SELAMAT DATANG
PESERTA MUSRENBANG PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2012 PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013 DI SURABAYA 1
PRIORITAS RKPD PROVINSI JAWA TIMUR 2013 Oleh : Dr. H. SOEKARWO GUBERNUR JAWA TIMUR
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT JAWA TIMUR MELALUI PERLUASAN DAN PENGUATAN UMKMK, PASAR DALAM NEGERI SERTA PERBAIKAN INFRASTRUKTUR PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR 2012
2
OUT LINE A. PENDAHULUAN B. EVALUASI KINERJA C. KERANGKA RKPD 2013
3
4
TRIGGER PEMICU
“MELEDAK”-nya Akumulasi
SUBJECTIVE DISSATISFACTION (Ketidakpuasan Subjektif) Dimarjinalkan Disingkirkan Diperlakukan Tidak Adil5
Demo Tolak Kenaikan BBM di Provinsi Jawa Timur
RELATIF AMAN & TERTIB
PERLUNYA KOMUNIKASI BARU DIDALAM DEMOKRASI (YANG BELUM MATANG) 6
A. Perencanaan Program ( Musrenbang semua STAKEHOLDER ) B. Perencanaan Anggaran ( Publikasi KUA dan PPAS oleh Gubernur dalam forum Stakeholder Pembangunan + Akademisi dan BEM) C. Pengawasan Pelaksanaan Program ( Impelementasi Pendampingan Program oleh Masyarakat (Mahasiswa) contoh : Jalinkesra RTSM). D. Laporan Pertanggung-Jawaban disampaikan ke : 1. DPRD dalam bentuk LKPJ 2. Pemerintah : - Kemendagri : LPPD - KemenPAN AKIP – LAKIP 3. Masyarakat (dalam bentuk Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah/ILPPD). 7
(dalam Konteks Pengelolaan Keuangan Daerah) 1.
2. 3.
4. 5. 6. 7.
Instrumen Yang Dibangun : Sistem Pengelolaan Keuangan (Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Belanja, Pengawasan, Pertanggungjawaban, Pelaporan) Aktualisasi : MOU PEMPROV – KPK Obyek/Subyek Pelaku : Pengelolaan Keuangan di SKPD Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) dan UPT Jembatan timbang Prov. Jawa Timur. Out Put : Akuntabilitas, Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Out Come : Optimalisasi Pencapaian Kinerja Manfaat : Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Impact : Bebas Korupsi untuk Mengurangi Kemiskinan 8
PEMILUKADA TAHUN 2011 Di Jawa Timur pada tahun 2011 hanya menyelenggarakan 1 Pilkada yaitu di Kabupaten Tuban. Berlangsung tanggal 1 Maret 2011 dengan tertib dan aman - Tidak Ada Sengketa/Gugatan menghasilkan - Tidak Ada Demo yang Anarkis pasangan : H. Fathul Huda - Suasana Kondusif sebagai Bupati serta Ir. Noor Nahar Husein sebagai Wakil Bupati.
PEMILUKADA TAHUN 2012 :
1.
KOTA BATU
2. KAB. SAMPANG
3. KAB. BOJONEGORO 4. KAB. PROBOLINGGO
PEMILUKADA TAHUN 2013: 1. 2. 3.
Pemilukada Provinsi Pemilukada 8 Kabupaten (Pamekasan, Tulungagung, Pasuruan, Magetan, Madiun, Lumajang, Bondowoso, Jombang) Pemilukada 5 Kota (Malang, Kediri, Madiun, Mojokerto, Probolinggo)
9
10
FISKAL 2012 APBN No 1. 2. 3. 4. 5.
Uraian
Jumlah (Rp)
Dekonsentrasi (Dekon) Tugas Pembantuan (TP) Kantor Daerah (KD/Ins Vertikal) Kantor Pusat (KP) di daerah Urusan Bersama (UB) Jumlah
2.468.997.902.000 1.356.481.067.000 15.532.033.364.000 5.745.306.650.000 955.142.293.000 26.057.921.276.000
APBD Provinsi Jawa Timur No
Uraian
Jumlah (Rp) 11,523,016,693,156 800.000.000.000 12.323.016.693.156
1. Pendapatan Daerah 2. Penerimaan Pembiayaan (Estimasi Silpa) Kekuatan APBD Provinsi
Kekuatan APBD 38 Kab/Kota
Rp. 48.894.875.468.175
Total Investasi Publik Rp. 87.275.813.437.331
(APBN + APBD Prov & Kab/Kota)
Berkontribusi sebesar 9,8% dari total PDRB Jawa Timur Rp. 884 T 11
APBD PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2012 NO.
URAIAN
R-APBD 2012
A
BELANJA DAERAH
B
KEWAJIBAN 1,668,623,319,850
C
Belanja Pegawai (BTL) Meliputi : Gaji Pokok dan Tunjangan, TPP, Uang Duka, Gaji Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, Insentif Pajak/ Retribusi, Tunjangan Komunikasi Insentif, dsb
D
BBH Kepada Prov/Kab/Kota dan Pem Desa
2,292,840,281,343
E
TOTAL KEWAJIBAN (C+D)
F
BELANJA DAERAH (NETTO) (A-E)
G
BELANJA PEGAWAI (BELANJA LANGSUNG) Meliputi : Honor Narasumber/tenaga ahli, Non PNS, Lembur, Honor Pelaksanaan Kegiatan, dsb
H
12,214,783,359,822
3,961,463,601,193 8,253,319,758,629
RASIO BELANJA PEGAWAI (BL) thd BELANJA NETTO
EFISIENSI
957,619,879,155 11,60%
KERANGKA KINERJA RPJMD 2009-2014 PERIODE MASA JABATAN 2009
2010
2012
2013
2014
12 Feb 2014
Target RKPD – Adjusment 2012
12 Feb 2009
1. 2. 3. 4. 5.
EFFORT 3 TAHUN 1. 2. 3. 4. 5.
2011
Pertumbuhan : 7,5% IPM : 72,65 Kemiskinan : 12,80% TPT : 4,0 – 3,5 % Disparitas : 112,3
Pertumbuhan : 5,01 7,22 = naik 2,21% IPM : 71,06 72,15 = naik 1,09 Kemiskinan : 16,68% 13,85 % = turun 2,82% TPT : 5,08 % 4,16 % = turun 0,92% Disparitas : 115,85 112,53 = turun 3,32
Rancangan RKPD 2013 1. 2. 3. 4. 5.
Pertumbuhan : 7,5 -7,7% IPM : 73,00 – 73,15 Kemiskinan : 11,00 – 12,00% TPT : 3,5 – 4,0% Disparitas : 112,0
Target 2013
Pert Ekon (%)
Kemiskinan (%)
TPT (%)
IPM
Disparitas
Target RPJMD
5,5 – 6,0
14,00 – 14,50
5,40 – 5,60
70,10 – 70,50
113,80 -114,10
Adjusment
7,5 – 7,7
11,0 – 12,00
3,50 – 4,00
73,00 – 73,15
112,0
13
Inflasi JATIM Pertanian
7,22 *)
*) PHR
Sumber : BPS Jatim, *) Angka Sementara, 2012
Industri
Inflasi
2008
2009
2010
2011
%
10,72
3,62
6,96
4,09
Terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi (melebihi target RPJMD) yang mengungguli kinerja pertumbuhan ekonomi nasional dengan diikuti penurunan nilai inflasi (stabilitas harga dapat dikendalikan rendah) pertumbuhan potensial.
14
14
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2010 - 2011
%
Jawa Timur : 7,22%
Pacitan Ponorogo Trenggalek Tulungagung Blitar Kediri Malang Lumajang Jember Banyuwangi Bondowoso Situbondo Probolinggo Pasuruan Sidoarjo Mojokerto Jombang Nganjuk Madiun Magetan Ngawi Bojonegoro Tuban Lamongan Gresik Bangkalan Sampang Pamekasan Sumenep Kota Kediri Kota Blitar Kota Malang Kota Probolinggo Kota Pasuruan Kota Mojokerto Kota Madiun Kota Surabaya Kota Batu
10.00 9.00 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00
Gafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se Jawa Timur Tahun 2011
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur diolah
Kabupaten/Kota 1 Bojonegoro 2 Kota Batu 3 Kota Surabaya 4 Kota Malang 5 Malang 6 Gresik 7 Tuban 8 Tulungagung 9 Banyuwangi Jawa Timur 10 Kediri 11 Kota Madiun 12 Mojokerto 13 Pasuruan 14 Lamongan 15 Sidoarjo 16 Kota Kediri 17 Jember 18 Kota Mojokerto 19 Jombang 20 Pacitan 21 Ngawi 22 Madiun 23 Kota Probolinggo 24 Kota Blitar 25 Trenggalek 26 Blitar 27 Bangkalan 28 Nganjuk 29 Lumajang 30 Sampang 31 Ponorogo 32 Sumenep 33 Probolinggo 34 Situbondo 35 Pamekasan 36 Bondowoso 37 Kota Pasuruan 38 Magetan
2010 10,97 7,16 7,47 6,60 6,57 6,89 6,30 6,65 6,26 6,68 6,07 6,97 6,87 6,23 6,86 5,92 5,99 6,16 6,66 6,65 6,66 6,19 5,96 6,41 6,66 6,16 6,12 5,47 6,32 5,94 5,40 5,89 5,51 6,25 5,89 5,77 5,69 5,99 5,81
2011 9,24 8,01 7,72 7,50 7,43 7,36 7,24 7,24 7,22 7,22 7,21 7,18 7,14 7,12 7,08 7,04 7,02 7,00 6,98 6,93 6,85 6,76 6,71 6,58 6,57 6,55 6,54 6,50 6,40 6,29 6,29 6,25 6,24 6,23 6,23 6,21 6,20 6,19 6,14
Pertanian
PHR
Industri
3 Sektor Dominan : Pertumbuhan: 1. Perdagangan, Hotel & Rest : 30,00 % 9,81 % 2. Industri Pengolahan : 27,13 % 6,06 % 3. Pertanian : 15,39 % 2,53 % 72,52 %
Struktur Ekonomi didominasi sektor Sekunder (PHR & Industri Pengolahan), ditunjang sektor Primer (Pertanian) mampu menyerap 75 % tenaga kerja dan ILOR : 0,02 – 0,04. 16
16
ANALISIS PERTUMBUHAN SEKTOR PERTANIAN
5 4
3.92
3
2.23
2.53
2 1 0 2009
2010
2011
Faktor Fakor Pembentuk : A. Obyek Data Produk Primer Mutasi Lahan Tahun 2010 1081,5 Ha/th (sumber : BPN) Pengaruh thd Produksi 11.158 ton/tahun B.
Fakta yang tidak Terdata di dalam perhitungan PDRB sektor pertanian dan NTP : 1. Stimulasi Pemerintah Prov. (Lantai Jemur + RMU) meningkatkan nilai tambah dr GKG ke Beras sebesar 78,33%; alat pengholahan hortikultura dr produk primer menjadi produk olahan dapat meningkatkan nilai tambah sebesar 68,25%. 2. Rumah Tangga Petani juga melakukan kegiatan usaha di luar usahatani nya (off farm) sektor informal pada waktu jeda on farm.
No
Provinsi
Tahun 2011 (%) Pertumbuhan Ekonomi
Kontribusi Thd PDB
1. 2.
DKI Jakarta Jawa Timur
6,71 7,22
16,32 14,68
3. 4.
Jawa Barat Jawa Tengah
6,48 6,01
14,30 8,28
5. 6.
Banten DI Yogyakarta
6,43 5,16
3,19 0,86
23,54 %
SELISIH Rp. 98,39 T
9,55 % 4,61 % 2,13 % 57,64 %
2,55%
Dibandingkan dengan provinsi lain, pertumbuhan ekonomi Jatim yang tertinggi di Pulau Jawa dengan share terbesar ke-2 se Indonesia setelah DKI Jakarta. 18
18
70
120
60
100 Trilyun Rupiah
Trilyun Rupiah
Izin Prinsip Investasi
50 40 30 20
PMDN PMA TOTAL
80 60 40 20
10 -
Realisasi Investasi
2008 19.91 23.18 43.09
2009 25.41 14.05 39.46
2010
2011
41.01 18.45 59.46
26,50 26.22 44,68 39.43 71,18 65.65
ID PMDN PMA TOTAL
2008
2009
2010
2011
27.19 2.78 4.12 34.09
38.77 4.29 3.80 46.86
56.26 9.59 16.73 82.58
70.07 20.33 20.07 110.47
Realisasi Tahun 2011 dibanding Tahun 2010 : Total Izin Prinsip sebesar 120% Total Realisasi Investasi sebesar 134% Ket : ID (Investasi Daerah) : Investasi tanpa isentif fiskal (Tax Holiday, Bea Masuk Impor, dll)
19
19
Kinerja
2010 (Juta Rp)
2011 *) (Juta Rp)
Pertumbuhan (%)
Export Barang & Jasa
375.176.408,01
439.972.033,65
17,27
Luar Negeri
169.423.418,04
200.500.232,42
18,34
Antar Daerah
205.752.989,98
239.471.801,23
16,39
Import Barang & Jasa
340.140.188,16
405.395.087,44
Luar Negeri
155.716.753,35
196.640.749,51
26,28
Antar Daerah
184.423.434,81
208.754.337,92
13,19
Surplus/Minus
+ 35.036.219,85
+ 34.576.946,21
19,18
Struktur Import Barang Konsumsi : 7,43 % Bahan Baku/Penolong : 83,88 % Barang Modal : 8,69 %
Sumber : BPS Jatim, November 2011, *) Angka Sangat Sementara
Untuk memperkuat penetrasi pasar antar daerah (Jatim ke Luar Jatim)
Tahun 2011 : 10 Perwakilan Dagang Tahun 2012 : 24 Perwakilan Dagang
20
20
Jumlah Orang Miskin
% (per Maret)
Tahun 2008
Tahun 2009
Tahun 2010
Tahun 2011
7.020.000
6.022.590
5.529.300
5.227.310
18,51 %
16,68 %
15,26 %
13,85 %
Keterangan : Sumber : BPS Jatim, 2011
Turun : 2,83 % (effort kinerja)
Penurunan Kemiskinan Nasional dari bulan Maret 2011 ( 12,49 % )ke bulan September 2011 (12,36 %) atau turun sebesar 130 Ribu Orang Penurunan kemiskinan pada periode yang sama di Jawa Timur bulan Maret 2011 (14,23 %) ke Bulan September 2011 (13,85 %) atau turun sebesar 128,9 Ribu Orang 21
21
Jawa Timur
5.356.210
5.227.310
14,23
13,85
22
-128.900
-0,38
37,82
22
Provinsi yang Mengalami Peningkatan Jumlah Penduduk Miskin dan Kontribusinya terhadap Peningkatan Nasional Maret – September 2011
23
23
Jumlah Penduduk Miskin Provinsi di Pulau Jawa Maret-September 2011 Penduduk Miskin No
Provinsi
Maret 2011 Jumlah
Perubahan
September 2011 %
Jumlah
Jumlah
%
%
1
Jawa Timur
5.356.210
14,23
5.227.310
13,85
- 128.900
- 0,38
2
Jawa Tengah
5.107.360
15,76
5.255.990
16.21
+148.630
+0,45
3
Jawa Barat
4.648.630
10,65
4.650.810
10,57
+2.180
- 0,08
4
Banten
690.490
6,32
690.874
6,26
+384
- 0,06
5
DI Yogyakarta
560.880
16,08
564.230
16,14
+3,350
+0 ,06
6
DKI Jakarta
363.420
3,75
355.200
3,64
- 8.220
- 0,11
30.018.930
12,49
29.890.140
12,36
- 130.000
- 0,13
NASIONAL Sumber : Berita Resmi Statistik BPS
24
24
7 5.87
6
5.08
4.91
5
4.25
4.18
4.16
Feb '11
Agust '11
Sekolah Lapang Pertanian
BLK
4 3 2 1 0 Feb '09
Agust '09
Feb '10
Agust '10
Market Job Fair
Effort 3 tahun : -1,71 %
25
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Kab/kot Kota Madiun Kota Malang Sidoarjo Gresik Kota Mojokerto Kota Kediri Kota Pasuruan Kota Probolinggo Kota Surabaya Kota Blitar Bangkalan Madiun Kota Batu Jombang Mojokerto Ngawi Malang Banyuwangi Ponorogo Kediri Nganjuk Lamongan Pamekasan Tulungagung Pasuruan Bojonegoro Lumajang Situbondo Tuban Jember Magetan Blitar Trenggalek Probolinggo Sumenep Sampang Bondowoso Pacitan Jawa Timur
2010 9.52 8.68 8.35 7.70 7.52 7.39 7.23 6.85 6.84 6.66 5.79 5.55 5.55 5.27 4.84 4.80 4.49 3.92 3.83 3.75 3.64 3.62 3.53 3.50 3.49 3.29 3.17 3.13 2.86 2.71 2.41 2.24 2.15 2.02 1.89 1.77 1.59 0.87 4.25
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Kab/kot Kota Mojokerto Kota Malang Kota Madiun Kota Surabaya Kota Kediri Kota Pasuruan Pasuruan Sidoarjo Situbondo Nganjuk Kota Probolinggo Malang Kota Batu Kediri Lamongan Ponorogo Gresik Mojokerto Jombang Kota Blitar Bojonegoro Tuban Ngawi Jember Sampang Bangkalan Banyuwangi Sumenep Blitar Tulungagung Madiun Probolinggo Trenggalek Magetan Pamekasan Bondowoso Lumajang Pacitan Jawa Timur
Penyebaran TPT Kab/Kota Thn. 2010 - 2011
2011 5.86 5.19 5.15 5.15 4.93 4.92 4.83 4.75 4.74 4.73 4.66 4.63 4.57 4.54 4.40 4.37 4.36 4.31 4.24 4.20 4.18 4.15 4.06 3.95 3.91 3.91 3.71 3.71 3.61 3.58 3.37 3.20 3.18 3.16 2.89 2.84 2.70 2.70 4.16
Tuban
Gresik
Bangkalan Sampang
Lamongan Bojonegoro
> 7,00 3.00 – 7.00
Surabaya
Ngawi Madiun Nganjuk
< 3.00
Sidoarjo Jombang Mojokerto
Magetan Kediri
Situbondo
Pasuruan Probolinggo
Ponorogo
Bondowoso Blitar
Tulungagung Trenggalek
Pacitan
Sumenep Pamekasan
Lumajang
Malang
Jember Banyuwangi
Tuban
Gresik
Bangkalan Sampang
Lamongan Bojonegoro
> 5.00 3.00 – 5.00
Surabaya
Ngawi Madiun Nganjuk
Kediri
Situbondo
Pasuruan Probolinggo
Ponorogo
Bondowoso Blitar
Tulungagung Trenggalek
< 3.00
Sidoarjo Jombang Mojokerto
Magetan
Pacitan
Sumenep Pamekasan
Malang
Lumajang Jember Banyuwangi
26
PROGRAM DAN KEGIATAN DLM RANGKA PENINGKATAN IPM PROVINSI DAN KAB./KOTA 1. PENDIDIKAN 72,15
72.5 72
71.62
71.5
71.06
71
70.38
70.5 69.78
70 69.5
2. KESEHATAN
69.18
69 68.5 68 67.5 2006
2007
2008
2009
2010
*) 2011
3. DAYA BELI
Effort 3 tahun : 1,09 %
27
Kab/kot Kota Blitar Kota Surabaya Kota Malang Kota Mojokerto Kota Madiun Sidoarjo Kota Kediri Gresik Kota Batu Kota Probolinggo Blitar Kota Pasuruan Mojokerto Tulungagung Trenggalek Magetan Jombang Pacitan Kediri Nganjuk Malang Ponorogo Madiun Lamongan Banyuwangi Ngawi Tuban Lumajang Pasuruan Bojonegoro Sumenep Jember Pamekasan Bangkalan Situbondo Probolinggo Bondowoso Sampang JAWA TIMUR
2010 77.42 77.28 77.20 77.02 76.61 76.35 76.28 74.47 74.45 74.33 73.67 73.45 73.39 73.34 73.24 72.72 72.70 72.07 71.75 70.76 70.54 70.29 70.18 69.63 68.89 68.82 68.31 67.82 67.61 66.92 65.60 64.95 64.60 64.51 64.26 62.99 62.94 59.70 71.62
Kab/kot Kota Blitar Kota Surabaya Kota Malang Kota Mojokerto Kota Madiun Sidoarjo Kota Kediri Gresik Kota Batu Kota Probolinggo Blitar Mojokerto Trenggalek Kota Pasuruan Tulungagung Jombang Magetan Pacitan Kediri Nganjuk Malang Ponorogo Madiun Lamongan Ngawi Banyuwangi Tuban Lumajang Bojonegoro Pasuruan Sumenep Jember Bangkalan Situbondo Pamekasan Probolinggo Bondowoso Sampang JAWA TIMUR
2011 77.89 77.87 77.83 77.47 77.25 77.03 76.88 75.21 75.20 75.02 74.45 74.18 74.12 74.07 73.91 73.57 73.40 72.76 72.44 71.43 71.33 71.20 70.74 70.13 69.72 69.61 69.23 68.45 68.33 68.28 66.32 65.77 65.36 65.17 65.16 63.67 63.45 60.49
Penyebaran IPM di Kab/Kota Thn. 2010 - 2011
> 70,00 65,00 – 70,00 < 65,00
72.15
28
28
Perkembangan Pendidikan di Jawa Timur Tahun 2011 No.
Komponen
SD/MI
SMP/MTs
SMA/SMK/MA
1.
APM
%
97,16
85,96
54,97
2.
APK
%
112,67
102,12
73,78
3.
Angka Transisi
%
98,67
87,69
4.
Angka Putus Sekolah
%
0,18
0,41
0,84
5.
Angka Mengulang
%
2,59
0,20
0,19
6.
Angka Lulusan
%
99,45
98,31
97,73
7.
Rasio Siswa : Kelas
siswa/kelas
23
35
36
8.
Rasio Ruang Belajar : Kelas
ruang /kelas
1,07
0,98
1,10
9.
Rasio Siswa : Guru
siswa/guru
13
12
12
10.
Rasio Siswa : Sekolah
siswa/sklh
163
284
355
11.
Angka Lama Sekolah*)
tahun
12.
Rasio siswa SMA : SMK
%
13.
Angka Buta Huruf **
46,69 : 53,31 3.411.624
10-14 25.558 *) Sumber Dinas Pendidikan Prov. Jatim, 2011 **) Sumber BPS 2010
8,1
15-24 51.195
Kelompok Usia 25-44 476.914
553.667 2.690.88229
TOTAL 45-64
65+
1.537.215
1.320.742
3.411.624
1.537.215 29
30
30
Per 1.000 KH
TAHUN
Data BPS 2011 angka sementara
31
31
Pemerataan Pendapatan versi Bank Dunia
115,85 115,34
115,26
115,14
112,53 20 % ATAS
43,22
42,55
41,81
40,34
- 2.88
40 % MENENGAH
36,86
37,59
38,46
38,57
+ 1,71
40% BAWAH
19,92
19,86
19,73
21,09
+ 1,17
Nilai
Pertumbuhan Ekonomi Tinggi yang diiringi dengan Penurunan tajam indeks Wiliamson mengindikasikan Pertumbuhan Inklusif Penurunan Porsi pemanfaatan ekonomi pada 20 % kelas Atas memperjelas sasaran pemerataan perekonomian pada 80 % kelas menengah dan bawah 32
33
TEMA RKP 2013 Memperkuat Perekonomian Domestik bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat UNSUR TEMA RKP 2013
Daya saing Daya tahan ekonomi Peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat
Bersinergi dengan potensi kedaerahan (domestic value)
Stabilitas sosial dan politik 34
TEMA RKPD 2013 Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Jawa Timur Melalui Perluasan Dan Penguatan UMKMK, Pasar Dalam Negeri Serta Perbaikan Infrastruktur UNSUR TEMA RKPD 2013 Daya saing Daya tahan ekonomi Memperkuat UMKMK Memperluas Pasar Dalam Negeri Perbaikan Infrastruktur
Bersinergi dengan potensi kedaerahan (domestic value)
Stabilitas sosial dan politik Kesejahteraan Rakyat Jawa Timur Meningkat
35
2012
2013
Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Jawa Timur Melalui Perluasan Dan Penguatan UMKMK, Pasar Dalam Negeri Serta Perbaikan Infrastruktur
Pemulihan Percepatan Pengurangan Kemiskinan Perekonomian Jawa dan Pengangguran Menuju Perluasan Timur dalam rangka Yang Pembangunan Ekonomi Berkeadilan Dalam Rangka mewujudkan Peningkatan Kemakmuran Rakyat Jawa Timur yang Kemakmuran yang Lebih Baik lebih baik Target (T) Rancangan RKPD 2013: Pemerataan pembangunan dan percepatan : 7,5 – 7,7 % - Growth (T) yang didukung pertumbuhan ekonomi - IPM (T) : 73,0 – 73,15 pemantapan tata Kelola Kepemerintahan dalam - % Kemiskinan (T) : 11,0 -12,0 rangka mewujudkan kemakmuran yang Lebih Baik - TPT (T) : 3,5– 4,0
2011
2010
-Indek Disparitas (T) : 112 Target (T) & Capaian (C) 2010 : : 6,10 % - Growth (T) (C) : 6,68 % - IPM (T) : 69,0-69,5 (C) : 71,62 - % Kemiskinan (T) : 15,5-16,5 (C) : 15,26 (maret) (T) : 6,0 – 6,2 - TPT (C) : 4,25 (Agust) -Indek Disparitas (T) : 114,7-115,1 (C) : 115,1
Target (T) & Capaian (C) 2011 : : 7,1 – 7,3 % - Growth (T) (C) : 7,22% *) - IPM (T) : 72,34 (C) : 72,15 *) - % Kemiskinan (T) : 15,0-15,5 (C) : 13,85 (sept) (T) : 3,5 – 4,0 - TPT (C) : 4,16 (agust) -Indek Disparitas (T) : 114,4-114,7 36 (C) : 112,5
Target (T) 2012 (adjusment): : 7,5 % - Growth (T) - IPM (T) : 72,65 - % Kemiskinan (T) : 12,80 - TPT (T) : 3,5– 4,0 -Indek Disparitas (T) : 112,3
36
3. POLA DERIVASI PRIORITAS RKP DGN RKPD Sasaran IKU PRIORITAS RKP :
SINERGITAS
Prioritas RKPD 2013 Provinsi Jawa Timur :
1. Reformasi birokrasi dan tata kelola
1. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan
2. Pendidikan
2. Peningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
3. Kesehatan
3. Perluasan Lapangan Kerja
4. Penanggulangan Kemiskinan
4. Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan
5. Ketahanan Pangan
5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Rakyat
6. Infrastruktur
6. Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agroindustri/Agrobisnis
7. Iklim investasi dan usaha
7. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
8. Energi
8. Peningkatan Investasi, Ekspor Non-Migas, dan Pariwisata
9. Lingkungan Hidup dan bencana
9. Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur
10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik
10. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur
11. Kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi
11. Pemeliharaan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup, serta Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Penataan Ruang
IPM
% TPT
GRO WTH
DISP RT
12. Percepatan Pelaksanaan Reformasi Administrasi, dan Peningkatan Pelayanan Publik 1. Bidang Politik, Hukum dan keamanan
13. Peningkatan Kualitas Kesalehan Sosial demi Terjaganya Harmoni Sosial
2. Bidang Perekonomian
14. Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan di Semua Bidang, dan Terjaminnya Kesetaraan Gender
3. Bidang Kesejahteraan Rakyat
15. Peningkatan Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga
% MIS KIN
16. Penghormatan, Pengakuan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia 17. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas 18. Percepatan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi Dampak Lumpur Panas Lapindo
LH 37
AGENDA PEMBANGUNAN 1. Peningkatan Aksesibilitas & Kualitas Layanan Pendidikan & Kesehatan 2. Perluasan Lapangan Kerja & Penanggulangan Kemiskinan 3. Revitalisasi Pertanian & Penyediaan Infrastruktur Pedesaan 4. Pemeliharaan Kualitas & Fungsi Lingkungan Hidup 5. Reformasi Administrasi & Peningkatan Pelayanan Publik 6. Peningkatan Kesalehan Sosial 7. Peningkatan Kesetaraan Gender 8. Peningkatan Keamanan & Ketertiban, Supremasi Hukum & Penghormatan HAM 9. Percepatan Penanganan Dampak Sosial Ekonomi Lumpur Lapindo
18 PRIORITAS
Pert Ekon (%)
Kemiskinan (%)
TPT (%)
IPM
Disparitas
Target RPJMD
5,5 – 6,0
14,00 – 14,50
5,40 – 5,60
70,10 – 70,50
113,80 -114,10
Adjusment
7,5 – 7,7
12,0 – 11,00
3,50 – 4,00
73,00 – 73,15
112,0
38
38
Prioritas RKPD Provinsi Jawa Timur :
Focus Kegiatan
1. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan
Bosda Madin Siswa : 1.049.804 (ULA & Wustho) Ustadz/Guru Swasta : 103.197, Buta Aksara 7.750 orang, Pembangunan 2 SMK baru
2. Peningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
1,4 Juta Jiwa Jamkesda Non Quota; 527 Ponkesdes; 60 Puskesmas Rawat Inap, 180 Pustu Kegawat-daruratan; 80 Puskesmas Plus, Jaminan Asuransi Kesehatan Semesta
3. Perluasan Lapangan Kerja
Peningkatan Kualitas & Produktivitas Naker pada 16 UPT BLK bertaraf internasional, Penempatan TKI trampil 110.000 orang LN dan 240.000 DN, tansmigrasi untuk Penduduk Miskin / ke Luar Jawa Timur
4. Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan
Jalin kesra 151.849 RTSM; Pemberdayaan Masy.(Perdesaan dan Perkotaan); dan UMKMK
5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Rakyat
Pemberdayaan Fakir Miskin 2.000 KK, Lansia 320 orang, Antar 40 anak, Anjal 350 anak, Gepeng 120 orang; eks Gelandangan Psikotik 40 orang; Penyandang Cacat 225 orang; Rehabilitasi Sosial WTS 250 orang; Rehabilitasi sosial eks korban bencana alam 70 KK.
6. Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agroindustri/Agrobisnis
Peningkatan Produksi Beras 9.177.193 Ton surplus 5.868.617 Ton , Prod daging 373.361 Ton; Telur 305.042 Ton; Gula 1,56 juta Ton; Kopi 58.066 Ton; Ikan Budidaya 1.040 ribu Ton, ikan Tangkap 440.768 Ton; Rumah Pangan Lestari 114 unit :
7. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Penumbuhan Wirausaha Kelas menengah Baru , Tambahan Modal 2.000 Kopwan, 1.000 Unit (LMDH, Kompontren, Koperasi Buruh)
8. Peningkatan Investasi, Ekspor Non-Migas, dan Pariwisata
Promosi Investasi dalam & Luar Negeri , Pelatihan & Pendampingan Peningkatan Ekspor Pasar Non Konvensional, Optimalisasi Perwakilan dagang 24 Prov; Pameran & Pemasaran Wisata;
9. Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur
Pengembangan 1.400 Ind. Kecil Agro; Pelatihan peningkatan mutu 2.290 IKM;
10. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur
Pembangunan Tampungan Air Baku 11 Waduk , pengembangan Jaringan Irigasi Air Tanah (27 lokasi), melanjutkan pembangunan pengendali banjir , dan melaksanakan Operasi dan pemeliharaan jaringan; Pembangunan, Pemeliharaan & peningkatan jalan Prov & Jl akses/sirip menuju pusat pertumbuhan ekonomi; Perkerasan menuju Kaw. Industri Ploso, Pembangunan 20.000 Unit RTLH untuk 39 Maskin & 2 Twin Blok Rusun untuk Pekerja/Buruh/Masy Berpenghasilan Rendah.
Prioritas RKPD Provinsi Jawa Timur :
Focus Kegiatan
11. Pemeliharaan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup, serta Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Penataan Ruang
Pengurangan pencemaran lingkungan , Perencanaan, Pemanfaatan & Pengendalian Pemanfaatan Ruang
12. Percepatan Pelaksanaan Reformasi Administrasi, dan Peningkatan Pelayanan Publik
Perluasan Zona Integritas WBK, Peningkatan efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat pelayanan publik;
13. Peningkatan Kualitas Kesalehan Sosial demi Terjaganya Harmoni Sosial
Bantuaan sarana peribadatan, Penyelenggaraan FKUB, Fasilitasi Tim Koordinasi Pakem (aliran sesat), Bantuan Penguatan Lembaga Keagamaan
14. Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan di Semua Bidang, dan Terjaminnya Kesetaraan Gender
Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender (PUG) & Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) 62 SKPD; fasilitasi penanganan Trafficking Provinsi layak anak dan Pembentukan 10.000 TAMAN POSYANDU
15. Peningkatan Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga
Pengembangan Lembaga Kepemudaan 1.000 Pemuda; Peningkatan Wawasan dan kreativitas bagi 1.000 anak & remaja Peningkatan Peran Pemuda Mandiri Produktif 1.000 orang; Penyelenggaraan Kompetisi OR 5.920 atlit.
16. Penghormatan, Pengakuan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Pencatatan Hak Anak (Kepemilikan Akta Kelahiran); Peningkatan Pemahaman dan Penghormatan HAM
17. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas
Penguatan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, Rasa Cinta Tanah Air; Kesadaran berbela Negara (penguatan nasionalisme); Peningkatan Peran Forkominda, Kominda & Penguatan 4 Pilar kebangsaan. Pengamanan Pemilukada.; Polmas;
18. Percepatan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi Dampak Lumpur Panas Lapindo
Fasilitasi Demo masyarakat untuk percepatan Ganti Rugi, Koord percepatan Alternatif jalan Porong, Koord Pengganti Tol Porong
40
Dukungan Pemprov Jatim :
EKONOMI
Kebijakan Pemerintah : Penunjang Industri & Jasa Nas : Makanan-Minuman Perkapalan Telematika Alutsista Migas
SOSIAL
Proyek Milestone di Jatim Jalan Tol Trans Jawa Double Track Cirebon- Surabaya Usulan : Double track Koridor Selatan Double Runway Juanda Akses Jembatan Ploso Baru Percepatan JLS Penunjang MP3KI Jatim : Klaster 1 Klaster 2 Klaster 3 Klaster 4
Pelatihan peningkatan mutu 2.290 IKM Pengembangan 1.400 Ind. Kecil Agro Peningkatan peran Konektivitas pada 24 perwakilan dagang di Prov. Mitra Operasionalisasi 9 Resi Gudang dan Buffer Stock di luar Provinsi Realisasi Pengembangan Kaw. Ekonomi Khusus Perkapalan di Lamongan (LIS) Peningkatan Jalan Sirip Arteri (BK Infrastruktur Jalan Kab: Rp 5 M/Kab) Akses Jalan ke Pelab. Socah Pembangunan JLS Operasionalisasi Komuter GKS Pembangunan Infrastruktur Desa, Penambahan Armada pelayaran ke Prov Mitra Dagang Kl 1 : Bosda Madin; Siswa : 1.049.804, Beasiswa Miskin siswa SMA, SMK, dll Kl 2 : Jalinkesra : 151.849 RTSM, tambahan Modal untuk 2000 Kopwan, 1000(LMDH, Kompontren, Koperasi Buruh), Pembinaan WTS. Kl 3 : Pembiayaan UMKM melalui Dagulir 6%, Lingkage Bank Jatim – BPR, dll. Kl 4 : Pembangunan RTLH 10.000 unit,Rusunawa. 41
2010
ICOR 3.8 3.6 3.4 3.2 3 2.8 2.6
3.59 3.30 3.04
3.03
3.09 Tahun 2011 ICOR Jawa Timur : 3,09
2007 2008 2009 2010 2011
Sumber data Keterangan
: :
BPS Provinsi Jawa Timur * ) Angka Diperbaiki , **) Angka Sementara
• Efisiensi permodalan tahun 2011 lebih baik daripada tahun 2010, dikarenakan ICOR tahun 2011 lebih rendah dibanding tahun 2010
Sumber : Inmakro BPS Jatim, 2012
• Angka ICOR Jawa Timur tahun 2011 sebesar 3,09, ini dapat diartikan bahwa untuk mendapatkan tambahan output sebesar 1 unit diperlukan investasi sekitar 3,09 unit, atau untuk meningkatkan PDRB ADHK sebesar 1 milyar rupiah pada tahun 2011 diperlukan investasi sebesar 3,09 milyar rupiah. 42
o Pembangunan SMK
Pro Environment
Penurunan BOD/COD, Tingkat ke kritisan lahan, Luas tutupan hutan.
Penghijauan Jl Provinsi Pengendalian Pencemaran kali Brantas, Bengawan Solo Rehabilitasi Lahan Kritis & Hutan Rakyat 43
8. Kerangka Kebijakan Ekonomi 2013 (didasarkan atas perkembangan distribusi Pendapatan Versi Bank Dunia) 2009
19,86
37,59
42,55
2010
19,73
38,46
41,81
2011
21,09
38,57
40,34
40% bawah
40% menengah
20% atas
KELOMPOK BAWAH
UMKMK
KELOMPOK KAYA
KELOMPOK PENDAPATAN
TARGET GROUP Kebijakan
Fasilitasi Hambatan
Fasilitasi Aksesibilitas
Fasilitasi Kondusivitas Iklim
Rencana Aksi
1.
Intervensi pada Sistem Pengelolaan Distribusi /EX-IM Garam, Gula, Beras, Hortikultura, Advokasi Tarif Bea Masuk . Mengurangi Pengeluaran /Menekan Inflasi
1.
Turn Over Dagulir 6% ke Skema Linkage PT Bank Jatim – PT BPR Peningkatan LDR Perbangkan ke UMKM .
1.
Kerangka Regulasi (Pergub Garam, Gula, Beras, Hortikultura, tarif bea masuk ) Fasilitasi Melalui Belanja APBD (subsidi ongkos angkut 5 M, Pasar Sembako 10M) Operasi Pasar ( dengan BULOG)
1.
Linkage PT BANK – PT BPR JATIM ( hasil IPO 1,8 T ). Penjaminan Kredit oleh PT Jamkrida.
1.
2. Strategi Intervensi
1.
2.
3.
2.
2.
2.
Penciptaan TRANTIB & KEAMANAN 4 garansi Investasi ( Iklim Perburuhan, Fasilitasi Pengadaan Tanah, Fasilitasi energi, Perijinan ) Kerangka Regulasi
A. KEBIJAKAN BELANJA APBD PROVINSI 2013 1. Pemenuhan Belanja (FIXED ) (a) Pegawai (Gaji PNS) , (Bagi Hasil Pajak ke Kab/Kota) . 2. Belanja Kantor EFISIENSI PEMANFAATAN BBM, AIR, LISTRIK, TELEPON 3. Peningkatan Belanja Modal 4. Belanja Pelayanan Fungsi Pendidikan sekurang-kurangnya 20% 5. Belanja Moda Transportasi minimal 10% dari PKB 6. Pemenuhan Belanja Proyek Tahun Jamak ( Multi Years) 7. Pemenuhan Belanja Cadangan untuk PILGUB 8. Belanja Transfer (SESUAI KEMAMPUAN) stimulasi Sarana Prasarana Jalan Kabupaten, Desa dan aspirasi kelompok Masyarakat (Hibah, Bansos). 9. Belanja Antisipasi Kegiatan Mendesak ( Bencana Alam, Sosial, dll) melalui Belanja Tidak Terduga. 45
Administrasi Reform (e-pelayanan publik, eplanning, e-procurenment,P2T paperless) S Bussiness Gathering Invenstment Forum (domestik & Luar Negeri)
Fungsi G : Design Kebijakan Insentif
Stimulasi Sektor Produktif Fasilitasi Infrastruktur Provinsi Stimulasi dengan spesific block grant infrastruktur kab, desa. Kebijakan Sistem Kapitasi : 1. linkage PT Bank Jatim-PT BPR 2. Turn over Dagulir 6% Linkage Bank Jatim – PT BPR Jatim (bertahap). 3. Penjaminan Kredit via PT Jamkrida Skema Pembiayaan PPP ( ada misi daerah utk kepentingan masyarakat, misal Umbulan) . Modal BUMD DEVIDEN (25% ke KASDA, 75% penyertaan Modal) Rancangan
Growth Blj. Modal PMTB Pelayanan Publik
Fungsi G : Stimulasi
(Public Services)
Pelayanan Sosial Dasar JALINKESRA RTSM Program Asuransi Kesehatan Semesta BOSDA MADIN RLTH RUSUNAWA
Fungsi G : Fasilitasi
Investasi Publik (Public Invesment)
Basic Need
APBD yang kecil harus dibelanjakan seefisien mungkin sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta memantapkan pertumbuhan & daya tahan ekonomi
46
B. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN NON APBD 1. Optimalisasi Lembaga Bank dan Non Bank • Linkage PT Bank Jatim dengan PT BPR (Dana dari IPO) pendanaan sektor UMKM (kelompok 40% kelas menengah) • PT JAMKRIDA penjaminan kredit UMKM • Mengoptimalkan kinerja 8.506 Koperasi Wanita untuk pembiayaan mikro pedesaan dan kelurahan dan KSP-KSP yang sehat. • Mendorong Bank Indonesia agar Bank Pelaksana mampu meningkatkan LDR sebagaimana dipersyaratkan pada kebijakan Bank Indonesia dalam hal Giro Wajib Minimum (GWM) untuk pembiayaan sektor riil di Jawa Timur. 2. Mengembangkan kelembagaan Kemitraan (Partnership) • Pembiayaan di sektor-sektor potensial melalui Public Private Partnership (PPP): - Umbulan, • BOT (Build Operation Transfer) • Penyertaan Modal BUMD melalui penempatan Deviden • Pemanfaatan CSR /PKBL. • Introduksi pembiayaan pembangunan hibah-hibah negara donor tanpa syarat. 47
USULAN KHUSUS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KE PEMERINTAH PUSAT
48
PEMBANGUNAN DOUBLE TRACK KORIDOR SELATAN
Sesuai RIPNAS Tahun 2011 : 1. KA Lintas Madiun – Surabaya • Panjang Lintasan = ±200 km 2. KA Lintas Bangil – Malang – Blitar – Kertosono • Panjang lintasan = ±216 km 3. KA Lintas Surabaya – Jember – Banyuwangi •
Panjang lintasan = ±309 km
PEMBANGUNAN DOUBLE RUNWAY BANDARA JUANDA SURABAYA DI SIDOARJO (KEPMEN PERHUBUNGAN 20/2002)
TINGKAT KENYAMANAN PENUMPANG MENURUN : Jumlah penumpang (10,7 juta) melebihi kapasitas terminal penumpang (6 juta)
SLOT TIME PESAWAT : Slot time pesawat pada jam sibuk 1 menit 20 detik.
PEMBANGUNAN JEMBATAN PLOSO BARU • Untuk mendukung pengembangan investasi di kawasan Industri Ploso Kabupaten Jombang sebagai antisipasi akses menuju Pintu simpang susun jalan tol tersebut agar tidak terjadi kemacetan • Sedangkan untuk pengadaan tanah dan jalan akses pendekat menuju jembatan ploso baru menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. • DED Jembatan Baru Ploso dengan panjang 225 m, lebar 9m (lebar aspal 7m, lebar trotoar 2 x 1m) telah disusun melalui APBD Provinsi pada tahun 2009;
Pembangunan Fisik Jembatan diusulkan melalui dana APBN tahun 2012 sebesar Rp. 30 Milyar
PERCEPATAN PEMBANGUNAN JALAN LINTAS SELATAN KENDALA : 1.
Ijin pinjam pakai kawasan hutan dengan perhutani yang masih pada tahap pemenuhan kewajiban pembayaran ganti rugi tegakan dan pengukuran tata batas ;
2.
Kebutuhan Pembangunan fisik 2013 Rp. 660 Milyar (Pacitan – Malang)
NO
KABUPATEN
1 BANYUWANGI 2 JEMBER 3 LUMAJANG 4 MALANG 5 BLITAR 6 TULUNGAGUNG 7 TRENGGALEK 8 PACITAN
PERSETUJUAN PRINSIP
PERPANJANGAN PRINSIP
IZIN DISPENSASI
S. 651/Menhut-VII/2009, 19/8/2009 S. 577/Menhut-VII/2009, 23/7/2009 S. 651/Menhut-VII/2009, 23/7/2009 S. 536/Menhut-VII/2009, 7/7/2009 S. 245/Menhut-VII/2009, 15/6/2009 S. 339/Menhut-VII/2009, 11/5/2009 S. 399/Menhut-VII/2009, 27/5/2009 S. 541/Menhut-VII/2009, 14/7/2009
-
-
-
-
S. 253/Menhut-VII/2011, 31/5/2011 S. 255/Menhut-VII/2011, 31/5/2011 S. 254/Menhut-VII/2011, 24/5/2011 S. 236/Menhut-VII/2011, 19/5/2011 S. 254/Menhut-VII/2011, 31/5/2011 -
SK. 24/MENHUTII/2011 -
PEMBANGUNAN IRIGASI 2013
54
