalu mengalami trend peningkatan. Angka melek huruf di Kota Bandung pada tahun 2014 sebesar 99,63%. meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2010 yang berada di tingkat 99,54%. Tabel II.16 Angka Melek Huruf Kota Bandung Tahun 2010-2014 No 1
Uraian
2010
Angka Melek Huruf (AMH) (%)
99,54
2011
2012
99,55
99,58
2013 99,62
2014 99,63*
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bandung, 2014
2.1.2.2.1.2 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Standar UNDP adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun. Rata-rata lama sekolah Kota Bandung terus mengalami trend kenaikan dari tahun ke tahun, mulai dari 10.68 tahun pada tahun 2010, menjadi 10.85 tahun pada tahun 2014. RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 26
Tabel II.17 Rata-Rata Lama Sekolah Kota Bandung Tahun 2010-2014 No
Uraian
2010
2011
2012
2013
2014
1
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) - tahun
10,68
10,70
10,74
10,81
10,85
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bandung, 2014
2.1.2.2.1.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka partisipasi kasar adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Capaian tingkat APK Kota Bandung pada tahun 2014 untuk tingkat SD/MI dan SMP/MTs melampaui 100%, yaitu 109,13% untuk APK SD/MI dan 108,19% untuk APK SMP/MTs. Sedangkan APK untuk SMA/SMK/MA menunjukkan angka 103,19%.Hal ini didukung oleh adanya penguatan penyelenggaraan program sekolah gratis melalui pendanaan BOS APBN, BOS Provinsi, dan BOS Kota. Tabel II.18 Angka Partisipasi Kasar Kota Bandung Tahun 2010-2014 No
Angka Partisipasi Kasar (APK)
Satuan
2010
2011
2012
2013
2014
1
SD/MI
%
131.05
131.05
131.05
131.05
109,13
2
SMP/MTs
%
116.16
116.16
116.16
116.16
108,19
3
SMA/SMK/MA (khusus Kota Bandung)
%
98.84
98.88
98.92
98.96
99,31
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bandung, 2014
2.1.2.2.1.4 Angka Partisipasi Murni (APM) Angka partisipasi murni adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Bandung pada tahun 2013 secara umum untuk jenjang pendidikan SD/MI mencapai 123.13% dan SMP/MTS mencapai target 100%. Hanya saja, untuk jenjang pendidikan SMA/MA/MK kondisi APM yang ada, masih dibawah 100 % yaitu sebesar 90.59%. Hal ini menunjukan perlunya dukungan program yang mampu mendorong keberlanjutan pendidikan dari tingkat menengah ke tingkat atas. Tabel II.19 Angka Partisipasi Murni Kota Bandung Tahun 2010-2014 No
Jenjang Pendidikan
1
SD/MI/Paket A
2
SMP/MTs/Paket B
3
SMA/SMK/MA/Paket C
2010
2011
2012
2013
123,13 %
123,13 %
123,13 %
123.13 %
100 %
100 %
100 %
100 %
83,39 %
85,79 %
88,19 %
90.59 %
2014 104,3% 100% 94,04%
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bandung, 2014
2.1.2.2.1.5 Angka Pendidikan yang Ditamatkan Angka pendidikan yang ditamatkan (APT)adalah rasio jumlah penduduk yang mencapai jenjang pendidikan tertentu terhadap total jumlah penduduk. Secara umum tingkat kelulusan setiap jenjang pendidikan telah mencapai target yang ditetapkan.
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 27
Tabel II.20 Capaian Kinerja Aspek Pendidikan Kota Bandung Tahun 2009-2014 No
APT
2010
2011
2012
2013
2014
1
SD / MI / Sederajat
22,3%
25,0%
23,7%
-
-
2
SLTP / MTs / Sederajat
20,6%
19,6%
20,1%
-
-
3
SMU / MA / Sederajat
32,3%
32,6%
32,5%
-
-
4
Perguruan Tinggi
14,6%
14,1%
14,3%
-
-
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bandung, 2014
2.1.2.2.2 Aspek Kesehatan Analisis kinerja atas aspek kesehatan dilakukan terhadap indikator angka kematian bayi dan angka usia harapan hidup. 2.1.2.2.2.1 Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Bayi merupakan angka yang menunjukkan jumlah kematian bayi umur 1 tahun per 1000 kelahiran bayi yang berhasil hidup. Angka kematian bayi di Kota Bandung pada tahun 2008 sebesar 34 per 1000 kelahiran hidup. Di tahun 2012 angka kematian bayi mengalami penurunan menjadi 29.3 per 1000 kelahiran hidup. 2.1.2.2.2.2 Angka Harapan Hidup (AHH) Angka Harapan Hidup merupakan perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak 0 tahun yang akan dicapai oleh sekelompok penduduk. Angka Harapan Hidup pada 2010 sebesar 73,73 dan pada 2014 menjadi 73,84. Hal ini berarti menunjukkan penambahan sebesar 0,11 poin atau terjadi peningkatan sebesar 0,15%. Tabel II.21 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Bandung No 1
Uraian Angka Harapan Hidup
Satuan Tahun
2010 73,73
2011
2012
2013
73,79
73,81
73,83
2014 73,84
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bandung, 2014
2.1.2.2.3 Aspek Kesempatan Kerja Analisis kinerja atas aspek kesempatan kerja dilakukan terhadap indikator rasio penduduk yang bekerja. Salah satu prioritas dalam membangun perekonomian adalah penciptaan lapangan pekerjaan atau berkurangnya tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka Kota Bandung dari waktu ke waktu mengalami penurunan yang cukup signifikan. Tingkat pengangguran terbuka Kota Bandung dari waktu ke waktu mengalami penurunan yang cukup signifikan. Jika pada tahun 2008 tingkat pengangguran terbuka sebesar 15,27%, pada tahun 2012 telah berkurang secara signifikan menjadi 9,17%. Namun pada tahun 2013 tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan lagi menjadi 10,98%. Hal ini diantaranya karena tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Bandung juga sedikit mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2012. Faktor eksternal juga menjadi pemicu cukup tingginya pengangguran terbuka di Kota Bandung. Kondisi ini secara makro akibat masih lemahnya kondisi ekonomi global dan nasional.
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 28
Grafik II.14 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung Periode 2008-2013 LPE (%) 9.2
Tk. Pengangguran (%) 18
8.98
15.27
8.87
9.0
8.73
8.8
14 12
8.6 8.4 8.2
16
10.34
8.17
10.98
8
9.17
6
LPE 8.0
4
Tingkat Pengangguran Terbuka
7.8
10
2
7.6
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Sumber: BPS Kota Bandung
Tingkat pengangguran merupakan fenomena multi-dimensional, terutama fenomena ekonomi dan sekaligus fenomena sosial. Dampak dari tingkat pengangguran akan sangat besar terhadap kehidupan masyarakat. Diharapkan dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kota Bandung setiap tahunnya ke depan, maka secara simultan dapat memperluas kesempatan kerja, yang pada akhirnya dapat meminimalisasi tingkat pengangguran yang ada.Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan Kota Bandung yang tinggi perlu diupayakan agar mampu menciptakan perubahan dan perbaikan-perbaikan dalam masyarakat, seperti mengurangi kemiskinan, pengangguran, penciptaan lapangan kerja, dan mengurangi kesulitan-kesulitan lain dalam masyarakat.
2.1.3
ASPEK PELAYANAN UMUM
2.1.3.1
Fokus Layanan Urusan Wajib
Fokus layanan urusan wajib dilakukan melalui analisis kinerja atas indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah yang menjadi pelayanan dasar masyarakat, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika dan perpustakaan. 2.1.3.1.1 Pendidikan Urusan pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan, mengingat melalui sektor pendidikan inilah modal sumber daya manusia berkualitas yang mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan dibentuk. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pendidikan salah satunya dapat dilihat dari indikator berikut:
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 29
Angka Putus Sekolah Salah satu indikator yang digunakan dalam menilai berhasil/tidaknya pembangunan di bidang pendidikan adalah angka putus sekolah, yaitu indikator yang mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Data yang tersedia menunjukkan bahwa angka putus sekolah di Kota bandung pada periode 2010 sampai dengan 2014 cukup rendah (< 1 %). Misalnya pada tahun 2014, angka putus sekolah untuk masing-masing jenjang pendidikan diperoleh persentase sebagai berikut, SD/MI sebesar 0,01%, SMP/MTs sebesar 0,01% dan SMA/SMK/MA sebesar 0,02%. Kecilnya angka putus sekolah tersebut diantaranya disebabkan oleh adanya program sekolah gratis, meningkatnya fasilitas pendidikan, kemampuan pendidik, serta peningkatan anggaran pendidikan yang berasal dari daerah maupun pusat. Berikut adalah gambaran lengkap mengenai angka putus sekolah Kota Bandung berdasarkan jenjang pendidikan selama kurun waktu 2010 – 2014. Tabel II.22 Angka Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Bandung Tahun 2010-2014 No 1 2 3
Jenjang Pendidikan SD/MI: SMP/MTs: SMA/MA/SMK:
2010 0,00% 0,06% 0,30%
2011 0,00% 0,04% 0,20%
2012 0,00% 0,02% 0,10%
2013 0,00% 0,02% 0,05%
2014 0,01% 0,01% 0,02%
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bandung, 2014
Persentase Guru Berpendidikan > S1 Tenaga pendidik/guru mulai jenjang pendidikan PAUD sampai SMA/MA/SMK sebagaimana tertuang dalam pasal 29 ayat 1-6 Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, harus mempunyai kualifikasi pendidikan minimal Diploma IV atau Sarjana (S1). Tabel II.23 Persentase Guru Berpendidikan > S1 di Kota Bandung Tahun 2010-2014 No 1
Uraian Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
2010 80%
2011 90%
2012 90%
2013 90%
2014 93%
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bandung, 2014
Selain dua indikator tersebut diatas, pelayanan pendidikan dapat dilihat dari tingkat partisipasi sekolah, indeks pendidikan, angka rata-rata lama sekolah, dan penduduk berusia >15 tahun melek huruf. Pada tahun 2014, Angka Partisipasi Sekolah (APS) baik Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni di tiap level pendidikan di Kota Bandung mencapai 100 %. Capaian Indeks Pendidikan Kota Bandung sebesar 90,53%. Capaian angka Rata-rata lama sekolah di Kota Bandung sebesar 10,85 tahun, dan persentase penduduk berusia >15 tahun melek huruf sebesar 100%. 2.1.3.1.2 Kesehatan Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Bahkan Untuk mendapatkan penghidupan yang layak di bidang kesehatan, amandemen kedua UUD 1945, Pasal 34 ayat (3) menetapkan: ”Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak”. Di era otonomi daerah amanat amandemen dimaksud, mempunyai makna penting bagi tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang layak, tanpa ada diskriminasi sosial, budaya, ekonomi dan politik.
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 30
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan dasar dengan fokus pada ibu dan anak yang meliputi: peningkatan status kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak, secara pengalaman empirik dibeberapa tempat dapat dilakukan pada tingkatan Posyandu. Pembentukan Posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai. Berikut adalah gambaran lengkap mengenai ketersediaan posyandu selama kurun waktu 2010-2014. Tabel II.24 Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita di Kota Bandung Tahun 2010-2014 No 1
Uraian Jumlah Posyandu
2010 1.938
2011 1.945
2012 1.959
2013 1.959
2014 1.959
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bandung, 2014
Rasio Puskesmas per Satuan Penduduk Puskesmas, Poliklinik dan Pustu merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan.Secara lengkap mengenai rasio puskesmas, poliklinik dan pustu terhadap jumlah penduduk di Kota bandung selama kurun waktu 20102014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel II.25 Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk di Kota Bandung Tahun 2010-2014 No 1
Uraian Rasio Puskesmas per satuan penduduk
2010 0,030
2011 0,090
2012 0,089
2013 0,089
2014 0,089
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bandung, 2014
2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat sangat berkaitan dengan jaringan jalan yang baik. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian, maka semakin baik kondisi infrastruktur jalan, maka semakin baik pula roda perekonomiannya. Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi didasarkan pada besarnya persentase tingkat kerusakan, terbagi ke dalam beberapa tingkatan, yaitu: baik, sedang, rusak sedang, rusak dan rusak berat. Berikut gambaran proporsi panjang jaringan jalan di Kota bandung dalam kondisi baik selama kurun waktu 2010-2014. Tabel II.26 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik di Kota Bandung Tahun 2010-2014 No 1
Uraian Proporsi Kondisi Baik (%)
2010 49,22%
2011 57,68%
2012 64,15%
2013 68,96%
2014 80%
Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung, 2014
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 31
2.1.3.1.4 Perumahan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, sebagai berikut: a. Fasilitas Air bersih b. Pembuangan Tinja c. Pembuangan air limbah (air bekas) d. Pembuangan sampah Sebagai bagian dari lingkup sanitasi, fasilitas air bersih cukup dibutuhkan dalam suatu rumah tinggal. Hasil analisis data rumah tinggal berakses sanitasi dengan fokus pengguna air bersih disajikan dalam tabel sebagai berikut: Tabel II.27 Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kota Bandung Tahun 2010-2014 No 1
Uraian Rumah tangga Pengguna Air Bersih
2010 65%
2011 69,23%
2012 69,23%
2013 n.a
2014 n.a
Sumber: Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung, 2014
Rasio Rumah Layak Huni Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk. Berikut gambaran rasio rumah layak huni di Kota bandung berdasarkan kondisi selama kurun waktu 2010-2014. Tabel II.28 Rasio Rumah Layak Huni di Kota Bandung Tahun 2010-2014 No 1
Uraian Rasio Rumah Layak Huni
2010 69,30%
2011 69,60%
2012 70,69%
2013 n.a
2014 n.a
Sumber: Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung, 2014
2.1.3.1.5 Penataan Ruang Dalam hal penataan ruang, indikator penilaian difokuskan pada persentase penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang dan tertib pemanfaatan ruang.Dalam hal persentase penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, pada tahun 2014 terealisasi sebesar 63,34% dari target 60%. Ketercapaian melebihi dari target yaitu dengan dapat tertanganinya jumlah pengaduan, permasalahan dan pelanggaran yang ditertibkan dan diselesaikan serta pelaksanaan penyegelan bangunan yang melanggar pemanfaatan ruang sebanyak 1.258 laporan dari sebanyak 1.986 pengaduan, permasalahan adanya pelanggaran yang masuk pada Distarcip. Formulasi perhitungan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti sebanyak 1.258 laporan dibagi jumlah pengaduan keseluruhan sebanyak 1.986 dikalikan 100%. Adapun dalam hal tertib pemanfaatan ruang, terealisasi 100%. penyiapan perangkat untuk perwujudan tertib pemanfaatan ruang telah tercapai seluruhnya untuk tahun 2014, melalui penyusunan kebijakan perizinan (Penyusunan Perwal KRK dan Legalisasi Siteplan, Sistem Informasi Siteplan), penyusunan peta tematik kawasan kumuh, pembuatan sistem informasi tata ruang dan cipta karya, serta sosialisasi mengenai kebijakan pemanfaatan ruang kepada masyarakat melalui pameran.
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 32
2.1.3.1.6 Perencanaan Pembangunan Ketersediaan Dokumen Perencanaan Ketersediaan dokumen perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin agar program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Tabel II.29 Ketersediaan Dokumen Perencanaan di Kota Bandung Tahun 2010-2014 No 1
Uraian Dokumen RPJPD
2010 Ada
2011 Ada
2012 Ada
2013 Ada
2014 Ada
2
Dokuemn RPJMD
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
3
Dokmen RKPD
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
4
Dokumen RTRW
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung, 2014
2.1.3.1.7 Perhubungan Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Jumlah arus penumpang umum (bis/kereta api/pesawat udara) yang masuk/keluar daerah Kota bandung selama 1 (satu) tahun, dalam kurun waktu 2010-2014 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel II.30 Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Kota Bandung Tahun 2010-2014 No 1
Uraian Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum
2010 5.885.569
2011 5.834.592
2012 6.156.085
2013 n.a
2014 n.a
Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandung, 2014
Rasio Izin Trayek Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/ atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Seluruh angkutan umum yang ada di Kota Bandung wajib memiliki izin trayek. Hal ini dimaksudkan untuk penataan, pengaturan dan pengendalian trayek angkutan umum, sehingga ini dapat meminimalisir trayek ilegal yang dilakukan para pengendara angkutan umum. Tabel II.31 Rasio Ijin Trayek di Kota Bandung Tahun 2010-2014 No 1
Uraian Rasio izin Trayek
2010 5657/pddk
2011 5657/pddk
2012 5657/pddk
2013 n.a
2014 n.a
Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandung, 2014
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 33
2.1.3.1.8 Lingkungan Hidup Persentase Penanganan Sampah Salah satu masalah yang dihadapi kota-kota di Indonesia khususnya di Kota Bandung adalah masalah persampahan. Salah satu masalah persampahan yang cukup rumit dalam penyelesaiannya adalah pengadaan dan pengelolaan fasilitas tempat pembuangan sampah akhir (TPSA) yang layak, baik secara teknis maupun non teknis. Keberadaan TPSA selain dapat menampung timbulan sampah yang dihasilkan juga harus dapat meminimalisasi bahaya yang mungkin timbul akibat penimbunan sampah tersebut. Berikut adalah kondisi penanganan persampahan di Kota Bandung secara lengkap dalam kurun waktu 2010-2014. Tabel II.32 Persentase Penanganan Sampah di Kota Bandung Tahun 2010-2014 No 1
Uraian Persentase Pananganan Sampah
2010 70%
2011 73%
2012 85%
2013 74%
2014 87,23%
Sumber: Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung, 2014
Persentase Penduduk Berakses Air Minum Syarat-syarat air minum menurut KementerianKesehatan adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Walaupun air dari sumber alam dapat diminum oleh manusia, terdapat resiko bahwa air ini telah tercemar oleh bakteri (misalnya Escherichia coli) atau zat-zat berbahaya. Walaupun bakteri dapat dibunuh dengan memasak air hingga 100 °C, banyak zat berbahaya, terutama logam, tidak dapat dihilangkan dengan cara ini.Untuk menghitung persentase penduduk berakses air bersih dapat disusun tabel sebagai berikut Tabel II.33 Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Kota Bandung Tahun 2010-2014 No 1
Uraian Persentase Penduduk berakses air Minum
2010 67,00%
2011 72,00%
2012 72,43%
2013 70%
2014 n.a
Sumber: Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung, 2014
2.1.3.1.9 Pertanahan Persentase Luas Lahan Bersertifikat Dalam hal pertanahan, indikator penilaian difokuskan pada persentase konflik pertanahan yang terfasilitasi dan sertifikat tanah milik pemerintah kota.Pada tahun 2014 dari 10 (sepuluh) kasus yang terdaftar dapat difasilitasi seluruhnya (100%), diantaranya: 7 (tujuh) kasus dimenangkan Pemerintah Kota dan 2 (dua) kasus masih dalam proses, 1 (satu) kasus dimenangkan oleh penggugat. Adapun terkait sertifikat tanah milik pemerintah kota, dari target 150 dokumen hanya dapat terealisasi sebanyak 51 dokumen, hal ini dikarenakan ada faktor penghambat berupa ketidaklengkapan data administrasi dan belum adanya kesepahaman mengenai penetapan lokasi. 2.1.3.1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil Persentase Jumlah Penduduk yang sudah Terdaftar dalam Catatan Sipil Indikator ini dapat menggambarkan tertib administrasi kependudukan. Salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KK, Akte Kelahiran dan Akte Nikah. Peningkatan/penurunan jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KK, Akte Kelahiran dan Akte Nikah menggambarkan tingkat kesadaran masyarakat mengenai identitas
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 34
diri/administrasi kependudukan.Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai kepemilikan administrasi kependudukan dengan fokus kepemilikan KTP selama kurun waktu 2010-2014. Tabel II.34 Persentase Jumlah Penduduk Yang Sudah Terdaftar Dalam Catatan Sipil di Kota Bandung Tahun 2010-2014 No 1
Uraian Persentase Penduduk memiliki KTP
2010 100%
2011 96,75
2012 96,75%
2013 95,5 %
2014 99,05%
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, 2014
2.1.3.1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan diperlukan dalam rangka memberdayakan perempuan menuju kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan salah satunya dapatdiukur dari partisipasi angkatan kerja perempuan, baik pada lembaga pemerintah maupun swasta. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai persentase partisipasi angkatan kerja perempuan di Kota Bandung selama kurun waktu 2010-2014. Tabel II.35 Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Bandung Tahun 2010-2014 No 1
Uraian Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
2010 52,1%
2011 54%
2012 43,47%
2013 38,00%
2014 n.a
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, 2014
2.1.3.1.12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Cakupan Peserta KB Aktif Cakupan peserta KB aktif adalah perbandingan antara jumlah peserta KB aktif dengan Pasangan Usia Subur. Cakupan peserta KB aktif menunjukkan tingkat pemanfaatan kontrasepsi di antara Pasangan Usia Subur. Berkaitan denganhal tersebut, dapat diketahui bahwa Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Bandung selama kurun waktu 2010-2014 berada pada kisaran 70%-80%. Selama 5 tahun terakhir, cakupan peserta KB aktif terus mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel II.36 Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Bandung Tahun 2010-2014 No 1
Uraian Cakupan Peserta KB Aktif
2010 72,15%
2011 73,01%
2012 73,01%
2013 79,10%
2014 80,81%
Sumber: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung, 2014
2.1.3.1.13 Sosial Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi Menunjukan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat di suatu daerah. Adapun jumlah sarana sosial di Kota Bandung dalam kurun waktu 20102014 dapat dilihat pada tabel berikut ini.
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 35
Tabel II.37 Sarana Sosial di Kota Bandung Tahun 2010-2014 No 1
Uraian Jumlah Sarana Sosial
2010 60 buah
2011 60 buah
2012 60 buah
2013 60 buah
2014 60 buah
Sumber: Dinas Sosial Kota Bandung, 2014
2.1.3.1.14 Ketenagakerjaan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei.Pada kelompok umur muda (15-24) tahun, TPAK cenderung rendah, karena pada usia ini mereka lebih banyak masuk kategori bukan angkatan kerja (sekolah). Begitu juga pada kelompok umur tua (diatas 65 tahun), TPAK rendah dikarenakan mereka masuk pada masa purnabakti (pensiun).Jika dilihat perbandingan antar jenis kelamin, maka TPAK perempuan jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini kemungkinan di Indonesia, tanggung jawab mencari nafkah pada umumnya laki-laki, sehingga perempuan lebih sedikit masuk ke dalam angkatan kerja. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai TPAK di Kota Bandung selama kurun waktu 20102014. Tabel II.38 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Bandung Tahun 2010-2014 No 1
Uraian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
2010 60,73%
2011 61,40%
2012 63,14%
2013 63,55%
2014 n.a
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, 2014
Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Lebih penting lagi, indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan. Gambaran tingkat pengangguran terbuka di Kota Bandung selama kurun waktu 2010-2014 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel II.39 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Bandung Tahun 2010-2014 No 1
Uraian Tingkat Pengangguran Terbuka
2010 12,17%
2011 10,34%
2012 9,17%
2013 10,98%
2014 8.05%
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, 2014
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 36
2.1.3.1.15 Koperasi dan Usaha Kecil menengah Persentase Koperasi Aktif Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, menurunkan kemiskinan dan memperluas lapangan pekerjaan. Semakin banyaknya koperasi yang aktif, maka diharapkan semakin berdayanya ekonomi berbasis kerakyatan, menurunnya kemiskinan dan menurunnya jumlah pengangguran.Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai koperasi aktif di Kota Bandung selama kurun waktu 2010-2014. Tabel II.40 Persentase Koperasi Aktif di Kota Bandung Tahun 2010-2014 No 1
Uraian Persentase Koperasi Aktif
2010 76,47%
2011 77,44%
2012 78.09%
2013 78,66%
2014 81,76%
Sumber: Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung, 2014
Jumlah Usaha Kecil Mikro dan Menengah Binaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan Pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pengertian-pengertian UMKM tersebut adalah : 1. Usaha Mikro Kriteria kelompok Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. 2. Usaha Kecil Kriteria Usaha Kecil Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadibagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besaryang memenuhi kriteria Usaha Keci. 3. Usaha menengah Kriteria Usaha Menengah Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Berkaitan dengan hal tersebut, dapat diketahui bahwa Jumlah Usaha Kecil Mikro dan menengah di Kota Bandung selama kurun waktu 2010-2014 berada pada kisaran 4400-4600 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel II.41 Jumlah Usaha Kecil Mikro dan Menengah di Kota Bandung Tahun 2010-2014 No 1
Uraian Jumlah Usaha Kecil Menengah
Mikro
dan
2010 4221
2011 4425
2012 4531
2013 4581
2014 4336
Sumber: Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung, 2014
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 37
2.1.3.1.16 Penanaman Modal Jumlah Proyek Berskala Nasional (PMDN/PMA) Hampir semua kabupaten/kota membutuhkan modal dalam negeri maupun modal asing dalam rangka melaksanakan program/kegiatan pembangunan. Modal dalam negeri maupun modal asing merupakan suatu hal yang semakin penting bagi pelaksanaan pembangunan suatu daerah. Sehingga kehadiran investor nampaknya tidak mungkin dihindari, namun kehadiran investor asing sangat dipengaruhi oleh kondisi internal negara, seperti stabilitas ekonomi, politik, penegakan hukum dan lain sebagainya. Penanaman modal memberikan keuntungan kepada semua pihak, tidak hanya bagi investor saja, tetapi juga bagi perekonomian di tempat modal itu ditanamkan serta bagi negara asal para investor.Kebijakan mengundang investor, terutama investor asing adalah untuk meningkatkan potensi ekspor dan substitusi impor, juga agar terjadi alih teknologi yang dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional Indonesia, khususnya Kota Bandung. Gambaran mengenai jumlah proyek PMDN/PMA di Kota Bandung selama kurun waktu 2010-2014 disajikan pada tabel berikut. Tabel II.42 Jumlah Investor PMDN/PMA di Kota Bandung Tahun 2010-2014 No 1 2 3
Uraian
2010
PMA PMDN Total
2011 41 10 51
2012 35 15 50
2013 48 17 65
2014 40 13 53
51 20 71
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung, 2014
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Semakin banyak nilai realisasi investasi PMDN dan PMA maka semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimililiki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Dan semakin banyak realisasi proyek maka akan semakin menggambarkan keberhasilan daerah dalam memberi fasilitas penunjang pada investor untuk merealisasikan investasi yang telah direncanakan.Jumlah realisasi investasi PMDN/PMA di Kota bandung kurun waktu 2010-2015 dibuktikan pada tabel jumlah investasi PMDN/PMA di Kota Bandung berikut ini. Tabel II.43 Jumlah Investasi PMDN/PMA (Milyar) di Kota Bandung Tahun 2010-2014 No 1
Uraian PMA
2010 855,4
2011 9.016,3
2012 624,1
2013 183,8
2014 190,5
2
PMDN
13.304,6
515,1
933,1
1.578,4
3.420,6
3
Total
14.160,0
9.531,4
1.557,2
1.762,2
3.611,1
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung, 2014
2.1.3.1.17 Kebudayaan Pembangunan kebudayaan ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kebudayaan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja jumlah sarana dan penyelenggaraan seni dan budaya serta jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.Berikut gambaran indikator kinerja kebudayaan di Kota bandung selama kurun waktu 2010-2014. RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 38
Tabel II.44 Sarana dan Penyelenggaraan Seni dan Budaya serta Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kota Bandung Tahun 2010-2014 No 1
Uraian Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya Festival
Seni
2010 26 buah
2011 26 buah
2012 26 buah
2013 n.a
2014 26 buah
2
Penyelenggaraan Budaya
dan
n.a
486 kali
154 kali
87 pagelaran
120 pagelaran
3
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan
n.a
15,54%
15,54%
n.a
15,54%
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, 2014
2.1.3.1.18 Kepemudaan dan Olah Raga Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kepemudaan dan olahraga dapat dilihat dari jumlah organisasi pemuda dan jumlah organisasi olahraga. Banyaknya jumlah organisasi pemuda menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Semakin banyak jumlah organisasi pemuda, menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memberdayakan pemuda. Sampai dengan tahun 2014, terdapat 834 organisasi kepemudaan/komunitas. Selanjutnya, banyaknya jumlah organisasi olahraga menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakanmasyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan daerah khususnya dalam menciptakan pelayanan penunjang di bidang olahraga. Sampai dengan tahun 2014 ini, belum dilakukan pendataan tentang seberapa banyak jumlah organisasi olahraga yang ada di Kota Bandung. 2.1.3.1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri diantaranya dapat dilihat dari indikator kinerja kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP serta kegiatan pembinaan politik daerah. terkait dengan hal tersebut, berikut gambaran mengenai indikator kinerja kesatuan bangsa dan politik dalam negeri di Kota Bandung dalam kurun waktu 2010-2014. Tabel II.45 Indikator Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Kota Bandung Tahun 2010-2014 No 1 2
Uraian Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Kegiatan Pembinaan Politik Daerah
2010 1 kegiatan 2 kegiatan
2011 1 kegiatan 2 kegiatan
2012 1 kegiatan 1 kegiatan
2013 1 kegiatan 2 kegiatan
2014 1 kegiatan 4 kegiatan
Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat, 2014
2.1.3.1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah (Perda). Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 39
Pembangunan kawasan perkotaan tak terlepas dari K3 (ketertiban, kebersihan dan keindahan). Ketertiban berhubungan erat dengan penataan ruang publik, privat dan lainnya. Tingkat ,urbanisasi dan pertumbuhan kawasan perkotaan yang tinggi menjadi suatu kondisi potensial terhadap ketertiban. Penyalahgunaan ruang publik seperti jalan, trotoar, daerah hijau, daerah resapan dll. Pertumbuhan penduduk, tingkat konsumsi, industrialisasi dan keterbatasan ruang menjadi konsekuensi logis dari perkembangan kota. Di sisi lain hal ini akan berdampak negatif bila kebersihan lingkungan tidak dikelola secara baik. Tingginya produksi sampah di kawasan perkotaan menjadi ancaman serius terhadap kebersihan kawasan perkotaan.Keindahan adalah hasil dari sinergi antara ketertiban dan kebersihan dimana kawasan perkotaan bisa menjadi tempat yang tertata dan terkelola secara baik. Setiap pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan di Kabupaten/Kota harus ditindak sesuai dengan peraturan daerah yang ada. Hal ini bertujuan untuk memelihara ketertiban, ketentraman, dan keindahan di Kabupaten/Kota. Menjadi tugas Polisi Pamong Praja sebagai aparatur daerah untuk melaksanakan tugas penegakan Perda, termasuk Perda tentang ketertiban, ketentraman, dan keindahan. Tabel II.46 Penyelesaian Penegakan Perda di Kota Bandung Tahun 2010-2014 No 1
Uraian Persentase Penyelesaian Penegakan Perda
2010 100%
2011 100%
2012 100%
2013 100%
2014 100%
Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, 2014
Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran Untuk memberikan proteksi terhadap bencana kebakaran, menuru Kepmeneg PU No. 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Kebakaran Perkotaan, suatu kotaperlu membentuk WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran. Jumlah minimal WMK untuk suatu daerah tergantung luas daerah tersebut, dengan minimal satu WMK.Manajemen Penanggulangan Kebakaran adalah upaya proteksi kebakaran suatu daerah yang akan dipenuhi dengan adanya instansi kebakaran sebagai suatupublic service dalam suatu WMK. Respon time (waktu tanggap) adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Pada tahun 2014, Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) berada pada nilai 72,85%. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat, maka dari itu pemerintah perlu terus berupaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima layanan. Kepuasan penerima layanan dapat dicapai apabila penerima layanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan atau diharapkan. Berkaitan hal tersebut di atas, maka perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur di dalam menilai tingkat kualitas pelayanan yang diselenggarakan pemerintah. Di samping itu data IKM dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih memerlukan perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Dalam kurun waktu 2010-2014, Pemerintah Kota Bandung senantiasa telah menyusun indeks kepuasan masyarakat.
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 40
2.1.3.1.21 Ketahanan Pangan Ketersediaan Pangan Utama Ketahanan pangan merupakan agenda penting di dalam pembangunan ekonomi. Kejadian rawan pangan menjadi masalah yang sangat sensitif dalam dinamika kehidupan sosial politik. Oleh sebab itu, menjadi sangat penting untuk mampu mewujudkan ketahanan pangan, khususnya di Kota Bandung. Ketersediaan pangan utama Kota Bandung selama kurun waktu 2011-2013 mengalami penurunan, hal ini disebabkan salah satunya oleh peningkatan jumlah penduduk.Secara lebih lengkap mengenai ketersediaan pangan utama Kota Bandung selama kurun waktu 2010-2014 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel II.47 Ketersediaan Pangan Utama di Kota Bandung Tahun 2010-2014 No 1
Uraian Ketersediaan Pangan Utama
2010 n.a
2011 119,92 kg/kapita/thn
2012 119,92 kg/kapita/thn
2013 87,7 kg/kapita/thn
2014 87,7 kg/kapita/thn
Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung, 2014
2.1.3.1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PKK Aktif Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah serta pengelolaanya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Semakin besar rata-rata jumlah kelompok binaan PKK maka dapat menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui PKK, juga menunjukkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui PKK. Adapun perkembangan PKK Kota Bandung dalam kurun waktu 2010-2014 dapat terlihat pada tabel berikut ini. Tabel II.48 PKK Aktif di Kota Bandung Tahun 2010-2014 No 1
Uraian Persentase PKK Aktif
2010 86%
2011 86%
2012 100%
2013 100%
2014 100%
Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat, 2014
Posyandu Aktif Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Tujuan penyelenggaraan Posyandu: 1. Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu Hamil, melahirkan dan nifas). 2. Membudayakan NKKBS. 3. Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera. RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 41
4. Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera, Gerakan Ketahanan Keluarga dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera. Adapun perkembangan Posyandu Kota Bandung dalam kurun waktu 2010-2014 dapat terlihat pada tabel berikut ini. Tabel II.49 Posyandu Aktif di Kota Bandung Tahun 2010-2014 No 1
Uraian Persentase Posyandu Aktif
2010 100%
2011 10%
2012 100%
2013 100%
2014 100%
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bandung, 2014
2.1.3.1.23 Statistik Dokumen Statistik (Buku Kota Dalam Angka dan Buku PDRB Kota) Instrumen analisis sebagai bahan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan penentuan/perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah adalah data/informasi statistik (dokumen statistik). Ketersediaan dokumen statistik memudahkan pemerintah dalam mendapatkan data potensi daerah secara umum sebagai bahan evaluasi atas kinerja/pelaksanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Dokumen Statistik sebagaimana dimaksud di atas adalah antara lain buku kota dalam angka dan buku PDRB Kota. Berikut adalah ketersediaan dokumen statistik di Kota bandung selama kurun waktu 20102014. Tabel II.50 Dokumen Statistik di Kota Bandung Tahun 2010-2014 No 1 2
Uraian Buku Bandung Dalam Angka Buku PDRB Kota Bandung
2010 Ada
2011 Ada
2012 Ada
2013 Ada
2014 Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung, 2014
2.1.3.1.24 Kearsipan Pengelolaan Arsip secara Baku Kearsipan(filing) adalah sesuatu proses pengaturan dan penyimpanan bahan-bahan secara sistematis sehingga bahan-bahan secara sistematis sehingga bahan-bahan tersebut dengan cepat dicari atau diketahui tempatnya setiap kali diperlukan.Pengertian arsip menurut Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam pelaksanaan penyimpanan arsip, pada pokoknya dikenal 4 (empat) macam sistem penyimpanan arsip yaitu : 1. 2. 3. 4.
Penyimpanan arsip menurut abjad Penyimpanan menurut wilayah Penyimpanan menurut nomor Penyimpanan menurut tanggal RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 42
Dalam hal pengelolaan arsip secara baku ini, baru sebagian kecil SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang melaksanakannya. Sampai tahun 2014 hanya 11% dari seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku. Penerapan pengelolaan arsip secara baku di Kota Bandung dalam kurun waktu 2010-2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel II.51 Pengelolaan Arsip Secara Baku di Kota Bandung Tahun 2010-2014 No 1
Uraian Pengelolaan Arsip secara Baku
2010 7,69%
2011 7.69%
2012 7,69%
2013 11%
2014 11%
Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung, 2014
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Mengelola arsip adalah mengelola informasi, yang mana pengetahuan menyeluruh mengenai arsip, baik dari segi fisik, struktur, content maupun context-nya menjadi sangat diperlukan. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten, mampu, dan terampil mengelola arsip dengan baik. terkait dengan hal ini, Pasal 7 dan 30 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menegaskan perlunya pengembangan sumber daya manusia melalui upaya pengembangan kompetensi dan keprofesionalan arsiparis melalui penyelenggaraan, pengaturan, serta pengawasan pendidikan dan pelatihan kearsipan. Selama kurun waktu 2010-2014 Pemerintah Kota Bandung senantiasa konsisten melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan SDM pengelola kearsipan. Tabel II.52 Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan di Kota Bandung Tahun 2010-2014 No 1
Uraian Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan
2010 1 Kegiatan
2011 1 Kegiatan
2012 2 Kegiatan
2013 1 Kegiatan
2014 1 Kegiatan
Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung, 2014
2.1.3.1.25 Komunikasi dan Informatika Sarana/Prasarana Komunikasi dan Informatika Sarana/prasarana komunikasi dan informatika saat ini telah berkembang dengan pesat dan telah merevolusi cara hidup manusia, baik cara berkomunikasi, cara belajar, cara bekerja, cara berbisnis dan lain sebagainya. Dengan teknologi komunikasi dan informasi segala aktivitas manusia dapat dilakukan melalui cara baru, inovatif, instan, transparan, akurat, tepat waktu, dan efektif. Selain itu, semua proses pelaksanaaan kegiatan serta konten dapat ditransformasikan dari fisik dan statis menjadi digital, mobile, virtual serta personal, dengan demikian kecepatan kinerja akan meningkat. Teknologi informasi dapat digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.Gambaran mengenai sarana/prasarana komunikasi dan informatika yang tersedia di Kota bandung selama kurun waktu 20102014 dapat terlihat pada tabel di bawah ini. Tabel II.53 Sarana/Prasarana Komunikasi dan Informatika di Kota Bandung Tahun 2010-2014 No 1
Uraian Website Milik Pemerintah Kota Bandung
2010 Ada
2011 ada
2012 ada
2013 ada
2014 ada
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, 2014
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 43
2.1.3.1.26 Perpustakaan Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun Indikator efektivitas penyediaan pelayanan perpustakaan di daerah dapat dilihat dari banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan. Banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan dapat menggambarkan tingginya budaya baca di daerah. pada tahun 2014 jumlah pengunjung perpustakaan daerah Kota Bandung tercatat sebanyak 0,33%, jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut. Tabel II.54 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kota Bandung Tahun 2010-2014 No 1
Uraian Jumlah pengunjung Perpustakaan per Tahun
2010 0,03%
2011 0,07%
2012 0,20%
2013 0,25%
2014 0,33%
Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung, 2014
Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah Banyaknya koleksi buku yang tersedia pada perpustakaan dapat menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam memberikan bahan pustaka kepada masyarakat pengguna perpustakan. Selain itu juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pelayanan pendidikan. Secara terperinci mengenai koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah selama kurun waktu 2010-2014 dapat terlihat pada tabel berikut. Tabel II.55 Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Kota Bandung Tahun 2010-2014 No 1
Uraian Koleksi Buku yang Perpustakaan Daerah
Tersedia
di
2010 85,5%
2011 33,20%
2012 33,30%
2013 37%
2014 40,00%
Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung, 2014
2.1.3.2
Fokus Layanan Urusan Pilihan
2.1.3.2.1 Pertanian Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Produktivitas tanaman pangan adalah kemampuan suatu tanah untuk menghasilkan tanaman pangan yang sedang diusahakan dengan sistem pengelolaan tertentu, termasuk didalamnya proses produksi. Walaupun Kota Bandung bukan merupakan daerah sentra produksi pertanian akan tetapi masih berpotensi untuk menghasilkan produk pertanian seperti padi dan palawija. Dari data di lapangan, diketahui bahwa sentra produksi padi di Kota Bandung adalah Kecamatan Ujung Berung, Rancasari, Cibiru, Cinambo, Gedebage, Buah Batu, dan Arcamanik. Produktivitas tanaman padi pada tahun 2014 sebanyak 6,503 ton/ha, mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Tabel II.56 Produktivitas Padi Per Hektar Kota Bandung Tahun 2010-2014 No 1
Uraian Produktivitas padi per hektar
2010 n.a
2011 6,1 ton/ha
2012 6,202 ton/ha
2013 6,295 ton/ha
2014 6,503 ton/ha
Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung, 2014
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 44
Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Mengingat Kota Bandung bukan merupakan daerah sentra produksi pertanian, maka kontribusi sektor pertanian terhadap pencapaian PDRB Kota Bandung pun nilainya cukup kecil, hanya berada pada kisaran 0,20%.Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Bandung dalam kurun waktu 2010-2014. Tabel II.57 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kota Bandung Tahun 2010-2013 No 1
Uraian Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB
2010 n.a
2011 0,19%
2012 0,20%
2013 0,20%
Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung, 2014
2.1.3.2.2 Pariwisata Kunjungan Wisata Jumlah kunjungan wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara ke Kota Bandung semakin mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan antara lain oleh semakin meningkatnya infrastruktur kota dan peningkatan promosi pariwisata. Jumlah wisawatan yang datang ke Kota Bandung dalam kurun waktu 2010-2014. Tabel II.58 Jumlah Kunjungan Wisata Kota Bandung Tahun 2010-2014 No 1
Uraian Jumlah Kunjungan wisata (orang)
2010 3.928.157
2011 4.076.072
2012 3.513.705
2013 3.726.447
2014 5.807.564
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, 2014
2.1.3.2.3 Kelautan dan Perikanan Produksi Perikanan Sektor perikanan di Kota Bandung, terbagi ke dalam dua jenis, yaitu perikanan air tawar dan budidaya ikan hias. Keterbatasan lahan dan lingkungan padat penduduk menjadi hambatan dalam pengembangan perikanan ikan tawar, sehingga jenis perikanan ini hanya dilakukan dalam skala kecil. Namun demikian, produksi ikan konsumsi masih cukup besar bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.Pada tahun 2014, produksi ikan konsumsi mencapai 106,30% dari target yang ditetapakan sebesar 2.600 ton. Tabel II.59 Produksi Perikanan Kota Bandung Tahun 2010-2014 No 1
Uraian Produksi Perikanan
2010 111,19%
2011 109%
2012 103,91%
2013 103%
2014 106,3%
Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung, 2014
2.1.3.2.4 Perdagangan Ekspor Bersih Perdagangan Nilai ekspor perdagangan Kota Bandung didapat sebesar US$ 603 juta, dihitung berdasarkan atas penerbitan surat keterangan asal komoditi yang merupakan rekomendasi yang menyatakan barang tersebut diproduksi di Bandung. Berikut gambaran mengenai ekspor bersih perdagangan Kota Bandung selama kurun waktu 2010-2014. Tabel II.60 Ekspor Bersih Perdagangan Kota Bandung Tahun 2010-2014 No 1
Uraian Ekspor bersih perdagangan ($ juta)
2010 625,3
2011 653,6
2012 669,2
2013 601,5
2014 603
Sumber: Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung, 2014
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 45
2.1.4
ASPEK DAYA SAING DAERAH
2.1.4.1
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multiflier effect bagi peningkatan daya saing daerah. Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikatorpengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi nonpangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga Per Kapita (Angka Konsumsi RT Per Kapita) Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya. Komponen tertinggi penyumbang PDRB menurut penggunaan pada tahun 2012 adalah komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, yang menyumbang sekitar 60,57% terhadap total PDRB. Hal ini menunjukkan bahwa ditinjau dari sisi pengeluaran, perekonomian Kota Bandung sebagian besar digunakan untuk konsumsi rumah tangga. Tabel II.61 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bandung Periode 2009-2012 (Rp Milyar) Kelompok Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Makanan Non Makanan Produk Domestik Regional Bruto
Tahun 2009*) 43.136,26 18.081,11 25.055,14 70.281,16
2010*) 50.374,67 21.085,55 29.289,12 82.002,18
2011*) 58.363,29 25.224,68 33.138,61 95.612,86
2012**) 67.306,69 28.068,96 39.237,73 111.121,55
Sumber: BPS Kota Bandung, PDRB Menurut Penggunaan Kota Bandun Tahun 2009-2012 *) Angka Perbaikan, **) Angka Sementara
Tabel II.62 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Atas Dasar Harga Konstan Kota Bandung Periode 2009-2012 (Rp Milyar) Kelompok Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Makanan Non Makanan Produk Domestik Regional Bruto
Tahun 2009*) 19.303,12 8.215,33 11.087,79 29.228,27
2010*) 20.995,85 8.736,11 12.259,73 31.697,28
2011*) 22.988,97 9.400,39 13.588,58 34.463,63
2012**) 24.901,53 9.697,99 15.203,54 37.558,32
Sumber: BPS Kota Bandung, PDRB Menurut Penggunaan Kota Bandung Tahun 2009-2012 *) Angka Perbaikan, **) Angka Sementara
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 46
Secara total pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki kecenderungan yang meningkat setiap tahunnya seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan tingkat perekonomian di Kota Bandung. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita (Persentase Konsumsi RT untuk Non Pangan) Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita dibuat untuk mengetahui pola konsumsi rumah tangga di luar pangan. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita dapat dicari dengan menghitung persentase konsumsi RT untuk non pangan, yaitu proporsi total pengeluaran rumah tangga untuk non pangan terhadap total pengeluaran. Sejak tahun 2009 konsumsi non makanan memiliki proporsi yang lebih besar daripada konsumsi makanan. Pada tahun 2009, konsumsi non makanan mencapai Rp 25.055,14 milyar dan meningkat menjadi Rp 39.237,73 milyar pada tahun 2012 (atas dasar harga berlaku). Komposisi pengeluaran non makanan yang makin besar menjadi indikasi bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan. Tabel II.63 Kontribusi Kelompok Pengeluaran Makanan dan Non Makanan Terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kota Bandung Periode 2010-2013 (%) Tahun
Kelompok Pengeluaran
2010
Atas Dasar Harga Berlaku Makanan Non Makanan TOTAL Atas Dasar Harga Konstan Makanan Non Makanan TOTAL
2011
2012
2013
41,91 58,09 100,00
41,85 58,15 100,00
43,29 56,71 100,00
41,70 58.30 100,00
42,56 57,44 100,00
41,61 58,39 100,00
40,89 59,11 100,00
38,94 61,06 100,00
Sumber: BPS Kota Bandung, PDRB Menurut Penggunaan Kota Bandung Tahun 2009-2012 (olahan)
2.1.4.2
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
Suatu fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (availability) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan. Tabel II.64 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kota Bandung Tahun 2010-2014 URAIAN Panjang jalan (km) Jumlah kendaraan (kend) Rasio (kend/km)
2010
2011
2012
2013
2014
1185,38
1185,38
1236,48
1236,48
1236,48
1.215.585
1.320.749
1.352.089
1.443.217
1.539.409
1025,48
1114,20
1093,50
1167,20
1244,99
Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandung, 2014
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 47
2.1.4.3
Fokus Iklim Berinvestasi
Angka Kriminalitas Angka kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.Keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu aspek strategis yang perlu dijaga untuk mewujudkan stabilitas suatu daerah yang berimbas pada Iklim investasi. Tabel II.65 Angka Kriminalitas Kota Bandung Tahun 2010-2012 Jenis Kejadian
2010
2011
2012
1. Pencurian Kendaraan Roda 2
1758
973
1.178
2. Pencurian Kendaraan Roda 4
157
152
155
3.....Pencurian dengan Pemberatan
737
619
767
4....Pencurian Dengan Kekerasan
425
513
493
5. Pencurian Biasa
267
261
327
6. Penganiayaan Ringan
121
136
163
7. Penganiayan Berat
294
219
278
8. Penipuan
906
828
890
9. Penggelapan
505
512
403
10. Pemerasan/Ancaman Keras
57
35
63
11. Pengrusakan
70
42
50
12. Kebakaran
33
8
5
13. Pembunuhan
5
3
10
14. Pemerkosaan
20
14
12
15. Perzinahan
15
10
8
16. Penculikan
6
1
10
17. Narkotika
222
220
18. Pemalsuan Mata Uang
3
5
13 05
19. Pemalsuan Surat
37
49
46
20. Pemalsuan Merk
9
5
3
21. Sumpah Palsu
2
-
7
22. Perjudian
36
62
66
23. Penghinaan
29
28
16
24. Cemar Nama Baik
70
70
81
25. Penadahan
2
1
1
-
26. Korupsi 26. Korupsi 27. Senpi, Handak, Sajam 27. Senpi,Handak,Sajam
28
30
-35 35
28. Lain-lain Kriminalitas
453
511
675
Jumlah / Total Sumber: BPS Kota Bandung, 2013
6277
5307
5877
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 48
Berdasarkan tabel di atas, pada periode tahun 2010-2011 angka kriminalitas di Kota Bandung mengalami penurunan. Akan tetapi, pada periode 2011-2012, angka kriminalitas di Kota Bandung cenderung meningkat. Jumlah dan Macam Pajak Dan Retribusi Daerah Instrumen utama dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak (taxing power) dan transfer ke daerah. Dalam hal ini, kebijakan taxing power kepada daerah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut, pajak daerah yang dapat dipungut oleh daerah adalah 16 jenis, meliputi 5 jenis yang dapat dipungut oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota adalah sebanyak 11 jenis.Jenis pajak daerah yang direncanakan menjadi bagian pendapatan asli daerah Kota Bandung, meliputi: a) pajak hotel;b) pajak restoran; c) pajak hiburan; d) pajak reklame; e) pajak penerangan jalan; f) pajak parkir; g) Pajak Bumi Bangunan (PBB); h) Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan i) pajak air tanah. Tabel II.66 Perincian Pendapatan Pajak Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014 (Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI) Tahun Anggaran 2014 NO
Uraian
Anggaran Pendapatan
Realisasi Pendapatan
(Rp)
(Rp)
%
1
Pajak Hotel
202.850.000.000,00
204.152.062.826,00
100,64
2
Pajak Restoran
140.000.000.000,00
142.399.711.300,00
101,71
3
Pajak Hiburan
45.000.000.000,00
40.730.151.211,00
90,51
4
Pajak Reklame
24.000.000.000,00
23.643.479.085,00
98,51
5
Pajak Penerangan Jalan
158.000.000.000,00
159.123.681.023,00
100,71
6
Pajak Parkir
12.000.000.000,00
12.155.079.775,00
101,29
7
PBB
360.000.000.000,00
372.575.609.204,00
103,49
8
BPHTB
428.150.000.000,00
418.786.427.368,00
97,81
9
Pajak Air Tanah
30.000.000.000,00
26.032.655.125,00
86,78
1.400.000.000.000,00
1.399.598.856.917,00
99,97
Jumlah
Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2014
Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa pajak hotel realisasinya melampaui target, (100,64%) dari yang telah ditetapkan pada tahun 2014. Hal ini dikarenakan adanya penambahan hotel-hotel baru dan meningkatnya okupansi hotel. Walaupun realisasi tidak setinggi tahun 2013, tetapi capaian ini merupakan sebuah prestasi yang harus dipertahankan, terutama dalam meningkatkan fungsi dan citra Kota Bandung sebagai kota perdagangan dan pariwisata.Realisasi pajak restoran juga melampaui target pada tahun 2014. Hal ini sejalan dengan penambahan jumlah restoran dan rumah makan baru, serta penerapan pajak restoran atas jasa boga/catering sebagai pengganti pajak pertambahan nilai yang dimulai pada tahun 2012.
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 49
Grafik II.15 Kontribusi Tiap Komponen Pendapatan Pajak Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014 (%) Pajak Air Tanah 1.9%
Pajak Restoran 10.2% Pajak Hiburan 2.9%
Pajak Hotel 14.6%
BPHTB 29.9%
PBB 26.6% Pajak Reklame 1.7% Pajak Pajak Penerangan Jalan Parkir 11.4% 0.9%
Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2014
Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa komponen pajak daerah yang memberikan kontribusi terbesar diperoleh dari BPHTB yang mencapai 29,9%. Kontribusi terbesar kedua berasal dari PBB yang mencapai 26,6%, kemudian diikuti oleh pajak hotel sebesar 14,6%. Hal ini menunjukkan efektifnya pelimpahan kewenangan BPHTB dan PBB yang diserahkan kepada pemerintah daerah. Selain itu juga menunjukkan semakin dominannya peran sektor jasa dan perdagangan di Kota Bandung. Sektor pariwisata yang terus menunjukkan akselerasinya di Kota Bandung sangat mendorong penerimaaan pajak daerah, apalagi hasil dari survei yang dilakukan Fastbooking.com di akhir 2014, Kota Bandung menempati urutan ke-1 sebagai kota favorit di ASEAN, urutan ke-5 di Asia Pasifik, dan urutan ke-21 di dunia. Retribusi Daerah Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi memiliki dua prinsip yaitu sebagai sumber pendapatan (budgetary) dan sebagai pengatur (regulatory). Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Jenis retribusi daerah yang menjadi bagian PAD Kota Bandung, meliputi: a) retribusi pelayanan kesehatan; f) retribusi bidang perhubungan; b) retribusi pelayanan pemakaman dan g) retribusi rumah potong hewan; pengabuan mayat; h) retribusi tempat rekreasi dan olah raga; c) retribusi pelayanan parkir di tepi jalan i) retribusi izin mendirikan bangunan; umum; j) retribusi izin gangguan/keramaian; dan d) retribusi pengujian kendaraan bermotor; k) retribusi ijin trayek. e) retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran; Adapun rincian pendapatan dari retribusi daerah pada tahun anggaran 2014 dapat dilihat pada tabel berikut.
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 50
Tabel II.67 Perincian Penerimaan Retribusi Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014 (Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI) TAHUN ANGGARAN 2014 NO
Anggaran Pendapatan (Rp)
URAIAN
Realisasi Pendapatan (Rp)
%
SKPD
19.815.447.500,00
19.316.871.000,00
97,48
Dinkes, RSUD, RSKGM, RSKIA, DistanKP
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
3.071.953.500,00
3.952.350.000,00
128,66
Diskamtam
3
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
6.855.000.000,00
5.528.338.000,00
80,65
Dishub
4
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
6.837.000.000,00
5.464.529.000,00
79,93
Dishub
5
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
950.000.000,00
533.957.100,00
56,21
DPPK
6
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
15.114.245.000,00
1.629.159.022,00
10,78
Diskominfo
7
Retribusi Perhubungan
11.166.027.650,00
8.120.073.800,00
72,72
Dishub
8
Retribusi Rumah Potong Hewan
1.500.000.000,00
1.523.570.000,00
101,57
Dispertapa
9
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
408.049.950,00
999.563.500,00
244,96
Diskamtam
10
Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
61.290.026.267,00
49.218.086.494,00
80,30
BPPT
11
Retribusi Ijin Gangguan/Keramaian
4.000.000.000,00
2.723.896.471,00
68,10
BPPT
12
Retribusi Ijin Trayek
150.000.000,00
181.925.000
121,28
Dishub, BPPT
131.157.749.867,00
99.192.319.387,00
75,63
1
Retribusi Kesehatan
2
Jumlah
Pelayanan
Bidang
Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2014
Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa total perolehan retribusi daerah tidak mencapai target yang diharapkan dan hanya terealisasi sebesar Rp99.192.319.387,00 atau mencapai 75,63% dari target. Adapun beberapa retribusi yang melebihi target yang telah ditetapkan, adalah sebagai berikut. a) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan yang dikelola oleh Dinas Pemakaman dan Pertamanan dengan perolehan sebesar Rp3.952.350.000,00 dari target sebesar Rp3.071.953.500,00 atau mencapai 128,66%. Retribusi ini berhasil melebihi target dikarenakan optimalnya sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pelayanan Pemakaman melalui media massa/elektronik dan tatap muka dengan warga masyarakat dan perangkat pemerintah kewilayahan, serta adanya kesadaran ahli waris terhadap keberadaan makam keluarganya. b) Retribusi rumah potong hewan yang dikelola oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan perolehan sebesar Rp1.523.570.000,00 dari target sebesar Rp1.500.000.000,00 atau mencapai 101,57%. Retribusi ini melebihi target, dikarenakan:
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 51
(1) adanya kebijakan pemerintah untuk membebaskan kuota impor sapi bakalan asal Australia sehingga para importir bebas menyediakan sapi potong dan (2) pada tahun 2014, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bekerjasama dengan beberapa feedloter, diantaranya Bisnis Lintas Indonesia (BLI), Agri Satwa, dan Santori melaksanakan pemotongan sapi impor di rumah potong hewan Pemerintah Kota Bandung. c) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang dikelola oleh Dinas Pemakaman dan Pertamanan dengan perolehan sebesar Rp999.563.500,00 dari target sebesar Rp408.049.950,00 juta atau mencapai 244,96%. Retribusi ini melebihi target dikarenakan semakin banyaknya kunjungan wisatawan ke tempat rekreasi. d) Retribusi izin trayek yang dikelola oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Dinas Perhubungan dengan capaian sebesar Rp181.925.000,00 dari target sebesar Rp150.000.000,00 atau mencapai 121,28%. Retribusi ini melebihi target sehubungan dengan adanya penambahan trayek baru, seperti halnya taksi. Nilai Investasi Selama kurun waktu 10 tahun dari tahun 2005-2014, nilai investasi Kota Bandung Tahun 2005-2014 mengalami fluktuasi yang cukup dinamis. Pada tahun 2014, nilai investasi Kota Bandung (PMDN dan PMA) mencapai 3.611.107.060.000 dengan jumlah proyek 71 proyek, dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 7.336 orang. Berikut merupakan data lengkap, nilai investasi Kota Bandung Tahun 2005-2014. Tabel II.68 Nilai Investasi Kota Bandung Tahun 2005-2014 PMA
PMDN
Tahun
Proy ek
Nilai Investasi
Tenaga Kerja
Proy ek
Nilai Investasi
Tenaga Kerja
T O T A L PMA dan PMDN Jumlah Jumlah Tenaga Jumlah Investasi Proyek Kerja
2005
11
75.288.931.796
280
4
75.493.288.889
209
15
489
150.782.220.685
2006
8
154.342.972.040
194
6
26.813.306.158
764
14
958
181.156.280.198
2007
12
341.560.986.723
1.020
2
11.100.000.000
125
14
1.145
352.660.986.723
2008
21
1.627.484.123.532
4.397
6
1.064.698.994.914
913
27
5.310
2.692.183.118.446
2009
16
168.384.928.000
805
5
260.177.320.330
1.984
21
2.789
428.562.248.330
2010
41
855.457.502.923
6.717
10
13.304.641.269.029
1.315
51
8.032
14.160.098.771.952
2011
35
9.016.289.000.990
6.601
15
515.098.065.067
57.576
50
64.177
9.531.387.066.057
2012
48
624.103.940.700
8.801
17
933.165.548.509
4.419
65
13.220
1.557.269.489.209
2013
40
183.836.466.000
2.339
13
1.578.456.900.000
6.291
53
8.630
1.762.293.366.000
2014
51
190.530.250.000
4.103
20
342.057.681.000
3.233
71
7.336
3.611.107.060.000
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung, 2014
2.1.4.4
Fokus Sumber Daya Manusia
Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 52
mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3) Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Tabel II.69 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Bandung Tahun 2010-2014 No 1
Uraian Jumlah Lulusan S1/S2/S3
2
Jumlah Penduduk
3
Rasio Lulusan S1/S2/S3
2010 298.962
2011 282.337
2012 271.984
2013 261.402
2.394.873
2.424.957
2.455.517
2.483.977
12,48 %
11,64 %
11,07%
10,52 %
Sumber: BPS Kota Bandung, Tahun 2014
Data dari tabel diatas, menunjukkan rasio pendidikan sarjana dan pasca sarjana masyarakat kota Surakarta masih rendah dan cenderung menurun setiap tahun. Implikasi kebijakan ke depan adalah mendorong masyarakat meningkatkan jenjang pendidikan anak-anaknya hingga sarjana atau pasca sarjana, untuk mengantisipasi tuntutan kebutuhan lapangan pekerjaan formal. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan) Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi. Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Dependencyratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 53
Tabel II.70 Rasio Ketergantungan Kota Bandung Tahun 2010-2014 No 1
Uraian Jumlah Penduduk < 15 Tahun
2010 599.861
2011 607.955
2012 615.051
2013 575.782
2
Jumlah Penduduk > 64 Tahun
103.110
102.156
105.721
136.660
3
Jumlah Penduduk usia Tidak Produktif (1+2)
702.971
710.111
720.772
712.442
4
Jumlah Penduduk 15-64
1.691.902
1.714.846
1.734.745
1.771.535
5
Rasio Ketergantungan
41,55
41,41
41,55
40,22
Sumber: BPS Kota Bandung, Tahun 2014
Dari tabel di atas, trend angka ketergantungan Kota Bandung dari tahun 2010-2013 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2013, nilai rasio ketergantungan Kota Bandung sebesar 40,22. Artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 40 orang yang belum produktif dandianggap tidak produktif lagi. Dari data demografi Kota Bandung, isu pengendalian jumlah penduduk dan pengendalian penduduk tumbuh seimbang perlu mendapat perhatian dan prioritas. 2.1.4.5
Fokus Seni Budaya
Seni dan budaya daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Kota Bandung selama ini telah dikenal sebagai salah satu Kota Seni Budaya. Kesadaran akan pentingnya peran seni dan budaya daerah dalam pembangunan muncul di kalangan masyarakat, Pemerintah Kota Bandung, dan pemangku kepentingan lainnya. Diketahui bahwa hasil rekapitulasi di tahun 2013 untuk potensi seni budaya di Kota Bandung berjumlah 324. Uraian secara lebih detail mengenai potensi seni budaya dapat dilihat dalam Tabel berikut ini. Tabel II.71 Rekapitulasi Potensi Seni Budaya di Kota Bandung Tahun 2013 No
GEDUNG SENI DAN BUDAYA
JUMLAH
1
Lembaga Pendidikan Seni
13
2
Galeri
27
3
Gedung Pertunjukan
13
4
Museum
8
5
Gedung Bersejarah
13
6
Benda Cagar Budaya / Bangunan Lama JUMLAH
200/50 324
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2014
Jumlah Lingkung Seni dan Forum Komunitas Seni Budaya pada 2013 sebanyak 938 orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 jumlah lingkup seni dan forum komunitas seni budaya di Kota Bandung cenderung mengalami peningkatan.
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 54
Jumlah Lingkug Seni & Forum Komunitas Seni
Grafik II.16 Jumlah Lingkung Seni dan Forum Komunitas Seni Budaya Kota Bandung Tahun 2006–2013 1000 950 900 850 800 750 700 650 600 550 500 450 400
938
591
591
2006
2007
817
834
834
2008
2009
2010
876
876
2011
2012
2013
Jenis sanggar seni dan lingkung seni yang ada di Kota Bandung juga cukup beragam. Uraian detail terkait jenis sanggar seni dan lingkungan seni dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Tabel II.72 Jenis Sanggar Seni dan Lingkung Seni di Kota Bandung Tahun 2013 Jumlah Sanggar Dan Lingkung Seni a Lingkung Seni Kampus 13 Lingkung Seni Masyarakat 490 b Umum c Tembang Sunda Cianjuran 13 d Degung 25 e Kacapian 48 f Wayang Golek 19 g Calung 52 h Teater 17 i Tari Klasik 40 j Angklung 6 k Reog 39 Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2014
Sanggar dan lingkung seni l m
Kuda Lumping
n o p q r s t u
Celempungan Seni Terebang Seni Pantun Pencak Silat Barongsay Benjang Reak Komunitas Sastra Sunda Jumlah (Total)
Kuda Renggong
Jumlah 2 6 1 4 12 114 4 23 16 4 938
Namun hingga kini, Kota Bandung masih memerlukan sarana dan prasarana seni dan budaya yang lebih representatif. Selain itu, apresiasi generasi muda terhadap seni dan budaya daerah dirasa masih relatif minim. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi kondisi ini adalah melalui pencanangan pembangunan kawasan sentra seni budaya kreatif berwawasan lingkungan hidup seluas 10 hektar di Jalan Ciporeat, Kelurahan Pasanggrahan, Kecamatan Cibiru. Sentra seni tersebut akan menjadi wadah berkesenian para seniman dan warga Kota Bandung. Sentra seni dan budaya kreatif ini merupakan satusatunya di Jawa Barat. Kawasan ini juga diharapkan menjadi ruang ekspresi para seniman. Di sisi lain, pengunjung dapat melihat tempat latihan seni, pembuatan angklung, calung, wayang, serta melihat pentas seni. Sentra seni dirasakan kebutuhannya untuk mengembangkan budaya kreatif warga Kota Bandung.
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 55
2.2
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2014 DAN REALISASI RPJMD
Evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2014 mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2014 dan realisasi capaian kinerja misi RPJMD tahun kedua sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 56
Tabel II.73 Evaluasi Program Pembangunan Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2015
No
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Program s.d Tahun 2013
APK PAUD
97%
APM PAUD Kegiatan keagamaan di PAUD
Target Tahun 2014
Realisasi Tahun 2014
Tingkat Realisasi
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015
55%
65%
74%
114%
78%
N/A
37%
72%
85%
N/A
65%
64,89%
Cakupan Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang PAUD
80%
50%
55%
Implementasi Kurikulum, Materi dan Metode Pembelajaran yang berwawasan lingkungan dan warisan budaya daerah sebagai perekat budaya Nasional
50%
N/A
APK SD/MI/Paket A (Termasuk siswa dari luar kota Bandung)
131,05%
APK SD/MI/Paket A (khusus siswa dari kota Bandung)
Urusan / Program
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target RPJMD s.d Tahun 2015
Jawab
70%
70%
72,16%
Dinas Pendidikan
195%
58%
58%
74,36%
Dinas Pendidikan
100%
69%
69%
81,18%
Dinas Pendidikan
57,68%
105%
62%
62%
77,50%
Dinas Pendidikan
20%
20%
100%
28%
28%
56,00%
Dinas Pendidikan
131,05%
131,05%
109,13 %
83%
131,05%
131,05%
100,00%
Dinas Pendidikan
100%
100%
100%
106,17 %
106%
100%
100%
100,00%
Dinas Pendidikan
APM SD/MI/Paket A (Termasuk siswa dari luar kota Bandung)
123,13%
123,13%
123,13%
104,03 %
84%
123,13%
123,13%
100,00%
Dinas Pendidikan
APM SD/MI/Paket A (khusus siswa dari kota Bandung)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100,00%
Dinas Pendidikan
APK SMP/MTs/ Paket B (Termasuk siswa dari Luar Kota Bandung)
116,16%
116,16%
116,16%
108,19 %
93%
116,16%
116,16%
100,00%
Dinas Pendidikan
URUSAN PENDIDIKAN
1
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Program Wajib Pendidikan Dasar 9 Tahun
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2015 Perkiraan Realisasi Capaian S.d Tahun 2015
1
2
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2014
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 57
No
Urusan / Program
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Program s.d Tahun 2013
APK SMP/MTs/ Paket B (Khusus siswa dari Kota Bandung)
100%
APM SMP/MTs/ Paket B (Termasuk siswa dari Luar Kota Bandung)
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2014
Target Tahun 2014
Realisasi Tahun 2014
Tingkat Realisasi
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015
100%
100%
103,19 %
103%
100%
100%
100%
101,53 %
APM SMP/MTs/ Paket B (Khusus Siswa Kota Bandung)
100%
100%
100%
Kegiatan Keagamaan Pendidikan Dasar 9 Tahun
85%
N/A
105
Indikator Kinerja
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2015 SKPD Penanggung Perkiraan Realisasi Capaian S.d Tahun 2015
Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target RPJMD s.d Tahun 2015
Jawab
100%
100%
100,00%
Dinas Pendidikan
102%
100%
100%
100,00%
Dinas Pendidikan
100%
100%
100%
100%
100,00%
Dinas Pendidikan
65%
78,34%
121%
69%
69%
81,18%
Dinas Pendidikan
0
100
150
150%
102
102
97,14%
Dinas Pendidikan
9
66
8
14
175%
8
8
88,89%
60
215
56
45
80%
56
56
93,33%
32
167
31
99
319%
31
31
96,88%
Pembangunan unit sekolah baru SMP Negeri
1 Unit
1
1 unit
0
0%
1 Unit
1 Unit
100,00%
Dinas Pendidikan
Pembangunan unit sekolah baru SMP Negeri (kegiatan lanjutan)
2 Unit
2 Unit
2 unit
2 unit
100%
2 Unit
2 Unit
100,00%
Dinas Pendidikan
Cakupan Peningkatan kualitas sarana dan Prasarana penunjang pendidikan SD/MI
90%
80%
82%
83%
101%
84%
84%
93,33%
Dinas Pendidikan
Cakupan Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan SMP/MTs
100%
90%
92%
92%
100%
94%
94%
94,00%
Dinas Pendidikan
Implementasi kurikulum, materi dan metode pembelajaran yang berwawasan lingkungan dan warisan budaya daerah sebagai perekat budaya Nasional
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100,00%
Dinas Pendidikan
di
Rehabiltasi Berat Rehabilitasi Sedang
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 58
Dinas Pendidikan
No
Urusan / Program
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Program s.d Tahun 2013
Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil
100%
Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang, Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2014
Target Tahun 2014
Realisasi Tahun 2014
Tingkat Realisasi
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015
100%
100%
100%
100%
SD: 92,00%
SD: 85,2%
SD: 86,20 %
86,26%
SMP: 99,00%
SMP: 97,01%
SMP: 97,20
Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik
75,50%
56,28%
Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiapSMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru
SD: 100% SMP: 99,00%
Indikator Kinerja
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2015 SKPD Penanggung Perkiraan Realisasi Capaian S.d Tahun 2015
Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target RPJMD s.d Tahun 2015
Jawab
100%
100%
100,00%
Dinas Pendidikan
100%
SD: 87,22%
SD: 87,22%
94,80%
Dinas Pendidikan
97,24%
100%
SMP: 97,4%
SMP: 97,4%
98,47%
Dinas Pendidikan
58,3 %
58,53 %
100%
60,50%
60,50%
80,13%
Dinas Pendidikan
SD: 98,54%
SD: 98,60 %
98,65 %
100%
SD: 87,22%
SD: 87,22%
87,22%
Dinas Pendidikan
SMP: 97,01%
SMP: 97,20
97,24
100%
SMP: 97,4%
SMP: 97,4%
98,38%
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 59
No
Urusan / Program
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Program s.d Tahun 2013
Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan
100,00%
Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2014
Target Tahun 2014
Realisasi Tahun 2014
Tingkat Realisasi
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015
97,93%
98%
98,04%
100%
100,00%
97,17%
97,25%
97,70%
Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau DIV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik
100,00%
99,27%
99,3 %
Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35%) dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikasi pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%
90,90%
80,57%
Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1/D-IV dan telah memiliki sertifikasi pendidik masingmasing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris
99,00%
97,57%
Indikator Kinerja
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2015 SKPD Penanggung Perkiraan Realisasi Capaian S.d Tahun 2015
Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target RPJMD s.d Tahun 2015
Jawab
98,30%
98,30%
98,30%
Dinas Pendidikan
100%
97,60%
97,60%
97,60%
Dinas Pendidikan
99,39 %
100%
99,50%
99,50%
99,50%
Dinas Pendidikan
80,7 %
81,11 %
101%
80,90%
80,90%
89,00%
Dinas Pendidikan
97,8 %
98,16%
100%
97,90%
97,90%
98,89%
Dinas Pendidikan
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 60
No
Urusan / Program
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Program s.d Tahun 2013
Di setiap Kab/ Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikasi pendidik
99,85%
Di setiap kab/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 / D-IV dan telah memiliki sertifikasi pendidik
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2014
Target Tahun 2014
Realisasi Tahun 2014
Tingkat Realisasi
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015
99,15%
99,25 %
99,39 %
100%
99,90%
99,20%
99,30
99,54
Di setiap kab/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikasi pendidik
100%
100%
100%
Pemerintah kab/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif
100%
100%
Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan
SD: 99,95%
Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik
Indikator Kinerja
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2015 SKPD Penanggung Perkiraan Realisasi Capaian S.d Tahun 2015
Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target RPJMD s.d Tahun 2015
Jawab
99,45%
99,45%
99,60%
Dinas Pendidikan
100%
99,45%
99,45%
99,55%
Dinas Pendidikan
100%
100%
100%
100%
100,00%
Dinas Pendidikan
100%
100%
100%
100%
100%
100,00%
Dinas Pendidikan
SD: 98,54%
SD: 99,80 %
99,88%
100%
SD: 87,22%
SD: 87,22%
87,26%
Dinas Pendidikan
SMP: 99,30%
SMP: 97,01%
SMP: 97,20 %
97,24%
100%
SMP: 97,4%
SMP: 97,4%
98,18%
95,60%
93,16%
93,6 %
93,76 %
100%
94,00%
94,00%
98,33%
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 61
Dinas Pendidikan
No
Urusan / Program
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Program s.d Tahun 2013
Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik
97,55%
Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri atas model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar dan poster/carta IPA
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2014
Target Tahun 2014
Realisasi Tahun 2014
Tingkat Realisasi
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015
95,55%
95,75 %
95,85%
100%
99,90%
97,69%
97,8 %
97,91%
Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi
SD: 100%
SD: 98,54%
SD: 100 %
SMP: 100%
SMP: 97,01%
Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik dan melaksanakan tugas tambahan
SD: 99,60%
Indikator Kinerja
Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut:
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2015 SKPD Penanggung Perkiraan Realisasi Capaian S.d Tahun 2015
Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target RPJMD s.d Tahun 2015
Jawab
96,00%
96,00%
98,41%
Dinas Pendidikan
100%
98,00%
98,00%
98,10%
Dinas Pendidikan
100%
100%
SD: 87,22%
SD: 87,22%
87,22%
Dinas Pendidikan
SMP: 97,20 %
97,24%
100%
SMP: 97,4%
SMP: 97,4%
97,49%
SD: 98,54%
SD: 99,25 %
99,45 %
100%
SD: 87,22%
SD: 87,22%
87,57%
SMP:99,45 %
SMP: 97,01%
SMP: 97,20 %
97,26%
100%
SMP: 97,4%
SMP: 97,4%
98,03%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100,00%
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 62
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
No
Urusan / Program
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Program s.d Tahun 2013
Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku
100%
Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2014
Target Tahun 2014
Realisasi Tahun 2014
Tingkat Realisasi
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik
SD: 99,00%
SD: 98,54%
SD: 98,92 %
SMP: 99,00%
SMP: 86,23%
Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester
SD: 99,99%
Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik
Indikator Kinerja
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2015 SKPD Penanggung Perkiraan Realisasi Capaian S.d Tahun 2015
Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target RPJMD s.d Tahun 2015
Jawab
100%
100%
100,00%
Dinas Pendidikan
100%
100%
100%
100,00%
Dinas Pendidikan
99,97%
101%
SD: 98,94%
SD: 98,94%
99,84%
Dinas Pendidikan
SMP: 88,00 %
88,06 %
100%
SMP: 89,00%
SMP: 89,00%
89,90%
SD: 99,51%
SD: 99,60 %
99,63 %
100%
SD: 99,70%
SD: 99,70%
99,71%
SMP: 99,90%
SMP: 97,01%
SMP: 97,20 %
97,24%
100%
SMP: 98,5%
SMP: 98,5%
98,60%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100,00%
a) Kelas I-II: 18 jam per minggu; b) Kelas III: 24 jam per minggu; c) Kelas IV-VI: 27 jam per minggu; d) Kelas VII-IX:27 jam per minggu;
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 63
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
No
3
Urusan / Program
Program Pendidikan Menengah
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Program s.d Tahun 2013
Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama di kab./kota setiap akhir semester
100%
100%
Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)
SD:99,25% SMP: 99,90%
APK SMA/MA/ SMK/Paket C (Khusus Kota Bandung)
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2014
Target Tahun 2014
Realisasi Tahun 2014
Tingkat Realisasi
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015
100%
100%
100%
SD: 98,70 %
98,77 %
SMP: 97,33%
SMP: 97,50 %
99,00%
98,96%
APM SMA/MA/ SMK/Paket C (Khusus Kota Bandung)
99,00%
Jumlah rintisan sekolah inklusif SMA
Indikator Kinerja
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2015 SKPD Penanggung Perkiraan Realisasi Capaian S.d Tahun 2015
Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target RPJMD s.d Tahun 2015
Jawab
100%
100%
100,00%
Dinas Pendidikan
100%
SD: 98,94%
SD: 98,94%
99,69%
Dinas Pendidikan
97,70 %
100%
SMP: 98,5%
SMP: 98,5%
98,69%
99,08 %
99,31 %
100%
99,50%
99,50%
100,51%
Dinas Pendidikan
90,59%
92,65 %
94,04%
102%
93,50%
93,50%
94,44%
Dinas Pendidikan
6 sekolah
8 sekolah
4 sekolah
4 sekolah
100%
4 sekolah
4 sekolah
66,67%
Dinas Pendidikan
Rehabilitasi Berat SMA/SMK
4
264
4 sekolah
0
-
5
5
125,00%
Dinas Pendidikan
Rehabilitasi sedang SMA/SMK
10
5
6 sekolah
10
100%
7
7
70,00%
Dinas Pendidikan
Ruang Kelas baru SMA/SMK
28
23
25 sekolah
28 sekolah
100%
26
26
92,86%
Dinas Pendidikan
SD: 98,54%
Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA/ SMK (kegiatan lanjutan) Jumlah SMK yang bekerjasama dengan dunia industri dan dunia usaha
Dinas Pendidikan 100%
100%
100%
100%
100%
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 64
100%
100%
100,00%
Dinas Pendidikan
No
4
Urusan / Program
Program Pendidikan Non Formal
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Program s.d Tahun 2013
Peningkatan pendidikan kewiraswastaan yang berbasis industri kreatif
100%
Kegiatan keagamaan pendidikan menengah
di
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2014
Target Tahun 2014
Realisasi Tahun 2014
Tingkat Realisasi
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015
65%
77%
77%
100%
85%
N/A
65%
75%
Cakupan peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan SMA/MA/SMK
100%
95%
96%
Implementasi kurikulum,materi dan metode pembelajaran yang berwawasan lingkungan dan warisan budaya daerah sebagai perekat budaya nasional
SMA:143 sekolah, SMK: 139 sekolah
SMA:136 sekolah, SMK: 132 sekolah
Indikator Kinerja
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2015 SKPD Penanggung Perkiraan Realisasi Capaian S.d Tahun 2015
Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target RPJMD s.d Tahun 2015
Jawab
82%
82%
82,00%
Dinas Pendidikan
115%
69%
69%
81,18%
Dinas Pendidikan
96,28%
100%
98%
98%
98,00%
Dinas Pendidikan
SMA:138 sekolah
138 sekolah
100%
SMA: 140 sekolah, SMK: 136 sekolah
SMA: 140 sekolah, SMK: 136 sekolah
97,90%
Dinas Pendidikan
SMK: 134 sekolah
134 sekolah
100%
APK pendidikan non formal
100%
99,58%
99,7 %
99,7 %
100%
99,80%
99,80%
99,80%
Dinas Pendidikan
APM Pendidikan Non formal
76%
50%
54%
54%
100%
60%
60%
78,95%
Dinas Pendidikan
Sertifikasi pendidikan non formal dan informal
35 lembaga
10 lembaga
15 lembaga
15 lembaga
43%
20 lembaga
20 lembaga
57,14%
Dinas Pendidikan
Peningkatan aksesibilitas pendidikan nonformal
97%
65%
70%
72%
103%
78%
78%
80,41%
Dinas Pendidikan
Cakupan peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan nonformal
90%
65%
69%
69%
100%
73%
73%
81,11%
Dinas Pendidikan
Implementasi kurikulum, materi dan metode pembelajaran yang berwawasan lingkungan dan warisan budaya daerah sebagai perekat budaya nasional
316 lembaga
260 lembaga
270 lembaga
270 lembaga
85%
280 lembaga
280 lembaga
88,61%
Dinas Pendidikan
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 65
No
5
6
7
Urusan / Program
Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Program s.d Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2014
Target Tahun 2014
Realisasi Tahun 2014
Tingkat Realisasi
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2015 SKPD Penanggung Perkiraan Realisasi Capaian S.d Tahun 2015
Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target RPJMD s.d Tahun 2015
Jawab
Program Peningkatan mutu pendidik dan Tenaga Kependidikan
Tingkat kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan
100%
89%
93%
93%
100%
95%
95%
95,00%
Dinas Pendidikan
Tingkat pendidik
100%
89%
92%
92%
100%
94%
94%
94,00%
Dinas Pendidikan
Program Manajemen pelayanan Pendidikan
Tersedianya sistem informasi berbasis ICT di Dikdas
205 sekolah
42 sekolah
205 sekolah
205 sekolah
100%
205 sekolah
205 sekolah
100,00%
Dinas Pendidikan
Jumlah guru honorer dan guru yayasan yang memperoleh bantuan
20,000 orang
20,000 orang
20.000 orang
19.079 orang
95%
20,000 orang
20,000 orang
100,00%
Dinas Pendidikan
Jumlah rintisan sekolah inklusif SMP
4 sekolah
11 sekolah
3 sekolah
3 sekolah
100%
4 sekolah
4 sekolah
100,00%
Dinas Pendidikan
Persentase satuan pendidikan yang menerapkan prinsip-prinsip MBS
100%
70%
76%
76%
100%
80%
80%
80,00%
Dinas Pendidikan
Jumlah sekolah yang melaksanakan kemitraan global
1
4
-
0
-
1
1
100,00%
Dinas Pendidikan
Jumlah sekolah yang telah mengacu pada standar pendidikan nasional
107 sekolah
800 sekolah
107 sekolah
107 sekolah
100%
107 sekolah
107 sekolah
100,00%
Dinas Pendidikan
Persentase angka putus sekolah SD/MI
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
100%
0,01%
0,01%
100,00%
Dinas Pendidikan
Persentase angka putus sekolah SMP/MTs
0,01%
0,02%
0,01%
0,01%
100%
0,01%
0,01%
100,00%
Dinas Pendidikan
Persentase angka putus sekolah SMA/SMK/MA
0,02%
0,05%
0,02%
0,02%
100%
0,02%
0,02%
100,00%
Dinas Pendidikan
Persentase siswa yang menyelesaikan wajar Dikmen 12 Tahun
100,00%
96,96%
97,48%
99,85%
102%
97,80%
97,80%
97,80%
Dinas Pendidikan
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis
sertifikasi
tenaga
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 66
No
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Program s.d Tahun 2013
Terpenuhinya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan
100%
Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan Cakupan layanan obat perbekalan kesehatan
Target Tahun 2014
Realisasi Tahun 2014
Tingkat Realisasi
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
dan
100%
100%
100%
Persentase indikator pelayanan kesehatan yang mencapai target
100%
100%
Cakupan sekolah
45%
Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat melalui Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah Program pengawasan obat dan makanan Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
Jumlah RW Siaga Aktif
Urusan / Program
Indikator Kinerja
Jawab
100%
100%
100,00%
Dinas Kesehatan
100%
100%
100%
100,00%
RSUD
100%
100%
100%
100%
100,00%
RSKIA
100%
100%
100%
100%
100%
100,00%
Dinas Kesehatan
40%
40,00
40,00
100%
41%
41%
91,11%
Dinas Kesehatan
90 UKS
90 UKS
90
71 UKS (30 SD, 23 SMP, 18 SMA)
79%
90 UKS
90 UKS
100,00%
Bag Kesra dan Kemas
Industri rumah tangga Pangan yang memiliki sertifikat P-IRT
100%
75%
100%
100%
100%
100%
100%
100,00%
Dinas Kesehatan
Sarana pelayanan kefarmasian yang dibina
35%
30%
30,00
30,26
101%
32%
32%
91,43%
Dinas Kesehatan
1501 RW
597RW
778
714
92%
959 RW
959 RW
63,89%
Dinas Kesehatan
kesehatan
100%
100%
100%
RSUD
Penerapan promosi kesehatan di rumah sakit
100%
100%
100%
RSKIA
1
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
3
4
SKPD Penanggung Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target RPJMD s.d Tahun 2015
URUSAN KESEHATAN
Program upaya kesehatan masyarakat
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2015 Perkiraan Realisasi Capaian S.d Tahun 2015
2
2
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2014
pelayanan
Tingkat promosi rumah sakit
anak
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 67
No
5
Urusan / Program
Program pengembangan lingkungan sehat
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Program s.d Tahun 2013
Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas
85%
Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat
Target Tahun 2014
Realisasi Tahun 2014
Tingkat Realisasi
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015
63%
63%
73,61%
117%
75%
55%
55%
72,47%
Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat
80%
60%
60%
Jumlah kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
100 Kel
13 Kel
Indikator Kinerja
Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan akibat dampak asap rokok 6
7
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Program standarisasi pelayanan kesehatan
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2014
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2015 SKPD Penanggung Perkiraan Realisasi Capaian S.d Tahun 2015
Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target RPJMD s.d Tahun 2015
Jawab
70%
70%
82,35%
Dinas Kesehatan
132%
60%
60%
80,00%
Dinas Kesehatan
69,03%
115%
65%
65%
81,25%
Dinas Kesehatan
13 kel
21 kel
162%
30 kel
30 kel
30,00%
Dinas Kesehatan
100%
100%
100%
RSUD
Orang yang berumur 15 Th atau lebih yang menerima konseling dan testing HIV
3%
0,40%
1%
0,42%
42%
1,50%
1,50%
50,00%
Dinas Kesehatan
Kecamatan yang melaksanakan advokasi dan sosialisasi pencegahan dan penularan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100,00%
Dinas Kesehatan
Penderita penyakit lainnya yang ditangani
menular
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100,00%
Dinas Kesehatan
Tenaga Kesehatan yang memiliki sertifkat ijin
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100,00%
Dinas Kesehatan
Fasilitas kesehatan memiliki sertifikat ijin
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100,00%
Dinas Kesehatan
100%
24
24
32,88%
Dinas Kesehatan
yang
Puskesmas terakreditasi Persentase pelayanan kesehatan memenuhi standar
73
4
8
8
puskesmas
puskesmas
puskesmas
puskesmas
100%
100%
100%
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 68
RSUD
No
Urusan / Program
Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Program s.d Tahun 2013
Persentase layanan kesehatan yang memenuhi standar Terstandarnya Rumah Sakit 8
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya
Jumlah puskesmas
9
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
10
11
12
Pelayanan
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2014
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2015 SKPD Penanggung Perkiraan Realisasi Capaian S.d Tahun 2015
Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target RPJMD s.d Tahun 2015
Jawab
Target Tahun 2014
Realisasi Tahun 2014
Tingkat Realisasi
100%
0
0%
RSKIA
60
60
100%
RSKGM
100%
77 puskesmas
77 puskesmas
91,67%
Dinas Kesehatan
84
73
74
74
puskesmas
puskesmas
puskesmas
puskesmas
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang ditangani sarana kesehatan (RS) di kab/kota
100%
97%
100%
93,73%
94%
100%
100%
100,00%
Dinas Kesehatan
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
Cakupan pelayanan kesehatan dasar terhadap lansia
62%
54%
54%
46,83%
87%
56%
56%
90,32%
Dinas Kesehatan
Program pengawasan pengendalian kesehatan masyarakat
Tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan
55%
15%
15%
15,03%
100%
25%
25%
45,45%
Dinas Kesehatan
Cakupan Ibu Hamil K4
95%
95%
95%
95%
100%
95%
95%
100,00%
Dinas Kesehatan
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
80%
80%
80%
81,96%
102%
80%
80%
100,00%
Dinas Kesehatan
dan
Program pelayanan kesehatan dasar
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 69
No
Urusan / Program
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Program s.d Tahun 2013
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
90%
Cakupan pelayanan nifas
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2014
Target Tahun 2014
Realisasi Tahun 2014
Tingkat Realisasi
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015
90%
90%
94,18%
105%
90%
80%
90%
81,22%
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
100%
100%
100%
Puskesmas rawat inap yang mampu melaksanakan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED)
9 UPT
5 UPT
90%
90%
Indikator Kinerja
Cakupan kunjungan bayi
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2015 SKPD Penanggung Perkiraan Realisasi Capaian S.d Tahun 2015
Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target RPJMD s.d Tahun 2015
Jawab
90%
90%
100,00%
Dinas Kesehatan
90%
90%
90%
100,00%
Dinas Kesehatan
100%
100%
100%
100%
100,00%
Dinas Kesehatan
5 UPT
5 UPT
100%
6 UPT
6 UPT
66,67%
Dinas Kesehatan
90%
95%
106%
90%
90%
100,00%
Dinas Kesehatan
Cakupan pelayanan anak balita
95%
90%
90%
90,46%
101%
90%
90%
94,74%
Dinas Kesehatan
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100,00%
Dinas Kesehatan
Cakupan balita gizi mendapat perawatan
buruk
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100,00%
Dinas Kesehatan
ditimbang
90%
75%
75%
79,6%
106%
80%
80%
88,89%
Dinas Kesehatan
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100,00%
Dinas Kesehatan
Cakupan penjaringan kesehatan siswa kelas 1 SD dan sederajat
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100,00%
Dinas Kesehatan
Cakupan Desa/Kelurahan UCI
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100,00%
Dinas Kesehatan
70,30%
67,80%
67,8
77,56
114%
68,80%
68,80%
97,87%
Dinas Kesehatan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100,00%
Dinas Kesehatan
Persentase balita berat badannya D/S
Cakupan peserta KB aktif Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai standar
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 70
Target Tahun 2014
Realisasi Tahun 2014
Tingkat Realisasi
100%
100%
1,06
106%
100%
100%
100%
100%
Cakupan Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif
100%
100%
100%
Cakupan Penderita DBD yang ditangani
100%
100%
Cakupan Penemuan Penderita Diare
100%
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Program perencanaan, pengembangan dan evaluasi pembangunan kesehatan
Persentase perencanaan kesehatan
15
16
13
14
Urusan / Program
Realisasi Target Kinerja Program s.d Tahun 2013
Cakupan Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100,000 penduduk < 15 th
100%
Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia Balita
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2014
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015
No
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018
Indikator Kinerja
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2015 SKPD Penanggung Perkiraan Realisasi Capaian S.d Tahun 2015
Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target RPJMD s.d Tahun 2015
Jawab
100%
100%
100,00%
Dinas Kesehatan
100%
100%
100%
100,00%
Dinas Kesehatan
100%
100%
100%
100%
100,00%
Dinas Kesehatan
100%
100%
100%
100%
100%
100,00%
Dinas Kesehatan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100,00%
Dinas Kesehatan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100,00%
Dinas Kesehatan
dokumen pembangunan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100,00%
Dinas Kesehatan
Persentase dokumen evaluasi pembangunan kesehatan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100,00%
Dinas Kesehatan
Persentase dokumen data dan informasi pemb, Kesehatan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100,00%
Dinas Kesehatan
Program Penyelidikan epidemologi dan penanggulangan KLB
Cakupan desa/ kelur, mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan <24 jam
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100,00%
Dinas Kesehatan
Program peningkatan pelayanan Kesehatan BLUD
Cakupan Sakit
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100,00%
RSUD
Program pelayanan kesehatan rujukan
pelayanan
Rumah
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 71
No
17
18
19
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Program s.d Tahun 2013
Cakupan ketersediaan sarana prasarana rumah sakit yang memadai
100%
Cakupan layanan pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2014
Target Tahun 2014
Realisasi Tahun 2014
Tingkat Realisasi
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
34%
Cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit
100%
100%
100%
Tersedianya sarana prasarana Rumah Sakit
dan
100%
50%
Program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD
Cakupan Kesehatan ibu dan anak
100%
Kenaikan jumlah pasien pertahun
kunjungan
Program peningkatan keselamatan melahirkan anak
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan
Urusan / Program
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata
Indikator Kinerja
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2015 SKPD Penanggung Perkiraan Realisasi Capaian S.d Tahun 2015
Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target RPJMD s.d Tahun 2015
100%
100%
100,00%
RSUD
34%
100%
100%
100,00%
RSKIA
0
0%
100%
100%
100,00%
RSKIA
60%
70%
117%
70%
70%
70,00%
RSKGM
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100,00%
RSKIA
3-5%
1,80%
3-5%
6,1%
122%
3-5%
3-5%
100,00%
RSKGM
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100,00%
RSKIA
Jawab
ibu dan
3
URUSAN PEKERJAAN UMUM
1
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Rasio panjang kondisi baik
dalam
100%
72,36%
80%
80%
100%
90.00%
90.00%
90,00%
DBMP
2
Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong
Panjang saluran drainase dan trotoar yang dibangun skala kota
100%
60%
75%
75%
100%
90%
90%
90,00%
DBMP
jalan
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 72
No
Urusan / Program
Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Program s.d Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2014
Target Tahun 2014
Realisasi Tahun 2014
Tingkat Realisasi
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2015 SKPD Penanggung Perkiraan Realisasi Capaian S.d Tahun 2015
Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target RPJMD s.d Tahun 2015
Jawab
3
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Jalan dan jembatan fungsional (panjang)
100%
72,36%
80%
80%
100%
90%
90%
90,00%
DBMP
4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Ketersediaan sarana prasarana kebinamargaan
dan
5 unit
55 Unit
8 unit
8 unit
100%
5 unit
5 unit
100,00%
DBMP
5
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Panjang jaringan dalam kondisi baik
pengairan
100%
40%
60%
60%
100%
80%
80%
80,00%
DBMP
6
Program Pengembangan Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Lingkungan sungai yang tertata
2 Lokasi, 68 Lokasi
0, 14 Lokasi
2 Wilayah, 32 Lokasi
2 Wilayah, 32 Lokasi
100%
2 Lokasi, 50 Lokasi
2 Lokasi, 50 Lokasi
73,53%
DBMP
7
Program Pengendalian Banjir
Berkurangnya titik banjir di Kota Bandung
68 Lokasi
14 Lokasi
32 lokasi
30 lokasi
94%
50 Lokasi
50 Lokasi
73,53%
DBMP
8
Program Penerangan Jalan Umum
Persentase wilayah Kota Bandung terang pada malam hari
100%
47%
50%
55%
110%
75%
75%
75,00%
DBMP
9
Program Peningkatan Kualitas dan Penertiban Bangunan dan Bangun Bangunan
Terwujudnya kualitas tata bangunan dan keandalan bangunan
Semua SWK di Kota Bandung
na
Semua SWK di Kota Bandung
Semua SWK di Kota Bandung
100%
Semua SWK di Kota Bandung
Semua SWK di Kota Bandung
100,00%
Distarcip
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 73
No
Urusan / Program
Indikator Kinerja
4
URUSAN PERUMAHAN
1
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
Tingkat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman
2
Program Lingkungan Perumahan
Berkurangnya luas permukiman kumuh
Sehat
Program Pengembangan Perumahan
Perbaikan rumah tidak layak huni
4
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Response Time Rate
5
Program Pengelolaan Areal Pemakaman
Cakupan pengelolaan pemakaman
5
URUSAN PENATAAN RUANG
1
Program Pembinaan dan Asongan
2
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Realisasi Target Kinerja Program s.d Tahun 2013
100%
areal
Tersedianya lokasi berdagang untuk pedagang kaki lima Persentase penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2014
Target Tahun 2014
Realisasi Tahun 2014
Tingkat Realisasi
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015
100%
100,00%
100,00%
100,00%
11%
10,75%
8,50%
2480 unit
80 unit
< 15 Menit
22 Menit
15%
-
kawasan
3
PKL
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2015 SKPD Penanggung Perkiraan Realisasi Capaian S.d Tahun 2015
Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target RPJMD s.d Tahun 2015
100,00%
100,00%
100,00%
Distarcip
79,07%
10,50%
10,50%
-
Distarcip
85 unit
106,25%
2480 unit
2480 unit
-
Distarcip
< 20
< 20
100%
< 18 Menit
< 18 Menit
83,33%
100%
100
125,75
125,75%
100%
100%
15%
Diskamtam
-
1 lokasi
1 lokasi
100%
1 lokasi
1 lokasi
100%
Distarcip
56,27%
60%
63,34%
105,57%
-
Distarcip
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 74
Jawab
DPPK
No
3
4
Urusan / Program
Indikator Kinerja
Perencanaan
-
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2014
Target Tahun 2014
Realisasi Tahun 2014
Tingkat Realisasi
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015
-
4 dok
8 dok
200%
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2015 SKPD Penanggung Perkiraan Realisasi Capaian S.d Tahun 2015
Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target RPJMD s.d Tahun 2015
2 dok
2 dok
100%
Distarcip
Jawab
Dokumen Ruang
Persentase Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang ditindaklanjuti
40%
NA
20%
71,43 %
357,15%
25%
25%
63%
Bappeda
Program Pemanfaatan Ruang
Terwujudnya tertib pemanfaatan ruang
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Distarcip
Dokumen Konsep Desain Ruang Pamer
0
0
1 dok
2 dok
200%
1 dok
1 dok
100%
Bappeda
Terwujudnya akuntabilitas kinerja BPPT
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
BPPT
Persentase data tersampaikan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
DPKAD
Dokumen perencanaan BPPT
100%
2 dok
2 dok
2 dok
100%
1dok
1dok
50%
BPPT
Dokumen Perencanaan
2 dok
2 dok
2 dok
2 dok
100%
1dok
1dok
50%
Diskamtam
1 dok
2 dok
2 dok
100%
1 dok
1 dok
-
Disyanjak
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1
Program Pengembangan data Informasi
2
Realisasi Target Kinerja Program s.d Tahun 2013
Program Perencanaan Tata Ruang
6
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Tata
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018
Tingkat pelaksanaan anggaran Dokumen Pembangunan
Perencanaan
3 dok
3 dok
5 dok
5 dok
100%
3 dok
3 dok
100%
Bappeda
Dokumen hasil evaluasi kebijakan pembangunan daerah
2 dok
-
2 dok
2 dok
100%
2 dok
2 dok
100%
Bappeda
Dokumen Perencanaan Renstra dan Renja SKPD
2 dok
-
2 dok
2 dok
100%
2 dok
2 dok
100%
BKD
Dokumen Renja dan renstra SKPD
2 dok
-
2 dok
2 dok
100%
1 dok
1 dok
50%
DBMP
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 75
No
Urusan / Program
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Program s.d Tahun 2013
Tersedianya (jumlah) Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Kota dan SKPD serta Kinerja Pelayanan Publik
7 dok
Tingkat Aspirasi Masyarakat melalui Musrenbang yang tercakup dalam dokumen penganggaran Terwujudnya berbasis kinerja
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2014
Target Tahun 2014
Realisasi Tahun 2014
Tingkat Realisasi
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015
25 dok
9 dok
9 dok
100%
≥ 30 %
≥ 30 %
≥ 30 %
33,08
penganggaran
100%
100%
100%
Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti
>30%
>30%
Indikator Kinerja
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2015 SKPD Penanggung Perkiraan Realisasi Capaian S.d Tahun 2015
Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target RPJMD s.d Tahun 2015
7 dok
7 dok
100%
Bag Orpad
100%
≥ 30 %
≥ 30 %
1,00
Bappeda
100%
100%
100%
100%
100%
DPKAD
>30%
43,59
100%
>30%
>30%
100%
Bappeda
Jawab
3
Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang
Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
100%
1 dok
1 dok
100%
Bappeda
4
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Persentase Dokumen Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh yang ditindaklanjuti
40%
-
20%
75%
375%
25%
25%
62,50%
Bappeda
5
Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
Persentase Dokumen Perencanaan Pengembangan Kota Bandung yang ditindaklanjuti
40%
-
20%
50%
250%
25%
25%
62,50%
Bappeda
6
Program perencanaan pembangunan ekonomi
Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang ditindaklanjuti
40%
-
20%
80%
400%
25%
25%
62,50%
Bappeda
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 76
No
Urusan / Program
Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Program s.d Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2014
Target Tahun 2014
Realisasi Tahun 2014
Tingkat Realisasi
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2015 SKPD Penanggung Perkiraan Realisasi Capaian S.d Tahun 2015
Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target RPJMD s.d Tahun 2015
Jawab
7
Program perencanaan sosial dan budaya
Persentase Dokumen Perencanaan Sosial Budaya yang ditindaklanjuti
40%
-
20%
40%
200%
25%
25%
62,50%
Bappeda
8
Program Perencanaan Bidang Pemerintahan
Persentase Dokumen Perencanaan Pemerintahan yang ditindaklanjuti
40%
-
20%
66,47%
332%
25%
25%
62,50%
Bappeda
9
Program Kerjasama Pembangunan
Persentase Dokumen Kerjasama Daerah yang ditindaklanjuti
40%
-
20%
50%
250%
25%
25%
62,50%
Bappeda
7
URUSAN PERHUBUNGAN
1
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Jumlah prasarana dan fasilitas terminal yang dibangun
2 unit
18 unit
2 unit
0
-
2 unit
2 unit
100,00%
Dishub
2
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Jumlah fasilitas yang berfungsi dan kondisi baik
3 unit
3 unit
3 unit
3 unit
100,00%
3 unit
3 unit
100,00%
Dishub
3
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Persentase tersedianya fasilitas sarana dan prasarana SAUM sesuai dengan Rencana Induk Transportasi Kota
50%
17%
23%
16%
69,57%
29%
29%
58,00%
Dishub
4
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Persentase halte yang terbangun di jalur yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek
80%
55%
60%
91,30%
152,17%
65%
65%
81,25%
Dishub
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 77
No
Urusan / Program
Indikator Kinerja
25 km/jam
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2014
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2015 SKPD Penanggung Perkiraan Realisasi Capaian S.d Tahun 2015
Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target RPJMD s.d Tahun 2015
23,5 km/jam
23,5 km/jam
94,00%
Dishub
100,00%
96%
96%
98,46%
Dishub
Target Tahun 2014
Realisasi Tahun 2014
23 km/jam
23 km/jam
24,7 km/jam
107,39%
97,50%
95%
95,50%
95,50%
Tingkat Realisasi
Jawab
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Kecepatan kendaraan
6
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
8
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
1
Program Peningkatan Pengendalian Polusi Udara
Tingkat kualitas udara perkotaan memenuhi baku mutu udara ambien
70%
25%
30%
96%
320%
35%
35%
50%
BPLH
Persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca
100%
2%
2%
6,38%
319%
2%
2%
2%
BPLH
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Penanganan pengaduan kasus lingkungan
1 Dokumen Laporan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
BPLH
50%
70%
70%
100%
75%
75%
-
BPLH
NA
20%
25%
125%
25%
25%
63%
3
3
100%
3 dok
3 dok
-
3
Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH
tempuh
Realisasi Target Kinerja Program s.d Tahun 2013
5
2
rata-rata
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018
Kegiatan dan atau usaha memenuhi tertib administrasi dan teknis pengelolaan lingkungan Persentase Dokumen Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti
40%
Informasi lingkungan hidup Kota Bandung mudah diakses
3 Media
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 78
Bappeda
BPLH
No
Urusan / Program
Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Program s.d Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2014
Target Tahun 2014
Realisasi Tahun 2014
Tingkat Realisasi
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2015 SKPD Penanggung Perkiraan Realisasi Capaian S.d Tahun 2015
Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target RPJMD s.d Tahun 2015
Jawab
4
Program pembinaan dan pengembangan bidang energi dan ketenagalistrikan
Persentase tindak lanjut hasil audit energi, masterplan rencana pengelolaan bidang energi, persentase basis data bidang energi
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
BPLH
5
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
Tingkat Pengelolaan Sampah Kota
6 Kec
85%
88
87,23
99%
89%
89%
-
BPLH
1) Persentase pemrosesan sampah di Landfill (tingkat pengangkutan ke TPA)
69%
69
69
100%
65%
65%
-
BPLH
2) Persentase Pengolahan dan Pengurangan Sampah di Sumber
16%
19
18,23
96%
24%
24%
-
BPLH
2.a. Persentase sampah yang dikelola dengan sistem 3R
16%
18
18
100%
20%
20%
-
BPLH
2.b. Persentase sampah yang dikelola dengan mengkonversi menjadi WTE
0,10%
1
0,23
23%
4%
4%
-
BPLH
6
Program pengelolaan tanah
air
Tersedianya sumur pantau
2 Unit
2 Unit
2
0
0%
2 Unit
2 Unit
100%
BPLH
Sumur resapan Tersedianya sumur dangkal
20 Unit
Unit
20
26
130%
20 Unit
20 Unit
100%
BPLH
5 Titik
5 Titik
5
5
100%
5 Titik
5 Titik
100%
BPLH
dalam, resapan
Terpeliharanya mata air 7
Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
Jumlah mata air yang terlindungi
5 Titik
5 Titik
5
5
100%
5 Titik
5 Titik
100%
BPLH
Jumlah sungai dan anak sungai yang terlindungi
1 Sungai
1 Sungai
1
1
100%
1 Sungai
1 Sungai
100%
BPLH
Jumlah sumur resapan dangkal
50 Unit
30 unit
30
35
117%
30 unit
30 unit
60%
BPLH
Jumlah lubang biopori
200,000 unit
264,000 unit
200,000 unit
211,832 unit
106%
200.000
200.000
100%
BPLH
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 79
No
8
Urusan / Program
Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Program s.d Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2014
Target Tahun 2014
Realisasi Tahun 2014
Tingkat Realisasi
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2015 SKPD Penanggung Perkiraan Realisasi Capaian S.d Tahun 2015
Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target RPJMD s.d Tahun 2015
Jawab
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
Sungai yang memenuhi baku mutu kelas IV gol.B (Dari tercemar berat mjd tercemar ringan)
17%
6,25%
12,50
0
0%
17%
17%
100%
BPLH
Jumlah mata air yang telah dipulihkan akibat pencemaran air
5 titik
5 Titik
5
5
100%
5 Titik
5 Titik
100%
BPLH
9
Program Pembinaan Lingkungan Hidup
Terbangunnya tempat khusus merokok
13
13
100%
15
15
-
Distarcip
10
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Tertata dan Terpeliharanya Taman dan RTH di Kota Bandung
100%
100
99,00
99%
100%
100%
-
Diskamtam
Penataan 25 taman, Pemeliharaa n 200 taman, 20 Lokasi penataan RTH, 388 taman RW, 3 taman Tematik, pemeliharaan
18
11
Program pengembangan lingkungan hidup
Persentase Perencanaan Lingkungan ditindaklanjuti
Dokumen Pengembangan Hidup yang
40%
NA
20
50
250%
25%
25%
63%
Bappeda
9
URUSAN PERTANAHAN
1
Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
Persentase konflik pertanahan yang terfasilitasi
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
DPKAD
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 80
No
Urusan / Program
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Program s.d Tahun 2013
study
150 dok
Indikator Kinerja
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2014
Target Tahun 2014
Realisasi Tahun 2014
Tingkat Realisasi
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015
N/A
150 dok
0
-
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2015 SKPD Penanggung Perkiraan Realisasi Capaian S.d Tahun 2015
Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target RPJMD s.d Tahun 2015
150 dok
150 dok
100%
DPKAD
Jawab
2
Program Perencanaan Pengadaan Tanah
Dokumen feasibility pembelian asset/tanah
3
Program Persiapan Pengadaan Tanah
Sosialisasi, musyawarah
penilaian
150 kali
N/A
150 kali
8 kali
5,33%
150 kali
150 kali
100%
DPKAD
4
Program Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah
Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Kota
150 dok
N/A
150 dok
51 dok
34,00%
150 dok
150 dok
100%
DPKAD
10
URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1
Program Penataan Administrasi Kependudukan
85%
65%
70%
78,76%
112,51%
78%
78%
91,76%
Disdukcapil
11
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan Perempuan
2
Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Akta Kematian
Indeks Pembangunan Gender
70,5
70,05
70,10
73,93
105,46%
70,15
70,15
99,50%
BPPKB
Persentase partisipasi perempuan di lembaga politik dan jabatan politik
30%
15%
18%
18,75%
104,17%
18%
18%
60,00%
BPPKB
Persentase perempuan pemerintahan
partisipasi lembaga
65%
57%
58%
58%
100%
59%
59%
90,77%
BPPKB
Rasio angka melek huruf perempuan dibanding laki-laki usia 15 – 24 thn
1:01
1:01
1:01
1:01
100%
1:01
1:01
-
BPPKB
Persentase Kelurahan Ramah Anak
80%
5%
10%
10%
100%
20%
20%
25,00%
BPPKB
di
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 81
No
Urusan / Program
Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Program s.d Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2014
Target Tahun 2014
Realisasi Tahun 2014
Tingkat Realisasi
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2015 SKPD Penanggung Perkiraan Realisasi Capaian S.d Tahun 2015
Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target RPJMD s.d Tahun 2015
Jawab
3
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100,00%
BPPKB
4
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Cakupan ketersediaan petugas di unit pelayanan terpadu yang memiliki kemampuan untuk menindaklanjuti pengaduan/laporan masyarakat
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100,00%
BPPKB
Cakupan perencanaan SKPD responsive gender dalam upaya pemberdayaan perempuan melalui dukungan ARG
100%
40%
50%
50,68%
101,36%
75%
75%
75,00%
BPPKB
Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)
65,65%
65,30%
65,35%
67,74%
103,66%
65,40%
65,40%
99,62%
BPPKB
5
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
12
URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
1
Program Keluarga Berencana
Tingkat penurunan TFR
1,95%
2,10%
1,99%
1,99%
100,00%
1,98%
1,98%
98,48%
BPPKB
Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif (CU/PUS)
70,30%
67,80%
68,30%
80,81%
118,32%
68,80%
68,80%
101,47%
BPPKB
Cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun
3,50%
5,20%
4,75%
3,50%
73,68%
4,55%
4,55%
76,92%
BPPKB
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 82
Target Tahun 2014
Realisasi Tahun 2014
Tingkat Realisasi
30%
30%
30%
100,00%
5%
11%
9,00%
6,32%
Cakupan institusi masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
100%
45%
47,00%
Rasio petugas lapangan KB/ penyuluh KB per kelurahan
1:02
1:03
Rasio Pembantu Pembina KB per kelurahan
1;1
Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat
Persentase Ibu, bayi dan anak yang memperoleh KIE dan Pembinaan melalui kelompok kegiatan
5
6
2
3
4
Urusan / Program
Realisasi Target Kinerja Program s.d Tahun 2013
Cakupan penyediaan alat dan obat kontrsepsi untuk memenuhi permintaan keluarga miskin
30%
Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need)
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2014
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015
No
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018
Indikator Kinerja
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2015 SKPD Penanggung Perkiraan Realisasi Capaian S.d Tahun 2015
Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target RPJMD s.d Tahun 2015
30%
30%
100,00%
BPPKB
70,22%
7%
7%
71,43%
BPPKB
47,08%
100,17%
59%
59%
59,00%
BPPKB
1:03
1:03
100,00%
1:03
1:03
66,00%
BPPKB
1;1
1:01
1:01
100,00%
1;1
1;1
100,00%
BPPKB
90%
48%
50%
50%
100,00%
60%
60%
66,67%
BPPKB
Rata-rata usia kawin pertama (PUP)
20,33thn
19,89 thn
20 tahun
20 tahun
100,00%
20 tahun
20 tahun
98,38%
BPPKB
Program pengembangan pusat pelayanan infrmasi dan konseling KRR
Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap kelurahan
100%
99,80%
100%
100%
100,00%
100%
100%
100,00%
BPPKB
Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga
Persentase tenaga pendamping kelompok bina keluarga yang mampu menggerakkan partisipasi masyarakat
60%
40%
42,00%
42,00%
100,00%
45% &
45%
75,00%
BPPKB
Persentase keluarga pra sejahtera dibandingkan jumlah total keluarga
34,29%
35%
36,87%
36,87%
100,00%
36,08%
36,08%
95,04%
BPPKB
Program Pelayanan Kontrasepsi
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 83
Jawab
No
Urusan / Program
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Program s.d Tahun 2013
Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB
80%
Cakupan Pasangan Usia Subur anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber KB
Indikator Kinerja
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2014
Target Tahun 2014
Realisasi Tahun 2014
Tingkat Realisasi
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015
70%
72,00%
87,30%
121,25%
80%
70%
72,00%
82,74%
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2015 SKPD Penanggung Perkiraan Realisasi Capaian S.d Tahun 2015
Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target RPJMD s.d Tahun 2015
75%
75%
93,75%
BPPKB
114,92%
73%
73%
91,25%
BPPKB
Jawab
13
URUSAN SOSIAL
1
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Persentase Rancangan Kebijakan bidang kesejahteraan sosial yang diimplementasikan
80%
N/A
60%
60%
100,00%
65%
65%
81,25%
Bag Kesra dan Kemas
Persentase cakupan penanganan korban trafficking, korban bencana dan orang terlantar dalam perjalanan yang ditangani
100%
100%
100%
100%
100,00%
100%
100%
100,00%
Dinas Sosial
2
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
Tingkat pemahaman masyarakat terhadap pekat
70%
N/A
60%
120%
200,00%
65%
65%
92,86%
Satpol PP
3
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya
Persentase keluarga miskin
penanganan
21,59%
2,93%
19,05%
14,66%
76,96%
19,68%
19,68%
91,15%
Dinas Sosial
4
Program Pembinaan Terlantar
Persentase penanganan anak terlantar dan anak jalanan
4,77%
25,51%
4,77%
9,65%
202,31%
4,77%
4,77%
100,00%
Dinas Sosial
Anak
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 84
No
Urusan / Program
Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Program s.d Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2014
Target Tahun 2014
Realisasi Tahun 2014
Tingkat Realisasi
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2015 SKPD Penanggung Perkiraan Realisasi Capaian S.d Tahun 2015
Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target RPJMD s.d Tahun 2015
Jawab
5
Program Pembinaan para penyandang cacat dan eks-trauma
Persentase penanganan penyandang cacat
13,05%
37,70%
6,53%
7,67%
117,46%
8,16%
8,16%
62,53%
Dinas Sosial
6
Program Pembinaan Asuhan/ Jompo
jumlah Penghuni Panti yang ditangani
3554 orang
3554 orang
3554 orang
1176 orang
49,97%
3554 orang
3554 orang
100,00%
Dinas Sosial
Panti Panti
7
Program Pembinaan Eks-Penyandang Penyakit Sosial (Eksnarapidana, PSK, narkoba, dan penyakit sosial lainnya)
Persentase penanganan Gelandangan, Pengemis, WTS dan Korban Penyalahgunaan Napza
17,87%
18,11%
9,93%
35,28%
355,29%
11,91%
11,91%
66,65%
Dinas Sosial
8
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang ikut serta dalam penanganan masalah sosial
1,392 PSKS
500 PSKS
998 PSKS
998 PSKS
100,00%
1,387 PSKS
1,387 PSKS
99,64%
Dinas Sosial
9
Program Peningkatan Pelayanan Lanjut Usia
Persentase penanganan Lanjut Usia Terlantar
27,28% / 200 orang
77,32%
15,42%/ 100org
20,06%/1 34 orang
130,09%
18,03%/ 100org
18,03%/ 100org
66,09%
Dinas Sosial
14
URUSAN KETENAGAKERJAAN
1
Program Peningkatan Kualitas Produktivitas Tenaga Kerja
1840 orang
860 orang
1120 orang
1160 orang
63,04%
1304 orang
1304 orang
70,87%
Disnaker
Jumlah mandiri
orang
yang
dilatih
dan
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 85
No
2
Urusan / Program
Indikator Kinerja
yang
Realisasi Target Kinerja Program s.d Tahun 2013
2786 orang
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2014
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2015 SKPD Penanggung Perkiraan Realisasi Capaian S.d Tahun 2015
Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target RPJMD s.d Tahun 2015
2,615 orang
2,615 orang
93,86%
Disnaker
323,17%
10 orang
10 orang
71,43%
Disnaker
60 kasus
100,00%
56 Kasus
56 Kasus
96,55%
Disnaker
4336 UMKM
5097 UMKM
117,55%
4,594 UMKM
4,594 UMKM
81,44%
Diskoperindag UKM
1 kajian
1 kajian
100,00%
1 kajian
1 kajian
100,00%
Bag Perekonomian
Target Tahun 2014
Realisasi Tahun 2014
2452 orang
2532 orang
3849 orang
138,16%
14
6,989
3000 orang
9695 orang
58 Kasus
65 kasus
60 kasus
4,581 UMKM
Tingkat Realisasi
Jawab
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Jumlah pencari ditempatkan
3
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Jumlah fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial
15
URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
1
Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif
Jumlah UKM yang berdaya saing
5.641
Tersedianya bahan penyusunan kebijakan pengembangan UMKM
1 Kajian
Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM
Jumlah SDM koperasi dan UKM yang dilatih serta tersedianya sarana pemasaran produk KUKM
840
1,069
400 orang
435 orang
108,75%
600 orang
600 orang
71,43%
Diskoperindag UKM
4,973
N/A
-
0
-
4,514
4,514
90,77%
Diskoperindag UKM
3
Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM
Jumlah UMKM binaan
270 UMKM
93 UMKM
135 UMKM
761 UMKM
563,70%
194 UMKM
194 UMKM
71,85%
Diskoperindag UKM
4
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Persentase koperasi aktif
88,82%
81,14%
81,76%
81,77%
100,01%
82,85%
82,85%
93,28%
Diskoperindag UKM
2
kerja
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018
Jumlah lowongan kerja
Wirausaha baru
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 86
No
Urusan / Program
Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Program s.d Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2014
Target Tahun 2014
Realisasi Tahun 2014
Tingkat Realisasi
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2015 SKPD Penanggung Perkiraan Realisasi Capaian S.d Tahun 2015
Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target RPJMD s.d Tahun 2015
Jawab
16
URUSAN PENANAMAN MODAL
1
Program peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
3,4 (Sangat Baik)
N/A
3 (Baik)
3,3 (Sangat Baik)
110,00%
3,1 (Baik)
3,1 (Baik)
91,18%
BPPT
2
Program Peningkatan Promosi Investasi
Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
4,756 Triliun
3,594 Triliun
3,862 Triliun
3,611 Trilliun
93,50%
4,059 Triliun
4,059 Triliun
85,34%
Bappeda
3
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
4,756 Triliun
3,594 Triliun
3,862 Triliun
3,611 Trilliun
93,50%
4,059 Triliun
4,059 Triliun
85,34%
Bappeda
17
URUSAN KEBUDAYAAN
1
Program Pengembangan Nilai Budaya
Apresiasi pemerintah terhadap seniman dan budayawan
10 Orang
61 Orang
10 orang
12 orang
120,00%
10 Orang
10 Orang
100%
Disbudpar
Meningkatnya Patriotisme heroisme dan nasionalisme warga Kota Bandung
5 keg
5 keg
5 keg
100,00%
5 keg
5 keg
100%
Bag Kesra dan Kemas
2
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Perlindungan bangunan cagar budaya
100 BCB
100 BCB
137 BCB
0
0,00%
100 BCB
100 BCB
100%
Disbudpar
3
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Jumlah pagelaran dan festival seni budaya
60 kali
65 kali
60 kali
102 kali
170,00%
60 kali
60 kali
100%
Disbudpar
4
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
Jumlah Misi seni budaya
3 event
18
2 event
3 event
150,00%
3 event
3 event
100%
Disbudpar
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 87
No
Urusan / Program
Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Program s.d Tahun 2013
100%
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2014
Target Tahun 2014
Realisasi Tahun 2014
Tingkat Realisasi
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015
69 OKP
80 OKP
10 OKP
12,50%
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2015 SKPD Penanggung Perkiraan Realisasi Capaian S.d Tahun 2015
Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target RPJMD s.d Tahun 2015
90%
90%
90%
Dispora
Jawab
18
URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
Cakupan Komunitas pemuda/ OKP yang dibina
2
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Jumlah Pembinaan Kepemudaan
kegiatan
7 Kegiatan
7 Kegiatan
7 kegiatan
7 kegiatan
100%
7 Kegiatan
7 Kegiatan
100%
Dispora
3
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
jumlah peserta kewirausahaan
pelatihan
45 orang
40 orang
40 orang
100 orang
250%
40 orang
40 orang
100%
Dispora
4
Program Upaya Pemberian Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba bagi Pemuda
Penyuluhan Pencegahan Tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda
0
0
-
-
-
-
Dispora
5
Program Pengembangan Kebijakan dan Managemen Olahraga
Jumlah Olahraga
3 dok
100%
4 Dok
4 Dok
100%
Dispora
6
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Jumlah kejuaraan atau perlombaan yang diikuti (olahraga prestasi, olahraga pendidikan, olah raga rekreasi/masyarakat)
112,50%
8 kejuaraan/p
8 kejuaraan/perlom baan
100%
Dispora
Dokumen
Bidang
-
-
4 Dok
4 Dok
3 dok
8 kejuaraan/p
8 kejuaraan /
8
9
kejuaraan
kejuaraan
erlombaan
perlombaan
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 88
erlombaan
No
Urusan / Program
Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Program s.d Tahun 2013
14 SOR/GOR
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2014
Target Tahun 2014
Realisasi Tahun 2014
14 SOR/GO R
14 SOR/GO R
100%
100%
7
Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Jumlah Sarana Olahraga yang Terbangun
14 SOR/ GOR
8
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan
Jumlah Gelanggang Pemuda dan Sarana Pendukung
3
3
3
3
Gelanggang
Gelanggang
gelanggang
gelanggang
Tingkat Realisasi
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2015 SKPD Penanggung Perkiraan Realisasi Capaian S.d Tahun 2015
Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target RPJMD s.d Tahun 2015
14 SOR/ GOR
14 SOR/ GOR
100%
Dispora
3
3 Gelanggang
100%
Dispora
Gelanggang
Jawab
19
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
1
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Tingkat Pemahaman terhadap Wawasan Kebangsaan, Ideologi Negara, Toleransi Antar Umat Beragama dan Antar Etnis di Kota Bandung
Baik
N/A
Baik
Baik (80%)
100%
Baik
Baik
100%
BKBPM
2
Program Pendidikan Politik Masyarakat
Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kota Bandung
85%
-
57%
77,76%
136,42%
75%
75%
88%
BKBPM
Indeks Demokrasi
58%
55%
-
-
-
-
BKBPM
3
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Tingkat pemahaman rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika), dan terciptanya suasana kondusivitas, rasa aman di masyarakat
68,50 – 69,00
-
70,00%
78,00%
111,43%
66,50% – 67,00 %
66,50% – 67,00 %
97,10%
BKBPM
4
Program Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Tingkat Kondusifitas Kota melalui BNK dan KOMINDA
75%
-
58,00%
78,00%
134,48%
60%
60%
80,00%
BKBPM
Cakupan penanganan gangguan trantibum
100%
N/A
100%
100%
100%
100%
100%
100%
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 89
Satpol PP
No
Urusan / Program
Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Program s.d Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2014
Target Tahun 2014
Realisasi Tahun 2014
Tingkat Realisasi
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2015 SKPD Penanggung Perkiraan Realisasi Capaian S.d Tahun 2015
Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target RPJMD s.d Tahun 2015
81,48%
5
Program Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal
Jumlah operasi gabungan
270 kali
N/A
200 kali
144 kali
72,00%
220 kali
220 kali
6
Program Peningkatan Keamanan Kenyamanan Lingkungan
Cakupan Petugas Linmas
1
1,2
1
1,2399
123,99%
1
1
650 orang
NA
120 orang
180 orang
150,00%
550 orang
550 orang
84,62%
-
-
2.591 orang
2.591 orang
100%
0
0
-
dan
Jumlah LINMAS terlatih
Jumlah linmas siaga dalam pengamanan pilkada
Jawab
Satpol PP
Satpol PP
7
Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan PEMILU
20
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
1
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
Nilai dan Pemeringkatan LPPD
1 dok
5 dok
1 dok
1 dok
100,00%
1 dok
1 dok
100,00%
Bag Pemum
2
Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Persentase terlaksananya dukungan terhadap penyelenggaraan Pilleg, Pilpres,dan Pilkada
100%
100%
100%
100%
100,00%
-
-
-
Bag Pemum
3
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Jumlah titik koordinat patok batas daerah
4 titik
19 titik
4 titik
4 titik
100,00%
4 titik
4 titik
100,00%
Bag Pemum
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 90
Satpol PP
No
4
5
Urusan / Program
Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Program s.d Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2014
Target Tahun 2014
Realisasi Tahun 2014
Tingkat Realisasi
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015
82%
82%
100,00%
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2015 SKPD Penanggung Perkiraan Realisasi Capaian S.d Tahun 2015
Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target RPJMD s.d Tahun 2015
84%
84%
93,33%
Jawab
Program Pemantapan Penyelenggaraan OTDA, Pemerintahan Daerah danPemerintahan Wilayah
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kewilayahan
90%
Tingkat Pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)
tinggi
N/A
0,00
0,00
-
sedang
sedang
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Jumlah SKPD di lingkungan Pemkot Bandung terfasilitasi surveilance SMM ISO 9001:2008 (Non Akumulasi)
68 SKPD
56 SKPD
68 SKPD
18 SKPD
26,47%
68 SKPD
68 SKPD
100,00%
Bag Orpad
Jumlah SKPD yang dilakukan pengukuran IKM
11 SKPD
60 SKPD
17 SKPD
44 SKPD
258,82%
15 SKPD
15 SKPD
136,36%
Bag Orpad
Jumlah dokumen reviu Road Map Reformasi Birokrasi dan evaluasi Reformasi Birokrasi
2 dok
N/A
2 dok
2 dok
100,00%
2 dok
2 dok
100,00%
Bag Orpad
Dokumen Progress Pelaksanaan Kebijakan Ruang Lingkup PSDA
11 dok
11 dok
11 dok
12 dok
109,09%
11 dok
11 dok
100,00%
Bag PSDA
Cakupan pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
100%
100%
100%
100%
100,00%
100%
100%
100,00%
Setda Non Bagian
Persentase SKPD yang mendapat temuan berindikasi tindak pidana korupsi yang material
13%
31%
26%
6,56%
25,23%
23%
23%
56,52%
Inspektorat
Persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP level berkembang
100%
20%
33,00%
40,98%
124,18%
50%
50%
50,00%
Inspektorat
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 91
Bag Pemum Bag Pemum
No
6
Urusan / Program
Program Penataan Peraturan PerundangUndangan
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Program s.d Tahun 2013
Persentase SKPD memiliki nilai Evaluasi AKIP Minimal B
100%
Jumlah SKPD yang dievaluasi SOTK-nya (non Akumulasi)
Target Tahun 2014
Realisasi Tahun 2014
Tingkat Realisasi
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015
N/A
26,23
16,39
100,00%
33 SKPD
20 SKPD
33 SKPD
13 SKPD
Jumlah SKPD yang menerapkan Standar Prosedur dan Pelayanan
16 SKPD
N/A
10 SKPD
Meningkatnya penataan Peraturan Perudang-undangan
100%
-
Indikator Kinerja
Tingkat Kepatuhan daerah dalam pengelolaan keuangan/aset 7
Program Pembangunan Produk Hukum Daerah
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2014
14 dok
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2015 SKPD Penanggung Perkiraan Realisasi Capaian S.d Tahun 2015
Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target RPJMD s.d Tahun 2015
44,26%
44,26%
44,26%
Inspektorat
39,39%
33 SKPD
33 SKPD
100,00%
Bag Orpad
14 SKPD
140,00%
10 SKPD
10 SKPD
62,50%
Bag Orpad
20%
18%
90,00%
40%
40%
40,00%
Bag Hukum dan HAM
100%
0
0,00%
-
-
-
10 dok
14 dok
140,00%
10 dok
10 dok
62,50%
Bag Orpad
20,00
35,00
175,00%
40%
40%
40,00%
Bag Hukum dan HAM
Jawab
DPKAD
Jumlah Raperwal/Rakepwal Ketatalaksanaan
16 dok
Tersusunnya Rancangan Produk Hukum
100%
Dokumen Revisi Perwal Perencanaan Pembangunan
-
-
1
0
0,00%
-
-
-
Bappeda
8
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah
Terlayaninya penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ LPND/luar negeri.
-
-
100,00
120,00
120,00%
-
-
-
Bag Umpal
9
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah Pengembangan Usaha Daerah dan BUMD yang sehat dan Profitable
-
-
1 unit
2 unit
200,00%
-
-
-
Bag Perekonomian
Penerimaan Pajak Daerah
-
-
1.400 Triliun
1.400 Triliun (100%)
100,00%
-
-
-
Disyanjak
B
A
100,00%
-
-
-
Disyanjak
IKM Bidang Pembayaran Pajak Daerah
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 92
No
10
Urusan / Program
Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018
Indikator Kinerja
Terakomodirnya Kebijakan Ekonomi Makro (LPE, Tingkat Inflasi Umum, Indeks Daya Beli, PDRB/Kapita)
1 dokumen
Jumlah Perusahaan yang berkontribusi terhadap pembangunan kota setiap tahun 11
Program keagamaan
sosial
Terwujudnya toleransi kerukunan umat beragama
Realisasi Target Kinerja Program s.d Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2014
Target Tahun 2014
Realisasi Tahun 2014
Tingkat Realisasi
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015
1 dok
1 dok
100,00%
200,00%
35
35
70
perusahaan
perusahaan
perusahaan
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2015 SKPD Penanggung Perkiraan Realisasi Capaian S.d Tahun 2015
Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target RPJMD s.d Tahun 2015
1 dokumen
1 dokumen
100,00%
Bag Perekonomian
40
40 perusahaan
-
perusahaan
Bag Perekonomian
Jawab
dan
B
-
C
-
-
C
C
-
Bag Kesra dan Kemas
Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing
B
-
C
-
-
C
C
-
Bag Kesra dan Kemas
Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan di Kota Bandung
100%
-
100,00
100,00
100,00%
100%
100%
100%
Bag Kesra dan Kemas
12
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
Persentase kerjasama ditindaklanjuti menjadi setiap tahun
yang MoU
-
N/A
30,00
78,00
260,00%
30%
30%
-
Bag Kerjasama Daerah
13
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Terwujudnya lembaga perwakilan rakyat yang handal
-
-
80,00
70,00
100,00%
-
-
-
Sekretariat DPRD
14
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Tingkat ketersediaan dokumen hasil pengawasan secara optimal
100%
0%
100,00
0,00
0,00%
100%
100%
100%
20
44,44
222,20%
-
-
-
Tingkat Pengelolaan perencanaan, pengenggaran, pengawasan, dan penilaian yang terintegrasi
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 93
Inspektorat Bappeda
No
Urusan / Program
Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Program s.d Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2014
Target Tahun 2014
Realisasi Tahun 2014
Tingkat Realisasi
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2015 SKPD Penanggung Perkiraan Realisasi Capaian S.d Tahun 2015
Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target RPJMD s.d Tahun 2015
Jawab
15
Program Peningkatan profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Persentase SDM APIP yang mendapatkan sertifikat Diklat Pengembangan Profesi
100%
100%
20
66,67
100,00%
100%
100%
100%
Inspektorat
16
Program Penataan dan penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Tingkat penyelenggaraan pengawasan
tercapainya kegiatan
100%
100%
100
100
100,00%
100%
100%
100%
Inspektorat
17
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
Persentase aduan masyarakat atas layanan publik yang ditindaklanjuti dibandingkan yang diterima inspektorat setiap tahun
100%
100%
100
100
100,00%
100%
100%
100%
Inspektorat
18
Program Pemantapan Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemda dan Pemerintahan Wilayah
Dokumen kompetisi dan inovasi antar kecamatan
-
-
1 dok
1 dok
100,00%
-
-
-
Bappeda
19
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
100%
100%
100%
100%
100,00%
100%
100%
100%
Bappeda
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 94
No
Urusan / Program
Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Program s.d Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2014
Target Tahun 2014
Realisasi Tahun 2014
Tingkat Realisasi
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2015 SKPD Penanggung Perkiraan Realisasi Capaian S.d Tahun 2015
Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target RPJMD s.d Tahun 2015
Jawab
20
Program pembangunandan Pengembangan Assessment Center
Penempatan SDM Aparatur Sipil Negara sesuai formasi dan kompetensi
-
-
73,00%
73,56%
100,77%
-
-
-
BKD
21
Program Penegakan Perda, Perwal dan Kepwal
Cakupan penegakan Perda
-
-
70,00%
70,36%
100,00%
-
-
-
Satpol PP
22
Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kab/ kota
Terwujudnya Akuntabilitas APBD
-
-
1%
1%
100,00%
-
-
-
DPKAD
23
Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Persentase pemanfaatan dan pengadaan lahan oleh Pemerintah Kota Bandung
-
-
80%
48%
60,00%
-
-
-
DPKAD
24
Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah
Jumlah kelompok sasaran sasaran/jenis yang mendapatkan insentif pajak
-
-
12 jenis
12 jenis
100,00%
-
-
-
Disyanjak
21
URUSAN KETAHANAN PANGAN
1
Program Ketahanan Pangan
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dalam %
91,90%
87,80%
89,60%
91,20%
101,79%
90,00%
90,00%
97,93%
Dispertapa
Penguatan cadangan pangan ekuivalen beras
60 Ton
24 Ton
24 ton
26,7 ton
111,25%
60 Ton
60 Ton
100%
Dispertapa
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 95
No
Urusan / Program
Indikator Kinerja
22
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1
Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah Swadaya Masyarakat dalam bentuk partisipasi keuangan.
2
Program Penanggulangan Kemiskinan
Jumlah penduduk miskin (jiwa)
3
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
Tingkat Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
23
URUSAN STATISTIK
1
Program Pengembangan Data dan Informasi
24
URUSAN KEARSIPAN
1
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Program s.d Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2014
Target Tahun 2014
Rupiah
Penurunan Masy, Miskin 671740
304.939 orang
Realisasi Tahun 2014
Tingkat Realisasi
179.206. 448.869
119,47%
301.890 orang
-
-
-
-
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2015 SKPD Penanggung Perkiraan Realisasi Capaian S.d Tahun 2015
Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target RPJMD s.d Tahun 2015
Jawab
BKBPM
298.871 orang
298.871 orang
98,01%
30 Kecamatan
Tingkat Integrasi Data SKPD dalam Bandung Satu Data
5 SKPD
8 SKPD
4 SKPD
4 SKPD
100%
4 SKPD
4 SKPD
100%
Bappeda
Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
BPPT
Aplikasi Pengarsipan Digital (Disposisi, Daftar Surat Baru, Form Surat)
20 SKPD
NA
7 SKPD
7 SKPD
100%
8 Unit Kerja / Bagian
8 Unit Kerja / Bagian
40,00%
1
1
1 sistem
1 sistem
100%
1 sistem
1 sistem
100%
Kapusarda
100%
50%
70%
102%
145,71%
80%
80%
80%
DPKAD
Cakupan Sistem TI Kearsipan Persentase data DPKAD yang dapat diarsipkan
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 96
Bag Tata Usaha
No
2
Urusan / Program
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kearsipan
dan
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Program s.d Tahun 2013
Terpeliharanya Arsip Kependudukan dan Pencatatan Sipil
100%
Cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana Kearsipan
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2014
Target Tahun 2014
Realisasi Tahun 2014
Tingkat Realisasi
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015
99,605,000
100%
100%
100%
%
100%
100%
100%
Persentase data Dinas Pelayanan Pajak yang dapat diarsipkan
100%
N/A
0
Indikator Kinerja
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2015 SKPD Penanggung Perkiraan Realisasi Capaian S.d Tahun 2015
Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target RPJMD s.d Tahun 2015
100%
100%
100%
Disdukcapil
100%
100%
100%
100%
Kapusarda
0
-
50%
50%
50%
Disyanjak
Jawab
3
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Jumlah SKPD yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku
7 SKPD
29 SKPD
7 SKPD
7 SKPD
100%
7 SKPD
7 SKPD
100%
Kapusarda
4
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan
Jumlah pelaksanaan sosialisasi bagi SKPD tentang Kearsipan
Kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
100%
1 kegiatan
1 kegiatan
100%
Kapusarda
25
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
30 SKPD, 5 Org, 36 Item
30 SKPD
100%
- 30 SKPD - 5 Org, - 36 Item
- 30 SKPD - 5 Org, - 36 Item
100%
Bag Tata Usaha
Tercapainya Komunikasi yang Harmonis Antar unsur- unsur Masyarakat dan Pemerintah Demi Terlaksananya Program Pembangunan di Kota Bandung
-10 SKPD - 5 Orang - 49 Item
Tersedianya Jaringan Komputer dan Sistem Informasi di lingkungan Bagumpal
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Bag Umpal
Cakupan wilayah untuk Pelayanan informasi pembangunan
100%
35%
50%
34,21%
68,42%
75%
75%
75%
Diskominfo
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 97
No
Urusan / Program
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018
Indikator Kinerja
Realisasi Target Kinerja Program s.d Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2014
Target Tahun 2014
Realisasi Tahun 2014
Tingkat Realisasi
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015
30 Paket
30 paket
30 paket
100%
20 kali
12 kali
843 kali
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2015 SKPD Penanggung Perkiraan Realisasi Capaian S.d Tahun 2015
Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target RPJMD s.d Tahun 2015
30 Paket
30 Paket
100%
Diskominfo
7025%
14 kali
14 kali
70,00%
Diskominfo
Jawab
2
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat
3
Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
Pelaksanaan desiminasi pendistribusian Informasi
26
URUSAN PERPUSTAKAAN
1
Program peningkatan Sistem Administrasi Perpustakaan
Cakupan sistem Perpustakaan TI
1 Database
1 Database
1 database
1 database
100%
1 database
1 database
100%
Kapusarda
2
Program Pemliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Perpustakaan
Cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana Perpustakaan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Kapusarda
Jumlah Pemustaka (Usia 10 - 59)
5760 Pemustaka
4500 pemustaka
4600 pemusta ka
15034 pemusta ka
326,83%
4896 Pemustaka
4896 Pemustaka
85,00%
Kapusarda
3
dan
dan
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Prpustakaan dan Budaya Baca
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 98
No
Urusan / Program
27
URUSAN PERTANIAN
1
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Program s.d Tahun 2013
Produktivitas tanaman padi
70 kw/ha
Peningkatan jumlah Pelaku Usaha Olahan Hasil Pertanian
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
65,05 kw/ha
65,05 kw/ha
92,93%
Dispertapa
136,00%
150 usaha olahan
150 usaha olahan
50,00%
Dispertapa
0
-
50 kasus
50 kasus
142,86%
Dispertapa
186,500 pot/thn
186,920 pot/thn
100,23%
188,500 pot/ tahun
188,500 pot/ tahun
96,67%
Dispertapa
N/A
25,000 pohon
26,818 pohon
107,27%
25,000 pohon
25,000 pohon
100%
Dispertapa
30%
10%
10%
10%
100,00%
15%
15%
50,00%
Diskamtam
9 kali
6 kali
7 kali
9 kali
128,57%
8 kali
8 kali
88,89%
Dispertapa
8 kasus
N/A
8 kasus
1 kasus
12,50%
8 kasus
8 kasus
100%
Dispertapa
1,722 ekor
N/A
1417 ekor
1554 ekor
109,67%
1,488 ekor
1,488 ekor
86,41%
Dispertapa
Populasi ternak Domba
35,693 ekor
N/A
29,365 ekor
29,955 ekor
102,01%
30,833 ekor
30,833 ekor
86,38%
Dispertapa
Mutu tembakau (DBHCT)
100%
100%
100,00
100,00
100,00%
100%
100%
100%
Dispertapa
62,02 kw/ha
63,09 kw/ha
65,03 kw/ha
103,07%
300 usaha olahan
N/A
100 usaha olahan
136 usaha olahan
Menurunnya komoditas produk pertanian yang tercemar
35 kasus
41 kasus
50 kasus
Produksi tanaman hias
195,000 pot/ tahun
185,500 pot/thn
25,000 pohon Prasarana
2
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan
Pameran Produk Pertanian
3
Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
Kasus Penyakit Zoonosa di Kota Bandung
4
Program Peningkatan Produksi Peternakan
Populasi ternak Sapi
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2015 Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target RPJMD s.d Tahun 2015
Realisasi Tahun 2014
Cakupan Sarana Pembibitan RTH
5
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian S.d Tahun 2015
Target Tahun 2014
Pohon Produktif
Hasil
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2014
Tingkat Realisasi
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 99
Jawab
No
Urusan / Program
Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Program s.d Tahun 2013
5,257,439
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2014
Target Tahun 2014
Realisasi Tahun 2014
Tingkat Realisasi
5.367.894
5.807.564
108,20%
orang
orang
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2015 SKPD Penanggung Perkiraan Realisasi Capaian S.d Tahun 2015
Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target RPJMD s.d Tahun 2015
5,480,821 orang
5,480,821 orang
90,81%
Disbudpar
Jawab
28
URUSAN PARIWISATA
1
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Jumlah kunjungan wisatawan: Wisnus dan Wisman
6.035.475
2
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Pengembangan Objek Tarik Wisata (ODTW)
Daya
5 ODTW
5 ODTW
5 ODTW
5 ODTW
100,00%
5 ODTW
5 ODTW
100%
Disbudpar
3
Program Pengembangan Kemitraan
Jumlah usaha pariwisata Non Hiburan
20 usaha
N/A
20 usaha
33 usaha
165,00%
20 usaha
20 usaha
100%
Disbudpar
29
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
1
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
2,750 ton
2,500 ton
2600 ton
2764,09 ton
106,31%
2,630 ton
2,630 ton
95,64%
Dispertapa
1,121,700 ekor
721,700 ekor
821.700 ekor
907.670 ekor
110,46%
921,700 ekor
921,700 ekor
82,17%
Dispertapa
Persentase komoditas peredaran barang yang diawasi
58,40%
22 jenis barang
18,9 %
18,9%
100%
18,90%
18,90%
32,36%
Diskoperindag UKM
Fasilitasi penyaluran subsidi gas 3 kg
62.255 KK (RTM)
-
0
0
-
62.255 KK (RTM)
62.255 KK (RTM)
100,00%
Diskoperindag UKM
Meningkatnya nilai ekspor
US$ 614 jt
US$ 601 jt
US$ 603 jt
US$ 603 jt
100%
US$ 606 jt
US$ 606 jt
98,70%
Diskoperindag UKM
Peningkatan Konsumsi
URUSAN PERDAGANGAN
1
Program perlindungan konsumen pengamanan perdagangan
2
Program peningkatan dan pengembangan ekspor
Ikan
Peningkatan produksi ikan hias
30
dan
produksi
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 100
No
Urusan / Program
Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Program s.d Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2014
Target Tahun 2014
Realisasi Tahun 2014
Tingkat Realisasi
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2015 SKPD Penanggung Perkiraan Realisasi Capaian S.d Tahun 2015
Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target RPJMD s.d Tahun 2015
Jawab
3
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
Jumlah pelaku usaha formal yang mendapatkan izin usaha
1,946 unit usaha
14,831 unit usaha
1.329
1.982
149,13%
1,462 unit usaha
1,462 unit usaha
75,13%
Diskoperindag UKM
4
Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
Jumlah PKL mendapat pembinaan tentang manajemen usaha, organisasi dan permodalan
2,750 PKL
1,310 PKL
1.800
2.113
117,39%
1,500 PKL
1,500 PKL
54,55%
Diskoperindag UKM
5
Program persaingan usaha
Jumlah cakupan pedagang formal
300 pelaku usaha
N/A
100 pelaku usaha
100 pelaku usaha
100%
150 pelaku usaha
150 pelaku usaha
50%
Diskoperindag UKM
31
URUSAN PERINDUSTRIAN
1
Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi
Persentase teknologi
6%
6,83%
2,94%
2,94%
100,00%
3,20%
3,20%
53,33%
Diskoperindag UKM
2
Program pengembangan industri kecil menengah
Jumlah unit usaha dan sentra yang dibina
180 pelaku usaha IKM
120 pelaku usaha IKM
125 pelaku usaha
139 pelaku usaha
111,20%
180 pelaku usaha IKM
180 pelaku usaha IKM
100,00%
Diskoperindag UKM
3
Program peningkatan kemampuan teknologi industri
Jumlah IKM yang menerapkan teknologi dalam proses produksi
26,50%
553 IKM
10,6 %
7,17%
67,64%
17,80%
17,80%
67,17%
Diskoperindag UKM
4
Program penataan struktur industri
Terpenuhinya sarana prasarana Gedung Cigondewah
-
1 unit gedung UPT
60%
60%
100,00%
100%
100%
industri
binaan
berbasis
dan UPT
Cigondewah
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 101
Diskoperindag UKM
No
Urusan / Program
Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Program s.d Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2014
Target Tahun 2014
Realisasi Tahun 2014
Tingkat Realisasi
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2015 SKPD Penanggung Perkiraan Realisasi Capaian S.d Tahun 2015
Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target RPJMD s.d Tahun 2015
Jawab
5
Program pengembangan sentra-sentra industri potensial
Jumlah sosialisasi Bandung Kota Kreatif
3 kali
1 buku sentra, 1 website sentra, 2 multimedia informasi sentra
2 kali
2 kali
100,00%
2 kali
2 kali
66,67%
Diskoperindag UKM
6
Program pengembangan ekonomi kreatif dan teknopolis
Jumlah unit usaha industri kreatif yang dibina (pelaku industri kreatif)
270 pelaku industri kreatif
274 pelaku industri kreatif
125 orang
306 orang
244,80%
190 pelaku
190 pelaku
70,37%
Diskoperindag UKM
3
0
0,00%
70,37%
Bag Perekonomian
Jumlah Aktivasi Pengembangan Sub Sektor Ekonomi Kreatif
32
URUSAN KETRANSMIGRASIAN
1
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Jumlah Transmigran
2
Program Transmigrasi Regional
Jumlah penyuluhan transmigrasi
Penempatan
subsektor
12 KK
3KK
8 KK
0
0
10 KK
10 KK
83,33%
Disnaker
180 Orang
100 Orang
180 orang
180 orang
100%
180 Orang
180 Orang
100,00%
Disnaker
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 102
Tabel II.74 Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Misi Pembangunan Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2015
No
Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2014 Target Kinerja Sasaran 2014
Realisasi 2014
Tingkat Realisasi Tahun 2014
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2015 Perkiraan Perkiraan Tingkat Realisasi Capaian Capaian Realisasi Target RPJMD Target RPJMD S.d Sampai Dengan Tahun 2015 Tahun 2015
SKPD
Misi 1: “Mewujudkan Bandung Nyaman melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur, serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan” Tujuan 1: Mewujudkan Penataan Ruang Kota yang Terpadu dan Berkelanjutan 1 2
Persentase Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Tingkat Keterbangunan Infrastruktur PPK Gedebage
75%
56,27%
60%
63,34%
105,57%
63%
63%
84,00%
Distarcip
60%
20%
30%
34,90%
116,33%
40%
40%
66,67%
Bappeda, Distarcip, Dishub, DBMP
Tujuan 2: Menyediakan Infrastruktur, Permukiman,dan Sanitasi Perkotaan yang Nyaman, Umur Pakai Panjang,dan Merata Secara Efektif dengan Konsep Maju, Hijau dan Manusiawi 3
Rasio Luas Jalan Dalam Kondisi Baik
100%
72,36 %
75%
81,03%
108,04%
85%
85%
85,00%
DBMP
4
Indeks Aksesibilitas Jalan
7,48
7,41
7,42
7,41
99,87%
7,44
7,44
99,47%
DBMP
5
100%
47%
55%
55%
100,00%
65%
65%
65,00%
DBMP
6
Persentase Wilayah Kota Bandung Terang pada Malam Hari Panjang Saluran Drainase yang Berfungsi dengan Baik
100%
60%
70%
58,46%
83,51%
80,00%
80,00%
80,00%
DBMP
7
Titik Banjir Terselesaikan
68 lokasi
14 lokasi
32 lokasi
30lokasi
93,75%
50 lokasi
50 lokasi
73,53%
DBMP
8
Luas Kawasan Permukiman Kumuh
9,79%
11,00%
10,76%
8,50%
79,00%
10,50%
10,50%
107,25%
Distarcip
9
Jumlah rumah susun yang terbangun
21 unit
9 unit
11 unit
0 unit
0,00%
14 unit
14 unit
66,67%
Distarcip
10
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
10000 unit
NA
80 unit
85 unit
106,25%
2480 unit
2480 unit
24,80%
Distarcip
11
Tingkat Pengelolaan Sampah Kota
90%
85%
88%
87,23%
99,13%
89,00%
89,00%
98,89%
1) Persentase Pemrosesan Sampah di Landfill (Tingkat Pengangkutan Ke TPA) 2) Persentase Pengolahan dan Pengurangan Sampah di Sumber
25%
69%
69%
69%
100,00%
65%
65%
260,00%
BPLH, Kebersihan
65%
16%
19%
18,23%
95,95%
24,00%
24,00%
36,92%
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 103
PD
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2014
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2015 Perkiraan Perkiraan Tingkat Realisasi Capaian Capaian Realisasi Target RPJMD Target RPJMD S.d Sampai Dengan Tahun 2015 Tahun 2015
Target Kinerja Sasaran 2014
Realisasi 2014
Tingkat Realisasi Tahun 2014
16%
18%
18%
100,00%
20%
20%
66,67%
35%
0,1%
1%
0,23%
23,00%
4,00%
4,00%
11,43%
74%
64%
66%
66,60%
100,91%
68,00%
68,00%
91,89%
85%
76%
78%
70,26%
90,08%
80,00%
80,00%
94,12%
5750 ltr/dtk
2600 ltr/dtk
3.000 2.764ltr/dt ltr/dtk k Tujuan 3: Mewujudkan Sistem Transportasi yang Aman, Nyaman, Efisien, Memadai, Handal dan Ramah
92,13%
4000 ltr/dtk
4000 ltr/dtk
69,57%
15
50%
17%
69,57%
29%
29%
58,00%
Dishub
47,00%
47,00%
47,00%
Dishub, DPKAD, DBMP, Distarcip
No
Indikator Kinerja
30%
12
2.a. Persentase Sampah yang Dikelola dengan Sistem 3R 2.b. Persentase Sampah yang Dikelola dengan Mengkonversi menjadi WTE Tingkat Pelayanan Air Limbah dengan Sistem Terpusat
13
Tingkat Cakupan Pelayanan Air Minum
14
Kapasitas Produksi Air Baku
Persentase Tersedianya Fasilitas Sarana dan Prasarana SAUM Sesuai dengan Rencana Induk Transportasi Kota
23%
16%
16
Persentase Aspek Penyebab Kemacetan yang 100% 19% 31% 31,25% 100,81% Terkendali Tujuan 4: Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Penanggulangan Bencana yang Handal 17 18 19
Tingkat Kualitas Udara Perkotaan Memenuhi Baku Mutu Udara Ambien Sungai yang Memenuhi Baku Mutu Kelas IV Gol.B (dari Tercemar Berat Menjadi Tercemar Ringan) Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
20
Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota yang Efektif Menunjang Fungsi Hidroorologi
21
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran
22
Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)
SKPD
PDAM
50%
25%
30%
96%
320,00%
35%
35%
70,00%
BPLH
17,00%
6,25%
12,50%
0%
0,00%
17%
17%
100,00%
BPLH
10%
NA
2%
6,38%
319,00%
2%
2%
20,00%
BPLH
23%
12,14%
14%
12,14%
86,71%
16,00%
16,00%
69,57%
91,96%
45,98%
45,98%
45,98%
100,00%
45,98%
45,98%
50,00%
BPLH, DPKAD, Dishub, Diskamtam, Distan KP DPPK
<15 menit
< 22 menit
<20 menit
< 20 menit
100,00%
<18 menit
<18 menit
83,33%
DPPK
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 104
No
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018
Indikator Kinerja
Realisasi Target Kinerja Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2014 Target Kinerja Sasaran 2014
Realisasi 2014
Tingkat Realisasi Tahun 2014
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2015 Perkiraan Perkiraan Tingkat Realisasi Capaian Capaian Realisasi Target RPJMD Target RPJMD S.d Sampai Dengan Tahun 2015 Tahun 2015
SKPD
Misi 2 : “Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Bersih, Dan Melayani” Tujuan 1 : Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan. 1.
Persentase Usulan Masyarakat melalui Musrenbang yang Diakomodir dalam Perencanaan Pembangunan Tujuan 2 : Terlaksananya Reformasi Birokrasi
≥30 %
≥30 %
≥30 %
33,08%
100%
≥30 %
≥30 %
100%
Bappeda
DPKAD
2
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah
WTP
WDP
WDP
WDP
100%
WTP
WTP
100%
3
Menurunnya SKPD yang Mendapat Temuan Berindikasi Tidak Pidana Korupsi yang Material
13%
31%
26%
6,56%
25%
23%
23%
57%
Inspektorat
4
SKPD yang Telah Menerapkan SPIP Berkembang Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
100%
20%
33%
40,98%
124%
50%
50%
50%
Inspektorat
A
B
B
B
100%
B
B
85%
70%
73%
73,56%
101%
76%
76%
89%
BagianOrpad, BPPT, Kecamatan, Distarcip, DBMP, dan SKPD Pelayanan Publik BKD
Baik
NA
-
-
-
Cukup
Cukup
A
CC
CC
CC
100%
CC
CC
Sangat Baik = 3,2320
Sangat baik = 3,0550 50%
Baik/tingg i= 2,8400 34,21%
92,96%
68,42%
Sangat Baik = 3,0992 75%
Sangat Baik = 3,0992
100%
Sangat Baik = 3,0108 35%
75%
75%
Diskominfo
100%
75%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Diskominfo
5
6
Persentase Kompetensi
7
Tingkat Ketepatan Struktur dan Ukuran Organisasi
8
Nilai Evaluasi AKIP Kota
9
Nilai LPPD
10
Cakupan Wilayah untuk Pelayanan Informasi Pembangunan Tingkat Layanan Interaksi Pengaduan Secara On Line
11
Jabatan yang Diisi Sesuai
Level
dengan
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 105
Bagian Orpad 95,89%
Bagian Orpad Bagian Pemum
No
Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2014 Target Kinerja Sasaran 2014
Realisasi 2014
Tingkat Realisasi Tahun 2014
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2015 Perkiraan Perkiraan Tingkat Realisasi Capaian Capaian Realisasi Target RPJMD Target RPJMD S.d Sampai Dengan Tahun 2015 Tahun 2015
SKPD
Tujuan 3: Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dan Aparat terhadap Hukum dan HAM 12
Indeks Demokrasi
13
Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum
14
Cakupan penegakan Perda
68,5 - 69,00 % 58%
-
-
-
-
-
-
-
BKBPM
55%
57%
77,76%
136,42%
-
-
-
BKBPM
90%
NA
70%
70%
100%
75%
75%
90,77%
90,53%
99,74%
91,45%
98,01%
83,33%
Satpol PP
91,45%
97,98%
11,37 tahun
94,75%
99,75%
99,80%
BPS Bandung BPS Bandung BPS Bandung
Misi 3: ”Membangun Masyarakat yang Mandiri, Berkualitas, dan Berdaya Saing” Tujuan 1: Mewujudkan Pendidikan yang Merata, Unggul, Terjangkau dan Terbuka 1
Indeks Pendidikan
93,34%
90,20%
2
Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS)
12 tahun
10,77 tahun
Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak 99,95% Buta Aksara) Tujuan 2: Peningkatan Taraf Kesehatan Masyarakat secara Berkelanjutan
99,59%
11,07 tahun 99,66%
10,85 tahun 100%
100,34%
11,37 tahun 99,75%
95%
75%
80,00%
101%
125,95%
85%
85%
89,47%
Dinkes
100%
100%
100,00%
81%
80,67%
100%
100%
100,00%
Dinkes
100%
100%
100,00%
100%
100,00%
100%
100%
100,00%
80%
50%
60,00%
67%
111,52%
65%
65%
81,25%
1501 RW
597 RW
778 RW
714 RW
91,77%
959 RW
959 RW
63,89%
Dinkes, RSKIA, RSKGM RSKIA, RSUD, RSKGM Dinkes
3
4 5 6
Persentase Pelayanan Kesehatan Dasar pada Bayi, Balita, Anak, Remaja dan Ibu Persentase Penyakit Menular yang Ditangani
Kota
7
Persentase Pasien Miskin yang Dirujuk dan Dilayani oleh PPK II Persentase RS Memenuhi Standar Pelayanan
8
Jumlah RW Siaga Aktif
9
35%
4%
7%
13,90%
198,57%
14%
14%
40,00%
Dinkes
10
Persentase Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Persentase Sarana Air Minum yang Memenuhi Syarat
78,30%
71,80%
73,80%
72,47%
98,20%
75,80%
75,80%
96,81%
Dinkes
11
Kasus Penyakit Zoonosa
8 Kasus
1 kasus
8 kasus
1 kasus
12,50%
8 kasus
8 kasus
100,00%
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 106
Dispertapa
Kota Kota
No
Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2014 Target Kinerja Sasaran 2014
Tingkat Realisasi Tahun 2014
Realisasi 2014
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2015 Perkiraan Perkiraan Tingkat Realisasi Capaian Capaian Realisasi Target RPJMD Target RPJMD S.d Sampai Dengan Tahun 2015 Tahun 2015
SKPD
Tujuan 3: Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat 12
Jumlah Penduduk Maksimal Kota Bandung
13
Angka Fertilitas
14 15 16 17 18 19 20
2.612.664 jiwa 1,95%
2.475.094 jiwa 2,01%
2.502.80 8 jiwa 1,99%
2.470.80 2 jiwa 1,99%
Indeks Pembangunan Gender (IPG)
65,60%
65,25%
65,30%
Indeks Pemberdayaan Gender (Gender Empowerment Measurement) Kota Layak Anak
70,25%
70%
80%
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Terlayani Peran Serta Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat (Miliar Rp) Angka Kemiskinan
28% 219,615 miliar 289.994 jiwa Tinggi
Tingkat Inovasi Pemberdayaan dan Pembangunan Kewilayahan
2.530.122 jiwa
96,84%
100,00%
2.530.122 jiwa 1,98%
1,98%
101,54%
BPS Bandung BPPKB
67,74%
103,74%
65,35%
65,35%
99,62%
BPPKB
70,05%
73,93%
105,54%
70,1%
70,1%
99,79%
BPPKB
2%
10%
10%
100,00%
20%
20%
25,00%
BPPKB
17,84%
20%
20,90%
104,50%
22%
22%
78,57%
Dinsos
Rp179,20 6 miliar NA
119,47%
75,13%
BKBPM
298.871 jiwa
103,06%
-
-
Rp 165 miliar 298.871 jiwa Sedang
Rp 165 miliar
304.939 jiwa NA
Rp150 miliar 301.890 jiwa -
Sedang
-
-
Bappeda, BKPPM
Tujuan 4: Meningkatkan Pelestarian Seni Budaya Peran Pemuda Prestasi Olah Raga 21
Jumlah Seni Budaya Tradisi yang Dilestarikan
22
Prestasi Olahraga di Tingkat Provinsi dan Nasional
-
Juara POR Pemda
2
3 unit
3 unit
Juara 1 pada POR Provinsi dan Juara 1 pada POR Pemda
Juara 2 POR Pemda
Disbudpar -
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 107
Juara 1 POR Pemda
Juara 1 POR Pemda
-
Kota
Dispora
No
Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2014 Target Kinerja Sasaran 2014
Realisasi 2014
Tingkat Realisasi Tahun 2014
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2015 Perkiraan Perkiraan Tingkat Realisasi Capaian Capaian Realisasi Target RPJMD Target RPJMD S.d Sampai Dengan Tahun 2015 Tahun 2015
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015
SKPD
Tujuan 5: Mewujudkan Toleransi dan Pembinaan Umat Beragama 23 24
Terwujudnya Pemahaman dan Pengamalan Agama Sesuai dengan Agama dan Keyakinan Masing-Masing Terwujudnya Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama
B
C
C
-
-
C
C
-
Bagian Kesra
B
C
C
-
-
C
C
-
Bagian Kesra
Misi 4: “Membangun Perekonomian yang Kokoh, Maju, dan Berkeadilan” Tujuan 1: Membangun Perekonomian Kota yang Kokoh 1
Penguatan Cadangan Pangan Ekuivalen Beras
60 ton
NA
24 ton
26,7 ton
111%
60 ton
60 ton
100,00%
Dispertapa
2
Tingkat Inflasi Umum
< 10%
< 10%
< 10%
7,76%
100%
< 10%
< 10%
100,00%
3
Laju Perumbuhan Ekonomi (LPE)
10,33%
8,98%
9,25%
NA
-
9,52%
9,52%
92,16%
4
Nilai Ekspor Kota Bandung (Juta US $)
614 juta US $
601 juta US $
603 juta US $
100%
606 Juta US $
606 Juta US $
98,70%
5
Penerimaan Pajak Daerah (Juta Rp)
2.426.158,4 0 146.000
1.400.864
100,06%
66,48%
Disyanjak
99.192,32
71,88%
1,613 Trilyun 140.000
1,613 Trilyun
1.056.000 78.649
603 juta US $ 1.400.0 00 138.00 0
BPS Bandung BPS Bandung Dinas Indag
140.000
95,89%
BPPT, Dinkes, RSUD, RSKIA, RSKGM, Dishub, Dispertapa, DPPK, Diskamtam, Dispora
15 kelompok 2
12 kelompok -
-
12 kelompok
-
1 kelompok
1 kelompok
6,67%
-
6 Program dan 14 Kegiatan pada 6 SKPD
-
-
-
80 unit
35 unit
35 unit
70 unit
200%
40 unit
40 unit
6
Penerimaan Retribusi (Juta Rp)
7
Insentif Pajak Daerah
8
Program/Kegiatan yang Pendanaan-nya Melibatkan APBN, APBD Provinsi Jawa Barat, dan APBD Kota Bandung
9
Jumlah Perusahaan Swasta yang Berkontribusi terhadap Pembangun-an Kota Setiap Tahun
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 108
Kota Kota KUKM
Disyanjak SKPD yang mendapat-kan bantuan APBN atau APBD Provinsi
-
50,00%
Bagian Perkonomian
No
Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2014
Realisasi Target Kinerja Tahun 2013
Target Kinerja Sasaran 2014
Tingkat Realisasi Tahun 2014
Realisasi 2014
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2015 Perkiraan Perkiraan Tingkat Realisasi Capaian Capaian Realisasi Target RPJMD Target RPJMD S.d Sampai Dengan Tahun 2015 Tahun 2015
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015
SKPD
Tujuan 2: Membangun Perekonomian Kota yang Maju 10
Nilai Investasi (Rp) Berskala Nasional (PMDN/PMA)
4,756 trilliun
11
Terbentuknya Perusahaan Patungan untuk Beberapa Layanan Jasa Umum dan Barang Publik
Operasional perusahaan patungan
12
Tercapainya Parameter Kota Kreatif yang Meliputi Kebijakan; Infrastruktur; Aspek Hukum, HKI dan Etika Kreatif; Sistem Pendukung; Kapasitas dan Kontribusi Ekonomi Kreatif
Baik
13
Pelaku usaha Bernilai Tambah dalam Aspek HKI, Paten, Omzet, Akses Modal Sertifikasi Halal, Kuantitas, dan Kualitas Produksi
14
Koperasi Aktif
15
Jumlah Kunjungan Wisatawan
3,594 trilliun NA
3,862 triliun Draft Raperda
3,611 triliun
93,50%
Draft Raperda dan kajian pengembangan bisnis
100%
4,059 Trilliun
4,059 Trilliun
85,34%
Perda
Perda Pembentukan Perusahaan Patungan
100,00%
Pembentukan
Perusahaan Patungan
-
Bappeda, BPPT Bappeda, Bagian Perekono-mian
Distarcip, Bagian Perekonomian, Bappeda, Dis KUKM Indag
-
-
-
-
-
-
1774 unit
274 unit
155 unit
761 unit
490,97%
420 unit
420 unit
23,68%
Dinas Indag
88,82%
81,14%
81,76%
81,77%
100,01%
82,85%
82,85%
93,28%
Dis KUKM Indag
6.035.475 orang
5.257.439 orang
5.367.89 4 orang
5.807.56 4 orang
108,20%
5.480.821 orang
5.480.821 orang
90,81%
Disbudpar
10%
10,98%
10,78%
8,05%**
133,91%
10,55%
10,55%
105,50%
Disnaker
256.989 lapangan pekerjaan
6.989 lapangan pekerjaan
30.000
9.695
32,32%
40.000
lapangan pekerjaan
40.000 lapangan pekerjaan baru
15,56%
lapangan pekerjaan
Disnaker, Dinas KUKM Indag
KUKM
Tujuan 3: Membangun Perekonomian Kota yang Berkeadilan 16
Tingkat Pengangguran Terbuka
17
Lapangan Pekerjaan Baru
lapangan pekerjaan baru
18
Wirausaha Baru
101.000 orang
1.000 orang
10.000 orang
19.925 orang
199,25%
15.000 orang
15.000 orang
14,85%
19
Indeks Daya Beli
67,80
66,59
66,83
67,05
100,33%
67,07
67,07
98,92%
Dinas KUKM Indag, Distan KP, Disdik, Dispora, Disnaker BPS Kota Bandung
20
PDRB/kapita (Rp)
23.764. 532
15.255. 635
16.501. 354
NA
-
17.996. 702
17.996. 702
75,73%
BPS Kota Bandung
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 109
2.3
PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.3.1
PERMASALAHAN URUSAN PENDIDIKAN
Urusan Pendidikan pada tahun anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp297.120.559.369,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 249.872.656.729,00 atau 84,10%. Program dan kegiatan pada Urusan Pendidikan tahun 2014 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Adapun permasalahan dalam urusan pendidikan adalah: a) Angka Rata – Rata Lama Sekolah (ARLS) yang belum tercapai sesuai target (Disdik); b) Program Bawaku Sekolah dan penyelenggaraan Sekolah Gratis pada satuan pendidikan SMA/MA/SMK masih perlu ditingkatkan (Disdik); c) Fasilitas dan infrastruktur pendidikan SMP dan dan pendidikan menengah negeri belum merata (Disdik); d) Kinerja tenaga pendidik penerima tunjangan profesi masih perlu ditingkatkan (Disdik); e) Masih terdapat tenaga pendidik yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan minimal (Disdik); f) Persepsi masyarakat mengenai sekolah yang difavoritkan kurang mendukung terhadap pemerataan kualitas sekolah (Disdik); g) Partisipasi masyarakat, khususnya dunia usaha/dunia industri belum optimal dalam pembangunan pendidikan (Disdik); h) Lulusan SMK yang belum relevansi dengan kebutuhan lapangan pekerjaan (Disdik); i) Implementasi pendidikan karakter belum optimal (Disdik); j) Mahalnya biaya pendidikan tinggi salah satu kendala bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi (Disdik); k) Belum optimalnya pemanfaatan TIK/ICT dalam collecting data dan informasi data pendidikan (Disdik); l) Program pembangunan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi dan kota belum bersinergi secara optimal (Disdik). m) Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) masih belum sesuai dengan harapan masyarakat (Disdik). 2.3.2
PERMASALAHAN URUSAN KESEHATAN
Urusan Kesehatan pada tahun anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp291.558.501.314,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp211.301.199.328,00 atau mencapai 72,47%. Program dan kegiatan pada Urusan Kesehatan tahun 2014 dilaksanakan oleh: 1) Dinas Kesehatan; 2) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD); 3) Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak (RSKIA); 4) Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut (RSKGM); dan 5) Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah. Adapun permasalahan pada urusan kesehatan adalah: Tidak semua UPT Puskesmas melaksanakan kegiatan pembentukan RW Siaga yang telah dialokasikan di 30 UPT Puskesmas (Dinkes). a) Pada cakupan pelayanan gawat darurat level 1 (satu) yang ditangani sarana kesehatan (RS) di kab/kota, dari 32 RS yang ada di Kota Bandung ada 2 RS yang belum memenuhi standar pelayanan gawat darurat level 1 (satu) yaitu RSIA Sukajadi dan RSKGM Kota Bandung - RSKIA Sukajadi telah habis ijin operasionalnya dan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi ke RSIA Sukajadi pelayanan gawat darurat sudah tidak memenuhi persyaratan.
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 110
b)
c)
d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o)
- RSKGM belum memenuhi pelayanan gawat darurat level 1 karena masih dalam rangka persiapan pelayanan gawat darurat 24 jam sehubungan dengan baru selesai renovasi sarana pelayanan di RS tersebut, namun berdasarkan monitoring dan evaluasi ke RSKGM Kota Bandungsudah ada upaya persiapan untuk pelayanan gawat darurat level 1 sesuai standar pada tahun 2015(Dinkes). Pada cakupan pelayanan nifas terdapat permasalahan: - Cakupan pelayanan nifas dinyatakan lengkap jika ibu nifas kontak dengan tenaga kesehatan melewati kunjungan ke-1, ke-2, dan k3.Masih banyak ibu nifas yang tidak disiplin kontak dengan tenaga kesehatan baik itu di kunjungan ke-2 maupun ke-3 atau pun lolos tidak tersweeping oleh tenaga kesehatan sehingga tidak dapat dihitung menjadi kunjungan nifas lengkap. - Pencatatan pelaporan yang dilakukan oleh petugas tidak optimal, tidak semua fasilitas kesehatan yang berada dibawah binaan puskesmas memahami definisi operasional cakupan pelayanan nifas, hal ini memungkinkan adanya data yang tidak terlaporkan dari beberapa sarana pelayanan kesehatan swasta. - Masih banyaknya penduduk musiman dibeberapa wilayah Kota Bandung, sehingga sulit menelusuri dari kohort yang ada karena berpindah domisili ke kelurahan/kecamatan lain dalam waktu yang singkat (kurang dari 6 bulan sudah pindah kontrakan) sedangkan di tempat baru tidak terdata sebagai ibu nifas sehingga menyulitkan didata ulang untuk dilakukan sweeping kunjungan nifas. Pada cakupan pelayanan kesehatan dasar terhadap lansia terdapat permasalahan: - Koordinasi lintas program dan lintas sektor belum optimal; - Program lansia merupakan program spesifik kesehatan; - Partisipasi masih belum optimal; - Sarana dan prasarana masih kurang; Pembangunan gedung RSKGM belum selesai, masih membutuhkan anggaran untuk pembangunan tahap akhir ditahun 2015-2016 (RSKGM). RSKGM belum ditetapkan klasifikasi Rumah Sakitnya karena menunggu pemenuhan sarana dan prasarana untuk memenuhi standar penetapan kelas RSKGM (RSKGM). RSKGM belum melaksanakan akreditasi RS (RSKGM). Keterbatasan lahan (RSKIA). Keterbatasan sarana dan prasarana (RSKIA). Masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki jaminan pembiayaan kesehatan (RSKIA). Belum terakreditasinya rumah sakit sesuai standar yang telah ditetapkan (RSKIA). Sistem informasi rumah sakit belum terintegrasi (RSKIA). Luas lahan RSUD Kota Bandung terbatas hanya 10.028 m² (RSUD). Kapasitas ruang rawat inap masih terbatas hanya menampung 151 TT, rencana penambahan tempat tidur menjadi 200 TT (RSUD). Ruangan manajemen masih menggunakan ruangan yang semula diperuntukan bagi rawat inap(RSUD). Tenaga dokter spesialis masih kurang dan tenaga dokter sub spesialis belum ada sehingga pengembangan jenis pelayanan belum optimal dan peningkatan kelas RSUD Kota Bandung dari kelas Cke kelas B belum terwujud (RSUD).
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 111
2.3.3
PERMASALAHAN URUSAN PEKERJAAN UMUM
Urusan Pekerjaan Umum pada tahun anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp797.801.585.963,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp450.784.088.546,00 atau mencapai 56,50%. Program dan kegiatan pada Urusan Pekerjaan Umum tahun 2014 dilaksanakan oleh: 1) Dinas Bina Marga dan Pengairan;2) Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya; dan 3) Kecamatan Mandalajati. Adapun permasalahan pada urusan pekerjaan umum adalah: a) Peraturan Walikota tentang Sertifikat Laik Fungsi (SLF) belum disahkan, dimana pada proses SLF terdapat perbedaan antara eksisting (as built drawing) dengan IMB (secara teknis) (Distarcip). b) Peraturan WalikotaTim Ahli Bangunan Gedung (TABG)belum disahkan, serta posisi TABG masih belum jelas dalam proses verifikasi IMB (Distarcip). c) Belum ada payung hukum (Raperwal) tentang Pertelaan(Distarcip). d) Belum terintegrasi antara hasil pendataan bangunan dengan proses IMB. Data yang didapat di lapangan, terutama data teknis masih belum optimal(Distarcip). e) Prosentase pencapaian realisasi panjang jalan yang ditingkatkan 89,02%(DBMP). f) Prosentase pencapaian realisasi panjang jalan (Banprov) 69,57%. (DBMP). g) Prosentase pencapaian panjang saluran drainase yang ditingkatkan 46,13% (DBMP). h) Prosentase pencapaian panjang trotoar yang ditingkatkan 23,11% (DBMP).
2.3.4
PERMASALAHAN URUSAN PERUMAHAN
Urusan Perumahan pada tahun anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp98.925.550.303,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp57.606.099.478,00 atau mencapai 58,23%. Program dan kegiatan pada Urusan Perumahan tahun 2014 dilaksanakan oleh: 1) Dinas Pencegahan Penanggulangan Kebakaran; 2) Dinas Pemakaman dan Pertamanan; dan 3) Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya. Adapun permasalahan pada urusan perumahan adalah: a) Belum adanya peraturan yang lebih rinci untuk penyerahan fasos/fasum karena Perda belum bisa memberikan aturan yang lebih teknis (Distarcip). b) Belum ada data lengkap tentang prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman (Distarcip). c) Beberapa kegiatan fisik penyediaan sarana dan prasarana permukiman terkendala dengan status lahan seperti masyarakat yang masih keberatan tanahnya dibebaskan (Distarcip). d) Masyarakat banyak yang belum mengerti manfaat kegiatan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi untuk peningkatan kesehatan lingkungan(Distarcip). e) Pada kegiatan peningkatan dan pemeliharaan prasarana lingkungan, belum ada klasifikasi yang jelas antara prasarana (jalan, drainase) lingkungan dan prasarana skala kota. Untuk pekerjaan rehabilitasi/normalisasi drainase banyak tumpang tindih dengan kegiatan di DBMP (Distarcip). f) Tingkat pemahaman dan kepedulian masyarakat akan arti pentingnya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran masih kurang (DPPK). g) Kesadaran pemilik bangunan untuk melengkapi bangunan dengan sistem proteksi kebakaran masih kurang (DPPK). h) Masih rendahnya kerjasama antara instansi terkait dalam sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dalam pembuatan IMB (DPPK). i) Keterbatasan sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya (Kurangnya Pos wilayah) (DPPK). j) Masih adanya gangguan informasi komunikasi kejadian kebakaran melalui telepon(DPPK).
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 112
k) Belum terbentuknya Rencana Induk kebakaran dan Sistem Komunikasi Informasi Kebakaran (DPPK). l) Kondisi kemacetan lalu lintas (DPPK). m) Kurang sarana air dengan banyaknya hidrant yang tidak berfungsi, sungai-sungai yang airnya sedikit (DPPK). n) Keterampilan dan kesejahteraan petugas masih kurang (DPPK). o) Pola rekrutmen, mutasi, rotasi dan promosi masih belum memperhatikan kompetensi dan keahlian dari petugas pemadam kebakaran(DPPK). 2.3.5
PERMASALAHAN URUSAN PENATAAN RUANG
Urusan Penataan Ruang pada tahun anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp13.697.995.331,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp10.905.368.058,00 atau mencapai 79,61%. Program dan kegiatan pada Urusan Penataan Ruang tahun 2014 dilaksanakan oleh: 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 2) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan 3) Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya. Adapun permasalahan pada urusan penataan ruang adalah: a) Belum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RDTRK yang merupakan instrumen operasional untuk perizinan, dikarenakan masih dalam proses persetujuan substansi/Rekomendasi Gubernur (Distarcip). b) Belum dilegalkan Dokumen RTBL yang telah disusun dalam bentuk Peraturan Walikota sehingga belum dapat dipergunakan sebagai acuan perizinan (Distarcip). c) Belum optimalnya penertiban bangunan yang tidak sesuai dengan IMB (Distarcip). d) Pengembangan perumahan yang belum memenuhi standar Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) serta tidak berintegrasi dengan jaringan prasarana lingkungan di sekitarnya (Distarcip). e) Mekanisme BKPRD/SOP (Bappeda). f) RDTRK sebagai acuan didalam mengeluarkan perijinan belum di tuangkan dalam Peraturan Daerah (Bappeda). g) Permohonan intensitas bangunan yang melebihi ketentuan (Bappeda).
2.3.6
PERMASALAHAN URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Urusan Perencanaan Pembangunan pada tahun anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp19.267.012.494,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp17.464.434.608,00 atau mencapai 90,64%. Program dan kegiatan pada Urusan Perencanaan Pembangunan tahun 2014 dilaksanakan oleh: 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 2) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu; 3) Badan Kepegawaian Daerah; 4)Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 5) Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya; 6) Dinas Pemakaman dan Pertamanan; 7)Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah; 8) Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah; 9) Kecamatan Mandalajati; 10) Kecamatan Sukasari; dan 11) Kecamatan Sumur Bandung. Adapun permasalahan pada urusan perencanaan pembangunan adalah: a) Belum optimalnya perencanaan kinerja, pengukuran, dan pelaporan kinerja SKPD (Bagian Orpad). b) Belum tersedia SOP tentang aplikasi dokumen perencanaan (Bappeda).
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 113
2.3.7
PERMASALAHAN URUSAN PERHUBUNGAN
Urusan Perhubungan pada tahun anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp88.182.637.442,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp74.145.425.539,00 atau mencapai 84,08%. Program dan kegiatan pada Urusan Perhubungan tahun 2014 dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Adapun permasalahan pada urusan perhubungan adalah: a) PKL sering kali memberikan kontribusi bagi terjadinya kemacetan (Dishub). b) Prasarana dan sarana aparatur di lapangan masih terbatas (Dishub). c) Ada kegiatan pengecatan marka jalan dibeberapa titik / ruas jalan yang pengerjaannya berbenturan dengan pengerjaan over lay (Dishub). d) Masih banyak wilayah Kota Bandung yang belum terlayani oleh Angkutan Umum (blank spot area), sehingga hal tersebut menumbuhkan Angkutan Paratransit, seperti becak, ojeg, dan delman (Dishub). e) Masih banyak ditemukan angkutan taksi di Kota Bandung yang tidak mengoperasikan Argometer sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal untuk Taksi (Dishub). f) Penumpang naik dan turun masih di sembarang tempat serta masih banyak pengeteman angkot yang mengakibatkan kemacetan (Dishub). g) Penumpang angkutan umum merasa kurang nyaman dikarenakan masih terdapat sopir angkutan maupun penumpang yang merokok serta membuang sampah sembarangan (Dishub). h) Masih terdapat angkot yang beroperasi tidak sesuai dengan rute trayek yang sudah di tetapkan di SK Walikota (Penyimpangan Trayek) (Dishub). i) Fasilitas terminal Kota Bandung masih banyak yang belum memadai dan belum seluruhnya memenuhi standar terminal yang layak (Dishub). j) Penyelesaian pembangunan 32 shelter TMB koridor I (Dishub). k) Jumlah armada TMB koridor 1 dan koridor 2 masih belum optimal (Dishub). l) Sistem ticket masih manual (menggunakan karcis) (Dishub). m) Konsorsium pengelola TMB belum terbentuk (Dishub). n) Terbatasnya sumber daya manusia dan prasarana kantor UPT TMB (Dishub). o) Anggaran operasional TMB masih belum memadai (Dishub). p) Perubahan status UPT TMB menjadi BLUD/PD belum terlaksana (Dishub). q) Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai jenis kendaraan wajib uji (Dishub). r) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi pengujian tepat waktu (Dishub). 2.3.8
PERMASALAHAN URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
Urusan Lingkungan Hidup pada tahun anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp65.227.692.500,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp45.225.887.405,00 atau mencapai 69,34%. Program dan kegiatan pada Urusan Lingkungan Hidup tahun 2014 dilaksanakan oleh: 1) Badan Pengelola Lingkungan Hidup; 2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 3) Dinas Pemakaman dan Pertamanan; 4) Kecamatan Sukasari; dan 5) Kecamatan Sumur Bandung. Adapun permasalahan pada urusan lingkungan hidup adalah: a) Kegiatan 3R dan pengurangan sampah dari sumber yang belum optimal (PD. Kebersihan). b) Belumoptimalnya penanganan sampah perkotaan (penyapuan jalan dan fasilitas umum) dan belum optimalnya pengangkutan sampah ke TPA (PD. Kebersihan). c) Kota Bandung tidak memiliki Tempat Pembuangan Akhir yang representatif (PD. Kebersihan). d) Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) masih belum optimal dikarenakan masih perlu anggaran yang dapat memenuhi pembenahan taman dan ruang terbuka hijau (Diskamtam).
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 114
2.3.9
PERMASALAHAN URUSAN PERTANAHAN
Urusan Pertanahan pada tahun anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp259.100.477.003,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp141.589.610.920,00 atau mencapai 54,65%. Program dan kegiatan pada Urusan Pertanahan tahun 2014 dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Adapun permasalahan pada urusan pertanahan adalah : a) Ketidaklengkapan persyaratan pengajuan sertifikat (dokumen tanah) dalam rangka sertifikasi tanah milik Pemerintah Kota Bandung (DPKAD). b) Ketidaklengkapan data kepemilikan tanah Pemerintah Kota (DPKAD).
2.3.10
PERMASALAHAN URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp4.788.100.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 4.002.089.916,00 atau mencapai 83,58%. Program dan kegiatan pada Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2014 dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Adapun permasalahan pada urusan kependudukan dan catatan sipil adalah : a) Kurangnya SDM yang mempunyai dasar Teknologi Informasi dan Akuntansi (Disdukcapil). b) Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya memiliki dokumen kependudukan (Disdukcapil). c) Tingginya mobilitas penduduk di Kota Bandung (Disdukcapil).
2.3.11
PERMASALAHAN URUSAN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp3.109.490.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.982.504.200,00 atau mencapai 63,76%. Program dan kegiatan pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2014 dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Adapun permasalahan pada urusan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak : a) Masih terbatasnya sumber daya manusia (BPPKB). b) Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai Pengarusutamaan Gender (PUG), Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), serta trafficking anak dan remaja (BPPKB).
2.3.12
PERMASALAHAN URUSAN KELUARGA BERENCANA
Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada tahun anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp7.604.997.500,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp6.418.381.325,00 atau mencapai 84,40%. Program dan kegiatan pada Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera tahun 2014 dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Adapun Permasalahan Urusan Keluarga Berencana adalah : a) Pemahaman, pengetahuan, sikap, dan perilaku pria tentang hak dan kewajiban dalam perencanaan keluarga masih rendah, serta masih berkembangnya anggapan bahwa ber-KB merupakan domain wanita (BPPKB). b) Masih belum optimalnya peran institusi masyarakat dalam menginformasikan dan mengkomunikasikan tentang peran pria dalam ber-KB (BPPKB).
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 115
2.3.13
PERMASALAHAN URUSAN SOSIAL
Urusan Sosial pada tahun anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp14.817.781.500,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp12.110.083.325,00 atau mencapai 81,73%. Program dan kegiatan pada Urusan Sosial tahun 2014 dilaksanakan oleh 1) Dinas Sosial; 2) Satpol PP; dan 3) Bagian Kesra dan Kemas. Adapun Permasalahan Urusan Sosial adalah : a) Keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Bandungjika dibandingkan dengan jumlah dan kriteria PMKS (Dinas Sosial). b) Belum tersedianya panti penampungan untuk optimalisasi pelayanan terhadap PMKS (Dinas Sosial). c) Masih belum tersebarluaskannya penanganan masalah sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung (Dinas Sosial).
2.3.14
PERMASALAHAN URUSAN KETENAGAKERJAAN
Urusan Ketenagakerjaan pada tahun anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp11.556.773.830,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp9.804.892.364,00 atau mencapai 84,84%. Program dan kegiatan pada Urusan Ketenagakerjaan tahun 2014 dilaksanakan oleh 1) Dinas Tenaga Kerja dan 2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Adapun Permasalahan Urusan Ketenagakerjaan adalah : a) Ketidaksesuaian antara kualifikasi jabatan lowongan kerja dengan bakat,minat dan kemampuan pencari kerja (Disnaker). b) Masih banyaknya pelanggaran norma kerja dan norma K3 oleh perusahaan yang disebabkankurangnya kepatuhan perusahaan dalam menerapkan peraturan ketenagakerjaan dan keterbatasan kemampuan sebagian perusahaan untuk melaksanakan ketentuan serta adanya ketidakseimbangan antara jumlah perusahaan (7.124 perusahaan) dengan tenaga fungsional pengawasan ketenagakerjaan (hanya 14 orang) (Disnaker). c) Meningkatnya kasus perselisihan hubungan industrial yang masuk ke Disnaker (Disnaker). d) Terbatasnya anggaran, sumber daya manusia dan belum tersedianya sarana dan prasarana UPT Balai Latihan Kerja (BLK) untuk merealisasikan pencapaian target pelatihan penciptaan wirausaha baru (Disnaker).
2.3.15
PERMASALAHAN URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada tahun anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 5.229.621.460,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp4.687.246.104,00 atau mencapai 89,63%. Program dan kegiatan pada Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2014 dilaksanakan oleh: 1) Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Perdagangan dan 2) Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah. Adapun permasalahan pada urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah adalah : a) b) c) d) e) f) g)
Akses Lahan untuk Usaha produktif (Bagian Perekonomian). Infrastruktur (Bagian Perekonomian). Kesenjangan (Bagian Perekonomian). Tekanan Inflasi (Bagian Perekonomian). Inklusi Keuangan (Bagian Perekonomian). Koordinasi dengan daerah-daerah penyangga (Bagian Perekonomian). Masih banyak rentenir yang berkedok koperasi(Dinas KUKM Indag). RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 116
h) Masih banyak koperasi dalam menjalankan aktivitasnya tidak sejalan dengan jatidiri, prinsip dan azas sebuah organisasi koperasi (Dinas KUKM Indag). i) Masih kurangnya akses permodalan (Dinas KUKM Indag). j) Masih banyak koperasi yang belum melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) (Dinas KUKM Indag). k) Koperasi Mahasiswa di Kota Bandung belum dapat berdaya saing (Dinas KUKM Indag). l) Lemahnya kapasitas Sumber Daya manusia Koperasi dan UKM di bidang manajerial, pemasaran, teknologi; dan administrasi usaha (Dinas KUKM Indag).
2.3.16
PERMASALAHAN URUSAN PENANAMAN MODAL
Urusan Penanaman Modal pada tahun anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp5.007.102.959,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp3.697.704.900,00 atau mencapai 73,85%. Program dan kegiatan pada Urusan Penanaman Modal tahun 2014 dilaksanakan oleh: 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 2) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu; dan 3) Dinas Koperasi, UKM, dan Indag. Adapun permasalahan pada urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah adalah : a) Belum terbentuknya kelembagaan PMD di Kota Bandung (Bappeda). b) Belum dimanfaatkan SPIPISE oleh BPPT Kota Bandung (Bappeda). c) Tidak semua PMA/PMDN yang ada di Kota Bandung menyampaikan laporan LKPM secara berkala (Bappeda).
2.3.17
PERMASALAHAN URUSAN KEBUDAYAAN
Urusan Kebudayaan pada tahun anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp9.920.739.160,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp8.400.779.895,00 atau mencapai 84,68%. Program dan kegiatan pada Urusan Kebudayaan tahun 2014 dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Adapun permasalahan pada urusan kebudayaan adalah : a) Masih terbatasnya sarana dan prasarana milik/aset Pemerintah Kota Bandung yang bisa dipergunakan oleh para seniman dan budayawan dalam mengekspresikan seni budaya di Kota Bandung (Disbudpar). b) Lambannya akselerasi penetapan Bangunan Cagar Budaya dalam peraturan hukum daerah (Disbudpar).
2.3.18
PERMASALAHAN URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Urusan Kepemudaan dan Olahraga pada tahun anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp116.575.874.829,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp40.595.776.880,00 atau mencapai 34,82%. Program dan kegiatan pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga tahun 2014 dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Adapun permasalahan pada urusan kepemudaan dan olahraga adalah : a) Masih terbatasnya sarana/gelanggang untuk Pemuda Berkreasi (Dispora). b) Belum optimalnya penyediaan data prasarana olahraga dilapangan yang dapat terinformasikan secara utuh kepada Dispora Kota Bandung (Dispora).
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 117
2.3.19
PERMASALAHAN URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada tahun anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 43.777.167.500,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp21.022.776.892,00 atau mencapai 48,02%. Program dan kegiatan pada Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri tahun 2014 dilaksanakan oleh: 1) Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat; 2) Satuan Polisi Pamong Praja; dan 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah. Adapun Permasalahan Pada Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri:Masih terbatasnya jumlah personil Satpol PP Kota Bandung (Satpol PP).
2.3.20
PERMASALAHAN URUSAN URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian pada tahun anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp230.505.041.274,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp200.145.506.130,00 atau mencapai 86,83%. Program dan kegiatan pada Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian tahun 2014 dilaksanakan oleh: 1) Setda Non Bagian; 2) Sekretariat DPRD, 3) Inspektorat; 4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 5) Badan Kepegawaian Daerah; 6) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu; 7) Dinas Pelayanan Pajak; 8) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 9) Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah; 10) Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah; 11) Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah; 12) Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah; 13) Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah; 14) Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah; 15) Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah; 16) Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah; dan 17) 30 Kecamatan.Adapun Permasalahan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian : a) Dalam menentukan batas wilayah kota selain dari batas-batas kondisi fisik alam, misalnya sungai, gunung, atau laut, masih ada beberapa patok batas wilayah yang bergeser, rusak, dan hilang sehingga sulit untuk menentukan batas wilayah secara akurat (Bagian Pemerintahan Umum). b) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan CSR sebagai salah satu Pembangunan Ekonomi: - belum optimalnya peran forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam mensinkronisasi program kegiatan dengan SKPD (Bagian Perekonomian); - belum maksimalnya sosialisasi Peraturan Walikota Nomor 354 Tahun 2014 khususnya terkait prosedur /alur mekanisme program TJSL maupun Sumbangan Pihak Ketiga pada tataran SKPD dan Kewilayahan (Bagian Perekonomian); - kesulitan dalam memperbaharui proses program TJSL (Bagian Perekonomian); c) Kinerja keuangan PD. Kebersihan masih belum optimal(Bagian Perekonomian). d) Pemerintah Kota Bandung belum memiliki indikator kinerja sebagai instrument penilaian evaluasi kinerja BUMD(Bagian Perekonomian). e) Masih banyak Aset milik BUMD yang bermasalah (belum bersertifikat)(Bagian Perekonomian). f) Kemampuanproduk dan SDM Kota Bandung bersaing produk negara lain di Asean serta kenyamanan wisatawan dibandingkan dengan negara Asean lainnya, seperti transportasi, kemacetan, kemudahan akses, dan lain-lain(Bagian Perekonomian). g) Implementasi kelembagaan ketiga sub bagian belum optimal dikarenakan antar sub bag belum menjadi siklus kelembagaan yang terintegrasi(Bagian PSDA). RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 118
h) Sub bag administrasi pengendalian program melaksanakan tupoksi administrasi program dan kegiatan, serta sebagian implementasi Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah.Sedangkan dua sub bagian lainnya yaitu sub bag bina sarana dan prasarana serta sub bag bina sumber daya alam berdasarkan tupoksi membantu pimpinan dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana serta sumber daya alam. Hal inilah menurut pemahaman kami yang menjadi bertolak belakang karena antar sub bag tidak menjadi alur pekerjaan yang berhubungan(Bagian PSDA). i) Keterbatasan kemampuan anggaran untuk mengikuti diklat-diklat (BKD). j) Keterbatasan kemampuan anggaran untuk melaksanakan sosialisasi PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil bagi seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bandung(BKD). k) Sistem pembayaran diklat harus dibayar dimuka (awal) sementara anggaran Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang (GU) SKPD kecil (BKD). l) Keterlambatan penyampaian berkas dan ketidaklengkapan berkas kenaikan pangkat PNSD dari SKPD (BKD). m) Masih adanya ketidaksesuaian data pada SAPK (BKD). n) Belum adanya standar baku untuk dasar seleksi (penerimaan/penolakan) perpindahan PNS (BKD). o) Proses penandatanganan SK Pensiun gol. IV/c ke atas tidak tepat waktu karena merupakan wewenang Presiden (BKD). p) Keterlambatan dalam pemberkasan usulan pensiun (BKD). q) Masih banyaknya PNS yang belum memahami proses cuti dan belum adanya record data cuti PNS (BKD). r) Adanya 2 orang PNS mahasiswa tugas belajar APBD tidak menyelesaikan pendidikannya: Arlek Amanca Suryana, mahasiswa D-IV Manajemen Aset di Polban, Sukirman, mahasiswa D-III Akuntansi Unpad dikarenakan Drop Out (DO) dengan nilai IPK di bawah standar (BKD). s) Alokasi anggaran untuk kegiatan penyelenggaraan pengawasan tidak memadai, dengan melihat beban tugas Inspektorat yang semakin bertambah (Inspektorat). t) Keterbatasan SDM auditor terutama yang memiliki latarbelakang pendidikan akuntansi, farmasi dan teknik sipil (Inspektorat). u) Sarana gedung kantor belum ada, pada saat ini masih menggunakan gedung kantor milik Pemerintah Pusat (Inspektorat). v) Belum optimalnya kepatuhan standar pelayanan publik (Bagian Orpad). w) Jumlah peraturan daerah yang ditetapkan tidak mencapai target dikarenakan berakhirnya masa bhakti keanggotaan Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung periode 2009 – 2014 dengan adanya PEMILU 2014. Sehingga mengakibatkan tidak optimalnya penyerapan anggaran kegiatan (Setwan). x) Banyaknya proposal kerjasama dengan pihak luar negeri yang diajukan baik oleh pihak luar negeri maupun oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang belum dapat ditindaklanjuti. Hal ini dikarenakan kerjasama dengan pihak luar negeri masih merupakan domain pemerintah pusat, mengingat berdasarkan peraturan perundang-undangan politik luar negeri termasuk kerjasama pemerintah dengan pihak luar negeri bukan termasuk kewenangan yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah (Bagian Kerjasama). y) Dalam fasilitasi perizinan perjalanan dinas luar negeri, belum seluruh SKPD memahami persyaratan, prosedur, dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2012. (Bagian Kerjasama). z) Banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang berbagai kerjasama pemerintah dengan pihak ketiga, namun seringkali diantara peraturan perundang-undangan
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 119
tersebut saling tumpang tindih, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan keraguan dalam menerapkan aturan untuk suatu objek kerjasama tersebut (Bagian Kerjasama). aa)Dalam upaya invetarisasi pelaksanaan kerjasama, respon SKPD untuk menyampaikan data yang diminta belum optimal. Masih ada SKPD yang tidak menyampaikan kerjasama yang telah dibuat secara parsial oleh SKPD(Bagian Kerjasama). bb)Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kerjasama yang saling tumpang tindih pengaturannya untuk suatu objek kerjasama (Bagian Kerjasama). cc) Belum optimalnya pemahaman SKPD terkait Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah serta eksitensi dan peran Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) dalam penyelenggaraan Kerjasama di lingkungan Pemerintah Kota Bandung(Bagian Kerjasama). dd)Kurangnya komitmen SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung untuk menindaklanjuti secara teknis kerjasama yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bandung, baik untuk lingkup kerjasama luar negeri maupun kerjasama dalam negeri (Bagian Kerjasama). ee)Masih adanya keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pengelola kerjasama, yang memerlukan adanya peningkatan kapasitas SDM yang memadai (Bagian Kerjasama). ff) Belum dilakukannya pemetaan potensi daerah dan/atau objek yang dapat dikerjasamakan (Bagian Kerjasama). gg)Belum tersedianya indikator keberhasilan kerjasama dan instrumen evaluasi bagi kerjasama dalam negeri maupun kerjasama luar negeri (Bagian Kerjasama). hh)Alokasi anggaran untuk kegiatan penyelenggaraan pengawasan tidak memadai, dengan melihat beban tugas Inspektorat yang semakin bertambah (Inspektorat). ii) Keterbatasan SDM auditor terutama yang memiliki latarbelakang pendidikan akuntansi, farmasi, dan teknik sipil(Inspektorat). jj) Sarana gedung kantor belum ada, pada saat ini masih menggunakan gedung kantor milik Pemerintah Pusat (Inspektorat).
2.3.21
PERMASALAHAN URUSAN KETAHANAN PANGAN
Urusan Ketahanan Pangan pada tahun anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1.656.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.627.964.367,00 atau mencapai 98.31%. Program dan kegiatan pada Urusan Ketahanan Pangan tahun 2014 dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispertapa) Kota Bandung. Adapun Permasalahan pada urusan ketahanan pangan adalah: a) Belum optimalnya sosialisasi keamanan pangan (Dispertapa). b) Belum optimalnya implementasi percepatan penganekaragaman konsumsi pangan lokal (P2KP) yang diharapkan dapat mengurangi konsumsi beras (Dispertapa). c) Pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan selain ditangani oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan juga merupakan kewenangan SKPD terkait lainnya (Dispertapa).
2.3.22
PERMASALAHAN URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp6.547.975.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp5.424.730.681,00 atau mencapai 82,85%. Program dan kegiatan pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2014 RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 120
dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat. Adapun Permasalahan pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa:Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, namun saat ini BKBPM belum secara optimal melaksanakan urusan wajib pemberdayaan masyarakat sehubungan dengan SOTK belum mengacu sepenuhnya kepada ketentuan yang berlaku (BKBPM).
2.3.23
PERMASALAHAN URUSAN STATISTIK
Urusan Statistik pada tahun anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp153.350.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp144.040.000,00 atau mencapai 93,93%, Program dan kegiatan pada Urusan Statistik Tahun 2014 dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Permasalahan pada urusan statistik adalah: a) Belum terselesaikannya pembangunan gedung arsip (Pusarda). b) Kurangnya sumber daya manusia pengelola arsip maupun arsiparis (Pusarda). c) Rendahnya kesadaran aparatur dalam pengelolaan arsip (Pusarda).
2.3.24
PERMASALAHAN URUSAN URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Urusan Komunikasi dan Informatika pada tahun anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp36.180.550.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp35.185.906.730,00 atau mencapai 97,25%. Program dan kegiatan pada Urusan Komunikasi dan Informatika tahun 2014 dilaksanakan oleh: 1) Dinas Komunikasi dan Informatika; 2) Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah; 3) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu; 4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan 5) Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah. Adapun permasalahan pada urusan komunikasi dan informatika adalah: a) Masih kurang cepat tanggapnya SKPD khususnya operator Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) sehingga terkesan lambat dalam pelayanan informasi(Diskominfo). b) Aadanya sebagian warga belum membentuk KIM yang dapat berguna bagi masyarakat itu sendiri (Diskominfo).
2.3.25
PERMASALAHAN URUSAN PERPUSTAKAAN
Urusan Perpustakaan pada tahun anggaran 2014 dengan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1.285.170.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.144.543.550,00 atau mencapai 89,06%. Program dan kegiatan pada Urusan Perpustakaan Tahun 2014 dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah. Adapun Permasalahan pada urusan perpustakaan adalah : a) Kurangnya SDM pengelola perpustakaan maupun pustakawan (Pusarda). b) Belum tersedianya sistem perpustakaan online (Pusarda).
2.3.26
PERMASALAHAN URUSAN URUSAN PERTANIAN
Penyelenggaraan pembangunan urusan pertanian diarahkan untuk meningkatkan aktifitas penyediaan komoditas hasil-hasil pertanian yang berkualitas serta pengembangan usaha pertanian dengan pemilihan komoditas pertanian yang memiliki produktivitas tinggi, memiliki nilai ekonomi tinggi, dan mempunyai peluang pasar yang terbuka serta usaha pengolahan produk pertanian. Urusan Pertanian pada tahun anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp21.047.607.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp19.184.986.670,00 atau mencapai 91,17%. Program dan kegiatan pada Urusan Pertanian RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 121
tahun 2014 dilaksanakan oleh: 1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; 2) Dinas Pemakaman dan Pertamanan. Adapun permasalahan pada urusan pertanian adalah: a) Semakin sempitnya lahan pertanian sebagai akibat alih fungsi lahan (Dispertapa). b) Kota Bandung merupakan pusat pemasaran ternak terbesar di Jawa Barat, sehingga resiko masuknya penyakit zoonosa (penyakit yang menular dari ternak ke manusia) dari daerah asal ternak ke Kota Bandung relatif tinggi (Dispertapa). c) Masih rendahnya pengetahuan dan sikap pelaku usaha dibidang pertanian serta masyarakat tentang bahayanya penggunaan bahan kimia berbahaya dan produk pertanian yang tidak memenuhi persyaratan keamanan mutu pangan (Dispertapa).
2.3.27
PERMASALAHAN URUSAN URUSAN PARIWISATA
Urusan Pariwisata pada tahun anggaran 2014 dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.146.580.840,00 dan realisasi sebesar Rp6.185.728.389,00 atau mencapai 75,93%. Program dan kegiatan pada Urusan Pariwisata Tahun 2014 dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Adapun permasalahan pada urusan pertanian adalah:Perlunya adanya pembenahan infrastruktur kota dalam rangka menunjang peningkatan sapta pesona pariwisata di Kota Bandung (Disbudpar).
2.3.28
PERMASALAHAN URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penyelenggaraan pembangunan urusan kelautan dan perikanan diarahkan untuk meningkatkan aktifitas penyediaan komoditas hasil-hasil kelautan dan perikanan yang berkualitas serta pengembangan usaha budidaya perikanan dengan pemilihan komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan bisa dikembangkan dilahan sempit. Urusan Kelautan dan Perikanan pada tahun anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1.050.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.035.965.390,00 atau mencapai 98,66%. Program dan kegiatan pada Urusan Kelautan dan Perikanan tahun 2014 dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Adapun permasalahan pada urusan kelautan dan perikanan adalah: a) Dengan semakin sempitnya lahan untuk budidaya perikanan sebagai akibat alih fungsi lahan di Kota Bandung– Dispertapa. b) Masih rendahnya pengetahuan dan sikap pelaku usaha dan masyarakat tentang bahayanya penggunaan bahan kimia berbahaya dan produk perikanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan mutu pangan – Dispertapa.
2.3.29
PERMASALAHAN URUSAN PERDAGANGAN
Urusan Perdagangan pada tahun anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp7.815.638.200,00 dengan realisasi sebesar Rp5.422.641.453,00 atau mencapai 69,38%. Program dan kegiatan pada Urusan Perdagangan tahun 2014 dilaksanakan oleh: 1) Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Perdagangan dan 2) Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya. Adapun permasalahan pada urusan kelautan dan perikanan adalah Pembinaan PKL antara SKPD dan Kewilayahan (Diskoperindag).
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 122
2.3.30
PERMASALAHAN URUSAN PERINDUSTRIAN
Urusan Perindustrian pada Tahun anggaran 2014 dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.189.098.000,00 dan realisasi sebesar Rp 9.702.957.398,00 atau mencapai 95,23%. Program dan kegiatan pada Urusan Perindustrian tahun 2014 dilaksanakan oleh: 1) Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Perdagangan; 2) Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya; dan 3) Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah.Adapun permasalahan pada urusan perindustrian : a) Jumlah aktivasi pengembangan sub sektor ekonomi kreatif dari target sebanyak 3 (tiga) sub sector (Bagian Perekonomian). b) Belum optimalnya pengadaan/ penyediaan mesin/peralatan pada awal tahun dan sosialisasi layanan UPT (Diskoperindag UKM). c) Arah kebijakan pusat belum selaras dengan daerah dan belum tersusunnya parameter Bandung sebagai kota kreatif serta belum tersinkronisasinya target RPJMD dengan program kegiatan di SKPD.(Bagian Perekonomian)
2.3.31
PERMASALAHAN URUSAN KETRANSMIGRASIAN
Urusan Ketransmigrasian pada tahun anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp610.050.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp484.565.699,00 atau mencapai 79,43%. Program dan kegiatan pada Urusan Ketransmigrasian tahun 2014 dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja. Adapun Permasalahan Urusan Ketransmigrasian : a) Target 8 KK Penempatan transmigrasi tidak dapat direalisasikan sehubungan adanya surat dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor B.684/P2KTRANS/VI/2014 perihal Pemenuhan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Tahun 2014, terdapat pemotongan belanja pada pagu APBN perubahan Kemenakertrans RI sehingga berdampak pada pengurangan pembangunan pemukiman transmigrasi yang lokasinya merupakan lokasi penempatan transmigran Kota Bandung di ProvinsiSulawesi Tenggara Kab. Muna (sudah dibuat MoU) (Disnaker). b) Terbatasnya lokasi transmigrasi akibat adanya kebijakan pusat dengan melakukan pengurangan pembangunan pemukiman baru lokasi transmigrasi (Disnaker). c) Masih terbatasnya/kurangnya pegawai fungsional mediator (2 orang) (Disnaker). 2.3.32
PERMASALAHAN URUSAN KEARSIPAN
Urusan Kearsipan pada tahun anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1.638.578.700,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.554.336.350,00 atau mencapai 94,86%. Program dan kegiatan pada Urusan Kearsipan tahun 2014 dilaksanakan oleh: 1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; 2) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 3) Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah; dan 4) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah. Adapun Permasalahan Urusan Kearsipan : a) Belum terselesaikannya pembangunan gedung arsip (Pusarda). b) Kurangnya sumber daya manusia pengelola arsip maupun arsiparis (Pusarda). c) Rendahnya kesadaran aparatur dalam pengelolaan arsip (Pusarda). d) Masih terbatasnya/kurangnya pegawai fungsional mediator (2 orang) (Disnaker).
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 II - 123
BAB 3 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1
ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH
3.1.1.
KONDISI EKONOMI DAERAH TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN 2016
Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan ekonomi ditunjukan oleh tiga nilai pokok, yaitu: (1) berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (basic needs), (2) meningkatnya rasa harga diri (self-esteem) masyarakat sebagai manusia, dan (3) meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (freedom from servitude) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia).Berdasarkan konsep tersebut maka perlu disadari bahwa pengertian pembangunan ekonomi sangat luas, tidak terbatas pada bagaimana meningkatkan angka PDRB saja, namun lebih pada bagaimana mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun demikian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sampai saat ini masih menjadi salah satu alat ukur yang dijadikan acuan untuk menggambarkan kondisi ekonomi makro suatu daerah. Produk domestik Regional Bruto adalah nilai tambah dari seluruh kegiatan ekonomi disuatu wilayah yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu yang biasanya dihitung dalam satu tahun. Secara struktur ada 9 sektor ekonomi yang memberi kontribusi pada total PDRB suatu daerah. Sektor tersebut terdiri dari Sektor Pertanian, Sektor Pertambangan dan Penggalian, Sektor Industri Pengolahan, Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, Sektor Bangunan/Konstruksi, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, Sektor Pengangkutan dan Komunikasi, Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, dan Sektor Jasa-Jasa. Setiap daerah akan mempunyai struktur sektor ekonomi pembentuk PDRB yang berbeda sesuai dengan potensi ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Secara umum berdasarkan data total PDRB Kota Bandung atas dasar harga konstan dalam kurun 20092013 menunjukan tren pertumbuhan yang relatif stabil, cenderung meningkat sedikit berfluktuasi. Tapi berdasarkan data BPS Kota Bandung tahun 2014, laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 menunjukan kecenderungan akan mengalami perlambatan. Sebagaimana terlihat dalam laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung tahun 2013 yang dapat tumbuh sebesar 8,87 persen. Sementara jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2012 yang dapat tumbuh sebesar 8.98 persen, maka pada tahun 2013 laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung mengalami perlambatan sebesar 0,11 persen. Perlambatan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 terjadi karena adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi pada beberapa sektor ekonomi Kota Bandung yang berkontribusi pada total laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Secara umum sektor-sektor ekonomi yang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi terdiri dari : Sektor Pertanian, Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih, Sektor Konstruksi, Sektor Perdagangan,Hotel dan Restoran, Sektor Pengangkutan dan Komunikasi, dan Sektor Jasa-Jasa. Perlambatan sektor ekonomi yang paling dominan di Kota Bandung yaitu Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran. Hal tersebut disebabkan oleh melambatnya impor Kota Bandung yang mempengaruhi perlambatan Sub Sektor Perdagangan. Sehingga dampak secara agregat dari perlambatan ini sangat berpengaruh pada angka pertumbuhan ekonomi secara total. RKPD Kota Bandung Tahun 2016 III - 1
Sementara sektor-sektor ekonomi lainnya yang mampu tumbuh pada tahun 2013 adalah Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan. Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan ini mampu menopang pertumbuhan ekonomi Kota Bandung, sehingga tidak mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terlalu besar. Bahkan secara umum laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung dapat dikatakan relatif stabil karena masih berada pada kisaran lebih dari 8 persen. Laju pertumbuhan Kota Bandung tahun 2013 tersebut berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat dan nasional yang juga mengalami perlambatan, yaitu pada tahun 2012 LPE Provinsi Jawa Barat sebesar 6,28 persen, sementara pada tahun 2013 melambat menjadi 6,06 persen. Sementara laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pun mengalami perlambatan, pada tahun 2012 tumbuh sebesar 6,2 persen, sedang tahun 2013 melambat menjadi 5,7 persen. Namun demikian jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi Kota Bandung masih lebih baik jika dibandingkan dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat atau Nasional pada tahun 2013. Walaupun mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013, tapi dari sisi kontribusi terhadap pembentukan PDRB Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan yang cukup signifikan terhadap total PDRB Provinsi Jawa Barat tahun 2013. Pada tahun 2012 PDRB Kota Bandung menyumbang sebesar 12,75 persen terhadap perekonomian Provinsi Jawa Barat. Sementara pada tahun 2013 kontribusi Kota Bandung meningkat menjadi 13,16 persen. Hal yang perlu kita pahami bahwa pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses yang tidak terlepas dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dunia luar, mengingat sistem pembangunan ekonomi di negara kita bersifat terbuka.Dinamika pertumbuhan ekonomi Kota Bandung sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global dan ekonomi nasional yang belum stabil dan masih berfluktuasi. Hal tersebut disebabkan oleh krisis ekonomi global yang belum sepenuhnya dapat diatasi, sehingga proses pemulihan ekonomi global secara keseluruhan masih memerlukan waktu. Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung pada tahun 2013 mengalami perlambatan, tapi secara agregat total PDRB Kota Bandung sebenarnya mengalami peningkatan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2013 atas dasar harga berlaku mencapai 130,21 TrilyunRupiah, mengalami peningkatan sebesar 17,18 persen jika dibandingkan tahun 2012 yang hanya mencapai 111,12 Trilyun Rupiah. Sementara untuk membandingkan capaian produktivitas berbagai sektor ekonomi biasanya digunakan indikator PDRB atas harga dasar konstan, dimana melalui indikator ini dapat dilihat laju produktivitas kinerja secara riil tanpa adanya pengaruh inflasi atau kenaikan harga. Berdasarkan harga konstan tahun 2000 PDRB Kota Bandung pada tahun 2013 mencapai 40,89 Trilyun Rupiah atau meningkat sebesar 8,87 persen jika dibandingkan dengan tahun 2012 yang mencapai 37,56 Trilyun Rupiah. Secara umum ada 9 sektor ekonomi yang membentuk struktur perekonomian suatu wilayah/daerah. Jika dikelompokan berdasarkan proses pengolahan atau produksinya maka 9 sektor ekonomi tersebut dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) kelompok sektor sebagai berikut : 1.
2.
Sektor Primer yaitu sektor yang tidak mengolah bahan baku melainkan hanya menggunakan sumber-sumber alam seperti tanah dan deposit di dalamnya yaitu Sektor pertanian, dan Sektor Pertambangan dan Penggalian. Sektor Sekunder yaitu sektor yang mengolah bahan baku baik yang berasal dari sektor primer maupun dari sektor sekunder sendiri, menjadi barang lain yang lebih tinggi nilainya. Sektor ini mencakup Sektor Industri Pengolahan, Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih dan Sektor Konstruksi.
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 III - 2
3.
Sektor Tersier atau Sektor Jasa, yaitu sektor-sektor yang tidak memproduksi dalam bentuk fisik melainkan dalam bentuk jasa, yaitu Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, Sektor Pengangkutan dan Komunikasi, Sektor Lembaga Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan dan Sektor Jasa-Jasa.
Pada tahun 2010 sampai dengan 2013 kelompok tersier merupakan kelompok sektor yang memberikan kontribusi terbesar bagi perekonomian Kota Bandung. Struktur perekonomian Kota Bandung sudah sejak awal tahun 2000-an menunjukan bahwa Kota Bandung merupakan Kota Jasa. Hal ini terlihat dari dominasi sektor tersier dalam menopang pertumbuhan PDRB Kota Bandung. Tabel III.1 PDRB Kota Bandung Menurut Kelompok Sektor Tahun 2010 – 2013 (Milyar Rupiah) Kelompok Sektor [1] Sektor Primer Sektor Sekunder Sektor Tersier PDRB ADH Berlaku Sektor Primer Sektor Sekunder Sektor Tersier PDRB ADH Konstan 2000
2010 [2] 161,74 25.709,92 56.130,51 82.002,18 63,34 10.421,65 21.212,29 31.697,28
2011 [3] 192,74 29.108,99 66.311,13 95.612,86 67,07 10.991,84 23.404,72 34.463,63
2012*) [4] 229,01 33.071,83 77.820,71 111.121,55 71,18 11.587,00 25.900,14 37.558,32
2013**) [5] 255,65 37.366,79 92.587,20 130.209,65 72,97 12.279,38 28.537,66 40.890,01
Sumber : BPS Kota Bandung Tahun 2014 *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara Seperti pada umumnya daerah perkotaan, Kota Bandung tidak memiliki potensi sumber daya alam yang besar pada sektor pertanian maupun pertambangan (Sektor Primer). Pada tahun 2000 sektor primer memberi kontribusi terhadap total PDRB Kota Bandung sebesar 0,51 persen. Kontribusinya cenderung semakin menurun, hingga pada tahun 2013 hanya memberi kontribusi sebesar 0,20 persen terhadap total PDRB Kota Bandung atau mencapai 255,65 Milyar Rupiah. Sektor sekunder pada tahun 2013 memberikan kontribusi sebesar 28,70 persen terhadap total PDRB Kota Bandung atau sebesar 37,37 Trilyun Rupiah. Seperti halnya dengan sektor primer maka kontribusi sektor sekunder pun menunjukan kecenderungan menurun, pada tahun 2010 memberi kontribusi sebesar 31,35 persen menjadi 28,70 persen pada tahun 2013 terhadap total PDRB Kota Bandung. Sementara sektor tersier sebagai sektor yang memberi kontribusi terbesar terhadap total PDRB Kota Bandung menunjukan kecenderungan kontribusi yang semakin meningkat sejak tahun 2010. Pada tahun 2010 sektor tersier memberi kontribusi sebesar 68,45 persen atau sebesar 56,13 Trilyun Rupiah, meningkat pada tahun 2013 menjadi 71,11 persen atau sebesar 92,59 Trilyun Rupiah terhadap Total PDRB Kota Bandung. Berdasarkan prediksi Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia padatahun 2014 berkisar antara 5,1 – 5, 3 persen. Sementara pada tahun 2015pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan mencapai 5,2– 5,6 persen. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut lebih lambat dibanding dengan tahun 2013 yang mencapai lebih dari 6 persen.
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 III - 3
Melemahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia disebabkan oleh melemahnya pertumbuhan investasi dan ekspor. Selain itu Bank Dunia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi tersebut dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia, yang berakibat pada melemahnya harga sejumlah komoditas Indonesia, yang pada akhirnya berdampak pada semakin mengecilnya peluang-peluang baru. Namun, estimasi pertumbuhan yang mengecil tersebut dapat berbalik arah jika investasi yang terjadi tahun depan melampaui ekspektasi. Sementara Asia Development Bank (ADB) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2014 berkisar pada 5,1 persen. Sementara pada tahun 2015 ADB memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh sebesar 5,6 persen. Pada tahun 2014 terjadi perlambatan karena adanya perlambatan penyerapan anggaran belanja pemerintah Indonesia. Sementara pada tahun 2015 terjadi perlambatan karena perlambatan ekonomi global dan penurunan harga komoditas yang mempengaruhi ekspor. Secara umum hal tersebut menjadi dasar acuan untuk memprediksikan laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung pada tahun 2014 dan 2015 diperkirakan akan mengalami perlambatan.Karena bagaimanapun kondisi ekonomi Kota Bandung sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global dan nasional. Melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia akan berimbas pada perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Pada akhirnya akan berdampak pula pada perlambatan pertumbuhan ekonomi Kota Bandung pada tahun 2014 dan 2015. Gejala melambatnya pertumbuhan ekonomi Kota Bandung sudah mulai tampak, didukung dengan data LPE Kota Bandung Tahun 2013 sebesar 8,87 persen, lebih lambat pertumbuhan ekonominya jika dibandingkan tahun 2012 yang mencapai 8,98 persen. Namun demikian diperkirakan perlambatan ekonomi Kota Bandung tersebut tidak terlalu drastis dan diharapkan pertumbuhan ekonominya masih tetap pada kisaran lebih dari 8 persen.
3.1.2.
KONTRIBUSI SEKTOR-SEKTOR DALAM PDRB
Indikator yang seringkali digunakan untuk menggambarkan struktur ekonomi wilayah adalah distribusi persentase sektoral (lapangan usaha). Distribusi persentase PDRB secara sektoral menunjukkan peranan masing-masing sektor terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu sektor semakin besar pula pengaruh sektor tersebut di dalam perkembangan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan suatu sektor dalam PDRB perlu diperhatikan, tapi yang lebih penting lagi adalah melihat bagaimana peranan atau kontribusi sektor tersebut dalam PDRB. Persentase kontribusi sektor dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya pengembangan atau peningkatanpertumbuhan sektoral dan evaluasi tahapan hasil yang telah dicapainya. Fenomena umum dari struktur perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dengan mengelompokkan struktur perekonomian menjadi tiga kelompok. Semakin tinggi tingkat pendapatan perkapita suatu wilayah maka peranan sektor primer akansemakin menurun, tetapi sebaliknya peranan sektor sekunder dan tersier semakin meningkat. Demikian pula yang terjadi pada Kota Bandung yang tidak memiliki potensi sumber daya alam yang besar pada sektor pertanian maupun pertambangan (Sektor Primer). Pada tahun 2000 sektor primer memberi kontribusi terhadap total PDRB Kota Bandung sebesar 0,51 persen. Kontribusinya cenderung semakin menurun, hingga pada tahun 2013 hanya memberi kontribusi sebesar 0,20 persen terhadap total PDRB Kota Bandung atau mencapai 255,65 Milyar Rupiah. Kelompok tersier menjadi kelompok sektor yang memberikan kontribusi terbesar bagi perekonomian Kota Bandung. Struktur perekonomian Kota Bandung sudah sejak awal tahun 2000-an menunjukan bahwa Kota Bandung merupakan Kota Jasa. Hal ini terlihat dari dominasi sektor tersier dalam menopang pertumbuhan PDRB Kota Bandung. RKPD Kota Bandung Tahun 2016 III - 4
Sektor sekunder pada tahun 2013 memberikan kontribusi sebesar 28,70 persen terhadap total PDRB Kota Bandung atau sebesar 37,37 Trilyun Rupiah. Tapi kontribusi sektor sekunder pun menunjukan kecenderungan menurun seperti sektor primer. Pada tahun 2010 memberi kontribusi sebesar 31,35 persen, sementara pada tahuna 2013 menurun kontribusinya menjadi 28,70 persen terhadap total PDRB Kota Bandung. Sedangkan Sektor Tersiermenjadikelompok sektor yang memberi kontribusi terbesar terhadap total PDRB Kota Bandung, menunjukan kecenderungan kontribusi yang semakian meningkat sejak tahun 2010. Pada tahun 2010 sektor tersier memberi kontribusi sebesar 68,45 persen atau sebesar 56,13 Trilyun Rupiah, meningkat kontribusinya pada tahun 2013 menjadi 71,11 persen atau sebesar 92,59 Trilyun Rupiah terhadap Total PDRB Kota Bandung. Tabel III.2 Kontribusi Sub Sektor Terhadap Kelompok Sektor Ekonomi Tahun 2010-2013 Sektor [1] Sektor Primer Pertanian Pertambangan dan Penggalian Sektor Sekunder Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Konstruksi Sektor Tersier Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa PDRB
2010 [3] 0,20 0,20 31,35 24,38 2,31 4,67 68,45 40,61 11,97 6,23 9,64 100,00
2011 [4] 0,20 0,20 30,44 23,51 2,30 4,63 69,35 41,25 12,38 6,37 9,35 100,00
2012*) [5] 0,21 0,21 29,76 22,55 2,35 4,86 70,03 41,67 12,47 6,64 9,25 100,00
2013**) [6] 0,20 0,20 28,70 21,56 2,45 4,69 71,11 42,40 13,31 6,57 8,82 100,00
Sumber : BPS Kota Bandung Tahun 2014 *) Angka Perbaikan **) Angka Sementara Berdasarkan tren kontribusi kelompok sektor dari tahun 2010 – 2013,maka dapat diprediksikan bahwa proporsi kontribusi sektor terhadap total PDRB Kota Bandung relatif tidak mengalami perubahan yang berarti dalam kurun waktu 2010-2016. Kelompok sektor tersier masih menjadi kontributor terbesar bagi perekonomian Kota Bandung dan semakin mempertegas bahwa penopang utama perekonomian Kota Bandung adalah sektor jasa. Jika dilihat lebih rinci pada sektor yang termasuk dalam kelompok sektor tersier,maka sektor perdagangan, hotel,dan restoran merupakan sektor yang memberi kontribusi paling besar. Proporsi sektor perdagangan, hotel, dan restoranpada tahun 2016 diperkirakan masih memberikan kontribusi paling besar dengan proyeksi kontribusi kurang lebih 42 persen. Selanjutnya, sektor yang memberikan kontributor terbesar kedua adalah sektor pengangkutan dan komunikasidengan proyeksi kontribusi kaurang lebih 12 persen. Sedangkan sektor jasa-jasa diproyeksikan pada kisaran 8-9 persen. Sementara untuk kelompok sektor sekunder,sektor industri pengolahan diprediksikan masih merupakan sektor yang memberi kontribusi paling besar.Kontribusinya diperkirakan berkisar pada 21-22persen pada tahun 2016. Bentuk indutri pengolahannya bukan merupana industri pengolahan besar yang memerlukan lahan yang luas, tapi lebih mengarah pada industri kreatif yang relatif lebih efisien yang tidak memerluhan RKPD Kota Bandung Tahun 2016 III - 5
lahan yang luas, mesih industri yang besar dan tenaga kerja yang banyak, tapi menghasilkan nilai tambah dan harga lebih tinggi. Adapun sektor primer yang lebih identik dengan sektor pertanian di Kota Bandung diperkirakan kecenderungan kontribusinya akanmenurun. Seiring degan banyaknya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Kota Bandung. Pada tahun 2016 diproyeksikan sektor pertanian akan memberikan kontribusi berkisarkurang lebih 0,20persen. Berdasarkan data tersebut di atas dapat terlihat sub sektor yang menjadi penopang utama perekonomian Kota Bandung dan sektor-sektor yang berpotensi untuk dikembangkan di Kota Bandung. Secara rinci menurut sektor ekonomi memberi kontribusi terbesar dan sektor-sektor ekonomi yang berpotensi untuk dikembangkan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung dapat dijelaskan berikut: a. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Sektor pedagangan, hotel dan restoran merupakan sektor ekonomi di Kota Bandung yang memiliki kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Bandung tahun 2010 – 2013. Pada tahun 2010 sektor ini memberi kontribusi sebesar 40,61 persen terhadap total PDRB Kota Bandung. Kemudian pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 42,40 persen terhadap total PDRB Kota Bandung. Nilai Tambah Bruto sektor perdagangan, hotel dan restoran atas harga berlaku pada tahun 2010 sebesar 33,30 trilyun rupiah dan meningkat menjadi 39,44 trilyun pada tahun 2011. Pada tahun 2012 NTB sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 46,30 trilyun rupiah dan kemudian meningkat menjadi 55,21 trilyun rupiah pada tahun 2013. Kegiatan perdagangan di Kota Bandung menunjukan perkembangan yang positif setiap tahunnya, memberikan keterkaitan ke belakang (backward linkadge) maupun dampak ke depan (forward linkadge) terhadap beberapa sektor ekonomi lainnya di Kota Bandung. Tabel III.3 Nilai Tambah Bruto Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Atas Dasar Harga Berlaku Dirinci Menurut Sub Sektor di Kota Bandung Tahun 2010-2013 (Milyar Rupiah) Sub Sektor
2010
2011
2012*)
2013**)
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
Perdagangan Hotel Restoran TOTAL
29.642,02
35.001,95
40.977,82
48.890,12
988,20
1.171,32
1.435,41
1.709,35
2.671,35
3.262,82
3.891,25
4.612,63
33.301,56
39.436,.09
46.304,47
55.212,10
Sumber : BPS Kota Bandung Tahun 2014 *) Angka Perbaikan **) Angka Sementara
Keterkaitan ke depan (forward lingkadge) dari meningkatnya perdagangan adalah meningkatnya permintaan kebutuhan dari sub sektor hotel, restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor konstruksi serta sektor jasa lainnya. Sebagai sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap struktur ekonomi Kota Bandung maka pergerakan NTB sektor perdagangan, hotel dan restoran perubahan sedikit saja akan memberikan dampak yang cukup besar terhadap struktur ekonomi Kota Bandung. Mengingat relatif banyaknya dampak yang diturunkan oleh pergerakan NTB sektor perdagangan, hotel dan restoran maka perlu diperhatikan lebih lanjut masalah ketersediaan barang perdagangan khususnya RKPD Kota Bandung Tahun 2016 III - 6
yang berbasis lokal. Ketersediaan barang-barang perdagangan selain ditopang oleh pemenuhan dari sektor industri pengolahan, juga ditunjang oleh kondisi pengangkutan barang dari produsen ke pedagang atau konsumen akhir. Jika dirinci menurut subsektor, maka sub sektor perdagangan memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan NTB sektor perdagangan, hotel dan restoran. Pada tahun 2013 sub sektor perdagangan memberikan kontribusi sebesar 88,55 persen, sub sektor hotel memberi kontribusi sebesar 3,10 persen dan sub sektor restoran memberi kontribusi sebesar 8,35 persen. Berdasarkan tren kontibusi sektor perdagangan di atas,hotel dan restoran pada tahun 2016 diproyeksikan akan tetap tumbuh walaupunmengalami perlambatan. Kontribusinya diperkirakan akan tetap berkisar lebih dari 41 persen terhadap PDRB Kota Bandung. Walaupun pemulihan ekonomi global belum membaik dan pertumbuhan ekonomi nasional melambat, tapi tetap optimis kegiatan perdagangan di Kota Bandung akan menunjukkan perkembangan yang lebih positif pada tahun 2016. Sehingga mempunyai multiplier efekkepada sektor-sektor ekonomi lainnya yang dapat meningkatkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB Kota Bandung. Keterkaitan kebelakang (backward linkage) dari berkembangnya sektor perdagangan adalah permintaan barang-barang komoditi perdagangan dari hasil industri mengalami peningkatan.Sebagai sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap struktur ekonomi Kota Bandung, maka pergerakan sektor perdagangan, hotel dan restoran sedikit saja akan memberikan dampak yang cukup besar terhadap struktur ekonomi Kota Bandung. b. Sektor Industri Pengolahan Kegiatan industri di Kota Bandung hanya mencakup industri pengolahan non minyak dan gas. Pada tahun 2013 nilai tambah bruto (NTB) atas harga berlaku sektor industri pengolahan memberi kontribusi sebesar 21,56 persen terhadap PDRB Kota Bandung tahun 2013. Seiring dengan bergesernya struktur perekonomian Kota Bandung dari sektor industri ke sektor jasa, maka kontribusi sektor industri pengolahan dalam pembentukan PDRB Kota Bandung semakin mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Kegiatan indutri pengolahan yang memberi kontribusi paling besar adalah kegiatan tekstil, barang dari kulit dan alas kaki yang memberi kontribusi sebesar 10,75 persen. Oleh karena itu peningkatan atau penurunan sedikit saja dari angka pertumbuhan ekonomi kegiatan ini akan berpengaruh secara signifikan pada angka pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan secara umum. NTB kelompok kegiatan tekstil, barang dari kulit dan alas kaki atas dasar harga berlaku pada tahun 2013 mencapai 14,00 trilyun rupiah. Sementara jika dihitung berdasarkan harga konstan maka NTB kelompok kegiatan tekstil, barang dari kulit dan alas kaki tahun 2013 mencapai 5,07 trilyun rupiah atau mengalami peningkatan sebesar 2,68 persen jika dibandingkan tahun 2012. Berkembangnya industri makanan (terkait kegiatan kuliner Kota Bandung) pada beberapa tahun belakangan ini juga berpengaruh pada meningkatnya produksi kelompok kegiatan industri makanan. NTB kelompok kegiatan industri makanan pada tahun 2013 senilai 2,37 trilyun rupiah. Jika dihitung berdasarkan harga konstan maka NTB kelompok kegiatan industri makanan mencapai 0,60 trilyun rupiah atau meningkat sebesar 8,51 persen dibandingkan 2012.
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 III - 7
Tabel III.4 Nilai Tambah Bruto Sub Sektor Industri Pengolahan Tanpa Migas Atas Dasar Harga Berlaku Dirinci Menurut Kelompok Kegiatan di Kota Bandung Tahun 2010-2013 (Milyar Rupiah) Kelompok Kegiatan [1] Makanan, minuman dan tembakau Tekstil, barang kulit dan alas kaki Barang kayu dan hasil hutan lainnya Kertas dan barang cetakan Pupuk, kimia dan barang dari karet Semen dan barang galian bukan logam Logam dasar dan baja Alat angkutan, mesin dan peralatannya Barang lainnya TOTAL
2010 [2] 1.418,77 11.229,11 238,01 349,19 1.628,44
2011 [3] 1.769,22 12.005,96 270,85 425,94 1.818,97
2012*) [4] 2.141,06 12.983,61 310,63 508,90 2.024,56
2013**) [5] 2.374,59 13.998,54 341,93 621,91 2.246,36
58,37
72,89
81,26
96,29
1,83
2,17
2,52
2,96
4.702,86
5.673,70
6.505,63
7.776,31
363,94 19.990,52
442,37 22.482,06
504,57 25.062,74
615,17 28.074,06
Sumber : BPS Kota Bandung 2014 *) Angka Perbaikan **) Angka Sementara
Berdasarkan tren kontribusi di atas, sektor industri pengolahan sebagai kontributor kedua terbesar terhadap total PDRB Kota Bandung diperkirakan pada tahun 2016pertumbuhannya bisa meningkat dari tahun sebelumnya. Nilai kontribusinya pada tahun 2016 diproyeksikan masih berkisar kurang lebih 21-22 persen terhadap total PDRB Kota Bandung dan diharapkan bisa menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Kota Bandung yang diperkirakan akan melambat. Sehingga perlambatan ekonomi Kota Bandung tidak terlalu drastis dan pertumbuhan ekonomi nya masih diatas delapan persen.Perlambatan ekonomi Kota Bandung tidak terlepas dari melambatnya pertumbuhan ekonomidunia yang kemungkinan akan berdampak pada menurunnya permintaan tekstil, barang dari kulit dan alas kakiyang menjadi andalan ekspor Kota Bandung. Disamping itu bila penurunan nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika masih berlanjut pada tahun 2016 maka akan mempunyai pengaruh cukup signifikan terhadap produktivitas industri pengolahan di Kota Bandung. Namun demikian semakin berkembangnya industri kreatif (kuliner, design, fashion) di Kota Bandung diharapkan dapat mempertahankan kontribusi sektor Industri Pengolahan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi Kota Bandung pada tahun 2016 agar tetap stabil pada kisaran 8 persen. c. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi Sektor pengangkutan dan komunikasi merupakan sektor ekonomi yang memberikan kontribusi terbesar ketiga setelah sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor industri pengolahan. Pada tahun 2012 sektor pengangkutan dan komunikasi memberi kontribusi sebesar 13,85trilyun rupiah terhadap total PDRB Kota Bandung atau sebesar 12,47 persen. Sementara pada tahun 2013 sektor pengangkutan dan komunikasi memberikan kontribusi sebesar 13,31 persen terhadap total PDRB Kota Bandung atau sebesar 17,33 trilyun rupiah (atas dasar harga berlaku). NTB sektor pengangkutan dan komunikasi atas dasar harga konstan pada tahun 2013 ini mencapai 4,75 trilyun rupiah dan mengalami peningkatan sebesar 10,30 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4,31 trilyun.
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 III - 8
Jika dirinci menurut sub sektor maka sub sektor pengangkutan memberikan kontribusi yang lebih besar daripada sub sektor komunikasi dalam pembentukan NTB sektor pengangkutan dan komunikasi. Pada tahun 2013 NTB sub sektor pengangkutan atas dasar harga berlaku mencapai 10,52 trilyun rupiah, atau meningkat sebesar 34,45 persen dibandingkan tahun 2012. Sedangkan NTB sub sektor komunikasi mencapai 6,82 trilyun rupiah pada tahun 2013. Berdasarkan tren kontribusi di atas, sektor pengangkutan dan komunikasi pada tahun 2016 diperkirakan akan terus berkembang. Walaupun pertumbuhan ekonomi akan mengalami perlambatan, diprediksikan sektor pengangkutan dan komunikasi akan tetap mengalami pertumbuhan.Karena bagaimanapun pengangkutan dan komunikasi sudah menjadi bagian dari kebutuhan pokok masyarakat yang tidak dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, salah satu akibat positif dari melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia yaitu menurunnya harga bahan bakar minyak (BBM), yang berdampak pada menurunnya harga-harga kebutuhan lainnya seperti listrik, bahan pangan, dan tarif komunikasi. Jika hal tersebut terus berlanjut pada tahun 2016 tidak menutup kemungkinan sektor pengangkutan dan komunikasi akan terus meningkat. Namun demikian proyeksi pada tahun 2016 sektor pengangkutan dan komunikasi akan memberi kontribusi pada total PDRB Kota Bandung diprediksikan akan berkisar pada angka 12-13 persen. d. Sektor Jasa-Jasa Sektor jasa-jasa yang terdiri dari jasa pemerintahan umum dan jasa swasta pada tahun 2013 atas dasar harga berlaku memberikan kontribusi terhadap total PDRB Kota Bandung sebesar 11,48 trilyun rupiah atau memberi kontribusi sebesar 8,82 persen terhadap total PDRB Kota Bandung. Nilai Tambah Bruto sub sektor jasa pemerintahan umum pada tahun 2013 ini mencapai 8,48 trilyun rupiah. Sedangkan sub sektor jasa swasta senilai 3,00 trilyun rupiah. NTB sektor jasa-jasa pada tahun 2013 mengalami perlambatan ekonomi. Jika pada tahun 2012 NTB jasa-jasa tumbuh sebesar 7,43 persen, dan pada tahun 2013 melambat menjadi sebesar 5,99 persen. Sebagian besar NTB sub sektor jasa pemerintahan umum ditopang oleh kelompok kegiatan administrasi pemerintahan dan pertahanan, dimana pada tahun 2013 mencapai 5,50 trilyun rupiah. Adapun kegiatan jasa pemerintahan lainnya seperti jasa kesehatan dan jasa pendidikan pemerintah mencapai 2,99 trilyun rupiah. Sementara untuk sub sektor jasa swasta, kelompok kegiatan jasa perseorangan dan rumah tangga memberikan kontribusi sebesar 1,95 trilyun rupiah. Adapun jasa sosial kemasyarakatan swasta memberikan kontribusi sebesar 825,88 milyar rupiah, sedangkan jasa hiburan dan rekreasi berkontribusi sebesar 220,22 milyar rupiah terhadap pembentukan PDRB Kota Bandung tahun 2013. Tabel III.5 Nilai Tambah Bruto Sektor Jasa-jasa Atas Dasar Harga Berlaku Dirinci Menurut Sub Sektor Kota Bandung Tahun 2010-2013 (Milyar Rupiah) Sub Sektor
2010
2011
2012*)
2013**)
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
Pemerintahan Umum
5.998,02
6.720,09
7.665,45
8.484,21
Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan
3.881,92
4.339,88
4.982,24
5.499,03
Jasa Pemerintahan Lainnya
2.116,10
2.380,21
2.683,21
2.985,17
Swasta
1.906,10
2.219,01
2.613,49
2.996,27
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 III - 9
Sosial Kemasyarakatan
534,00
631,51
720,88
825,88
Hiburan dan Rekreasi
123,70
141,69
170,51
220,22
1.248,40
1.445,81
1.722,11
1.950,17
7.904,12
8.939,10
10.278,94
11.480,48
Perseorangan dan Rumahtangga TOTAL Sumber : BPS Kota Bandung Tahun 2014 *) Angka Perbaikan **) Angka Sementara
Berdasarkan tren kontribusi di atas, sektor jasa-jasa diproyeksikan pada tahun 2016 tetap mengalami pertumbuhan walaupun melambat, diprediksikan kontribusinya kurang lebih berkisar sebesar 8-9 persen. e. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Secara garis besar, sektor ini terbagi menjadi lima kelompok kegiatan utama, yaitu bank, lembaga keuangan lainnya, jasa penunjang keuangan, sewa bangunan dan jasa perusahaan. Tiga kegiatan pertama disebut juga dengan sektor finansial, karena secara umum kegiatan utamannya berhubungan dengan kegiatan pengelolaan keuangan, berupa penarikan dana dari masyarakat serta penyalurannya kembali kepada masyarakat dan pelaku ekonomi. Pada tahun 2013 NTB sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan mempunyai kontribusi sekitar 6,57 persen terhadap struktur perekonomian Kota Bandung atau senilai 8,56 trilyun rupiah. Sektor finansial menyumbang sebesar 5,44 trilyun rupiah terhadap PDRB Kota Bandung, sedangkan sub sektor sewa bangunan sebesar 2,25 trilyun rupiah dan sub sektor jasa perusahaan sebesar 867,99 milyar rupiah. Tabel III.6 Nilai Tambah Bruto Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Atas Dasar Harga Berlaku Dirinci Menurut Sub Sektor di Kota Bandung Tahun 2010-2013 (Milyar Rupiah) Sub Sektor [1]
2010 [2] 2.513,29 696,50 11,48 1.304,91 584,69 5.110,88
2011 [3] 2.961,27 863,35 14,01 1.602,59 653,40 6.094,63
2012*) [4] 3.674,79 1.082,19 17,87 1.863,32 744,62 7.382,79
2013**) [5] 4.124,88 1.291,98 22,11 2.254,22 867,99 8.561,18
Bank Lembaga Keuangan Bukan Bank Jasa Penunjang Keuangan Sewa Bangunan Jasa Perusahaan TOTAL Sumber : BPS Kota Bandung Tahun 2014 *) Angka Perbaikan **) Angka Sementara Berdasarkan tren kontribusi di atas, pertumbuhan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan pada tahun 2016 diprediksikan pertumbuhannya akan melambat, tapi kontribusinya terhadap total PDRB Kota Bandung diperkirakan relatif stabil kurang lebih berkisar pada 6 persen. 3.1.3.
PERKEMBANGAN INDIKATOR MAKRO EKONOMI KOTA BANDUNG
Kondisi perekonomian Kota Bandung tahun 2016 dapat diproyeksikan berdasarkan hasil realisasiperkembangan indikator makro ekonomi, yaitu: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Indeks Daya Beli (Purchasing Power Index), Tingkat Inflasi, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Investasi serta Kinerja Anggaran Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2011-2013. RKPD Kota Bandung Tahun 2016 III - 10
Sebagai gambaran perkembangan indikator makro ekonomi Kota Bandung berupa realisasi data indikator ekonomi tahun 2011sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 3.3. Tabel III.7 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Bandung Tahun 2011-2015 No 1 2 4 5 6
6 7 8 9 10
11 12
13
Indikator Makro PDRB (harga berlaku) PDRB (harga konstan) LPE Tingkat Inflasi Struktur PDRB Sektoral: Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan/ Konstruksi Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa Produktivitas Pekerja Jumlah Angkatan Kerja Jumlah Bekerja Jumlah Pengangguran Tingkat Pengangguran Terbuka Jumlah Penduduk Miskin Pendapatan Perkapita - PDRB perkapita (harga berlaku) - PDRB perkapita (harga konstan) Investasi (triliun rupiah)
Juta Rp.
2011 95,612,863
Realisasi 2012 111,121,551
Juta Rp.
34,463,631
37,558,320
40,890,013
%
8.73
8.98
8.87
%
2,75
4,02
7,97
% %
0,19 -
0,19 -
0,18 -
%
24,27
22,98
22,17
%
2,45
2,49
2,49
%
5,17
5,38
5,37
%
40,74
41,71
42,62
%
11,27
11,47
11,62
%
5,26
5,29
5,34
% Rp. Orang
10,64 N/A N/A
10,48 N/A N/A
10,21 N/A N/A
Orang Orang
N/A
N/A
N/A
10,34
9,17
10,98
N/A
N/A
N/A
Juta Rp.
39.219.772
45.135.932
52,962,981
Juta Rp.
14.136.757
15.255.635
16,632,078
N/A
N/A
N/A
Satuan
%
RTM
2013 130,209,649
2014 **
2015 **
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 III - 11
Secara umum arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Bandung telah ditetapkan di dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 mengacu pada Misi ke empat yaitu : “Membangun Perekonomian yang Kokoh, Maju dan Berkeadilan. Mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal daerah,untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi Kota Bandung yang berkelanjutan, maka dapat dirumuskan beberapa arah kebijakan pembangunan ekonomi kota sebagai berikut: 1. Urusan Ketenagakerjaan, melalui: a. menciptakan wirausaha baru dengan arah kebijakan pelatihan bagi calon wirausaha baru. b. pemberian kesempatan memperoleh pelatihan, peningkatan kompetensi kerja produktivitas tenaga kerja dengan arah kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga kerja. c. mengupayakan hubungan industrial harmonis, dinamis dan berkeadilan, kelangsungan usaha serta peningkatan kesejahteraan pekerja dan perlindungan tenaga kerja dengan arah kebijakan, peningkatan perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja. d. mengupayakan penciptaan lapangan pekerjaan baru dengan arah kebijakan peningkatan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja. 2. Urusan Penanaman Modal, melalui: a. meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar stakeholder penanaman modaldengan arah kebijakan, (1) fasilitasi dan mediasi antara pelaku usaha Kota Bandung dengan investor; (2) Pembentukan & penguatan Task Force atau representasi Promotion Business Centre (PBC) dlm menangani pangsa & peluang investasi di Kota Bandung. b. optimalisasi kinerja pelayanan perijinan investasi dengan arah kebijakan penyederhanaan prosedur perijinan serta optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pelayanan perijinan. 3. Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, melalui: a. mengembangkan produk-produk unggulan Kota dengan arah kebijakan (1) menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan UMKM; (2) meningkatkan kontribusi swasta dalam pengembangan sektor usaha kecil dan menengah. b. menciptakan wirausaha baru dengan arah kebijakan memfasilitasi wirausaha pemula. c. memberikan dukungan pembiayaan usaha dan formalisasi usaha bagi pelaku ekonomi dengan arah kebijakan fasilitasi pelaku ekonomi untuk mendapatkan HKI, sertifikasi halal, dan standarisasi internasional dalam produksi. d. meningkatnya kontribusi dan berkembangnya koperasi dan UMKM dengan arah kebijakan (1) peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi dan UMKM, serta perlindungan dan dukungan usaha bagi koperasi dan UMKM. e. mengupayakan penciptaan lapangan pekerjaan baru dengan arah kebijakan (1) penciptaan lapangan pekerjaan baru dengan mengembangkan koperasi; (2) penciptaan lapangan pekerjaan baru dengan pada sektor industri kecil dan menengah. f. mendorong investasi yang bersifat padat karya dengan arah kebijakan peningkatan akses teknologi SDM, pasar, kualitas produk dan permodalan bagi koperasi dan UMKM. g. fasilitasi dan intermediasi pengembangan KUMKM dengan arah kebijakan meningkatkan peran KUMKM dalam perekonomian. h. penguatan KUMKM melalui peningkatan kompetensi dan kualitas SDM, jaringan usaha, perluasan aspek permodalan dan daya saing produk KUMKM dengan arah kebijakan fasilitasi dan intermediasi pengembangan KUMKM. 4. Urusan Perindustrian, melalui: a. mengembangkan produk-produk unggulan Kota dengan arah kebijakan pembinaan dan fasilitasi sentra industri potensial melalui pengenalan produk dan promosi offline dan online.
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 III - 12
5.
6.
7.
8.
9.
b. peningkatan peran industri kecil menengah, sentra industri potensial dan industri kreatif yang berwawasan lingkungan dengan arah kebijakan meningkatkan jumlah komunitas dan klaster industri kecil dan menengah berbasis industri kreatif dan pelaku usaha kreatif. c. memberikan dukungan pembiayaan usaha dan formalisasi usaha bagi pelaku ekonomi dengan arah kebijakan fasilitasi pelaku ekonomi untuk mendapatkan HKI, sertifikasi halal, dan standarisasi internasional dalam produksi. Urusan Pariwisata, melalui: a. optimalisasi daya dukung potensi pariwisata yang berdaya saing serta pengembangan promosi pariwisata yang efektif, kreatif, terarah, terpadu, dan berkelanjutan dengan arah kebijakan optimalisasi pemasaran pariwisata melalui pemanfaatan media cetak maupun elektronik, website, peningkatan koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata, pameran dan peningkatan kemitraan promosi wisata. b. penguatan dan pengembangan destinasi pariwisata dengan arah kebijakan pengembangan destinasi pariwisata. c. mengembangkan Kota Bandung sebagai Kota MICE (Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions) dengan arah kebijakan, mengembangkan sarana prasarana utama dan pendukung bagi pengembangan MICE yang dapat secara signifikan menjadi faktor penarik wisatawan serta trigger bangkitan ekonomi lainnya. Urusan Perdagangan, melalui: a. menjaga stabilitas ketersediaan dan distribusi barang kebutuhan pokok dengan arah kebijakan menjaga keseimbangan antara permintaan dan ketersediaan barang. b. mendorong pertumbuhan ekonomi dari sector jasa serta perdagangan dalam dan luar negeri dengan arah kebijakan meningkatkan pendapatan sector perdagangan. c. peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan penataan peranan kelembagaan perdagangan, dengan arah kebijakan peningkatan diversifikasi pasar tujuan ekspor serta peningkatan keberagaman, kualitas dan citra produk ekspor. Urusan Ketahanan Pangan, melalui memfasilitasi ketersediaan dan kemudahan pangan bagi masyarakat, dengan arah kebijakan, meningkatkan pola kosumsi pangan, beragam, bergizi, berimbang dan aman. Urusan Pertanian dan Perikanan, melalui: a. menciptakan wirausaha baru dengan arah kebijakan menciptakan wirausaha pertanian. b. meningkatkan usaha pertanian melalui pemilihan komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, produktivitas tinggi, dan mempunyai peluang pasar dengan arah kebijakan mengembangkan sistem agribisnis yang berdaya saing. c. mengembangkan sistem agribisnis yang berdaya saing dengan arah kebijakan peningkatan produksi ikan hias. Urusan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, melalui: a. membangun sistem pengawasan pajak sebagai sistem pengendalian internal yang handal, arah kebijakan, meningkatkan kompetensi dan integritas petugas pelayanan pajak dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan petugas pajak yang ramah, bersih dan berwibawa. b. membangun sistem pelayanan publik dalam manajemen pajak daerah yang transparan, partisipatif dan akuntabel, arah kebijakan, tersedianya sistem informasi pelayanan perpajakan yang terintegrasi dan mengembangkan sistem informasi manajemen pajak daerah online. c. membangun kemudahan layanan sarana dan prasarana sebagai partisipasi layanan publik terhadap kebijakan pengawasan pajak daerah, dengan arah kebijakan, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang operasional pengelolaan pajak daerah.
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 III - 13
d. intensifikasi penerimaan retribusi daerah dengan arah kebijakan pemanfaatan teknologi informasi dalam pencatatan dan pengelolaan retribusi daerah. e. optimalisasi penerimaan daerah yang bersumber dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan arah kebijakan pembinaan BUMD. f. memberikan potongan/keringanan pajak daerah atau retribusi daerah dan kemudahan promosi di fasilitas publik yang disediakan dengan arah kebijakan memberikan insentif fiscal bagi swasta dan masyarakat yang memberikan layanan penyediaan fasilitas publik. g. membentuk perusahaan patungan untuk beberapa layanan jasa umum dan barang publik dengan arah kebijakan pengembangan usaha daerah yang sehat dan profitable.
3.2
TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH 2016 DAN 2017
Pemulihan pertumbuhan ekonomi global pada kenyataannya masih belum sesuai harapan yang diinginkan. Optimisme yang timbul pada tahun 2014 ekonomi dunia akan tumbuh lebih baik daripada sebelumnya ternyata masih belum bisa diwujudkan sesuai harapan. Tekanan krisis perekonomian dunia yang melanda Amerika Serikat dan negara-negara Eropa masih belum bisa diatasi sepenuhnya. Kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil oleh Amerika Serikat dan negara-negara Eropa dengan dibantu oleh lembaga-lembaga keuangan dunia seperti World Bank, Asian Development Bank, IMF dan lainnya telah menunjukan adanya kemajuan perbaikan ekonomi dunia, tapi belum sepenuhnya mampu mendorong akselerasi percepatan pertumbuhan ekonomi dunia. Bahkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 dan 2014 cenderung melambat. Melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia tercermin dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2012 laju pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6,2 persen. Pada Tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5,7 persen dan pada tahun 2014 melambat lagi menjadi menjadi 5,3 persen. Bahkan berdasarkan prediksi Bank Dunia dan ADB pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2015 diperkirakan hanya akan tumbuh sebesar kurang lebih 5,1-5,3 persen. Menurut Bank Dunia perlambatan ekonomi Indonesia tersebut merupakan akibat darimelambatnya pertumbuhan ekononomi dunia yang mempengaruhi permintaan ekspor komoditas dari Indonesia dan berkurangnya investasi asing di Indonesia. Disamping diakibatkan juga oleh faktor internal berupa penyerapan belanja modal pemerintah yang sangat rendah pada tahun 2014. Perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan terus berlanjut pada tahun 2016-2017 mengacu pada prediksi Bank Dunia dan ADB maka pertubuhan ekonomi tidak akan jauh berbeda dengan tahun 2014 dan 2015 yaitu berkisar antara 5,1-5,2 persen. Melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia yang berpengaruh pada melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2013 berdampak juga pada melambatnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2012 laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tumbuh sebesar 6,21 persen. Sementara pada tahun 2013 laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat melambat menjadi 6,06 persen. Hal tersebut berpengaruh juga terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung, pada tahun 2012 laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung sebesar 8,98 persen dan melambat pada tahun 2013 menjadi 8,87 persen. Kondisi tersebut diprediksikan juga akan berpengaruh pada melambatnya pertumbuhan ekonomi Kota Bandung pada tahun 2014, 2015 dan 2016, karena bagaimanapun perekonomian Kota Bandung juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ekonomi nasional dan dunia. Berdasarkan fakta-fakta perkembangan ekonomi yang telah dikemukakan di atas maka dapat diprediksikan bahwa pada tahun 2016-2017 pertumbuhan ekonomi Kota Bandung akan cenderung melambat. Melambatnya pertumbuhan ekonomi Kota Bandung sudah mulai tampak dari data laju pertumbuhan ekonomi tahun 2013 yang lebih lambat dari tahun 2012. Tren penurunan tersebut diperkirakan akan terus berlanjut sampai dengan tahun 2016. Namun demikian perlambatan pertumbuhan RKPD Kota Bandung Tahun 2016 III - 14
ekonomi Kota Bandung diharapkan tidak akan terlalu besar dan masih stabil pertumbuhan ekonominya pada tahun 2016 di atas 8 persen. Optimisme tersebut cukup beralasan karena potensi-potensi ekonomi Kota Bandung belum sepenuhnya dioptimalkan. Jika Pemerintah Kota Bandung melakukan perbaikan kebijakan yang terkait dengan kemudahan investasi, regulasi, kemudahan ekspor khususnya pada sektor industri kreatif, pariwisata, dan infrastruktur maka kemungkinan besar dapat minimal mencegah perlambatan pertumbuhan ekonomi Kota Bandung yang terlalu drastis, bahkan mungkin sebaliknya dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Bandung.
3.2.1.
KONDISI EKONOMI GLOBAL DAN REGIONAL
Perekonomian global masih berjuang untuk mendapatkan momentum karena banyak negara berpenghasilan tinggi (high-income countries) masih terus bergulat dengan warisan krisis keuangan global dan negara-negara berkembang (emerging economies) juga masih kurang dinamis dalam pertumbuhannya. Setelah sedikit naik pada tahun 2014, menjadi 2,6%, PDB dunia diperkirakan akan tumbuh sekitar 3,0% pada tahun 2015 dan 3,3% pada tahun 2016. Hal ini didukung oleh pemulihan bertahap di negara-negara berpenghasilan tinggi, harga minyak yang rendah, dan surutnya permasalahan domestik di negara-negara berkembang. Negara berkembang diharapkan mengalami peningkatan pertumbuhan dari 4,4% pada 2014 menjadi 4,8% dan 5,3% pada tahun 2015 dan 2016. Harga minyak yang lebih rendah akan menyebabkan pergeseran pendapatan riil yang cukup besar terhadap negaranegara pengimpor minyak dari negara pengekspor minyak1. Pertumbuhan global pada tahun 2014 lebih rendah dari yang diharapkan. Ini menunjukkan pola yang mengecewakan selama beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan hanya mengalami kenaikan minim pada tahun 2014 yaitu sebesar 2,6%, dari 2,5 persen pada tahun 2013. Sementara aktivitas di Amerika Serikat dan Inggris telah menunjukan momentum yang baik di pasar tenaga kerjadan kebijakan moneter yang masih akomodatif, pemulihan di Kawasan Eropa dan Jepang masih terkendala akibat dari warisan krisis keuangan yang cukup lama terkait dengan kemacetan struktural. Sementara itu di China sedang mengalami perlambatan yang dikelola dengan hati-hati (managed slowdown). Pertumbuhan yang cukup mengecewakan di negara-negara berkembang lainnya pada tahun 2014 mencerminkan melemahnya permintaan eksternal, tetapi juga pengetatan kebijakan domestik, ketidakpastian politik dan kendala di sisi penawaran. Sementara, Kawasan Eropa tumbuh stagnan dan Jepang kembali memasuki zona resesi dengan pertumbuhan yang terkontraksi semakin dalam.
1
World Bank, Global Economic Prospects, Having Fiscal Space and Using It, January 2015 RKPD Kota Bandung Tahun 2016 III - 15
Grafik III.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia Hingga Tahun 2017 Persen 10.0 9.0
Dunia
8.0
Negara Berpenghasilan Tinggi (High Income)
7.0
Negara Berkembang (Developing Countries)
6.0 5.0
4.9
4.8
4.8
4.4
4.0 3.0
5.4
5.3
2.6
2.5
2.4
2.0 1.0
3.2 2.2
2.4
2.2
1.8
1.4
1.4
3.3
3.0
0.0 2012
2013
2014 Estimasi
2015
2016
2017
Proyeksi
Sumber : World Bank, Global Economic Prospects, Having Fiscal Space and Using It, January 2015
Negara-negara berpenghasilan tinggi cenderung akan tumbuh 2,2% pada 2015-2017, naik dari 1,8% pada tahun 2014 dengan dukungan pulihnya pasar tenaga kerja secara bertahap, surutnya konsolidasi fiskal, dan masih rendahnya biaya pendanaan (financing costs). Di negara-negara berkembang, pertumbuhan diproyeksikan akan meningkat secara bertahap, naik dari 4,4% pada 2014, menjadi 4,8% pada tahun 2015, dan 5,4% pada 2017 (World Bank, 2015). Di negara-negara berpenghasilan tinggi, kondisi pemulihan yang masih rentan menjadikan adanya kebutuhan untuk melanjutkan kebijakan moneter yang akomodatif dan dengan pendekatan fleksibel dalam mendukung pertumbuhan, yang disertai juga dengan rencana konsolidasi jangka menengah dan reformasi struktural yang jelas. Di negara berkembang, pengetatan keuangan global dapat mengurangi arus modal dan memicu depresiasi mata uang lebih lanjut. Beberapa bank sentral di negara berkembang mungkin harus mempertimbangkan langkah-langkah kebijakan moneter untuk mendukung pertumbuhan untuk menstabilkan inflasi dan mata uang, atau memperkuat stabilitas sistem keuangan. Stimulus fiskal juga penting untuk dipertimbangkan dalam hal penurunan siklus kondisi ekonomi. Ke depan, negara berpenghasilan tinggi dan negara berkembang masih perlu melakukan reformasi struktural yang komprehensif, termasuk perbaikan institusi dan infrastruktur publik, dalam rangka untuk mempromosikan pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja(World Bank, 2015). Ekonomi yang kian lemah menjadi pertimbangan bagi IMF untuk memangkas proyeksipertumbuhan ekonomi global. Pada Oktober 2014, IMF merevisi ke bawah ekspektasi pertumbuhanglobal menjadi 3,3% yoy, dari estimasi sebelumnya sebesar 3,4%. Penurunan estimasi tersebutmengindikasikan bahwa kinerja ekonomi global tumbuh di level yang sama dengan tahun 2013.Namun, pertumbuhan ekonomi global diproyeksi akan kembali meningkat menjadi 3,8% di2015. Salah satu pendorong akselerasi tersebut adalah perbaikan ekonomi AS –diperkirakanakan tumbuh sebesar 3% di 2015- yang diperkuat oleh
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 III - 16
penghentian stimulus pembelian assetserta rencana normalisasi kebijakan yang di prediksi akan ditempuh pada 20152. Di tingkat Kawasan Asia Timur dan Pasifik, kondisi ekonomi terus mengalami penyesuaian secara bertahap terhadap pertumbuhan yang lebih lambat. Pertumbuhan regional merosot ke 6,9% pada tahun 2014 sebagai akibat dari kebijakan pengetatan dan ketegangan politik yang menekan kenaikan ekspor sejalan dengan pemulihan yang sedang berlangsung di beberapa negara berpenghasilan tinggi. Prospek jangka menengah dari pertumbuhan ialah 6,7% pada tahun 2015 dan relatif konstan setelahnya (20162017) yang salah satunya diakibatkan oleh perlambatan ekonomi secara bertahap di China. Grafik III.2 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Asia Timur dan Pasifik Hingga Tahun 2017 Persen 8.5
Persen
8.3
10 9
8.0
7.4
7.5
China
Indonesia
Thailand
8
7.2 6.9
7.0
Asia Timur (Tanpa China)
7
6.7
6.7
6.7
6.5
6.5
6.3
6
5.8 Indonesia
5.1
5
5.2
5.5
5.5
4 3
6.0
2
5.5
1
5.0
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Estimasi
2011
2012
2013
2014
2015
Estimasi
Proyeksi
Pertumbuhan di Kawasan Asia Timur & Pasifik
2016
2017
Proyeksi
Pertumbuhan di Beberapa Negara Asia Timur & Pasifik
Sumber : World Bank, Global Economic Prospects, Having Fiscal Space and Using It, January 2015.
Tabel III.8 Proyeksi Pertumbuhan PDB Berdasarkan Komponen Pengeluaran di Kawasan Asia Timur dan Pasifik No
Uraian
2011
2012
2013
20141)
20152)
20162)
20172)
1
Private consumption
9.0
7.7
6.8
7.4
7.4
7.5
7.6
2
Public consumption
8.7
8.1
7.7
7.4
7.4
7.4
7.4
3
Fixed investment
8.6
9.4
8.6
6.7
6.9
6.8
6.7
4
Exports
8.7
4.7
7.4
6.8
7.6
7.3
7.0
5
Imports
9.8
6.1
8.6
7.1
8.2
8.1
8.3
1)
2) Proyeksi Estimasi Sumber : World Bank, Global Economic Prospects, Having Fiscal Space and Using It, January 2015.
Pada sebagian besar ekonomi di Kawasan Asia Timur & Pasifik, perlambatan tercermin di perkembangan dalam negeri. Di Cina, langkah-langkah kebijakan dilakukan untuk untuk menghindari perlambatan yang lebih tajam lagi. Saat ini, pertumbuhan di China terus mengalami pelambat. Di wilayah lain di Kawasan 2
Bank Indonesia, Perkembangan Ekonomi Keuangan dan kerja sama internasional Triwulan III – 2014. RKPD Kota Bandung Tahun 2016 III - 17
Asia Timur & Pasifik (selain China), pertumbuhan melambat menjadi 4,6% di tahun 2014. Hal ini sebagian besar mencerminkan pengetatan kebijakan dalam negeri. Di sisi lain kekacauan politik di Thailand baru dapat diselesaikan pada akhir 2014. Kondisi eksternal secara umum masih cukup mendukung yang mencerminkan pemulihan tingkat permintaan namun dengan peningkatan yang lemah. Ini terutama pemulihan tingkat permintaan dari Amerika. Indikasi melemahnya perekonomian global juga ditunjukkan oleh tren penurunan harga komoditas dan tekanan inflasi. Turunnya harga komoditas, terutama harga minyak yang turun sangat signifikan, disebabkan oleh lemahnya permintaan di tengah meningkatnya pasokan. Meski pun kinerjanya kurang memuaskan, berbagai pihak masih optimis pemulihan ekonomi akan kembali pada jalurnya (on track). Grafik III.3 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi di Tiap Kawasan Regional Hingga Tahun 2017 Persen 13 11 9
8.3 7.4
7
Eropa dan Asia Tengah
Amerika Latin & Karibia
Timur Tengah dan Afrika Utara
Asia Selatan
Sub-Sahara Afrika
Asia Timur & Pasifik
7.2
6.9
6.7
6.7
2013
2014
2015
2016
6.7
5 3 1 -1 -3
2011
2012
2017
Proyeksi
Sumber : World Bank, Global Economic Prospects, Having Fiscal Space and Using It, January 2015
Di sisi lain, International Monetary Fund (IMF) memprediksi Kawasan Asean mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% di tahun 2015 dan 5,3% pada tahun 2016. Sedangkan untuk Kawasan Asia, pada tahun 2015 diproyeksikan mengalami pertumbuhan sebesar 5,6%. Prospek Asia diperkirakan akan cukup tetap solid, dibantu oleh pemulihan global yang sedang berlangsung dan masih cukup akomodatif kondisi dan kebijakan keuangan. Pertumbuhan PDB di Kawasan Asia diperkirakan akan mencapai 5,5% pada tahun 2014. Momentum yang kuat atas kondisi di Amerika Serikat dan pemulihan bertahap perekonomian global (namun masih tetap rapuh) cukup dapat memberikan dorongan untuk ekspor di Kawasan Asia. Sementara pertumbuhan kredit yang kuat dan relatif rendah tingkat suku bunga mendorong permintaan domestik. Meningkatnya kepercayaan, ditambah dengan valuasi pasar ekuitas yang kuat, juga diharapkan dapat membantu investasi di sejumlah negara. Permintaan domestik juga mendapatkan manfaat dari pertumbuhan kredit yang umumnya kuat, dan bank di Kawasan Asia umumnya memiliki tingkat keuntungan dan kapitalisasi yang baik (IMF, 2015).
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 III - 18
Tabel III.9 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi di Asia No
Uraian
2011
2012
2013
20141)
20152)
20162)
1
ASEAN
4.9
6.0
5.3
4.5
5.2
5.3
2
Asia
6.2
5.5
5.5
5.5
5.6
n.a
1)
2) Proyeksi Estimasi Sumber : IMF, Regional Economic Outlook, Asia and Pacific Economic Outlook: October 2014 Update IMF, World Economic Outlook, January 2015
Perekonomian ASEAN akan mengalami perlambatan pertumbuhan pada tahun 2014 dan akan cukup pulih pada tahun 2015 karena ekonomi global yang juga mengalami cukup pemulihan, serta adanya penurunan ketidakpastian kebijakan domestik, khususnya di Thailand dimana permintaan domestik publik dan swasta mengalami kenaikan kembali (rebound) (IMF, 2015). Tertekannya pertumbuhan ekonomi dunia pada 2014 disebabkan masih sulitnya sejumlah kawasan dalam proses pemulihan ekonomi, di samping krisis politik di Ukraina dan Timur Tengah serta munculnya ancaman ebola. Negara-negara dalam Zona Eropa, China, dan Jepang masih belum menemukan formula yang tepat untuk keluar dari tren perlambatan. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar ketiga di dunia, Jepang kini dalam fase resesi akibat krisis utang yang hampir mencapai 200% produk domestik bruto (PDB). Bahkan, salah satu lembaga keuangan dunia terkait dengan level kredit yaitu Moodys telah menurunkan peringkat kredit Jepang ke level Aa3 dari A1 dan merupakan pertama kali sejak 2011. Di kawasan Eropa, pemulihan juga masih relatif stagnan sehingga Bank Sentral Eropa (ECB) terus mempertahankan stimulus dan suku bunga murah. Pertumbuhan sektor manufaktur dan jasa juga belum menunjukkan perbaikan signifikan di kawasan Eropa. Sementara itu, ekonomi China sebagai kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia dan kekuatan ekonomi terbesar di Asia juga masih mengalami tekanan serius. Kebijakan rebalancing yang dilakukan China saat ini belum mampu mendorong perbaikan ekonomi negara itu. Bahkan, ekonomi China periode JuliSeptember 2014 hanya mampu tumbuh 7,3% dan merupakan pertumbuhan terlambat sejak 2009.Kinerja sektor manufaktur China juga menunjukkan pelemahan sepanjang 2014 diikuti oleh stagnannya konsumsi domestik. Untuk mengantisipasi pelemahan yang berkelanjutan, Bank Sentral China telah menambahkan stimulus likuiditas di pasar keuangan dan menurunkan tingkat suku bunga. Pada saat yang bersamaan, krisis politik di Timur Tengah dan krisis Ukraina yang melibatkan Rusia telah memicu kekhawatiran akan pemulihan pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Sementara itu, ekonomi Amerika Serikat setelah berakhirnya pelonggaran kuantitatif pada periode JuliSeptember 2014 tercatat tumbuh 3,9% atau lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya 3,5%. Membaiknya sektor konsumsi domestik sebagai penggerak pertumbuhan Amerika dan menyumbang 70% PDB negara itudiperkirakan terus berlanjut pada 2015. Realita ini telah menghadirkan harapan pemulihan ekonomi global sekaligus ancaman, khususnya bagi negara-negara berkembang mengingat rencana kenaikan suku bunga The Fed di 2015. Dari potret ekonomi global yang dipaparkan di atas, perekonomian nasional tahun 2015 akan dihadapkan pada sejumlah tantangan.
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 III - 19
Pertama, kenaikan suku bunga The Fed pada pertengahan 2015 akan mendorong potensi aliran modal keluar dari Indonesia.Pemulihan ekonomi Amerika dan kenaikan suku bunga The Fed akan mendorong para investor global untuk merelokasi modalnya ke Amerika. Pada kondisi ini, ekonomi nasional dihadapkan pada pilihan kenaikan suku bunga acuan dan sejumlah insentif stimulus fiskal untuk menahan potensi aliran modal keluar. Kedua, pelemahan harga komoditas global yang telah terjadi beberapa waktu ini akibat pelemahan permintaan global, sementara pasokan uang melimpah. Ini tidak hanya terjadi pada komoditas pangan, tetapi juga energi. Hingga akhir 2014, harga minyak dunia diperkirakan berada di level USD70 per barel. Menurunnya harga komoditas global tentu akan memberi sentimen negatif pada neraca perdagangan, mengingat struktur ekspor nasional masih didominasi oleh komoditas. Beberapakomoditaseksporseperti batu bara, karet, minyak sawit, dan tembaga telah mengalami penurunan hampir 20% sepanjang tahun ini. Ketiga, pelemahan ekonomi zona Eropa, Jepang, dan China berpotensi menaikkan pertumbuhan ekonomi nasional mengingat ketiga kawasan ini merupakan mitra strategis Indonesia baik di sektor perdagangan maupun investasi. Keempat, pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang mendorong perlunya persiapan yang lebih matang tidak hanya terkait dengan pembangunan infrastruktur, tetapi juga perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pembenahan neraca perdagangan Indonesia- ASEAN. Kinerja neraca perdagangan Indonesia-ASEAN saat ini masih berada pada posisi defisit USD1,6 miliar periode JanuariOktober 2014. Kelima, risiko inflasi pada 2015 akan kembali meningkat pascakenaikan tarif listrik, elpiji, dan BBM. Risiko inflasi ini berpotensi menggerus daya beli masyarakat sehingga konsumsi domestik juga tertekan sepanjang 2015. Dan yang terakhir (keenam), volatilitas nilai tukar rupiah juga masih relatif tinggi mengingat kenaikan suku bunga TheFed akan mendorong penguatan kurs dolar AS terhadap sejumlah nilai tukar mata uang khususnya negara berkembang seperti Indonesia. Dengan berbagai kemungkinan di atas, proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2015 akan berada di rentang 5,1-5,3% dengan tingkat inflasi berada pada level 7,5-7,8%. Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan berada di level Rp11.8000 hingga Rp12.100 sepanjang 2015. Neraca transaksi berjalan masih mengalami defisit 2,7-3,0% dari PDB sepanjang 2015 akibat kelanjutan tekanan neraca perdagangan barang dan jasa. Pada 2015, Bank Sentral Indonesia akan kembali menaikkan suku bunga acuannya ke level 8,0- 8,25% untuk mengantisipasi kenaikan suku bunga The Fed di pertengahan 2015.Kemudian, harga minyak dunia kemungkinan akan tetap berada di bawah USD100 per barel atau tepatnya di kisaran USD75-85 per barel sepanjang 2015. Hal ini mengingat pasokan minyak serpih Amerika yang melimpah dan negara-negara OPEC juga tetap mempertahankan produksi 30 juta barel per hari
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 III - 20
3.2.2.
KONDISI EKONOMI NASIONAL
Secara umum kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2014 masih berhadapandengan sejumlah tantangan global dan juga domestik. Dari sisi global, pemulihan ekonomidi negara-negara maju masih terus berlangsung namun belum seimbang. Membaiknyaperekonomian Amerika Serikat secara konsisten belum diikuti dengan irama yang samadi kawasan Eropa. Bahkan, perekonomian Jepang cenderung mengalami stagnasi danperekonomian China mengarah pada perlambatan yang bersifat struktural. Tantangan inimenjadi semakin kompleks ketika dinamika geopolitik, sentimen kebijakan normalisasithe Fed, dan terus menurunnya harga komoditas utama dunia, turut mewarnai dinamikaperekonomian global. Dapat dikatakan bahwa dalam dua tahun terakhir, kinerja perekonomian nasional terus diliputi oleh kondisi global yangkurang menggembirakan. Ketidakpastian terkait normalisasi kebijakan moneter di AmerikaSerikat, perlambatan ekonomi di sejumlah negara maju dan negara berkembang utama, serta trenpenurunan harga komoditas global mewarnai kinerja perekonomian nasional sepanjang tahun 2013 dan 2014. Dari sisi domestik, perekonomian Indonesia masih terus mengalami perlambatan. Perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia ini dipandang masih selaras dengan upaya stabilisasi perekonomian, mengingat dalam periode yang sama defisit Neraca Transaksi Berjalan dapat terkendali dan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia dapat terjaga. Selain itu, volatilitas nilai tukar rupiah terjaga dengan baik walaupun cenderung mengalami pelemahan, sejalan dengan pelemahan mata uang negara-negara di kawasan terhadap dolar AS. Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang terkena dampak dari perubahan kebijakan di AS tersebut, mengingat hampir sebagian besar negara-negara emerging markets mengalami hal yang sama. Grafik III.4 Trend Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2010-2014 Persen 7.0 6.5
6.2
6.5
6.3 5.78
6.0 5.5
5.02
5.0 4.5 4.0 3.5 3.0
2010
2011
2012
2013
2014
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Ket : Badan Pusat Statistik (BPS) mulai menggunakan tahun dasar 2010 dalam menghitung pertumbuhan ekonomi terhitung sejak rilis pertumbuhan ekonomi Triwulan IV 2014 pada tanggal 5 Februari 2015
Terlihat dari Gambar di atas, bahwa selama periode 2011 hingga 2014, pertumbuhan ekonomi Indonesia terus mengalami trend penurunan. Jika di tahun 2011, pertumbuhan ekonomi mencapai 6,5%, maka di tahun 2014 hanya dapat tumbuh sebesar 5,02%.
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 III - 21
Grafik III.5 Tingkat Pertumbuhan Per Pulau Tahun 2014 Persen 8
6.88
7
5.59
6 5 4
Nasional : 5,02 4.32
5.86
4.66
3.19
3 2 1 0 Kalimantan
Maluku dan Papua
Sumatera
Jawa
Bali & Nusa Tenggara
Sulawesi
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), Berita Resmi Statistik No. 17/02/Th.XVIII, 5 Februari 2015
Pulau yang mengalami pertumbuhan terkecil ialah Pulau Kalimantan dan Maluku & Papua, yaitu hanya sebesar 3,19% dan 4,32%. Pertumbuhan yang relatif kecil ini karena masih terjadi kontraksi kinerja di sektor pertambangan. Jika dilihat secara spasial antar pulau, terlihat bahwa di tahun 2014 Pulau Sulawesi memiliki tingkat pertumbuhan yang paling tinggi dibandingkan dengan pulau lainnya, yaitu mencapai 6,88%. Tingginya pertumbuhan di Pulau Sulawesi didukung oleh kinerja sektor industri pengolahan dan sektor konstruksi. Pulau Jawa dalam hal ini mengalami pertumbuhan sebesar 5,59% berada di atas pertumbuhan nasional. Tantangan eksternal yang dihadapi oleh perekonomian domestik pada tahun 2015 adalah belumstabilnya perekonomian dunia, termasuk negara-negara mitra dagang utama Indonesia seperti China yang diperkirakan akan kembali mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi.Kondisi tersebut yang disertai dengan penurunan harga komoditas global terutama harga minyakmentah dunia berpotensi memberikan tekanan pada perekonomian Indonesia. Melimpahnya pasokan minyak mentah dunia dengan hadirnya energi substitusi, yaitu shale oil and gas, serta ketidaksepakatan Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) untuk mengurangi kuota produksi minyaknya telah mendorong penurunan harga minyak dunia tersebut. Kinerja ekspor dan investasi masih terkontraksi, sementara konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah menjadi penggerak bagi pertumbuhan ekonomi. Melambatnya kinerja ekspor dan investasi berdampak terhadap penurunan impor khususnya impor barang modal 3. Kebijakan yang paling esensial yang ditempuh oleh Pemerintah tahun 2015 adalah pengalihan belanja kurang produktif ke belanja yang lebih produktif dalam rangka mempercepat pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan. Kebijakan tersebut antara lain ditempuh melalui efisiensi belanja subsidi dengan tidak memberikan subsidi untuk BBM jenis premium, subsidi tetap (fixed subsidy) untuk BBM jenis minyak solar, dan tetap memberikan subsidi untuk BBM jenis minyak tanah. Kebijakan tersebut selain bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam mendanai program/kegiatan yang lebih produktif,
3
Bank Indonesia, Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia, Triwulan III 2014. RKPD Kota Bandung Tahun 2016 III - 22
juga dimaksudkan untuk mewujudkan APBN yang lebih sehat dengan meminimalisir kerentanan fiskal dari faktor eksternal seperti fluktuasi harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah4. Dari sisi moneter, dalam rangka antisipasi dan mitigasi gejolak eksternal, kebijakan moneter yangcenderung ketat (tight bias) ditempuh untuk menjaga stabilitas ekonomi, khususnya nilai tukardan inflasi. Kebijakan moneter yang cenderung ketat juga dimaksudkan untuk menjaga ekspektasi inflasi pelaku pasar terkait kebijakan penyesuaian harga jual BBM bersubsidi di dalam negeri. Berikut ini, diuraikan proyeksi ekonomi Indonesia ke depan dengan menggunakan beberapa sumber data untuk komparasi. Tabel III.10 Proyeksi Ekonomi Indonesia No. Uraian Pertumbuhan Ekonomi Perhitungan Bank Dunia a) 1 Perhitungan IMF b) 2 Perhitungan ADB d) 3 Perhitungan dalam RAPBNP 4 2015 c)
2016 2)
2017 2)
5.1 5.2 5.7 5.023)
5.2 5.5 5.5 n.a 6.0 5.7 6.3-6.94)
5.5 n.a 6.8-7.44)
8.36 3)
5,0 3.0-5.04)
3.0-5.04)
2011
2012
2013
2014 1)
6.5 6.5
6.3 6.3
5.8 5.8
Inflasi (% yoy) Perhitungan dalam RAPBNP 1 2015 c) Perhitungan ADB d) 2
5.7
2015 2)
4.8
n.a
n.a
Keterangan : a) World Bank, Global Economic Prospects, Having Fiscal Space and Using It, January 2015 b) IMF, Regional Economic Outlook, Asia and Pacific Economic Outlook: October 2014 Update c) Kementerian Keuangan, Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan Tahun Anggaran 2015. d) Asian Development Bank, Asian Development Outlook 2014, Indonesia. 1)
2) Proyeksi Estimasi Badan Pusat Statistik, Berita Resmi, No. 17/02/Th.XVIII, 5 Februari 2015. 4) Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah 2016-2018 (Kemenkeu) Kedepan, tantangan yang dihadapi tidak semakin ringan. Proses normalisasi kebijakanthe Fed seiring pulihnya perekonomian AS, dinamika geopolitik di beberapa kawasan,serta transisi pemerintahan baru, akan mewarnai dinamika perekonomian nasionaldan sangat menentukan langkah kebijakan yang akan diambil. 3)
3.2.3.
KONDISI EKONOMI JAWA BARAT
Berdasarkan Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Jawa Barat Triwulan I Tahun 2015 yang dilakukan oleh Bank Indonesia, kondisi perekonomian Jawa Barat adalah sebagai berikut : PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO REGIONAL Perekonomian Jawa Barat melambat cukup dalam pada triwulan I 2015 pada level 4,93 % (yoy). Perlambatan pertumbuhan terjadi hampir pada seluruh komponen penggunaan seperti konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga non profit, investasi serta ekpor dan impor. Konsumsi rumah tangga terpantau melambat namun masih dalam kondisi yang cukup kuat. Di sisi lain, melambatnya ekospor manufaktur di
4
Kementerian Keuangan, Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan Tahun Anggaran 2015. RKPD Kota Bandung Tahun 2016 III - 23
tengah pemulihan ekonomi negara maju yang relatif lamban terpantau menjadi salah satu faktor utama perlambatan kinerja perekonomian Jawa Barat pada triwulan I. Dari sisi sektoral, kinerja sektor utama Jawa Barat melambat pada triwulan I 2015 khusunya pada sektor perdagangan besar dan eceran. Sektor perdagangan besar dan eceran tercatat mengalami perlambatan. Sementara itu, melambatnya kinerja ekspor pada triwulan I ini juga turut mendorong sektor industri pengolahan mengalami sedikit perlambatan pada triwulan ini. Di sisi lain, meskipun masa panen padi di sentra pertanian Jawa Barat mundur ke triwulan II 2015, namun pada akhir triwulan I 2015 terpantau sudah masuk masa panen sehingga kinerja sektor tersebut meningkat khususnya yang bersumber dari tanaman bahan makanan dan menjadi penahan laju perlambatan yang lebih dalam. PERKEMBANGAN INFLASI Inflasi Jawa Barat pada triwulan I 2015 mengalami penurunan dan kembali sesuai dengan pola historisnya. Baik secara tahunan maupun triwulanan, inflasi Jawa Barat berdasarkan perhitungan kenaikan indeks harga konsumen (IHK) di 7 kota pada triwulan I 2015 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Secara tahunan pada triwulan I 2015 inflasi Jawa Barat sebesar 5,46% (yoy), menurun dibandingkan triwulan IV 2014 yang mencapai 7,41 % (yoy). Penurunan yang terjadi terutama disebabkan oleh komoditas kelompok adninistered prices sebagai dampak berbagai kebijakan penurunan harga BBM sebanyak 2 (dua) kali pada awal periode, yang kemudian diikuti oleh penurunan tarif angkutan dalam kota maupun antar kota. Namun demikian, pada maret 2015 pemerintah kembali menetapkan kebijakan penyesuaian harga berupa kenaikan harga BBM dan LPG 12 kg yang dinyatakan sebagai respon terhadap menguatnya US Dollar terhadap Ripiah. Sementara itu, pada kelompok komoditas volatile food, penurunan harga yang terjadi pada beberapa komoditas pangan seperti cabai, telur dan daging ayam ras mampu meredam laju inflasi kelompok volatile foods akibat gejolak harga yang terjadi pada komoditas beras dan bawang merah. PERKEMBANGAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM PEMBAYARAN Perkembangan kinerja sektor perbankan Jawa Barat pada triwulan I 2015 masih menunjukan kondisi yang relatif baik. Hal ini tercermin dari peningkatan aset dan kualitas kredit yang terjada dalam batas aman dengan rasion Non Performing Loan (NPL) di bawah 5 %. Pertumbuhan kredit dan pembiayaan yang disalurkan perbankan konvensional maupun syariah pada periode laporan tercatat menhalami perlambatan yaitu berturut-turut 12,3 % (yoy) dan 18,1 % (yoy) dengan total penyaluran sebesar Rp 305,9 trilyun. Di sisi lain, total dan pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun bank umum konvensional maupun syariah di Jawa Barat tercatat sebesar Rp 336,9 trilyun, meningkat dari sebesar 10,6 % (yoy) pada triwulan IV 2014 menjadi sebesar 14,3 % (yoy) pada triwulan I 2015. Sementara itu, terjadi peningkatan resiko kredit yang tercermin dari rasio kredit bermasalah ataun Non Performing Loan (NPL), namun masih dalam batas aman di bawah 5 %. Ketahanan sektor korporasi juga perlu dicermati seiring perkembangan rasio kredit bermasalah pada sektor-sektor utama seperti industri pengolahan dan sektor perdagangan besar dan eceran yang meningkat, meski masih terjaga dalam batas aman. Pada aspek sistem pembayaran, kinerja sistem pembayaran non tunai pada triwulan I 2015 menunjukan adanya penurunan, Penggunaan fasilitas Real Time Gross Settlemen (RTGS) maupun kliring mengalami penurunan baik dari sisi nominal maupun volume transaksi. Sementara itu, perkembangan peredaran uang di Jawa Barat pada trilwulan I 2015 masih didominasi oleh inflow. Dominasi inflow ini terlihat dari peningkatan jumlah aliran uang kartal yang masuk ke Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat hingga mencapai Rp 19,0 trilyun, sementara outflow mengalami penurunan dari Rp 12,5 trilyun menjadi sebesar Rp 10,86 trilyun pada triwulan I 2015.
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 III - 24
PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH Secara umum, realisasi keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada trilwulan I 2015 yang ditandai dengan belanja (konsumsi) pemerintah masih relatif terbatas. Sementara realisasi disisi pendapatannya cukup optimal. Realisasi belanja pemerintah yang merupakan pendorong utama pertumbuhan dan langsung menyentuh kepentingan masyarakat luas terealisasi sebesar 7,8 % pada triwulan I 2015, yang berarti mengalami peningkatan dibandingkan realisasi triwulan I 2014 sebesar 7,3 %. Belanja pemerintah pada triwulan I 2015 menghasilkan output dan outcome kegiatan yang telah sesuai dengan tahapah pencapaiannya sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan pemerintah telah cukup efektif. Namun demikian, masih perlu menjadi perhatian bersama bahwa meski realisasi belanja pemerintah mengalamai peningkatan, masih terdapat indikasi penyerapan anggaran yang relatif lambat di awal tahun, untuk selanjutnya akan menumpuk di akhir tahun. Kondisi ini dapat mengakibatkan manfaat serta efek stimulusnya kurang optimal. Di sistem pembayaran, jumlah likuiditas di Jawa Barat terpantau mencukupi untuk mendukung transaksi perekonomian sebagaimana tercermin dari uang kartal yang memadai serta jumlah transaksi nontunai yang cukup besar. Kinerja sistem pembayaran nontunai Jawa Barat pada triwulan III 2014 cukup kondusif. Fasilitas RTGS maupun kliring menunjukkan tren meningkat baik dari sisi nominal maupun volume transaksi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, perkembangan peredaran uang kartal pada triwulan III 2014 masih sangat memadai baik dalam jumlah maupun kondisi yang layak edar. PERKEMBANGAN KETENAGA KERJAAN DAN KESEJAHTERAAN Perlambatan ekonomi yang terjadi pada triwulan 2015, terindikasi belum memberikan dampak langsung secara signifikan terhadap kondisi ketenagakerjaan Jawa Barat. Data ketenagakerjaan BPS Provinsi Jawa Barat pada periode Februari 2015 menunjukan adanya peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Jawa Barat menjadi sebesar 66,08 % dan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi sebesar 8,40 % pada periode yang sama. Sementara itu, indikator tingkat kemiskinan juga menunjukan tren yang menurun. Pada aspek persepsi, optimisme masyarakat (sisi konsumen) terhadap kondisi perekonomian, penyerapan tenaga kerja dan penghasilan juga masih tinggi. Namun disisi lain berdasarkan hasil survei kegiatan dunia usaha (SKDU) Bank Indonesia, persepsi pelaku usaha terhadap kondisi penggunaan tenaga kerja memburuk dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengindikasikan bahwa di masa datang dukungan terhadap peningkatan kondisi perekonomian Jawa Barat perlu menjadi perhatian dari seluruh elemen perekonomian. PROPEK PEREKONOMIAN Perekonomian Jawa Barat diperkirakan cenderung meningkat pada kisaran 5,0 % - 5,4 % (yoy) pada triwulan II 2015. Dari sisi permintaan, peningkatan diperkirakan disumbang oleh peningkatan seluruh komponen, seperti konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi maupun ekspor. Sementara itu, secara sektoral, kinerja dua sektor utama Jawa Barat, yaitu sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor diperkirakan meningkat dibanding triwulan sebelumnya dan menjadi pendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat triwulan II 2015. Sementara itu dari sisi inflasi, diperkirakan akan terjadi peningkatan tekanan inflasi Jawa Barat pada triwulan II 2015 pada kisaran 6,2 % - 6,6 % (yoy). Peningkatan tekanan inflasi diperkirakan terjadi khususnya pada kelompok volatile foods menjelang rhamadan dan dari kelompok administered price khususnya akibat resiko pada peningkatan harga bahan bakar minyak dan bahan bakar rumah tangga. Namun demikian, tingkat inflasi Jawa Barat secara keseluruhan tahun 2015 diperkirakan masih berada dalam batas sasaran nasional kisaran 4% ± 1% (yoy).
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 III - 25
3.3
ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Keuangan daerah menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, didefinisikan sebagai: “semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu, baik uang maupun barang yang dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah tersebut”. Hak merupakan hak daerah untuk mencari sumber pendapatan daerah berupa pungutan pajak daerah, retribusi daerah, atau sumber penerimaan lain-lain yang sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. Sedangkan kewajiban adalah kewajiban daerah untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintah di daerah (Mamesah, 1995:5). Arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah,dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitasriilkeuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bahwa pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun ketidaktersedianya pendanaan pada suatu urusan pemerintahan. Sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (meliputi pajak daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lainlain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Kedudukan APBD sangatlah penting sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah dalam proses pembangunan di daerah. APBD juga merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik (public accountability) yang diwujudkan melalui program dan kegiatan. APBD merupakan instrumen kebijakan, yaitu sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah yang harus mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik. Proses penganggaran yang telah direncanakan dengan baik dan dilaksanakan dengan tertib serta disiplin akan mencapai sasaran yang lebih optimal. APBD juga menduduki posisi sentral dan vital dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. 3.3.1.
REALISASI DAN PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH 2013-2016
Pendapatan Daerahmenurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, didefinisikan sebagai: “hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih”. Secara umum, sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas: 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber PAD terdiri atas: (a) Hasil pajak daerah, yaitu pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada semua obyek pajak, seperti orang/badan, benda bergerak/tidak bergerak; (b) Hasil retribusi daerah, yaitu pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa/fasilitas yang berlaku oleh Pemerintah Daerah secara langsung dan nyata; (c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, antara lain: RKPD Kota Bandung Tahun 2016 III - 26
i. ii. iii.
Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD; Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. (d) Lain-lain PAD yang sah, antara lain: i. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; ii. Jasa giro; iii. Pendapatan bunga; iv. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah; v. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah; vi. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; vii. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; viii. Pendapatan denda pajak; ix. Pendapatan denda retribusi; x. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; xi. Pendapatan dari pengembalian; xii. Fasilitas sosial dan fasilitas umum; xiii. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan xiv. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan. Pemberian sumber PAD bagi daerah ini bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. 2. Dana Perimbangan Dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana Perimbangan/ Pendapatan Transfer merupakan penerimaan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana perimbangan ini terdiri atas: (1) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak; (2) Dana Alokasi Umum; dan (3) Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antardaerah. 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah meliputi: Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi antara lain meliputi bagi hasil pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, pajak bahan bakar, bagi hasil air permukaan, dan dana penyesuaian dari otonomi khusus serta Bantuan Keuangan dari Provinsi, pada saat nanti ketika evaluasi gubernur atas rancangan APBD. Analisis dan perhitungan pendapatan daerah dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar realisasi dan potensi pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk pendanaan pembangunan di Kota Bandung. Analisis dan perhitungan pendapatan daerah dilakukan dengan melihat data: 1) realisasi pendapatan tahun 2013, 2) realisasi pendapatan tahun 2014, 3) penetapan APBD tahun 2015 dan 4) proyeksi pendapatan tahun 2016 (tahun rencana) Berdasarkan data tahun 2013-2014 terlihat bahwa sumber penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah mengalami kenaikan, sementara penerimaan yang berasal dari Dana Perimbangan mengalami penurunan.
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 III - 27
Secara agregat, realisasi pendapatan daerah tahun 2014 (Rp. 4,953 Trilyun) lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 (Rp. 4,360 Trilyun). Adapun untuk kontribusi per komponen pendapatan, secara umum masih didorong oleh Dana Perimbangan yang mencapai Rp. 1,886 Trilyun (38%) pada tahun 2014 dan Rp. 1,778 Trilyun (40,80%) pada tahun 2013, selanjutnya diikuti komponen Pendapatan Asli Daerah yang mencapai Rp. 1,715 Trilyun (34,62%) pada tahun 2014 danRp. 1,444 Trilyun (33,13%) pada tahun 2013, disusul komponen Lain-lain Pendapatan yang Sah yang mencapai Rp. 1,351 Trilyun (27,27%) pada tahun 2014 dan Rp. 1,136 Trilyun (26,07%) pada tahun 2013. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan kontribusi Dana Perimbangan pada satu sisi dan diikuti oleh kenaikan kontribusi PAD di sisi lainnya, hal ini dikarenakan adanya perubahan struktur dimana PBB maupun BPHTB yang semula ada pada komponen Dana Perimbangan berubah menjadi komponen Pajak Daerah. Pada tahun 2015, pendapatan daerah ditetapkan pada nilai Rp. 5,533 Trilyun, dengan komposisi Rp. 2,093 Trilyun untuk Pendapatan Asli Daerah, Rp. 1,847 Trilyun untuk Dana Perimbangan, dan Rp. 1,593 Trilyun untuk Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sementara itu, untuk perhitungan proyeksi pendapatan daerah tahun 2016, diperkirakan mencapai angka Rp. 5,680 Trilyun dengan komposisi Rp. 2,334 Trilyun untuk Pendapatan Asli Daerah, Rp. 1,903 Trilyun untuk Dana Perimbangan, dan Rp. 1,443 Trilyun untuk Lain-lain Pendapatan yang Sah. Proyeksi pendapatan tahun 2016 tersebut telah memperhitungkan tingkat pertumbuhan masing-masing sumber penerimaan, baik dari pendapatan asli daerah, Dana Perimbangan, maupun Lain-lain Pendapatan yang sah. TABEL III.11 Realisasi Pendapatan Tahun 2013-2014, Penetapan APBD Tahun 2015, dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2016 Jumlah (Rp) No
Uraian
Realisasi 2013 *
Realisasi 2014 *
Penetapan APBD 2015 **
Proyeksi 2016 ***
1
PENDAPATAN
4.360.056.951.085
4.953.463.224.360
5.533.847.743.797
5.680.500.000.000
1.1
1.444.564.145.713
1.715.579.893.294
2.093.200.000.000
2.334.000.000.000
1.1.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah
1.194.087.447.016
1.399.592.298.017
1.613.000.000.000
1.850.000.000.000
1.1.2
Pendapatan Retribusi Daerah
115.508.351.284
99.191.059.387
120.240.000.000
124.000.000.000
1.1.3
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pandapatan Asli Daerah yang Sah DANA PERIMBANGAN
11.662.442.681
9.356.757.469
20.000.000.000
20.000.000.000
123.305.904.732
207.439.778.421
339.960.000.000
340.000.000.000
1.778.972.208.159
1.886.016.264.020
1.847.617.210.475
1.903.500.000.000
225.718.646.159
241.561.583.020
247.083.719.475
254.500.000.000
1.485.941.032.000
1.596.749.326.000
1.574.737.891.000
1.622.000.000.000
67.312.530.000
47.705.355.000
25.795.600.000
27.000.000.000
1.136.520.597.213
1.351.867.067.046,00
1.593.030.533.322
1.443.000.000.000
0
0
15.500.000.000
0
636.275.728.993
677.406.970.766
742.075.848.522
779.000.000.000
425.123.281.000
503.186.210.000
632.519.108.000
664.000.000.000
75.121.587.220
171.273.886.280
202.935.576.800
0
1.1.4 1.2
1.2.1 1.2.2
Dana Bagi Hasil Pajak atau BH Bukan Pajak (SDA) Dana Alokasi Umum
1.2.3
Dana Alokasi Khusus
1.3
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
1.3.1
Pendapatan Hibah
1.3.2
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
1.3.3 1.3.4
Sumber: *Data RealisasiAPBD Tahun 2013& 2014, ** Data penetapan APBD 2015 (tahun berjalan) *** Data Proyeksi APBD 2016
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 III - 28
3.3.2.
ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH
Arah kebijakan pendapatan daerah tahun 2016 disesuaikan dengan kewenangan dan sumber pendapatan daerah dapat dibagi sebagai berikut : a)
b)
c)
Arah kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1. Mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan: menerapkan sistem on-line penerimaan Pajak Daerah dan membenahi manajemen data penerimaan PAD; 2. Memantapkan regulasi pajak yang telah diserahkan ke daerah antara lain BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan), Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah berikut prosedur dan mekanismenya; 3. Memantapkan kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah; 4. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah; 5. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah; 6. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah; 7. Meningkatkan koordinasi dalam peningkatan pendapatan daerah dengan Instansi/lembaga terkait di tingkat kota dan provinsi; Arah kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan Dana Perimbangan 1. Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN) dan PPh pasal 21; 2. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam pelaksanaan Dana Perimbangan. Arah kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan penerimaan pendapatan non-konvensional, antara lain melalui: peluang pendanaan pihak ketiga melalui pola kerjasama pemerintah dan swasta (KPS).
3.3.3.
REALISASI DAN PROYEKSI BELANJA DAERAH 2013-2016
Alokasi Belanja Daerah yang dikeluarkan pemerintah kota setiap tahunnya dimaksudkan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Belanja daerah terdiri atas: 1. 2.
Belanja Tidak Langsung meliputi belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan tidak terduga; Belanja Langsung yang meliputi belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal.
Perkembanganrealisasi belanja daerah Kota Bandung mengalami kenaikan dari Rp.4,027 Trilyun pada tahun 2013 menjadi Rp.4,435 Trilyun pada tahun 2014. Dilihat dari proporsinya, perbandingan alokasi belanja tidak langsung (BTL) dengan belanja langsung (BL) adalah sekitar 52,52 : 47,45 pada tahun 2013, menjadi 52,76 : 47,23 pada tahun 2014. Realisasi Belanja Tidak Langsung tahun 2013 mencapai Rp. 2,115 Trilyun meningkat menjadi Rp. 2,340 Trilyun pada tahun 2014. Sedangkan untuk realisasi Belanja Langsung mencapai Rp. 1,911 Trilyun pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp. 2,095 Trilyun pada tahun 2014. Pada tahun 2015, belanja daerah ditetapkan pada nilai Rp. 6,601 Trilyun, dengan komposisi Rp. 2,770 Trilyun untuk Belanja Tidak Langsung, dan Rp. 3,830 Trilyun untuk Belanja Langsung. Sementara itu, untuk perhitungan proyeksi belanja daerah tahun 2016, diperkirakan mencapai angka Rp. 6,019 Trilyun dengan komposisi Rp. 2,769 Trilyun untuk Belanja Tidak Langsung, dan Rp. 3,249 Trilyun untuk Belanja RKPD Kota Bandung Tahun 2016 III - 29
Langsung. Secara rinci realisasi dan proyeksi belanja dalam kurun waktu 2013-2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel III.12 Realisasi Belanja Tahun 2013-2014, Penetapan APBD Tahun 2015, Serta Proyeksi Belanja Tahun 2016 Jumlah (Rp) No
Uraian
Realisasi 2013 *
Realisasi 2014 *
Penetapan APBD 2015 **
Proyeksi 2016 ***
2
BELANJA
4.027.469.180.321
4.435.668.864.594
6.601.271.445.621
6.019.326.042.000
2.1
2.115.995.404.687
2.340.040.677.769
2.770.565.462.000
2.769.566.926.121
2.1.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
1.791.058.168.884
2.006.293.221.399
2.491.379.669.346
2.481.022.884.121
2.1.2
Belanja Bunga
0
0
0
0
2.1.3
Belanja Subsidi
95.875.317.500
95.628.422.500
122.806.000.000
145.336.000.000
2.1.4
Belanja Hibah
207.644.276.589
164.426.915.411
140.379.792.654
127.208.042.000
2.1.5
Belanja Bantuan Sosial
19.951.732.000
72.791.138.800
0
0
2.1.6
814.044.939
835.418.959
1.000.000.000
1.000.000.000
2.1.7
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kab/Kota dan Pem. Desa Lainnya Belanja Tidak Terduga
651.864.775
65.560.700
15.000.000.000
15.000.000.000
2.2
BELANJA LANGSUNG
1.911.473.775.634
2.095.628.186.825
3.830.705.983.621
3.249.759.115.879
2.2.1
Belanja Pegawai
162.332.577.849
186.822.928.770
268.522.864.881
p.m
2.2.2
Belanja Barang dan Jasa
684.295.757.477
937.364.658.724
1.520.569.213.049
p.m
2.2.3
Belanja Modal
1.064.845.440.308
971.440.599.331
2.041.613.905.690
p.m
Sumber: *Data RealisasiAPBD Tahun 2013& 2014, ** Data penetapan APBD 2015 (tahun berjalan) *** Data Proyeksi APBD 2016
3.3.4.
ARAH KEBIJAKAN BELANJA DAERAH
Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2016 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektifitas penggunaan anggaran kedalam program/kegiatan. Kebijakan belanja daerah tahun 2016 diarahkan dengan pengaturan pola pembelajaan yang proporsional,efisien dan efektif, dengan upaya sebagai berikut: 1.
2. 3.
4. 5.
Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang pelayanan dasar Masyarakat meliputi urusan Pendidikan dan urusan Kesehatan serta Peningkatan Infrastruktur Kota bagi pertumbuhan ekonomi untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi Masyarakat Efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Bandung. Belanja dalam rangka penyelenggaran urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan fasilitas sosial dan fasilitas umum. Pengelolaan pembangunan melalui penerapan belanja sistem multi-tahun untuk kegiatan yang memerlukan dana yang sangat besar dan peruntukannya untuk kepentingan publik. Mengefisienkan pengeluaran belanja yang bersifat umum dalam kegiatan pada masing-masing SKPD, sesuai dengan kompleksitas, besaran pagu anggaran dan jumlah personilnya. Kebijakan ini terkait terutama Efisiensi Belanja Perjalanan Dinas, menekan belanja Makanan dan Minuman kegiatan serta lebih selektif dalam mengakomodir usulan pengadaan Kendaraan Dinas. RKPD Kota Bandung Tahun 2016 III - 30
6.
Mengakomodir serta mempertegas proporsi usulan masyarakat melalui media Musrenbang pada beberapa SKPD yang dapat memfasilitasi usulan tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut: 1.
2. 3.
4. 5.
Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Mengefisienkan alokasi belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mengefisienkan alokasi dana hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah kepada kelompok masyarakat dan perorangan dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bentuk fisik dan non fisik Mengalokasikan bantuan keuangan yang digunakan untuk memberikan program kewilayahan di tingkat kelurahan dan kecamatan dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah. Mengalokasikan belanja tidak terduga, yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya
3.3.5.
REALISASI DAN PROYEKSI PEMBIAYAAN DAERAH 2013-2016
Pengertian pembiayaan menurut peraturan perundangan adalah sebagai berikut: Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. (UU No.23/2014) Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus (Permendagri No.13/2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011) Istilah pembiayaan berbeda dengan pendanaan (funding). Pendanaan diartikan sebagai dana atau uang dan digunakan sebagai kata umum, sedangkan Pembiayaan diartikan sebagai penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Sisi pendapatan dari pembiayaan sebagai faktor penambah sisi penerimaan/pendapatan daerah dimana pos pembiayaan digunakan untuk menutupi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang defisit. Jenis pembiayaan daerah dapat dibedakan sebagai berikut: Penerimaan Pembiayaan, yang meliputi: SILPA tahun anggaran sebelumnya, Pencairan dana cadangan, Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan pinjaman, Penerimaan kembali pemberian pinjaman dan Penerimaan piutang daerah; Pengeluaran Pembiayaan yang meliputi: Pembentukan dana cadangan, Penyertaan modal pemerintah daerah, Pembayaan pokok utang dan Pemberian pinjaman. Selanjutnya Pembiayaan Netto adalah selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan Netto harus dapat menutup defisit APBD. Berikut ini ditampilkan tabel mengenai perkembangan pembiayaan daerah tahun 2012-2015.
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 III - 31
Tabel III.13 Realisasi Pembiayaan Tahun 2013-2014, Penetapan APBD 2015, Dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2016 Jumlah (Rp) No
Uraian
Realisasi 2013 *
Realisasi 2014 *
Penetapan APBD 2015 **
Proyeksi 2016 ***
3
PEMBIAYAAN
3.1
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Pencairan Dana Cadangan
432.448.611.338
710.156.377.543
1.184.861.201.824
338.826.042.000
432.448.611.338
710.156.377.543
1.184.861.201.824
338.826.042.000
0
0
0
0
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Kembali Investasi PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
0
0
0
0
0
0
0
0
26.922.537.550
15.500.000.000
115.000.000.000
0
0
0
0
0
26.000.000.000
15.500.000.000
115.000.000.000
0
922.537.550
0
0
0
0
694.656.377.543
2.437.500.000
0
3.1.1
3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.2
3.2.1
3.2.3
Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang
3.3
SILPA AKHIR TAHUN
3.2.2
0
Sumber: *Data RealisasiAPBD Tahun 2013& 2014, ** Data penetapan APBD 2015 (tahun berjalan) *** Data Proyeksi APBD 2016
3.3.6.
ARAH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH
Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang mencakup: sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang mencakup: sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. 3.3.7.
PROYEKSI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2016
Berdasarkan arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan diatas, serta kecenderungan perkembangan (trend) keuangan dalam kurun waktu 2013-2015, selanjutnya diperkirakan pendapatan dan belanja daerah tahun 2016 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut. RKPD Kota Bandung Tahun 2016 III - 32
Tabel III.14 Penetapan APBD 2015 dan Proyeksi Tahun 2016 No
Jumlah (Rupiah)
Uraian
Penetapan APBD 2015 **
Proyeksi 2016 ***
1
PENDAPATAN
5.553.847.743.797
5.680.500.000.000
1.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
2.093.200.000.000
2.334.000.000.000
1.1.1
Pendapatan Pajak Daerah
1.613.000.000.000
1.850.000.000.000
1.1.2
Pendapatan Retribusi Daerah
120.240.000.000
124.000.000.000
1.1.3
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
20.000.000.000
20.000.000.000
1.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
339.960.000.000
340.000.000.000
1.2
DANA PERIMBANGAN
1.847.617.210.475
1.903.500.000.000
1.2.1
247.083.719.475
254.500.000.000
1.2.2
Dana Bagi Hasil Pajak atau BH Bukan Pajak (SDA) Dana Alokasi Umum
1.574.737.891.000
1.622.000.000.000
1.2.3
Dana Alokasi Khusus
25.795.600.000
27.000.000.000
1.3
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
1.593.030.533.322
1.443.000.000.000
1.3.1
Pendapatan Hibah
15.000.000.000
0
1.3.2
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
742.075.848.522
779.000.000.000
1.3.3
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
632.519.108.000
664.000.000.000
1.3.4
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
202.935.576.800
0
2
BELANJA
6.601.271.445.621
6.019.326.042.000
2.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.770.565.462.000
2.769.566.926.121
2.1.1
Belanja Pegawai
2.491.379.669.346
2.481.022.884.121
2.1.2
Belanja Bunga
0
0
2.1.3
Belanja Subsidi
122.806.000.000
145.336.000.000
2.1.4
Belanja Hibah
140.379.792.654
127.208.042.000
2.1.5
Belanja Bantuan Sosial
0
0
2.1.6
1.000.000.000
1.000.000.000
2.1.7
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pem. Desa Lainnya Belanja Tidak Terduga
15.000.000.000
15.000.000.000
2.2 2.2.1
BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai
3.830.705.983.621 268.522.864.881
3.249.759.115.879 p.m
2.2.2
Belanja Barang dan Jasa
1.520.569.213.049
p.m
2.2.3
Belanja Modal Surplus/Defisit
3
PEMBIAYAAN
3.1
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
3.1.1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya Pencairan Dana Cadangan
3.1.2 3.1.3
Anggaran
Tahun
3.1.4
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
3.1.5
Penerimaan Kembali Investasi
2.041.613.905.690
p.m
(1.067.423.701.824,47)
(338.826.042.000)
1.184.861.201.824
338.826.042.000
1.184.861.201.824
338.826.042.000
0
0
0
0
0
0
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 III - 33
No
Uraian
3.2
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
3.2.1
Pembentukan Dana Cadangan
3.2.2
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
3.2.3
Pembayaran Pokok Utang
3.3
SILPA TAHUN BERJALAN
Jumlah (Rupiah) Penetapan APBD 2015 ** 115.000.000.000
Proyeksi 2016 *** 0
115.000.000.000
0
2.437.500.000
0
Sumber: ** Data penetapan APBD 2015 (tahun berjalan) *** Proyeksi APBD Tahun 2016
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 III - 34
BAB 4 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah didasarkan pada hasil analisis terhadap evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, memperhatikan apa yang diusulkan oleh SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya. 4.1
TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2016 merupakan penjabaran tahun ke tiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 20132018. Sesuai visi dalam RPJMD Kota Bandung 2013-2018 yaitu; “Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera”, dengan penjabaran sebagai berikut: Bandung
:
meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1811 hingga sekarang.
Unggul
:
menjadi yang terbaik dan terdepan dengan mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan warga Kota Bandung.
Nyaman
:
terciptanya suatu kondisi dimana kualitas lingkungan terpelihara dengan baik melalui sinergitas lintas sektor sehingga dapat memberikan kesegaran dan kesejukan bagi penghuninya. Kota yang nyaman adalah suatu kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air, dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali serta ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya.
Sejahtera
:
mengarahkan pembangunan kota pada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin melalui peningkatan partisipasi dan kerjasama seluruh lapisan masyarakat, agar dapat memfungsikan diri sebagai hamba dan wakil Tuhan di bumi. Kesejahteraan yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan Iingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepecayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik, hingga menjadi teladan bagi kota lainnya.
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
IV - 1
Visi Kota Bandung Tahun 2013-2018 yaitu Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera, merupakan Visi Kepala Daerah yang selaras dengan Visi Daerah yaitu “Kota Bandung Yang Bermartabat”. Kriteria capaian Visi Daerah tahun 2005-2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 secara jelas direfleksikan pada Visi Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera. Dalam rangka mewujudkankan Visi Kota Bandung Tahun 2013-2018, disusun Misi untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Substansi dan keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini. Gambar IV.1 Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah
TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA
VISI Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tataruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.
Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani.
Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing.
MISI 3
Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan.
MISI 2
MISI 4
MISI 1
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2016 tidak terlepas dari kerangka perencanaan pembangunan jangka menengah Kota Bandung seperti yang tertuang dalam RPJMD 2013-2018. Selanjutnya dalam upaya mencapai visi misi pembangunan jangka menengah serta dengan memperhatikan evaluasi kinerja pencapaian pembangunan sampai dengan tahun 2014 dan mempertimbangkan isu strategis RKPD Kota Bandung Tahun 2016, maka tema pembangunan yang akan diusung adalah sebagai berikut: “Peningkatan kualitas infrastruktur kota, smart government serta inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan menuju Bandung kota prima pelayanan publik tahun 2016” Tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD Kota Bandung Tahun 2016 diturunkan berdasarkan Misi Pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD tahun 2013-2018 pada Tahun ke 3. Tujuan dan sasaran pembangunan menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan. Pada tabel berikut dapat dilihat tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bandung berdasarkan Perda RPJMD No 3 Tahun 2014.
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
IV - 2
Tabel IV.1 Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan No
Tujuan
Sasaran
Misi 1: Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tataruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan 1
Mewujudkan penataan ruang kota yang 1. terpadu dan berkelanjutan
Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten
2.
Menyediakan infrastruktur, permukiman 2. dan sanitasi perkotaan yang nyaman, umur pakai panjang dan merata secara 3. efektif dengan konsep Maju, Hijau dan 4. Manusiawi
Terwujudnya infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata. Terwujudnya Bandung caang baranang. Terselesaikannya permasalahan banjir di kota Bandung Meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan Terwujudnya infrastruktur sanitasi dan air bersih yang berkualitas dan merata
5. 6. 3
Mewujudkan sistem transportasi yang 7. aman, nyaman, efisien, memadai, handal dan ramah
Terwujudnya sistem transportasi publik yang nyaman serta mengendalikan kemacetan
4
Mewujudkan pengelolaan lingkungan 8. hidup berkelanjutan dan penanggulangan bencana yang handal
Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan tertanggulanginya bencana secara dini komprehensif
Misi 2: Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani 1
Meningkatnya pembangunan
kinerja
perencanaan 1.
2
Terlaksananya reformasi birokrasi
2. 3. 4. 5.
3
Meningkatkan kesadaran masyarakat 6. dan aparat terhadap hukum dan HAM 7. 8.
Meningkatnya partisipasi masyarakat perencanaan pembangunan
dalam
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Berkembangnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik dan perilaku demokratis Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam PEMILU Meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam penerapan produk hukum
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
IV - 3
No
Tujuan
Sasaran
Misi 3 : Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas, dan berdaya saing 1
Mewujudkan pendidikan yang merata, 1. unggul, terjangkau dan terbuka.
Mewujudkan sistem pendidikan nasional di Kota Bandung yang merata, berkeadilan danberdaya saing secara global
2
Peningkatan taraf kesehatan 2. masyarakat secara berkelanjutan.
Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau Meningkatnya kesadaran individu, keluarga dan masyarakat melalui promosi, pemberdayaan dan penyehatan lingkungan Terkendalinya kasus penyakit zoonosa
3.
4. 3
Peningkatan kualitas hidup masyarakat
5. 6.
7. 8.
Terkendalinya jumlah penduduk sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara Meningkatnya penanggulangan PMKS Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan
4
Meningkatkan pelestarian seni budaya 9. peran pemuda prestasi olah raga
Meningkatnya pelestarian seni budaya serta prestasi Kepemudaan dan Olahraga
5
Mewujudkan toleransi dan pembinaan 10. Terwujudnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama umat beragama
Misi 4 : Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan 1
Membangun perekonomian kota yang 1. Terjaganya ketersediaan pangan dan stabilitas kokoh harga 2. Terjaganya pertumbuhan ekonomi 3. Meningkatnya akses dan kualitas usaha perdagangan dalam dan luar negeri 4. Meningkatnya pendapatan asli daerah 5. Mengembangkan insentif fiskal untuk menarik sektor swasta/masyarakat dalam pembiayaan dan penyediaan fasilitas publik 6. Meningkatnya sinergitas pembiayaan Pusat, Provinsi, Daerah 7. Penggunaan instrumen pembiayaan nonkonvensional dalam pembiayaan pembangunan (obligasi, kemitraan dengan swasta)
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
IV - 4
No
Tujuan
Sasaran
2
Membangun perekonomian kota yang 8. Terciptanya iklim usaha yang kondusif maju dankemudahan investasi 9. Meningkatnya kontribusi perusahaan patungan untuk layanan jasa dan penyediaan barang publik terhadap PAD 10. Berkembangnya ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif 11. Berkembangnya koperasi dan UMKM 12. Optimalisasi Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing
3
Membangun perekonomian kota yang 13. Meningkatkan kesempatan kerja berkeadilan 14. Mendorong upaya peningkatan masyarakat
daya
beli
Sumber: RPJMD Kota Bandung 2013-2018
Secara lebih rinci, uraian Misi 1 sampai dengan Misi 4 berdasarkan pendekatan urusan/bidang dengan menyertakan strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian target kinerja yang direncanakan dapat digambarkan sebagai berikut: MISI 1: Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. 1)
2)
Urusan Penataan Ruang: strategi pertama, meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan konsisten, dengan arah kebijakan, (1) penyusunan instrumen pengawasan dan pengendalian yang mengacu kepada rencana tata ruang. (2) Penyempurnaan tata cara perijinan penataan ruang sebagai instrument pengendalian. Strategi kedua, peningkatan mekanisme dan peran pemangku kepentingan dalam perencanaan penataan ruang, dengan arah kebijakan penyelenggaraan forum konsultasi publik dalam penyusunan dokumen perencanaan penataan ruang. Strategi ketiga Pembangunan Kota Modern Percontohan di Gedebage dengan Tema Teknologi dengan arah kebijakan (1) Pengembangan PPK Gedebage melalui: 1) Pembangunan pusat pemerintahan, 2) pengembangan kawasan bisnis, dan 3) pengembangan pusat ilmu pengetahuan & teknologi terbaru. Urusan Pekerjaan Umum, dengan strategi pertama, Meningkatkan Infrastruktur Jaringan jalan yang nyaman, berkualitas dan merata, dengan arah kebijakan, (1) mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan melaui pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan. (2) pembangunan jalan baru dan pembangunan fly-over di titik rawan macet, dan (3) mengembangkan trotoar yang nyaman, menerus dan universal. Strategi kedua, membangun sarana dan prasarana perkotaan bagi warga kota yang berkebutuhan khusus, dengan arah kebijakan, (1) Pembangunan trotoar, ruang tunggu terminal serta bangunan publik yang dilengkapi dengan fasilitas bagi kaum difabel; (2) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan. Strategi ketiga Membangun titik PJU di jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kota dengan arah kebijakan Pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU). Strategi keempat Mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana sistem drainase dan pengendalian banjirdengan arah RKPD Kota Bandung Tahun 2016
IV - 5
3)
4)
5)
kebijakan (1) Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas saluran drainase melalui pembangunan dan rehabilitasi saluran/drainase dan gorong-gorong; (2) Mengembangkan prasarana pengendali banjir dengan mengedepankan konsep eco-drain; (3) Mengembangkan dan memelihara bantaran tanggul sungai; (4) Normalisasi sungai dan menata lingkungan sempadan sungai; (5) Pengembangan sungai yang hijau, bersih, memiliki kapasitas pengaliran yang memadai dan mejadi ruang publik yang nyaman. Strategi kelima meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman dengan arah kebijakan Penataan kawasan kumuh perkotaan melalui penyediaan hunian dan ruang publik yang layak dan terjangkau. Urusan Perumahan, dengan Strategi pertama, Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman, dengan arah kebijakan pertama Penataan kawasan kumuh perkotaan melalui penyediaan hunian dan ruang publik yang layak dan terjangkau arah kebijakan kedua sinergitas pembiayaan dalam penyediaan rumah tidak layak huni dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat. Strategi kedua peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dengan arah kebijakan, meningkatkan cakupan pelayanan kebakaran dan bencana. Strategi kedua, penyediaan sarana dan prasarana mitigasi bencana arah kebijakan Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran dan bencana. Urusan Lingkungan Hidup, dengan Strategi pertama, mendorong pengelolaan sampah padat perkotaan secara berkelanjutan melalui pengu-rangan sampah dari sumber-nya, dengan arah kebijakan, (1) peningkatan daur ulang sampah dan mengkonversi sampah menjadi energi dengan teknologi yang ramah lingkungan; (2) Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah; (3) Mengembangkan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dalam operasionalisasi tempat pembuangan akhir sampah; (4) Menerbitkan peraturan mengenai kawasan bebas sampah dan peraturan lain terkait pengelolaan sampah; (5) Peningkatan peran serta masyarakat dalam mengurangi produksi sampah (6) Terbangunnya infrastruktur TPA berteknologi tinggi yang ramah lingkungan Strategi kedua, peningkatan akses layanan untuk sistem pengelolaan limbah terpusat dengan arah kebijakan, meningkatkan akses layanan air limbah melalui sistem terpusat, komunal maupun individu umtuk limbah domestik dan non-domestik. Strategi ketiga, mengembangkan dan memelihara sumber air baku untuk penyediaan air bersih dalam rangka meningkatkan cakupan dan kontinuitas pelayanan air bersih dengan arah kebijakan, mendorong peningkatan layanan dan akses masyarakat terhadap air minum. Strategi keempat pengendalian pencemaran lingkungan melalui penerapan berbagai instrumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan arah kebijakan mendorong peningkatan kualitas udara perkotaan melalui penerapan berbagai instrument pengendalian dan peningkatan Ruang Terbuka Hijau. Strategi kelima, Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dengan arah kebijakan, perluasan cakupan uji emisi kendaraan bermotor. Strategi keenam penataan, pengembangan dan pembangunan Babakan Siliwangi sebagai pusat ekologi kota dengan arah kebijakan mendorong terciptanya kawasan Babakan Siliwangi menjadi pusat ekologi kota. Strategi ke tujuh peningkatan ruang terbuka hijau publik dan privat dengan arah kebijakan (1) menambah luasan RTH dan memelihara RTH yang sudah ada; (2) Pembangunan satu taman di setiap RW. Strategi kedelapan meningkatkan rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk dengan arah kebijakan pengembangan prasarana pemakaman umum. Strategi kesembilan pembangunan makam tumpang dan makam cadangan dengan arah kebijakan pengembangan fasilitas pemakaman umum. Urusan Perhubungan dengan strategi pertama, tersedianya prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai dengan arah kebijakan, (1) Peningkatkan sarana dan prasarana dasar perhubungan (2) Menyediakan fasilitas terminal yang layak (3) Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan (4) Meningkatkan Kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor (5) Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal (Berbasis Rel dan NonRKPD Kota Bandung Tahun 2016
IV - 6
Rel) Strategi kedua, mengendalikan aspek-aspek kemacetan dengan arah kebijakan, (1) Menyediakan fasilitas kelengkapan jalan (rambu, marka, traffic light, paku jalan, marka parkir, dll). MISI 2: Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani. 1)
2)
3)
4)
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, melalui Strategi pertama, SOTK dan Tupoksi yang mencerminkan visi, misi, target dan prioritas pembangunan yang disesuaikan dengan kewenangan daerah, dengan arah kebijakan Mengkaji, merumuskan ulang dan melaksanakan perubahan SOTK dan Tupoksi Organisasi Pemerintah Daerah.Strategi kedua Penyempurnaan kebijakan dan implementasi kebijakan formasi dan sistem ketatalaksanaan di setiap SKPD dengan arah kebijakan Memperkuat pengawasan internal dan publik secara berkala atas implementasi kebijakan formasi dan sistem ketatalaksanaan di setiap SKPD. Strategi ketiga mengkaji, merumuskan, mengembangkan, dan mengimplementasikan merit sistem dalam rekruitmen/mutasi/promosi aparatur serta memperkuat pengawasan pelaksanaannya dengan arah kebijakan Pemantapan standar kompetensi, perencanaan pengembangan kompetensi serta merit sistem bagi aparatur. Strategi keempat, Meningkatkan kerjasama pembangunan dengan arah kebijakan Peningkatan Kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ke tiga dan apeksi. Strategi kelima Meningkatkan kinerja keuangan daerah, pengelolaan aset daerah, dalam penyelenggaraan pembangunan dengan arah kebijakan Peningkatan akuntabilitas peyelenggaraan Pemerintahan. Strategi keenam meningkatnya kinerja pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan arah kebijakan Mewujudkan Tertib pengelolaan asset. Strategi ketujuh Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan asset dengan arah kebijakan (1) mewujudkan opini BPK: WTP; (2) Peningkatan pengelolaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Strategi kedelapan Menerapkan sistem pengawasan internal dengan arah kebijakan penerapan SPIP di SKPD. Strategi kesembilan Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan arah kebijakan Meningkatkan standar kualitas pelayanan SKPD. Strategi kesepuluh Desentralisasi urusan pemerintah daerah, dengan arah kebijakan Pelaksanaan pelimpahan Kewenangan SKPD ke Kecamatan/Kelurahan disertai dengan pendistribusian Personil, Peralatan, Penganggaran, dan Dokumen (P3D). Strategi kesebelas Meningkatnya kinerja pelayanan tugas dan fungsi DPRD Kota Bandung dengan arah kebijakan Terwujudnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan daerah antara eksekutif dan legislatif. Strategi keduabelas Menata produk hukum daerah dan meningkatkan budaya taat hukum, dengan arah kebijakan (a) Menyediakan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan; (b) Penegakan Perda. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri melalui Strategi pertama Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa dan negara, dengan arah kebijakan Peningkatan pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa dan negara. Strategi kedua Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik, dengan arah kebijakan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemilu. Urusan Komunikasi dan Informatika melalui strategi pertama Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dalam diseminasi program pembangunan, dengan arah kebijakan Pelayanan jaringan dan peningkatan penggunaan teknologi informasi di area publik menuju cyber city dan tersedianya infrastruktur Teknologi Komunikasi dan Informatika. Strategi kedua Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dalam pelayanan publik dengan arah kebijakan Membuka layanan partisipasi, aspirasi dan pengaduan publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Urusan Perencanaan Pembangunan melalui strategi pertama, mewujudkan perencanaan yang berkualitas dan akuntabel dengan arah kebijakan (a) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, aplikatif dan responsif. Strategi kedua, RKPD Kota Bandung Tahun 2016
IV - 7
5)
6)
Mewujudkan integrasi/konektivitas data melalui pengelolaan satu data pembangunan, dengan arah kebijakan mewujudkan pengelolaan data yang akurat, relevan dan terkini dengan membangun koneksi data SKPD untuk mendukung proses perencanaan pembangunan Kota Bandung. Urusan Kearsipan melalui Strategi meningkatnya kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan arah kebijakan Mewujudkan penyelenggaraan kearsipan daerah yang mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Urusan Kependudukan melalui Strategi meningkatnya kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan arah kebijakan Melaksanakan administrasi kependudukan yang berkualitas.
MISI 3: Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas, dan berdaya saing 1)
2) 3)
Urusan Pendidikan melalui strategi pertama, Pelayanan pendidikan yang merata dan berkeadilan dengan arah kebijakan: (a) Pengembangan Sekolah Gratis Tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK dan MA dalam rangka Penguatan Wajar Dikdas sembilan Tahun dan rintisan wajar Dikmen 12 Tahun tahun 2018; (b) pendidikan terjangkau bagi anak-anak dari golongan tidak mampu serta Bantuan Siswa Miskin (Siswa Miskin untuk Tingkat SMA/SMK/MA dan Warga Belajar); (c) Perluasan sekolah inklusif; (d) Penuntasan buta aksara; (e) Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini; (f) Pengembangan standar pelayanan pendidikan mengacu pada standar pendidikan nasional. Strategi kedua, Mewujudkan mutu dan keunggulan pendidikan dengan arah kebijakan: (a) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan; (b) Pengembangan dan pengawasan kapasitas guru; (c) Pengembangan kurikulum serta kualitas materi dan metode pembelajaran; (d) Melaksanakan kemitraan Global; (e) Peningkatan kualitas pendidikan nonformal dan informal. Strategi ketiga, Pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan lapangan kerja, dengan arah kebijakan: (a) Mewujudkan pendidikan kejuruan yang luwes dan fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar kerja yang berubah; (b) Membangun sistem terpadu pendidikan kejuruan (STPK) yang mencakup semua program kejuruan yang diminati oleh pasar dan telah berkembang pada SMK, dan program program PNF kejuruan (lembaga kursus, pelatihan kerja, pendidikan kecakapan hidup, dan pendidikan kewirausahaan. Strategi keempat, Tata kelola pendidikan yang baik dan akuntabel, dengan arah kebijakan: (a) Mekanisme akuntabilitas publik dengan penajaman pada peran stakeholders dalam fungsi pengawasan; (b) sistem informasi berbasis ICT untuk menginformasikan kinerja satuan pendidikan serta partisipasi masyarakat dalam bentuk pengaduan, usulan dan informasi lainnya yang dapat diakses setiap waktu oleh publik dan semua stakeholders; (c) Peningkatan status dan kesejahteraan guru honorer dan guru yayasan. Urusan Perpustakaan melalui Strategi meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan, dengan arah kebijakan: mewujudkan minat baca masyarakat. Urusan Kesehatan melalui Strategi pertama, Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, dengan arah kebijakan (a) meningkatkan pelayanan Puskesmas dengan fasilitas ambulance 24 jam; (b) Meningkatkan pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Strategi ke dua, Peningkatan pelayanan kepada masyarakat miskin yang dirujuk, dengan arah kebijakan meningkatkan penataan sistem rujukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin. Strategi ke tiga, Peningkatan standar pelayanan rumah sakit, dengan arah kebijakan: (a) meningkatkan sarana dan prasarana serta manajemen rumah sakit; (b) Pembangunan 2 (dua) Rumah Sakit berstandar Internasional. Strategi ke empat, Penguatan pemberdayaan masyarakat, kerjasama dan kemitraan serta penyehatan lingkungan melalui kampanye hidup sehat, dengan arah kebijakan: (a) Meningkatkan RW siaga dan aktif ; (b) RKPD Kota Bandung Tahun 2016
IV - 8
4)
5)
6)
7)
8)
9) 10)
Meningkatkan promosi kesehatan rumah sakit; (c) Meningkatkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Urusan Pertanian melalui Strategi meningkatkan pemeriksaan hewan dan ternak terutama penyakit zoonosa (penyakit yang menular dan membahayakan manusia) dengan arah kebijakan meningkatkan pengawasan penyakit zoonosa. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera melalui strategi pertama, Meningkatkan kualitas dan kuantitas peserta KB, dengan arah kebijakan meningkatkan Kelestarian dan kemandirian peserta KB. Strategi ke dua, Sosialisasi kesehatan reproduksi remaja dan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), dengan arah kebijakan Pembentukan, Pembinaan dan Pengembangan Pusat Informasi Konseling-Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR). Strategi ke tiga, Peningkatan Ketahanan dan pemberdayaan keluarga, dengan arah kebijakan Pembentukan, Pembinaan, dan Pengembangan Bina Keluarga (BKB, BKR, BKL) dan UPPKS. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui strategi pertama, Fasilitasi akses di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, hukum, politik dan tekhnologi bagi perempuan di daerah, dengan arah kebijakan Pembinaan peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera. Strategi ke dua, Penanganan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan, dengan arah kebijakan Pemberian layanan (konseling, mediasi dan pendampingan) kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Strategi ke tiga, Mewujudkan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan, dengan arah kebijakan Pengembangan Focal Point Gender di SKPD. Strategi ke empat, Mewujudkan Pengarusutamaan Hak-hak Anak (PUHA), dengan arah kebijakan Terwujudnya Kota Bandung sebagai Kota Layak Anak. Urusan Sosial melalui strategi pertama, mengurangi permasalahan sosial dan melalui pemberian pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya secara baik dan dan wajar dalam kehidupan bermasyarakat, dengan arah kebijakan: (a) meningkatkan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial terhadap PMKS; (b) Peningkatan kualitas dan kuantitas bantuan/jaminan sosial. Strategi ke dua meningkatkan peran dan fungsi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penanganan PMKS, dengan arah kebijakan pendayagunaan dan pemberdayaan PSKS dalam penanganan PMKS dan pembangunan kesejahteraan sosial. Urusan Pemberdayaan, melalui strategi pertama Penguatan Kelembagaan, Pengembangan Partisipasi masyarakat dan Peningkatan pemberdayaan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat, dengan arah kebijakan: (a) Desentralisasi urusan pemerintah daerah dan kolaborasi dengan kelembagaan kemasyarakatan kelurahan; (b) Penguatan kelembagaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. (c) Partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan. Strategi kedua Menurunkan Jumlah Penduduk Miskin di Kota Bandung, dengan arah kebijakan: (a) Terpantaunya jumlah masyarakat miskin secara akurat, komprehensif dan integral, (b) Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi terhadap upaya Penanggulangan Kemiskinan,(c) Pelayanan Pemulasaraan dan Pemakaman bagi Warga Miskin dan (d) Pemberian Bantuan/ Subsidi Bahan Pokok bagi masyarakat Miskin. Urusan Perdagangan melalui Strategi, Menurunkan Jumlah Penduduk Miskin di Kota Bandung, dengan arah kebijakan Terlaksananya subsidi gas bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Urusan Kebudayaan, melalui strategi pertama, peningkatan apresiasi masyarakat serta pemerintah terhadap bahasa, sastra dan aksara daerah, dengan arah kebijakan perlindungan budaya lokal. Strategi kedua, peningkatan apresiasi masyarakat terhadap aspek kesejarahan, nilai-nilai tradisi, permuseuman, dan kepurbakalaan bagi pengembangan budaya daerah, dengan arah kebijakan terwujudnya Kota Bandung sebagai pusat budaya. Strategi ketiga, peningkatan perlindungan dan pengelolaan keragaman dan kekayaan budaya Kota Bandung, dengan arah RKPD Kota Bandung Tahun 2016
IV - 9
11)
12)
kebijakan mengembangkan Pusat Gelar Karya Seni dan Budaya berkelas Dunia untuk berbagai Pentas Karya Seni. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga, melalui strategi pertama meningkatkan kualitas dan kuantitas olahragawan berprestasi secara berkelanjutan, dengan arah kebijakan: (a) Peningkatan pembinaan olahragawan; (b) Pembangunan GOR Bulu Tangkis (GOR Bandung), Kolam Renang Caringin, GOR Pajajaran; (c) Revitalisasi Sarana Olahraga Bola Volley, Tenis Meja, Futsal, dll; (d) Pemeliharaan SUS Gelora BLA yang profesional. Strategi kedua meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aktivitas kepemudaan dalam rangka perwujudan pemuda mandiri, dengan arah kebijakan (a) Peningkatan peran serta organisasi kepemudaan dalam pembangunan; (b) peningkatan pembinaan karakter pemuda yang mandiri dan kreatif; (c) Pembangunan Gedung Kepemudaan. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, melalui Strategi Pertama, pembinaan keagamaan dengan arah kebijakan Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan keagamaan di masyarakat. Strategi kedua, Pengembangan pendidikan agama di sekolah dengan arah kebijakan Pelaksanaan kegiatan keagamaan di sekolah-sekolah.
MISI 4: Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan. 1)
2)
3)
Urusan Ketenagakerjaan melalui strategi pertama menciptakan wirausaha baru dengan arah kebijakan: pelatihan bagi calon wirausaha baru. Strategi kedua, pemberian kesempatan memperoleh pelatihan, peningkatan kompetensi kerja produktivitas tenaga kerja, dengan arah kebijakan, peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga kerja. Strategi ketiga, mengupayakan hubungan industrial harmonis, dinamis dan berkeadilan, kelangsungan usaha serta peningkatan kesejahteraan pekerja dan perlindungan tenaga kerja dengan arah kebijakan, peningkatan perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja. Strategi keempat mengupayakan penciptaan lapangan pekerjaan baru dengan arah kebijakan peningkatan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja. Urusan Penanaman Modalmelalui strategi pertama, meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar stakeholder penanaman modal, dengan arah kebijakan, (1) fasilitasi dan mediasi antara pelaku usaha Kota Bandung dengan investor; (2) Pembentukan & penguatan Task Force atau representasi Promotion Business Centre (PBC) dlm menangani pangsa & peluang investasi di Kota Bandung. Strategi kedua optimalisasi kinerja pelayanan perijinan investasi dengan arah kebijakan penyederhanaan prosedur perijinan serta optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pelayanan perijinan. Urusan Koperasi Usaha Kecil Menengah melalui strategi pertama mengembangkan produkproduk unggulan kota dengan arah kebijakan (1) menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan UMKM; (2) meningkatkan kontribusi swasta dalam pengembangan sektor usaha kecil dan menengah. Strategi kedua menciptakan wirausaha baru dengan arah kebijakan memfasilitasi wirausaha pemula. Strategi ketiga memberikan dukungan pembiayaan usaha dan formalisasi usaha bagi pelaku ekonomi dengan arah kebijakan fasilitasi pelaku ekonomi untuk mendapatkan HKI, sertifikasi halal, dan standarisasi internasional dalam produksi. Strategi keempat meningkatnya kontribusi dan berkembangnya koperasi dan UMKM dengan arah kebijakan (1) peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi dan UMKM, serta perlindungan dan dukungan usaha bagi koperasi dan UMKM. Strategi kelima mengupayakan penciptaan lapangan pekerjaan baru dengan arah kebijakan (1) penciptaan lapangan pekerjaan baru dengan mengembangkan koperasi; (2) penciptaan lapangan pekerjaan baru dengan pada RKPD Kota Bandung Tahun 2016
IV - 10
4)
5)
6)
7)
8)
9) 10)
sektor industri kecil dan menengah. Strategi keenam, mendorong investasi yang bersifat padat karya dengan arah kebijakan peningkatan akses teknologi SDM, pasar, kualitas produk dan permodalan bagi koperasi dan UMKM. Strategi ketujuh, fasilitasi dan intermediasi pengembangan KUMKM dengan arah kebijakan meningkatkan peran KUMKM dalam perekonomian. Strategi kedelapan penguatan KUMKM melalui peningkatan kompetensi dan kualitas SDM, jaringan usaha, perluasan aspek permodalan dan daya saing produk KUMKM dengan arah kebijakan fasilitasi dan intermediasi pengembangan KUMKM. Urusan Perindustrian melalui strategi pertama, mengembangkan produk-produk unggulan kota dengan arah kebijakan pembinaan dan fasilitasi sentra industri potensial melalui pengenalan produk dan promosi offline dan online. Strategi kedua peningkatan peran industri kecil menengah, sentra industri potensial dan industri kreatif yang berwawasan lingkungan dengan arah kebijakan meningkatkan jumlah komunitas dan klaster industri kecil dan menengah berbasis industri kreatif dan pelaku usaha kreatif. Strategi ketiga memberikan dukungan pembiayaan usaha dan formalisasi usaha bagi pelaku ekonomi dengan arah kebijakan fasilitasi pelaku ekonomi untuk mendapatkan HKI, sertifikasi halal, dan standarisasi internasional dalam produksi. Urusan Pariwisata melalui strategi pertama, optimalisasi daya dukung potensi pariwisata yang berdaya saing serta pengembangan promosi pariwisata yang efektif, kreatif, terarah, terpadu, dan berkelanjutan dengan arah kebijakan optimalisasi pemasaran pariwisata melalui pemanfaatan media cetak maupun elektronik, website, peningkatan koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata, pameran dan peningkatan kemitraan promosi wisata. Strategi kedua, penguatan dan pengembangan destinasi pariwisata dengan arah kebijakan pengembangan destinasi pariwisata. strategi ketiga, mengembangkan Kota Bandung sebagai Kota MICE (Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions) dengan arah kebijakan, mengembangkan sarana prasarana utama dan pendukung bagi pengembangan MICE yang dapat secara signifikan menjadi faktor penarik wisatawan serta trigger bangkitan ekonomi lainnya. Urusan Perdagangan, melalui strategi pertama, menjaga stabilitas ketersediaan dan distribusi barang kebutuhan pokok dengan arah kebijakan menjaga keseimbangan antara permintaan dan ketersediaan barang. Strategi kedua mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor jasa serta perdagangan dalam dan luar negeri dengan arah kebijakan meningkatkan pendapatan sektor perdagangan. Strategi ketiga, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan penataan peranan kelembagaan perdagangan, dengan arah kebijakan peningkatan diversifikasi pasar tujuan ekspor serta peningkatan keberagaman, kualitas dan citra produk ekspor. Urusan Ketahanan Pangan, melalui strategi, memfasilitasi ketersediaan dan kemudahan pangan bagi masyarakat, dengan arah kebijakan, meningkatkan pola kosumsi pangan, beragam, bergizi, berimbang dan aman. Urusan Pertanian, melalui strategi pertama, menciptakan wirausaha baru dengan arah kebijakan menciptakan wirausaha pertanian. Strategi kedua, meningkatkan usaha pertanian melalui pemilihan komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, produktivitas tinggi, dan mempunyai peluang pasar dengan arah kebijakan mengembangkan sistem agribisnis yang berdaya saing. Urusan Perikanan, melalui strategi, mengembangkan sistem agribisnis yang berdaya saing dengan arah kebijakan peningkatan produksi ikan hias. Urusan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, melalui strategipertama, membangun sistem pengawasan pajak sebagai sistem pengendalian internal yang handal, arah kebijakan, meningkatkan kompetensi dan integritas petugas pelayanan pajak dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan petugas pajak yang ramah, bersih dan berwibawa. Strategi kedua, membangun sistem pelayanan publik dalam manajemen pajak daerah yang transparan, partisipatif RKPD Kota Bandung Tahun 2016
IV - 11
11)
12)
13)
14)
dan akuntabel, arah kebijakan, tersedianya sistem informasi pelayanan perpajakan yang terintegrasi dan mengembangkan sistem informasi manajemen pajak daerah online. Strategi ketiga, membangun kemudahan layanan sarana dan prasarana sebagai partisipasi layanan publik terhadap kebijakan pengawasan pajak daerah, dengan arah kebijakan, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang operasional pengelolaan pajak daerah. Strategi keempat, intensifikasi penerimaan retribusi daerah dengan arah kebijakan pemanfaatan teknologi informasi dalam pencatatan dan pengelolaan retribusi daerah. Strategi kelima, optimalisasi penerimaan daerah yang bersumber dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan arah kebijakan pembinaan BUMD. Strategi keenam, memberikan potongan/keringanan pajak daerah atau retribusi daerah dan kemudahan promosi di fasilitas publik yang disediakan dengan arah kebijakan memberikan insentif fiscal bagi swasta dan masyarakat yang memberikan layanan penyediaan fasilitas publik. Strategi ketujuh, mewujudkan prasyarat penerbitan obligasi daerah dengan arah kebijakan proyek yang pendanaannya melibatkan APBN, APBD Provinsi Jawa Barat dan APBD Kota Bandung. Strategi kedelapan, membentuk perusahaan patungan untuk beberapa layanan jasa umum dan barang publik dengan arah kebijakan pengembangan usaha daerah yang sehat dan profitable. Urusan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dan Perencanaan Pembangunan melalui strategi, tercapainya parameter kota kreatif yang meliputi kebijakan: infrastruktur, aspek hukum, HKI dan etika kreatif; sistem pendukung; kapasitas dan kontribusi ekonomi kreatif dengan arah kebijakan (1) fasilitasi kegiatan komunitas kreatif terkait aktivasi sub sector ekonomi kreatif; (2) mengembangkan sistem inovasi daerah (SIDa) melalui penguatan Quadro Helix untuk mendukung pencapaian Bandung Kota kreatif. Urusan Pendidikan dan kepemudaan dan Olah Raga melalui strategi pertama, menciptakan wirausaha baru dengan arah kebijakan menumbuhkan calon wirausaha baru. Strategi kedua, tercapainya parameter kota kreatif yang meliputi kebijakan: infrastruktur, aspek hukum, HKI dan etika kreatif; sistem pendukung; kapasitas dan kontribusi ekonomi kreatif dengan arah kebijakan menciptakan sistem pendukung kreatif melalui pendidikan dan pemberdayaan komunitas kreatif. Urusan Pekerjaan Umum melalui strategi meningkatkan kerjasama pembiayaan pembangunan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan arah kebijakan pembiayaan bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kota Bandung dalam mendanai projek infrastruktur berskala nasional. Urusan Penataan Ruang melalui strategi tercapainya parameter kota kreatif yang meliputi kebijakan: infrastruktur, aspek hukum, HKI dan etika kreatif; sistem pendukung; kapasitas dan kontribusi ekonomi kreatif dengan arah kebijakan menciptakan infrastruktur yang memadai baik fisik maupun sosial bagi pengembangan ekonomi kreatif.
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
IV - 12
4.2
PRIORITAS DAN PEMBANGUNAN
Suatu prioritas pembangunan daerah, pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana. Prioritas pembangunan daerah tahun 2016 disusun dengan memperhatikan; (i) (ii)
Usulan prioritas dari berbagai sumber/telaahan (nasional, provinsi, permasalahan pembangunan daerah dan review RKPD tahun lalu), dan Hasil review atas prioritas dan sasaran pembangunan RPJMD untuk tahun berjalan.
Penentuan prioritas Pembangunan dilakukan dengan pembobotan terhadap sasaran daerah dalam RPJMD dengan menggunakan 6 (enam) kriteria yaitu; 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional; Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat; Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah; Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.
Berdasarkan hasil pembobotan didapat prioritas pembangunan 2016 pada tabel berikut ini. Tabel IV.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2016
No
1
Prioritas Pembangunan 2016 berdasarkan hasil scoring Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan
Sasaran (RPJMD)
Program Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
Terwujudnya 1. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan infrastruktur jalan yang berkualitas 2. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan dan merata 3. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong 4. Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan 5. Program Peningkatan Kualitas dan Penertiban Bangunan serta Pembangunan Bangunan Terwujudnya Program Penerangan Jalan Umum Bandung caang baranang Terwujudnya sistem 1. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan transportasi publik yang nyaman serta 2. Program Pembangunan prasarana dan fasilitas mengendalikan perhubungan kemacetan 3. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ 4. Program Peningkatan Kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 5. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 6. Program Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
IV - 13
No
Prioritas Pembangunan 2016 berdasarkan hasil scoring
Sasaran (RPJMD)
Program Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
Terselesaikannya 1. Program Pembangunan Saluran/ Drainase dan Gorong-gorong permasalahan banjir di kota Bandung 2. Program Pengendalian Banjir 3. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya Meningkatkan 1. Program Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan ketersediaan dan 2. Program Pengembangan Lingkungan Sehat kualitas perumahan Terwujudnya 1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan infrastruktur sanitasi dan air bersih yang 2. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum berkualitas dan dan Air Limbah merata Terwujudnya 1. Program Perencanaan Tata Ruang perencanaan, 2. Program Pengendalian & Pemanfaatan Ruang pemanfaatan dan 3. Program Peningkatan Kualitas dan Penertiban pengendalian tata Bangunan serta Pembangunan Bangunan ruang kota yang 4. Program Pengendalian dan Pengamanan konsisten Lalulintas 5. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2
Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan
Mewujudkan sistem pendidikan nasional di Kota Bandung yang merata, berkeadilan danberdaya saing secara global
1. Program PengembanganSekolah Gratis 2. Program Wajib Pendidikan Dasar 9 Tahun 3. Program Pendidikan Menengah 4. Program Pendidikan Non formal 5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 6. Program Pendidikan Anak Usia Dini 7. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Perpustakaan dan Budaya Baca 9. Program Peningkatan Administrasi Perpustakaan
Meningkatnya akses 1. Pelayanan Kesehatan Dasar, dan Pencegahan Penyakit pelayanan kesehatan dasar 2. Program Pengadaan, Peningkatan dan dan rujukan bagi Perbaikan Sarana dan Prasarana masyarakat yang Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan bermutu, merata Jaringannya dan terjangkau 3. Program Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB 4. Program Pelayanan Kesehatan Rujukan 5. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
IV - 14
No
Prioritas Pembangunan 2016 berdasarkan hasil scoring
Sasaran (RPJMD)
Program Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) 6. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 7. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit/ RSJ/ Rumah Sakit Paru/ Rumah Sakit Mata 8. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 9. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 10. Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit/RSJ/ Rumah Sakit Paru/ Rumah Sakit Mata
3
Peningkatan Pelayanan Publik dan pengembangan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi
Terwujudnya 1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintahan yang bersih dan bebas 2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan KKN Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 3. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Terwujudnya 1. Program Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah peningkatan kualitas 2. Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan pelayanan publik Perangkat Daerah 3. Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 4. Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu 5. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatnya 1. Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur kapasitas dan akuntabilitas kinerja 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya birokrasi Aparatur 3. Program Pembangunan dan Pengembangan Assesment Center 4. Program Penataan Peraturan Perundangundangan 5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 6. Program Perencanaan Pembangunan 7. Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 8. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 9. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah 10. Program Penataan Administrasi Kependudukan RKPD Kota Bandung Tahun 2016
IV - 15
No
Prioritas Pembangunan 2016 berdasarkan hasil scoring
Sasaran (RPJMD)
Program Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
Berkembangnya 1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa tata kelola pemerintahan 2. Program Perencanaan Kerjasama Daerah berbasis e- 3. Program Pengembangan Data/Informasi government 4
Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup
Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dantertanggulanginya bencana secara dini komprehensif
1. Program Peningkatan Pengendalian Polusi 2. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 3. Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam 4. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 5. Pengelolaan Areal Pemakaman 6. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 4. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam 5. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Meningkatnya 1. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat kesadaran individu, keluarga dan 2. Program Pengembangan Lingkungan Sehat masyarakat melalui promosi, pemberdayaan dan penyehatan lingkungan 5
Penanggulangan Kemiskinan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan sinergitas programprogram penanggulangan kemiskinan
1. Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat 2. Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 3. Program Penanggulangan Kemiskinan 4. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
6
Peningkatan PAD
Meningkatnya pendapatan daerah
1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Program Pembinaan, Pengendalian dan Monitoring Pajak Daerah 3. Program Pemanfaatan Teknologi Informasi 4. Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi
asli
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
IV - 16
No
Prioritas Pembangunan 2016 berdasarkan hasil scoring
Sasaran (RPJMD)
Program Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
Mengembangkan Program Perencanaan dan Pengembangan Pajak insentif fiskal untuk Daerah menarik sektor swasta/masyarakat dalam pembiayaan dan penyediaan fasilitas publik Meningkatnya 1. Program Pengembangan Usaha Daerah kontribusi 2. Program Penelitian dan Pengembangan perusahaan patungan untuk layanan jasa dan penyediaan barang publik terhadap PAD 7
Pengembangan Ekonomi Kreatif, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pengembangan Pariwisata Daerah
Berkembangnya 1. Program Pengembangan Infrastruktur Kota Kreatif ekonomi kreatif untuk mendukung 2. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Dan tercapainya Teknopolis Bandung sebagai 3. Program Penelitian dan Pengembangan Kota Kreatif 4. Program Peningkatan Peran serta kepemudaan Berkembangnya koperasi dan UMKM
1. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Dan Teknopolis 2. Program pengembangan Industri Kecil Menengah 3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UKM 4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Meningkatnya 1. Program Pengembangan Nilai Budaya pelestarian seni 2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya budaya serta 3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya prestasi 4. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan kepemudaan dan Olahraga olahraga 5. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olah Raga 6. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Optimalisasi Kota 1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Bandung sebagai 2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata kota tujuan wisata yang berdaya saing
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
IV - 17
No
8
Prioritas Pembangunan 2016 berdasarkan hasil scoring
Sasaran (RPJMD)
Penanggulangan Meningkatnya PMKS, penanggulangan PMKS Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Pengendalian penduduk
Program Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) 1. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo 2. Program Pembinaan Anak Terlantar 3. Program Pemberdayaan Fakir Miskin 4. Program Pembinaan Eks-Penyandang Penyakit Sosial (Eks-Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya) 5. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks-Trauma 6. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Meningkatnya 1. Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan pemberdayaan perempuan dan 2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan anak Perlindungan Perempuan dalam kehidupan 3. Program Penguatan Kelembagaan bermasyarakat dan Pengarusutamaan Gender Dan Anak bernegara Terkendalinya 1. Program Keluarga Berencana jumlah penduduk 2. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat sesuai dengan daya Pelayanan KB/KR mandiri dukung dan daya 3. Program Penyiapan Tenaga Pendamping tampung lingkungan Kelompok Bina Keluarga 9
Peningkatan Mendorong upaya 1. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UKM kesempatan kerja peningkatan daya dan Daya beli beli masyarakat 2. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil masyarakat Menengah Yang Kondusif Terciptanya iklim 1. Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi usaha yang kondusif dan kemudahan 2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan investasi Realisasi Investasi 3. Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Terjaganya 1. Program Ketahanan Pangan ketersediaan 2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan pangan dan (Pertanian/Perkebunan) stabilitas harga 3. Program Pengembangan Budidaya Perikanan 4. Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan 5. Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi Terjaganya pertumbuhan ekonomi
1. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial 2. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif RKPD Kota Bandung Tahun 2016
IV - 18
No
Prioritas Pembangunan 2016 berdasarkan hasil scoring
Sasaran (RPJMD)
Program Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) 3. Program Koordinasi, Perumusan Dan Implementasi Kebijakan Ekonomi 4. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 5. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM 6. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM 7. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 8. Program Pendidikan Menengah 9. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 10. Program Peningkatan Penempatan Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja
10
Peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam bidang hokum, politik dan stabilitas keamanan
Meningkatnya akses dan kualitas usaha perdagangan dalam dan luar negeri
Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor
Meningkatkan kesempatan kerja
1. Peningkatan Kualitas Dan Produktifitas Tenaga Kerja 2. Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 3. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 5. Program Pengembangan Industri Kecil Menengah
Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik dan perilaku demokratis
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
Program Perencanaan Pembangunan
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu
Program Pendidikan Politik Masyarakat
Meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam penerapan produk hukum
1. Program Pembangunan Produk Hukum Daerah 2. Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
IV - 19
No
Prioritas Pembangunan 2016 berdasarkan hasil scoring
Sasaran (RPJMD)
Program Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
Terwujudnya 1. Program Sosial Keagamaan kehidupan harmoni 2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan intern dan antar 3. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan umat beragama Kebangsaan 4. Program Pendidikan Anak Usia Dini 5. Program Wajib Pendidikan Dasar 9 Tahun 6. Program Pendidikan Menengah Sumber: RPJMD Kota Bandung 2013-2018 (diolah)
Secara lebih lengkap prioritas, sasaran dan program prioritas beserta SKPD yang Penanggungjawabnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
IV - 20
Tabel IV.3 Target Kinerja Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2016 No 1
Prioritas Pembangunan 2016 Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan
Sasaran Terwujudnya infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata
Terwujudnya Bandung caang baranang Terwujudnya sistem transportasi publik yang nyaman serta mengendalikan kemacetan
Indiktor Kinerja Sasaran Rasio Luas Jalan dalam Kondisi Baik Indeks Jalan
Aksebilitas
Persentase Wilayah Kota Bandung pada terang malam hari Persentase tersedianya fasilitas sarana dan prasarana SAUM sesuai dengan Rencana Induk Transportasi Kota Persentase aspek penyebab kemacetan yang terkendali
Target Kinerja Sasaran Tahun 2016 100%
7,45
100%
Program Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Target Kinerja Program 2016
Urusan
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan Program Peningkatan Kualitas dan Penertiban Bangunan serta Pembangunan Bangunan Program Penerangan Jalan Umum
Jalan dan Jembatan fungsional – (panjang)
100%
Pekerjaan Umum
DBMP
Rasio panjanag jalan dalama kondisi baik Panjang saluran drainase dan trotoar yg dibangun skala kota Jumlah prasarana dan fasilitas terminal yang dibangun
100%
Pekerjaan Umum
DBMP
100%
Pekerjaan Umum
DBMP
Perhubungan
Dishub
Terwujudnya kualitas tata bangunan dan keandalan bangunan Persentase Wilayah Kota Bandung terang pada malam hari Persentase halte yang terbangun di jalur yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek
Semua SWK di Kota Bandung
Pekerjaan Umum
Distarcip
100%
Pekerjaan Umum
DBMP
70%
Perhubungan
Dishub
2
SKPD
35%
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
69%
Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ Program Peningkatan Kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
Jumlah fasilitas yg berfungsi dan kondisi baik
3
Perhubungan
Dishub
Kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
96,50%
Perhubungan
Dishub
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Persentase tersedianya fasilitas sarana dan prasarana SAUM sesuai dengan Rencana Induk Transportasi Kota
35%
Perhubungan
Dishub
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
IV - 21
No
Prioritas Pembangunan 2016
Indiktor Kinerja Sasaran
Sasaran
Terselesaikannya permasalahan banjir di kota Bandung
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan
Terwujudnya infrastruktur sanitasi dan air bersih yang berkualitas dan merata
Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan pengendalian
dan tata
Panjang saluran drainase yang berfungsi dengan baik Titik banjir terselesaikan
Luas kawasan permukiman kumuh Jumlah rumah susun yang terbangun Perbaikan rumah tidak layak huni Tingkat Pengelolaan Sampah Kota 1.persentase pemrosesan sampah di Landfill (tingkat pengangkutan ke TPA) 2.Persentase Pengolahan dan Pengurangan Sampah di Sumber Persentase penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang
Target Kinerja Sasaran Tahun 2016
100
68
10,27 16
2,48
Program Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Target Kinerja Program 2016
Program Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas Program Pembangunan Saluran/ Drainase dan Gorong-gorong
Kecepatan rata-rata tempuh kendaraan Panjang saluran drainase dan trotoar yg dibangun skala kota
70%
Perhubungan
Dishub
100%
Pekerjaan Umum
DBMP
Program Pengendalian Banjir
Berkurangnya titik banjir di Kota Bandung Panjang jaringan pengairan dalam kondisi baik
68 Lokasi
Pekerjaan Umum
DBMP
100%
Pekerjaan Umum
DBMP
10,27%
Pekerjaan Umum
Distarcip
Perumahan
Distarcip
Perumahan
Distarcip
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Pengembangan Perumahan
Erkurangnya luas pemukiman kumuh
kawasan
Urusan
SKPD
Program Pengembangan Perumahan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Perbaikan rumah tidak layak huni Tingkat Pengelolaan Sampah Kota
2,48 90
Lingkungan Hidup
BPLH
53
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Persentase pemrosesan sampah di Landfill (tingkat pengangkutan ke TPA)
53
Lingkungan Hidup
BPLH
37
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Persentase Pengolahan dan Pengurangan Sampah di Sumber
37
Lingkungan Hidup
BPLH
67
Program Ruang
Dokumen Perencanaan Tata Ruang
2 Dok RTBL
Penataan Ruang
90
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
Perencanaan
IV - 22
Tata
Distarcip
No
Prioritas Pembangunan 2016
Sasaran ruang kota yang konsisten
2.
Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan
Mewujudkan sistem pendidikan nasional di Kota Bandung yang merata, berkeadilan danberdaya saing secara global
Indiktor Kinerja Sasaran Tingkat Keterbangunan Infrastruktur PPK Gedebage
Target Kinerja Sasaran Tahun 2016 45
Indeks Pendidikan
92,08
Angka Rata-rat Lama Sekolah Penduduk diatas usia 15 tahun melek huruf
11,67
Program Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
&
Program Peningkatan Kualitas dan Penertiban Bangunan serta Pembangunan Bangunan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program PengembanganSekolah Gratis Program Wajib Pendidikan Dasar 9 Tahun
99,84%
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
IV - 23
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Target Kinerja Program 2016
Persentase Penertiban Pelaanggaran pemanfaatan Ruang Terwujudnya kualitas tata bangunan dan keandalan bangunan Kecepatan Rata-rata tempuh kendaraan Rasio panjang jalan dalam kondisi baik Persentase angka putus sekolah SD/MI Persentase angka putus sekolah SMP/MTs Persentsase angka putus sekolah SMA/SMK/MA Persentase siswa yg menyelesaikan wajar Dikmen 12 Tahun APK SD/MI/Paket A (Termasuk siswa dari luar kota ) APK SD/MI/Paket A (Khusus siswa dari kota Bandung) APM SD/MI/Paket A (Termasuk siswa dari luar kota Bandung ) APM SD/MI/Paket A (khusus siswa dari kota bandung) APK SMP/MTs/Paket B (Termasuk siswa dari Luar Kota Bandung) APK SMP/MTs/Paket B (Termasuk siswa dari Luar Kota Bandung) APM/SMP/MTs/Paket B (Termasuk siswa dari Luar Kota Bandung)
70%
Penataan Ruang
Distarcip
Semua SWK
Penataan Ruang
Distarcip
24km/jam
Perhubungan
Dishub
100%
Pekerjaan Umum
DBMP
0,01%
Pendidikan
Disdik
0,01%
Pendidikan
Disdik
0,02%
Pendidikan
Disdik
98,80%
Pendidikan
Disdik
131,05%
Pendidikan
Disdik
100%
Pendidikan
Disdik
123,13%
Pendidikan
Disdik
100%
Pendidikan
Disdik
116,16%
Pendidikan
Disdik
100%
Pendidikan
Disdik
100%
Pendidikan
Disdik
Urusan
SKPD
No
Prioritas Pembangunan 2016
Sasaran
Indiktor Kinerja Sasaran
Target Kinerja Sasaran Tahun 2016
Program Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
IV - 24
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Target Kinerja Program 2016
APM/SMP/MTs/Paket B (Termasuk siswa dari Luar Kota Bandung) Kegiatan Keagamaan di Pendidikan Dasar 9 Tahun Rehabilitas Berat SD/SMP
100%
Pendidikan
Disdik
76%
Pendidikan
Disdik
106/8
Pendidikan
Disdik
Rehabilitas sedang SD/SMP
56/31
Pendidikan
Disdik
Pembangunan unit sekolah baru SMP Negeri
1 unit
Pendidikan
Disdik
Pembangunan unit sekolah baru SMP Negeri (kegiatan lanjutan ) Cakupan peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan SD/MI Cakupan Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan SMP/MTs Implementasi kurikulum,materi dan metoda pembelajaran yg berwawasan lingkungan dan warisan budaya daerah sebagai perekat budaya Nasional Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD /MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD /MI tidak melebihi 32 orang dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang
2 unit
Pendidikan
Disdik
86%
Pendidikan
Disdik
96%
Pendidikan
Disdik
100%
Pendidikan
Disdik
100%
Pendidikan
Disdik
SD
Pendidikan
Disdik
89,25%
Urusan
SKPD
No
Prioritas Pembangunan 2016
Sasaran
Indiktor Kinerja Sasaran
Target Kinerja Sasaran Tahun 2016
Program Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Target Kinerja Program 2016
Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperiman peserta didik, Di setiap SD/MI dan SMP /MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya ; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru SMP
SMP
Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
IV - 25
Urusan
SKPD
Pendidikan
Disdik
65,00%
Pendidikan
Disdik
SD
Pendidikan
Disdik
97,60%
Pendidikan
Disdik
98,60%
Pendidikan
Disdik
98,50%
Pendidikan
Disdik
97,60%
99,00%
No
Prioritas Pembangunan 2016
Sasaran
Indiktor Kinerja Sasaran
Target Kinerja Sasaran Tahun 2016
Program Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
IV - 26
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Target Kinerja Program 2016
Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S I atau DIV dan 2 (dua) orang guru telah memiliki sertifikat pendidik Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S I atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35%) dari keseluruhan guru telah memiliki sertifikasi pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20% Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S I atau D-IV dan telah memiliki sertifikasi pendidik masing-masing satu orang mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris Di setiap Kab/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S I atau D-IV dan telah memiliki sertifikasi pendidik Di setiap kab/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-I atau D-IV dan telah memiliki sertifikasi pendidik Pemerintah kab/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam
99,70%
Pendidikan
Disdik
90,00%
Pendidikan
Disdik
98,00%
Pendidikan
Disdik
99,60%
Pendidikan
Disdik
100%
Pendidikan
Disdik
100%
Pendidikan
Disdik
Urusan
SKPD
No
Prioritas Pembangunan 2016
Sasaran
Indiktor Kinerja Sasaran
Target Kinerja Sasaran Tahun 2016
Program Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Target Kinerja Program 2016
Urusan
SKPD
mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervise dan pembinaan
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
IV - 27
SD
Pendidikan
Disdik
99,90%
SMP
98,80%
Pendidikan
Disdik
Setiap SD/MI menyediakan teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika,IPA dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik
94,70%
Pendidikan
Disdik
Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri model kerangka manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar dan poster/carta IPA Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP /MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi SMP
99,60%
Pendidikan
Disdik
98,60%
Pendidikan
Disdik
SD
Pendidikan
Disdik
Pendidikan
Disdik
100%
100%
No
Prioritas Pembangunan 2016
Sasaran
Indiktor Kinerja Sasaran
Target Kinerja Sasaran Tahun 2016
Program Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
Indikator Kinerja Program (Outcome) Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan,termasuk merencanakan pembelajaran,menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik dan melaksanakan tugas tambahan
Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut:
Target Kinerja Program 2016
Urusan
SKPD
Pendidikan
Disdik
90,45% 100%
Pendidikan
Disdik
100%
Pendidikan
Disdik
100%
Pendidikan
Disdik
SD 99,35%
SMP
a). Kelas I-II : 18 jam per minggu; b). Kelas III: 24 jam per minggu; c). Kelas IV-V : 27 jam per minggu; d). Kelas VII-IX : 27 jam per minggu; Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
IV - 28
No
Prioritas Pembangunan 2016
Sasaran
Indiktor Kinerja Sasaran
Target Kinerja Sasaran Tahun 2016
Program Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
Indikator Kinerja Program (Outcome) Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik
Target Kinerja Program 2016
Urusan
SKPD
Pendidikan
Disdik
Pendidikan
Disdik
99,00% 100%
Pendidikan
Disdik
100%
Pendidikan
Disdik
SD 98,96%
SMP 90,00% Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester
SD 99,80%
SMP Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementrian Agama di kab./kota setiap akhir semester
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
IV - 29
No
Prioritas Pembangunan 2016
Sasaran
Indiktor Kinerja Sasaran
Target Kinerja Sasaran Tahun 2016
Program Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
Indikator Kinerja Program (Outcome) Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)
Target Kinerja Program 2016
Urusan
SKPD
Pendidikan
Disdik
98,00% 99,60%
Pendidikan
Disdik
95,60%
Pendidikan
Disdik
4
Pendidikan
Disdik
SD 98,90%
SMP Program Pendidikan Menengah
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
IV - 30
APK SMA/MA/SMK/Paket C (Khusus Kota Bandung) APM SMA/MA/SMK/Paket C (Khusus Kota Bandung) Jumlah rintisan sekolah inklusif SMA
sekolah
Rehabilitasi berat SMA/SMK
5
Pendidikan
Disdik
Rehabilitasi sedang SMA/SMK
8
Pendidikan
Disdik
Ruang kelas baru SMA/SMK
27
Pendidikan
Disdik
Pembangunan unit Sekolah Baru SMA/SMK (kegiatan lanjutan)
SMA; 1
Pendidikan
Disdik
Jumlah SMK yang bekerjasama dgn dunia industry & dunia usaha Peningkatan pendidikan kewiraswastaan yang berbasis industri kreatif Kegiatan keagamaan di pendidikan menengah Cakupan peningkatan kualitas sarana & prasarana penunjang pendidikan SMA/MA/SMK
100%
Pendidikan
Disdik
89%
Pendidikan
Disdik
76%
Pendidikan
Disdik
99%
Pendidikan
Disdik
SMK; 1
No
Prioritas Pembangunan 2016
Sasaran
Indiktor Kinerja Sasaran
Target Kinerja Sasaran Tahun 2016
Program Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
Program Pendidikan Non formal
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Target Kinerja Program 2016
Implementasi kurikulum, materi, dan metoda pembelajaran yang berwawasana lingkungan dan warisan budaya daerah sebagai perekat budaya nasional
SMA : 142 sekolah
IV - 31
SKPD
Pendidikan
Disdik
SMK : 137 sekolah
APK pendidikan non formal
99,90%
Pendidikan
Disdik
APM pendidikan non formal
67%
Pendidikan
Disdik
Sertifikasi pendidikan non formal & formal Peningkatan aksebilitas pendidikan non formal
25 lembaga
Pendidikan
Disdik
84%
Pendidikan
Disdik
Cakupan peningkatam kualitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan nonformal
78%
Pendidikan
Disdik
Implemantasi kurikulum, materi dan metoda pembelajaran yang berwawasan lingkungan dan warisan budaya daerah sebagai perekat budaya nasional Tersedianya sistem informasi berbasis ICT di Dikdas APK PAUD
290 lembaga
Pendidikan
Disdik
206 sekolah
Pendidikan
Disdik
87%
Pendidikan
Disdik
APM PAUD
65%
Pendidikan
Disdik
Kegiatan Keagamaan di PAUD
76%
Pendidikan
Disdik
Cakupan peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang PAUD Implementasi Kurikulum, Materi
68%
Pendidikan
Disdik
35%
Pendidikan
Disdik
dan Metode Pembelajaran yang Berwawasan Lingkungan dan Warisan budaya Daerah sebagai Perekat budaya nasional
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
Urusan
No
Prioritas Pembangunan 2016
Sasaran
Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau
Indiktor Kinerja Sasaran
Persentase pelayanan kesehatan dasar pada bayi, balita,anak,remaja dan ibu Persentase penyakit menular yang ditangani Persentase pasien miskin yang dirujuk dan dilayani oleh PPK II Persentase RS memenuhi Standar Pelayana
Target Kinerja Sasaran Tahun 2016
87%
Program Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Target Kinerja Program 2016
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Perpustakaan dan Budaya Baca Program Peningkatan Administrasi Perpustakaan Pelayanan Kesehatan Dasar, dan Pencegahan Penyakit
Tingkat kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan
98%
Pendidikan
Disdik
5184 Pemustaka
Pendidikan
Disdik
Cakupan sistem Perpustakaan TI Cakupan ibu Hamil K4
100%
Pendidikan
Disdik
95%
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Cakupan Komplikasi kebidanan yang ditangani
80%
Kesehatan
Dinas Kesehatan
90%
Kesehatan
Dinas Kesehatan
90%
Kesehatan
100%
Kesehatan
7 UPT
Kesehatan
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
90%
Kesehatan
Dinas Kesehatan
90%
Kesehatan
100%
Kesehatan
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
100%
Jumlah Pemustaka (orang)
100% Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan pelayanan nifas
70%
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Puskesmas rawat inap yang mampu melaksanakan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED) Cakupan kunjungan bayi
Cakupan pelayanan anak balita Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
IV - 32
Urusan
SKPD
No
Prioritas Pembangunan 2016
Sasaran
Indiktor Kinerja Sasaran
Target Kinerja Sasaran Tahun 2016
Program Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Target Kinerja Program 2016
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Persentase balita ditimbang berat badannya D/S Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Cakupan pnjaringan kesehatan siswa kelas 1 SD & sederajat
100%
Kesehatan
85%
Kesehatan
100%
Kesehatan
100%
Kesehatan
100%
Kesehatan
69,30%
Kesehatan
100%
Kesehatan
100%
Kesehatan
Dinas Kesehatan
100%
Kesehatan
100%
Kesehatan
80
Kesehatan
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
100%
Kesehatan
Dinas Kesehatan
100%
Kesehatan
100%
Kesehatan
100%
Kesehatan
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
Urusan
Cakupan Desa/Kelurahan UCI
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Program Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB Program Pelayanan Kesehatan Rujukan
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
IV - 33
Cakupan peserta KB aktif Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai standar Cakupan Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100,000 penduduk < 15 th Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia Balita Cakupan Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif Jumlah Puskesmas
Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yg dilakukan penyelidikan <24 jam Cakupan Penderita DBD yang ditangani Cakupan Penemuan Penderita Diare Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin
SKPD Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
No
Prioritas Pembangunan 2016
Sasaran
Indiktor Kinerja Sasaran
Target Kinerja Sasaran Tahun 2016
Program Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Target Kinerja Program 2016
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit/ RSJ/ Rumah Sakit Paru/ Rumah Sakit Mata
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan
100%
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Cakupan Kesehatan ibu dan anak
100%
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Cakupan layanan pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit Cakupan Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit
100%
Kesehatan
Dinas Kesehatan
100%
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Tenaga Kesehatan memiliki sertifikat ijin Fasilitas kesehatan memiliki sertifikat ijin Puskesmas terakditasi
yang
100%
Kesehatan
yang
100%
Kesehatan
40
Kesehatan
100%
Kesehatan
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
100%
Kesehatan
Dinas Kesehatan
100%
Kesehatan
Dinas Kesehatan
WTP
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum
Seluruh SKPD
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum
Inspektorat
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit/RSJ/ Rumah Sakit Paru/ Rumah Sakit Mata 3
Peningkatan Pelayanan Publik dan pengembangan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi
Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah Persentase SKPD yang mendapat temuan berindikasi tindak pidana korupsi material Persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP
WTP
20%
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
65%
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
IV - 34
Terpenuhinya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan Cakupan layanan pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit Cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit Opini audit BPK terhadap laporan keuangan daerah Persentase SKPD yang mendapat temuan berindikasi tindak pidana korupsi yang material
20%
Persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP level berkembang
65%
Urusan
SKPD
Inspektorat
No
Prioritas Pembangunan 2016
Sasaran
Indiktor Kinerja Sasaran
Target Kinerja Sasaran Tahun 2016
level berkembang
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Persentase jabatan yang disi sesuai dengan kompetensi
B
79%
Program Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Program Penataan danPenyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
Tingkat penyelenggaraan pengawasan
Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM)
Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
tercapainya kegiatan
Indeks Kepuasan Masyarakat
IV - 35
SKPD
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum
Inspektorat
IKM = 69
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum
Kecamatan
3,2 (Baik ) 68 SKPD
Jumlah Dokumen Reviu Roadmap Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Persentase PNS yang telah memenuhi target SKP
Dok
Persentase SKPD yang sudah online data kepegawaian
Urusan
100%
Jumlah SKPD yang tefasilitasi Surveilance SMM ISO 9001:20018 Jumlah SKPD yang dilakukan Pengukuran IKM
Terpenuhinya kompetensi SDM Aparatur Sipil Negara sesuai standar Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin PNS Pelayanan Administrasi Kepegawaian tepat waktu
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
Target Kinerja Program 2016
10 SKPD
80%
80%
100%
100%
100%
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Bagian Orpad
Bagian Orpad
Bagian Orpad
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
No
Prioritas Pembangunan 2016
Sasaran
Indiktor Kinerja Sasaran
Target Kinerja Sasaran Tahun 2016
Program Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Target Kinerja Program 2016
Terpenuhinya standar diklat SDM Aparatur Sipil Negara
15%
82%
Program Pembangunan dan Pengembangan Assesment Center Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Penempatan SDM Aparatur Sipil Negara sesuai formasi dan kompetensi Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Penempatan SDM Aparatur Sipil Negara Sesuai formasi dan kompetensi Jumlah SKPD yang dievaluasi SOTK- nya (non Akumulasi)
12
Program Pembangunan
Jumlah SKPD yang menerapkan Standar Prosedur dan Pelayanan Persentase SKPD memiliki nilai Evaluasi AKIP Minimal B
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Tingkat ketepatan struktur dan ukuran organisasi
Nilai evaluasi AKIP Kota Nilai LPPD
Berkembangnya tata kelola pemerintahan berbasis egovernment
Cakupan wilayah untuk Pelayananan informasi pembangunan Tingkat layanan interaksi pengaduan secara on-line
Baik
B
Sangat baik= 3,1434 85%
100%
Perencanaan
89%
82%
33
70,49%
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Nilai dan Pemeringkatan LPPD
Peringkat 1
Cakupan wilayah untuk Pelayanan informasi pembangunan
85%
Program Perencanaan Kerjasama Daerah
Tingkat Ketersediaan Data Profil RW
Program Data/Informasi
Pengembangan
Tingkat Integrasi Data SKPD dalam Bandung Satu Data
4 SKPD
Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Tingkat kualitas udara perkotaan memenuhi baku mutu udara ambien
60%
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
IV - 36
40%
Urusan
SKPD
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum
BKD
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Lingkungan Hidup
Bappeda
BKD
BKD
BKD
Bag Orpad
Bag Orpad
Bag Orpad
Bagian Pemum
Dinas Kominfo
Bappeda
BPLH
No 4
Prioritas Pembangunan 2016 Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup
Sasaran Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan tertanggulanginya bencana secara dini komprehensif
Indiktor Kinerja Sasaran Tingkat kualitas udara perkotaan memenuhi baku mutu udara ambien Persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca Sungai yang memenuhi baku mutu kelas IV gol B.(dari tercemar berat mjd tercemar ringan)
Target Kinerja Sasaran Tahun 2016 40%
2%
Program Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam
17% Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Target Kinerja Program 2016
Urusan
SKPD
Persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca
95%
Lingkungan Hidup
BPLH
Sungai yang memenuhi baku mutu kelas IV gol B.(dari tercemar berat mjd tercemar ringan) Jumlah mata air yang dipulihkan akibat pencemaran air Penanganan pengaduan kasus lingkungan Kegiatan & atau usaha memenuhi tertib administrasi & teknis pengelolaan lingkungan Jumlah mata air yang terlindungi
17%
Lingkungan Hidup
BPLH
3 titik
Lingkungan Hidup
BPLH
1 Dokumen Laporan
Lingkungan Hidup
BPLH
75%
Lingkungan Hidup
BPLH
5 titik
Lingkungan Hidup
BPLH
1 sungai
Lingkungan Hidup
BPLH
40 unit
Lingkungan Hidup
BPLH
200,000 unit
Lingkungan Hidup
BPLH
Jumlah sungai dan anak sungai yang terlindungi Jumlah sumur resapan dangkal Jumah lubang biopori
Ruang terbuka hijau (RTH) kota yang efektif menunjang fungsi hidroorologi
18
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Lingkungan sungai yang tertata
2 lokasi, 68 lokasi
Lingkungan Hidup
BPLH
Tertata dan Terpeliharanya Taman dan RTH di Kota Bandung
Lingkungan Hidup
Diskamtam
Program Pengelolaan Pemakaman
Cakupan pengelolaan pemakaman
Penataan 25 taman, Pemeliharaan 100 taman, 20 lokasi penataan RTH, 388 taman RW, 4 taman Tematik, pemeliharaan 11 taman tematik 20%
Lingkungan Hidup
Diskamtam
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
IV - 37
Areal
areal
No
Prioritas Pembangunan 2016
Sasaran
Indiktor Kinerja Sasaran Tingkat waktu tanggap (response time rate) Cakupan pelayanan bencana kebakaran
Target Kinerja Sasaran Tahun 2016 <16
Program Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Target Kinerja Program 2016
Urusan
SKPD
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
Cakupan pelayanan bencana kebakaran
68,57
Lingkungan Hidup
DPPK
68,57 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Meningkatnya kesadaran individu, keluarga dan masyarakat melalui promosi, pemberdayaan dan penyehatan lingkungan
Jumlah RW siaga aktif Persentase kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat Persentase sarana air minum yang memenuhi syarat
20
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
76,3
Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat
5
Penanggulangan Kemiskinan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan sinergitas programprogram penanggulangan kemiskinan
Peran Serta Swadaya terhadap Program Pemberdayaan masyarakat Angka kemiskinan
Tingkat Inovasi Pemberdayaan dan Pembangunan Kewilayahan
Response Time Rite
< 16 menit
Jumlah RW Siaga Aktif
1140 RW
Kesehatan
Dinkes
Jumlah kelurahan yang melaksankan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum
50 kel
Kesehatan
Dinkes
75%
Kesehatan
Dinkes
Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat Persentase penduduk yang menggunakan Jamban sehat Jumlah Swadaya Masyarakat dalam bentuk partisipasi keungan
65%
Kesehatan
Dinkes
70%
Kesehatan
Dinkes
181500
181.500.000.000
DPPK
Pemberdaya an Masyarakat
BKBPM
M Program Kemiskinan
Penanggulangan
Jumlah penduduk Miskin
685.379 Jiwa
Pemberdayaan Masyarakat
BKBPM
295.882
Sedang
Program Perencanaan Bidang Pemerintahan Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
Tingkat Inovasi Pemberdayaan dan Pembangunan Kewilayahan Persentase komoditas peredaran barang yang diawasi Fasilitas penyaluran subsidi gas 3 kg
IV - 38
Sedang 18,90%
62,255 KK (RTM)
Pemberdayaan Masyarakat UKM
UKM
Bappeda Dinas Koperasi UKM dan PERINDAG Dinas Koperasi UKM dan PERINDAG
No
Prioritas Pembangunan 2016
Indiktor Kinerja Sasaran
Sasaran
Target Kinerja Sasaran Tahun 2016
Program Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
6
Peningkatan PAD
Meningkatnya pendapatan daerah
asli
Penerimaan Pajak Daerah Penerimaan Retribusi Daerah
7
Pengembangan Ekonomi Kreatif, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pengembangan Pariwisata Daerah
Mengembangkan insentif fiskal untuk menarik sektor swasta/masyarakat dalam pembiayaan dan penyediaan fasilitas public Meningkatnya kontribusi perusahaan patungan untuk layanan jasa dan penyediaan barang publik terhadap PAD Berkembangnya ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif
Insentif daerah
pajak
Indikator Kinerja Program (Outcome) Penerimaan Pajak
Target Kinerja Program 2016 1.850. Triliyun
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum
SKPD Disyanjak
1.850.000 DPKAD 142.000
1
Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi Program Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah Program Penelitian Pengembangan
dan
Terbentuknya perusahaan patungan untuk beberapa layanan jasa umum dan barang public
Pendirian Akta Perusahaan
Program Pengembangan Infrastruktur Kota Kreatif
Tercapainya parameter kota kreatif yang meliputi kebijakan; infrastruktur;aspek hokum;HKI dan etika kreatif; system pendukung kapasitas dan kontribusi ekonomi kreatif
Cukup
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Dan Teknopolis
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
IV - 39
Jumlah Perusahaan yang berkontribusi terhadap pembangunan kota setiap tahun Jumlah kelompok sasaran/ jenis yang mendapatkan insentif pajak
40 Perusahaan
1 kelompok
Pembentukan Perusda Holding
Jumlah Pengembangan Ekonomi Kreatif
Sub
Aktivitasi Sektor
9 Subsektor
Bagian Perekonomian Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Perencanaan Pembangunan
Disyanjak
Bappeda
Bag Perekonomian
No
Prioritas Pembangunan 2016
Sasaran Berkembangnya koperasi dan UMKM
Indiktor Kinerja Sasaran Pelaku usaha bernilai tambah dalam aspek HKI,paten,omzet,ak ses modal sertifikasi halal, kuantitas, dan kualitas produksi Koperasi aktif
Target Kinerja Sasaran Tahun 2016
Program Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Target Kinerja Program 2016
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Dan Teknopolis
Jumlah unit usaha industri kreatif yang dibina (pelaku industri kreatif) Persentase Koperasi Aktif
220 pelaku industri kreatif
450
Program Peningkatan kualitas Kelembagaan Koperasi
84,41
Program pengembangan Industri Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UKM
Jumlah unit usaha dan sentra yang dibina Jumlah UMKM binaan
Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olah Raga Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Apresiasi pemerintah terhadap seniman dan budayawan Jumlah kejuaraan atau perlombaan yang diikuti (olahraga prestasi, olahraga pendidikan, olahraga rekreasi/ masyarakat) Perlidungan bangunan cagar budaya Jumlah Pagelaran dan festival seni budaya Jumlah sarana olahraga yang terbangun Jumlah Gelanggang Pemuda dan Sarana Pendukung Jumlah kunjungan wisatawan : Wisnus & Wisman Pengembangan Objek Daya Tarik Wisata
Program Pembinaan Asuhan/Panti Jompo
Jumlah Penghuni Panti yang ditangani
Urusan
SKPD
KUKM
Dinas KUKM Perindag
Koperasi
Dinas KUKM Perindag
180 pelaku usaha IKM
KUKM
189
KUKM
Dinas KUKM Perindag Dinas KUKM Perindag
84,40%
UMKM
Meningkatnya pelestarian seni budaya serta prestasi kepemudaan dan olahraga
Optimalisasi Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing
Jumlah Seni Budaya Tradisi yang dilestarikan
3
Prestasi Olah raga di tingkat Prov dan Nasional
Persentase kontribusi atlit dlm kontingen PON,Jabar,Juara 1 POR Pemda
Jumlah kunjungan wisatawan
5.658.874
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
IV - 40
Panti
10 orang 8 kejuaraan/perlombaan
Pariwisata
Disbudpar
Kepemudaan
Dispora
100
Pariwisata
Disbudpar
60
Pariwisata
Disbudpar
14 SOR/GOR
Kepemudaan
Dispora
3 Gelanggang
Kepemudaan
Dispora
5.658.874
Pariwisata
Disbudpar
5 ODTW
Pariwisata
Disbudpar
3554 orang
Sosial
Dinsos
No 8
Prioritas Pembangunan 2016 Penanggulangan PMKS, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Pengendalian penduduk
Sasaran Meningkatnya penanggulangan PMKS
Indiktor Kinerja Sasaran Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang terlayani
Target Kinerja Sasaran Tahun 2016 24
Program Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Target Kinerja Program 2016
Program Pembinaan Anak Terlantar Program Pembinaan EksPenyandang Penyakit Sosial (Eks-Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan EksTrauma Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Persentase penanganan anak terlantar dan anak jalanan Persentase penanganan Gelandangan, Pengemis, WTS dan Korban Penyalahgunaan NAPZA Persentase penanganan penyandang cacat
Program Keserasian Kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yg ikut serta dalam penanganan masalah sosial Indeks pembangunan gender (IPG)
Urusan
SKPD
4,77%
Sosial
Dinsos
13,90%
Sosial
Dinsos
9,79%
Sosial
Dinsos
1,387 PSKS
Sosial
Dinsos
70,2
Pemberdayaan Perempuan
BPPKB
Indeks pembangunan gender (IPG)
65,4
Indeks pemberdayaan Gender (Gender Empo-werment Measurement ) Kota Layak Anak
70,15
Program Perencanaan Bidang Sosial BUdaya
Cakupan Kota Layak Anak
80%
Perencanaan Pembangunan
40
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Cakupan perempuan dan anak koraban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Cakupan ketersediaan petugas di unit pelayanan terpadu yang memiliki kemampuan untuk menindaklanjti pengaduan/laporan masyarakat
100%
Pemberdayaan Perempuan
BPPKB
100%
Pemberdayaan Perempuan
BPPKB
Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
IV - 41
Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)
Pemberdayaan Perempuan
65,55
BPPKB Bappeda
No
Prioritas Pembangunan 2016
Sasaran
Indiktor Kinerja Sasaran
Target Kinerja Sasaran Tahun 2016
Program Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak
Terkendalinya jumlah penduduk sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan
Jumlah penduduk maksimal kota Bandung Angka fertilitas
2.557.636
Program Keluarga Berencana
1,97 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Pelayanan KB/KR mandiri
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UKM
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
IV - 42
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Target Kinerja Program 2016
Cakupan perencanaan SKPD responsive gender dalam upaya pemberdayaan perempuan melalui dukungan ARG Persentase Kelurahan Ramah Anak
100%
Pemberdayaan Perempuan
BPPKB
40%
Pemberdayaan Perempuan
BPPKB
Tingkat penurunan TFR
1,97%
Pemberdayaan Perempuan
BPPKB
Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif (CU/PUS)
69,30%
Pemberdayaan Perempuan
BPPKB
Cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun
4,37%
Pemberdayaan Perempuan
BPPKB
Cakupan institusi masyarakat dalam KB/KR yang mandiri Rasio petugas lapangan KB/Penyuluh KB per kelurahan Persentase tenaga pendamping kelompok bina keluarga yang mampu menggerakan partisipasi masyarakat Persentase keluarga pra sejahtera dibandingkan jumlah total keluarga Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber KB Cakupan pasangan usia subur anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber KB Jumlah UMKM binaan
71% & 75 &
Pemberdayaan Perempuan Pemberdayaan Perempuan Pemberdayaan Perempuan
BPPKB
35,98%
Pemberdayaan Perempuan
BPPKB
78%
Pemberdayaan Perempuan Pemberdayaan Perempuan
BPPKB
1:03 50% &
75%
189 UMKM
Urusan
KUKM
SKPD
BPPKB BPPKB
BPPKB
Dinas KUKM Perindag
No 9
Prioritas Pembangunan 2016 Peningkatan kesempatan kerja dan Daya beli masyarakat
Sasaran Mendorong upaya peningkatan daya beli masyarakat
Indiktor Kinerja Sasaran Indeks daya beli
PDRB/Kapita
Terciptanya iklim usaha yang kondusif dankemudahan investasi
Terjaganya ketersediaan pangan dan stabilitas harga
Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
Penguatan cadangan pangan ekuivalen beras Tingkat Inflasi Umum
Target Kinerja Sasaran Tahun 2016 67,32
19.688.869
4,291 trilyun
60
Program Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Dokumen Makro
Program Ketahanan Pangan
Skor Pola Pangan Harapan (PHH) dalam % Dokumen Kebijakan Ekonmi Makro
Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi
< 10 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan
Kebijakan
Ekonmi
Jumlah UKM yang berdaya saing Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
Penguatan cadangan pangan ekuivalen beras Produktivitas tanaman padi Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha Olahan hasil pertanian Menurunnya komoditas produk pertanian yang tercemar Persentase komoditas peredaran barang yang diawasi Fasilitas penyaluran subsidi gas 3 kg
Target Kinerja Program 2016
Urusan
SKPD
1 Dokumen
KUKM
Bagian Perekonomian
4,897 4,291 Triliun
Bappeda
4,291 Triliun
Bappeda
90,30%
Distan KP
1 Dokumen
KUKM
Bagian Perekonomian
60 ton
Pertanian
Distan KP
68,04 kw/ha
Pertanian
Distan KP
200
Pertanian
Distan KP
40 kasus
Pertanian
Distan KP
18,90%
KUKM
Dinas KUKM Perindag
62,255
KUKM
Dinas KUKM Perindag
KK (RTM)
Terjaganya pertumbuhan
Laju Pertumbuhan Ekonomi
9,79
Program Pengembangan Sentrasentra Industri Potensial
Jumlah sosialisasi Kota Kreatif
Bandung
3 kali
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
Jumlah UKM yang berdaya saing
4,897
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
IV - 43
KUKM KUKM
Dinas KUKM Perindag Dinas KUKM Perindag
No
Prioritas Pembangunan 2016
Sasaran
Indiktor Kinerja Sasaran
Target Kinerja Sasaran Tahun 2016
ekonomi
Program Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Target Kinerja Program 2016
Program Koordinasi, Perumusan Dan Implementasi Kebijakan Ekonomi
Terakomodirnya kebijakan ekonomi makro (LPE, tingkat inflasi umum, indeks daya beli, PDRB/Kapita) Jumlah pelaku usaha formal yang mendapatkan ijin usaha
1 dokumen
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM
Jumlah SDM Koperasi dan UKM yang dilatih serta tersedianya sarana pemasaran produk KUKM
Wirausaha baru
Meningkatnya akses dan kualitas usaha perdagangan dalam dan luar negeri
Nilai Ekspor Kota Bandung
Meningkatkan kesempatan kerja
Tingkat pengangguran terbuka Lapangan pekerjaan baru Wirausaha baru
US 609 Dollar
10,36
50.000 25.000
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Program Peningkatan Penempatan Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor Peningkatan Kualitas Dan Produktifitas Tenaga Kerja
Peningkatan jumlah pelaku usaha olahan hasil pertanian Jumlah pencari kerja yang ditempatkan
Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM Program Pengembangan Industri Kecil Menengah Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Jumlah fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
IV - 44
Nilai Ekspor Kota Bandung Jumlah mandiri
orang
Jumlah pencari ditempatkan Wirausaha baru
yang
dilatih
kerja yang
Jumlah unit usaha dan sentra yang dibina Tingkat pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, ideology negara, toleransi antar umat beragama dan antar etnis di Kota Bandung
1,608 unit usaha
Urusan
Bagian Perekonomian
Perdagangan
680
UKM
4,621
UKM
200 2,697
US 609 Dollar
SKPD
Pertanian Ketenagakerjaan
Perdagangan
Dinas KUKM Perindag Dinas KUKM Perindag Dinas KUKM Perindag Distan KP Disnaker
Dinas KUKM Perindag Disnaker
1,52
Ketenagakerjaan
57 kasus
Ketenagakerjaan
Disnaker
2,697
Ketenagakerjaan
Disnaker
4621 orang
KUKM
Dinas KUKM Perindag
180 pelaku usaha IKM
KUKM
Dinas KUKM Perindag BKBPM
Baik
No 10
Prioritas Pembangunan 2016 Peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam bidang hukum, politik dan stabilitas keamanan
Sasaran Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik dan perilaku demokratis Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu
Meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam penerapan produk hukum
Terwujudnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama
Indiktor Kinerja Sasaran Indeks demokrasi
Target Kinerja Sasaran Tahun 2016 -
Program Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) Program Pembangunan
Perencanaan
Program Pendidikan Masyarakat Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum
Cakupan penegakan Perda
Terwujudnya pemahaman dan pengalaman agama sesuai dengan agama dan keyakinan masingmasing Terwujudnya toleransi dan kerukunan umat
Politik
-
Indikator Kinerja Program (Outcome) Tingkat Akomodasi Musrenbang
Target Kinerja Program 2016
Hasil
Tingkat partisipasi politik masyarakat Kota Bandung Indeks demokrasi
Ø 30%
Urusan Perencanaan Pembangunan
Pemberdayaan Masyarakat
-
Pemberdayaan Masyarakat
SKPD Bappeda
BKBPM BKBPM
Program Pembangunan Produk Hukum Daerah Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
Tersusunnya rancangan produk hukum Cakupan Penegakan Perda
60%
Otonomi
80%
Ketentraman/ ketertiban
Program Sosial Keagamaans
Terwujudnya toleransi dan kerukunan umat beragama
B
Bagian Kesra
B
Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing
B
Bagian Kesra
B
Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan di Kota Bandung
100%
Bagian Kesra
80
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
IV - 45
Bagian Hukum Satpol PP
No
Prioritas Pembangunan 2016
Sasaran
Indiktor Kinerja Sasaran beragama
Target Kinerja Sasaran Tahun 2016
Program Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Target Kinerja Program 2016
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Tingkat pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, ideology negara, toleransi antar umat beragama dan antar etnis di Kota Bandung Tingkat pemahaman rasa persatuan & kesatuan bangsa dan 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara terciptanya suasana kondusivitas, rasa aman di masyarakat APK PAUD
Baik
Pemberdayaan Mayarakat
BKBPM
80%
Pemberdayaan Mayarakat
BKBPM
Program Pengembangan Kebangsaan
Kemitraan Wawasan
Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Pendidikan Dasar 9 Tahun
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
IV - 46
APK SD/MI/Paket A (Termasuk siswa dari luar kota )
87%
Urusan
SKPD
DIsdik Disdik
Selain berpedoman pada pencapaian target kinerja pada Tahun ke 3 RPJMD Kota Bandung, penetapan prioritas pembangunan juga dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan pada level yang lebih tinggi yaitu RKP Tahun 2016 serta RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2016. Matriks Keterkaitan perencanaan pembangunan nasional, regional Jawa Barat dengan RKPD Kota Bandung terlihat pada Tabel di bawah ini:
Keterkaitan Tema RKPD Kota Bandung 2016 dengan Tema RKP 2016 TEMA RKP 2016
TEMA RKPD KOTA BANDUNG 2016
Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan Yang Berkualitas
Peningkatan kualitas infrastruktur kota, smart government serta inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan menuju bandung kota prima pelayanan publik tahun 2016
Sementara untuk melihat keterkaitan prioritas pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan Kota Bandung, dapat dilihat dalam tabel IV.4 di bawah ini: Tabel IV.4 Keterkaitan RKPD Kota Bandung Tahun 2016 Dengan Prioritas Pembangunan Nasional No
Prioritas Pembangunan Nasional
Prioritas RKPD Kota Bandung 2016
Keterangan
1.
Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsadan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
_
Tugas pemerintah yang berkaitan dengan nawacita yang pertama tidak secara spesifik menjadi prioritas dalam RKPD Kota Bandung Tahun 2016
2.
Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelolapemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
Peningkatan Pelayanan Publik dan pengembangan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi
Pada Prioritas Pemerintah Kota Bandung, pembangunan tata kelola pemerintahan sebagai bagian dari reformasi birokrasi dikaitkan dengan pemanfaatan TIK dalam
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
IV - 47
No
Prioritas Pembangunan Nasional
Prioritas RKPD Kota Bandung 2016
Keterangan mendukung transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
3.
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
-
Analogi terhadap prioritas yang berkaitan dengan penguatan daerah dan desa adalah dengan kebijakan desentralisasi kewilayahan yang menjadi fokus pada pembangunan Kota Bandung periode 2013-2018
4.
Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
5.
Meningkatkan kualitas hidup Meningkatnya manusia Indonesia. lingkungan hidup
6.
Meningkatkan produktivitas Penanggulangan Kemiskinan rakyat dan daya saing di pasar internasional, sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkitbersama bangsabangsa Asia lainnya
7.
Mewujudkan kemandirian Peningkatan PAD Kemandirian ekonomi dan ekonomi dengan kebangkitan sektor strategis Peningkatan kesempatan kerja menggerakkan sektor-sektor diwujudkan dalam 3 (tiga) dan Daya beli masyarakat strategis ekonomi domestik. prioritas yaitu peningkatan PAD, Ekonomi kreatif, UMKM, kesempatan kerja, serta penigkatan daya beli masyarakat.
8.
Melakukan revolusi karakter bangsa.
Peningkatan partisipasi dan Reformasi sistem dan kesadaran masyarakat dalam penegakan hukum untuk bidang hukum, politik dan prioritas pembangunan Kota stabilitas keamanan Bandung Tahun 2016 dikaitkan dengan peningkatan partisipasi mayarakat dan stabilitas keamanan
_
pengelolaan Peningkatan kualitas lingkungan hidup menjadi prioritas pemerintah Kota Bandung yang sejalan dengan kualitas hidup manusia Indonesia Produktifitas rakyat dalam konteks pelaksanaan prioritas pembangunan d Kota Bandung ditujukan unruk mengurangi jumlah penduduk miskin.
Revolusi karakter tidak secara khusus menjadi prioritas pembangunan Kota Bandung Tahun 2016, tetapi menjadi salah satu tujuan pembangunan jangka menengah yang berkaitan dengan ketahan keluarga.
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
IV - 48
No
Prioritas Pembangunan Nasional
Prioritas RKPD Kota Bandung 2016
Keterangan
9.
Memperteguh kebhineka-an Penanggulangan PMKS, dan memperkuat restorasi Pemberdayaan Perempuan, sosial Indonesia. Perlindungan Anak serta Pengendalian penduduk
Dalam bidang sosial prioritas pembangunan Kota Bandung diarahkan pada penanggulangan PMKS
10.
Pembangunan Sektor Unggulan (Kedaulatan Pangan, Energi Ketenagalistrikan, Kemaritiman,Pariwisata)
Pengembangan Ekonomi Kreatif, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pengembangan Pariwisata Daerah
Sektor ekonomi kreatif dan pariwisata merupakan sektor unggulan yang menjadi prioritas untuk dikembangkan pada Tahun 2016.
11.
Pembangunan Kebutuhan Peningkatan Kualitas Layanan Dasar (Pendidikan, Pendidikan dan Kesehatan Kesehatan, Perumahan) Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan
Kebutuhan dasar tetap menjadi prioritas dengan foku pada pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan kesehatan dan pendidikan.
12.
Pengurangan Kesenjangan (Antarwilayah dan Antar Kelompok Pendapatan)
Tidak menjadi prioritas di Kota Bandung mengingat kesenjangan tidak menjadi issu strategis
-
Keterkaitan prioritas pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan Kota Bandung, dapat dilihat dalam tabel IV.5 di bawah ini:
Tabel IV.5 Keterkaitan RKPD Kota Bandung Tahun 2016 Dengan Prioritas Pembangunan Jawa Barat No.
Prioritas Pembangunan Jawa Barat
Prioritas RKPD Kota Bandung 2016
Keterangan
1.
Meningkatkan Aksesibilitas Peningkatan Kualitas Layanan Sejalan dengan dan Mutu Pendidikan Pendidikan dan Kesehatan prioritas propinsi
agenda
2.
Meningkatkan Aksesibilitas Peningkatan Kualitas Layanan Sejalan dengan dan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan prioritas propinsi Kesehatan
agenda
3.
Mengembangkan Infrastruktur Peningkatan Kualitas Infrastruktur Sejalan dengan agenda Wilayah, Energi dan Air Baku Perkotaan prioritas propinsi, energi tdk menjadi prioritas sedangkan isu penyediaan air baku ada pada prioritas lingkungan hidup
4.
Meningkatkan Pertanian
Ekonomi -
Peningkatan ekonomi non pertanian tidak menjadi prioritas pembangunan Kota Bandung
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
IV - 49
5.
Meningkatkan Ekonomi Non Peningkatan PAD Pertanian
Peningkatan PAD difahami sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi dari sektor unggulan yang ada d Kota Bandung.
6.
Meningkatkan pengelolaan Meningkatnya Sumberdaya Alam, lingkungan lingkungan hidup hidup dan kebencanaan
pengelolaan Sejalan dengan prioritas propinsi
agenda
7.
Meningkatkan pengelolaan Pengembangan Ekonomi Kreatif, Sejalan dengan seni, budaya dan wisata serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah prioritas propinsi kepemudaan dan Olahraga dan Pengembangan Pariwisata Daerah
agenda
8.
Meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan
9
Menanggulangi kemiskinan, Penanggulangan Kemiskinan Tersebar Penyandang Masalah prioritas Penanggulangan PMKS, kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan, Keamanan Perlindungan Anak serta Pengendalian penduduk
Tidak secara spesifik menjadi prioritas pembangunan pada Tahun 2016 tetapi pada perencanaan jangka menengah prioritas ini masuk dalam agenda penguatan ketahanan keluarga pada
3
(tiga)
Peningkatan kesempatan kerja dan Daya beli masyarakat 10.
Modernisasi Pemerintahan Peningkatan Pelayanan Publik dan Pembangunan Perdesaan dan pengembangan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi
Modernisasi pemeritahan merupakan bagian dari peningkatan pelayanan public melalui pemanpaatan TIK.
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
IV - 50
4.3
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
Guna menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secaramerata, pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib daerah,berkewajiban melaksanakan SPM yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, yang meliputi sebanyak 15 (limabelas) Bidang Urusan, 65 jenis pelayanan dan 192indikator. Pelaksanaan SPM yang merupakan bagian dari pelayanan dasar padaurusan wajib. Hal tersebut dilakukan khususnya pada SKPD pelaksana urusan yang telah dikeluarkan SPM nya oleh Pemerintah Pusat. Penetapan target pencapaiantarget indikator sasaran SPM pada tahun berjalan dan tahun berikutnya diharapkan memenuhi standar capaian SPM secara nasional. Penetapan capaiantarget SPM selanjutnya diintegrasikan dalam dokumen perencanaan. Hal ini didasarkan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/676/ST Tahun 2011 perihal pencapaian penerapan SPM di daerah, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.32/421/SJ Tahun 2011 hal Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam penyusunan RKPD Tahun 2016 pemerintah daerah Kota Bandung menggunakan indikator dantarget masing-masing jenis pelayanan SPM yang akan dicapai pada tahun 2016 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, perkembangan kebutuhan, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2016. Kemampuan kelembagaan dalam bidang urusan, mencakup 15 (limabelas) bidang urusan pemerintahan dengan arah kebijakan sebagai berikut: 1) Bidang Pendidikan Peningkatan pelayanan pendidikan dasar, baik oleh pemerintah daerahmaupun satuan pendidikan melalui peningkatan sarana dan infrastruktur pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan. Tabel IV.6 Target dan Capaian SPM Bidang Pendidikan No
Capaian 2014
Indikator SPM
Target 2016
Target Nasional Tahun
Nilai
1
Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari Kelompok Permukiman Permanen di daerah terpencil
100%
100%
2015
100%
2a
Jumlah Peserta Didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis
86,20%
89,25%
2015
100%
2b
Jumlah Peserta Didik dalam setiap rombongan belajar untuk untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis
97,20%
97,60%
2015
100%
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
IV - 51
No
Capaian 2014
Indikator SPM
Target 2016
Target Nasional Tahun
Nilai
3
Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik
58,30%
65,00%
2015
100%
4
Di setiap SD/MI dan SMTP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya, dan di setiap SMP/ MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.
SD: 98,60% SMP: 97,20%
SD: 99,00% SMP: 97,60%
2015
100%
5
Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan
98,00%
98,60%
2015
100%
6
Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran
97,25%
98,50%
2015
100%
7
Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik
99,30
99,70%
2015
100%
8
Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifi kasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70 % dan separuh diantaranya (35 % dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40 % dan 20 %)
80,70%
90,00%
2015
100%
9
Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifi kasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifi kat penduduk masing-masing satu orang untuk masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.
97,80%
98,00%
2015
100%
10
Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik
99,25%
99,60%
2015
100%
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
IV - 52
No
Capaian 2014
Indikator SPM
Target 2016
Target Nasional Tahun
Nilai
11
Di setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau DIV dan telah memiliki sertifikat pendidik.
99,30%
99,60%
2015
100%
12
Di setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik
100%
100%
2015
100%
13
Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif,
100%
100%
2015
100%
14
Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan
SD: 99,80% SMP: 97,20%
SD: 99,90% SMP: 98,80%
2015
100%
15
Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik
93,60%
94,70%
2015
100%
16
Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik
95,75%
96,60%
2015
100%
17
Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA.
97,80%
98,60%
2015
100%
18
Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi
SD: 100% SD: 100%
2015
100%
SMP: 97,20%
SMP: 100%
Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan
SD: 99,25% SMP: 97,20%
SD: 99,35% SMP: 90,45%
2015
100%
19
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
IV - 53
No
Capaian 2014
Indikator SPM
Target 2016
Target Nasional Tahun
Nilai
20
Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut : a. Kelas I – II : 18 jam per minggu; b. Kelas III : 24 jam per minggu; c. Kelasa IV – VI : 27 jam per minggu; d. Kelas VII – IX : 27 jam per minggu
100%
100%
2015
100%
21
Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku
100%
100%
2015
100%
22
Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya
100%
100%
2015
100%
23
Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik
SD: 98,92% SMP: 88,00%
SD: 98,96% SMP: 90,00%
2015
100%
24
Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester
SD: 99,60% SMP: 97,20%
SD: 99,80% SMP: 99,00%
2015
100%
25
Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semeter dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik
100%
100%
2015
100%
26
Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama di Kabupaten/Kota pada setiap akhir semester,
100%
100%
2015
100%
27
Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsipprinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).
SD: 98,70% SMP: 97,50%
SD: 98,90% SMP: 98,80%
2015
100%
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
IV - 54
2) Bidang Kesehatan Peningkatan cakupan: pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatanrujukan, penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan kejadian luar biasacakupan desa/kelurahan, dan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat cakupan desa siaga aktif. Tabel IV.7 Target dan Capaian SPM Bidang Kesehatan No
Indikator SPM
Target Nasional
Capaian 2014
Target 2016
Tahun
Nilai
1
Cakupan Ibu Hamil K4
95%
95%
2015
95%
2
Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani
81,96%
80%
2015
80%
3
Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga 94,18% kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
90%
2015
90%
4
Cakupan Pelayanan Ibu Nifas
81,22%
90%
2015
90%
5
Cakupan Neonatal dengan komplikasi yg ditangani
100%
100%
2010
80%
6
Cakupan kunjungan bayi
95%
90%
2010
90%
7
Cakupan Desa/Kelurahan UCI
100%
100%
2010
100%
8
Cakupan pelayanan anak Balita
90,46%
90%
2010
90%
9
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada 100% anak usia 6-24 bulan Gakin
100%
2010
100%
10
Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan
100%
100%
2010
100%
11
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan 100% setingkat
100%
2010
100%
12
Cakupan peserta KB aktif
69,30
2010
70%
13
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit:
2010
100%
a
- AFP lebih besar atau sama dengan 2per 100.000 106,25% penduduk dibawah umur 15 tahun
100%
2010
100%
b
- Penemuan penderita pneumonia balita
100%
100%
2010
100%
c
- Penemuan pasien baru TB BTA (+)
100%
100%
2010
100%
- Penemuan penderita DBD yang ditangani
100%
100%
2010
100%
- Penemuan penderita Diare
100%
100%
2010
100%
14
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat 100% miskin
100%
2015
100%
15
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien 100% masyarakat miskin
100%
2015
100%
16
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus 96,67% diberikan sarana kesehatan (RS) di kab/kota
100%
2015
100%
77,56%
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
IV - 55
No
Capaian 2014
Indikator SPM
Target Nasional
Target 2016
Tahun
Nilai
17
Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yg 100% dilakukan penyelidikan Epidemologi kurang dari 24 jam
100%
2015
100%
18
Cakupan Kelurahan Siaga aktif
100%
2015
80%
100%
3) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pelayanan dibidang pekerjaan umum diarahkan pada upaya mendukung penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat di bidang Pekerjaan Umum yaitu: penyediaan sumber daya air baku untuk kebutuhan masyarakat, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan permukiman termasuk sanitasi lingkungan dan persampahan, peningkatan jaringan dan luas jalan baik berupa aksesibilitas, mobilitas, keselamatan, kondisi jalan, maupun kecepatan. Disamping itu juga diarahkan untuk mendukung upaya penataan bangunan dan lingkungan melalui penertiban izin pendirian bangunan dan penyediaan pedoman harga satuan gedung negara di daerah. Dibidang jasa konstruksi diarahkan pada pelayanan penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan penyediaan sistem informasi jasa konstruksi yang terkoneksi secara nasional. Pelayanan dibidang penataan ruang diarahkan pada upaya mendorong tersedianya informasi rencana tata ruang wilayah, terlaksananya pelibatan peran serta masyarakat terhadap proses penyusunan tata ruang, terlayaninya izin pemanfaatan ruang, terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran dibidang tata ruang, serta tersedianya ruangterbuka hijau. Tabel IV.8 Target dan Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Capaian 2014
Target 2016
Target Nasional
No
Indikator SPM
1
Tersedianya air baku untuk kebutuhan pokok minimal sehari hari
-
-
2
Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada
-
-
3
Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota
100%
100%
2014
100%
4
Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan
100%
100%
2014
100%
5
Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat
60%
-
2014
60%
6
Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman
81,30%
-
2014
60%
7
Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan dengan sesuai kecepatan rencana
61.3%
-
2014
60%
8
Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter per orang per hari
78%
-
2014
100%
Tahun
Nilai
2014
100% 70%
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
IV - 56
Capaian 2014
No
Indikator SPM
9
Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai
10
Tersedianya sistem komunitas/kawasan/kota
11
Tersedianya fasilitas perkotaan.
12
Tersedianya perkotaan.
13
Target 2016
Target Nasional Tahun
Nilai
-
-
2014
60%
58%
-
2014
5%
pengurangan sampah di
-
-
2014
20%
penanganan
-
-
2014
70%
Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun
21.88%
-
2014
50%
14
Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan
10,5%
-
2014
10%
15
Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB di kab/kota
-
-
2014
100%
16
Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di kabupaten/kota
-
-
2014
100%
17
Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap
-
-
2014
100%
18
Tersedianya sistem informasi jasa konstruksi setiap tahun
-
-
2014
100%
19
Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital
-
-
2014
100%
20
Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang
-
-
2014
100%
21
Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya.
-
-
2014
100%
22
Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 (lima) hari kerja.
-
-
2014
100%
23
Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan
-
-
2014
25%
sistem
air
limbah
skala
sampah
di
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
IV - 57
4) Bidang Perumahan Program pelayanan dalam bidang perumahan rakyat diarahkan agar masyarakat mampu menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU). Untuk itu pemerintah daerah perlu memberikan prioritas kepada program rumah murah dan rumah sangat murah, sertaprogram air bersih untuk rakyat. Tabel IV.9 Target dan Capaian SPM Bidang Perumahan
No
Indikator SPM
Capaia n 2014
Target 2016
Target Nasional Tahu n
Nilai
1
Cakupan ketersediaan rumah layak huni
100%
-
2025
100%
2
Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau
17,35%
-
2025
70%
3
Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang 85% didukung dengan PSU
-
2025
100%
5) Bidang Perhubungan Pelayanan di bidang perhubungan diarahkan pada upaya untuk menjamin peningkatan penyediaan aksesibilitas transportasi angkutan jalan, terutama terkait dengan jaringan pelayanan, jaringan prasarana, keselamatan, dan sumber daya manusia. Tabel IV.10 Target dan Capaian SPM Bidang Perhubungan Capaian 2014
Target 2016
Target Nasional
No
Indikator SPM
1
Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota
2014
76%
2
Tersedianya angkutan umum melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota
2014
60%
3
Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.
2014
100%
4
Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.
2014
40%
5
Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota
2014
60%
Tahun
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
Nilai
IV - 58
Capaian 2014
Target 2016
Target Nasional
No
Indikator SPM
6
Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.
2014
60%
7
Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor
2014
50%
2014
100%
9
Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota
2014
40%
10
Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum
2014
100%
11
Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota
2014
100%
12
Tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari.
2014
75%
13
Tersedianya kapal sungai dan danau yang melayani trayek dalam Kabupaten/Kota yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari
2014
40%
14
Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai dan danau.
2014
60%
15
Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada lintas antar pelabuhan dalam satu Kabupaten/Kota
2014
100%
16
Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau untuk daerah yang telah melayani angkutan sungai dan danau.
2014
50%
17
Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota.
2014
60%
8
Tahun
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
Nilai
IV - 59
Capaian 2014
Target 2016
Target Nasional
No
Indikator SPM
18
Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kabupaten/Kota
2014
100%
19
Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran.
2015
60%
20
Terpenuhinya standar keselamatan kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota.
2015
100%
21
Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT atau yang beroperasi di lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota
2015
50%
22
Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.
2015
90%
23
Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.
2015
100%
24
Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Kecamatan dalam Kabupaten/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.
2015
60%
25
Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota.
2015
100%
26
Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT
2015
100%
Tahun
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
Nilai
IV - 60
Capaian 2014
Target 2016
Target Nasional
No
Indikator SPM
27
Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Kecamatan dalam Kabupaten/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan
2015
100%
28
Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota
2015
100%
29
Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT
2015
100%
Tahun
Nilai
6) Bidang Lingkungan Hidup Pelayanan dibidang lingkungan hidup diarahkan pada upaya memberikan dan mendukung ketersediaan pelayanan informasi status mutu air dan status mutu udara ambien; serta pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Tabel IV.11 Target dan Capaian SPM Bidang Lingkungan Hidup No
Indikator SPM
Capaian 2014
Target Nasional
Target 2016
Tahun
Nilai
1
Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang 66,17% mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air
-
2013
100%
2
Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber 83,87% tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara
-
2013
100%
3
Prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya
-
2013
100%
4
Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat 100% adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
-
2013
90%
7) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP & PA) Pelayanan dibidang PP & PA diarahkan pada upaya agar perempuan dananak korban kekerasan mendapatkan layanan minimal yang dibutuhkan, yang meliputi; penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan,penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan, pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
IV - 61
dan anak korban kekerasan. Disamping itu juga diarahkan pada upaya peningkatan pelayanan terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang dan penghapusan ekploitasi seksual pada anak dan remaja. Tabel IV.12 Target dan Capaian SPM Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No
Indikator SPM
Capaian 2014
Target Nasional
Target 2016
Tahun
Nilai
1
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan 100% yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu
100%
2014
100%
2
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan 100% yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS
100%
2014
100%
3
Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan 100% oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu
100%
2014
75%
4
Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan 100% oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu
100%
2014
75%
5
Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan 100% sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
100%
2014
80%
6
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan 100% yang mendapatkan layanan bantuan hukum
100%
2014
50%
7
Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan 100% anak korban kekerasan
100%
2014
50%
8
Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan 100% dan anak korban kekerasan
100%
2014
100%
8) Bidang Keluarga Berencana Pelayanan di bidang keluarga berencana diarahkan pada upaya peningkatanpelayanan komunikasi informasi dan edukasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera (KIE KB dan KS), penyediaan alat dan obat kontrasepsi,dan penyediaan informasi data mikro.
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
IV - 62
Tabel IV.13 Target dan Capaian SPM Bidang Keluarga Berencana
No
Indikator SPM
Capaian 2014
Target 2016
Target Nasional Tahun
Nilai
1
Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah 3,50% usia 20 tahun 3,5%
4,55%
2014
100%
2
Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi 68,25% Peserta KB aktif 65%
68,80%
2014
100%
3
Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak 9,00% terpenuhi (Unmet Need) 5%
7,00%
2014
100%
4
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 87,30% 70%
73,00%
2014
100%
5
Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan 74,22% Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87%
73,00%
2014
100%
6
Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh 1:03 Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua ) Desa/Kelurahan
1:03
2014
100%
7
Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1:01 1 (satu ) petugas di setiap Desa/Kelurahan
1:03
2014
100%
8
Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk 30% memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun
30%
2014
100%
9
Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di 100% setiap Desa/Kelurahan 100% setiap tahun
100%
2014
100%
9) Bidang Sosial Pelayanan di bidang sosial diarahkan pada upaya menjamin akses penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) untuk mendapatkan pelayanan dasar bidang sosial antara lain berupa: pemberian bantuan sosialbagi PMKS, pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial, penyediaan sarana prasarana panti sosial, penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti, bantuan sosial bagi korban bencana, evakuasi korban bencana, pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental,serta lanjut usia tidak potensial, dan penyelenggaraan jaminan sosial.
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
IV - 63
Tabel IV.14 Target dan Capaian SPM Bidang Sosial No
Indikator SPM
Capaian 2014
Target 2016
Target Nasional Tahun
Nilai
1
Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang 20,9% memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
80,00%
2010
80%
2
Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima 0,00% program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.
80,00%
2010
80%
3
Persentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota 100,00% 80,00% yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.
2010
80%
4
Persentase (%) Wahana Kesejahteraan Sosial 0,00% Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.
2010
60%
5
Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota 100,00% 100,00% 2010 yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.
80%
6
Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota 100,00% 100,00% 2010 yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap
80%
7
Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, 13,70% serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial
40%
60,00%
13,70%
2010
10) Bidang Ketenagakerjaan Pelayanan di bidang ketenagakerjaan diarahkan pada upaya peningkatan pelayanan pelatihan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pelayanan kepesertaan jamsostek, pelayanan pengawasan ketenagakerjaan.
Tabel IV.15 Target dan Capaian SPM Bidang Ketenagakerjaan No
Indikator SPM
Capaian 2014
Target Nasional
Target 2016
Tahun
Nilai
1
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan 60% berbasis kompetensi
60%
2014
75%
2
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat
-
2014
60%
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
IV - 64
No
Capaian 2014
Indikator SPM
Target Nasional
Target 2016
Tahun
Nilai
3
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan 58% kewirausahaan
60%
2014
70%
4
Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan
40%
2014
60%
5
Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian 60% Bersama (PB)
50%
2014
50%
6
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek
63,50%
50%
2014
50%
7
Besaran pemeriksaan perusahaan
29,01%
45%
2014
45%
8
Besaran pengujian peralatan di perusahaan
40,86%
50%
2014
50%
41,92%
11) Bidang Seni dan Budaya Pelayanan di bidang kesenian diarahkan pada upaya perlindungan pengembangan, dan pemanfaatan bidang kesenian berupa kajian seni,fasilitasi seni, gelar seni dan misi kesenian. Disamping itu pelayanan kesenian juga diarahkan pada upaya peningkatan sarana dan prasarana kesenian yang mencakup aspek sumber daya manusia, tempat, dan organisasi. Tabel IV.16 Target dan Capaian SPM Bidang Seni dan Budaya No
Indikator SPM
Target Nasional
Capaian 2014
Target 2016
Tahun
Nilai
1
Cakupan kajian seni
-
-
2014
50%
2
Cakupan fasilitas seni
-
-
2014
30%
3
Cakupan gelar seni
-
-
2014
75%
4
Misi kesenian
-
-
2014
100%
5
Cakupan SDM kesenian
-
-
2014
25%
6
Cakupan tempat kesenian
-
-
2014
100%
7
Cakupan organisasi kesenian
-
-
2014
34%
12) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Pelayanan dibidang pemerintahan dalam negeri diarahkan pada upaya memberikan peningkatan pelayanan dokumen kependudukan, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta penanggulangan bencana kebakaran.
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
IV - 65
Tabel IV.17 Target dan Capaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri No
Indikator SPM
Target Nasional
Capaian 2014
Target 2016
Tahun
100%
2011
100%
Nilai
1
Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
81,02%
2
cakupan penerbitan akta kelahiran
100,94% 70%
2015
90%
3
Cakupan penerbitan kutipan akta kematian
37,1%
50%
2015
100%
4
Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan 70% kepala daerah di kabupaten/kota
80%
2015
70%
5
Cakupan patroli siaga ketentraman masyarakat
3 kali/hari
2014
3 kali/hari
6
Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat Rasio=1 (Linmas) di Kabupaten/Kota
Rasio=1 2014
1 org/RT
7
Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota
-
2015
50%
8
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten/ Kota
-
2010
70%
9
Persentase aparatur pemadam kebakaran yang 43,41% memenuhi standar kualifikasi
63,58%
2015
85%
10 Jumlah/mobil pemadam kebakaran diatas 3000 – 5000 100% liter pada WMK
100%
2015
95%
11
cakupan pelayanan kabupaten/kota
68,57%
2015
80%
12
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah 72,84% layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
55%
2015
75%
ketertiban
bencana
umum
dan 3 kali/hari
kebakaran 45,98%
13) Bidang Kominfo Pelayanan di bidang kominfo diarahkan pada upaya peningkatan pelaksanaan diseminasi informasi nasional melalui berbagai media, serta pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat melalui kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan. Tabel IV.18 Target dan Capaian SPM Bidang Kominfo No
Indikator SPM
Capaian 2014
Target Nasional
Target 2016
Tahun
Nilai
1
Diseminasi dan pendistribusian informasi nasional 767 melalui media massa, seperti majalah, radio, dan TV
16
2014
12 Kali/tahun
2
Diseminasi dan pendistribusian informasi nasional Setiap melalui media baru seperti website (internet) hari
16
2014
Setiap hari
3
Diseminasi dan pendistribusian informasi nasional 22 melalui media tradisional seperti pertunjukan rakyat
16
2014
12 Kali/tahun
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
IV - 66
No
Capaian 2014
Indikator SPM
Target Nasional
Target 2016
Tahun
Nilai
4
Diseminasi dan pendistribusian informasi nasional 22 melalui media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya
16
2014
12 Kali/tahun/ kecamatan
5
Diseminasi dan pendistribusian informasi nasional 32 melalui media luar ruang seperti buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho
16
2014
12 Kali/tahun
6
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan 30 kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan
30
2014
50%
14) Bidang Ketahanan Pangan Pelayanan di bidang ketahanan pangan diarahkan pada upaya pelayanan pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, penganekaragaman dan keamanan pangan; dan penanganan kerawanan pangan. Tabel IV.19 Target dan Capaian SPM Bidang Ketahanan Pangan No 1
Capaian 2014
Indikator SPM Ketersediaan energi dan protein per kapita
Target 2016
Energi: 90,4% Protein: 106,3%
Energi: 94,5% Protein: 106,3%
PPH: 91,2%
PPH: 95%
Target Nasional Tahun
Nilai
2014
90%
2
Penguatan cadangan pangan
44,66%
60,00%
2014
60%
3
Ketersediaan informasi pasokan, harga, dan 81,87% akses pangan di daerah
90,00%
2014
90%
4
Stabilitas harga dan pasokan pangan
-
-
2014
90%
5
Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)
75%
80%
2014
90%
6
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
98,99%
99,48%
2014
90%
7
Penanganan daerah rawan pangan
100%
100%
2014
90%
15) Bidang Penanaman Modal Pelayanan dalam Bidang Penanaman Modal diarahkan kepada penyediaan sarana informasi investasi, fasilitasi kemitraan dengan swasta, ijin penanaman modal, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam perijinan.
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
IV - 67
Tabel IV.20 Target dan Capaian SPM Bidang Penanaman Modal No
Indikator SPM
Capaian 2014 usaha 1
Target Nasional
Target 2016
Tahun
1
2014
1 Per Tahun
8 kali per tahun
Nilai
1
Tersedianya informasi peluang sektor/bidang usaha unggulan
2
Tersedianya fasilitasi pemerintah daerah dalam 8 kali rangka kerjasama kemitraan: antara Usaha Mikro, per Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat tahun kab/kota dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional
2014
1 kali Pertahun
3
Tersedianya promosi peluang penanaman modal 9 kali 8 kali 2014 kab/kota per per tahun tahun
1 kali Pertahun
4
Pendaftaran PMDN, Izin Prinsip PMDN, Izin 100% Usaha PMDN, TDP, SIUP, Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di 1 (satu) kab/kota sesuai kewenangan pemerintah kab/kota
100%
5
Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan 4 kali 1 kali 2014 Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat per per dunia usaha tahun tahun
1 kali Pertahun
6
Terimplementasikannya Sistem Pelayanan 100% Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)
100%
7
Terselenggaranya sosialisasi kebijakan 3 kali 1 kali 2014 penanaman modal kepada masyarakat dunia per per usaha tahun tahun
100%
100%
2014
2014
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
1 kali Pertahun
IV - 68
BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS 5.1.
PAGU INDIKATIF
Sejalan dengan upaya untuk menerapkan secara penuh anggaran berbasis kinerja di sektor publik, perlu dilakukan perubahan klasifikasi anggaran, dengan melihat transaksi pemerintah berdasarkan capaian kinerja. Perubahan dalam pengelompokan transaksi pemerintah tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, agar memberikan gambaran yang obyektif dan proporsional mengenai kegiatan pemerintahan, menjaga konsistensi dengan standar akuntabilitas publik, serta memudahkan dalam menentukan alokasi pagu indikatif didasarkan pada kriteria sebagai berikut: A
Prioritas I:
Prioritas I merupakan prioritas pembangunan daerah tahun rencana dengan tema atau program unggulan (dedicated) Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD (program pembangunan daerah) dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas pendidikan 20% (dua puluh persen) yang terangkum dalam prioritas dan sasaran pembangunan tahunan. Prioritas I berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian Visi dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. B
Prioritas II:
Prioritas II merupakan prioritas program ditingkat SKPD yang berhubungan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang didalamnya telah mengandung penghitungan alokasi pagu kewilayahan dan dengan memperhatikan prioritas I yang berhubungan dengan SKPD terkait. Suatu prioritas II berhubungan dengan tema/program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani. C
Prioritas III:
Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja tidak langsung, seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi dan kabupaten/kota dan pemerintahan desa, serta belanja tidak terduga
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
V-1
5.1.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja tidak langsung SKPD tahun 2016 dialokasikan sebesar Rp 2.769.566.926.121. Berikut merupakan rincian pagu belanja langsung SKPD Tahun 2016.
Tabel V.1 Pagu Indikatif Belanja Tidak Langsung SKPD Tahun 2016 No.
SKPD
Rincian
Pagu Indikatif BTL Tahun 2016 Per Rincian Total 940,556,409,386 1,661,440,098,048 664,000,000,000 56,883,688,662
1
Dinas Pendidikan
Belanja gaji dan tunjangan Tunjangan profesi guru *** Tambahan penghasilan (TPP)
2
Dinas Kesehatan
Belanja gaji dan tunjangan Tambahan penghasilan (TPP) insentif pemungutan retribusi
63,146,845,300 34,282,959,858 938,483,000
98,368,288,158
3
Rumah Sakit Umum Daerah
Belanja gaji dan tunjangan
17,186,442,984
23,469,544,553
4
5
6
7
8
Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak
Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut
Dinas Bina Marga dan Pengairan
Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
Dinas Pemakaman dan Pertamanan
Tambahan penghasilan (TPP)
6,283,101,569
Belanja gaji dan tunjangan
8,049,661,706
Tambahan penghasilan (TPP)
2,716,865,000
Belanja gaji dan tunjangan
6,112,705,342
Tambahan penghasilan (TPP)
1,752,750,000
Belanja gaji dan tunjangan Tambahan penghasilan (TPP)
7,589,463,129
Belanja gaji dan tunjangan
7,981,622,500
Tambahan penghasilan (TPP) Insentif
7,030,583,830 72,191,000
Belanja gaji dan tunjangan Tambahan penghasilan (TPP) Insentif pemungutan retribusi daerah
9
Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
15,937,845,389
Belanja gaji dan tunjangan Tambahan penghasilan (TPP)
16,446,956,711
10,766,526,706
7,865,455,342
23,527,308,518
15,084,397,330
20,456,198,786
3,792,669,075 216,573,000
15,231,251,235
21,586,251,235
6,355,000,000
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
V-2
No. 10
SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rincian Belanja gaji dan tunjangan
Pagu Indikatif BTL Tahun 2016 Per Rincian Total 4,899,410,603 8,200,005,756
Tambahan penghasilan (TPP)
3,300,595,153 21,888,456,071 10,537,000,000 470,272,800
32,895,728,871
5,230,754,135
11
Dinas Perhubungan
Belanja gaji dan tunjangan Tambahan penghasilan (TPP) Insentif pemungutan retribusi daerah
12
Badan Pengelola Lingkungan Hidup
Belanja gaji dan tunjangan
3,354,863,212
Tambahan penghasilan (TPP)
1,875,890,923
Belanja gaji dan tunjangan
6,011,762,564
Tambahan penghasilan (TPP)
2,704,727,657
Belanja gaji dan tunjangan
5,748,210,615
Tambahan penghasilan (TPP)
2,269,975,352
13
14
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
8,716,490,221
8,018,185,967
15
Dinas Sosial
Belanja gaji dan tunjangan Tambahan penghasilan (TPP)
2,288,060,220 2,022,837,549
4,310,897,769
16
Dinas Tenaga Kerja
Belanja gaji dan tunjangan Tambahan penghasilan (TPP)
5,939,287,791 2,733,564,495
8,672,852,286
17
Dinas Koperasi, UKM dan Perinustrian Perdagangan
Belanja gaji dan tunjangan
6,420,379,209
10,442,880,068
Tambahan penghasilan (TPP)
4,022,500,859
Belanja gaji dan tunjangan
5,825,792,533
Tambahan penghasilan (TPP) Insentif pemungutan retribusi daerah
2,217,988,390
Belanja gaji dan tunjangan
4,216,018,712
Tambahan penghasilan (TPP)
2,926,434,986
Belanja gaji dan tunjangan
4,039,340,400
Tambahan penghasilan (TPP)
2,425,412,994
18
19
20
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Dinas Pemuda dan Olahraga
Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
12,278,123,123
4,234,342,200 7,142,453,698
6,464,753,394
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
V-3
No.
21
22
23
SKPD
Satuan Polisi Pamong Praja
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Rincian
Pagu Indikatif BTL Tahun 2016 Per Rincian Total
Belanja gaji dan tunjangan
12,803,295,500
Tambahan penghasilan (TPP)
15,043,454,344
Belanja gaji dan tunjangan (termasuk tunj. kesehatan DPRD) Belanja penunjang komunikasi, insentif pimpinan dan anggota DPRD
12,224,803,110
Belanja gaji dan tunjangan
27,846,749,844
16,099,303,110
3,874,500,000
157,702,361
Biaya penunjang operasional KDH/Wa. KDH *
3,501,000,000
3,658,702,361
24
Sekretariat Daerah
Belanja gaji dan tunjangan Tambahan penghasilan (TPP)
45,318,905,573 15,481,581,041
60,800,486,614
25
Sekretariat DPRD
Belanja gaji dan tunjangan Tambahan penghasilan (TPP) Belanja penunjang operasional pimpinan DPRD
4,734,861,755 3,012,932,911 402,948,000
8,150,742,666
26
Dinas Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPD
Belanja gaji dan tunjangan
10,109,045,640
26,018,560,347
Tambahan penghasilan (TPP)
15,909,514,707
Asuransi kesehatan
29,212,500,000
27
Dinas Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD
Subsidi Hibah Bankeu kepada Parpol Belanja Tidak Terduga
317,756,542,000
145,336,000,000 127,208,042,000 1,000,000,000 15,000,000,000
28
Inspektorat
Belanja gaji dan tunjangan Tambahan penghasilan (TPP)
5,953,071,151 3,863,407,560
9,816,478,711
29
Dinas Pelayanan Pajak
Belanja gaji dan tunjangan Tambahan penghasilan (TPP) Insentif pemungutan pajak daerah
22,460,367,082 8,973,945,790 70,300,000,000
101,734,312,872
30
Badan Kepegawaian Daerah
Belanja gaji dan tunjangan
9,889,395,293
13,803,206,903
Tambahan penghasilan (TPP)
3,913,811,610
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
V-4
No.
SKPD
Rincian
Pagu Indikatif BTL Tahun 2016 Per Rincian Total 2,535,533,490 4,524,033,490 1,988,500,000
31
Kecamatan Sukasari
Belanja gaji dan tunjangan Tambahan penghasilan (TPP)
32
Kecamatan Cidadap
Belanja gaji dan tunjangan Tambahan penghasilan (TPP)
2,567,294,866 1,414,375,226
3,981,670,092
33
Kecamatan Sukajadi
Belanja gaji dan tunjangan Tambahan penghasilan (TPP)
3,288,447,645 1,921,496,517
5,209,944,162
34
Kecamatan Cicendo
Belanja gaji dan tunjangan Tambahan penghasilan (TPP)
4,274,340,544 2,213,896,270
6,488,236,814
35
Kecamatan Andir
Belanja gaji dan tunjangan Tambahan penghasilan (TPP)
3,628,583,340 2,320,473,923
5,949,057,263
36
Kecamatan Coblong
Belanja gaji dan tunjangan Tambahan penghasilan (TPP)
3,658,315,829 2,177,943,332
5,836,259,161
37
Kecamatan Bandung Wetan
Belanja gaji dan tunjangan
2,212,665,796
3,787,591,605
Tambahan penghasilan (TPP)
1,574,925,809
Belanja gaji dan tunjangan
2,860,233,284
Tambahan penghasilan (TPP)
1,958,262,500
Belanja gaji dan tunjangan
3,235,786,109
Tambahan penghasilan (TPP)
2,844,966,451
Belanja gaji dan tunjangan
3,113,301,430
Tambahan penghasilan (TPP)
1,999,467,500
38
39
40
Kecamatan Sumur Bandung
Kecamatan Cibeunying Kidul
Kecamatan Cibeunying Kaler
4,818,495,784
6,080,752,560
5,112,768,930
41
Kecamatan Astanaanyar
Belanja gaji dan tunjangan Tambahan penghasilan (TPP)
3,551,781,198 2,551,927,426
6,103,708,624
42
Kecamatan Bojongloa Kaler
Belanja gaji dan tunjangan
3,166,036,187
5,246,273,687
Tambahan penghasilan (TPP)
2,080,237,500
Belanja gaji dan tunjangan
3,515,780,411
Tambahan penghasilan (TPP)
2,809,831,712
Belanja gaji dan tunjangan
3,302,881,940
Tambahan penghasilan (TPP)
2,775,165,355
43
44
Kecamatan Bojongloa Kidul
Kecamatan Babakan Ciparay
6,325,612,123
6,078,047,295
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
V-5
No.
45
SKPD
Kecamatan Bandung Kulon
Rincian
Pagu Indikatif BTL Tahun 2016 Per Rincian Total
Belanja gaji dan tunjangan
5,298,821,544
Tambahan penghasilan (TPP)
2,747,614,385
8,046,435,929
46
Kecamatan Regol
Belanja gaji dan tunjangan Tambahan penghasilan (TPP)
3,629,432,910 3,272,602,575
6,902,035,485
47
Kecamatan Lengkong
Belanja gaji dan tunjangan Tambahan penghasilan (TPP)
4,010,924,050 2,773,650,000
6,784,574,050
48
Kecamatan Batununggal
Belanja gaji dan tunjangan Tambahan penghasilan (TPP)
4,071,144,309 3,103,418,863
7,174,563,172
49
Kecamatan Ujungberung
Belanja gaji dan tunjangan
3,758,145,418
6,134,505,418
Tambahan penghasilan (TPP)
2,376,360,000
Belanja gaji dan tunjangan
3,822,145,118
Tambahan penghasilan (TPP)
2,265,389,380
50
Kecamatan Kiaracondong
6,087,534,498
51
Kecamatan Arcamanik
Belanja gaji dan tunjangan Tambahan penghasilan (TPP)
2,325,161,142 1,981,325,000
4,306,486,142
52
Kecamatan Cibiru
Belanja gaji dan tunjangan Tambahan penghasilan (TPP)
3,526,667,256 2,162,478,053
5,689,145,309
53
Kecamatan Antapani
Belanja gaji dan tunjangan Tambahan penghasilan (TPP)
3,080,521,399 1,968,615,000
5,049,136,399
54
Kecamatan Rancasari
Belanja gaji dan tunjangan
3,150,049,755
5,252,228,611
Tambahan penghasilan (TPP) 2,102,178,856 55
Kecamatan Buahbatu
Belanja gaji dan tunjangan Tambahan penghasilan (TPP)
2,702,885,373 2,374,284,817
5,077,170,190
56
Kecamatan Bandung Kidul
Belanja gaji dan tunjangan
2,788,038,686
4,908,966,226
Tambahan penghasilan (TPP)
2,120,927,540
57
Kecamatan Gedebage
Belanja gaji dan tunjangan Tambahan penghasilan (TPP)
2,187,990,094 2,225,829,271
4,413,819,365
58
Kecamatan Panyileukan
Belanja gaji dan tunjangan
2,619,058,503
4,771,558,503
Tambahan penghasilan (TPP)
2,152,500,000
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
V-6
No.
SKPD
Rincian
Pagu Indikatif BTL Tahun 2016 Per Rincian Total
59
Kecamatan Cinambo
Belanja gaji dan tunjangan Tambahan penghasilan (TPP)
2,910,364,907 2,154,682,354
5,065,047,261
60
Kecamatan Mandalajati
Belanja gaji dan tunjangan Tambahan penghasilan (TPP)
2,044,707,857 2,437,064,989
4,481,772,846
61
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
Belanja gaji dan tunjangan
1,579,468,968
2,309,982,762
Tambahan penghasilan (TPP) 62
63
64
Dinas Komunikasi dan Informatika
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
730,513,794
Belanja gaji dan tunjangan
2,914,176,170
Tambahan penghasilan (TPP) Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
2,235,781,250 165,000,000
Belanja gaji dan tunjangan
7,751,450,118
Tambahan penghasilan (TPP) Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
2,576,772,608 103,130,000
Belanja gaji dan tunjangan
3,043,202,785
Tambahan penghasilan (TPP) JUMLAH
2,157,720,042
5,314,957,420
10,431,352,726
5,200,922,827
2,769,566,926,121
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
V-7
5.1.2.
BELANJA LANGSUNG
Belanja langsung SKPD tahun 2016 dialokasikan sebesar Rp.3.249.759.115.879. Berikut merupakan pagu belanja langsung SKPD Tahun 2016. Tabel V.2 Pagu Indikatif Belanja Langsung SKPD Tahun 2016 NO 1
2
Pagu Belanja Langsung (Rp)
SKPD/Unit Kerja
1
Dinas Pendidikan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
265,957,008,212 3,226,270,880
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3
Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
4 5 6
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
7 8
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah
9
Program Pendidikan Non Formal
3,942,500,000
10 11
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
2,439,745,000 1,239,026,250
12
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis
13
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (DAK)
1,984,651,900 82,500,000 1,726,191,500 500,000,000 4,171,450,000 59,739,314,382 12,303,000,000
155,210,435,000
Dinas Kesehatan 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
19,391,923,300 240,811,164,626 26,680,246,210
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6,790,000,000
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
500,000,000
4 5
881,515,000 850,000,000
6
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
11,974,350,000
7
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
59,987,838,750
8
Program Pengawasan Obat dan Makanan
307,875,000
9 10
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1,345,257,000 3,150,000,000
11 12
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1,332,529,600 975,000,000
13
34,500,000,000
14 15
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas pembantu & jaringannya Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
16 17
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Masyarakat Program Pelayanan Kesehatan Dasar
18
Program Pelayanan Kesehatan Rujukan
63,532,338,000
19
Program Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan
13,372,485,246
790,000,000 257,000,000 750,000,000 9,294,742,620
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
V-8
NO
3
20
Program Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB
21 22
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
23
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)
a
RSU Daerah Kota Bandung selaku SKPD
90,000,000 225,000,000 2,542,287,200 33,330,430,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
125,000,000
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
276,430,000
4 5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
750,000,000 1,011,000,000
6 7
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat
101,200,000 1,244,160,000
8
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
9
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata RSUD Selaku BLUD
1
a
1,570,800,000
150,000,000
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah RS Khusus Ibu dan selaku SKPD
28,101,840,000 100,000,000,000 100,000,000,000
61,322,781,642
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
241,920,000
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
473,000,000
4 5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
6 7
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
8
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
50,188,040,243
RSKIA Selaku BLUD
25,000,000,000
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah RS Khusus Gigi dan Mulut
25,000,000,000
9 b 1 5
682,700,000
1
b
4
Pagu Belanja Langsung (Rp)
SKPD/Unit Kerja
a
4,033,383,303
484,000,000 3,443,469,048 60,500,000 55,000,000
2,343,469,048
9,777,132,086
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100,000,000
3 4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
165,000,000 525,000,000
5
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
6
1,700,000,000
6,587,132,086 700,000,000
RKPD Kota Bandung Tahun 2016
V-9
NO b 1
6
7
RSKGM Selaku BLUD
5,000,000,000
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
5,000,000,000
Dinas Bina Marga dan Pengairan
688,827,437,197
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4,408,250,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
8,470,000,000
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
250,000,000
4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD
560,000,000
5
641,100,000
6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
248,150,000,000
7
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
189,050,000,000
8 9 10
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
23,807,000,000 13,400,000,000 17,600,000,000
11
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air lainnya
28,025,000,000
12
Program Pengendalian Banjir
61,620,000,000
13
Program Penerangan Jalan Umum
92,696,087,197
14
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
150,000,000
Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
18,365,323,556
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,736,100,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3,580,550,000
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
992,650,000
4 5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
254,720,000 21,800,000
6
8
Pagu Belanja Langsung (Rp)
SKPD/Unit Kerja
Dinas Pemakaman dan Pertamanan
11,779,503,556
89,898,440,793
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2,445,000,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
9,400,000,000
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4
Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD
252,000,000
6
290,000,000
7
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pengelolaan Areal Pemakaman
8
Program Pengembangan Data/Informasi
502,000,000 10,000,000
7,575,587,260 200,000,000
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 V - 10
NO 9
9
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
13,853,533
10
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
11
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
67,200,000,000
Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
2,010,000,000 130,566,669,430
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4,098,790,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2,992,250,000
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
724,350,000
4 5
504,900,000 550,000,000
7
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Kualitas dan Penertiban Bangunan Serta Pembangunan Bangunan Program Pengembangan Perumahan
69,963,965,130
8
Program Lingkungan Sehat Perumahan
21,480,000,000
9
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
6
5,350,000,000
1,511,325,000
10
Program Perencanaan Tata Ruang
11
Program Pemanfaatan Ruang
1,673,675,000
12
Program Pengendalian & Pemanfaatan Ruang
1,200,000,000
13
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Program Lingkungan Sehat Perumahan (DAK)
14 10
Pagu Belanja Langsung (Rp)
SKPD/Unit Kerja
15,972,800,000
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
500,000,000 4,044,614,300 31,200,797,315
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,445,000,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4,142,810,400
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
270,000,000
4 5
370,000,000 295,000,000
6
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Perencanaan Tata Ruang
1,625,000,000
7 8
Program Pengembangan Data/Informasi Program Kerjasama Pembangunan
1,150,000,000 1,680,000,000
9
12
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah
13
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
2,750,000,000
14
Program Perencanaan Sosial dan Budaya
2,851,233,225
15
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
2,700,000,000
16
Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang Pogram Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan
10 11
17
350,000,000 2,200,000,000 560,000,000 3,085,500,000
258,981,900 1,666,194,040
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 V - 11
NO
11
18
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
19
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
20
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
21
Program Pembangunan Produk Hukum Daerah
1,150,000,000 947,424,650 1,203,653,100 500,000,000
Dinas Perhubungan
158,627,212,555
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD
450,000,000
5
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
150,800,000
6
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
7
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
51,420,470,000
9 10
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
10,776,130,000 41,929,355,085
11
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas (DAK)
8,338,150,000
8
12 12
Pagu Belanja Langsung (Rp)
SKPD/Unit Kerja
5,684,447,500 23,319,044,250 1,624,000,000
Badan Pengelola Lingkungan Hidup
12,464,538,000 1,879,634,520
590,643,200 61,449,500,000
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3,234,500,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2,075,000,000
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4 5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
425,000,000 1,025,000,000
7
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
25,350,000,000
8
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
8,380,000,000
6
9 10
235,000,000
8,050,000,000
2,100,000,000 2,400,000,000
11
Program Peningkatan Pengendalian Polusi Udara
750,000,000
12
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi
5,650,000,000
13
Program Pengelolaan Bidang Air Tanah
1,775,000,000
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 V - 12
NO 13
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
825,000,000
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
110,000,000
4 5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Penataan Administrasi Kependudukan
192,500,000 330,000,000
7
3,447,500,000
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
4,645,000,000 220,000,000
29,015,833,000
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD
5
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
350,000,000
6
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
85,000,000
7 8 9
15
9,770,000,000
1
6
14
Pagu Belanja Langsung (Rp)
SKPD/Unit Kerja
1,375,000,000 20,900,000,000 240,500,000 90,000,000
1,147,220,000 327,280,000 460,000,000
10
Program Keluarga Berencana
1,115,833,000
11
Program Pelayanan Kontrasepsi
12
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
13
Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat
90,000,000
14
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
70,000,000
15
Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS
50,000,000
16
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
505,000,000
375,000,000
Dinas Sosial
1,835,000,000
36,494,630,718
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,145,191,400
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1,392,419,443
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
134,298,000
4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD
246,500,000
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 V - 13
NO
16
5
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya
1,398,962,500
7
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
2,445,926,000
8
Program Pembinaan Anak Terlantar
2,236,100,500
9 10
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Program Pembinaan Panti Asuhan/Jompo
1,026,073,100 1,856,512,000
11
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial )
22,000,000,000
12
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1,818,285,475
13
Program Peningkatan Pelayanan Lanjut Usia
317,517,500
14
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH
100,000,000
Dinas Tenaga Kerja
376,844,800
13,233,019,897
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
203,990,500
4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD
375,343,000
5
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
227,486,067
6 7
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja
2,429,780,000 3,821,592,900
8
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
3,150,940,298
9 10 17
Pagu Belanja Langsung (Rp)
SKPD/Unit Kerja
938,358,878
Program Transmigrasi Regional
1,605,557,004
405,721,250 74,250,000
Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan
39,731,696,946
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD
334,175,000
5
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
500,000,000
6 7
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1,010,000,000 10,922,000,000
8
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1,890,000,000
9
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
2,225,000,000
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
1,541,270,000
10
1,554,351,946 747,400,000 90,250,000
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 V - 14
NO
18
19
Pagu Belanja Langsung (Rp)
SKPD/Unit Kerja 11
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
3,000,000,000
12
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
1,500,000,000
13 14
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Program Persaingan Usaha
1,500,000,000 250,000,000
15 16 17 18
Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Penataan Struktur Industri
500,000,000 2,000,000,000 3,415,000,000 4,970,000,000
19 20
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Teknopolis
500,000,000 1,282,250,000
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
10,871,258,500
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2,400,000,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3,124,208,494
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
285,000,000
4 5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
590,000,000 190,000,000
6
Program Pengembangan Data/Informasi
115,000,000
7
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
8
Program peningkatan & pengembangan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu
9
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
80,000,000 4,032,050,006 55,000,000
Dinas Pemuda dan Olahraga
86,629,472,000
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
10,900,500,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
246,500,000
4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD
350,000,000
5
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
400,000,000
6
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
110,000,000
7
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
2,835,000,000
8
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
4,418,000,000
9
Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
250,000,000
10
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga
858,555,000
11
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
12
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
25,174,995,000
13
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepeemudaan
29,817,597,000
2,723,000,000
8,545,325,000
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 V - 15
NO 20
21
Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan & Pemberdayaan Masyarakat 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
10,220,732,972 1,575,066,854
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
172,800,000
4 5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
298,460,000 110,000,000
6
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
205,150,000
7
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
474,504,691
8
Program Pendidikan Politik Masyarakat
598,050,000
1,208,027,360
9 10
Program Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat
761,800,000 3,120,907,482
11
Program Penanggulangan Kemiskinan
1,695,966,585
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
40,632,544,375
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2,147,500,000
4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD
1,532,952,750
5
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
5,362,556,500
7
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
1,299,450,000
8
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
9
Program Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum
10 11
22
Pagu Belanja Langsung (Rp)
SKPD/Unit Kerja
2,886,200,000
Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Program Penyelidikan dan Penyidikan Pelanggaran Perda dan Perwal
Sekretariat Daerah a
11,197,397,875
288,900,000
660,000,000 2,714,237,250 11,493,300,000 1,050,050,000
167,500,000,000
SETDA Bag Pemerintahan Umum
5,510,660,000
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
397,325,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
414,000,000
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
111,000,000
4 5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
91,000,000 375,202,500
6
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
147,038,000
7
Program Pemantapan Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah
3,975,094,500
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 V - 16
NO
Pagu Belanja Langsung (Rp)
SKPD/Unit Kerja b
SETDA Bag Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah
7,459,092,485
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
387,453,823
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
431,800,000
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4 5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD Program Perencanaan Pembangunan Daerah
61,500,000 1,805,645,980
6
1,594,389,243
7
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
8
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
9
Program Pembangunan Produk Hukum Daerah
c
82,900,000
1,681,775,714 768,980,250 644,647,475
SETDA Bag Pembangunan dan SDA
5,023,360,000
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
664,970,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
831,484,000
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4 5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Fisik dan Non Fisik SETDA Bag Tata Usaha
6 7 d
58,556,000 173,550,000 492,550,000 735,050,000 2,067,200,000 3,264,810,395
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
400,000,000
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
334,540,000
4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD
297,500,000
5
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
277,125,000
6
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
104,480,000
7 e
1,258,465,395
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa SETDA Bag Umum dan Perlengkapan
592,700,000 70,020,740,770
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
21,757,880,870
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
43,748,778,400
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4 5 6 f
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa SETDA Bag Hukum dan HAM
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
576,242,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
137,300,000
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4 5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
185,000,000 1,102,750,000
6
Program Pembangunan Produk Hukum Daerah
2,788,918,000
595,825,000 856,500,000 2,704,650,000 357,106,500 4,846,410,000
56,200,000
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 V - 17
NO
Pagu Belanja Langsung (Rp)
SKPD/Unit Kerja g
SETDA Bag Perekonomian
9,269,297,000
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
468,261,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
269,739,000
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4 5 6
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Teknopolis SETDA Bag Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
7 h
37,000,000 154,000,000 700,000,000 6,281,231,000 1,359,066,000 5,037,714,000
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
56,185,000
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
81,779,000
4 5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD Program Upaya Kesehatan Masyarakat
151,920,000 700,000,000
6 7 8
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Sosial Keagamaan
109,000,000 830,000,000 949,425,000
9
Program Pengembangan Nilai Budaya
800,000,000
10
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
504,919,500
11 i
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Asisten Pemerintahan
500,000,000 900,000,000
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
662,750,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
137,050,000
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4 j
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan
63,500,000 900,000,000
1 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
704,695,000 74,000,000
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4 k
354,485,500
36,700,000
50,555,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD Asisten Administrasi Umum
70,750,000 900,000,000
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
627,380,000
2
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3 l
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD Sekretariat Daerah (Non Bagian)
201,620,000 48,986,277,850
1 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
41,932,167,850 352,950,000
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1,426,100,000
4 5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH
1,043,100,000 665,210,000
6
71,000,000
3,566,750,000
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 V - 18
NO m
23
5,381,637,500
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
492,200,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
362,875,000
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD
5
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
92,400,000
Sekretariat DPRD
157,400,000 4,276,762,500 64,797,580,283
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
10,438,954,025
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
15,987,668,000
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4 5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
1,097,024,250
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPD
924,305,550 925,426,950 35,424,201,508
295,571,147,810
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
547,000,000
4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD
643,920,000
5
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
230,000,000
6
Program Pengembangan Data/Informasi
840,000,000
7
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
8
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
9
3,594,119,980 20,629,456,800
63,000,000 245,707,897,000 750,000,000
10
Program Perencanaan Pengadaan Tanah
1,470,000,000
11
Program Persiapan Pengadaan Tanah
1,755,000,000
12
Program Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah
13
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kota
14 15
25
SETDA Bag Kerjasama Daerah
1
6
24
Pagu Belanja Langsung (Rp)
SKPD/Unit Kerja
652,500,000
16
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
17
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
15,216,352,600 1,206,901,430 165,000,000 750,000,000 1,350,000,000
Inspektorat Kota
15,258,459,097
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
980,562,472
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1,460,630,000 152,965,000
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 V - 19
NO 4 5 6 7 8 26
28
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Dinas Pelayanan Pajak
120,000,000 10,829,702,025 899,099,600 258,300,000 557,200,000 20,989,360,426
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
8,070,142,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1,689,250,000
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
388,600,000
4 5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Perencanaan Pembangunan Daerah
505,500,000 157,025,000
6
27
Pagu Belanja Langsung (Rp)
SKPD/Unit Kerja
156,985,000
7
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
6,704,258,426
8 9
Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah
2,915,625,000 401,975,000
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
Badan Kepegawaian Daerah
22,476,632,843
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2,029,310,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1,997,930,000
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
160,900,000
4
Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
241,795,035
5 6
687,375,000 321,750,000
7
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Perencanaan Pembangunan Daerah
8 9
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
10 Program Pembangunan dan Pengembangan Assesment Center Kecamatan Sukasari
133,000,000 8,701,512,550 6,203,060,258 2,000,000,000 9,577,175,041
1 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
914,427,541 729,080,000
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
120,000,000
4 5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
6 7 8 9
80,180,000 34,495,000 7,950,000 115,000,000 2,535,242,500 5,040,800,000
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 V - 20
NO 29
Kecamatan Cidadap
31
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
560,585,460
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
962,974,540
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
55,440,000
4 5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
79,500,000 39,600,000
Kecamatan Sukajadi
10,252,873,789
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
525,761,789
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
695,562,000
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD
5
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
30,000,000
6 7
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
1,432,250,000 7,370,800,000
96,600,000
Kecamatan Cicendo
101,900,000
13,317,766,533
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
892,181,533
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
789,320,000
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
80,050,000
4 5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
70,000,000 29,375,000
Kecamatan Andir
2,866,440,000 8,590,400,000 13,324,887,926
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
26,950,000
4 5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
39,600,000 63,400,000
6 7 33
2,605,346,600 4,310,320,000
1
6 7 32
8,613,766,600
1
6 7 30
Pagu Belanja Langsung (Rp)
SKPD/Unit Kerja
919,768,000
Kecamatan Coblong
1,095,758,986
2,870,610,940 8,308,800,000 13,902,162,388
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1,410,262,388
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
494,000,000 55,000,000
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 V - 21
NO 4 5 6 7 34
35
36
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
Kecamatan Bandung Wetan
60,000,000 30,000,000 2,552,900,000 9,300,000,000 8,587,992,801
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4 5 6 7
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
2,078,975,000 50,000,000
8
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
3,909,300,000
770,732,801 1,498,185,000 137,900,000
Kecamatan Sumur Bandung
88,000,000 54,900,000
9,862,501,581
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
126,750,000
4 5
182,000,000 80,845,000
6
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
2,272,105,204
7
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
5,217,275,000
901,866,377
Kecamatan Cibeunying Kidul
1,081,660,000
17,723,611,629
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
921,991,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
914,688,000
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
81,300,000
4 5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
99,254,379 34,168,000
6 7 37
Pagu Belanja Langsung (Rp)
SKPD/Unit Kerja
Kecamatan Cibeunying Kaler
3,510,210,250 12,162,000,000 11,065,030,922
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,579,359,922
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1,560,006,000
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
162,625,000
4 5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
126,000,000 283,450,000
6 7
1,945,000,000 5,408,590,000
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 V - 22
NO 38
39
40
Kecamatan Astana Anyar
42
12,779,678,701
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
973,303,701
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
947,940,000
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4 5 6
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Perencanaan Pembangunan Daerah
7
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
3,156,475,000
8
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
7,414,150,000
86,450,000
Kecamatan Bojongloa Kaler
158,000,000 28,360,000 15,000,000
11,817,471,548
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
730,349,048
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
405,820,000
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
105,300,000
4 5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
3,123,402,500
7
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
7,317,200,000
Kecamatan Bojongloa Kidul
79,350,000 56,050,000
12,089,434,602
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
101,350,000
4 5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
108,000,000 30,000,000
6 7 41
Pagu Belanja Langsung (Rp)
SKPD/Unit Kerja
712,009,602
Kecamatan Babakan Ciparay
2,249,780,000
3,104,495,000 5,783,800,000 13,623,176,251
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
797,246,251
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4 5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
118,875,000 27,875,000
6 7
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
2,913,750,000 8,604,950,000
1,109,280,000 51,200,000
Kecamatan Bandung Kulon
16,543,880,126
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
954,180,126
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1,583,100,000
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 V - 23
NO
43
44
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
163,900,000
4 5
191,400,000 30,000,000
6
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
2,477,300,000
7
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
11,144,000,000
Kecamatan Regol
46
14,310,159,012
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
661,299,762
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
190,185,000
4 5
136,000,000 42,900,000
6
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
2,932,210,000
7
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
9,206,400,000
1,141,164,250
Kecamatan Lengkong
15,713,132,019
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,131,457,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1,796,405,000
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
121,250,000
4 5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
181,900,000 47,245,000
6 7 45
Pagu Belanja Langsung (Rp)
SKPD/Unit Kerja
Kecamatan Batununggal
2,566,475,019 9,868,400,000 18,576,225,993
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,434,157,323
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
717,200,000
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
100,334,670
4 5
120,800,000 30,000,000
6
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
3,862,134,000
7
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
12,311,600,000
Kecamatan Ujung Berung
12,030,442,291
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
867,511,501
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
552,407,500
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
250,730,000
4 5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
163,733,390 56,800,000
6 7
1,898,459,900 8,240,800,000
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 V - 24
NO 47
48
49
50
Pagu Belanja Langsung (Rp)
SKPD/Unit Kerja Kecamatan Kiaracondong
15,796,667,367
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,185,650,367
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
32,750,000
4 5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
65,000,000 36,000,000
6
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
7
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
Kecamatan Arcamanik
344,637,000
2,103,430,000 12,029,200,000 10,892,573,015
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,226,187,022
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1,037,750,000
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD
5
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
1,831,350,000
7
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
6,580,135,993
56,100,000
Kecamatan Cibiru
111,050,000 50,000,000
10,536,649,496
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
623,445,496
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
484,504,000
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD
5
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
1,868,510,000
7
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
7,385,700,000
37,000,000
Kecamatan Antapani
100,000,000 37,490,000
11,949,939,413
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,013,654,129
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
483,500,000
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
170,000,000
4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD
72,600,000
5
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
25,175,000
6 7 8
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
5,725,000 2,315,106,380 7,864,178,904
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 V - 25
NO 51
Pagu Belanja Langsung (Rp)
SKPD/Unit Kerja Kecamatan Rancasari
10,675,781,369
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
854,431,369
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
391,000,000
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
103,500,000
4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD
50,000,000
5
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
37,200,000
6
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
1,936,850,000
7
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
7,302,800,000
a 52
53
54
Kecamatan Buahbatu
12,037,451,571
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,309,000,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD
5
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
2,000,426,571
7
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
7,786,000,000
700,000,000 83,250,000
Kecamatan Bandung Kidul
126,575,000 32,200,000
9,307,972,258
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
588,386,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
55,950,000
4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD
88,600,000
5
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
32,000,000
6
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
1,896,600,000
7
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
5,288,000,000
Kecamatan Gedebage
1,358,436,258
9,380,931,703
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2,132,315,257
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4 5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
107,700,000 30,800,000
6 7
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
1,589,640,000 4,538,550,000
934,326,446 47,600,000
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 V - 26
NO 55
Kecamatan Panyileukan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
74,000,000
4 5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
43,670,000 30,000,000
1,234,620,400
2,030,767,000 5,364,000,000 8,814,922,924
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
87,750,000
4 5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
45,211,762 38,625,000
1,320,784,562
Kecamatan Mandala Jati
597,764,000
2,692,387,600 4,032,400,000 11,307,882,665
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
648,450,000
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
198,550,000
4 5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
6 7 58
837,181,300
Kecamatan Cinambo
6 7 57
9,614,238,700
1
6 7 56
Pagu Belanja Langsung (Rp)
SKPD/Unit Kerja
1,096,332,165
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
76,050,000 30,150,000 2,066,750,500 7,191,600,000 7,088,285,707
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,737,480,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1,791,425,000
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
136,500,000
4 5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
244,200,000 77,000,000
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan
253,450,000 78,650,000
Program Peningkatan Sistem Administrasi Perpustakaan Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Perpustakaan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Perpustakaan dan Budaya Baca
200,000,000 60,000,000
6 7 8 9 10 11 12
518,100,000
84,700,000
1,906,780,707
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 V - 27
NO
59
Dinas Komunikasi dan Informatika Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
645,000,000
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
197,500,000
4 5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
180,000,000 300,000,000
2,481,960,462
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
10,383,150,000 1,384,100,000 6,629,850,000 29,969,501,758
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3,959,360,758
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4,103,300,000
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
337,850,000
4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD
425,000,000
5
250,000,000
9 10 11 12
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Ketahanan Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
13
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
6 7 8
61
22,201,560,462
1
6 7 8 60
Pagu Belanja Langsung (Rp)
SKPD/Unit Kerja
1,700,000,000 11,381,150,000 950,000,000 318,641,000 19,200,000 1,675,000,000 1,800,000,000 3,050,000,000
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
43,147,121,439
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5,478,628,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1,618,952,000
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
117,150,000
4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD
548,350,000
5
242,000,000
6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pengembangan Nilai Budaya
2,013,073,909
7
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
1,723,458,000
8
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
6,241,904,383
9 10
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
11
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
7,247,037,450
Program Pengembangan Kemitraan
2,306,879,760
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
JUMLAH TOTAL PAGU INDIKATIF BELANJA LANGSUNG 2016
650,897,781 14,958,790,156
3,249,759,115,879
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 V - 28
5.1.3.
PENDAPATAN
Pendapatan SKPD tahun 2016 dialokasikan sebesar Rp. 5.680.500.000.000. Berikut merupakan pagu pendapatan SKPD Tahun 2016. Tabel V.3 Pagu Indikatif Pendapatan SKPD Tahun 2016 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPD Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Selaku BLUD Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Selaku BLUD Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Selaku BLUD Dinas Bina Marga dan Pengairan Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Dinas Pemakaman dan Pertamanan Dinas Perhubungan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Dinas Pemuda dan Olah Raga Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Selaku SKPD Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Selaku PPKD Dinas Pelayanan Pajak Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan JUMLAH TOTAL PAGU INDIKATIF PENDAPATAN 2016
5.2.
Pagu Indikatif Pendapatan Tahun 2016 51,084,897,097 100,000,000,000 25,000,000,000 5,000,000,000 160,000,000 600,000,000 3.933.545.000 19,193,065,800 56,070,000,000 2.443.512.000 21,600,000,000 3,540,114,980,103 1,850,000,000,000 3,300,000,000 2,000,000,000 5,680,500,000,000
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016
Program dan kegiatan SKPD Tahun 2016 merupakan rekapitulasi dari hasil Rencana Kerja SKPD Tahun 2016 yang disusun menggunakan matrik program dan kegiatan SKPD, sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai:
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan; Indikator Kinerja; Lokasi Kegiatan; Target Kinerja capaian program; Besaran dana yang dibutuhkan; Target kinerja capaian program/kegiatan;
Penjelasan lebih rinci terkait program dan kegiatan SKPD Kota Bandung pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD di bawah ini.
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 V - 29
BAB 6 PENUTUP (KAIDAH PELAKSANAAN) Percepatan atau akselerasi sesungguhnya merupakan proses dinamika ke depan.Hal ini berbeda dengan sekadar dinamika sebab “jalan di tempat” pun termasuk atau dapat dikatakan sebagai bagian dari dinamika. Namun percepatan adalah progress ke depan. Dalam konsep pembangunan, percepatan itu tidak hanya diukur melalui angka statistik tetapi yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat telah menjadi subyek pembangunan, tidak dan bukan hanya sebagai obyek pembangunan, dimana hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara adil melintasi (menembus) batas ruang (inter-region) dan waktu (inter-generation). Hal tersebut, menjadi dasar pemahaman bagi penyelenggaraan pembangunan Kota Bandung tahun 2016, baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat dengan berpijak pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung tahun 2016. Untuk itu RKPD menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Kota Bandung Tahun Anggaran 2016. Dalam penyusunan RKPD Kota Bandung Tahun 2016, dilakukan proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kota untuk memfasilitasi dan mengakomodir aspirasi dan kepentingan masyarakat. Dengan tersusunnya RKPD Kota Bandung Tahun 2015, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan baik untuk mencapai sasaran dan target pembangunan daerah. Oleh karena itu rancangan pembangunan yang bersifat bottom-up harus digalakan, sambil pada saat yang bersamaan ditingkatkan peran dan fungsi pengawasan, baik secara internal maupun eksternal. Sebab tidak menutup kemungkinan proses program pembangunan yang dirancang secara bottom-up pun akan gagal manakala kinerja pengawasan hanya bersifat administratif dan normatif belaka. Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan pembangunan, maka ditetapkan kaidahkaidah pelaksanaan sebagai berikut : 1.
2.
3.
4. 5.
Seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, masyarakat, serta dunia usaha berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2016 secara sinergis dan terintegrasi. Pemerintah Kota Bandung berkewajiban menjamin konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran. Sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Kota Bandung Tahun 2016, RKPD Kota Bandung Tahun 2016 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016. Dalam rangka sinkronisasi & sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi, APBN/BLN/PHLN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap SKPD harus menyusun dan membuat Renja SKPD, sebagai dasar pelaksanaan rencana program dan kegiatan tahun 2016. Pemerintah Kota Bandung berkewajiban memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RKPD Kota Bandung Tahun 2016. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Kepala SKPD wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala 3 (tiga) bulan kepada Walikota melalui Kepala Bappeda.
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 VI - 1
6.
Apabila prediksi SILPA pada akhir tahun anggaran 2015 melebihi dari Proyeksi, maka kelebihan tersebut di prioritaskan untuk mendanai kegiatan sebagai berikut : NO SKPD RINCIAN USULAN PAGU 1 Dinas Kependudukan (Pelayanan KTP Elektronik, Honor Tim 7.147.000.000 dan Catatan Sipil Pengelolaan Siak) 2 Dinas Pengelolaan Pembebasan Tanah untuk Normalisasi 40.000.000.000 Keuangan dan Aset Saluran di Daerah Gedebage Daerah Kajian Optimalisasi Pemanfaatan Aset 500.000.000 yang akan di Ruslag 3 Inspektorat Pemeriksaan Yanlik, Whistleblowers 5.795.998.503 System, Peningkatan Zona Integritas 4 Dinas Pelayanan Pajak Tersebar pada 9 (Sembilan) Program 19.804.040.000 khususnya untuk mendukung Peningkatan Pajak Daerah melalui teknologi Informasi 5 Dinas Pendidikan Penciptaan Wirausahawan Baru sebanyak 24.000.000.000 12.000 WUB melalui Program Pendidikan Menengah 6 Badan Pelayanan penyempurnaan Online Services System 6.547.235.000 Perijinan Terpadu (OSS) dan penyempurnaan rehabilitasi gedung pasca kebakaran yang sudah dilakukan di tahun 2015, serta penataan arsip digital 7 Dinas Tenaga Kerja Penciptaan Lapangan Kerja Baru, 6.187.250.864 Penciptaan Wirausaha Baru 8 Bag. Perekonomian Penciptaan ekonomi yang kondusif 812.729.000 9 PDAM Kendaraan Mobil Toilet Portable, Mobil 8.000.000.000 Penyedot Tangki Tinja, dan Water Jet Sewer 10 Kantor Perpustakaan Pembangunan Gedung Kantor yang 700.000.000 dan Arsip Daerah representatif , Sehingga diusulkan pembuatan DED Gedung Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, eks Gedung / lahan Rumah Sakit Sartika Asih , Jl. Panatayuda Bandung (rekomendasi Pansus DPRD terhadap LKPJ Walikota Bandung) 11 Dinas Pencegahan dan1. Tersebar di enam Program khususnya 7.134.676.444 Penanggulangan Pembangunan Gedung Kantor (2 Kebakaran Gedung), dua unit Mobil Tangga (ladder), 2 unit pancar 4.000 Liter dan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran 12 Dinas Kebudayaan dan Pembangunan lanjutan Kawasan Pusat 15.000.000.000 Pariwisata Seni Budaya ( Art and Culture Center ) di Kelurahan Pasanggarahan Kecamatan Ujung Berung 13 Dinas KUKM Indag Penciptaan Wirausaha Baru dan UPT 11.411.055.500 Metrologi 14 Kec.Sumur Bandung 1. Pembangunan Kantor Kel. Braga 3.000.000.000 1. Pembangunan Kantor 2. Rehab Gedung Kec. Sumur Bandung 4.000.000.000 Kelurahan Braga (2 Gedung) 2. Rehab Gedung Kecamatan. TOTAL 160.039.985.311
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 VI - 2
7. 8. 9.
Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Kepala SKPD. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, dimungkinkan terjadi perubahan RKPD Kota Bandung tahun 2016 bila diperlukan. RKPD Kota Bandung Tahun 2016 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2016. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas serta efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Sembilan point di atas merupakan kaidah yang sistematis sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai panduan sekaligus acuan yang harus ditaati berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di dalam menghadapi dinamika pembangunan. Sebab bagaimana pun, pembangunan adalah mencakup seluruh sistem sosial sebagai proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.
WALIKOTA BANDUNG TTD MOCHAMAD RIDWAN KAMIL
RKPD Kota Bandung Tahun 2016 VI - 3
