Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PENYUSUNAN PROGRAM/KEGIATAN RKPD TAHUN 2013
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur 2012 PADA ACARA MUSRENBANG PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2011
Surabaya, 16 April 2012
UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SATU KESATUAN DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL RPJPN ----- RPJPD RPJMN ----- RPJMD RKP ----- RKPD
Penyusunan RKPD Tahun 2013
1
Penyelarasan prioritas pembangunan daerah dan rencana program serta kegiatan tahun 2013 dengan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dalam RPJMD
2
Penyelarasan prioritas pembangunan daerah tahun 2013 dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan yang berdimensi Kewilayahan untuk Tahun 2013 dalam RPJMN 2010-2014
Perwujudan pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkeadilan dengan strategi pro poor, pro job, pro growth, dan pro environment
RPJMN 2010-2014: pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen pengangguran menurun menjadi 5 sampai dengan 6 persen kemiskinan turun menjadi 8 sampai dengan 10 persen
Pencapaian Target Pembangunan Daerah
Dukungan dari seluruh pemangku kepentingan Peningkatan kerjasama pembangunan yang sinergis antara kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Jawa Timur serta dengan provinsi/kabupaten/kota lainnya
Prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2013
Penyelarasan Program-program Pembangunan Daerah dari berbagai Sumber Pendanaan Prinsip-prinsip: efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan daerah Berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah yang perlu diintegrasikan dengan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan pemerintah
Dikoordinasikan dengan Kementerian/Lembaga
Dibahas dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan nasional
Disepakati dalam forum Musrenbang RKPD tahun 2013 Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Pagu Anggaran Sementara (PPAS) untuk dibahas dan disepakati bersama DPRD sebagai landasan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2013
Proses dan Mekanisme Pengelolaan APBD RKPD Provinsi Jawa Timur 2013
APBD Provinsi Jawa Timur 2013
Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Pagu Anggaran Sementara (PPAS) untuk dibahas dan disepakati bersama DPRD sebagai landasan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2013
Penganggaran APBD Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD Pertanggungjawaban dan Pelaporan APBD
Penetapan Perda APBD Tepat Waktu Provinsi, Kabupaten dan Kota (2010-2012)
286 Daerah (54,58%)
152 Daerah (29,01%)
8 Daerah (20,51%)
188 Daerah (35,88%)
11 Daerah (28,21%)
23 Daerah (58,97%%)
7
POSTUR AGREGAT PENDAPATAN APBD JAWA TIMUR TA. 2008 s.d 2012 Tahun
Nasional (Provinsi, Kab dan Kota)
Jawa Timur (Provinsi, Kab dan Kota)
Provinsi Jawa Timur
Kab/Kota se - Jawa Timur
2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012
Pendapatan 346,472 389,639 403,922 477,699 573,542 32,817 35,583 39,546 48,065 57,701 5,358 5,951 7,397 9,907 11,523 27,458 29,633 32,149 38,158 46,177
PAD 53,976 63,661 71,639 90,142 113,247 5,989 6,841 8,740 12,755 15,366 3,584 3,887 5,144 7,615 9,068 2,405 2,954 3,596 5,140 6,298
% 16% 16% 18% 19% 20% 18% 19% 22% 27% 27% 67% 65% 70% 77% 79% 9% 10% 11% 13% 14%
Dana Perimbangan 266,331 283,502 292,967 327,159 377,446 25,287 26,757 27,859 28,970 35,278 1,719 1,870 2,214 2,267 2,409 23,567 24,887 25,645 26,702 32,867
% 77% 73% 73% 68% 66% 77% 75% 70% 60% 61% 32% 31% 30% 23% 21% 86% 84% 80% 70% 71%
Catatan: Untuk tahun 2012 tidak termasuk 9 Kabupaten yang belum menetapkan Perda APBD TA. 2012
Lain-lain Pendapatan yg Sah 26,165 42,466 39,317 60,398 82,849 1,541 1,986 2,947 6,341 7,056 55 194 39 25 46 1,486 1,792 2,908 6,316 7,010
% 8% 11% 10% 13% 14% 5% 6% 7% 13% 12% 1% 3% 1% 0% 0% 5% 6% 9% 17% 15%
POSTUR AGREGAT PENDAPATAN APBD JAWA TIMUR 2008 s.d 2012
Nasional (Prov, Kab dan Kota)
Jatim (Prov, Kab dan Kota)
Provinsi Jatim
Kab/Kota se-Jatim
POSTUR AGREGAT BELANJA APBD JAWA TIMUR TA. 2008 s.d 2012 Tahun
Nasional (Provinsi, Kab dan Kota)
Jawa Timur (Provinsi, Kab dan Kota)
Provinsi Jawa Timur
Kab/Kota se - Jawa Timur
2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012
Belanja 390,177 428,325 444,002 513,335 613,501 36,556 40,074 43,446 52,582 61,668 6,111 6,314 7,827 10,626 12,215 30,445 33,760 35,620 41,956 49,453
Belanja Pegawai 157,089 178,623 198,538 228,338 259,901 17,205 19,733 21,750 25,805 29,737 1,595 1,821 2,029 2,331 2,626 15,610 17,912 19,721 23,474 27,111
% 40% 42% 45% 44% 42% 47% 49% 50% 49% 48% 26% 29% 26% 22% 22% 51% 53% 55% 56% 55%
Belanja Barang dan Jasa 72,297 79,409 82,510 103,830 121,612 6,000 6,496 7,232 10,077 11,921 1,181 1,597 2,016 3,094 3,064 4,819 4,898 5,216 6,983 8,317
% 19% 19% 19% 20% 20% 16% 16% 17% 19% 19% 19% 25% 26% 29% 30% 16% 15% 15% 17% 17%
Catatan: Untuk tahun 2012 tidak termasuk 9 Kabupaten yang belum menetapkan Perda APBD TA. 2012
Belanja Modal 111,401 113,106 96,359 113,574 136,261 7,394 8,035 6,323 8,336 10,801 441 433 750 900 1,045 6,953 7,603 5,573 7,435 9,756
% 29% 26% 22% 22% 22% 20% 20% 15% 16% 18% 7% 7% 10% 8% 9% 23% 23% 16% 18% 20%
POSTUR AGREGAT BELANJA APBD JAWA TIMUR TA. 2008 s.d 2012
Nasional (Prov, Kab dan Kota)
Jatim (Prov, Kab dan Kota)
Provinsi Jatim
Kab/Kota se-Jatim
Belanja Pegawai Kabupaten-kota Diatas 50% dari Belanja APBD 285 daerah (58,04%)
297 daerah (60,49%)
293 daerah (60,79%)
33 daerah (86,84%)
34 daerah (89,47%)
226 daerah (46,03%) 176 daerah (39,02%)
24 daerah (63,16%)
26 daerah (68,42%)
28 daerah (73,68%)
Catatan: - Diolah dari beberapa sumber (www.djpk.depkeu.go.id dan Data APBD Ditjen Keuangan *) Untuk tahun 2012 tidak termasuk 9 Kabupaten yang belum menetapkan Perda APBD TA. 2012
12
Perkembangan Opini BPK - Audit LKPD Tahun 2008-2010 OPINI LKPD TAHUN
AGREGAT
JUMLAH WTP %
WDP %
TW %
TMP %
Nasional
13
3%
323
67%
31
6%
118
24%
485
Jawa Timur
0
0%
28
72%
5
13%
6
15%
39
Nasional
15
3%
330
65%
48
10%
111
22%
504
Jawa Timur
0
0%
36
92%
1
3%
2
5%
39
Nasional
34
7%
341
66%
26
5%
115
22%
516
Jawa Timur
6
15%
32
82%
0
0%
1
3%
39
2008
2009
2010
Sumber: BPK- RI, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2011.
13
Perkembangan Opini BPK Audit LKPD Tahun 2008-2010 Nasional Jatim
2008
Nasional Jatim
2009
Sumber: Diolah dari BPK- RI, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2011.
Nasional Jatim
2010
14
TERIMA KASIH
