- 1 - PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG

-1-

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DAN RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TAHUN 2012 – 2032 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil diperlukan pengelolaan wilayah pesisir

dan

pulau-pulau

kecil

yang

meliputi

kegiatan

perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta

proses alamiah

secara berkelanjutan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,

perlu

membentuk

Peraturan

Daerah

tentang

Pengelolaan dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Tahun 2012 - 2032; Mengingat

: 1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi

Djawa

Timur

(Himpunan

Peraturan-Peraturan

Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2

Tahun 1950 (Himpunan

Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950); 3. Undang

-23.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

4.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara

Republik

Indonesia

Tahun

1990

Nomor

49,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 5.

6.

7.

8.

9.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 10. Undang

-310. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); 14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); 15. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925); 16. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 17. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 19. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 21. Peraturan

-421. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 28. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 29. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987); 30. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070); 31. Peraturan

-531. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093); 32. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097); 33. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 34. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110); 35. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112); 36. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5151); 37. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154); 38. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 39. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar; 40. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah; 42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan; 43. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 44. Peraturan

-644. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 45. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya; 46. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan; 47. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1991 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1991 Nomor 1 Seri C); 48. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E); 49. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2); 50. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR dan GUBERNUR JAWA TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TAHUN 2012 – 2032. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur. 2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. 3. Gubernur

-73. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur. 4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. 5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. 6. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disingkat RTRW Provinsi adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dan yang berisi tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi; rencana struktur ruang wilayah provinsi; rencana pola ruang wilayah provinsi; penetapan kawasan strategis provinsi; arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi. 7. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 8. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. 9. Batas wilayah pesisir provinsi adalah batas wilayah nergy laut ditetapkan sejauh 12 (dua belas) mil laut di ukur dari garis pantai; sedangkan nergy daratan ditetapkan sesuai batas Kecamatan untuk kewenangan provinsi. 10. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 Km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya. 11. Pulau-pulau kecil adalah kumpulan beberapa pulau kecil yang membentuk kesatuan ekosistem dengan perairan disekitarnya. 12. Sumber daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya non-hayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumberdaya non-hayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta nergy gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir. 13. Perairan

-813. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna. 14. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disingkat RSWP-3-K adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional. 15. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disingkat dengan RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin. 16. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disingkat RPWP-3-K adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka pengkoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan. 17. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disingkat RAPWP-3-K adalah tindak lanjut rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulaupulau kecil di setiap kawasan perencanaan. 18. Kawasan adalah bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya. 19. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya. 20. Zonasi

-920. Zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batasbatas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir. 21. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas. 22. Bioekoregion adalah bentang alam yang berada di dalam satu hamparan kesatuan ekologis yang ditetapkan oleh batas-batas alam, seperti daerah aliran sungai, teluk, dan arus. 23. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan kehidupannya. 24. Struktur Ruang adalah susunan sistem pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. 25. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. 26. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari Wilayah Pesisir yang ditetapkan peruntukkannya bagi berbagai sektor kegiatan. 27. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan. 28. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat

KSNT

adalah

Kawasan

yang

terkait

dengan

kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional. 29. Alur laut adalah perairan yang dimanfaatkan, antara lain untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut. 30. Kawasan Strategis Provinsi adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi yang penataan ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi terhadap ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan.

31. Sempadan

- 10 31. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. 32. Daya dukung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kemampuan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. 33. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana,

baik

pembangunan

secara fisik

struktur

alami

atau

dan/atau

fisik

melalui

buatan

maupun

nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil. 34. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa Provinsi. 35. Wilayah Pengembangan yang selanjutnya disingkat WP adalah suatu kesatuan wilayah yang terdiri atas satu dan/atau beberapa struktur

kabupaten/kota pelayanan

secara

yang

membentuk

berhierarki

yang

kesatuan didalamnya

terdapat pusat pertumbuhan dan wilayah pendukung. 36. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa kabupaten/kota. 37. Pusat Kegiatan Wilayah promosi yang selanjutnya disingkat PKWp adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk kemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKW. 38. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa Kecamatan. 39. Masyarakat menjalankan

Lokal tata

adalah

kelompok

kehidupan

Masyarakat

sehari-hari

yang

berdasarkan

kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu. 40. Masyarakat

tradisional

adalah

masyarakat

perikanan

tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional. 41. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. BAB II

- 11 BAB II RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pasal 2 Ruang lingkup pengelolaan dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi kegiatan: a. perencanaan; b. pemanfaatan; dan c. pengawasan dan pengendalian. Bagian Kedua Asas Pasal 3 Pengelolaan dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasaskan: a. keberlanjutan; b. konsistensi; c. keterpaduan; d. kepastian hukum; e. kemitraan; f. pemerataan; g. peran serta masyarakat; h. keterbukaan; i. desentralisasi; j. akuntabilitas; dan k. keadilan. Bagian Ketiga Tujuan Pasal 4 Pengelolaan dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan tujuan untuk: a. melindungi

- 12 a. melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan; b. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah, Pemerintah

Daerah

Provinsi,

Pemerintah

Daerah

Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil; c. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan dan keberlanjutan; dan d. meningkatkan nilai sosial, ekonomi dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. BAB III PERENCANAAN Pasal 5 (1) Perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas: a. RSWP-3-K; b. RZWP-3-K; c. RPWP-3-K; dan d. RAPWP-3-K. (2) Prinsip perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu: a. merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan/atau komplemen dari sistem perencanaan pembangunan daerah; b. mengintegrasikan Pemerintah

kegiatan

Daerah

antara

Provinsi

dan

Pemerintah

dengan

Pemerintah

Daerah

Kabupaten/Kota, antar sektor, antara pemerintahan, dunia usaha

dan

masyarakat,

antara

ekosistem

darat

dan

ekosistem laut, dan antara ilmu pengetahuan dan prinsipprinsip manajemen; c. dilakukan sesuai dengan kondisi biogeofisik dan potensi yang

dimiliki

masing-masing

daerah,

serta

dinamika

perkembangan sosial budaya daerah dan nasional; dan d. melibatkan

peran

serta

masyarakat

setempat

dan

pemangku kepentingan lainnya. Pasal 6

- 13 Pasal 6 (1) Pemerintah Daerah Provinsi wajib menyusun perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan berpedoman pada norma, standar dan pedoman penyusunan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. (2) Perencanaan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dijadikan acuan

oleh

Pemerintah

Daerah

Kabupaten/Kota

dalam

menyusun perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten/Kota. BAB IV RSWP-3-K Pasal 7 (1) RSWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan/atau komplemen dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi. (2) Tahapan penyusunan RSWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pembentukan kelompok kerja; b. penyusunan dokumen awal; c. konsultasi publik; d. penyusunan dokumen antara; e. konsultasi publik; f. perumusan dokumen final; dan g. penetapan. Pasal 8 (1) RSWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan susunan sistematika: a. pendahuluan; b. gambaran umum kondisi daerah; c. kerangka kebijakan strategi; dan d. kaidah pelaksanaan. (2) RSWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Pasal 9

- 14 Pasal 9 RSWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak ditetapkan dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali. BAB V RZWP-3-K Pasal 10 RZWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk: a. mewujudkan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan; dan b. memberikan arahan perencanaan zonasi, pemanfaatan zona, pengendalian pemanfaatan zona wilayah pesisir dan pulaupulau kecil. Bagian Kesatu Kebijakan dan Strategi RZWP-3-K Pasal 11 Kebijakan dan strategi dalam RZWP-3-K meliputi: a. pengembangan wilayah; b. pengembangan struktur ruang; c. pengembangan pola ruang; dan d. pengembangan kawasan strategis. Paragraf 1 Pengembangan Wilayah Pasal 12 (1) Kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau

kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi: a. peningkatan konservasi ekosistem wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; b. pengoptimalan pengembangan kawasan pesisir dan pulaupulau kecil; dan c. peningkatan keberlanjutan ekosistem wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. (2) Strategi

- 15 (2) Strategi peningkatan konservasi ekosistem wilayah pesisir dan

pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. penetapan zonasi pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan b. membatasi kegiatan yang mengakibatkan terganggunya ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. (3) Strategi pengoptimalan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. melakukan optimalisasi pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada kawasan pemanfaatan umum; b. mengembangkan sarana dan prasarana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; c. meningkatkan operasionalisasi perwujudan pengembangan kawasan strategis di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil laut melalui pengembangan produk unggulan sektor kelautan dan perikanan; d. meningkatkan kapasitas dan peran serta masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan e. mengembangkan kota-kota pesisir di Provinsi. (4) Strategi peningkatan keberlanjutan ekosistem wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a. meningkatkan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat setempat; b. melindungi, mengkonservasi, dan merehabilitasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil; dan c. meningkatkan pengawasan dan/atau pengendalian di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau wilayah hukumnya. Paragraf 2 Pengembangan Struktur Ruang Pasal 13 Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi: a. kebijakan dan strategi pengembangan pusat pelayanan di darat; b. kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan c. kebijakan dan strategi pengembangan alur laut. Pasal 14

- 16 Pasal 14 (1) Kebijakan

pengembangan pusat pelayanan di darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan dengan mengintegrasikan dan menyelaraskan pusat-pusat kegiatan dan wilayah pengembangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. (2) Strategi pengembangan pusat pelayanan di darat meliputi: a. pengembangan dan pemantapan PKN; b. pengembangan dan pemantapan PKW; c. pengembangan dan pemantapan PKL; dan d. pengembangan dan pemantapan WP. Pasal 15 (1) Kebijakan pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan dengan meningkatkan pelayanan prasarana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. (2) Strategi pengembangan jaringan prasarana wilayah meliputi: a. membangun prasarana wilayah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai kebutuhan; dan b. memelihara dan mengembangkan prasarana wilayah yang telah ada. Pasal 16 (1) Kebijakan pengembangan alur laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan dengan meningkatkan pelayanan dan keselamatan alur laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. (2) Strategi pengembangan alur laut meliputi: a. menetapkan alur laut sesuai dengan kebutuhan; b. mengintegrasikan dan mensinergikan pelayanan alur laut; dan c. meningkatkan pengawasan dan pengendalian alur laut. Paragraf 3 Pengembangan Pola Ruang Pasal 17 Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi: a. kebijakan dan strategi kawasan pemanfaatan umum; dan b. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan konservasi. Pasal 18

- 17 Pasal 18 (1) Kebijakan kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, terdiri atas: a. penetapan kawasan pemanfaatan umum yang sinergis dan terintegrasi antara kebutuhan dan daya dukung lingkungannya; b. pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pulau terluar sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan; dan c. Pengembangan kawasan pemanfaatan umum dengan metode reklamasi dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah wilayah pesisir dan pulaupulau kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan dan sosial ekonomi. (2) Strategi kawasan pemanfaatan umum meliputi: a. mengembangkan kawasan permukiman, pariwisata, pelabuhan, pertambangan, industri, hutan, pertanian, perikanan budidaya, perikanan tangkap sesuai dengan kebutuhan, daya dukung lingkungan, dan selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota; b. menyelaraskan kegiatan-kegiatan budidaya pada kawasan pemanfaatan umum yang telah ditetapkan; c. mengembangkan pola kemitraan dalam mengelola dan menjaga pulau-pulau terkecil dan terluar; dan d. menetapkan kawasan yang dapat direklamasi untuk meningkatkan kualitas ekonomi, sosial, dan lingkungan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Pasal 19 (1) Kebijakan pengembangan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi: a. penetapan kawasan konservasi sesuai dengan kebutuhan dan daya dukung lingkungan; b. penetapan kawasan rawan bencana sebagai kawasan konservasi; dan c. mempertahankan wilayah yang telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi. (2) Strategi pengembangan kawasan konservasi, meliputi: a. mengembangkan dan melindungi kawasan konservasi perairan, konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi maritime, dan konservasi sempadan pantai; b. mengembangkan sistem mitigasi bencana di kawasan rawan bencana; c. mengatur

- 18 c. mengatur kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kawasan konservasi; dan d. melibatkan masyarakat dalam mengelola, memelihara, dan mempertahankan kawasan konservasi. Paragraf 4 Pengembangan Kawasan Strategis Pasal 20 (1) Kebijakan pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, meliputi: a. mengembangkan KSNT berupa kawasan instalasi militer serta kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil sesuai dengan potensi dan kebutuhan; dan b. mengembangkan kawasan

Kawasan

strategis

Strategis

pertumbuhan

Provinsi

ekonomi,

berupa kawasan

strategis lingkungan hidup sesuai dengan potensi dan kebutuhan. (2) Strategi pengembangan KSNT, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. memantapkan fungsi pertahanan dan keamanan; dan b. memantapkan fungsi ekonomi, konservasi, dan pertahanan keamanan pada kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil. (3) Strategi

pengembangan

Kawasan

Strategis

Provinsi,

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. mengembangkan kawasan ekonomi potensial yang dapat mempercepat perkembangan wilayah; b. mempercepat

perkembangan

dan

kemajuan

kawasan

tertinggal; dan c. melestarikan dan meningkatkan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Bagian Kedua Rencana Struktur Ruang Pasal 21 (1) Rencana struktur ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdiri atas: a. Rencana Sistem Pusat Pelayanan; b. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah; c. Rencana

- 19 c. Rencana Sistem Alur Pelayaran; d. Rencana Sistem Alur Kabel Bawah Laut; e. Rencana Sistem Alur Pipa Air Bersih; f.

Rencana Sistem Alur Pipa Minyak; dan

g. Rencana Sistem Alur Migrasi Biota Laut. (2) Rencana struktur ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dengan ketelitian peta skala 1:250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 1 Rencana Sistem Pusat Pelayanan Pasal 22 Rencana sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a terdiri atas rencana sistem perkotaan disertai dengan penetapan fungsi wilayah pengembangannya. Pasal 23 (1) Rencana sistem perkotaan pada wilayah Kabupaten/Kota yang memiliki wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi: a. PKN

: Kawasan

Perkotaan

Gresik,

Bangkalan,

Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. b. PKW

: Kawasan

Perkotaan

Probolinggo,

Tuban,

Banyuwangi, Jember, Pamekasan, dan Pacitan. c. PKWp : Kawasan Perkotaan Pasuruan. d. PKL

: Kawasan

Tulungagung,

Kraksaan

Kabupaten

Probolinggo, Lumajang, Sumenep, Situbondo, Trenggalek, Kepanjen

Bangil

Kabupaten

Kabupaten

Malang,

Pasuruan, Kanigoro

Kabupaten Blitar dan Sampang. (2) WP pada wilayah Kabupaten/Kota yang memiliki wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi: a. WP Germakertosusila Plus, meliputi : Kabupaten Tuban, Kabupaten

Lamongan,

Kabupaten

Gresik,

Kabupaten

Sidoarjo, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kota Pasuruan dan Kota Surabaya; b. WP Malang Raya, yaitu Kabupaten Malang; c. WP

- 20 c. WP Kediri dan sekitarnya, meliputi : Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Tulungagung; d. WP Blitar, yaitu Kabupaten Blitar; e. WP Madiun dan sekitarnya, yaitu Kabupaten Pacitan; f.

WP Probolinggo–Lumajang, meliputi : Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang;

g. WP Jember dan sekitarnya, meliputi: Kabupaten Jember, dan Kabupaten Situbondo; dan h. WP Banyuwangi, yaitu Kabupaten Banyuwangi. Paragraf 2 Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Pasal 24 (1) Pengembangan

sistem

jaringan

prasarana

wilayah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b yang mendukung

pemantapan

struktur

ruang

dalam

jangka

panjang diarahkan pada: a. peningkatan

prasarana

wilayah

untuk

melayani

kebutuhan perkembangan; dan b. pengembangan

sistem

prasarana

wilayah

untuk

mendukung pemerataan pembangunan antar wilayah dan peningkatan keterkaitan antara wilayah pertumbuhan dengan wilayah belakang (hinterland). (2) Sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Sistem jaringan prasarana transportasi, terdiri atas: 1. Rencana sistem jaringan transportasi darat; 2. Rencana sistem jaringan transportasi laut; dan 3. Rencana sistem jaringan transportasi udara. b. Sistem jaringan prasarana lainnya, terdiri dari: 1. Sistem jaringan energi; 2. Sistem jaringan telekomunikasi; dan 3. Sistem jaringan sumber daya air. Pasal 25 (1) Pembagian jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a angka 1 meliputi: a. Rencana sistem jaringan jalan; dan b. Rencana penyeberangan. (2) Rencana

- 21 (2) Rencana sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Jalan arteri primer yang menghubungkan antar provinsi berada di sepanjang jalur Pantura, menghubungkan Surabaya – Gresik – Lamongan – Tuban – Semarang (Jawa Tengah); b. Jalan arteri primer antar kabupaten dalam provinsi yang menghubungkan Surabaya – Pasuruan – Probolinggo – Situbondo – Banyuwangi; c. Jalan arteri primer Pulau Madura yang menghubungkan Kamal, Bangkalan – Sampang – Pamekasan – Sumenep, Kalianget; d. Jalan kolektor primer antar kabupaten dalam provinsi yang menghubungkan Banyuwangi – Jember – Lumajang – Malang – Blitar – Tulungagung – Trenggalek – Pacitan; e. Jaringan kolektor primer yang menghubungkan beberapa kawasan yang berada di wilayah kabupaten dan antar kabupaten, yaitu Jalur Kediri-Tulungagung-Trenggalek; f. Jaringan jalan lokal primer yang menghubungkan bagian kawasan dengan lingkup yang paling kecil, yaitu Jalur Pacitan – Trenggalek, Jalur Malang – Kondangmerak, Jalur Jember ke arah selatan dan Jalur Banyuwangi ke arah selatan; dan g. Jalan Lintas Selatan (JLS) diarahkan untuk berkembang disekitar Pantai Selatan mulai dari Pacitan – Trenggalek – Tulungagung – Blitar – Malang – Lumajang – Jember – Banyuwangi. (3) Rencana penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Pelabuhan penyeberangan yang sudah ada, yaitu: 1. Pelabuhan penyeberangan dengan pelayanan antarprovinsi, meliputi: a) Pelabuhan Ketapang di Kabupaten Banyuwangi; dan b) Pelabuhan Tanjung Perak di Kota Surabaya. 2. Pelabuhan penyeberangan dengan pelayanan antarkabupaten/ kota dalam provinsi meliputi: a) Pelabuhan Ujung di Kota Surabaya; b) Pelabuhan Kamal di Kabupaten Bangkalan; c) Pelabuhan Jangkar di Kabupaten Situbondo; dan d) Pelabuhan Kalianget di Kabupaten Sumenep. 3. Pelabuhan penyeberangan dengan pelayanan dalam wilayah kabupaten/kota, meliputi: a) Pelabuhan Kalianget, Pelabuhan Kangean dan Pelabuhan Sapudi di Kabupaten Sumenep; dan b) Pelabuhan Gresik dan Pelabuhan Bawean di Kabupaten Gresik. b. Rencana

- 22 b. Rencana pengembangan pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) terdiri atas: 1. Pelabuhan penyeberangan dengan pelayanan antarprovinsi, meliputi: a) Pelabuhan Ketapang di Kabupaten Banyuwangi; dan b) Pelabuhan Paciran di Kabupaten Lamongan. 2. Pelabuhan penyeberangan dengan pelayanan antarkabupaten/kota dalam provinsi meliputi: a) Pelabuhan Ujung di Kota Surabaya; b) Pelabuhan Kamal di Kabupaten Bangkalan; c) Pelabuhan Bawean di Kabupaten Gresik; d) Pelabuhan Jangkar di Kabupaten Situbondo; e) Pelabuhan Kalianget, Pelabuhan Raas, Pelabuhan Kangean dan Pelabuhan Sapudi di Kabupaten Sumenep; f) Pelabuhan Gili Ketapang di Kabupaten Probolinggo; g) Pelabuhan Probolinggo di Kota Probolinggo; dan h) Pelabuhan Paciran di Kabupaten Lamongan. 3. Pelabuhan penyeberangan dengan pelayanan dalam wilayah kabupaten dikembangkan sesuai kebutuhan di masing-masing kabupaten/kota yang bersangkutan. Pasal 26 (1) Rencana sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a angka 2 dilakukan dengan mengembangkan pelabuhan laut untuk kepentingan angkutan laut. (2) Pelabuhan laut untuk kepentingan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sudah ada terdiri atas: a. Pelabuhan utama yaitu Pelabuhan Tanjung Perak di Kota Surabaya. b. Pelabuhan pengumpul meliputi: 1. Pelabuhan Kamal di Kabupaten Bangkalan; 2. Pelabuhan Bawean dan Pelabuhan Gresik di Kabupaten Gresik; 3. Pelabuhan Tanjung Wangi di Kabupaten Banyuwangi; 4. Pelabuhan Pasuruan di Kota Pasuruan; 5. Pelabuhan Paiton di Kabupaten Probolinggo; 6. Pelabuhan Tanjung Tembaga di Kota Probolinggo; 7. Pelabuhan Kalbut di Kabupaten Situbondo; dan 8. Pelabuhan Kangean, Pelabuhan Sapudi, dan Pelabuhan Sepeken di Kabupaten Sumenep. c. Pelabuhan pengumpan meliputi: 1. Pengumpan Regional, yaitu: a) Pelabuhan Boom Banyuwangi di Kabupaten Banyuwangi; b) Pelabuhan

- 23 Pelabuhan Panarukan di Kabupaten Situbondo; c) Pelabuhan Brondong di Kabupaten Lamongan; d) Pelabuhan Branta dan Pelabuhan Pasean di Kabupaten Pamekasan; e) Pelabuhan Telaga Biru di Kabupaten Bangkalan; f) Pelabuhan Kalianget di Kabupaten Sumenep; dan g) Pelabuhan Boom di Kabupaten Tuban. 2. Pengumpan Lokal, yaitu: a) Pelabuhan Masa Lembu, Pelabuhan Gayam, Pelabuhan Giliraja, dan Pelabuhan Keramaian, dan Pelabuhan Raas di Kabupaten Sumenep; b) Pelabuhan Gilimandangin dan Pelabuhan Tanlok di Kabupaten Sampang; c) Pelabuhan Jangkar dan Pelabuhan Besuki di Kabupaten Situbondo; dan d) Pelabuhan Sepulu di Kabupaten Bangkalan. (3) Rencana pengembangan pelabuhan untuk kepentingan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pelabuhan utama yang terdiri atas: 1. Pelabuhan Tanjung Perak di Kota Surabaya dalam satu sistem dengan rencana pengembangan pelabuhan di wilayah antara Teluk Lamong sampai Kabupaten Gresik, Pelabuhan Socah di Kabupaten Bangkalan, dan untuk jangka panjang diarahkan ke Pelabuhan Tanjung Bulupandan di Kabupaten Bangkalan; dan 2. Pelabuhan Tanjung Wangi di Kabupaten Banyuwangi. b. pelabuhan pengumpul meliputi: 1. pelabuhan Gelon di Kabupaten Pacitan; 2. Pelabuhan Sampang/Taddan di Kabupaten Sampang; 3. Pelabuhan Sendang Biru di Kabupaten Malang; 4. Pelabuhan Prigi di Kabupaten Trenggalek; dan 5. Pelabuhan Pasuruan di Kota Pasuruan. c. pelabuhan pengumpan meliputi: 1. Pelabuhan pengumpan regional berupa Pelabuhan Tuban di Kabupaten Tuban; dan 2. Pelabuhan pengumpan lokal berupa Pelabuhan Dungkek, Pelabuhan Pagerungan dan Pelabuhan Nunggunung di Kabupaten Sumenep. Pasal 27 Pengembangan pelabuhan selain untuk memenuhi kepentingan angkutan laut yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) juga dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat khusus dengan memperhatikan persyaratan teknis, ekonomi, dan lingkungan. Pasal 28 (1) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a angka 3 meliputi: a. bandar

- 24 a. bandar udara umum; dan b. bandar udara khusus. (2) Bandar udara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. bandar udara pengumpul (hub); dan b. bandar udara pengumpan (spoke). Pasal 29 (1) Bandar udara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a yang sudah ada meliputi: a. bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer, yaitu bandar udara Juanda di Kabupaten Sidoarjo untuk penggunaan internasional utama, regional, dan haji. b. bandar udara pengumpan meliputi: 1. bandar udara Blimbingsari di Kabupaten Banyuwangi; 2. bandar udara Trunojoyo di Kabupaten Sumenep; dan 3. bandar udara Bawean di Kabupaten Gresik. (2) Rencana pengembangan bandar udara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a meliputi: a. bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer, yaitu: 1. bandar udara Juanda di Kabupaten Sidoarjo; dan 2. alternatif pembangunan bandar udara baru di Kabupaten Lamongan; b. bandar udara pengumpan meliputi: 1. pengembangan bandar udara Trunojoyo di Kabupaten Sumenep; 2. pengembangan bandar udara Blimbingsari di Kabupaten Banyuwangi; 3. pengembangan bandar udara Bawean di Kabupaten Gresik; dan 4. pengembangan bandar udara di Kabupaten Blitar. (3) Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b yang sudah ada meliputi: a. bandar udara khusus militer terdiri atas: 1. Lapangan Udara TNI AU Pacitan di Kabupaten Pacitan; 2. Lapangan Udara TNI AL Raci di Kabupaten Pasuruan; dan 3. Lapangan Udara TNI AD Melik Kabupaten Situbondo. b. bandar udara khusus sipil, yaitu bandar udara khusus di Pagerungan Kabupaten Sumenep.

Pasal 30 (1) Pengembangan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b angka 1 dimaksudkan untuk menunjang penyediaan energi listrik dan pemenuhan energi lainnya. (2) Rencana

- 25 (2) Rencana pengembangan energi baru dan terbarukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menunjang penyediaan sumber daya energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. energi angin di Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang,

Kabupaten

Kabupaten

Lumajang,

Banyuwangi,

Kabupaten

Kabupaten

Jember,

Bangkalan,

Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Tuban, dan kabupaten lainnya di wilayah pesisir dan kepulauan; b. energi gelombang laut di Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember,

Kabupaten

Banyuwangi,

Kabupaten

Tuban,

Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep. Pasal 31 (1) Pengembangan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) meliputi: a. pembangkit tenaga listrik; b. jaringan transmisi tenaga listrik; dan c. jaringan pipa minyak dan gas bumi. (2) Rencana pengembangan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. Plant di Grindulu PS (4x250 MW); b. Percepatan di PLTU Tanjung Awar-Awar (2x350 MW); c. PLTU Jatim Selatan (2x315 MW); d. PLTU Paiton Baru (1x660 MW); dan e. Penanganan Krisis di Madura (2x100 MW), Panas bumi di Ngebel (3x55 MW), dan Belawan Ijen (2x55 MW). (3) Rencana pengembangan jaringan transmisi untuk pengembangan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara: a. pengembangan sistem transmisi 500 kV; dan b. pengembangan sistem transmisi 150 kV. (4) Rencana pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. Manyar – Panceng dengan panjang 30,13 km; b. Kota Pasuruan dengan panjang 11,08 km; dan c. Panceng–Tuban dengan panjang 70,2 km. (5) Selain

- 26 (5) Selain rencana pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdapat rencana pengembangan sumber dan prasarana minyak dan gas bumi yang meliputi: a. Kabupaten Bangkalan; b. Kabupaten Gresik; c. Kabupaten Lamongan; d. Kabupaten Pamekasan; e. Kabupaten Sidoarjo; f.

Kabupaten Sampang;

g. Kabupaten Sumenep; h. Kabupaten Tuban; dan i.

Kabupaten/kota lain berdasarkan hasil eksplorasi. Pasal 32

(1) Sistem jaringan telekomunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b angka 2 merupakan perangkat

komunikasi

dan

pertukaran

informasi

yang

dikembangkan untuk tujuan pengambilan keputusan dan peningkatan kualitas pelayanan publik ataupun privat. (2) Sistem

jaringan

telekomunikasi

dan

informatika

yang

dikembangkan meliputi: a. jaringan terestrial; dan b. jaringan satelit. (3) Rencana jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. jaringan terestrial yang menggunakan sistem kabel yang diarahkan

untuk

melayani

seluruh

wilayah

kabupaten/kota sampai wilayah terpencil; dan b. jaringan terestrial yang menggunakan sistem nirkabel atau base transceiver station (BTS) diarahkan untuk melayani seluruh wilayah kabupaten/kota. (4) Rencana sistem jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat menggunakan tower ataupun nontower yang melayani wilayah terpencil. Pasal 33 Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b angka 3 meliputi: a. jaringan sumber daya air untuk mendukung air baku pertanian; b. jaringan

- 27 b. jaringan sumber daya air untuk kebutuhan air baku industri dan kebutuhan lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c. jaringan sumber daya air untuk kebutuhan air minum; dan d. pengelolaan sumber daya air untuk pengendalian daya rusak air di wilayah provinsi serta mendukung pengelolaan sumber daya air lintas provinsi. Paragraf 3 Rencana Sistem Alur Pelayaran Pasal 34 (1) Rencana Sistem Alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c terintregasi dengan rencana pengembangan pelabuhan, terdiri atas: a. Alur Pelayaran Barat Surabaya; dan b. Alur Pelayaran Timur Surabaya. (2) Alur Pelayaran Barat Surabaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan alur pelayaran yang dilewati oleh kapal dari dan ke Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya dan sekitarnya yaitu Gresik, Socah, Teluk Lamong bagi pelayaran internasional dan antar pulau. (3) Alur Pelayaran Timur Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alur pelayaran yang melayani pelayaran rakyat dari Pelabuhan Tanjung Perak ke pelabuhan pelabuhan di bagian Timur Indonesia. Paragraf 4 Rencana Sistem Alur Kabel Bawah Laut Pasal 35 (1) Rencana alur kabel bawah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, meliputi: a. rencana alur kabel bawah laut yang menghubungkan Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik dan Pulau Madura di Bangkalan untuk memberi layanan kebutuhan sumber tenaga untuk Pulau Madura; dan b. rencana alur kabel bawah laut yang menghubungkan Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo dengan Pulau Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo untuk memberi layanan kebutuhan sumber tenaga listrik Pulau Gili Ketapang. (2) Arahan

- 28 (2) Arahan pengembangan sistem alur kabel bawah laut selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dengan mengikuti peraturan perundangundangan. Paragraf 5 Rencana Sistem Alur Pipa Air Bersih Pasal 36 (1) Rencana sistem alur pipa air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e, menghubungkan Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo dengan Pulau Gili Ketapang, Kabupaten Probolinggo, untuk memberi layanan kebutuhan air bersih untuk Pulau Gili Ketapang. (2) Arahan pengembangan sistem alur pipa air bersih selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dengan mengikuti peraturan perundangundangan. Paragraf 6 Rencana Sistem Alur Pipa minyak Pasal 37 (1) Rencana Sistem Alur Pipa Minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f, meliputi: a. jaringan pipa minyak dan gas, dan bangunan lepas pantai direncanakan untuk pengembangan pelayanan diarahkan sampai ke Jawa Tengah dan Kalimantan; b. jaringan

pipa

bawah

laut

milik

negara

yang

menghubungkan Kepulauan Kangean ke Stasiun Penerima Utama Main Receiving Station MR/S di Porong Kabupaten Sidoarjo, dan Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik; dan c. jaringan gas milik PT. Perusahaan Gas Negara, ke arah utara menjangkau Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik; ke arah barat

terbatas Kota Mojokerto; ke arah selatan

terbatas Pandaan; dan ke arah timur berkembang ke Probolinggo dan Leces. (2) Arahan

pengembangan

sistem

alur

pipa

minyak

selain

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dengan mengikuti peraturan perundangundangan. Paragraf 7

- 29 Paragraf 7 Rencana Sistem Alur Migrasi Biota Laut Pasal 38 Alur migrasi biota laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g, berdasarkan wilayah perairan laut di Jawa Timur meliputi: a. Perairan Laut Jawa merupakan tempat migrasi ikan Lemuru dan ikan Layang yang bermigrasi dari Selat Makasar ke Perairan Masalembo, Kabupaten Sumenep dan ke Perairan Bawean; b. Perairan Selat Madura merupakan tempat migrasi ikan tongkol dari Samudra Hindia ke perairan Kepulauan Sumenep; c. Perairan Selat Bali merupakan tempat migrasi ikan tongkol dari perairan Kepulauan Sumenep ke Selat Bali, migrasi ikan Lemuru dari Samudra Hindia ke Selat Bali; dan d. Perairan Samudra Hindia merupakan tempat migrasi ikan tongkol dari perairan Selat Bali ke Samudra Hindia dan migrasi ikan Lemuru dari Selat Bali ke Samudera Hindia. Bagian Ketiga Rencana Pola Ruang Pasal 39 (1) Rencana pola ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi terdiri atas rencana kawasan pemanfaatan umum, rencana kawasan konservasi, dan Rencana kawasan strategis. (2) Rencana pola ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dengan ketelitian peta skala 1:250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 1 Rencana Kawasan Pemanfaatan Umum Pasal 40 Rencana kawasan pemanfaatan umum Provinsi terdiri atas: a. zona perikanan budidaya; b. zona perikanan tangkap di laut; c. Zona

- 30 c.

zona permukiman;

d.

zona industri;

e.

zona pelabuhan perikanan;

f.

zona pertanian;

g.

zona hutan;

h.

zona pertambangan;

i.

zona tambak garam;

j.

zona pariwisata; dan

k.

reklamasi. Pasal 41

Zona perikanan budidaya di Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a ditetapkan sebagai: a. budidaya tambak; dan b. budidaya laut. Pasal 42 (1) Zona perikanan budidaya tambak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, meliputi: a. Kabupaten Tuban di Kecamatan Bancar, Tambakboyo, Jenu, dan Palang; b. Kabupaten

Lamongan

di

Kecamatan

Brondong,

dan

Paciran; c. Kabupaten Gresik di Kecamatan Ujung Pangkah, Sedayu, Manyar, Bungah, dan Sangkapura; d. Kota

Surabaya

di

Kecamatan

Benowo,

Asemrowo,

Kenjeran, Sukolilo, Rungkut, dan Gunung Anyar; e. Kabupaten

Sidoarjo

di

Kecamatan

Sedati,

Buduran,

Kabupaten Pasuruan di Kecamatan Bangil,

Kraton,

Sidoarjo, dan Jabon; f.

Rejoso, dan Lekok; g. Kota Pasuruan di Kecamatan Gadingrejo, Purworejo dan Bugulkidul; h. Kabupaten Probolinggo di Kecamatan Tongas, Sumberasih, Gending, Pajarakan, Kraksaan, dan Paiton; i.

Kota

Probolinggo

di

Kecamatan

Mayangan,

dan

Kademangan; j.

Kabupaten Situbondo di Kecamatan Suboh, Mlandingan, Mangaran, Arjasa, Jangkar, dan Widuri;

k. Kabupaten Banyuwangi di Kecamatan Banyuwangi, dan Kabat; l. Kabupaten

- 31 l.

Kabupaten

Bangkalan

di

Kecamatan

Tanjungbumi,

Klampis, dan Sepuluh; m. Kabupaten

Sampang

di

Kecamatan

Torjun,

Sreseh,

Camplong, Pangarengan, Jrengik, dan Banyuates; n. Kabupaten Pamekasan di Kecamatan Galis, Pademawu, Tlanakan; dan o. Kabupaten Sumenep di Kecamatan Giligenting, Talango, Kalianget, Dungkek, Saronggi, Praga`an, Ra`as, Sapeken, Gapura, Arjasa, dan Kangayan. (2) Arahan pengelolaan budidaya tambak, meliputi: a. mengaktifkan kembali tambak tradisional; b. mengaktifkan tambak intensif yang tidak beroperasi; c. meningkatkan teknologi budidaya dari tradisional menjadi semi intensif, menggunakan teknologi sistem resirkulasi tertutup; dan d. mengembangkan komoditas alternatif pada tambaktambak intensif yang sesuai dengan komoditas yang dikembangkan. (3) Usaha budidaya tambak yang tidak produktif dioptimalkan untuk usaha budidaya rumput laut Gracillaria yang dikembangkan di: a. Kabupaten Pasuruan; b. Kota Pasuruan; c. Kabupaten Banyuwangi; d. Kabupaten Sidoarjo; e. Kabupaten Probolinggo; f. Kabupaten Bangkalan; dan g. Kabupaten Sampang. (4) Pengembangan sentra usaha budidaya tambak didasarkan pada RTRW tiap Kabupaten/Kota. Pasal 43 (1) Zona perikanan budidaya laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, meliputi: a. Kabupaten Gresik di Kecamatan Tambak, dan Sangkapura; b. Kabupaten Probolinggo di Kecamatan Tongas, Sumberasih, Dringu, Gending, Pajarakan, Kraksaan, dan Paiton; c. Kota Probolinggo di Kecamatan Mayangan, dan Kademangan; d. Kabupaten Situbondo di Kecamatan Banyuglugur, Besuki, Suboh, Kendit, Panarukan, Mangaran, dan Banyuputih; e. Kabupaten Blitar di Kecamatan Bakung; f. Kabupaten Tulungagung di Kecamatan Tanggunggunung; g. Kabupaten

- 32 g. Kabupaten Trenggalek di Kecamatan Watulimo dan Panggul; h. Kabupaten Pacitan di Kecamatan Sidomulyo; i. Kabupaten Bangkalan di Kecamatan Modung, Kwanyar, Labang, dan Klampis; dan j. Kabupaten Sumenep di Kecamatan Bluto, Saronggi, Talango, Giligenting, Gapura, Dungkek, Raas, Arjasa, Kangayan, dan Masalembu. (2) Arahan pengelolaan dan/atau pengembangan budidaya laut, meliputi: a. meningkatkan kegiatan usaha karamba dan jumlah pembudidaya dengan dukungan kemudahan permodalan, teknologi, dan pasokan benih, pada lokasi budidaya laut yang sudah ada di Kabupaten Situbondo, Banyuwangi dan Sumenep; b. melakukan studi pengembangan dan sosialisasi terhadap para pembudidaya pada lokasi yang memenuhi persyaratan budidaya laut di Pulau Bawean Kabupaten Gresik, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Blitar Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Pacitan dan wilayah kepulauan Kabupaten Sumenep; c. mengembangkan kawasan budidaya yang terintegrasi dengan usaha-usaha terkait lainnya, baik dikawasan yang sudah ada maupun kawasan pengembangan; d. mengembangkan sentra usaha budidaya laut didasarkan pada RTRW Kabupaten/Kota; dan e. mengembangkan budidaya rumput laut, usaha budidaya laut untuk komoditas ikan karang. (3) Pengembangan usaha budidaya rumput laut jenis Eucheuma cottoni, meliputi: a. Kabupaten Sumenep; b. Kabupaten Pamekasan; c. Kabupaten Sampang; d. Kabupaten Bangkalan; e. Kabupaten Situbondo; f. Kabupaten Banyuwangi; g. Kabupaten Pacitan; dan h. Kabupaten Blitar. (4) Pengembangan perikanan budidaya laut melalui optimalisasi kawasan lama dan ektensifikasi pada lokasi baru, meliputi: a. Kabupaten Gresik di Kecamatan Sangkapura dan Kec. Tambak Pulau Bawean; b. Kabupaten Pacitan di Kecamatan Sidomulyo; c. Kabupaten Situbondo di Desa Klatakan Kecamatan Kendit dan Desa Gelung Kecamatan Panarukan; d. Kabupaten Banyuwangi di Kecamatan Tegaldlimo; e. Kabupaten

- 33 e. Kabupaten Trenggalek di Kecamatan Watulimo dan Kecamatan Panggul; dan f. Kabupaten Sumenep di Kecamatan Giligenting, Bluto, Saronggi, Talango, Gapur, Dungkek, Ra'as, Sapeken, Kangayan, Arjasa, dan Kecamatan Masalembu. Pasal 44 (1) Zona perikanan tangkap di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b meliputi: a. Jalur penangkapan ikan; dan b. Daerah penangkapan ikan (fishing ground). (2) Jalur penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibedakan menjadi 3 (tiga) jalur, yaitu: a. Jalur penangkapan ikan I dengan batas 0 – 6 mil laut, terbagi atas: 1. Jalur 0 sampai 3 mil laut, diperuntukkan bagi nelayan dengan klasifikasi peralatan alat penangkap ikan menetap dan alat penangkap ikan tidak menetap yang tidak dimodifikasi. 2. Jalur 3 sampai 6 mil laut, diperuntukkan bagi nelayan dengan klasifikasi peralatan: a) Alat penangkap ikan tidak menetap yang tidak dimodifikasi; b) Kapal perikanan tanpa motor atau bermotor tempel dengan ukuran kurang dari 12 meter atau kurang 5 GT; c) Pukat Cincin (purse seine) dengan ukuran kurang dari 150 meter; dan/atau d) Jaring Insang hanyut dengan ukuran kurang dari 1000 meter. b. Jalur Penangkapan Ikan II dengan batas perairan diluar Jalur Penangkapan Ikan I sampai 12 mil ke arah laut, dengan klasifikasi peralatan: 1. Kapal motor dengan maksimum 60 GT: a) menggunakan pukat cincin, maksimum 600 meter (1

kapal)

maksimum

1000

meter

(2

kapal);

dan/atau b) jaring insang hanyut, dengan ukuran maksimum 2.300 meter. c. Jalur Penangkapan Ikan III dengan batas perairan diluar Jalur Penangkapan Ikan II sampai batas terluar ZEE Indonesia. (3) Daerah

- 34 (3) Daerah penangkapan ikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Laut Jawa sebelah Utara Jawa Timur, meliputi: 1. Daerah penangkapan ikan utama di sebelah barat Pulau Bawean mendekati gugus kepulauan Bawean Kabupaten

Gresik

dan

Pulau

Masalembo

Kecil

Kabupaten Sumenep dengan alat tangkap cantrang box dan pukat cincin; 2. Daerah penangkapan ikan di sepanjang pantai Pulau Bawean, Utara Bawean, Utara Masalembo Kecil, dan Selatan Masalembo dan di perairan Utara Bangkalan dengan alat tangkap cantrang; 3. Daerah penangkapan ikan di perairan pantai Bawean dan daerah larangan operasi penangkapan ikan di Selatan Pulau Bawean dengan alat tangkap pukat cincin; 4. Daerah penangkapan ikan di sepanjang pantai Pulau Bawean dengan alat tangkap Payang dan daerah penangkapan

ikan

di

perairan

Laut

Jawa

menggunakan alat tangkap pancing prawe, cantrang box, pukat cincin, dan payang; 5. Daerah penangkapan ikan di perairan kurang dari 4 mil dengan alat tangkap jaring insang (gill net), jaring dasar (trammel net), jaring pendem (gill net dasar), dogol, bagan tancap, jaring klitik, dan cantrang harian; dan 6. Daerah penangkapan ikan di perairan lebih dari 12 mil dengan alat tangkap pancing prawe. b. Selat Madura, meliputi: 1. Daerah

penangkapan

ikan

dipisahkan

menjadi

Paparan Madura dan Paparan Jawa, melewati lokasi Karang Kokop dan Karang Congkeh dengan alat tangkap payang, cantrang; 2. Daerah penangkapan ikan di perairan Pasuruan, Sidoarjo, Probolinggo dengan jenis alat tangkap pukat cincin, payang, dan cantrang; 3. Daerah penangkapan ikan utama dengan kedalaman bervariasi antara 30 – 50 m di perairan Pulau Gili Ketapang, Srasah, Etong, Renggis, Aliman, Kremesan, Menilaan, dan Karang Cino dengan jenis alat tangkap pukat cincin; 4. Daerah

- 35 4. Daerah penangkapan ikan di wilayah 0 sampai 4 mil Pasuruan dan Sidoarjo terdiri atasalat tangkap jarring dasar (trammel net), jaring kepiting, bagan, payang jurung, payang alit, dan payang oras; dan 5. Daerah penangkapan ikan wilayah perairan antara 412 mil Karang Kokop dan Karang Congkeh dengan alat tangkap jaring tengah. c. Selat Bali, meliputi: 1. Daerah penangkapan ikan di daerah pantai Desa Sumbersewu, berbatasan dengan Kali Bomo di bagian utara dan terumbu karang Sumbersewu di bagian selatan, dibagi atas sub area Kali Bomo, sub area Tambak, dan sub area batas karang (Gumuk Kantong) dengan alat tangkap, alat pukat pantai (jaring tarik); 2. Daerah penangkapan ikan di bagian Utara Desa Sumbersewu

dan

Teluk

Pangpang

(Kedungringin,

Wringinputih) dibagian Selatan dengan alat tangkap sotok; 3. Daerah penangkapan ikan di perairan dekat karang di Candikusuma, Prancak, Candi 1 (Pura), Tanjung Atab, sampai daerah Bukit (Tanjung Mebulu) dengan alat tangkap pancing layur; 4. Fishing

ground

Sembulungan

disekitar

sampai

perairan

Karang

Ente

Tanjung

dengan

alat

tangkap pancing eret dan ancet untuk menangkap jenis

ikan

karang

dan

pelagis

oseanik

(tongkol,

cakalang dan tuna); 5. Fishing ground di perairan Tanjung Wringinan, Teluk Banyubiru

(Senggrong),

Tanjung

Keben,

Tanjung

Kucur, Karang Ente, Batu Mandi sampai wilayah Grajagan dibagian selatan (Paparan Jawa dalam Selat Bali) dengan alat tangkap pukat cincin; dan 6. Daerah penangkapan di paparan Bali mulai dari Candikusuma,

Pengambengan,

Prancak,

Candi

1

(Pura), Tanjung Atab, Candi 2 (Pura) sampai daerah bukit (Tanjung Mebulu); bagian utara di Tanjung Pasir, Celukan Bawang dan Tanjung Bungkulan (Paparan Bali Utara) dengan alat tangkap pukat cincin.

d. Samudera

- 36 d. Samudera Hindia (Selatan Jawa Timur), meliputi: 1. Daerah penangkapan di perairan selatan Jawa Timur di bagian timur (Banyuwangi) berada di wilayah perairan 4 mil dan teluk yang terlindung di sekitar Pulau Nusa Barong dengan alat tangkap jaring dasar (trammel net), jaring insang (gill net), jaring barong, pancing, dan payang; 2. Daerah penangkapan di bagian tengah (Malang) di pesisir pantai Pulau Sempu; wilayah pancing tonda di luar wilayah perairan 12 mil dengan alat tangkap jarring insang (gill net); dan 3. Daerah penangkapan di bagian barat (Trenggalek) di perairan teluk (Teluk Prigi dan Sumbreng), perairan di antara gugus pulau-pulau kecil, perairan di luar gugus pulau-pulau kecil dan di luar wilayah 12 mil dengan alat tangkap pukat cincin, pancing dan jaring insang (gill net). (4) Arahan pengelolaan perikanan tangkap, meliputi: a. mempertahankan, merehabilitasi dan merevitalisasi tanaman bakau/mangrove dan terumbu karang; b. pengembangan perikanan tangkap ke perairan yang potensial seperti ke Samudera Hindia; c. penjagaan kelestarian sumber daya hayati perairan pantai terhadap pencemaran limbah industri; d. pengendalian pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir melalui penetapan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; e. peningkatan produksi dengan memperbaiki sarana dan prasarana perikanan; dan f. peningkatan nilai ekonomi perikanan dengan meningkatkan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (sistem bisnis perikanan). Pasal 45 (1) Zona permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c direncanakan dan dilengkapi sarana dan prasarana permukiman sesuai hierarki dan tingkat pelayanan masingmasing, membentuk cluster-cluster permukiman untuk menghindari penumpukan dan penyatuan antar zona permukiman, pengembangan permukiman perkotaan kecil melalui pembentukan pusat pelayanan Kecamatan. (2) Zona permukiman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: a. permukiman perdesaan; dan b. permukiman

- 37 b. permukiman perkotaan. (3) Zona permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan tersebar di seluruh zona perdesaan. (4) Arahan pengelolaan zona permukiman perdesaan meliputi: a. pengelompokan lokasi permukiman perdesaan yang sudah ada; b. pengembangan permukiman perdesaan sedapat mungkin menghindari terjadinya alih fungsi lahan produktif; dan c. Penanganan zona permukiman kumuh di perdesaan melalui perbaikan rumah tidak layak huni. (5) Zona permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan tersebar di seluruh zona perkotaan. (6) Arahan pengelolaan zona permukiman perkotaan meliputi: a. pengaturan perkembangan pembangunan permukiman perkotaan baru; b. pengembangan

permukiman

memperhitungkan

daya

perkotaan

tampung

dengan

perkembangan

penduduk, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan; dan c. penanganan zona permukiman kumuh perkotaan dapat dilakukan melalui pembangunan rumah susun. (7) Rencana

pengembangan

zona

permukiman

yang

terkait

dengan pengembangan industri, pertambangan, pelabuhan, perdagangan, pariwisata, sekitar gerbang jalan tol, dan zona rawan bencana diatur lebih lanjut dalam rencana tata ruang yang lebih rinci. Pasal 46 (1) Zona industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d

direncanakan untuk

pengembangan industri maritim,

industri kimia, industri agro dan industri pengolahan hasil perikanan. (2) industri

maritim

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

merupakan industri yang bergerak pada sektor transportasi laut meliputi pembuatan, pemeliharaan, perbaikan, dan perawatan serta pengembangan teknologi dan rekayasa yang direncanakan untuk dikembangkan di wilayah: a. Kabupaten Bangkalan; b. Kabupaten Gresik; c. Kabupaten Lamongan; d. Kota Surabaya; e. Kabupaten

- 38 e. Kabupaten Tuban; f. Kabupaten Banyuwangi; dan g. Kabupaten Probolinggo. (3) Industri kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan industri yang mengolah bahan baku menjadi produk kimia meliputi kimia hulu maupun kimia hilir yang direncanakan untuk dikembangkan di wilayah: a. Kabupaten Gresik; b. Kabupaten Pasuruan; c. Kabupaten Probolinggo; d. Kabupaten Sidoarjo; dan e. Kabupaten Tuban. (4) Industri Agro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Industri yang mengolah bahan baku pertanian dan kehutanan meliputi industri makanan, minuman, tembakau, hasil hutan dan perkebunan yang direncanakan untuk dikembangkan di wilayah: a. Kabupaten Sidoarjo; b. Kabupaten Gresik; c. Kabupaten Lamongan; d. Kabupaten Tuban; e. Kabupaten Situbondo; f. Kabupaten Banyuwangi; g. Kabupaten Pasuruan; h. Kabupaten Probolinggo; i. Kabupaten Sidoarjo; j. Kota Pasuruan; k. Kota Surabaya; l. Kota Probolinggo; m. Kabupaten Malang; dan n. Kabupaten Pacitan. (5) Zona Industri pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan industri pengolahan hasil perikanan tangkap dan budidaya di: a. Kabupaten Banyuwangi; b. Kabupaten Pasuruan; c. Kabupaten Sidoarjo; d. Kota Surabaya; e. Kabupaten Gresik; f. Kabupaten Lamongan; g. Kota Probolinggo; h. Kabupaten Malang; dan i. Kabupaten Pacitan. (6) Arahan

- 39 (6) Arahan pengelolaan kawasan peruntukan industri meliputi: a. pengembangan zona industri dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekologis; b. pengembangan zona industri harus didukung oleh adanya jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan; c. pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan jalan pengantar (frontage road) untuk kelancaran aksesibilitas; d. pengembangan kegiatan industri harus didukung oleh sarana dan prasarana industri pengelolaan kegiatan industri yang dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan proses produksi mulai dari industri dasar/hulu dan industri hilir serta industri antara, yang dibentuk berdasarkan pertimbangan efisiensi biaya produksi, biaya keseimbangan lingkungan dan biaya aktivitas sosial; e. setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan terhadap kemungkinan adanya bencana industri; dan f. relokasi industri yang terkena dampak bencana lumpur Sidoarjo dan infrastruktur yang dibutuhkannya ke arah barat menjauhi semburan lumpur, khususnya di sebelah utara Sungai Porong yang merupakan batas Kabupaten Sidoarjo dan Pasuruan. Pasal 47 (1) Zona pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e merupakan zona yang dialokasikan untuk pelabuhan perikanan dan fasilitas pendukungnya termasuk kawasan luar perairan dan alur pelayaran. (2) Zona pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan zona yang terdiri atas daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. (3) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Pelabuhan Perikanan Nusantara; b. Pelabuhan Perikanan Pantai; dan c. Pangkalan Pendaratan Ikan. (4) Pelabuhan

- 40 (4) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi PPN Brondong Kabupaten Lamongan dan PPN Prigi Kabupaten Trenggalek. (5) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi: a. PPP Pondokdadap Kabupaten Malang; b. PPP Muncar Kabupaten Banyuwangi; c. PPP Bawean Kabupaten Gresik; d. PPP Mayangan Kota Probolinggo; e. PPP Tamperan Kabupaten Pacitan; f.

PPP Puger Kabupaten Jember;

g. PPP Lekok Kabupaten Pasuruan; dan h. PPP Paiton Kabupaten Probolinggo. (6) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi: a. PPI Pancer Kabupaten Banyuwangi; b. PPI Pasongsongan Kabupaten Sumenep; dan c. PPI Bulu Kabupaten Tuban. Pasal 48 (1) Zona pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f merupakan zona yang diprioritaskan untuk lahan pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan. (2) Lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, dan hortikultura. Pasal 49 (1) Pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) merupakan sawah beririgasi teknis dan sederhana yang tersebar di masing-masing wilayah sungai. (2) Pengembangan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sesuai dengan kondisi irigasi di masing-masing wilayah kabupaten/kota, meliputi wilayah: a. Kabupaten Bangkalan; b. Kabupaten Banyuwangi; c. Kabupaten Blitar; d. Kabupaten Gresik; e. Kabupaten Jember; f.

Kabupaten Lamongan;

g. Kabupaten Malang; h. Kabupaten

- 41 h. Kabupaten Pacitan; i.

Kabupaten Pamekasan;

j.

Kabupaten Pasuruan;

k. Kabupaten Probolinggo; l.

Kabupaten Sampang;

m. Kabupaten Sidoarjo; n. Kabupaten Sumenep; o. Kabupaten Trenggalek; p. Kabupaten Tuban; dan q. Kabupaten Tulungagung. (3) Pertanian lahan basah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, berlokasi di seluruh kabupaten/kota di Jawa

Timur

yang

kecenderungan

dilakukan

tingkat

dengan

konsumsi

memperhatikan

penduduk

terhadap

komoditas padi, tingkat produksi padi, serta kecukupan kebutuhan pangan dengan membandingkan tingkat produksi dan konsumsi. Pasal 50 (1) Pertanian Pasal

48

lahan ayat

kering (2)

sebagaimana

tersebar

di

dimaksud

wilayah

yang

dalam memiliki

keterbatasan sumber daya air seperti Pulau Madura dan kawasan pesisir utara Jawa Timur. (2) Lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk

pertanian

tanaman

setahun,

tanaman

tahunan,

tanaman pangan, dan tanaman industri. (3) Selain peruntukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sub zona

pertanian

lahan

kering

juga

digunakan

untuk

pengembangan hutan rakyat dan tanaman perkebunan. (4) Rencana pengembangan pertanian lahan kering dilaksanakan di daerah-daerah yang belum terlayani oleh jaringan irigasi. Pasal 51 (1) Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dikembangkan berdasarkan fungsi kawasan dan potensi yang ada

pada

daerah

masing-masing

berdasarkan

prospek

ekonomi yang dimiliki, meliputi: a. Kabupaten Bangkalan; b. Kabupaten Banyuwangi; c. Kabupaten Blitar; d. Kabupaten Gresik; e. Kabupaten

- 42 e. Kabupaten Jember; f.

Kabupaten Lamongan;

g. Kabupaten Lumajang; h. Kabupaten Malang; i.

Kabupaten Pacitan;

j.

Kabupaten Pamekasan;

k. Kabupaten Pasuruan; l.

Kabupaten Probolinggo;

m. Kabupaten Sampang; n. Kabupaten Sidoarjo; o. Kabupaten Situbondo; p. Kabupaten Sumenep; q. Kabupaten Trenggalek; r.

Kabupaten Tuban;

s. Kabupaten Tulungagung; dan t.

Kota Probolinggo.

(2) Pengembangan kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan peran serta, efisiensi, produktivitas dan keberlanjutan. (3) Pengembangan

tanaman

perkebunan

dibagi

menjadi

perkebunan tanaman semusim dan perkebunan tanaman tahunan. (4) Arahan pengelolaan kawasan perkebunan meliputi: a. penyediaan lahan perkebunan abadi yang dipertahankan sesuai

dengan

potensi

kearifan

lokal,

serta

meminimumkan luas lahan tidur dan terlantar dengan memperhatikan kaidah – kaidah lingkungan hidup; b. peningkatan produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk perkebunan; c. pengembangan wilayah Madura, Pantura, wilayah tengah dan wilayah selatan sesuai dengan potensinya; dan d. pengembangan kelembagaan kelompok tani ke arah kelembagaan ekonomi/koperasi melalui upaya penguatan modal, kewirausahaan, membuka akses pasar, kemitraan, serta pemberdayaan asosiasi petani. Pasal 52 (1) Pengembangan zona peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) meliputi pengembangan kawasan: a. sentra peternakan ternak besar; b. sentra peternakan ternak kecil; dan c. sentra peternakan unggas. (2) Pengembangan

- 43 (2) Pengembangan sentra peternakan ternak besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengembangan kawasan sentra ternak besar dan pengembangan pusat pembibitan ternak desa. (3) Pengembangan sentra ternak besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi wilayah: a. Kabupaten Bangkalan; b. Kabupaten Banyuwangi; c. Kabupaten Blitar; d. Kabupaten Jember; e. Kabupaten Lamongan; f. Kabupaten Lumajang; g. Kabupaten Malang; h. Kabupaten Pamekasan; i. Kabupaten Pasuruan; j. Kabupaten Probolinggo; k. Kabupaten Sampang; l. Kabupaten Situbondo; m. Kabupaten Sumenep; n. Kabupaten Trenggalek; o. Kabupaten Tuban; dan p. Kabupaten Tulungagung. (4) Pengembangan pusat pembibitan ternak desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi wilayah: a. Kabupaten Bangkalan; b. Kabupaten Sampang; c. Kabupaten Pamekasan; dan d. Kabupaten Sumenep. (5) Kawasan sentra peternakan ternak kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan di seluruh kabupaten di Jawa Timur. (6) Kawasan sentra peternakan unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikembangkan di wilayah: a. Kabupaten Blitar; b. Kabupaten Pasuruan; c. Kabupaten Sidoarjo; dan d. Kabupaten Tulungagung. (7) Pengembangan zona peternakan yang memerlukan persyaratan khusus diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota di masing-masing kabupaten/kota. (8) Arahan pengelolaan zona peternakan meliputi: a. pengembangan zona peternakan yang mempunyai keterkaitan dengan pusat distribusi pakan ternak; b. pertahanan ternak plasma nuftah sebagai potensi daerah; c. pengembangan zona peternakan diarahkan kepada pengembangan komoditas ternak unggulan yang dimiliki oleh daerah yaitu komoditi ternak yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif; d. pemisahan

- 44 d. pemisahan zona budidaya ternak yang berpotensi menularkan penyakit dari hewan ke manusia atau sebaliknya pada permukiman padat penduduk, sesuai standar teknis kawasan usaha peternakan, dengan memperhatikan kesempatan berusaha dan melindungi daerah permukiman penduduk dari penularan penyakit hewan menular; dan e. peningkatan nilai ekonomi ternak dengan mengelola dan mengolah hasil ternak. Pasal 53 (1) Zona hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf g keberadaannya untuk menjaga keseimbangan iklim mikro, direncanakan di seluruh Kabupaten di Jawa Timur. (2) Hutan produksi berfungsi untuk menyediakan komoditas hasil hutan keperluan industri, sekaligus melindungi zona hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung dan hutan konservasi dari kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yang tidak terkendali. (3) Hutan produksi merupakan kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budi daya hutan alam dan hutan tanaman. (4) Rencana zona hutan yang secara ruang digunakan untuk budi daya hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di wilayah: a. Kabupaten Bangkalan; b. Kabupaten Banyuwangi; c. Kabupaten Blitar; d. Kabupaten Gresik; e. Kabupaten Jember; f.

Kabupaten Lamongan;

g. Kabupaten Malang; h. Kabupaten Pacitan; i.

Kabupaten Pamekasan;

j.

Kabupaten Pasuruan;

k. Kabupaten Probolinggo; l.

Kabupaten Sampang;

m. Kabupaten Situbondo; n. Kabupaten Sumenep; o. Kabupaten Trenggalek; p. Kabupaten Tuban; dan q. Kabupaten Tulungagung. (4) Arahan

- 45 (4) Arahan pengelolaan zona hutan produksi, meliputi: a. pengusahaan hutan produksi di Provinsi Jawa Timur dilakukan oleh Perum Perhutani dengan menerapkan sistem

silvikultur

Tebang

Habis

Permudaan

Buatan

(THPB); b. pelaksanaan reboisasi dan rehabilitasi lahan pada bekas tebangan dan tidak dapat dialih fungsikan ke budidaya non kehutanan; c. pemantauan dan pengendalian kegiatan pengusahaan hutan serta gangguan keamanan hutan lainnya; d. pengembalian pada fungsi hutan semula dengan reboisasi bila pada kawasan ini terdapat perambahan atau bibrikan; e. percepatan

reboisasi

dan

pengkayaan

tanaman

(enrichment planting) pada kawasan hutan produksi yang mempunyai tingkat kerapatan tegakan rendah; f.

pengembangan zona penyangga pada kawasan hutan produksi yang berbatasan dengan hutan lindung;

g. pengembalian kondisi hutan bekas tebangan melalui reboisasi dan rehabilitasi lahan kritis; dan h. penerapan arahan di setiap wilayah kabupaten/kota mewujudkan hutan kota. Pasal 54 Zona pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf h, meliputi: a. sub zona pertambangan mineral; dan b. sub zona pertambangan minyak dan gas bumi. Pasal 55 (1) Sub zona pertambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam

Pasal

54

huruf

a

dibagi

menjadi

kawasan

pertambangan: a. mineral logam; b. mineral non logam; c. batuan; dan d. batu bara. (2) Pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di wilayah: a. Kabupaten Banyuwangi di Kecamatan Pesanggrahan; b. Kabupaten Blitar di Kecamatan Bakung; c. Kabupaten

- 46 c. Kabupaten Jember di Kecamatan Tempurejo, Kencong, Gumukmas, dan Puger; d. Kabupaten Lumajang di Kecamatan Pasirian, Tempeh, Tempursari, dan Yosowilangun; e. Kabupaten

Malang

di

Kecamatan

Sumbermanjing,

Gedangan, dan Donomulyo; f.

Kabupaten Pacitan di Kecamatan Tulakan;

g. Kabupaten Trenggalek di Kecamatan Munjungan, Panggul, Watulimo; dan h. Kabupaten

Tulungagung

di

Kecamatan

Kalidawir,

Tanggunggunung, Pucanglaban, dan Besuki. (3) Pertambangan mineral non logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan di wilayah: a. Kabupaten

Bangkalan

di

Kecamatan

Modung,

Tanjungbumi, Labang, dan Kamal; b. Kabupaten Blitar di Kecamatan Wonotirto, Wates, dan Panggungrejo; c. Kabupaten Gresik di Kecamatan Ujungpangkah, Tambak, dan Sangkapura; d. Kabupaten Lamongan di Kecamatan Brondong; e. Kabupaten Pacitan di Kecamatan Pringkuku. Tulakan, dan Sudimoro; f. Kabupaten Pamekasan di Kecamatan Waru; g. Kabupaten Sampang di Kecamatan Sampang, Ketapang, Sukobanah, dan Camplong; h. Kabupaten

Tuban

di

Kecamatan

Bancar,

Jenu,

Tambakboyo; dan i. Kabupaten Tulungagung di Kecamatan Pucanglaban dan Kalidawir. (4) Pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di wilayah: a. Kabupaten Banyuwangi di Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi, Tegaldlimo, Kalipuro, Purwoharjo, Kabat, Wongsorejo, Muncar, dan Pesanggrahan; b. Kabupaten Jember di Kecamatan Puger, Wuluhan, Ambulu, dan Gumuk Mas; c. Kabupaten Lumajang di Kecamatan Pasirian, Candipuro, dan Tempeh; d. Kabupaten Malang di Kecamatan Donomulyo, Ampelgading, Sumbermanjing, Bantur, Gedangan, dan Tirtoyudo; e. Kabupaten Blitar di Kecamatan Wonotirto, Wates, dan Panggungrejo; f. Kabupaten

- 47 f.

Kabupaten Kalidawir;

Tulungagung

di

Kecamatan

Besuki,

dan

g. Kabupaten Trenggalek di Kecamatan Panggul, Watulimo, dan Munjungan; h. Kabupaten Pacitan di Kecamatan Pacitan, Sudimoro, Pringkuku, Ngadirejo, Tulakan, dan Kebonagung; i. Kabupaten Tuban di Kecamatan Jenu, Palang, dan Tambakboyo; j. Kabupaten Lamongan di Kecamatan Brondong dan Paciran; k. Kabupaten Gresik di Kecamatan Ujungpangkah, Sedayu, Bungah, Tambak, Sangkapura, dan Panceng; l. Kabupaten Pasuruan di Kecamatan Nguling dan Bangil; m. Kabupaten Probolinggo di Kecamatan Pajarakan, Tongas, Paiton, Kotaanyar, Kraksaan, dan Sumberasih; n. Kabupaten Situbondo di Kecamatan Arjasa, Jangkar, Situbondo, Asembagus, Banyuputih, Kendit, Subah, dan Besuki; o. Kabupaten Bangkalan di Kecamatan Sepuluh, dan Klampis; p. Kabupaten Pamekasan di Kecamatan

Tanjungbumi, Batumarmar,

Tlanakan, dan Pademawu; dan q. Kabupaten Sumenep di Kecamatan Batuputih, Bluto, Pasongsongan, Batang-Batang, dan Ambunten. (5) Pertambangan batu bara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan di wilayah: a. Kabupaten Tulungagung di Kecamatan Besuki; dan b. Kabupaten

Trenggalek

di

Kecamatan

Panggul

dan

Watulimo. Pasal 56 (1) Pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, direncanakan dikembangkan di wilayah: a. Kabupaten Bangkalan; b. Kabupaten Blitar; c. Kabupaten Gresik; d. Kabupaten Lamongan; e. Kabupaten Malang; f.

Kabupaten Pacitan;

g. Kabupaten Pamekasan; h. Kabupaten Pasuruan; i. Kabupaten

- 48 i.

Kabupaten Probolinggo;

j.

Kabupaten Sampang;

k. Kabupaten Sidoarjo; l.

Kabupaten Situbondo;

m. Kabupaten Sumenep; n. Kabupaten Trenggalek; o. Kabupaten Tuban; dan p. Kabupaten Tulungagung. (2) Arahan pengelolaan zona pertambangan minyak dan gas bumi, meliputi: a. pengembangan zona pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan; b. pengelolaan kawasan bekas penambangan yang telah digunakan

harus

direhabilitasi

dengan

melakukan

penimbunan tanah subur sehingga menjadi lahan yang dapat digunakan kembali sebagai kawasan hijau, ataupun kegiatan budidaya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup; dan c. setiap kegiatan usaha pertambangan harus menyimpan dan mengamankan lapisan tanah atas (top soil) untuk keperluan

rehabilitasi/reklamasi

lahan

bekas

penambangan. Pasal 57 (1) Zona tambak garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf i merupakan kawasan penghasil garam meliputi: a. Kabupaten Sumenep; b. Kabupaten Pamekasan; c. Kabupaten Sampang; d. Kabupaten Bangkalan; e. Kabupaten Gresik; f.

Kabupaten Lamongan;

g. Kabupaten Tuban; h. Kabupaten Probolinggo; i.

Kabupaten Pasuruan;

j.

Kota Pasuruan; dan

k. Kota Surabaya.

(2) Rencana

- 49 (2) Rencana Pengembangan Tambak Garam meliputi wilayah: a. Kabupaten Sumenep di Kecamatan Kalianget, Dungkek, Gapura, Saronggi, Praga`an, Giligenting, Ra`as, Talango, dan Sapeken; b. Kabupaten Pamekasan di Kecamatan Galis, Pademawu, dan Tlanakan; c. Kabupaten Sampang di Kecamatan Sampang, Torjun, Camplong, Pangarengan, Jrengik, Sreseh, dan Banyuates; d. Kabupaten

Bangkalan

di

Kecamatan

Sepulu,

Tanjungbumi, Klampis, dan Kwanyar; e. Kabupaten Gresik di Kecamatan Panceng, Kebomas, dan Manyar; f.

Kabupaten

Lamongan

di

Kecamatan

Brondong

dan

Paciran; g. Kabupaten Tuban di Kecamatan Tambakboyo, dan Palang; h. Kabupaten Pasuruan di Kecamatan Bangil dan Kraton; i.

Kabupaten Probolinggo di Kecamatan Gending, Pajarakan, Kraksaan dan Paiton;

j.

Kota Pasuruan di Kecamatan Gadingrejo, Purworejo dan Bugulkidul; dan

k. Kota Surabaya di Kecamatan Benowo, Asemrowo, Pakal dan Tandes. (3) Pengembangan kawasan garam terdiri dari: a. kawasan strategis, berada di kawasan Pulau Madura yaitu Pamekasan, Sampang, Sumenep; dan b. Kawasan

pengembang,

Lamongan,

dan

berada

Tuban,

Kota

di

Kabupaten

Surabaya,

Gresik,

Kabupaten

Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Bangkalan. (4) Arahan pengembangan kawasan garam untuk mencukupi kebutuhan

masyarakat

dan

industri

sehingga

layak

diposisikan sebagai komoditi strategis. Pasal 58 (1) Zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf j, merupakan zona pesisir untuk kegiatan rekreasi, olahraga air, dan pengembangan kawasan komersial. (2) Zona

Pariwisata

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

dikelompokkan menjadi zona wisata alam, wisata budaya, wisata hasil buatan manusia. (3) Rencana

- 50 (3) Rencana pengembangan zona pariwisata terdiri atas: a. Jalur pengembangan koridor A dengan pusat pelayanan wisata di Kabupaten Tuban dan Kota Surabaya, meliputi: 1. Gua Akbar dan Makam Sunan Bonang di Kabupaten Tuban; 2. Makam Sunan Drajat, Wisata Bahari Lamongan (WBL), Pantai Tanjung Kodok, dan Gua Maharani di Kabupaten Lamongan; 3. Makam Aer Mata Ebu, Pantai Rongkang, dan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu (KKJS) di Kabupaten Bangkalan; 4. Makam Ratu Ebu di Kabupaten Sampang; 5. Pantai Slopeng dan Pantai Lombang di Kabupaten Sumenep; dan 6. Kawasan Kaki Jembatan Suramadu (KKJS) di Kota Surabaya. b. Jalur pengembangan koridor B dengan pusat pelayanan di Kabupaten Pacitan, meliputi: 1. Pantai Teleng Ria di Kabupaten Pacitan; 2. Pantai Prigi dan Pantai Karanggongso di Kabupaten Trenggalek; dan 3. Pantai Balekambang dan Pantai Ngliyep di Kabupaten Malang. c. Jalur pengembangan koridor C dengan pusat pelayanan di Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, dan Kota Probolinggo, meliputi: 1. Pantai Plengkung, Pantai Grajagan, dan Pantai Sukamade di Kabupaten Banyuwangi; 2. Pantai Pasir Putih di Kabupaten Situbondo; 3. Pantai Watu Ulo di Kabupaten Jember; 4. Pantai Bentar di Kabupaten Probolinggo; dan 5. Pantai Watu Godeg di Kabupaten Lumajang. Pasal 59 (1) Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf k merupakan pengembangan kegiatan di wilayah pesisir dan laut yang dilakukan dengan menambah daratan baru. (2) Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan cara: a. menyambung dengan daratan, dapat dilakukan pada kawasan yang merupakan bukan kawasan penanganan khusus atau kawasan lindung. b. terpisah

- 51 b. terpisah dengan Daratan, dilakukan pada kawasan yang merupakan kawasan khusus atau kawasan lindung, seperti: 1. kawasan permukiman nelayan; 2. kawasan hutan mangrove; 3. kawasan hutan pantai; 4. kawasan perikanan tangkap; 5. kawasan terumbu karang, padang lamun, dan/atau biota laut yang dilindungi; 6. kawasan larangan/rawan bencana; 7. kawasan taman laut; dan 8. kawasan lain yang berfungsi lindung. c. gabungan antara cara terpisah dan menyambung dengan daratan, pelaksanaannya disesuaikan dengan kriteria peruntukan kawasan daratannya. (3) Pengembangan kegiatan di wilayah pesisir dan laut yang dilakukan

melalui

reklamasi

harus

didasarkan

pada

ketentuan: a. merupakan kebutuhan pengembangan kawasan budidaya yang telah ada di sisi daratan dan/atau bagian wilayah dari kawasan perkotaan yang cukup padat sehingga membutuhkan pengembangan wilayah daratan untuk mengakomodasikan

kebutuhan

yang

diusulkan

oleh

Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Gubernur untuk wilayah laut 0 – 12 mil dari garis pantai dan kepada Menteri Dalam Negeri untuk reklamasi pada wilayah perkotaan; b. berada di luar kawasan yang berfungsi lindung dan/atau konservasi, kecuali untuk kepentingan mitigasi bencana; c. memiliki keuntungan ekonomi, sosial, lingkungan yang lebih besar apabila dibandingkan sebelum dilakukan reklamasi; dan d. kawasan

pesisir

yang

sudah

tidak

produktif,

yang

mengalami penurunan kualitas lingkungan. (4) Persyaratan

dalam

melakukan

pengembangan

kegiatan

dengan reklamasi mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

- 52 Paragraf 2 Rencana Kawasan Konservasi Pasal 60 Kawasan konservasi terdiri atas: a. Konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil; b. Konservasi perairan; c. Sempadan pantai; dan d. Mitigasi bencana. Pasal 61 Konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, meliputi: a. hutan lindung; b. cagar alam darat; c. taman nasional darat; d. suaka pesisir mangrove; dan e. suaka pulau kecil; Pasal 62 (1) Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf

a,

merupakan

kawasan

dengan

fungsi

utama

melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna pembangunan berkelanjutan. (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Kabupaten Bangkalan; b. Kabupaten Banyuwangi; c. Kabupaten Blitar; d. Kabupaten Gresik; e. Kabupaten Jember; f.

Kabupaten Lamongan;

g. Kabupaten Malang; h. Kabupaten Pacitan; i.

Kabupaten Pamekasan;

j.

Kabupaten Pasuruan;

k. Kabupaten Probolinggo; l.

Kabupaten Sampang; m. Kabupaten

- 53 m. Kabupaten Situbondo; n. Kabupaten Sumenep; o. Kabupaten Trenggalek; p. Kabupaten Tuban; dan q. Kabupaten Tulungagung. (2) Arahan pengelolaan untuk hutan lindung meliputi: a. pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan konservasi dan hutan lindung; b. penambahan luasan kawasan lindung, yang merupakan hasil alih fungsi hutan produksi menjadi hutan lindung; c. pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya; d. pengembangan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan kawasan lindung; e. percepatan rehabilitasi hutan dan lahan milik masyarakat; f. pembukaan jalur wisata jelajah/pendakian untuk menanamkan rasa memiliki terhadap alam; dan g. pemanfaatan kawasan lindung untuk sarana pendidikan penelitian dan pengembangan kecintaan terhadap alam. Pasal 63 Cagar alam darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b meliputi: a. Cagar Alam Pulau Bawean; pada kawasan hutan di Kecamatan Tambak dan Sangkapura Kabupaten Gresik; dan b. Cagar Alam Pulau Sempu di perairan Samudera Indonesia di Desa Tambakrejo dan Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, terdiri dari: 1. ekosistem hutan mangrove; 2. ekosistem hutan pantai; 3. ekosistem danau daratan; dan 4. ekosistem hutan tropis dataran rendah. Pasal 64 (1) Taman Nasional darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, merupakan kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. (2) Taman Nasional darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kawasan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan/ satwa, dan pemanfaatan secara lestari potensi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. (3) Taman

- 54 (3) Taman Nasional darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: a. Taman Nasional Baluran terletak di Kecamatan Banyuputih Situbondo dan Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi; dan b. Taman Nasional Alas Purwo di ujung Banyuwangi Selatan tepatnya di Kecamatan Tegal Dlimo, merupakan kawasan perlindungan mutlak dan tidak dapat dialih fungsikan. (4) Arahan kegiatan pengelolaan Taman Nasional darat, meliputi: a. arahan kegiatan pengelolaan Taman Nasional Baluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, antara lain perlindungan wilayah Pantai Bama dengan pengelolaan hutan bakau yang terkendali untuk melindungi hamparan karang; b. arahan kegiatan pengelolaan Taman Nasional Meru Betiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, antara lain di kawasan pesisir Sukamade dikembangkan pembudidayaan penanaman hutan bakau untuk melindungi habitat satwa bawah laut; dan c arahan kegiatan pengelolaan Taman Nasional Alas Purwo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, antara lain mengembangkan sarana prasarana wisata bahari di sekitar Pantai Plengkung, serta memelihara dan terus membudidayakan tanaman bakau terutama di Kawasan Segoro Anak. Pasal 65 (1) Suaka Pesisir Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d merupakan pantai berhutan bakau, yang berfungsi untuk: a. melindungi habitat, ekosistem, dan aneka biota laut; b. melindungi pantai dari sedimentasi, abrasi dan proses akresi (pertambahan pantai); dan c. mencegah terjadinya pencemaran pantai. (2) Rencana pengembangan Suaka Pesisir Mangrove di sepanjang pantai Utara dan Timur Jawa Timur meliputi: a. Kabupaten Lamongan di Kecamatan Brondong dan Paciran; b. Kabupaten Gresik di Kecamatan Ujung Pangkah, Sedayu, dan Bungah; c. Kota Surabaya di Kecamatan Benowo, Asemrowo, Krembangan, Pabean Cantikan, Kenjeran, Bulak, Mulyorejo, Sukolilo, Rungkut, dan Gunung Anyar; d. Kabupaten

- 55 d. Kabupaten Sidoarjo di Kecamatan Sedati, Buduran, Sidoarjo, dan Jabon; e. Kabupaten Pasuruan di Kecamatan Kraton, Rejoso, dan Lekok; f. Kabupaten Probolinggo di Kecamatan Tongas, Sumberasih, Dringu, Gending, Pajarakan, dan Kraksaan; g. Kabupaten Situbondo di Kecamatan Banyuglugur, Suboh, Panarukan, Mangaran, Arjasa, dan Banyuputih; h. Kabupaten Banyuwangi di Kecamatan Wongsorejo, Ronggojampi, Muncar, Tegaldlimo, dan Purwoharjo; i. Kabupaten Bangkalan di Kecamatan Modung, Kwanyar, Socah, Bangkalan, Arosbaya, Klampis, dan Tanjung Bumi; j. Kabupaten Sampang di Kecamatan Torjun, Sampang, dan Camplong; k. Kabupaten Pamekasan di Kecamatan Tlanakan, Pademawu, Galis, dan Larangan; l. Kabupaten Sumenep di Kecamatan Pragaan, Kalianget, Gapura, dan Raas; m. Kota Pasuruan di Kecamatan Purworejo; dan n. Kota Probolinggo di Kecamatan Mayangan dan Kademangan. (3) Arahan pengelolaan Suaka Pesisir Mangrove meliputi: a. pengelolaan kawasan pantai berhutan bakau dilakukan melalui penanaman tanaman bakau dan nipah di pantai, pengembangan kegiatan budidaya terbatas di kawasan pantai berhutan bakau; b. pelaksanaan kegiatan budidaya yang dikembangkan harus disesuaikan dengan karakteristik setempat dan tetap mendukung fungsi lindungnya; c. rekayasa teknis dalam pengembangan kawasan pantai berhutan bakau untuk tetap menjaga fungsi lindungnya;. d. pengembangan kawasan pantai berhutan bakau harus disertai dengan pengendalian pemanfaatan ruang; dan e. pemanfaatan untuk kegiatan budidaya terhadap luas hutan bakau maksimum 30 % (tiga puluh persen). Pasal 66 Suaka Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf e, meliputi: a. Konservasi Pulau Nusa Barong; b. Konservasi kawasan tanah timbul (tanah oloran) di muara sungai Lamong perbatasan antara Kota Surabaya dengan Kabupaten Gresik; c. Konservasi

- 56 c. Konservasi pulau-pulau kecil, meliputi pulau-pulau kecil di wilayah: 1. Kabupaten Sumenep; 2. Kabupaten Probolinggo; 3. Kabupaten Banyuwangi; 4. Kabupaten Jember; 5. Kabupaten Malang; dan 6. Kabupaten Trenggalek. Pasal 67 Rencana Pengembangan Konservasi Pulau-Pulau Kecil di Jawa Timur, meliputi: a. Pulau Galang, Nusa, Gili, Menuri, dan Noko Kabupaten Gresik; b. Pulau Gili Ketapang Kabupaten Probolinggo; c. Pulau-Pulau Kecil di Kecamatan Tegaldlimo, Wongsorejo, dan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi; d. Pulau-Pulau Kecil di Kecamatan Gumukmas, Ambulu, dan Tempurejo Kabupaten Jember; e. Pulau-Pulau Kecil di Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang; f. Pulau-Pulau Kecil di Kecamatan Wates dan Panggungrejo Kabupaten Blitar; g. Pulau-Pulau Kecil Di Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung; h. Pulau-Pulau Kecil di Kecamatan Watulimo, Munjungan, dan Panggul Kabupaten Trenggalek; i. Pulau-Pulau Kecil di Kecamatan Kebonagung dan Pringkuku Kabupaten Pacitan; j. Pulau Kambing Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang; dan k. Pulau-Pulau Kecil di Kecamatan Giligenting, Talango, Dungkek, Nonggunong, Kangean, Sapeken dan Raas Kabupaten Sumenep. Pasal 68 (1) Konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, meliputi: a. Perairan di sekitar Pulau Sepanjang Kabupaten Sumenep; b. Perairan Selat Bali; c. Perairan Pasir Putih Prigi Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek; d. Perairan sekitar Pulau Bawean Kabupaten Gresik; e. Perairan

- 57 -

e. Perairan sekitar Pulau Gili Ketapang Kabupaten Probolinggo; f. Perairan Binor Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo; g. Perairan Bangsring Kecamatan Wongsorejo (Kabupaten Banyuwangi) dan Perairan sekitar Tanjung Sembulungan Selat Bali; h. Perairan Sekitar Pulau Nusa Barong Kabupaten Jember; i. Perairan Pantai Pasir Putih Desa Tasikmadu Dusun Karanggongso Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek; j. Perairan sekitar Pulau Gili Mandangin Kabupaten Sampang di perairan Selat Madura; dan k. Perairan sekitar Pasir Putih Situbondo. (2) Rencana Pengembangan Konservasi Perairan, meliputi: a. Perairan Pulau Bawean, perairan Kecamatan Tambak, perairan Kecamatan Sangkapura di Kabupaten Gresik; b. Perairan Pulau Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih dan Perairan Binor Kecamatan Paiton di Kabupaten Probolinggo; c. Kecamatan Tegaldlimo dan Wongsorejo di Kabupaten Banyuwangi; d. Perairan Pulau Nusa Barong di Kabupaten Jember; e. Perairan Kecamatan Watulimo di Kabupaten Trenggalek; f. Perairan Pulau Mandangin atau Pulau Kambing Kecamatan Sampang di Kabupaten Sampang; g. Perairan kepulauan Kangean di Kabupaten Sumenep; dan h. Perairan Pasir Putih di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. Pasal 69 (1) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c, meliputi: a. wilayah pesisir kepulauan; b. sempadan pantai utara Jawa Timur; c. sempadan pantai timur Jawa Timur; dan d. sempadan pantai selatan Jawa Timur. (2) Wilayah pantai selatan merupakan daerah rawan tsunami, penetapan sempadan pantai masuk katagori Daerah Bahaya I yakni sejauh 3.500 (tiga ribu lima ratus) meter dari garis pasang tertinggi ke arah darat, terdiri ataszona mangrove, perikanan darat/tambak, dan perkebunan, permukiman tidak diijinkan berada di zona ini. (3) Sempadan

- 58 (3) Sempadan pantai untuk wilayah pulau-pulau kecil ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) dikalikan perbedaan pasang tertinggi dan surut terendah berdasarkan pertimbangan perlindungan ekosistem pesisir, pengatur iklim global, siklus hidrologi dan bioekokimia, penyerap limbah, serta sumber plasma

nutfah

dan sistem penunjang kehidupan di daratan. (4) Kawasan sempadan pantai daerah kabupatan/kota meliputi: a. Kabupaten Tuban; b. Kabupaten Lamongan; c. Kabupaten Gresik; d. Kota Surabaya; e. Kabupaten Sidoarjo; f.

Kabupaten Pasuruan;

g. Kota Pasuruan; h. Kota Probolinggo; i.

Kabupaten Probolinggo;

j.

Kabupaten Situbondo;

k. Kabupaten Banyuwangi; l.

Kabupaten Jember;

m. Kabupaten Lumajang; n. Kabupaten Malang; o. Kabupaten Blitar; p. Kabupaten Tulungagung; q. Kabupaten Trenggalek; r.

Kabupaten Pacitan;

s. Kabupaten Bangkalan; t.

Kabupaten Sampang;

u. Kabupaten Pamekasan; dan v. Kabupaten Sumenep. (5) Arahan pengelolaan zona sempadan pantai dilakukan dengan: a. perlindungan kawasan sempadan pantai 100 (seratus) meter dari pasang tertinggi dan dilarang mengadakan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas pantai; b. perlindungan sempadan pantai dan sebagian kawasan pantai yang merupakan pesisir terdapat ekosistem bakau, terumbu karang, padang lamun, dan estuaria dari kerusakan; c. pengaturan re-orientasi pembangunan di kawasan permukiman baik di kawasan perdesaan dan perkotaan dengan menjadikan pantai dan laut sebagai bagian dari latar depan; d. penanaman

- 59 d. penanaman bakau di kawasan yang potensial untuk menambah luasan area bakau; e. pemanfaatan kawasan sepanjang pantai di dalam kawasan konservasi disesuaikan dengan rencana tata ruang kawasan pesisir; f. penyediaan sistem peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya bencana; g. pemantapan fungsi lindung di daratan untuk menunjang kelestarian kawasan konservasi pantai; h. pengarahan lokasi bangunan di luar sempadan pantai, kecuali bangunan yang harus ada di sempadan pantai; i. penetapan zona konservasi sepanjang pantai yang memiliki nilai ekologis sebagai daya tarik wisata dan penelitian. Pasal 70 (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60

huruf d adalah mitigasi bencana tsunami, banjir rob, abrasi dan sedimentasi. (2) Bentuk mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa mitigasi struktural dan mitigasi non struktural di zona rawan bencana. Pasal 71 Zona rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) terdiri atasbeberapa sub zona meliputi: a. Sub Zona Rawan Gelombang Pasang; b. Sub Zona Rawan Banjir; c. Sub Zona Rawan Bencana Tsunami; dan d. Sub zona Rawan Abrasi dan Sidementasi. Pasal 72 (1) Sub Zona Rawan Gelombang Pasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a berada di kawasan sepanjang pantai di wilayah Jawa Timur baik yang berbatasan dengan Laut Jawa, Selat Bali, Selat Madura, Samudera Hindia maupun di kawasan kepulauan. (2) Pengelolaan zona rawan bencana gelombang pasang meliputi pembangunan pemecah ombak (break water), penataan bangunan disekitar pantai, pengembangan kawasan hutan bakau, dan pembangunan tembok penahan ombak di Kabupaten Tuban, Lamongan, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi, Jember, Trenggalek, dan Pacitan. Pasal 73

- 60 Pasal 73 Sub Zona Rawan Bencana Banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b adalah: a. Rawan Bencana Banjir dengan potensi tinggi di Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik; b. Rawan Bencana Banjir dengan potensi sedang meliputi: 1. Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan; 2. Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar; 3. Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo; 4. Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan; 5. Kecamatan

Benowo,

Asemrowo,

Kenjeran,

dan

Gununganyar Kota Surabaya; 6. Kecamatan

Sumberasih

dan

Dringu

Kabupaten

Probolinggo; 7. Kecamatan

Glagah Kabupaten Banyuwangi;

8. Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan; 9. Kecamatan Sreseh, Jrengik, dan Sampang Kabupaten Sampang; dan 10. Kecamatan Bancar, dan Tuban di Kabupaten Tuban. c. Rawan Bencana Banjir dengan potensi rendah berada di Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan. Pasal 74 (1) Sub Zona Rawan Bencana Tsunami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c, meliputi kawasan pesisir selatan yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia di Kabupaten Banyuwangi, Jember, Lumajang, Malang, Blitar, Tulungagung, Trenggalek dan Pacitan. (2) Untuk memperkecil kemungkinan terjadinya bahaya tsunami dilakukan dengan mempertahankan bentuk alami sebagai pelindung alami, berupa hutan produksi, hutan mangrove dengan sistem wanamina, terumbu karang buatan, serta pembagian zona peruntukan budidaya, dilengkapi sistem peringatan tsunami dini. (3) Pembagian zona peruntukan budidaya pesisir di kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. Zona I, yaitu zona konservasi kawasan pesisir rawan tsunami, berfungsi untuk: 1. kegiatan

- 61 1. kegiatan yang berhubungan langsung dengan laut atau ekosistem pesisir dan laut, seperti hutan mangrove, pertambakan,

prasarana

kelautan

dan

perikanan,

wisata alam bahari; 2. kegiatan

yang

tidak

menciptakan

munculnya

perkembangan penduduk secara besar-besaran, seperti tempat

latihan

militer,

pos

keamanan,

jalan

dan

perkebunan; dan 3. kegiatan yang tidak berperan vital bagi wilayah yang lebih luas. b. Zona II, yaitu zona penyangga kawasan pesisir rawan tsunami, berfungsi untuk: 1. kegiatan yang tidak langsung berhubungan dengan laut tetapi

berkaitan

dengan

produksi

hasil

laut

dan

perikanan, seperti permukiman nelayan, dan industri hasil perikanan; 2. kegiatan

yang

tidak

menciptakan

munculnya

pemusatan penduduk secara besar-besaran dalam 24 (dua puluh empat) jam, seperti perkebunan, perhotelan, pasar ikan, dan fasilitas lingkungan; dan 3. kegiatan yang tidak berperan vital bagi wilayah yang lebih luas c. Zona III, yaitu zona bebas bahaya tsunami, berfungsi untuk: 1. kegiatan yang tidak langsung berhubungan dengan laut, seperti

perkotaan,

perindustrian,

pemerintahan,

perdagangan dan jasa; 2. kegiatan

yang merupakan pusat kegiatan penduduk

perkotaan, seperti

fasilitas pendidikan, perdagangan

dan jasa; dan 3. kegiatan berperanan vital bagi wilayah yang lebih luas, seperti

kelistrikan,

telekomunikasi,

pemerintahan,

keuangan, logistik, dan lain-lain. Pasal 75 Sub Zona Rawan Abrasi dan sidementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d di sepanjang pantai utara Jawa yang merupakan daerah rawan abrasi dan di muara sungai sebagai daerah rawan sidementasi. Paragraf 3

- 62 Paragraf 3 Kawasan Strategis Pasal 76 (1) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap: a. tata ruang di wilayah sekitarnya; b. kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau c. peningkatan kesejahteraan masyarakat. (2) Kawasan strategis pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi: a. KSNT; dan b. kawasan strategis provinsi. Pasal 77 KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. Kawasan Strategis Pertahanan dan Keamanan; dan b. Kawasan strategis pulau-pulau terluar. Pasal 78 (1) Kawasan strategis pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a, memiliki spesifikasi: a. lokasinya jauh dari kegiatan umum perkotaan; b. masyarakat

umum

tidak

diizinkan

memakai

atau

menempati lahan yang ada; dan c. merupakan suatu ruang tertutup (enclave) dimana terdapat zona penyangga antara kawasan ini dengan kawasan budidaya di sekitarnya. (2) Kawasan strategis pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di wilayah perairan Laut Jawa dan Selat Madura. (3) Kawasan strategis pertahanan dan keamanan di Perairan Provinsi Jawa Timur, meliputi: a. Laut Jawa berfungsi untuk Daerah Ranjau, Daerah Larangan dan Daerah Latihan; dan b. Selat

- 63 b. Selat Madura berfungsi untuk Daerah Ranjau, Daerah Larangan, Daerah Latihan, dan Daerah Pembuangan Amunisi. Pasal 79 Kawasan strategis Pulau-Pulau Terluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b meliputi Pulau-pulau terluar Provinsi yang secara astronomis dan geografis terletak di Kabupaten Trenggalek yaitu Pulau Sekel dan Panekan serta di Kabupaten Jember yaitu Pulau Nusa Barong. Pasal 80 Kawasan strategis Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b, meliputi: a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi; dan b. Kawasan strategis dari sudut pandang daya dukung lingkungan. Pasal 81 (1) Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a, meliputi: a. kawasan minapolitan; b. kawasan ekonomi pulau-pulau kecil; c. kawasan ekonomi potensial; d. kawasan pengembangan komoditi utama perikanan; dan e. kawasan potensial lainnya. (2) Kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. Kabupaten Banyuwangi di Muncar; b. Kabupaten Malang di Sendang Biru; c. Kabupaten Pacitan di Tamperan; d. Kabupaten Tuban di Bulu; e. Kabupaten Trenggalek di Prigi; f. Kabupaten Lamongan di Brondong; g. Kabupaten Sumenep di Bluto; h. Kabupaten Gresik di Sidayu; i. Kabupaten Sidoarjo di candi; j. Kota Probolinggo di Mayangan; k. Kabupaten Malang di Pondok dadap; dan l. Kabupaten Jember di Puger. (3) Kawasan ekonomi pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. Kabupaten Sumenep di Pulau Kangean, Pulau Masalembo, Pulau Sapudi, dan Pulau Raas; b. Kabupaten

- 64 b. Kabupaten Gresik di Pulau Bawean; c. Kabupaten Sampang di Pulau Gili Mandangin; dan d. Kabupaten Probolinggo di Pulau Gili Ketapang. (4) Kawasan ekonomi potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kawasan yang kegiatannya memiliki potensi dan memberikan pengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi baik skala regional Provinsi Jawa Timur maupun skala Nasional yang berada di kawasan Teluk Lamong. (5) Kawasan pengembangan komoditi utama perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Malang di Pondokdadap, Kabupaten Jember di Puger. (6) Kawasan potensial lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi Kabupaten Gresik di Ujungpangkah, Kabupaten Lamongan di Brondong, Kabupaten Situbondo di Pondokmimbo, Kabupaten Tuban di Bulu dan Kabupaten Sumenep di Pasongsongan. Pasal 82 Kawasan strategis provinsi dari sudut pandang daya dukung lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 80 huruf b, meliputi: a. Kabupaten Banyuwangi, dengan rencana strategis lindung pesisir dan pulau-pulau kecil, terdiri atas: 1. Zona perlindungan hutan mangrove terletak di perairan Wongsorejo, Teluk Pang-Pang, Grajagan, Teluk Rajegwesi, Pesanggaran, Rawa Taruna Jajag di perbatasan Kecamatan Tegaldlimo dengan Purwoharjo, dan Rawa Biru Kecamatan Pesanggaran. 2. Kawasan konservasi perairan yang berfungsi sebagai perlindungan terhadap keragaman biota, tipe ekosistem, kepentingan plasma nutfah di sekitar pantai Pulau Tabuhan dan kawasan konservasi perairan Kayu Aking di Kabupaten Banyuwangi. b. Kabupaten Sumenep sebagai kawasan konservasi perairan di Kepulauan Kangean; c. Kabupaten Gresik sebagai kawasan konservasi perairan di Pulau Bawean; d. Kabupaten Sampang sebagai kawasan konservasi perairan di Pulau Gili Mandangin; dan e. Kabupaten Probolinggo sebagai kawasan konservasi perairan di Pulau Gili Ketapang. Bagian

- 65 Bagian Keempat Arahan Pemanfaatan Zona Pasal 83 (1) Pemanfaatan zona dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan zona beserta pembiayaannya. (2) Pemanfaatan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana zonasi, dan dilaksanakan dengan menyelenggarakan penatagunaan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pasal 84 (1) Program pemanfaatan zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) terdiri atas: a. Program utama; b. Lokasi; c. Instansi pelaksana; d. Sumber pembiayaan: APBN, APBD Provinsi, APBD Kota/Kabupaten, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan; dan e. Jangka Waktu Pelaksanaan 5 tahunan. (2) Prioritas pelaksanaan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil disusun berdasarkan atas perkiraan kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai efek mengganda sesuai arahan umum pembangunan daerah. (3) Indikasi pemanfaatan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Lima Tahunan dicantumkan dalam Lampiran III (tiga) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kelima Pengendalian Pemanfaatan Zona Pasal 85 Pengendalian

pemanfaatan

zona

diselenggarakan

melalui

penetapan indikasi: a. arahan peraturan zonasi; b. arahan perizinan; c. arahan insentif dan disinsentif; dan d. arahan sanksi. Paragraf 1

- 66 Paragraf 1 Arahan Peraturan Zonasi Pasal 86 (1) Arahan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a disusun sebagai: a. pedoman pengendalian pemanfaatan ruang; b. penyeragaman arahan peraturan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi untuk peruntukan zonasi yang sama; dan c. Arahan peraturan zonasi mengatur kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan dilarang, pada rencana pola ruang yang telah ditetapkan. (2) Arahan Peraturan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur dicantumkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 2 Arahan Perizinan Pasal 87 (1) Arahan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b merupakan perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan zona yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan zona. (2) Untuk pemanfaatan zona yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan rencana zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar, kepada pemegang izin diberikan penggantian yang layak. (3) Dalam memberikan pertimbangan secara substansi, pelaksanaan perizinan ini, pemberi izin melakukan kajian dan evaluasi teknis dan yuridis berdasarkan antara lain pada: a. kesesuaian dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Wilayah Provinsi; b. kesesuaian dengan peraturan zonasi; c. kesesuaian dengan peraturan perundangan bidang teknis lainnya; d. kesesuaian rencana penggunaan tanah dengan jenis hak atas tanahnya; e. terjaminnya hak akses publik; f. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan/atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup bagi kegiatan-kegiatan yang diperkirakan mempunyai dampak terhadap lingkungan pesisir; dan g. kelayakan desain dan lokasi lahan. (4) Arahan

- 67 (4) Arahan Perizinan berfungsi untuk: a. dasar

pemerintah

kabupaten/kota

pesisir

dalam

menyusun ketentuan perizinan; b. alat pengendali pengembangan kawasan; c. menjamin pemanfaatan zona sesuai dengan peraturan zonasi, standar pelayanan dan kualitas minimal yang ditetapkan; d. menghindari dampak negatif; dan e. melindungi kepentingan umum. (5) Arahan perizinan zonasi Provinsi terdiri atas: a. bentuk-bentuk izin pemanfaatan zonasi yang mengacu pada RZWP3-K yang menjadi kewenangan Provinsi dan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; b. mekanisme perizinan pemanfaatan zonasi yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah Provinsi; dan c. aturan-aturan

lain

mengenai

keterlibatan

lembaga

pengambil keputusan dalam mekanisme perizinan. (6) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. (7) Penjabaran dari setiap butir bentuk perizinan pemanfaatan zonasi, mekanisme perizinan, dan aturan terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur. Paragraf 3 Arahan Insentif dan Disinsentif Pasal 88 (1) Arahan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal

85 huruf c merupakan perangkat atau upaya untuk

memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan

dengan

merupakan

rencana

perangkat

zonasi, untuk

sedangkan mencegah,

disinsentif membatasi

pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana zonasi. (2) Arahan insentif berfungsi sebagai: a. arahan penyusunan perangkat untuk mendorong kegiatan yang sesuai dengan rencana zonasi; b. katalisator

- 68 b. katalisator perwujudan pemanfaatan zonasi; dan c. stimulan untuk mempercepat perwujudan struktur ruang dan pola pemanfaatan zonasi. (3) Arahan insentif diberikan dalam bentuk: a. arahan insentif fiskal berupa keringanan atau pembebasan pajak atau retribusi daerah; dan b. arahan insentif non fiskal berupa

arahan penambahan

dana alokasi khusus, pemberian kompensasi, subsidi silang, kemudahan prosedur perizinan, imbalan, sewa ruang,

urun

infrastruktur,

saham,

pembangunan

pengurangan

retribusi,

dan

pengadaan

prasarana

dan

sarana, penghargaan dari pemerintah kepada masyarakat, swasta, dan/atau pemerintah daerah, dan /atau publisitas atau promosi. (4) Arahan insentif meliputi: a. arahan insentif kepada pemerintah daerah lainnya; b. arahan

insentif

dari

pemerintah

provinsi

kepada

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Daerah

Provinsi

kompensasi dari

lainnya

dalam

bentuk

pemberian

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

penerima manfaat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh pemerintah penerima manfaat; arahan penyediaan sarana dan prasarana; serta arahan pemberian publisitas atau promosi daerah; c. arahan insentif dari pemerintah provinsi kepada masyarakat umum dalam bentuk arahan untuk pemberian kompensasi insentif; arahan untuk pengurangan retribusi; arahan untuk pemberian imbalan, pemberian sewa ruang dan urun saham, penyediaan sarana dan prasarana, pemberian kemudahan perizinan dari pemerintah provinsi penerima manfaat kepada masyarakat umum; dan d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah. (5) Arahan disinsentif berfungsi untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana zonasi. (6) Arahan disinsentif diberikan dalam bentuk: a. arahan disinsentif fiskal berupa arahan pengenaan pajak/retribusi daerah yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan b. arahan

- 69 b. arahan disinsentif non fiskal berupa arahan untuk pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, pemberian penalti, pengurangan dana alokasi khusus, persyaratan khusus dalam perizinan, dan/atau pemberian status tertentu dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah Provinsi. (7) Arahan disinsentif meliputi: a. arahan disinsentif dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi dan kepada wilayah provinsi lainnya, diberikan dalam bentuk arahan untuk pengajuan pemberian kompensasi dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pelanggar zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang berdampak pada wilayah kabupaten/kota pemberi kompensasi, dan/atau arahan untuk pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan b. arahan disinsentif dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada masyarakat umum (investor, lembaga komersial, perorangan, dan lain sebagainya) yang diberikan dalam bentuk arahan untuk pemberian kompensasi disinsentif, arahan untuk ketentuan persyaratan khusus perizinan dalam rangka kegiatan pemanfaatan ruang oleh masyarakat umum/lembaga komersial arahan untuk ketentuan kewajiban membayar imbalan, dan atau arahan untuk pembatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur. (8) Penetapan insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur. Paragraf 4 Arahan Sanksi Pasal 89 (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf d merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan zona yang tidak sesuai dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. (2) Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenai

sanksi

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan. (3) Pengenaan

- 70 (3) Pengenaan

sanksi

tidak

hanya

diberikan

terhadap

pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan zona, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan zona yang tidak sesuai dengan rencana zonasi. BAB VI RPWP-3-K Pasal 90 (1) RPWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan/atau komplemen dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi. (2) RPWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. kebijakan tentang pengaturan serta prosedur administrasi penggunaan

sumber

daya

yang

diizinkan

dan

yang

dilarang; b. skala prioritas pemanfaatan sumber daya sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; c. jaminan hasil

terakomodasinya

konsultasi

publik

pertimbangan-pertimbangan dalam

penetapan

tujuan

pengelolaan kawasan serta revisi terhadap penetapan tujuan dan perizinan; d. mekanisme pelaporan yang teratur dan sistematis untuk menjamin tersedianya data dan informasi yang akurat dan dapat diakses; dan e. ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih untuk mengimplementasikan kebijakan dan prosedurnya. (3) RPWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengacu pada RSWP-3-K dan RZWP-3-K. Pasal 91 Tahapan penyusunan RPWP-3-K meliputi: a. pembentukan kelompok kerja; b. inventarisasi kegiatan/program PWP-3-K; c. penyusunan dokumen awal; d. kerjasama antar instansi; e. konsultasi publik; f.

perumusan dokumen final; dan

g. penetapan. Pasal 92

- 71 Pasal 92 (1) RPWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dengan susunan sistematika: a. pendahuluan; b. gambaran umum kondisi daerah; c. kebijakan pengelolaan dan prosedur administrasi; d. rekomendasi perizinan; dan e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan. (2) RPWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Pasal 93 RPWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai sejak ditetapkan dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 1 (satu) kali. BAB VII RAPWP-3-K Pasal 94 (1) RAPWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan/atau komplemen dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi. (2) RAPWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. kegiatan/program antar sektor yang disusun sesuai prioritas kegiatan pemanfaatan, lokasi, ketersediaan anggaran, kemampuan melaksanakan dari Pemerintah Daerah Provinsi ; b. kegiatan-kegiatan fisik dan non fisik yang berdampak langsung dalam peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir; dan c. indikator kinerja pencapaian sasaran. (3) RAPWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengacu pada RSWP-3-K , RZWP-3-K dan RPWP-3-K. Pasal 95 Tahapan penyusunan RAPWP-3-K meliputi: a. pembentukan Tim Teknis; b. pengumpulan dan analisis data; c. penyusunan

- 72 c. penyusunan dokumen awal; d. pengkajian; e. konsultasi publik; f.

perumusan dokumen final; dan

g. penetapan. Pasal 96 (1) RAPWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dengan susunan sistematika: a. pendahuluan; b. gambaran umum kondisi daerah; c. keterkaitan dengan rencana lain; d. program kerja; dan e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan. (3) RAPWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Pasal 97 RAPWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 berlaku selama 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai ditetapkan. BAB VIII PEMANFAATAN Pasal 98 (1) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan kegiatan pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi: a. eksplorasi; b. eksploitasi; c. budidaya sumber daya hayati dan buatan; d. pembangunan sarana/prasarana; e. pemanfaatan jasa lingkungan; dan f.

pendayagunaan sumberdaya perairan pesisir.

(2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada: a. orang perseorangan; b. badan hukum; dan c. masyarakat adat. (3) Pemanfaatan

- 73 (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kegiatan: a. bukan untuk tujuan usaha; dan b. untuk tujuan usaha. Pasal 99 (1) Pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bukan untuk tujuan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) huruf a merupakan pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat tradisional dan/atau masyarakat lokal. (2) Pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bukan untuk tujuan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk kepentingan: a. konservasi; b. penelitian dan pengembangan; dan c. pendidikan dan pelatihan; (3) Pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak wajib memiliki izin, kecuali dalam kondisi dan kegiatan yang bersifat khusus. Pasal 100 Pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk tujuan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) huruf b dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau-pulau besar yang terdekat. Pasal 101 (1) Pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk tujuan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 wajib memiliki Izin Pemanfaatan Pengusahaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (IP-4-K). (2) Pemanfatan sumberdaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk tujuan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha: a. budidaya laut; b. perikanan

- 74 b. perikanan yang tidak memiliki kerentanan tinggi terhadap perubahan ekosisitem; c. pertanian organik dan peternakan skala rumah tangga; d. kepariwisataan; e. permukiman; f. perkebunan; dan g. kegiatan usaha tradisional. (3) IP-4-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. (4) Bentuk, jenis, tata cara dan persyaratan pemberian IP-4-K sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. Pasal 102 Warga negara asing yang akan memanfaatkan sumber daya pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya wajib mengajukan permohonan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 103 (1) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil . (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menjamin pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan secara terpadu, sinergis dan berkelanjutan. Pasal 104 (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dilakukan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan, pengamatan lapangan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. (3) Ketentuan

- 75 (3) Ketentuan mengenai pemantuan, pengamatan lapangan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur. Pasal 105 Pengendalian

pengelolaan

pesisir

dan

pulau-pulau

kecil

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi: a. pengendalian pemberian izin; dan b. akreditasi. Pasal 106 (1) Pengendalian dalam

Pasal

pemberian 105

izin

huruf

a

sebagaimana dilakukan

dimaksud

dengan

cara

memberikan persyaratan-persyaratan teknis, administratif dan operasional. (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kesesuaian dengan RZWP-3-K dan RPWP-3-K; b. hasil konsultasi publik sesuai dengan besaran dan volume pemanfaatannya; dan c. pertimbangan hasil pengujian dari berbagai alternatif prakarsa atau kegiatan yang berpotensi merusak sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. menyediakan dokumen administratif; b. menyusun sumberdaya

rencana pesisir

pelaksanaan dan

puau-pulau

pemanfaatan kecil

sesuai

dengan daya dukung ekosistem; c. membuat sistem pengawasan dan melaporkan hasilnya kepada instansi pemberi izin; dan d. dalam hal kegiatan di lokasi yang berhubungan langsung dengan pantai, pemohon wajib memiliki hak atas tanah. (4) Persyaratan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup kewajiban pemegang izin untuk: a. memberdayakan masyarakat sekitar lokasi kegiatan; b. mengakui,

menghormati

dan

melindungi

hak-hak

masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal; c. memperhatikan

- 76 c. memperhatikan hak masyarakat untuk mendapatkan akses ke sempadan pantai dan muara sungai; dan d. melakukan rehabilitasi sumber daya yang mengalami kerusakan dilokasi izinnya. Pasal 107 (1) Gubernur menyusun dan mengajukan usulan akreditasi program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang mencakup: a. relevansi isu prioritas; b. proses konsultasi publik; c. dampak positif terhadap pelestarian lingkungan; d. dampak

terhadap

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat; e. kemampuan implementasi yang memadai; dan f.

dukungan kebijakan dan program Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Penyusunan

dan

pengajuan

akreditasi

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada: a. wilayah diatas 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil laut; dan b. wilayah pesisir sampai dengan 4 (empat) mil laut yang merupakan

wilayah

lebih

dari

1

(satu)

Kabupaten/Kota. (3) Ketentuan

mengenai

penyusunan

dan

mekanisme

pengajuan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Gubernur. BAB X PENETAPAN BATAS WILAYAH PERAIRAN PESISIR Pasal 108 (1) Penentuan batas wilayah perairan pesisir yang berbatasan langsung dengan wilayah perairan pesisir Provinsi tetangga dilakukan secara bersama-sama. (2) Penentuan batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang letaknya saling berhadapan yang lautnya kurang dari 24 (dua puluh empat) mil laut, batas luar wilayah perairan pesisir masing-masing Provinsi ditetapkan melalui penarikan garis tengah. (3) Dalam

- 77 (3) Dalam hal wilayah perairan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berbatasan langsung dengan wilayah perairan

pesisir

Provinsi

tetangga

yang

letaknya

saling

berdampingan, penentuan batas perairan pesisir ditetapkan berdasarkan musyawarah. Pasal 109 Batas wilayah perairan pesisir kewenangan Provinsi berupa daftar titik-titik koordinat geografis yang dihubungkan dengan garis lurus dan menunjukkan batas luar wilayah pesisir kewenangan Provinsi dengan Provinsi tetangga ditetapkan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. Pasal 110 Penetapan

batas

wilayah

perairan

pesisir

kewenangan

Kabupaten/Kota dilakukan setelah batas wilayah perairan pesisir kewenangan Provinsi ditetapkan secara definitif. Pasal 111 Ketentuan mengenai batas wilayah perairan pesisir, tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil. BAB XI PEMBERDAYAAN, HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Pemberdayaan Pasal 112 Pemberdayaan

masyarakat

pesisir

dan

pulau-pulau

kecil

dilaksanakan dengan: a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendampingan, supervisi,

sosialisasi,

serta

peragaan

dalam

peningkatan

pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil; b. penerapan teknologi dan pengembangan budidaya sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil; c.

kerja

sama

antar

Kabupaten/Kota

untuk

meningkatkan

potensi dan produktivitas masyarakat; dan d. lembaga

- 78 d. lembaga

swadaya

kemasyrakatan

masyarakat

dalam

pemberian

dan/atau bantuan

organisasi teknis

dan

pendampingan kepada masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Pasal 113 (1) Setiap

orang,

badan,

lembaga

dan/atau

organisasi

kemasyarakatan, dapat berperan serta dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. (2) Peran serta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertujuan: a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan, dan peran serta masyarakat lokal; b. menumbuhkembangkan

kemampuan

dan

kepeloporan

masyarakat lokal; c. menumbuhkan

kesigapan

masyarakat

lokal

untuk

melakukan pengawasan sosial; d. memberikan saran dan pendapat; e. menyampaikan informasi dan/atau laporan; f. mengembangkan sistem pengelolaan pesisir dan pulaupulau kecil terpadu berbasis masyarakat sesuai dengan tridharma perguruan tinggi; dan g. membantu pemerintah dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan pengelolaan lingkungan hidup. Bagian Kedua Hak Pasal 114 Dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, setiap orang berhak untuk: a. memperoleh informasi tentang pengelolaan pesisir dan pulaupulau kecil; b. memperoleh pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil; c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana zonasi; d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana zonasi di wilayahnya; e. mengajukan

- 79 e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana zonasi kepada pejabat berwenang; dan f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana zonasi menimbulkan kerugian. Bagian Ketiga Kewajiban Pasal 115 Dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, setiap orang wajib: a. berpartisipasi aktif dalam musyawarah masyarakat untuk menentukan arah dan kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil; b. berperanserta dalam upaya perlindungan dan pelestarian serta rehabilitasi fungsi-fungsi ekologis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; c. menjaga dan mempertahankan objek-objek sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang bernilai ekonomi dan bernilai ekologis; d. melindungi dan mempertahankan nilai ekonomi dan ekologi atas sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil; e. mencegah terjadinya kerusakan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil; f. menaati rencana zonasi yang telah ditetapkan; g. memanfaatkan zona sesuai dengan izin pemanfaatan zona dari pejabat yang berwenang; h. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan zona; dan i. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum. BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 116 (1) Penyelenggaraan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan melibatkan peran masyarakat. (2) Peran

- 80 (2) Peran masyarakat dalam zonasi wilayah pesisir dan pulaupulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain melalui: a. partisipasi dalam penyusunan rencana zonasi; b. partisipasi dalam pemanfaatan zona; dan c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan zona. Pasal 117 Partisipasi dalam penyusunan rencana zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf a dapat berupa: a. memberikan masukan mengenai: 1. penentuan arah pengembangan wilayah; 2. potensi dan masalah pembangunan; 3. perumusan rencana zonasi; dan 4. penyusunan rencana struktur dan pola ruang. b. menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana zonasi; dan c. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat. Pasal 118 Partisipasi dalam pemanfaatan zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf b dapat berupa: a. melakukan kegiatan pemanfaatan zona yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana zonasi yang telah ditetapkan; b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan zona; c. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan zona; d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan

zona

darat,

dan

ruang

laut,

dengan

memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. melakukan kerjasama pengelolaan zona dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau dan pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; f.

menjaga

fungsi

pertahanan

serta

memelihara

dan

meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan sumber daya alam; dan g. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian. Pasal 119

- 81 Pasal 119 Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf c dapat berupa: a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi; b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan zona, rencana zonasi yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; c. melaporkan kepada instansi atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan zona yang melanggar rencana zonasi yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana zonasi. Pasal 120 (1) Peran masyarakat di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulaupulau kecil dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis. (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada: a. Gubernur, untuk rencana zonasi Provinsi; dan/atau b. Bupati/Walikota, untuk rencana zonasi Kabupaten/Kota. (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait pada Gubernur/Bupati/Walikota. Pasal 121 Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi membangun sistem informasi dan dokumentasi zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Pasal 122 Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. BAB XIII

- 82 BAB XIII KOORDINASI PELAKSANAAN Pasal 123 (1) Pengelolaan

wilayah

pesisir

dan

pulau-pulau

kecil

dilaksanakan secara terpadu dan dikoordinasikan oleh dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan. (2) Jenis kegiatan yang perlu dikoordinasikan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perencanaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil; b. rekomendasi izin kegiatan sesuai dengan kewenangan instansi vertikal, dinas daerah atau badan usaha; c. pengkajian terhadap kondisi lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang berkaitan dengan rencana pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan d. upaya menumbuhkan ketaatan masyarakat dan pemangku kepentingan

lainnya

terhadap

hukum

di

bidang

pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. (3) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan

dengan

mengakomodir

aspirasi

pemangku

kepentingan dari tingkat Kabupaten/Kota. (4) Pemerintah

Daerah

Provinsi

dan

Pemerintah

Daerah

Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan Pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 124 (1) Setiap

orang

yang

melanggar

ketentuan

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 115 huruf c, huruf d, huruf f, huruf h dan huruf i dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; c. penghentian sementara pelayanan umum; d. penutupan lokasi; e. pencabutan

- 83 e. f. g. h. i.

pencabutan izin; pembatalan izin; pembongkaran bangunan; pemulihan fungsi ruang; dan/atau denda administratif.

(3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif yang lain. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara serta penetapan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Gubernur BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 125 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi diberi wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuanketentuan dalam Peraturan Daerah ini. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen– dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; g. menyuruh

- 84 g. menyuruh

berhenti

meninggalkan

dan

ruangan

atau atau

melarang tempat

seseorang pada

saat

pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; i.

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;

j.

menghentikan penyidikan; dan

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. (3) Penyidik

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. BAB XVI KETENTUAN PIDANA Pasal 126 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 101 ayat (1), Pasal 102, Pasal 115 huruf g dikenai pidana kurungan paling lama

6

(enam)

bulan

atau

denda

paling

banyak

Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 127 Peraturan Daerah ini dapat dilakukan peninjauan kembali minimum 5 (lima) tahun sekali. BAB XVIII

- 85 BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 128 (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur. (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini. Pasal 129 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 21 Juni 2012 GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO

PENJELASAN

- 86 Diundangkan di Surabaya Pada tanggal 22 Juni 2012 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR ttd. Dr. H. RASIYO, M.Si LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 4 SERI D.

Sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Kepala Biro Hukum ttd. SUPRIANTO, SH, MH Pembina Utama Muda NIP 19590501 198003 1 010

-1PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DAN RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TAHUN 2012 – 2032 I

UMUM 1. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Jawa Timur merupakan bagian dari sumberdaya alam dan merupakan kekayaan yang perlu dijaga kelestariannya serta dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, generasi sekarang dan yang akan datang. Potensi demikian memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah, seperti potensi perikanan, potensi jasa lingkungan, potensi energi kelautan dan pertambangan. Pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil memerlukan perencanaan sehingga pengelolaan dan pemanfaatannya tidak berdampak terhadap perubahan ekosistem dan menurunnya mutu lingkungan. Terdapat kecenderungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mengalami kerusakan akibat aktivitas pemanfaatan oleh masyarakat atau akibat bencana alam, ditambah akumulasi berbagai kegiatan eksploitasi bersifat parsial/ sektoral ataupun dampak kegiatan lain di hulu wilayah pesisir Sementara itu, kesadaran nilai strategis pengelolaan berkelanjutan, terpadu, berbasis masyarakat serta relatif kurang dihargainya hak masyarakat adat/lokal dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulaupulau kecil, menyebabkan pola tersebut belum mampu mengeliminasi faktor-faktor penyebab kerusakan dan belum memberi kesempatan sumberdaya hayati pulih secara alami, atau sumberdaya non-hayati disubstitusi dengan sumberdaya lain. Kurangnya tingkat kesadaran semua pihak yang terkait (stakeholders) dengan pelestarian sumberdaya alam (SDA) khususnya di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil serta kelangsungan pelaksanaan pembangunan masa lalu, menyebabkan terjadinya perusakan SDA sehingga memerlukan waktu lama serta biaya sangat besar untuk memulihkannya.Menghindari terulangnya pengalaman pengelolaan sumberdaya alam pesisir dan pulaupulau kecil yang kurang memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan, perlu pendekatan pengelolaan dan perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terarah dan terpadu.Wilayah pesisir memiliki arti penting dan strategis karena merupakan peralihan (interface) antara ekosistem darat dan laut, memiliki potensi sumberdaya alam dan jasajasa lingkungan; menimbulkan daya tarik memanfaatkan serta niatan berbagai instansi meregulasinya. Paradoksi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus segera di akhiri, dimulai dengan mengembangkan sistem pengelolaan secara terpadu; diharapkan akan terwujud sistem pengelolaan wilayah pesisir yang optimal, efisien, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Pengelolaan

-2Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil sebagai satu kesatuan wilayah memberikan peluang banyak hal, khususnya keterpaduan perencanaan serta perkembangan kawasan yang lebih cepat didukung potensi

masing-masing

membuka

peluang

sumberdaya. tumbuh

dan

Perpaduan

kewilayahan

berkembangnya

akan

pusat-pusat

pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Guna mewujudkan sistem pengelolaan dan perencanaan zonasi terpadu perlu landasan hukum tersendiri berupa Peraturan Daerah yang mengacu Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, untuk memberikan kepastian hukum kepada pengguna atau pemanfaatan sumberdaya melalui pendekatan sektoral yang menguntungkan instansi sektor dan dunia usaha terkait, Propinsi Jawa Timur memiliki

446

pulau-pulau kecil yang terpusat di

wilayah Madura Kepulauan atau sekitar 0,44% jumlah pulau di Indonesia yang mencapai 17.000 buah. Secara ekologi, pulau-pulau kecil sangat rentan, sebagian

belum didiami penduduk, memiliki keanekaragaman

hayati yang perlu dilindungi. Wilayah pesisir Jawa Timur mempunyai peran sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat pedesaan pantai dan pembangunan

ekonomi

wilayah

secara

keseluru¬han.Wilayah

ini

mengandung berbagai sumberdaya dan potensi ekonomi seperti aneka jenis ikan, obyek wisata dan potensi geografis yang mendu¬kung jalur lalulintas angkutan laut.

Selain daripada itu

wilayah perairan pantai

secara ekologis sangat kompleks dan rumit serta peka terhadap berbagai macam gangguan alam dan gangguan oleh manusia. Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki kawasan laut hampir empat kali luas daratannya dengan garis pantai kurang lebih 2.916 km. memiliki kawasan pesisir dan laut yang luas beserta kandungan kekayaan sumberdaya hayati laut melimpah, seperti ikan, rumput laut, hutan mangrove, terumbu karang, dan biota lainnya. Sumberdaya hayati laut ini merupakan sumber pangan masa depan yang wajib dikembangkan dan dilestarikan agar tetap menjadi penunjang utama bagi kesejahteraan masyarakat. Usaha peningkatan pendayagunaan sumberdaya hayati laut berperan ganda; selain meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat nelayan,

penyediaan

pangan

khusus

protein

hewani,

dan

dapat

meningkatkan pendapatan negara.Berbagai permasalahan dapat muncul oleh pemanfaatan pesisir dan lautan yang mengabaikan prinsip-prinsip lingkungan.Laut sering diperlakukan sebagai penampung sampah, limbah industri dan limpasan bahan kimia pertanian.Eksploitasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kian meluas, sehingga mempunyai dampak negatif terhadap sumberdaya hayati laut. Permasalahan

-3Permasalahan yang dihadapi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dewasa ini adalah adanya pemanfaatan ganda, pemanfaatan yang tak seimbang, pengaruh kegiatan manusia, dan pencemaran. Konsep pemanfaatan ganda perlu memperhatikan keterpaduan dan keserasian berbagai macam kegiatan, sisi lain batas kegiatan perlu ditentukan secara terukur. Dengan cara

demikian pertentangan antar kegiatan dalam

jangka panjang dapat dihindari atau dikurangi. Salah satu contoh misalnya penggunaan wilayah pesisir untuk pertanian, kehutanan, perikanan, alur pelayaran, rekreasi, pemukiman, lokasi industri bahkan sebagai tempat pembuangan sampah maupun air limbah.Pemanfaatan ganda dapat berjalan untuk jangka waktu tertentu, namun demikian persaingan dan pertentangan mulai timbul dengan berjalannya waktu, pemanfaatan sumber daya yang melampaui daya dukung lingkungan. Keadaan seperti ini dapat diatasi dengan teknologi mutakhir, yang dibarengi dengan perencanaan zonasi yang tepat dan akurat, sehingga pada gilirannya pemanfaatan lahan menjadi lebih baik dan terukur. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir Provinsi Jawa Timur menghendaki adanya keberlanjutan (sustainability), mengingat wilayahnya terdapat beraneka ragam sumberdaya yang memungkinkan pemanfaatan secara berganda.Dari itu pengelolaan harus secara terpadu dan berkesinambungan (sustainable) karena memiliki nilai strategis yakni potensi sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang kaya dan beragam. Besar serta beragamnya potensi tersedia memberikan motivasi kepada

para

pemangku

mengoptimalisasi

secara

pemanfaatannya.

Oleh

kepentingan

rasional karena

itu

dan

(stakeholders)

bertanggung

perlu

ada

untuk

jawab

kesatuan

dalam

wawasan

pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir melalui perencanaan yang rasional dan terintegrasi antara sektor dan pemangku kepentingan, diwujudkan dalam rencana zonasi yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin. Serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan dalam pemanfaatannya.

II

PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3

-4Pasal 3 Huruf a Yang dimaksud dengan “Asas berkelanjutan” adalah pembangunan yang

memenuhi

kemampuan

kebutuhan

generasi

masa

mendatang

kini

untuk

tanpa

memenuhi

mengurangi kebutuhan

mereka sendiri. Huruf b Yang dimaksud dengan “Asas keterpaduan” adalah: a. Keterpaduan antara pertimbangan ekonomi dengan pertimbangan ekologi; b. Keterpaduan antara ekosistem darat dengan ekosistem laut; c. Keterpaduan antara ilmu pengetahuan dengan manajemen; d. Keterpaduan perencanaan sektor secara horizontal, dengan mengintegrasikan kebijakan dan perencanaan dari sektor dan instansi terkait; e. Keterpaduan perencanaan secara vertikal, dengan mengintegrasikan kebijakan dan perencanaan dari level pemerintahan yang berbeda, seperti pusat, provinsi dan kabupaten/kota; f. Keterpaduan antar pemangku kepentingan dari berbagai lapisan masyarakat; g. Keterpaduan antar negara di wilayah pesisir, laut dan pulaupulau kecil yang bertetangga; h. Keterpaduan perencanaan Tata Ruang dilakukan secara partisipatif dan transparan, yang mengakomodir kepentingan arus bawah. Huruf c Yang dimaksud dengan “Asas berbasis masyarakat” adalah proses pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil melalui desentralisasi pengelolaan sumberdaya yang menjadi penopang masyarakat setempat dan melalui pemberian suara yang efektif pada masyarakat itu mengenai penggunaan sumberdaya tersebut, dengan prinsip-prinsip: sukarela bukan persyaratan atau keharusan; insentif, bukan sanksi; penguatan, bukan birokrasi; proses, bukan substansi; dan, penunjuk arah, bukan jalan spesifik. Huruf d Yang dimaksud dengan “Asas wilayah dan ekosistem” adalah wilayah dan ekosistem merupakan dua pokok yang menyatu (convergent), di mana secara yuridis berlakunya Peraturan Daerah ini terbatas pada Wilayah Daerah Provinsi Jawa Timur tetapi karena pencemaran dan perusakan di suatu tempat akan langsung memiliki dampak terhadap lokasi yang berdekatan maka sekalipun bukan merupakan hak pengelolaan namun Daerah memiliki hak untuk setidaknya mengetahui dan mengawasi kegiatan di lokasi yang kemungkinan besar akan berdampak pada Daerah.

Huruf e

-5Huruf e Yang dimaksud dengan “Asas keseimbangan dan berkelanjutan” adalah tiap kegiatan yang dijalankan harus memperhatikan pemulihan fungsi ekosistem sehingga pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya mempertimbangkan kelestarian sumberdaya yang ada. Huruf f Yang dimaksud dengan “Asas pemberdayaan masyarakat pesisir” adalah kegiatan dijalankan bertujuan untuk membangun kapasitas dan kemampuan masyarakat melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan sehingga masyarakat memiliki akses yang adil dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir. Huruf g Yang dimaksud dengan “Asas tanggunggugat (akuntabel) dan transparan” adalah mekanisme kegiatan ditetapkan secara transparan, demokratis, dapat dipertanggung-jawabkan, menjamin kesejahteraan masyarakat, serta memenuhi kepastian hukum, dijalankan oleh pemerintah, masyarakat, sektor swasta serta berbagai pihak lain yang berkepentingan. Huruf h Yang dimaksud dengan “Asas pengakuan terhadap kearifan tradisional masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil” adalah penerimaan oleh pemerintah tentang kenyataan adanya ketentuan-ketentuan memelihara lingkungan alam sekitar oleh kelompok masyarakat yang telah dijalani turun-temurun dan telah menunjukkan adanya manfaat yang diterima masyarakat maupun lingkungan. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13

-6Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Yang dimaksud dengan “Jaringan kolektor prima” adalah merupakan jalan dengan fungsi yang lebih rendah dari arteri primer. Huruf f Yang dimaksud dengan “Jaringan jalan lokal primer” adalah merupakan jalan yang berfungsi sebagai penghubung bagian kawasan dengan lingkup yang paling kecil. Huruf g

-7Huruf g Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cuup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas.

Pasal 42

-8Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Hasil komoditi rumput laut : Kabupaten Gresik, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Sumenep. Hasil Komoditi Kabupaten Banyuwangi meliputi ikan kerapu, rumput laut, dan udang barong. Hasil Komoditi Kabupaten Trenggalek meliputi Kerang Mutiara, Lobster, dan rumput laut. Hasil Komoditi Kabupaten Trenggalek di Kecamatan Watulimo dan Kecamatan Penggul dikembangkan Budidaya Kerang Mutiara, Lobster dan rumput laut. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Industri Pengolahan hasil perikanan tangkap dan budidaya seperti pengalengan. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas.

Pasal 50

-9Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas. Pasal 52 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat(2) Cukup jelas. Ayat(3) Cukup jelas. Ayat(4) Cukup jelas. Ayat(5) Cukup jelas. Ayat(6) Cukup jelas. Ayat(7) Cukup jelas. Ayat(8) Peningkatan nilai ekonomi ternak dengan mengelola dan mengolah hasil ternak, seperti pembuatan industri pengolahan hasil ternak, mengolah kulit dan sebagainya. Pasal 53 Cukup jelas. Pasal 54 Cukup jelas. Pasal 55 Cukup jelas. Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 Cukup jelas. Pasal 58 Cukup jelas. Pasal 59 Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)

- 10 Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan “penurunan kualitas lingkungan” adalah pantai yang mengalami sedimentasi yang tinggi sehingga menimbulkan kerusakan ekosistem pesisir dan kondisi lainnya yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan pantai. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 60 Cukup jelas. Pasal 61 Cukup jelas. Pasal 62 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Percepatan rehabilitasi hutan dan lahan milik masyarakat yang termasuk kriteria kawasan lindung dengan melakukan penanaman pohon lindung yang dapat digunakan sebagai perlindungan kawasan bawahannya yang dapat di ambil hasil hutan non-kayunya. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Pasal 63 Huruf a Cukup jelas. Huruf b

- 11 Huruf b Kawasan tetap difungsikan sebagai kawasan konservasi dan tidak dikembangkan sebagai kawasan pemanfaatan umum. Huruf c Struktur hutan mangrove terdiri dari satu lapisan tajuk pohon adalah bakau (Rhizophora sp) dan Api-api (Avicenia sp), jenis satwa di daerah perairan hutan mangrove adalah ikan glodok, kepiting dan udang. Huruf d Ekosistem Hutan Pantai di Pulau Sempu terdapat dibagian utara, barat dan selatan merupakan pantai yang landai, jenis tumbuhan terdiri dari ketapang (Terminalia catapa), Baringtonia asitica, Waru laut (Hebicus tidiacus) dan Pandan (Pandannum tectorius); jenis satwa liar di kawasan pantai : burung elang laut (helicetus leucogaster), burung dara laut (Sterna albiforn), Biawak (varanus sp), Umang laut dan lain-lain. Huruf e Ekosistem Danau daratan cagar alam Pulau Sempu adalah Danau Telaga Lele, merupakan danau air tawar dan danau Segoro Anakan memiliki peranan yang penting sebagai sumber air bagi kehidupan satwa liar, terutama musim kemarau. Huruf f Ekosistem Hutan Tropis Dataran Rendah Cagar Alam Pulau Sempu, ditandai adanya tumbuh-tumbuhan yang terdiri dari tiga atau empat lapis tajuk pohon dengan komposisi yang beragam; jenis pohon yang dominan yaitu Bendo (artocarpus elasticus), Triwulan (Mishocarpatus sundaica), wedang (Pterocarpus javanicus) dan Buchanania arborescens. Pasal 64 Cukup jelas. Pasal 65 Cukup jelas. Pasal 66 Huruf a Konservasi Pulau Nusa Barong: 1. Pulau Nusabarong berada di Samudera Hindia merupakan pulau tidak berpenghuni; sejak tahun 1920 ditetapkan sebagai kawasan konservasi atau cagar alam berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No.46 Stbld. 1920 No.736 tanggal 9 Oktober 1920; 2. Kawasan pantai merupakan habitat peneluran reptilia penyu hijau (Chelonia midas), di pantai Teluk Endog-endogan, Plirik, dan Gilem, serta Teluk Bandealit; 3. Ekosistem

- 12 3. Ekosistem laut di belahan pantai utara banyak terumbu karang yang mempunyai keragaman jenis ikan karang ekonomis penting, seperti kerapu (Serranidae), ekor kuning dan pisang-pisang (Caessionidae), baronang (Siganidae); 4. Terdapat 18 (delapan belas) jenis terumbu karang familia Mussidae, Faviidae, Pocilloporidae, Acroporidae, Pectinidae, Agariciidae, Poritidae, Fungiidae, dan Dendrophyllidae; 5. Ekosistem padang lamun di pantai utara merupakan ekosistem laut di perairan dangkal. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Pasal 67 Cukup jelas. Pasal 68 Ayat (1) Huruf a Mewujudkan kelestarian sumberdaya ikan dan ekosistemnya, melindungi dan mengelola ekosistem perairan di Kepulauan Kangean sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD). Huruf b Konservasi sumberdaya habitat hutan mangrove maupun kawasan lindung ikan (fish sanctuary) pada terumbu karang Tanjung Aking di Perairan Kayu Aking Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi sebagai Kawasan Laut Lindung. Huruf c Sebagai daerah perlindungan laut (fish sanctuary) di kawasan Teluk Prigi dengan batas garis lurus antara Watu Dhukun di sebelah Timur dan Karang Pegat di sebelah Barat; Kawasan teluk Prigi adalah wilayah laut di dalam teluk dengan garis terluar dibatasi oleh garis lurus antara Karang Malang dan Pulau SiklapaPasir Putih Prigi Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Huruf d Berupa hamparan terumbu karang di perairan Pulau Noko, Pulau Noko Gili, dan Pulau Nusa dengan beberapa jenis karang Leptoseris mycetoseroides, Lobophylia corymbosa, Mycedium elephantotus karang batu yang mendominasi tipe Acropora, sp. Ikan hias beberapa spesies di antaranya ikan ekor kuning (Pomacentrus coelestis). Huruf e Meliputi: 1. Titik I di barat daya Pulau Gili Ketapang, pantai pasir putih dengan kedalaman yang landai sampai dengan 5 meter dengan kemiringan antara 10° - 20°; 2. Titik

- 13 2. Titik Iiberada pada bagian tenggara dari pulau Gili Ketapang, kondisi dasar laut berpasir dan karang mati dominasi coral massive dan rock coral; 3. Titik III terletak di sebelah timur laut Pulau Gili Ketapang. Merupakan pasir putih kasar dengan dasar karang mati dan pasir kasar, di sebelah timur laut pulau merupakan ekosistem hutan mangrove. 4. Titik IV berada di barat laut Pulau Gili Ketapang banyak terdapat terumbu karang dengan ukuran yang besar dan sebarannya tidak merata, sebagai tempat berlindung atau tempat hidup beberapa jenis ikan, penutupan karang hidup 10,3 %dan terdapat 88,5% rock coral sepanjang garis transek. Huruf f Luas tutupan karang kurang lebih 30%-60%, hamparan terumbu karang terletak di sebelah utara pantai Binor, mulai dari perumahan Paiton, ke Timur, sampai di sebelah utara rivetment. Huruf g Terumbu karang di Sumbersewu dipertahankan sebagai daerah preservasi atau marine reserves (taman laut) terumbu karang yang terdapat Pasir Putih Pendek, Pasir Putih Panjang, Perepat dan Tanjung Pasir sebagai Marine Protected Area (MPA), Karang Ente dan Taka sebagai kawasan lindung ikan. Huruf h Terdapat beberapa jenis terumbu karang yang menyebar secara merata diseluruh perairan yaitu : Caulastrea echinulata, Povites abdita, Acropora digitifera, dan Porites lobat; sedangkan jenis Montipora aequituberculata tersebar secara tidak merata. Huruf i Cross sectional transect wilayah pasang surut dengan penutupan karang rendah, tebing karang atau draw down dengan populasi karang hidup, dan bagian datar substract keras untuk penempatan terumbu karang buatan. Huruf j kaya akan ikan hias dan baik bagi pertumbuhan terumbu karangpaling bagus di perairan sebelah timur dan selatan Pulau Mandangin, sekitar Bouy Pura kondisi karang masih relatif bagus di dominasi Acropora. Huruf k Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 69 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2)

- 14 Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Seperti dermaga, tower penjaga keselamatan pelayaran dan pengunjung pantai. Huruf i Cukup jelas. Pasal 70 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Mitigasi struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan pencegahan bencana yang bersifat fisik, misal untuk bencana tsunami dapat dilakukan dengan pembangunan penahan gelombang di kawasan pantai pesisir selatan; sedangkan mitigasi non struktural lebih mengutamakan sistem informasi yang cepat dan pemberdayaan masyarakat terhadap penyelamatan dan evakuasi; misal early warning system dengan alat pendeteksi gelombang tsunami, dengan pembuatan jaringan jalur evakuasi. Pasal 71 Cukup jelas. Pasal 72 Cukup jelas. Pasal 73 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c

- 15 Huruf c Banjir adalah suatu keadaan sungai, dimana aliran sungai tidak tertampung oleh palung sungai, sehingga terjadi limpasan dan atau genangan pada lahan yang semestinya kering; air yang berlebihan tersebut dikategorikan : meningkatnya permukaan air sungai akibat pasang laut, kegagalan bangunan buatan manusia, kegagalan bendungan alam atau penyumbatan aliran sungai Rawan Bencana Banjirdenganpotensi rendah berada di Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan. Pasal 74 Ayat (1) Kawasan yang sering dilanda gempa bersumber dari perairan samudera merupakan kawasan rawan bencana Tsunami. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Kegiatan yang tidak berperan vital, artinya jika terjadi kerusakan menyebabkan kelumpuhan total, yaitu tidak menempatkan fasilitas kelistrikan, telekomunikasi, pemerintahan, keuangan, logistik, dan lain-lain. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 75 Cukup jelas. Pasal 76 Cukup jelas. Pasal 77 Cukup jelas. Pasal 78 Cukup jelas. Pasal 79

- 16 Pasal 79 KSNT pulau terluar Provinsi yaitu Pulau Sekel dan Panekan di Kabupaten Trenggalek Kecamatan Munjungan serta KSNT Pulau Terluar Nusa Barong di Kabupaten Jember Kecamatan Gumukmas. Pasal 80 Cukup jelas. Pasal 81 Cukup jelas. Pasal 82 Cukup jelas. Pasal 83 Cukup jelas. Pasal 84 Cukup jelas. Pasal 85 Cukup jelas. Pasal 86 Cukup jelas. Pasal 87 Cukup jelas. Pasal 88 Cukup jelas. Pasal 89 Cukup jelas. Pasal 90 Cukup jelas. Pasal 91 Cukup jelas. Pasal 92 Cukup jelas. Pasal 93 Cukup jelas. Pasal 94 Cukup jelas. Pasal 95 Cukup jelas. Pasal 96

- 17 Pasal 96 Cukup jelas. Pasal 97 Cukup jelas. Pasal 98 Cukup jelas. Pasal 99 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan kondisi yang bersifat khusus ialah kondisi dimana suatu wilayah pesisir masih berstatus darurat yang disebabkan adanya bencana alam dan/atau keadaan darurat lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan. Sedangkan yang dimaksud dengan kegiatan yang bersifat khusus ialah kegiatan tersebut dilakukan oleh warga negara asing. Pasal 100 Cukup jelas. Pasal 101 Cukup jelas. Pasal 102 Cukup jelas. Pasal 103 Cukup jelas. Pasal 104 Cukup jelas. Pasal 105 Cukup jelas. Pasal 106 Cukup jelas. Pasal 107 Cukup jelas. Pasal 108 Ayat (1). Yang dimaksud dengan Provinsi tetangga ialah Provinsi yang perairan pesisirnya berbatatan langsung dengan perairan pesisir provinsi Jawa Timur. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 109

- 18 Pasal 109 Yang dimaksud dengan titik-titik koordinat geografis ialah berupa titiktitik yang berada di wilayah laut sejauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai yang merupakan batas luar perairan pesisir kewenangan provinsi. Pasal 110 Yang dimaksud dengan nelayan kecil ialah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT). Ketentuan ini juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi nelayan kecil yang berada di Kabupaten/Kota yang wilayah lautnya kurang dari 4 (empat) mil karena berbatasan dengan wilayah laut Kabupaten/Kota. Pasal 111 Cukup jelas. Pasal 112 Cukup jelas. Pasal 113 Cukup jelas. Pasal 114 Cukup jelas. Pasal 115 Cukup jelas. Pasal 116 Cukup jelas. Pasal 117 Cukup jelas. Pasal 118 Cukup jelas. Pasal 119 Cukup jelas. Pasal 120 Cukup jelas.

Pasal 121

- 19 Pasal 121 Cukup jelas. Pasal 122 Cukup jelas. Pasal 123 Cukup jelas. Pasal 124 Cukup jelas. Pasal 125 Cukup jelas. Pasal 126 Cukup jelas. Pasal 127 Cukup jelas. Pasal 128 Cukup jelas. Pasal 129 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 16

LAMPIRAN I

I. PETA STRUKTUR RUANG WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR : 6 TAHUN 2012 TANGGAL : 21 JUNI 2012

GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO

II. PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR : 6 TAHUN 2012 TANGGAL : 21 JUNI 2012

GUBERNUR JAWA TIMUR ttd

Dr. H. SOEKARWO

III. INDIKASI PEMANFAATAN ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI LIMA TAHUNAN No

A 1

2

3

4

5

6

7

8

Program Utama

Lokasi

Program Utama Pengembangan Wilayah Pengembangan kerjasama antar Seluruh Kabupaten / Kota pesisir Jawa Timur wilayah, sektor, dan pemangku kepentingan kabupaten / kota dalam pengelolaan sumberdaya pesisir Pengoptimalan peranan rencana Seluruh Kabupaten / Kota pesisir Jawa Timur tata ruang (RTRW dan RZWP) sebagai basis perijinan

Pemberdayaan peranan LSM dan lembaga non formal lainnya dalam memberikan edukasi dan advocacy kepada masyarakat Sosialisasi kebijakan, aturan, dan ketentuan pengelolaan wilayah pesisir kepada masyarakat, pengelola / pengembang Meningkatkan peran serta masyarakat lokal dalam pengawasan dan pengelolaan lingkungan di wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil Pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi secara proporsional Pengembangan kegiatan ekonomi produktif di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Pengembangan kegiatan wisata alam/budaya/buatan/minat khusus di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Seluruh Kabupaten / Kota pesisir Jawa Timur

Instansi Pelaksana

Sumber Pembiayaan

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur

APBD Propinsi

V

APBD Kabupaten APBD Propinsi

V

APBD Propinsi

V

1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2. Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jawa Timur

Waktu (Periode 5 Tahunan) I II III IV

V

V

V

V

V

V

Seluruh Kabupaten / Kota pesisir Jawa Timur

Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jawa Timur

APBD Propinsi

V

Seluruh Kabupaten / Kota pesisir Jawa Timur

Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

APBD Propinsi

V

Seluruh Kabupaten / Kota pesisir Jawa Timur

Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

APBD Provinsi

V

Seluruh Kabupaten / Kota pesisir Jawa Timur

Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Timur

APBD Provinsi

V

V

V

V

Seluruh Kabupaten / Kota pesisir Jawa Timur

Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur

APBD Provinsi

V

V

V

V

No

9 10 B 1 2 3 4

5

6 7 8

Program Utama

Pengembangkan kawasan industri maritim berbasis industri perikanan Pengembangan industry garam

Lokasi

Kota Surabaya, Kabupaten Banyuwangi

Dinas Perindustrian

Kabupaten Pamekasan dan Sumenep

Dinas Perindustrian

Program Utama Pengembangan Struktur Ruang Pengembangan fungsi dan Kawasan Perkotaan Gresik, Bangkalan, Surabaya, pelayanan PKN Sidoarjo,dan Lamongan Pengembangan fungsi dan Kawasan Perkotaan Probolinggo, Tuban, pelayanan PKW Banyuwangi, Jember,Pamekasan, dan Pacitan Peningkatan dan pengembangan Kawasan Perkotaan Pasuruan fungsi serta pelayanan PKWp Pengembangan fungsi dan Kawasan Tulungagung, Kraksaan Kabupaten pelayanan PKL Probolinggo, Lumajang, Sumenep, Situbondo, Trenggalek,Bangil Kabupaten Pasuruan, Kepanjen Kabupaten Malang, Kanigoro Kabupaten Blitar dan Sampang Pengembangan jalan arteri primer di jalur Pantura, menghubungkan Surabaya – yang menghubungkan antar Gresik – Lamongan – Tuban – Semarang (Jawa Provinsi Tengah) Pengembangan jalan arteri primer Jalur yang menghubungkan Surabaya – Pasuruan antar kabupaten dalam Provinsi – Probolinggo – Situbondo – Banyuwangi Pengembangan arteri primer Pulau Jalur yang menghubungkan Kamal, Bangkalan – Madura Sampang – Pamekasan – Sumenep Pengembangan jalan kolektor Jalur yang menghubungkan Banyuwangi – Jember primer antar kabupaten dalam – Lumajang – Malang – Blitar – Tulungagung – Provinsi Trenggalek – Pacitan

9

Percepatan Pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS)

10

Pengembangan penyebrangan antar provinsi

11

Pengembangan penyebrangan antar kabupaten/kota dalam provinsi

Instansi Pelaksana

Di sekitar Pantai Selatan mulai dari Pacitan – Trenggalek – Tulungagung – Blitar – Malang – Lumajang – Jember – Banyuwangi Pelabuhan Ketapang di Kabupaten Banyuwangi; Pelabuhan Tanjung Perak di Kota Surabaya, Pelabuhan Paciran di Kabupaten Lamongan Pelabuhan Ujung di Kota Surabaya; Pelabuhan Kamal di Kabupaten Bangkalan; Pelabuhan Bawean di Kabupaten Gresik; Pelabuhan Probolinggo di Kota Probolinggo; Pelabuhan Gili

Dinas PU Cipta Karya Provinsi Dinas PU Cipta Karya Provinsi Dinas PU Cipta Karya Provinsi Dinas PU Cipta Karya Provinsi

Sumber Pembiayaan APBN APBD Provinsi APBN APBD Provinsi

Waktu (Periode 5 Tahunan) I II III IV V V V

APBN

V

V

APBD Provinsi

V

V

APBD Provinsi

V

APBD Provinsi

V

V

V

V

V

V

V

APBD Kabupaten Dinas PU Cipta Karya Provinsi

APBN

Dinas PU Cipta Karya Provinsi Dinas PU Cipta Karya Provinsi Dinas PU Cipta Karya Provinsi

APBN

V

V

APBN

V

APBD Provinsi

V

V

APBD Kabupaten APBN

V

V

Dinas Perhubungan dan LLAJ Jawa Timur

APBN

V

V

V

V

Dinas Perhubungan dan LLAJ Jawa Timur

APBN APBD Provinsi, APBD Kabupaten

V

V

V

V

Dinas PU Cipta Karya Provinsi

No

Program Utama

12

Pengembangan penyebrangan di dalam wilayah kabupaten

13

Pembangunan pelabuhan utama

14

Pembangunan Pelabuhan Pengumpul

15

Pembangunan Pelabuhan Pengumpan

16

Pengembangan Bandara Pengumpul dengan skala pelayanan primer Pengembangan Bandara pengumpan

17

Lokasi

Ketapang di Kabupaten Probolinggo; Pelabuhan Paciran di Kabupaten Lamongan; Pelabuhan Jangkar di Kabupaten Situbondo; dan Pelabuhan Kalianget di Kabupaten Sumenep Pelabuhan Kalianget, Kangean, Sapudi, dan Raas di Kabupaten Sumenep

Instansi Pelaksana

Sumber Pembiayaan

Waktu (Periode 5 Tahunan) I II III IV

Dinas Perhubungan dan LLAJ Jawa Timur

APBN APBD Provinsi, APBD Kabupaten APBN APBD Provinsi, APBD Kabupaten

V

V

V

V

V

V

V

V

Dinas Perhubungan dan LLAJ Jawa Timur

APBD Provinsi, APBD Kabupaten

V

V

V

Pelabuhan Tanjung Perak di Kota Surabaya dalam satu sistem dengan rencana pengembangan pelabuhan di wilayah antara Teluk Lamong sampai Kabupaten Gresik, Pelabuhan Socah di Kabupaten Bangkalan, dan untuk jangka panjang diarahkan ke Pelabuhan Tanjung Bulupandan di Kabupaten Bangkalan; Pelabuhan Sendangbiru di Kabupaten Malang; Pelabuhan Tanjung Tembaga di Kota Probolinggo; dan Pelabuhan Tanjung Wangi di Kabupaten Banyuwangi. Pelabuhan Pasean di Kabupaten Pamekasan, Pelabuhan Kalianget di Kabupaten Sumenep;Pelabuhan Pasuruan di Kota Pasuruan; Pelabuhan Brondong di Kabupaten Lamongan; Pelabuhan Panarukan di Kabupaten Situbondo; pelabuhan Gelon di Kabupaten Pacitan. Pelabuhan Boom di Kabupaten Tuban; Pelabuhan Dungkek dan Keramaian di Kabupaten Sumenep

Dinas Perhubungan dan LLAJ Jawa Timur

Dinas Perhubungan dan LLAJ Jawa Timur

APBD Provinsi, APBD Kabupaten

V

V

bandar udara Juanda di Kabupaten Sidoarjo; dan alternatif pembangunan bandar udara baru di Kabupaten Lamongan; pengembangan bandar udara Trunojoyo di Kabupaten Sumenep; pengembangan bandar udara Blimbingsari di Kabupaten Banyuwangi; pengembangan bandar udara Bawean di Kabupaten Gresik; pengembangan bandar udara di Kabupaten Blitar

Dinas Perhubungan dan LLAJ

APBN

V

V

Dinas Perhubungan dan LLAJ

APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten

V

No

Program Utama

18

Pengembangan Bandara Udara Khusus Militer

19

Pengembangan bandara khusus sipil

20

Pengembangan energi listrik baru dan terbarukan dengan tenaga angin

21

Pengembangan energi listrik baru dan terbarukan dengan gelombang laut

22

Pengembangan pembangkit listrik

23

pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi

24

pengembangan sumber dan prasarana minyak dan gas bumi

Lokasi

Instansi Pelaksana

Sumber Pembiayaan

Waktu (Periode 5 Tahunan) I II III IV V V

Lapangan Udara TNI AU Pacitan di Kabupaten Pacitan; Lapangan Udara TNI AL Raci di Kabupaten Pasuruan; dan Lapangan Udara TNI AD Melik Kabupaten Situbondo; Bandar udara khusus di Pagerungan Kabupaten Sumenep.

TNI AL, Lantamal V, Dinas Perhubungan dan LLAJ Jawa Timur

APBN,

Dinas Perhubungan dan LLAJ Jawa Timur

APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

V

energi angin di Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Tuban, dan kabupaten lainnya di wilayah pesisir dan kepulauan di Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep Plant di Grindulu PS (4x250MW); Percepatan di PLTU Tanjung Awar-Awar (2x350MW); PLTU Jatim Selatan (2x315MW); PLTU Paiton Baru (1x660MW); dan Penanganan Krisis di Madura (2x100 MW), Panas bumi di Ngebel (3x55MW), dan Belawan Ijen (2x55MW).

PLN

APBN

V

V

V

V

PLN

APBN

V

V

V

V

PLN

APBN

V

Manyar - Panceng dengan panjang 30,13 km; Kota Pasuruan dengan panjang 11,08 km; Panceng– Tuban dengan panjang 70,2 km Kabupaten Bangkalan; Kabupaten Gresik; Kabupaten Lamongan; Kabupaten Pamekasan; Kabupaten Sidoarjo; Kabupaten Sampang; Kabupaten Sumenep; Kabupaten Tuban; dan

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur

APBN

V

V

APBN

V

V

V

V

No

25 26

27

28

Program Utama

Pengembangan jaringan telekomunikasi jenis terrestrial Pengaturan dan pengembangan sistem nirkabel atau base transceiver station (BTS) Pengembangan dan pengendalian sumber daya air untuk bahan baku air minum, pertanian, dan industry Pengaturan Alur Pelayaran

29

Pengembangan Alur Kabel Bawah Laut

30

Pengembangan alur pipa air bersih

31

Pengembangan jaringan pipa bawah laut milik negara

32

Pengembangan dan pengaturan jaringan gas

33

Pengelolaan alur migrasi ikan

Lokasi

Kabupaten/kota lain berdasarkan hasil eksplorasi Di seluruh kabupaten / kota pesisir Jawa Timur

Instansi Pelaksana

Sumber Pembiayaan

Waktu (Periode 5 Tahunan) I II III IV

Telkom

APBN

V

V

V

V

Di seluruh kabupaten / kota pesisir Jawa Timur

Bappeda, Telkom, provider swasta

V

V

V

V

Di seluruh kabupaten / kota pesisir Jawa Timur

Bappeda Jawa Timur, PDAM, BLH Jawa Timur

V

V

V

V

Alur Pelayaran Barat Surabaya dan Alur Pelayaran Timur Surabaya Selat Madura yang menghubungkan Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik dan Pulau Madura di Bangkalan untuk memberi layanan kebutuhan sumber tenaga untuk Pulau Madura. Serta alur kabel laut menghubungkan Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggodengan Pulau Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo untuk memberi layanan kebutuhan sumber tenaga listrik Pulau Gili Ketapang Menghubungkan Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo dengan Pulau Gili Ketapang, Kabupaten Probolinggo, untuk memberi layanan kebutuhan air bersih untuk Pulau Gili Ketapang Menghubungkan Kepulauan Kangean ke Stasiun Penerima Utama Main Receiving Station MR/S di Porong Kabupaten Sidoarjo, dan Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik. Di lokasi Jaringan gas milik PT. Perusahaan Gas Negara, ke arah utara menjangkau Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik; ke arah barat terbatas Kota Mojokerto; ke arah selatan terbatas Pandaan; dan ke arah timur berkembang ke Probolinggo dan Leces a. Perairan Laut Jawa merupakan tempat migrasi ikan Lemuru dan ikan Layang yang bermigrasi

Dinas Perhubungan dan LLAJ Bappeda, PLN

APDB Provinsi dan Kerjasama swasta APDB Provinsi dan Kerjasama swasta APBN APBN

V

V

Bappeda, PDAM

APBN

V

V

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur

APBN

V

V

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur

APBN

V

V

BLH dan Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Timur

APBN dan APBD Provinsi

V

V

V

V

V

No

C 1

2

3

4

Program Utama

Lokasi

dari Selat Makasar ke Perairan Masalembo, Kabupaten Sumenep dan ke Perairan Bawean; b. Perairan Selat Madura merupakan tempat migrasi ikan tongkol dari Samudra Hindia ke perairan Kepulauan Sumenep; c. Perairan Selat Bali merupakan tempat migrasi ikan tongkol dari perairan Kepulauan Sumenep ke Selat Bali, migrasi ikan Lamuru dari Samudra Hindia ke Selat Bali; d. Perairan Samudra Hindia merupakan tempat migrasi ikan tongkol dari perairan Selat Bali ke Samudra Hindia dan migrasi ikan Lemuru dari Selat Bali ke Samudera Hindia. Program Utama Pengembangan Pola Ruang Pengembangan perikanan budidaya Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, tambak Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep Pengembangan perikanan budidaya Kabupaten Gresik, Kabupaten Probolinggo, Kota laut Probolinggo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sumenep Pengembangan perikanan tangkap Laut Jawa (utara Jawa Timur), Selat Madura, Selat Bali, dan Samudra Hindia (selatan Jawa Timur) Pengembangan permukiman di kawasan pesisir

Di seluruh Kabupaten dan Kota Pesisir Jawa timur

Instansi Pelaksana

Sumber Pembiayaan

Waktu (Periode 5 Tahunan) I II III IV

Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur

APBD Provinsi dan APBD Kab / Kota

V

V

V

V

Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur

APBD Provinsi dan APBD Kab / Kota

V

V

V

V

Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur

APBD Provinsi dan APBD Kab / Kota APBN, APBD Provinsi dan APBD Kab / Kota

V

V

V

V

V

V

V

V

Bappeda, Dinas PU Cipta Karya, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PU Bina Marga

No

5

Program Utama

Pengembangan dan pengelolaan industri di kawasan pesisir

Lokasi

Kabupaten Bangkalan, Gresik, Lamongan, Kota Surabaya, Tuban, Banyuwangi, Probolinggo,

Instansi Pelaksana

Sumber Pembiayaan

Waktu (Periode 5 Tahunan) I II III IV V V V V

Dinas Perindustrian dan Perdagangan, BLH

APBD Provinsi dan APBD Kab / Kota

Dinas Perikanan dan Kelautan serta Dinas Perhubungan dan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kab / Kota

V

V

V

V

Dinas Pertanian

APBD Provinsi dan APBD Kab / Kota

V

V

V

V

Dinas Perkebunan

APBD Provinsi dan APBD Kab / Kota

V

V

V

V

Dinas Peternakan

APBD Provinsi dan APBD Kab / Kota

V

V

V

V

Pasuruan, Sidoarjo Situbondo, Kota Pasuruan, Kota Surabaya, Kota Probolinggo, Kabupaten Malang, Kabupaten Pacitan. 6

Pengembangan zona pelabuhan perikanan

PPN Brondong Kabupaten Lamongan, PPN Prigi Kabupaten Trenggalek, PPP Pondokdadap Kabupaten Malang, PPP Muncar Kabupaten Banyuwangi, PPP Bawean Kabupaten Gresik, PPP Mayangan Kota Probolinggo, PPP Tamperan Kabupaten Pacitan, PPP Puger Kabupaten Jember, PPP Lekok Kabupaten Pasuruan, PPP Paiton Kabupaten Probolinggo, PPI Pancer Kabupaten Banyuwangi, PPI Pasongsongan Kabupaten Sumenep, dan PPI Bulu Kabupaten Tuban

7

Pengembangan pertanian di kawasan pesisir

Kabupaten Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Gresik, Jember, Lamongan, Malang, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Sumenep, Trenggalek, Tuban; Tulungagung

8

Pengembangan Perkebunan di Kawasan Pesisir

Kabupaten Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Gresik, Jember, Lamongan, Lumajang, Malang, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Kabupaten Tuban, dan Kota Probolinggo.

9

Pengembangan peternakan di kawasan pesisir

Kabupaten Bangkalan. Banyuwangi, Blitar, Jember, Lamongan, Lumajang, Malang, Pamekasan, Pasuruan, Probolinggo, Sampang, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung

No

Program Utama

10

Pengelolaan hutan produksi

11

Pengelolaan pertambangan

12

Pengembangan tambak garam

Lokasi

Pamekasan, Sumenep, Pasuruan, Sidoarjo dan Tulungagung Kabupaten Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Gresik, Jember, Lamongan, Malang, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Probolinggo, Sampang, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, dan Tulungagung. Kabupaten Banyuwangi, Blitar, Jember, Lumajang, Malang, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Bangkalan, Gresik, Lamongan, Pamekasan, Sampang, Tuban, Tulungagung, Probolinggo, Situbondo, Sumenep Kabupaten Sumenep, Pamekasan, Sampang, Bangkalan, Gresik, Lamongan, Tuban, Probolinggo, Pasuruan, Kota Pasuruan; dan Kota Surabaya.

Instansi Pelaksana

APBD Provinsi dan APBD Kab / Kota

V

V

V

V

Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral dan BLH

APBD Provinsi dan APBD Kab / Kota

V

V

V

V

Dinas Pertanian serta Dinas Kelautan dan Perikanan

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kab / Kota APBN, APBD Provinsi dan APBD Kab / Kota APBN, APBD Provinsi dan APBD Kab / Kota APBN, APBD Provinsi dan APBD Kab / Kota

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kab / Kota APBN, APBD Provinsi dan APBD Kab / Kota

V

V

V

V

V

V

V

V

Pengembangan pariwisata di pesisir

Koridor pariwisata Jawa Timur: Koridor A, B, dan C

Bappeda dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

14

Pengelolaan reklamasi pantai

Kawasan yang sesuai dengan persyaratan reklamasi

15

Pengelolaan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil

Pada zona hutan lindung, cagar alam darat, taman nasional darat, suaka pesisir mangrove, dan suaka

Bappeda, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas PU Cipta Karya, BLH Bappeda, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas PU Cipta Karya, BLH, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan Bappeda, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas PU Cipta Karya, BLH Bappeda, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas PU Cipta Karya, BLH

16

Pengelolaan kawasan konservasi perairan

Pada zona konservasi perairan

17

Pengelolaan kawasan sempadan pantai

wilayah pesisir kepulauan, sempadan pantai utara, pantai timur, dan pantai selatan Jawa Timur.

Waktu (Periode 5 Tahunan) I II III IV

Dinas Kehutanan, Perhutani, dan BLH

13

pulau kecil;

Sumber Pembiayaan

No

Program Utama

Lokasi

18

Pengelolaan kegiatan mitigasi bencana di kawasan pesisir

D 1

Program Utama Pengembangan Kawasan Strategis Penyusunan Rencana Rinci RZWP Pada Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi Pengembangan prasarana wilayah Pada Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi

2

3 4

Penegakan Kedaulatan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil Pemberdayaan masyarakat

Pada wilayah Sub Zona Rawan Gelombang Pasang, Rawan Banjir, Rawan Bencana Tsunami, dan Rawan Abrasi dan Sidementasi.

Kawasan Strategis Pertahanan Keamanan dan Kawasan Strategis Pulau-Pulau Terluar Pada Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi

Instansi Pelaksana

Sumber Pembiayaan

Waktu (Periode 5 Tahunan) I II III IV V V V V

Badan Penanggulangan Bencana Alam Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, Ditpol Air Polda Jatim, ASOPS Laut V Surabaya, Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, Badan SAR Nasional

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kab / Kota

Dinas Kelautan dan Perikanan Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PU Cipta Karya, Dinas Bina Marga

APBN, APBD Provinsi APBN, APBD Provinsi dan APBD Kab / Kota

V

V

V

V

V

V

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kab / Kota

V

V

V

V

Lantamal V Surabaya Badan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Kelautan dan Perikanan Bappeda, Dinas Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil, Menengah(UMKM)

IV. ARAHAN PERATURAN ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI JAWA TIMUR Tabel 1 Arahan Pemanfaatan Ruang Blad A2 Blad

A2 Kawasan

Rencana

Penggunaan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pertambangan I B - - B I B T T B Pertambangan I B - - B B B T B B Pertambangan

Pemanfaatan Umum BLAD A2 Kawasan

Koordinat

Pola ruang/arahan

KPU Laut

112°32'31,445"E 112°48'56,575"E 5°31'59,91"S 5°34'48,314"S

pola ruang laut: fishing ground, perikanan tangkap

I

T

T

T

I

B T

T

T

B

Alur Pelayaran B T T T B I B T I T Keterangan/Koreksi : 1.Fishing ground p.b dan wilayah potensi pertambangan (East Muriah-Exploration) overlap 2.Perikanan tangkap laut dan pertambangan minyak lepas pantai(PC Muriah Ltd- Tahap development) overlap

T

T

Keterangan : Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sumber Daya 1 Perikanan tangkap 7 Prasarana umum 2 Perikanan budidaya 8 Pembuangan limbah/sampah 3 Kehutanan 9 Konservasi 4 Pertanian 10 Wisata 5 Pertambangan 11 Permukiman 6 Alur laut 12 Industri Pengendalian : I : kegiatan utama dan kegiatan lainnya yang diperbolehkan karena bersesuaian B : kegiatan lain yang diperbolehkan dengan pembatasan karena masih bersesuaian T : kegiatan lain yang tidak diperbolehkan karena tidak bersesuaian

T

T

Bersyarat : Fishing Ground kondisi ideal fishing ground : Perairan jernih; bebas pencemaran; pada dasarnya lingkungan kondusif bagi kehidupan ikan (pelagis maupun demersal); menggunakan “alat tangkap ramah lingkungan”. 1. Pertambangan : -

Tidak boleh menimbulkan bahan pencemar terhadap perairan Dilarang menggunakan bahan peledak dan bahan kimia/beracun Meminimalkan kekeruhan perairan Memberi tanda larangan bagi nelayan untuk tidak masuk ke “zona terlarang bagi operasional pertambangan” Izin dari gubernur berdasarkan analisis “bio-tekniko-sosio-ekonomiko” yaitu analisis faktor-faktor biologi, teknologi, sosial, dan ekonomi akan keberadaan pertambangan

2. Alur Laut Tidak boleh membuang sisa bahan bakar/minyak serta bahan yang menimbulkan pencemaran di perairan fishing ground Menjaga dan memprioritaskan operasional penangkapan ikan oleh nelayan Memasang tanda khusus pada alur perhubungan laut Izin dari gubernur berdasarkan analisis “bio-tekniko-sosio-ekonomiko” yaitu analisis faktor-faktor biologi, teknologi, sosial, dan ekonomi berkaitan dengan keberadaan dan kegiatan perhubungan laut di perairan fishing ground 3. Prasarana Umum - Tidak boleh menimbulkan bahan pencemar di perairan fishing ground - Prasarana fisik tidak boleh mengganggu kegiatan penangkapan ikan di periaran fishing ground - Menjaga dan memprioritaskan operasional penangkapan ikan oleh nelayan - Memasang tanda khusus “larangan” apabila dibutuhkan - Izin dari gubernur berdasarkan analisis “bio-tekniko-sosio-ekonomiko” yaitu analisis faktor-faktor biologi, teknologi, sosial, dan ekonomi keberadaan prasarana umum di perairan fishing ground 4. Wisata : - Tidak boleh menimbulkan sampah/bahan pencemar maupun dampak limbah buangan wisata di perairan fishing ground

-

-

Aktivitas wisata tidak boleh menimbulkan ganggunan terhadap populasi ikan, serta mengganggu kegiatan penangkapan ikan di perairan fishing ground Menjaga dan memprioritaskan operasional penangkapan ikan oleh nelayan Wisata yang berkaitan dengan kegiatan penangkapan ikan dilarang menggunakan alat tangkap yang merusak kelestarian sumberdaya ikan (alat tangkap yang tidak ramah lingkungan) Izin dari gubernur berdasarkan analisis “bio-tekniko-sosio-ekonomiko” yaitu analisis faktor-faktor biologi, teknologi, sosial, dan ekonomi keberadaan wisata di perairan fishing ground

Tabel 2 Arahan Pemanfaatan Ruang Blad A3 Blad

A3 Kawasan

Rencana

Penggunaan 6 7 8 9 B B T B

1 I

2 B

3 -

4 -

5 T

I

B

-

-

B

I

B

T

T

B

-

-

I

B

T

T

B

I

T

T

I

B

T

T

B T T T B I B T I T T Keterangan/Koreksi : 1.Pertambangan (East Bawean I-Exploration) overlap dengan alur migrasi dan fishing ground pancing 2. Pertambangan (East Bawean II- Exploration) overlap dengan fishing ground pancing Keterangan : Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sumber Daya 1 Perikanan tangkap 7 Prasarana umum 2 Perikanan budidaya 8 Pembuangan limbah/sampah 3 Kehutanan 9 Konservasi 4 Pertanian 10 Wisata 5 Pertambangan 11 Permukiman 6 Alur laut 12 Industri

T

Pemanfaatan Umum

Alur

Pertambangan Fishing Ground Pukat Berkapal Alur Migrasi Biota Pelayaran

Pengendalian : I : kegiatan utama dan kegiatan lainnya yang diperbolehkan karena bersesuaian B : kegiatan lain yang diperbolehkan dengan pembatasan karena masih bersesuaian T : kegiatan lain yang tidak diperbolehkan karena tidak bersesuaian

10 11 12 B -

Tabel 3 Arahan Pemanfaatan Ruang Blad A4 Blad

A4

Kawasan

Rencana

Pemanfaatan Umum BLAD A4 Kawasan KPU Laut 1 (P. Keranian) KPU Laut 2 (P. Masalembu KecilBesar) KPU Darat 1 (P.Keranian) KPU Darat 2 (P. Masalembu Kecilbesar

Koordinat 114°25'30,703"E 114°47'26,341"E 4°52'9,334"S 5°15'45,973"S 114°13'45,935"E 114°38'23,564"E 5°14'40,306"S 5°34'22,297"S 114°35'44,332"E 114°37'4,639"E 5°2'27,137"S 5°5'17,869"S 114°24'9,506"E 114°27'50,129"E 5°25'15,196"S 5°34'22,297"S

Alur Konservasi Pesisir Konsevasi Laut 1 (P. keranian) Konservasi Laut 2 (P. Masalembu KecilBesar

114°33'39,822"E 114°39'18,155"E 5°1'8,92"S 5°7'15,658"S 114°21'59,355"E 114°30'20,608"E 5°23'10,551"S 5°34'22,297"S

Keterangan / Koreksi : Keterangan : Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sumber Daya

Budidaya Laut F.G Pancing F.G Pukat Berkapal Potensi Perikanan Tangkap Pertambangan Sibaru Exploration Pelabuhan khusus Pelabuhan

1 2 3 4 B I - I B - -

Penggunaan 5 6 7 8 9 10 11 12 T B B T I B T B B T B B -

I

B

-

-

B

T

B

-

-

I

B

-

-

B B B T B

B

-

-

I

B T

B B T

T B

I

B T

I

B

T

B

T

T

T

T

T

I

B T

T

B

B

B

T

T

T

T

T

I

B T B

B

B

B

Pelayaran B T Pengembangan Terumbu Karang

T

T B

I

B T

I

T

T

T

B B

-

-

B T

I

B

-

-

T

T

1 Perikanan tangkap 7 Prasarana umum 2 Perikanan budidaya 8 Pembuangan limbah/sampah 3 Kehutanan 9 Konservasi 4 Pertanian 10 Wisata 5 Pertambangan 11 Permukiman 6 Alur laut 12 Industri Pengendalian : I : kegiatan utama dan kegiatan lainnya yang diperbolehkan karena bersesuaian B : kegiatan lain yang diperbolehkan dengan pembatasan karena masih bersesuaian T : kegiatan lain yang tidak diperbolehkan karena tidak bersesuaian Bersyarat : Budidaya Laut : Kondisi lingkungan budidaya laut harus mempertimbangkan aspek fisika. Kimia, dan bio;ogi perairan yang cocok untuk biota aut; seperti salinitas, oksigen terlarut, tingkat keasaman (pH), ammonia, nitrit, kecerahan air, kecepatan arus, dan kedalaman. 1. Perikanan Tangkap -

Tidak boleh membuang sisa bahan bakar/minyak serta bahan yang menimbulkan pencemaran di perairan laut sekitar lokasi budidaya

-

Tidak mengganggu pelaksanaan operasional budidaya laut, dalam hal ini lokasi budidaya diberi tanda sebagai batas diperbolehkannya perikanan tangkap beroperasi

-

Operasi penangkapan ikan tidak boleh menggunakan alat tangkap yang dapat merusak jaring budidaya laut maupun menyebabkan kekeruhan perairan

-

Batas operasi penangkapan ikan dtentukan minimal 500 meter dari lokasi pembudidayaan

2. Kehutanan -

Dilarang

melakukan

penebangan

hutan

mangrove

atau

sejenisnya

yang

mengakibatkan erosi pantai karena berdampak pada t9ngkat kejernihan perairan -

Penebangan dan rehabiiitasi mangrove dengan izin gubernur berdasarkan analisis faktor-faktor biologi, teknologi, sosial, dan ekonomi serta pengaruhnya pada perairan lokasi budidaya

3. Alur Laut -

Tidak boleh membuang sisa bahan bakar/minyak serta bahan yang menimbulkan pencemaran di perairan laut sekitar lokasi budidaya

-

Tidak mengganggu pelaksanaan operasional budidaya laut, dalam hal ini lokasi budidaya diberi tanda sebagai batas diperbolehkannya perhubungan laut/kapal beroperasi

-

Operasional perhubungan laut/kapal dlsb diatur dan diberi tanda khusus agar supaya tidak mengganggu operasional budidaya laut

-

Batas operasi penangkapan ikan dtentukan minimal 500 meter dari lokasi pembudidayaan

4. Prasarana Umum -

Prasarana fisik tidak boleh mengganggu kegiatan pembudidayaan ikan

-

Izin pembangunan prasarana gisik dari gubernur berdasarkan analisis “biotekniko-sosio-ekonomiko” yaitu analisis faktor-faktor biologi, teknologi, sosial, dan ekonomi keberadaan prasarana umum di perairan lokasi budidaya laut

5. Wisata -

Tidak boleh menimbulkan sampah/bahan pencemar maupun dampak limbah buangan wisata di perairan laut lokasi budidaya

-

Aktivitas wisata tidak menimbulkan ganggunan terhadap proses produksi budidaya laut

-

Aktivitas wisata yang langsung berkaitan dengan pengelolaan budidaya harus mendapat rekomendasi pihak berwenang, serta izin dari pengelola

Tabel 4 Arahaan Pemanfaatan Ruang Blad B1 Blad

B1

Kawasan

Rencana

Pemanfaata Umum BLAD B1 Kawasan KPU Laut

KPU Daerah Ranjau

Koordinat 111°37'7,515"E 111°50'45,952"E 6°34'49,088"S 6°37'37,337"S 111°27'56,803"E 111°50'45,952"E 6°34'44,432"S 6°42'47,192"S

Pertambangan (RembangExploration) Pertambangan (RembangExploration)

Alur Pelayaran Keterangan/Koreksi : 1.Daerah Ranjau overlap dengan pertambangan (Rembang-Exploration)

Penggunaan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B B T T B B B T I B T B

I

B T T B

B T

T T B

I

B T

I

B

T

B

I

B T

I

B

T

T

Keterangan : Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sumber Daya 1 Perikanan tangkap 7 Prasarana umum 2 Perikanan budidaya 8 Pembuangan limbah/sampah 3 Kehutanan 9 Konservasi 4 Pertanian 10 Wisata 5 Pertambangan 11 Permukiman 6 Alur laut 12 Industri Pengendalian : I : kegiatan utama dan kegiatan lainnya yang diperbolehkan karena bersesuaian B : kegiatan lain yang diperbolehkan dengan pembatasan karena masih bersesuaian T : kegiatan lain yang tidak diperbolehkan karena tidak bersesuaian

Tabel 5 Arahan Pemanfaatan Ruang Blad B2 Blad

B2

Kawasan

Rencana

Pemanfaatan Umum Darat

BLAD B2 Kawasan

Koordinat

KPU Darat (P. Bawean) KPU Daerah Ranjau

112°34'27,083"E - 112°44'6,541"E 5°42'25,694"S - 5°50'58,764"S 111°50'51,076"E - 112°17'28,948"E 6°37'55,515"S - 6°42'46,558"S

Pemanfaatan Umum Laut

KPU Laut 2 KPU Laut 1 (P. Bawean)

111°50'51,076"E - 112°40'4,563"E 6°35'19,675"S - 6°42'46,558"S 112°24'0,505"E - 112°57'3,885"E 5°34'57,605"S - 6°1'33,085"S

Konservasi Darat Konservasi Darat

112°36'58,461"E - 112°43'2,485"E 5°43'32,836"S - 5°49'27,4"S

Pertanian Permukiman Tambak Pelabuhan perikanan pantai Pelabuhan

Fishing Ground Pancing Fishing Ground Pukat Berakapal Perikanan Tangkap Budidaya Laut Pertambangan Bangunan Lepas Pantai Pelabuhan khusus Daerah Ranjau

Cagar Alam Hutan Lindung

Penggunaan 6 7 8 9 10 11 - B T T B B - B B T B I - B T T B B

1 2 3 4 - B B I - T T B - I T B

5 T T T

T

T

T

T

T

I

B T

T

B

B

B

T

T

T

T

T

I

B T

T

B

B

B

I

B

-

-

T

B B T

B

B

-

-

I

B

-

-

B

I

B T

T

B

-

-

I

B

-

-

B B B T

B

B

-

-

B I B T

T

T

T I

B B T B B T

I B

B T

T

B

B T

T

T

I

T

T

T

T

T

T

B

T

T

T

T

I

B T

T

B

T

B

B B T

T

B B B T

I

B

T

B

T

12 B T B

-

-

B T

T

-

T

T

I

B

T

T

-

-

I

T

-

T

T

I

B

T

T

T

Konservasi Laut Konservasi Laut

Alur

112°30'59,029"E - 112°51'27,51"E 5°40'53,872"S - 5°52'54,716"S

Sempadan Pantai Terumbu Karang PPK Pipa Minyak dan Gas Rencana Alur Pelayaran

-

T

I

T

T

-

T

T

I

B

T

T

B B

-

-

T

B T

T

I

B

-

-

B B

I

T

T

B B T

I

B

B

T

B B T

T

I

B T

T

T

T

T

T

B T

T

T

I

T

I

B

T

T

T

T

Keterangan/Koreksi : 1.East Muriah (Development-Exploration) overlap dengan fishing ground 2. Alur Rencana Pelayaran overlap dengan Pipa Minyak dan Gas Keterangan : Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sumber Daya 1 Perikanan tangkap 7 Prasarana umum 2 Perikanan budidaya 8 Pembuangan limbah/sampah 3 Kehutanan 9 Konservasi 4 Pertanian 10 Wisata 5 Pertambangan 11 Permukiman 6 Alur laut 12 Industri Pengendalian : I : kegiatan utama dan kegiatan lainnya yang diperbolehkan karena bersesuaian B : kegiatan lain yang diperbolehkan dengan pembatasan karena masih bersesuaian T : kegiatan lain yang tidak diperbolehkan karena tidak bersesuaian Bersyarat : Tambak : Pada prinsipnya daya dukung lingkungan budidaya tambak dipengaruhi gabungan berbagai hal, seperti kualitas sumber air (tawar dan asin) dan air tanah, arus air di pantai, pasang surut, ketinggian lahan, iklim, serta kondisi tanah pantai (berlumpur, berpasir atau berkarang).

1. Pertanian - Izin pembukaan lahan dari gubernur atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan analisis “bio-tekniko-sosio-ekonomiko” yaitu analisis faktor-faktor biologi, teknologi, sosial, dan ekonomi keberadaan sector pertanian; - Pembukaan lahan pertanian tetap memperhatikan aspek perlindungan lingkungan sehingga tidak berdampak negative pada pengelolaan tambak maupun pertanian itu sendiri; - Tidak boleh menimbulkan penurunan kualitas air di pesisir akibat masuknya bahan pencemar seperti inseksisida, pestisida, maupun fungisida melalui saluran/drainase tambak; - Kegiatan-kegiatan konstruksi yang berkaitan dengan usaha pertanian seperti pmbuatan saluran/irigasi, penebangan hutan pantai dapat menggangu aliran alami pengairan berikut kualitasnya seperti penurunan salinitas, timbul kekeruhan dlsb. 2. Prasarana Umum - Prasarana fisik tidak boleh mengganggu kegiatan operasional tambak - Izin pembangunan prasarana umum/fisik dari gubernur atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan analisis “bio-tekniko-sosio-ekonomiko” yaitu analisis faktor-faktor biologi, teknologi, sosial, dan ekonomi keberadaan prasarana umum di kawasan pertambakan 3. Wisata - Tidak boleh menimbulkan sampah/bahan pencemar maupun dampak limbah buangan wisata di kawasan pertambakan - Aktivitas wisata tidak menimbulkan ganggunan terhadap proses produksi budidaya tambak - Aktivitas wisata yang langsung berkaitan dengan pengelolaan budidaya tambak harus mendapat rekomendasi pihak berwenang, serta izin dari pengelola 4. Permukiman - Prasarana permukiman yang dibangun tidak boleh menimbulkan gangguan terhadap lingkungan pertambakan - Izin pembangunan dan pengembangan permukiman dari gubernur atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan analisis “bio-tekniko-sosio-ekonomiko” yaitu analisis faktorfaktor biologi, teknologi, sosial, dan ekonomi keberadaan prasarana umum di kawasan

pertambakan

- Penentuan lokasi permukiman harus mempertimbangkan kepentingan pengelolaan sistem aliran air di kawasan pertambakan, pencegahan proses erosi, pengendalian pemadatan permukan tanah, serta pengendalian buangan limbah permukiman, serta perlindungan terhadap sumber air tanah 5. Industri - Pembangunan kawasan industri tidak ditempatkan sedemikian rupa sehingga tidak berpengaruh langsung terhadap kawasan pertambakan - Lokasi pembuagan limbah industri tidak boleh mencemari lingkungan, serta tidak mengganggu higienitas dan estitika - Semua jenis limbah industri terutama yang bersifat toksik terhadap komoditas budidaya tambak, dilarang dibuang di sungai, saluran tambak, perairan pantai maupun lepas pantai, tanpa melalui proses pengelolaan terlebih dahulu - Semua jenis industri terutama yang menghasilkan limbah beracun, harus mendirikan harus mendirikan fasilitas pengolahan limbah untuk meminimalkan pengaruhnya terhadap degradasi lingkungan pertambakan - Izin pembangunan dan pengembangan industri dari gubernur atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan analisis “bio-tekniko-sosio-ekonomiko” yaitu analisis faktorfaktor biologi, teknologi, sosial, dan ekonomi akan keberadaan industri di kawasan pertambakan

Tabel 6 Arahan Pemanfaatan Ruang Blad B3

Blad

B3

Kawasan

Rencana

Pemanfaatan Umum Laut BLAD B3 Kawasan KPU Laut

Konservasi

Alur

Koordinat 112°59'0,311"E - 113°59'41,294"E 6°41'31,312"S - 6°42'34,037"S

Fishing Ground Jaring Insang Hanyut Fishing Ground Pukat Berkapal Pertambangan

2 3 4

5

I

B

-

-

B

I

B T

T

B

-

-

I

B

-

-

B

I

B T

T

B

-

-

B B T

T

I

B T

T B

T

T

B

-

T

B T

T

I

B

-

-

T B

I

T

T

I

B

T

T

T

I

T

T

I

B

T

T

Pengembangan Terumbu B B Karang Migrasi Biota I B T Pelayaran Ke Kalimantan B T T dan Sulawesi

Keterangan/Koreksi : 1. Bawean-Production dan Bulu-Exploration overlap dengan terumbu karang 2. Alur Migrasi Biota overlap dengan Pertambangan 3. Pertambangan berada di wilayah rencana alur pelayaran Keterangan :

Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sumber Daya 1 Perikanan tangkap 7 Prasarana umum 2 Perikanan budidaya 8 Pembuangan limbah/sampah 3 Kehutanan 9 Konservasi 4 Pertanian 10 Wisata 5 Pertambangan 11 Permukiman 6 Alur laut 12 Industri Pengendalian : I : kegiatan utama dan kegiatan lainnya yang diperbolehkan karena bersesuaian B : kegiatan lain yang diperbolehkan dengan pembatasan karena masih bersesuaian T : kegiatan lain yang tidak diperbolehkan karena tidak bersesuaian

Penggunaan 6 7 8 9 10 11 12

1

T

Tabel 7 Arahan Pemanfaatan Ruang Blad B4

Blad

B4

Kawasan

Rencana

Pemanfaatan Umum Darat KPU Darat (P. Masalembu besar)

114°25'48,324"E - 114°26'55,911"E 5°34'30,642"S - 5°34'50,774"S

Pemanfaatan Umum Laut KPU Laut 1 (P. Masalembu besar)

114°13'47,195"E - 114°38'22,656"E 5°34'30,642"S - 5°45'27,537"S

KPU Laut 2

115°9'5,787"E - 115°14'7,236"E 6°40'36,495"S - 6°41'47,191"S

Konservasi Konservasi Laut (P. Masalembu Besar)

Alur

114°22'13,941"E - 114°29'46,131"E 5°34'30,642"S - 5°36'55,933"S

Pertanian Permukiman Pelabuhan Fishing Ground Pancing Fishing Ground Tangkul Potensi Perikanan Tangkap Sempadan Pantai Terumbu Karang Alur Pelayaran

Penggunaan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - B B I T - B T T - T T B T - B B T

10 B B

11 B I

12 B T

T

T

T

T

T

T

B

B

B

I

B

-

-

T B B T B

B

-

-

I

B

-

-

B

T

B

-

-

I

B

-

-

B B B T B

B

-

-

-

T

I

T

T

T

T

I

B

T

T

B B

-

-

T B T

T

I

B

-

-

B T

T

T

T

T

I

B

T

T

Keterangan/Koreksi : 1.Sempadan Pantai dan terumbu karang overlap dengan alur rencana pelayaran 2.Rencana alur pelayaran overlap dengan pertambangan (North east Madura I&II) Keterangan : Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sumber Daya 1 Perikanan tangkap 7 Prasarana umum 2 Perikanan budidaya 8 Pembuangan limbah/sampah 3 Kehutanan 9 Konservasi 4 Pertanian 10 Wisata

I

I

-

I

B T

B T

T

5 6

Pertambangan Alur laut

11 12

Permukiman Industri

Pengendalian : I : kegiatan utama dan kegiatan lainnya yang diperbolehkan karena bersesuaian B : kegiatan lain yang diperbolehkan dengan pembatasan karena masih bersesuaian T : kegiatan lain yang tidak diperbolehkan karena tidak bersesuaian

Tabel 8 Arahan Pemanfaatan Ruang Blad B5

Blad

B5

Kawasan

Rencana

Pemanfaatan Umum KPU Laut

115°14'11,745"E - 115°55'45,843"E 6°20'1,274"S - 6°41'43,185"S

Konservasi Konservasi Laut

115°24'28,453"E - 115°55'18,448"E 6°32'1,37"S - 6°41'38,025"S

1

2 3 4

Penggunaan 5 6 7 8 9 10 11 12

I

B

-

-

B B B T B

B

-

-

Konservasi B B Sempadan - T Pantai Terumbu B B Karang

I

T

T

B B T

I

B

B

T

I

T

T

-

T

T

I

B

T

T

-

-

T

B T

T

I

B

-

-

Perikanan Tangkap

Keterangan/Koreksi : 1.North Kangean-Exploration overlap dengan PPK,Sempadan Pantai dan Terumbu Karang 2.East Kangean-Exploration overlap dengan Terumbu Karang Keterangan : Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sumber Daya 1 Perikanan tangkap 7 Prasarana umum 2 Perikanan budidaya 8 Pembuangan limbah/sampah 3 Kehutanan 9 Konservasi 4 Pertanian 10 Wisata 5 Pertambangan 11 Permukiman 6 Alur laut 12 Industri Pengendalian : I : kegiatan utama dan kegiatan lainnya yang diperbolehkan karena bersesuaian B : kegiatan lain yang diperbolehkan dengan pembatasan karena masih bersesuaian T : kegiatan lain yang tidak diperbolehkan karena tidak bersesuaian Bersyarat :

Kawasan Konservasi Laut Kawasan konservasi laut mempunyai cirri khas tertentu sebagai suatu ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Pemintakatan kawasan konservasi terdiri dari (a) kawasan preservasi, (b) kawasan konservasi, dan (c) kawasan pemanfaatan; dalam hal ini kawasan preservasi dan konservasi merupakan kawasan lindung, sedangkan kawasan pemanfaatan merupakan kawasan budidaya. 1.

Kawasan Sempadan Pantai Sempadan pantai meliputi daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah laut, yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai. - Perikanan Budidaya  Dilarang mengadakan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas pantai, tanpa rekomendasi/izin yang berwenang  Perikanan budidaya dapat dilakukan dengan izin dari gubernur berdasarkan analisis “biotekniko-sosio-ekonomiko” yaitu analisis faktor-faktor biologi, teknologi, sosial, dan ekonomi keberadaan budidaya perikanan

2. Terumbu Karang Ekosistem terumbu karang pada perairan yang dangkal; untuk mencapai pertumbuhan maksimum memerlukan perirn yang jernih, dengan suhu perairan hangat, gerakan gelombang yang besar, dan sirkulasi air yang lancer dan terhindar dari proses sedimentasi. -

Perikanan Tangkap   

-

Tidak boleh menggunakan bahan kimia, bahan peledak untuk melakukan penangkapan ikan di ekosistem terumbu karang Tidak boleh membuang sisa bahan bakar/minyak serta bahan yang menimbulkan pencemaran di ekosisem perairan ekosistem terumbu karang Batas operasi penangkapan ikan dtentukan minimal 500 meter dari lokasi terumbu karang

Perikanan Budidaya 

Perikanan budidaya dapat dilakukan dengan jarak tertentu ( 500 meter) dari lokasi ekosistem terumbu karang dengan izin gubernur dan/atau pejabat berwenang



berdasarkan analisis “bio-tekniko-sosio-ekonomiko” yaitu analisis faktor-faktor biologi, teknologi, sosial, dan ekonomi atas keberadaannya Perikanan budidaya yang sudah mendapat izin beroperasi dilarang membuang limbah pakan serta limbah budidaya lainnya ke perairan disekitarnya yang dapat berdampak terhadap pencemaran perairan

Tabel 9 Arahan Pemanfaatan Ruang Blad C1

Blad

C1

Kawasan

Rencana

Pemanfaatan Umum Laut KPU Laut

111°39'32,499"E - 111°50'46,075"E 6°45'15,256"S - 6°54'32,936"S

KSNT KPU Daerah Ranjau

3 T

111°38'35,558"E - 111°50'46,075"E 6°42'52,295"S - 6°47'58,312"S

Pemanfaatan Umum Darat KPU Darat

1 2 Daerah Ranjau B B

Penggunaan 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T B B B T I B T B

111°38'35,558"E - 111°50'46,075"E 6°42'52,295"S - 6°47'58,312"S

Pertanian Hutan Produksi Permukiman Industri Tambak garam Pariwisata alam Pertambangan T Pelabuhan T khusus Pelabuhan T perikanan Minapolitan Daerah latihan B

B B

I

T

-

B T

T

B

B

B

B

I

B T

-

B T

I

B

T

T

T T

T T

B T T T

-

B B T B B T

B B

I B

T I

I

T

T

T

-

B T

T

T

B

B

T

I

B T

-

B T

B

I

B

T

T

T

T

I

T

T

T

T

B

B

B

T

T

T

T

I

B T

T

T

B

B

T

T

T

T

I

B T

T

B

B

B

I

B B T

-

B B T

B

B

B

B

T

B

T

B

T

B B T

B B

Alur Pipa Gas B T T T I B T T T T T T Keterangan/Koreksi : 1.Alur rencana pipa gas overlap dengan permukiman, industri dan kehutanan-produksi 2.Randugunting block-exploration dan jawa bagian timur area 3-production overlap dengan pemanfaatan umum darat. Keterangan : Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sumber Daya 1 Perikanan tangkap 7 Prasarana umum 2 Perikanan budidaya 8 Pembuangan limbah/sampah 3 Kehutanan 9 Konservasi

4 5 6

Pertanian Pertambangan Alur laut

10 11 12

Wisata Permukiman Industri

Pengendalian : I : kegiatan utama dan kegiatan lainnya yang diperbolehkan karena bersesuaian B : kegiatan lain yang diperbolehkan dengan pembatasan karena masih bersesuaian T : kegiatan lain yang tidak diperbolehkan karena tidak bersesuaian

Tabel 10 Arahan Pemanfaatan Ruang Blad C2

Blad

C2

Kawasan

Eksisting

Pemanfaatan Umum Darat Kawasan KPU Darat 1 (Kab. Tuban - Kab. Lamongan) KPU Darat 2 (Kab. Gresik- Kota Surabaya) KPU Darat 3 (Kab. Sidoarjo - Kab. Pasuruan) KPU Darat 4 (Kab. Bangkalan)

1.Hutan Produksi Koordinat

111°50'51,884"E 112°26'44,291"E 6°45'50,827"S 6°59'9,208"S 112°24'32,109"E 112°50'44,075"E 6°50'8,307"S 7°20'45,932"S 112°38'34,333"E 112°58'52,553"E 7°20'33,184"S 7°43'40,164"S 112°40'22,14"E 112°58'40,376"E 6°53'5,512"S 7°11'57,383"S

Pemanfaatan Umum Laut KPU Laut

Rencana

111°50'51,121"E 112°58'38,805"E 6°42'51,26"S 7°39'18,134"S

Pola ruang/arahan

Hutan Produksi 2.Hutan Rakyat Hutan Rakyat 3.Pertanian Pertanian 4.Perkebunan Perkebunan 5.Permukiman Permukiman 6.Industri Industri 7.Tambak Tambak 8.Tambak Garam Tambak Garam 9.Pariwisata Pariwisata Alam Alam 10.Pariwisata Pariwisata Buatan Buatan dan Minat Khusus 11.Pertambangan Pertambangan 12. Pelabuhan Pelabuhan 13.Pelabuhan Pelabuhan khusus khusus 14.Pelabuhan Pelabuhan perikanan perikanan 15.Pipa Minyak Pipa Minyak dan Gas dan Gas 16. Minapolitan Minapolitan 17.Fishing Ground Tangkul 18.Fishing Ground Jaring Insang Menetap

Fishing Ground Tangkul Fishing Ground Jaring Insang Menetap

Penggunaan 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2

3

4

-

B

I

B T

-

B T

I

B

T

T

-

T B T T T I I

I B I T T T T

B I B B T B T

B T T T T T T

-

B B B B B B B

T T T B B T T

I T I T T T T

B B B B B B T

T B B I B B B

B B T T I B B

-

T

I

B T

-

B T

B

I

B

T

-

T

T

T

T

-

B B

T

I

B

T

T T T

T T T

T T T

T T T

I T T

T I I

T T B T B T

T T T

B B T

B B B

B B B

T

T

T

T

T

I

B T

T

B

B

B

T

T

T

T

B T

B T

I

T

B

B

-

I

B B T

-

B B

T

B

B

B

I

B -

-

B I

B T

T

B

-

-

I

B -

-

B I

B T

T

B

-

-

19.Fishing Ground Pukat Berkapal 20.Fishing Ground Jaring Insang Hanyut 21.Perikanan Tangkap 22.Daerah ranjau 23.Pelabuhan khusus 24.Pipa Minyak dan Gas 25.PPK 26.Mangrove

Konservasi Darat Konservasi Darat 1 (Kab. Tuban, Kec. Palang) Konservasi Darat 2 (Kab. Tuban, Kec. Palang) Konservasi Darat 3 (Kab. Lamongan, Kec. Brondong) Konservasi Darat 4 (Kab. Lamongan, Kec. Brondong) Konservasi Darat 5 (Kab. Lamongan, Kec. Paciran) Konservasi Darat 6 (Kab. Gresik, Kec Ujung Pangkah, Kec Sedayu, Kec Bungah, Kec Manyar)

112°9'7,249"E 112°9'41,846"E 6°57'48,39"S 6°58'11,03"S 112°9'48,277"E 112°11'5,371"E 6°58'54,827"S 6°59'4,849"S 112°10'15,83"E 112°14'47,745"E 6°52'19,838"S 6°53'55,285"S 112°14'54,762"E 112°15'26,536"E 6°55'28,538"S 6°55'59,42"S 112°19'13,675"E 112°19'51,412"E 6°51'50,172"S 6°52'7,966"S 112°31'20,497"E 112°39'8,111"E 6°50'7,691"S 7°5'54,47"S

Hutan Lindung

Hutan Lindung

Konservasi Mangrove

Hutan Lindung

Konservasi Mangrove

Konservasi Mangrove

Fishing Ground Pukat Berkapal Fishing Ground Jaring Insang Hanyut Perikanan Tangkap Daerah ranjau Pelabuhan khusus Pipa Minyak dan Gas PPK Mangrove

I

B -

-

B I

B T

T

B

-

-

I

B -

-

B I

B T

T

B

-

-

I

B -

-

B B B T

B B

-

-

B B T T T T

T T

B B B T T I B T

I T

B T

T T

B B

B B T

T

B I

B T

I

T

T

B

B B I - I I

T T

T T

B B T - T T

I I

B B

B T

T T

Konservasi Darat 7 (Kab. Gresik, Kec Kebomas - Kota Surabaya, Kec Benowo, Kec Asemrowo, Kec Krembangan, Kec Pabean Cantikan)

112°39'28,132"E 112°43'17,935"E 7°11'39,002"S 7°13'50,058"S

Konservasi Mangrove

Konservasi Darat 8 (Kota Surabaya, Kec Kenjeran, Kec Bulak)

112°45'12,055"E 112°47'11,936"E 7°11'45,074"S 7°13'15,555"S

Konservasi Mangrove

112°48'13,554"E 112°50'45,134"E 7°15'13,468"S 7°20'29,879"S

Konservasi Mangrove

Konservasi Darat 9 (Kota Surabaya, Kec Mulyorejo, Kec Sukolilo, Kec Rungkut, Kec Gunung Anyar) Konservasi Darat 10 (Kab. Sidoarjo, Kec Sedati, Kec Buduran) Konservasi Darat 11 (Kab. Sidoarjo, Kec Sidoarjo, Kec Jabon) Konservasi Darat 12 (Kab. Pasuruan, Kec Kraton) Konservasi Darat 13 (Kab. Pasuruan, Kec Purworejo) Konservasi Darat 14 (Kab. Pasuruan, Kec Rejoso, Kec Lekok) Konservasi Darat 15 (Kab. Bangkalan, Kec Klampis)

112°48'10,705"E 112°50'26,778"E 7°20'6,197"S 7°28'44,475"S 112°45'33,49"E 112°52'21,19"E 7°28'51,664"S 7°34'43,599"S 112°51'5,051"E 112°52'35,537"E 7°35'0,582"S 7°35'59,169"S 112°54'32,981"E 112°55'5,594"E 7°37'39,834"S 7°37'47,859"S 112°57'6,549"E 112°58'47,409"E 7°37'45,822"S 7°39'20,78"S 112°48'57,455"E 112°53'59,424"E 6°53'25,717"S 6°56'54,814"S

Konservasi Mangrove

Konservasi Mangrove

Konservasi Mangrove

Konservasi Mangrove

Konservasi Mangrove

Konservasi Mangrove

Konservasi Darat 16 (Kab. Bangkalan, Kec Arosbaya, Kec Bangkalan) Konservasi Darat 17 (Kab. Bangkalan, Kec Socah) Konservasi Darat 18 (Kab. Bangkalan, Kec Socah, Kec Kamal) Konservasi Darat 19 (Kab. Bangkalan, Kec Kwayar) Konservasi Darat 20 (Kab. Bangkalan, Kec Modung)

112°42'46,481"E 112°49'14,365"E 6°56'53,498"S 7°2'34,797"S 112°40'21,595"E 112°40'45,949"E 7°3'43,691"S 7°4'43,154"S 112°41'31,112"E 112°42'51,814"E 7°5'50,445"S 7°10'11,307"S 112°50'35,279"E 112°53'18,274"E 7°9'49,031"S 7°10'33,051"S 112°55'4,174"E 112°58'44,016"E 7°11'1,053"S 7°11'57,721"S

Konservasi Laut Konservasi Laut 1 (Kab. Tuban)

Konservasi Laut 2 (Kab. Bangkalan)

KSNT KSP

Alur

111°51'20,075"E 111°57'3,714"E 6°44'52,934"S 6°47'54,341"S 112°44'21,898"E 112°56'39,724"E 6°51'20,011"S 7°0'10,431"S

Konservasi Mangrove

Konservasi Mangrove

Konservasi Mangrove

Konservasi Mangrove

Konservasi Mangrove

27.Sempadan Pantai 28.Terumbu Karang

Sempadan Pantai Terumbu Karang

-

29.Daerah Latihan 30.LIS 31.Kawasan Kaki Jembatan Suramadu 32.SIER 33.Pipa Minyak dan Gas 34. Alur Pelayaran

T

I

T

T

-

T

T

I

B

T

T

B B -

-

T

B T

T

I

B

-

-

Daerah Latihan LIS Kaki Suramadu

B B T

T

B B T

B B B

T

B

I

T T B T

T I

T T

I

B B T I B I

T I

B I

I I

SIER Pipa Minyak dan Gas Alur pelayaran

- T T B B T

T T

T B I

B B T B T I

T T

B T

I B

T

T

T

T

B

T

T

T

T

I

T

I

Keterangan/Koreksi : 1. Daerah terlarang overlap dengan alur pelayaran, kabel laut dan pipa minyak dan gas eksisting 2. Terumbu karang overlap dengan daerah latihan militer Keterangan : Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sumber Daya 1 Perikanan tangkap 7 Prasarana umum 2 Perikanan budidaya 8 Pembuangan limbah/sampah 3 Kehutanan 9 Konservasi 4 Pertanian 10 Wisata 5 Pertambangan 11 Permukiman 6 Alur laut 12 Industri Pengendalian : I : kegiatan utama dan kegiatan lainnya yang diperbolehkan karena bersesuaian B : kegiatan lain yang diperbolehkan dengan pembatasan karena masih bersesuaian T : kegiatan lain yang tidak diperbolehkan karena tidak bersesuaian

Tabel 11 Arahan Pemanfaatan Ruang Blad C3

Blad

C3

Kawasan

Rencana

Pemanfaatan Umum Darat BLAD C3 Kawasan KPU Darat 1 (Kab. Bangkalan - Kab. Sampang - Kab. Pamekasan - Kab. Sumenep) KPU Darat 2 (Kab. Pasuruan - Kab. Probolinggo - Kota Probolinggo - Kab. Situbondo)

Koordinat 112°58'41,982"E 114°6'38,723"E 6°51'56,418"S 7°15'19,225"S 112°58'41,982"E 114°6'38,723"E 7°36'23,317"S 7°49'58,518"S

Pemanfaatan Umum Laut KPU Laut 1 (Kab. Bangkalan - Kab. Sampang - Kab. Pamekasan - Kab. Sumenep)

112°58'41,982"E 114°6'38,723"E 6°42'39,836"S 7°29'20,695"S

KPU Laut 2 (Kab. Pasuruan - Kab. Probolinggo - Kota

112°58'41,982"E 114°6'38,723"E 7°25'54,166"S -

Hutan Produksi Hutan Rakyat Pertanian Perkebunan Permukiman Industri Tambak Tambak Garam Pariwisata Alam Pariwisata Buatan Minapolitan Pelabuhan Pelabuhan khusus Pelabuhan perikanan Pipa Minyak dan Gas Fishing Ground Jaring Lingkar Bertali Kerut Fishing Ground Pancing Fishing Ground

1

2

Penggunaan 3 4 5 6 7 8 9

-

B

I

B T

-

B T

I

B

T

T

-

T I B B B B I T T I B T T T B T T T T T I T B T

-

B B B B B B

T T T B B T

I T I T T T

B B B B B B

T B B I B B

B B T T I B

-

I

T

T T

-

B T

T

T

B

B

-

T

I

B T

-

B T

B

I

B

T

-

T

T

T T

-

B B

T

I

B

T

T

I T

B B T T T T

I

B B B T

T B

B B

B B

B B

T

T

T

T T

I

B T

T

T

B

B

T

T

T

T T

I

B T

T

B

B

B

T

T

T

T B

T

B T

I

T

B

B

I

B

-

- B

I

B T

T

B

-

-

I

B

-

- T

B

B T

B

B

-

-

I

B

-

- B

I

B T

T

B

-

-

10

11

12

Probolinggo - Kab. Situbondo)

7°46'53,519"S

Konservasi Darat Konservasi Darat 1 (Kab. Bangkalan, Kec Tanjung Bumi) Konservasi Darat 2 (Kab. Sumenep, Kec Gapuro) Konservasi Darat 3 (Kab. Sumenep, Kec Kalianget) Konservasi Darat 4 (Kab. Sumenep, Kec Pragan) Konservasi Darat 5 (Kab. Pamekasan, Kec Galis, Kec Larangan) Konservasi Darat 6 (Kab. Pamekasan, Kec Tlanakan, Kec Pademawu)

112°59'49,798"E 113°2'38,315"E 6°52'50,619"S 6°53'26,172"S 113°54'36,067"E 113°57'10,704"E 7°0'43,433"S - 7°2'19,57"S 113°51'36,578"E 113°54'20,136"E 7°2'50,073"S 7°5'38,374"S 113°36'41,356"E 113°40'11,206"E 7°6'49,383"S 7°7'47,463"S 113°33'15,761"E 113°35'4,961"E 7°8'48,642"S 7°12'53,894"S 113°27'13,728"E 113°33'0,194"E 7°13'18,637"S 7°15'21,791"S

Konsevasi Mangrove

Tangkul Fishing Ground Pukat Berkapal Daerah Ranjau Perikanan Tangkap Perikanan Budidaya Pertambanga n Pelabuhan khusus Pipa Minyak dan Gas Hutan Lindung Taman Nasional PPK Mangrove

I

B

-

- B

I

B T

T

B

-

-

B

B

T

T B

B

B T

I

B

T

B

I

B

-

- B

B

B T

B

B

-

-

B

I

-

- T

B

B T

I

B

-

-

B

T

T

T I

B

B T

I

B

T

B

T

T

T

T T

I

B T

T

T

T

B

B

B

T

T B

I

B T

I

T

T

B

-

-

I

T T

-

T T

I

B

T

T

-

-

I

T T

-

T T

I

B

T

T

B

B

I

T T

B

B T

I

B

B

T

-

I

I

T T

-

T T

I

B

T

T

Konsevasi Mangrove

Konsevasi Mangrove

Konsevasi Mangrove

Konsevasi Mangrove

Konsevasi Mangrove

Konservasi Darat 7 (Kab. Sampang, Kec Complang) Konservasi Darat 8 (Kab. Sampang, Kec Sampang) Konservasi Darat 9 (Kab. Sampang, Kec Torjun) Konservasi Darat 10 (Kab. Bangkalan, Kec Modung) Konservasi Darat 11 (Kab. Probolinggo, Kec Tongas, Kec Sumber Asih, Kec Kademangan, Kec Mayangan, Kec Dringu, Kec Gending, Kec Pajarakan, Kec Kraksaan) Konservasi Darat 12 (Kab. Situbondo, Kec Banyulugur) Konservasi Darat 13 (Kab. Situbondo, Kec Banyulugur) Konservasi Darat 14 (Kab. Situbondo, Kec Suboh) Konservasi Darat 15 (Kab. Situbondo, Kec Mandingan, Kec Bangutan, Kec Kendit, Kec Panarukan)

113°15'15,906"E 113°17'1,77"E 7°12'53,755"S 7°13'31,645"S 113°11'14,833"E 113°12'1,892"E 7°13'17,73"S 7°13'31,961"S 113°8'36,89"E 113°10'9,249"E 7°12'18,802"S 7°13'14,29"S 112°58'48,732"E 7°11'58,767"S 7°11'58,732"S 7°12'7,553"S

113°7'19,43"E 113°26'35,463"E 7°43'22,953"S 7°47'13,533"S 113°37'37,594"E 113°38'40,888"E 7°43'29,031"S 7°43'38,358"S 113°37'19,016"E 113°39'44,235"E 7°44'18,886"S 7°45'56,643"S 113°42'53,804"E 113°43'7,927"E 7°42'46,786"S 7°43'2,315"S 113°44'41,187"E 113°58'45,51"E 7°41'5,607"S 7°48'47,963"S

Konsevasi Mangrove

Konsevasi Mangrove

Konsevasi Mangrove

Konsevasi Mangrove

Konsevasi Mangrove

Konsevasi Mangrove

Htuan Lindung

Konsevasi Mangrove

Konservasi Darat 16 (Kab. Situbondo, Kec Panarukan) Konservasi Darat 17 (Kab. Situbondo, Kec Mangaran) Konservasi Darat 18 (Kab. Situbondo, Kec Arjasa)

113°56'24,936"E 113°56'59,341"E 7°40'40,393"S 7°41'5,087"S 114°1'11,796"E 114°3'21,423"E 7°36'21,693"S 7°37'35,903"S 114°4'53,853"E 114°5'45,844"E 7°49'18,297"S 7°49'59,277"S

Konservasi Laut Konservasi Laut 1 (Kab. Bangkalan, Kec Sepulu, Kec Tanjung Bumi - Kab. Sampang, Kec Banyuates) Konservasi Laut 2 (Kab Sumenep, Kec Pragan, Kec Bluto, Kec Saronggi, Kec Kalianget, Kec Gapuro, Dungkek, P. Puteran, P. Genteng)

Konservasi Laut 3 (Kab. Sumenep)

Konservasi Laut 4 (Giligilingan) Konservasi Laut 5 (Kab. Pamekasan, Kec Pademawu, Kec Galis)

112°59'33,5"E 113°8'47,176"E 6°51'10,551"S 6°53'41,685"S

113°40'54,466"E 114°6'31,574"E 6°56'43,921"S 7°15'19,331"S 114°1'32,42"E 114°5'3,433"E 7°10'30,781"S 7°13'29,776"S 113°41'44,971"E 113°50'2,022"E 7°11'31,522"S 7°16'49,486"S 113°31'57,011"E 113°35'35,107"E 7°10'6,944"S 7°15'43,442"S

Konsevasi Mangrove

Konsevasi Mangrove

Hutan Lindung

Sempadan Pantai Terumbu Karang

-

T

I

T T

-

T T

I

B

T

T

B

B

-

- T

B

T T

I

B

-

-

Konservasi Laut 6 (Kab. Sampang, Kec Complang - Kab. Pamekasan, Kec Tlanakan) Konservasi Laut 7 (Kab. Bangkalan, Kec Modung - Kab. Sampang, Kec Sreseh)

Konservasi Laut 8 (P. Kambing)

Konservasi Laut 9

Konservasi Laut 10 (P. Katapang) Konservasi Laut 11 (Kab. Situbondo, Kec Banyulugur, Kec Besuki) Konservasi Laut 12 (Kab. Situbondo, Kec Suboh, Kec Mandingan) Konservasi Laut 13 (Kab. Situbondo, Kec Bangutan, Kec Kendit, Kec Panarukan) Konservasi Laut 14 (Kab. Situbondo, Kec Panarukan) Konservasi Laut 15 (Kab. Situbondo, Kec Mangaran)

KSNT

113°15'1,186"E 113°28'3,026"E 7°12'56,217"S 7°15'4,897"S 112°58'55,286"E 113°7'10,939"E 7°12'7,644"S 7°15'17,226"S 113°10'52,706"E 113°14'29,839"E 7°17'45,67"S 7°19'54,973"S 113°33'30,389"E 113°36'41,233"E 7°19'54,363"S 7°21'39,695"S 113°13'30,291"E 113°16'52,385"E 7°39'36,683"S 7°42'22,926"S 113°36'49,143"E 113°41'0,931"E 7°40'41,408"S 7°44'15,584"S 113°43'9,402"E 113°46'5,945"E 7°42'21,88"S 7°44'19,764"S 113°47'15,892"E 113°55'44,929"E 7°38'15,036"S 7°43'14,568"S 113°57'4,426"E 113°59'14,234"E 7°37'27,633"S 7°39'42,573"S 114°1'0,144"E 114°3'13,824"E 7°35'14,825"S 7°36'58,886"S

Daerah

B

B

T

T B

B

T B

B

B

T

B

Alur

Latihan Daerah Terlarang Pelayaran Pipa Air Bersih Pipa Minyak dan Gas

Keterangan/Koreksi : 1. Daerah latihan overlap dengan kegiatan pertambangan 2. Daerah ranjau dengan kegiatan pertambangan overlap 3. Daerah terumbukarang dengan pertambangan overlap 4. Daerah mangrove dengan pertambangan overlap Keterangan : Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sumber Daya 1 Perikanan tangkap 7 Prasarana umum 2 Perikanan budidaya 8 Pembuangan limbah/sampah 3 Kehutanan 9 Konservasi 4 Pertanian 10 Wisata 5 Pertambangan 11 Permukiman 6 Alur laut 12 Industri Pengendalian : I : kegiatan utama dan kegiatan lainnya yang diperbolehkan karena bersesuaian B : kegiatan lain yang diperbolehkan dengan pembatasan karena masih bersesuaian T : kegiatan lain yang tidak diperbolehkan karena tidak bersesuaian

T

T

T

T T

T

T T

T

T

T

T

B B

T B

T T

T T T T

I I

T T B T

I I

B B

T T

T T

B

B

T

T B

I

B T

I

T

T

T

Tabel 12 Arahan Pemanfaatan Ruang Blad C4

Blad

C4

Kawasan

Rencana

Pemanfatan Umum Darat KPU Darat 1 (Kab Sumenep, P. Sapudi)

KPU Darat 2 (Kab Sumenep, P. Raas)

KPU Darat 3 (Kab. Sumenep, P. Kangean)

KPU Darat 4 (Kab. Situbondo)

Hutan Produksi Hutan Rakyat Pertanian Perkebunan Permukiman Tambak Pariwisata Alam Pertambangan Pelabuhan Pelabuhan khusus Pelabuhan perikanan

114°16'32,267"E 114°24'6,607"E 7°3'26,24"S 7°10'58,025"S 114°28'55,536"E 114°37'13,959"E 7°6'41,928"S 7°9'23,359"S 115°11'33,555"E 115°14'13,433"E 6°50'23,952"S 6°58'34,187"S 114°6'56,403"E 114°27'27,281"E 7°41'59,132"S 7°49'53,273"S

Pemanfaatan Umum Laut

KPU Laut 1 (Kab Sumenep, P. Sapudi, P. Raas)

KPU Laut 2 (Kab. Sumenep, P. Kangean)

KPU Laut 3 (Kab. Situbondo)

114°6'36,333"E 114°58'13,978"E 6°45'4,226"S 7°21'46,709"S 115°0'23,927"E 115°14'19,056"E 6°41'49,467"S 7°15'1,95"S 114°6'36,333"E 114°38'11,783"E 7°27'5,404"S 7°49'45,966"S

Konservasi Darat Konservasi Darat 1 (Kab. Sumenep, P. Raas)

114°28'55,332"E 114°37'14,693"E 7°8'29,992"S -

Konservasi Mangrove

Fishing Ground Kangean Fishing Ground Pancing Perikanan Tangkap Budidaya Laut Pipa Minyak dan Gas Pertambangan Daerah Ranjau Hutan Lindung Taman Nasional Mangrove

Penggunaan 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2

3

4

-

B

I

B T

-

B T

-

T I B B B B I T T I B T T T B T I T B T

-

B B B B B

-

T

I

B T

-

B T

T T

T T

T T

T T

I T

T I

T

T

T

T

T

T

T

T

T

I

B

-

I

B

I B

I

B

T

T

T I T T T I B T T T

B B B B B

T B B I B

B B T T B

B

I

B

T

T T B T

T B

B B

B B

B B

I

B T

T

T

B

B

T

I

B T

T

B

B

B

-

B

I

B T

B

B

-

-

-

-

T

B B T

B

B

-

-

B

-

-

B B B T

B

B

-

-

I

-

-

T

B B T

I

B

-

-

B B T

T

B

I

B T

I

T

T

B

B B T B B T - - I

T T T

I B T T B B B T T - T T

B I I

T B B

T T T

B B T

-

-

I

T

T

-

T

T

I

B

T

T

-

I

I

T

T

-

T

T

I

B

T

T

7°9'38,582"S Konservasi Darat 2 (Kab. Sumenep, P. Raas)

Konservasi Darat 3 (Kab. Sumenep, P. Kangean)

Konservasi Darat 4 (Kab. Situbondo, Kec Banyuputih) Konservasi Darat 5 (Kab. Situbondo, Kec Banyuputih) Konservasi Darat 6 (Kab. Situbondo, Kec Banyuputih) Konservasi Darat 7 (Kab. Situbondo, Kec Jangkar)

Konservasi Darat 8 (Kab. Situbondo, Kec Jangkar)

Konservasi Darat 9 (Kab. Situbondo, Kec Jangkar)

Konservasi Darat 10 (Kab. Situbondo, Kec Widuri)

114°30'29,52"E 114°37'7,814"E 7°7'11,047"S 7°8'8,678"S 115°11'3,328"E 115°14'15,52"E 6°53'42,802"S 6°56'58,989"S 114°20'0,821"E 114°22'34,231"E 7°44'55,016"S 7°45'33,384"S 114°25'15,353"E 114°27'44,931"E 7°47'12,261"S 7°49'48,75"S 114°18'10,406"E 114°27'32,404"E 7°45'18,535"S 7°49'48,75"S 114°7'34,944"E 114°7'59,409"E 7°49'9,528"S 7°49'42,882"S 114°8'34,162"E 114°8'48,55"E 7°49'3,87"S 7°49'17,784"S 114°9'23,487"E 114°9'47,205"E 7°49'3,466"S 7°49'56,89"S 114°10'21,858"E 114°11'8,945"E 7°49'10,158"S 7°49'56,954"S

PPK Konservasi Mangrove

Konservasi Mangrove

Konservasi Mangrove

Konservasi Mangrove

Taman Nasional

Hutan Lindung

Hutan Lindung

Hutan Lindung

Hutan Lindung

B B

I

T

T

B B T

I

B

B

T

Konservasi Darat 11 (Kab. Situbondo, Kec Widuri)

114°11'52,447"E 114°12'26,53"E 7°49'1,103"S 7°49'56,597"S

Konservasi Laut Konservasi Laut 1 (Kab. Sumenep, Kec Dungkek, P. Giliyang) Konservasi Laut 2 (Kab. Sumenep, P. Sapudi, P. Raas, P. Palayang, P. Bulumanuk, P. Ayer, P. Goadaya)

Konservasi Laut 3

Konservasi Laut 4

Konservasi Laut 5

Konservasi Laut 6

Konservasi Laut 7

Konservasi Laut 8

KSNT ALUR

114°6'35,989"E 114°12'55,202"E 6°56'20,299"S 7°1'12,537"S 114°13'56,14"E 114°48'28,56"E 6°55'56,394"S 7°12'48,983"S 114°12'46,318"E 114°15'15,074"E 6°51'43,885"S 6°54'19,044"S 114°8'23,433"E 114°10'33,28"E 7°5'3,702"S 7°7'9,205"S 114°14'53,024"E 114°17'23,098"E 7°15'42,09"S 7°17'20,229"S 115°0'26,287"E 115°4'30,886"E 7°0'43,199"S 7°4'27,933"S 115°9'53,83"E 115°12'8,749"E 6°47'22,844"S 6°48'57,062"S 114°6'53,926"E 114°8'22,164"E 7°41'20,205"S 7°42'50,51"S

Hutan Lindung

Sempadan Pantai Terumbu karang

-

T

I

T

T

-

T

T

I

B

T

T

B B

-

-

T

B T

T

I

B

-

-

Daerah latihan B B T Pipa Minyak B B T dan Gas Alur pelayaran B T T

T

B B T

B B

B

T

B

T

B

I

B T

I

T

T

B

T

T

I

T

I

B

T

T

T

Keterangan/Koreksi : 1.Pertambangan di darat overlap dengan pemanfaatan umum dan konservasi 2.Daerah latihan militer overlap dengan pertambangan yang di laut

Keterangan : Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sumber Daya 1 Perikanan tangkap 7 Prasarana umum 2 Perikanan budidaya 8 Pembuangan limbah/sampah 3 Kehutanan 9 Konservasi 4 Pertanian 10 Wisata 5 Pertambangan 11 Permukiman 6 Alur laut 12 Industri Pengendalian : I : kegiatan utama dan kegiatan lainnya yang diperbolehkan karena bersesuaian B : kegiatan lain yang diperbolehkan dengan pembatasan karena masih bersesuaian T : kegiatan lain yang tidak diperbolehkan karena tidak bersesuaian

Blad

C4

Kawasan

Rencana

Pemanfatan Umum Darat KPU Darat 1 (Kab Sumenep, P. Sapudi)

KPU Darat 2 (Kab Sumenep, P. Raas)

KPU Darat 3 (Kab. Sumenep, P. Kangean)

114°16'32,267"E 114°24'6,607"E 7°3'26,24"S 7°10'58,025"S 114°28'55,536"E 114°37'13,959"E 7°6'41,928"S 7°9'23,359"S 115°11'33,555"E 115°14'13,433"E 6°50'23,952"S 6°58'34,187"S

Hutan Produksi Hutan Rakyat Pertanian Perkebunan Permukiman Tambak Pariwisata Alam Pertambangan Pelabuhan Pelabuhan khusus

Penggunaan 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2

3

4

-

B

I

B T

-

B T

-

T I B B B B I T T I B T T T B T I T B T

-

B B B B B

-

T

I

B T

-

B T

T T

T T

T T

T T

I T

T I

T

T

T

T

T

I

I

B

T

T

T I T T T I B T T T

B B B B B

T B B I B

B B T T B

B

I

B

T

T T B T

T B

B B

B B

B B

B T

T

T

B

B

KPU Darat 4 (Kab. Situbondo)

114°6'56,403"E 114°27'27,281"E 7°41'59,132"S 7°49'53,273"S

Pelabuhan perikanan

Pemanfaatan Umum Laut

KPU Laut 1 (Kab Sumenep, P. Sapudi, P. Raas)

KPU Laut 2 (Kab. Sumenep, P. Kangean)

KPU Laut 3 (Kab. Situbondo)

114°6'36,333"E 114°58'13,978"E 6°45'4,226"S 7°21'46,709"S 115°0'23,927"E 115°14'19,056"E 6°41'49,467"S 7°15'1,95"S 114°6'36,333"E 114°38'11,783"E 7°27'5,404"S 7°49'45,966"S

Konservasi Darat Konservasi Darat 1 (Kab. Sumenep, P. Raas)

Konservasi Darat 2 (Kab. Sumenep, P. Raas)

Konservasi Darat 3 (Kab. Sumenep, P. Kangean)

Konservasi Darat 4 (Kab. Situbondo, Kec Banyuputih) Konservasi Darat 5 (Kab. Situbondo, Kec Banyuputih) Konservasi Darat 6 (Kab. Situbondo, Kec

114°28'55,332"E 114°37'14,693"E 7°8'29,992"S 7°9'38,582"S 114°30'29,52"E 114°37'7,814"E 7°7'11,047"S 7°8'8,678"S 115°11'3,328"E 115°14'15,52"E 6°53'42,802"S 6°56'58,989"S 114°20'0,821"E 114°22'34,231"E 7°44'55,016"S 7°45'33,384"S 114°25'15,353"E 114°27'44,931"E 7°47'12,261"S 7°49'48,75"S 114°18'10,406"E 114°27'32,404"E

Konservasi Mangrove

Konservasi Mangrove

Fishing Ground Kangean Fishing Ground Pancing Perikanan Tangkap Budidaya Laut Pipa Minyak dan Gas Pertambangan Daerah Ranjau Hutan Lindung Taman Nasional Mangrove PPK

T

T

T

T

T

I

B T

T

B

B

B

I

B

-

-

B

I

B T

B

B

-

-

I

B

-

-

T

B B T

B

B

-

-

I

B

-

-

B B B T

B

B

-

-

B

I

-

-

T

B B T

I

B

-

-

B B T

T

B

I

B T

I

T

T

B

B B T B B T - - I

T T T

I B T T B B B T T - T T

B I I

T B B

T T T

B B T

-

-

I

T

T

-

T

T

I

B

T

T

-

I

I

T

T

-

T

T

I

B

T

T

B B

I

T

T

B B T

I

B

B

T

Konservasi Mangrove

Konservasi Mangrove

Konservasi Mangrove

Taman Nasional

Banyuputih) Konservasi Darat 7 (Kab. Situbondo, Kec Jangkar)

Konservasi Darat 8 (Kab. Situbondo, Kec Jangkar)

Konservasi Darat 9 (Kab. Situbondo, Kec Jangkar)

Konservasi Darat 10 (Kab. Situbondo, Kec Widuri) Konservasi Darat 11 (Kab. Situbondo, Kec Widuri)

7°45'18,535"S 7°49'48,75"S 114°7'34,944"E 114°7'59,409"E 7°49'9,528"S 7°49'42,882"S 114°8'34,162"E 114°8'48,55"E 7°49'3,87"S 7°49'17,784"S 114°9'23,487"E 114°9'47,205"E 7°49'3,466"S 7°49'56,89"S 114°10'21,858"E 114°11'8,945"E 7°49'10,158"S 7°49'56,954"S 114°11'52,447"E 114°12'26,53"E 7°49'1,103"S 7°49'56,597"S

Konservasi Laut Konservasi Laut 1 (Kab. Sumenep, Kec Dungkek, P. Giliyang) Konservasi Laut 2 (Kab. Sumenep, P. Sapudi, P. Raas, P. Palayang, P. Bulumanuk, P. Ayer, P. Goadaya)

Konservasi Laut 3

Konservasi Laut 4 Konservasi Laut 5

114°6'35,989"E 114°12'55,202"E 6°56'20,299"S 7°1'12,537"S 114°13'56,14"E 114°48'28,56"E 6°55'56,394"S 7°12'48,983"S 114°12'46,318"E 114°15'15,074"E 6°51'43,885"S 6°54'19,044"S 114°8'23,433"E 114°10'33,28"E 7°5'3,702"S 7°7'9,205"S 114°14'53,024"E 114°17'23,098"E

Hutan Lindung

Hutan Lindung

Hutan Lindung

Hutan Lindung

Hutan Lindung

Sempadan Pantai Terumbu karang

-

T

I

T

T

-

T

T

I

B

T

T

B B

-

-

T

B T

T

I

B

-

-

Konservasi Laut 6

Konservasi Laut 7

Konservasi Laut 8

7°15'42,09"S 7°17'20,229"S 115°0'26,287"E 115°4'30,886"E 7°0'43,199"S 7°4'27,933"S 115°9'53,83"E 115°12'8,749"E 6°47'22,844"S 6°48'57,062"S 114°6'53,926"E 114°8'22,164"E 7°41'20,205"S 7°42'50,51"S

KSNT ALUR

Daerah latihan B B T Pipa Minyak B B T dan Gas Alur pelayaran B T T

Keterangan/Koreksi : 1.Pertambangan di darat overlap dengan pemanfaatan umum dan konservasi 2.Daerah latihan militer overlap dengan pertambangan yang di laut

Keterangan : Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sumber Daya 1 Perikanan tangkap 7 Prasarana umum 2 Perikanan budidaya 8 Pembuangan limbah/sampah 3 Kehutanan 9 Konservasi 4 Pertanian 10 Wisata 5 Pertambangan 11 Permukiman 6 Alur laut 12 Industri Pengendalian : I : kegiatan utama dan kegiatan lainnya yang diperbolehkan karena bersesuaian B : kegiatan lain yang diperbolehkan dengan pembatasan karena masih bersesuaian T : kegiatan lain yang tidak diperbolehkan karena tidak bersesuaian

T

B B T

B B

T

B

I

B T

T

T

I

T

T

B

T

B

I

T

T

B

I

B

T

T

Blad

C4

Kawasan

Rencana

Pemanfatan Umum Darat KPU Darat 1 (Kab Sumenep, P. Sapudi)

KPU Darat 2 (Kab Sumenep, P. Raas)

KPU Darat 3 (Kab. Sumenep, P. Kangean)

KPU Darat 4 (Kab. Situbondo)

Hutan Produksi Hutan Rakyat Pertanian Perkebunan Permukiman Tambak Pariwisata Alam Pertambangan Pelabuhan Pelabuhan khusus Pelabuhan perikanan

114°16'32,267"E 114°24'6,607"E 7°3'26,24"S 7°10'58,025"S 114°28'55,536"E 114°37'13,959"E 7°6'41,928"S 7°9'23,359"S 115°11'33,555"E 115°14'13,433"E 6°50'23,952"S 6°58'34,187"S 114°6'56,403"E 114°27'27,281"E 7°41'59,132"S 7°49'53,273"S

Pemanfaatan Umum Laut

KPU Laut 1 (Kab Sumenep, P. Sapudi, P. Raas)

KPU Laut 2 (Kab. Sumenep, P. Kangean)

KPU Laut 3 (Kab. Situbondo)

114°6'36,333"E 114°58'13,978"E 6°45'4,226"S 7°21'46,709"S 115°0'23,927"E 115°14'19,056"E 6°41'49,467"S 7°15'1,95"S 114°6'36,333"E 114°38'11,783"E 7°27'5,404"S 7°49'45,966"S

Konservasi Darat Konservasi Darat 1 (Kab. Sumenep, P. Raas)

114°28'55,332"E 114°37'14,693"E 7°8'29,992"S 7°9'38,582"S

Konservasi Mangrove

Fishing Ground Kangean Fishing Ground Pancing Perikanan Tangkap Budidaya Laut Pipa Minyak dan Gas Pertambangan Daerah Ranjau Hutan Lindung Taman Nasional Mangrove PPK

Penggunaan 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2

3

4

-

B

I

B T

-

B T

-

T I B B B B I T T I B T T T B T I T B T

-

B B B B B

-

T

I

B T

-

B T

T T

T T

T T

T T

I T

T I

T

T

T

T

T

T

T

T

T

I

B

-

I

B

I B

I

B

T

T

T I T T T I B T T T

B B B B B

T B B I B

B B T T B

B

I

B

T

T T B T

T B

B B

B B

B B

I

B T

T

T

B

B

T

I

B T

T

B

B

B

-

B

I

B T

B

B

-

-

-

-

T

B B T

B

B

-

-

B

-

-

B B B T

B

B

-

-

I

-

-

T

B B T

I

B

-

-

B B T

T

B

I

B T

I

T

T

B

B B T B B T - - I

T T T

I B T T B B B T T - T T

B I I

T B B

T T T

B B T

-

-

I

T

T

-

T

T

I

B

T

T

- I B B

I I

T T

T T

- T T B B T

I I

B B

T B

T T

Konservasi Darat 2 (Kab. Sumenep, P. Raas)

Konservasi Darat 3 (Kab. Sumenep, P. Kangean)

Konservasi Darat 4 (Kab. Situbondo, Kec Banyuputih) Konservasi Darat 5 (Kab. Situbondo, Kec Banyuputih) Konservasi Darat 6 (Kab. Situbondo, Kec Banyuputih) Konservasi Darat 7 (Kab. Situbondo, Kec Jangkar)

Konservasi Darat 8 (Kab. Situbondo, Kec Jangkar)

Konservasi Darat 9 (Kab. Situbondo, Kec Jangkar)

Konservasi Darat 10 (Kab. Situbondo, Kec Widuri) Konservasi Darat 11 (Kab. Situbondo, Kec Widuri)

Konservasi Laut

114°30'29,52"E 114°37'7,814"E 7°7'11,047"S 7°8'8,678"S 115°11'3,328"E 115°14'15,52"E 6°53'42,802"S 6°56'58,989"S 114°20'0,821"E 114°22'34,231"E 7°44'55,016"S 7°45'33,384"S 114°25'15,353"E 114°27'44,931"E 7°47'12,261"S 7°49'48,75"S 114°18'10,406"E 114°27'32,404"E 7°45'18,535"S 7°49'48,75"S 114°7'34,944"E 114°7'59,409"E 7°49'9,528"S 7°49'42,882"S 114°8'34,162"E 114°8'48,55"E 7°49'3,87"S 7°49'17,784"S 114°9'23,487"E 114°9'47,205"E 7°49'3,466"S 7°49'56,89"S 114°10'21,858"E 114°11'8,945"E 7°49'10,158"S 7°49'56,954"S 114°11'52,447"E 114°12'26,53"E 7°49'1,103"S 7°49'56,597"S

Konservasi Mangrove

Konservasi Mangrove

Konservasi Mangrove

Konservasi Mangrove

Taman Nasional

Hutan Lindung

Hutan Lindung

Hutan Lindung

Hutan Lindung

Hutan Lindung

Sempadan

-

T

I

T

T

-

T

T

I

B

T

T

Konservasi Laut 1 (Kab. Sumenep, Kec Dungkek, P. Giliyang) Konservasi Laut 2 (Kab. Sumenep, P. Sapudi, P. Raas, P. Palayang, P. Bulumanuk, P. Ayer, P. Goadaya)

Konservasi Laut 3

Konservasi Laut 4

Konservasi Laut 5

Konservasi Laut 6

Konservasi Laut 7

Konservasi Laut 8

KSNT ALUR

114°6'35,989"E 114°12'55,202"E 6°56'20,299"S 7°1'12,537"S

Pantai Terumbu karang

114°13'56,14"E 114°48'28,56"E 6°55'56,394"S 7°12'48,983"S 114°12'46,318"E 114°15'15,074"E 6°51'43,885"S 6°54'19,044"S 114°8'23,433"E 114°10'33,28"E 7°5'3,702"S 7°7'9,205"S 114°14'53,024"E 114°17'23,098"E 7°15'42,09"S 7°17'20,229"S 115°0'26,287"E 115°4'30,886"E 7°0'43,199"S 7°4'27,933"S 115°9'53,83"E 115°12'8,749"E 6°47'22,844"S 6°48'57,062"S 114°6'53,926"E 114°8'22,164"E 7°41'20,205"S 7°42'50,51"S

B B

-

-

T

Daerah latihan B B T Pipa Minyak B B T dan Gas Alur pelayaran B T T

T

B B T

T

B

I

B T

T

T

I

T

Keterangan/Koreksi : 1.Pertambangan di darat overlap dengan pemanfaatan umum dan konservasi 2.Daerah latihan militer overlap dengan pertambangan yang di laut

B T

T

I

B

-

-

B B

B

T

B

I

T

T

B

I

B

T

T

T

Keterangan : Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sumber Daya 1 Perikanan tangkap 7 Prasarana umum 2 Perikanan budidaya 8 Pembuangan limbah/sampah 3 Kehutanan 9 Konservasi 4 Pertanian 10 Wisata 5 Pertambangan 11 Permukiman 6 Alur laut 12 Industri Pengendalian : I : kegiatan utama dan kegiatan lainnya yang diperbolehkan karena bersesuaian B : kegiatan lain yang diperbolehkan dengan pembatasan karena masih bersesuaian T : kegiatan lain yang tidak diperbolehkan karena tidak bersesuaian

Tabel 13 Arahan Pemanfaatan Ruang Blas C5

Blad

C5

Kawasan

Rencana

Pemanfaatan Umum Darat KPU Darat 1 (Kab. Sumenep, P. Kangean, P. Sepeken, P. Saubi, P. Sabunten, P. Sapankur)

115°14'12,514"E 115°41'1,488"E 6°50'21,092"S 7°3'0,987"S 115°44'39,165"E115°54'20,251"E 7°5'41,918"S 7°11'4,083"S

KPU Darat 2 (P. Sepanjang)

Pemanfaatan Umum Laut KPU Laut

115°14'12,514"E 116°21'56,186"E 6°41'48,048"S 7°21'32,621"S

Konservasi Darat Konservasi Darat (Mangrove)

115°14'12,514"E 115°54'9,005"E 6°50'18,371"S 7°8'59,625"S

Konservasi Laut

Konservasi Laut 1

115°20'43,579"E 115°23'0,294"E

Hutan Produksi Pertanian Permukiman Tambak Pertambangan Pelabuhan Pelabuhan khusus Pelabuhan perikanan Fishing Ground Kangean Perikanan Tangkap Perikanan Budidaya Pertambangan Pelabuhan khusus Pipa Minyak dan Gas PPK Mangrove

Sempadan Pantai Terumbu Karang

1

2

3

4

Penggunaan 5 6 7 8 9 10 11 12

-

B

I

B

T

-

B T

I

B

T

T

T T

B T I T T

B T T T T

I B B T T

T T T I T

T I

B B B T B

T B T T T

T T T T B

B B B B B

B I B B B

B T B B B

T

T

T

T

T

I

B T

T

T

B

B

T

T

T

T

T

I

B T

T

B

B

B

I

B

-

-

B

I

B T

B

B

-

-

I

B

-

-

B B B T

B

B

-

-

B

I

-

-

T

B B T

I

B

-

-

B B T

T

I

B T

T

B

T

T

B

T

T

T

T

I

B T

T

T

T

B

B B T

T

B

I

B T

I

T

T

B

B B

I

T

T

B B T

I

B

B

T

-

I

I

T

T

-

T

T

I

B

T

T

-

T

I

T

T

-

T

T

I

B

T

T

B B

-

-

T

B T

T

I

B

-

-

T

Konservasi Laut 2

Konservasi Laut 3

Konservasi Laut

Konservasi Laut

Alur

6°47'42,187"S 6°49'16,088" 115°28'28,647"E 115°29'57,006"E 6°50'2,123"S 6°51'29,745"S 115°27'50,821"E 115°29'29,308"E 6°44'32,989"S 6°46'9,844"S 115°24'15,527"E 115°28'25,524"E 6°41'42,214"S 6°43'38,479"S 115°35'10,713"E 115°43'35,737"E 6°44'1,918"S 6°51'7,279"S

Migrasi Biota Pipa Minyak dan Gas Alur pelayaran

I

B T

T

B

I

T

T

I

B

T

T

B B T

T

B

I

B T

I

T

T

B

B T

T

T

I

T

I

B

T

T

T

T

Keterangan/Koreksi : 1.Pertambagan overlap dengan alur migrasi, konservasi perairan, budidaya laut, terumbu karang dan potensi perikanan tangkap

Keterangan : Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sumber Daya 1 Perikanan tangkap 7 Prasarana umum 2 Perikanan budidaya 8 Pembuangan limbah/sampah 3 Kehutanan 9 Konservasi 4 Pertanian 10 Wisata 5 Pertambangan 11 Permukiman 6 Alur laut 12 Industri

Pengendalian : I : kegiatan utama dan kegiatan lainnya yang diperbolehkan karena bersesuaian B : kegiatan lain yang diperbolehkan dengan pembatasan karena masih bersesuaian T : kegiatan lain yang tidak diperbolehkan karena tidak bersesuaian

Tabel 14 Arahan Pemanfaatan Ruang Blad C6

Blad

C6

Kawasan

Rencana 1

Pemanfaatan Umum Laut KPU Laut

116°21'53,751"E 116°26'32,871"E 6°47'28,278"S 7°4'52,884"S

Penggunaan 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pertambangan

B B T

T

I

B T

Keterangan /Koreksi : Keterangan : Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sumber Daya 1 Perikanan tangkap 7 Prasarana umum 2 Perikanan budidaya 8 Pembuangan limbah/sampah 3 Kehutanan 9 Konservasi 4 Pertanian 10 Wisata 5 Pertambangan 11 Permukiman 6 Alur laut 12 Industri Pengendalian : I : kegiatan utama dan kegiatan lainnya yang diperbolehkan karena bersesuaian B : kegiatan lain yang diperbolehkan dengan pembatasan karena masih bersesuaian T : kegiatan lain yang tidak diperbolehkan karena tidak bersesuaian

T B

T

T

B

Tabel 15 Arahan Pemanfaatan Ruang Blad D1

Blad

D1

Kawasan

Rencana

Pemanfaatan Umum Darat KPU Darat

110°53'45,19"E 111°50'58,16"E 8°3'30,688"S 8°20'6,233"S

Pemanfaatan Umum Laut KPU Laut

110°42'54,245"E 111°50'58,16"E 8°13'6,048"S 8°34'50,796"S

Konservasi darat Konservasi Darat

Konservasi Laut

KSNT Alur

111°50'58,16"E 8°22'54,502"S

Hutan Produksi Hutan Rakyat Pertanian Perkebunan Permukiman Pariwisata Pariwisata Buatan Pertambangan Pelabuhan khusus Pelabuhan perikanan Minapolitan Fishing Ground Pancing Potensi Perikanan Tangkap Budidaya Laut Hutan Lindung PPK Sempadan Pantai Terumbu Karang PPK Migrasi Biota Alur pelayaran

Penggunaan 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2

3

4

-

B

I

B T

-

B T

-

T I B B B B I T T I B T T T B T T I B T

-

B B B B B

-

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

-

I

B

T

T

T I T T T I B T T B

B B B B I

T B B I B

B B T T T

-

B B T

I

B

T

I

T

T

T

T

B

B

B

T

T

I

B T

T

T

B

B

T

T

I

B T

T

B

B

B

I

B B T

-

B B T

B

B

B

I

B

-

-

T

B B T

B

B

-

-

I

B

-

-

B B B T

B

B

-

-

B -

I -

I

T

T T

B B T - T T

I I

B B

T

T

B B

I

T

T

B B T

I

B

B

T

-

T

I

T

T

-

T

T

I

B

T

T

B B

-

-

T

B T

T

I

B

-

-

B B I I B T B T T

T T T

T B B T B I T T T I T T

I I I

B B B

B T T

T T T

Keterangan/Koreksi : 1.Pertambangan overlap dengan hutan-kpu dan hutan-konservasi Keterangan : Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sumber Daya 1 Perikanan tangkap 7 Prasarana umum 2 Perikanan budidaya 8 Pembuangan limbah/sampah 3 Kehutanan 9 Konservasi 4 Pertanian 10 Wisata 5 Pertambangan 11 Permukiman 6 Alur laut 12 Industri Pengendalian : I : kegiatan utama dan kegiatan lainnya yang diperbolehkan karena bersesuaian B : kegiatan lain yang diperbolehkan dengan pembatasan karena masih bersesuaian T : kegiatan lain yang tidak diperbolehkan karena tidak bersesuaian

Konservasi Laut

111°41'27,054"E 111°44'55,557"E 8°17'14,855"S 8°22'38,984"S

Blad

D1

Kawasan

Rencana

Pemanfaatan Umum Darat KPU Darat

110°53'45,19"E 111°50'58,16"E 8°3'30,688"S 8°20'6,233"S

Hutan Produksi Hutan Rakyat Pertanian Perkebunan Permukiman

Penggunaan 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2

3

4

-

B

I

B T

-

B T

-

T I B B B B I T T I B T T T B T

-

B B B B

I

B

T

T

T I T T T I B T

B B B B

T B B I

B B T T

Catatan Pokja

Pemanfaatan Umum Laut KPU Laut

110°42'54,245"E 111°50'58,16"E 8°13'6,048"S 8°34'50,796"S

Konservasi darat Konservasi Darat

111°50'58,16"E 8°22'54,502"S

Konservasi Laut Konservasi Laut

KSNT Alur

111°41'27,054"E 111°44'55,557"E 8°17'14,855"S 8°22'38,984"S

Pariwisata Pariwisata Buatan Pertambangan Pelabuhan khusus Pelabuhan perikanan Minapolitan Fishing Ground Pancing Potensi Perikanan Tangkap Budidaya Laut Hutan Lindung PPK

-

T

I

B T

-

B T

B

I

B

T

-

T

T

T

T

-

B B T

I

B

T

T

T

T

T

I

T

T

T

T

B

B

B

T

T

T

T

T

I

B T

T

T

B

B

T

T

T

T

T

I

B T

T

B

B

B

-

I

B B T

-

B B T

B

B

B

I

B

-

-

T

B B T

B

B

-

-

I

B

-

-

B B B T

B

B

-

-

B -

I -

I

T

T T

B B T - T T

I I

B B

T

T

B B

I

T

T

B B T

I

B

B

T

-

Sempadan Pantai Terumbu Karang

T

I

T

T

-

T

T

I

B

T

T

B B

-

-

T

B T

T

I

B

-

-

PPK Migrasi Biota Alur pelayaran

B B I I B T B T T

T T T

T B B T B I T T T I T T

I I I

B B B

B T T

T T T

Keterangan/Koreksi : 1.Pertambangan overlap dengan hutan-kpu dan hutan-konservasi Keterangan : Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sumber Daya 1 Perikanan tangkap 7 Prasarana umum 2 Perikanan budidaya 8 Pembuangan limbah/sampah 3 Kehutanan 9 Konservasi 4 Pertanian 10 Wisata 5 Pertambangan 11 Permukiman

6

Alur laut

12

Industri

Pengendalian : I : kegiatan utama dan kegiatan lainnya yang diperbolehkan karena bersesuaian B : kegiatan lain yang diperbolehkan dengan pembatasan karena masih bersesuaian T : kegiatan lain yang tidak diperbolehkan karena tidak bersesuaian

Tabel 16 Arahan Pemanfaatan Ruang Blad D2

Blad

D2

Kawasan

Rencana

Pemanfaatan Umum darat KPU Darat

111°51'1,026"E 112°59'5,647"E 8°8'57,683"S 8°26'52,007"S

Pemanfaatan Umum Laut KPU Laut

111°51'1,026"E 112°59'5,647"E 8°16'9,231"S 8°38'23,152"S

Konservasi darat Konservasi Darat

111°51'1,026"E 112°56'22,379"E 8°9'32,998"S 8°27'46,079"S

Konservasi Laut Konservasi Laut

112°39'59,963"E 112°43'41,927"E 8°25'13,198"S 8°28'39,107"S

Hutan Produksi Hutan Rakyat Pertanian Perkebunan Permukiman Pariwisata Alam Dalam Negeri Pelabuhan perikanan Minapolitan Fishing Ground Jaring Lingkar Bertali Kerut Perikanan Tangkap Hutan Lindung Cagar Alam PPK Sempadan Pantai Terumbu Karang

Penggunaan 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2

3

4

-

B

I

B T

-

B T

I

B

T

T

-

T

I

B B

-

B T

I

B

T

B

-

B B I T T I B T T T B T

-

B T T B T I B B T

B B B

B B I

B T T

-

T

I

B T

-

B T

B

I

B

T

T

T

T

T

T

I

B T

I

B

B

B

T

T

T

T

T

I

B T

T

B

B

B

-

I

B B T

-

B B T

B

B

B

I

B

-

-

B

I

B T

T

B

-

-

I

B

-

-

B B B T

B

B

-

-

-

-

I

T

T

-

T

T

I

B

T

T

-

-

B T

T

-

T

T

I

B

T

T

B B

I

T

T

B B T

I

B

B

T

-

T

I

T

T

-

T

T

I

B

T

T

B B

-

-

T

B T

T

I

B

-

-

KSP

Pelabuhan T T T Internasional Migrasi Biota I B T Alur B T T pelayaran

Alur

T

T

I

B T

I

B

B

B

T T

B T

I I

T T

I I

B B

T T

T T

T T

Keterangan/Koreksi : 1.Pertambangan overlap dengan KPU darat dan konservasi darat Keterangan : Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sumber Daya 1 Perikanan tangkap 7 Prasarana umum 2 Perikanan budidaya 8 Pembuangan limbah/sampah 3 Kehutanan 9 Konservasi 4 Pertanian 10 Wisata 5 Pertambangan 11 Permukiman 6 Alur laut 12 Industri Pengendalian : I : kegiatan utama dan kegiatan lainnya yang diperbolehkan karena bersesuaian B : kegiatan lain yang diperbolehkan dengan pembatasan karena masih bersesuaian T : kegiatan lain yang tidak diperbolehkan karena tidak bersesuaian

Blad

D3

Kawasan

Rencana

Pemanfaatan Umum Darat KPU Darat 1 (Kab. Lumajang Kab. Banyuwangi)

KPU Darat 2 (Kab. Situbondo)

112°59'9,752"E 114°7'17,685"E 8°5'29,966"S 8°35'49,277"S 114°5'36,613"E 114°6'55,264"E 7°50'3,592"S 7°54'21,791"S

Hutan Produksi Pertanian Perkebunan Permukiman Pariwisata Alam Pertambangan Dalam Negeri Pelabuhan khusus Pelabuhan perikanan

1 T T

2 B B T T T T T

3 I B I T I T T

4 B I B B B T T

Penggunaan 5 6 7 8 T - B T T - B T T - B T T - B B T - B T I T T T T I B T

T

T

T

T

T

I

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

I

B

T

T

B

B

B

9 I T I T B T I

10 11 12 B T T B B B B B T B I T I B T B B B B B B

Pemanfaatan Umum Laut

I I

B B

-

-

B T

I B

B B

T T

T B

B B

-

-

I

B

-

-

B

B

B

T

B

B

-

-

B

B

I I B I

T T T T

T T T T

B

T T T B

T T T T

I I I I

B B B B

T T T B

T T T T

-

T

I

T

T

-

T

T

I

B

T

T

B

B

-

-

T

B

T

T

I

B

-

-

T

B

I

I

B

I

I

T

I

B

I

B

Migrasi biota I B T T B I T T I B T Ke Australia B T T T T I T T I B T Keterangan/Koreksi : Pelabuhan Khusus tidak mempunyai kewenangan wilayah, kewenangan oleh OP atau UPP 1.Pertambangan darat overlap dengan perumahan,pertanian,perkebunan

T T

KPU Laut

112°59'9,752"E 114°7'17,685"E 8°16'53,776"S 8°50'32,315"S

Konservasi Darat

Konservasi Darat 1 (Kab. Jember - Kab. Banywangi)

Konservasi Darat 2 (Kab. Situbondo)

Konservasi Darat 3 (P. Nusa Barong, Kab. Jember)

113°28'36,63"E 114°6'38,991"E 8°20'11,348"S 8°38'21,299"S 114°4'48,337"E 114°6'55,264"E 7°50'3,592"S 7°58'33,233"S 113°15'45,274"E 113°25'14,853"E 8°26'39,058"S 8°30'24,799"S

Konservasi Laut

Konservasi Laut 1 - P. Nusa Barong, Kab. Jember

Konservasi Laut 2 - Kab. Banyuwangi

113°14'31,323"E 113°26'35,036"E 8°24'43,497"S 8°30'2,366"S 114°5'41,339"E 114°7'15,94"E 8°36'47,808"S 8°38'40,007"S

KSNT

KSNT (Pulau-Pulau Terluar) P. Nusa Barong

Alur

Keterangan :

Hutan Lindung Taman Nasional Cagar Alam PPK

Sempadan Pantai Terumbu karang

PPK 113°15'45,274"E 113°25'14,853"E 8°26'39,058"S 8°30'24,799"S

Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sumber Daya 1 Perikanan tangkap 7 Prasarana umum 2 Perikanan budidaya 8 Pembuangan limbah/sampah 3 Kehutanan 9 Konservasi 4 Pertanian 10 Wisata 5 Pertambangan 11 Permukiman 6 Perhubungan laut 12 Industri Pengendalian : I : kegiatan utama dan kegiatan lainnya yang diperbolehkan karena bersesuaian B : kegiatan lain yang diperbolehkan dengan pembatasan karena masih bersesuaian T : kegiatan lain yang tidak diperbolehkan karena tidak bersesuaian

Tabel 17 Arahan Pemanfaatan Ruang Blad D3

Blad

D3

Kawasan

Rencana

Pemanfaatan Umum Darat KPU Darat 1 (Kab. Lumajang Kab. Banyuwangi)

KPU Darat 2 (Kab. Situbondo)

112°59'9,752"E 114°7'17,685"E 8°5'29,966"S 8°35'49,277"S 114°5'36,613"E 114°6'55,264"E 7°50'3,592"S 7°54'21,791"S

1 T T

2 B B T T T T T

3 I B I T I T T

4 B I B B B T T

Penggunaan 5 6 7 8 T - B T T - B T T - B T T - B B T - B T I T T T T I B T

T

T

T

T

T

I

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

I

B

T

T

B

B

B

I I

B B

-

-

B T

I B

B B

T T

T B

B B

-

-

I

B

-

-

B

B

B

T

B

B

-

-

Hutan Lindung Taman Nasional Cagar Alam PPK

B

B

I I B I

T T T T

T T T T

B

T T T B

T T T T

I I I I

B B B B

T T T B

T T T T

Sempadan

-

T

I

T

T

-

T

T

I

B

T

T

Hutan Produksi Pertanian Perkebunan Permukiman Pariwisata Alam Pertambangan Dalam Negeri Pelabuhan khusus Pelabuhan perikanan

Pemanfaatan Umum Laut

KPU Laut

112°59'9,752"E 114°7'17,685"E 8°16'53,776"S 8°50'32,315"S

Konservasi Darat

Konservasi Darat 1 (Kab. Jember - Kab. Banywangi)

Konservasi Darat 2 (Kab. Situbondo)

Konservasi Darat 3 (P. Nusa Barong, Kab. Jember)

Konservasi Laut

113°28'36,63"E 114°6'38,991"E 8°20'11,348"S 8°38'21,299"S 114°4'48,337"E 114°6'55,264"E 7°50'3,592"S 7°58'33,233"S 113°15'45,274"E 113°25'14,853"E 8°26'39,058"S 8°30'24,799"S

9 I T I T B T I

10 11 12 B T T B B B B B T B I T I B T B B B B B B

Konservasi Laut 1 - P. Nusa Barong, Kab. Jember

113°14'31,323"E 113°26'35,036"E 8°24'43,497"S 8°30'2,366"S 114°5'41,339"E 114°7'15,94"E 8°36'47,808"S 8°38'40,007"S

Pantai Terumbu karang

B

B

-

-

T

B

T

T

I

B

-

-

T

B

I

I

B

I

I

T

I

B

I

B

Migrasi biota I B T T B I T T I B T Ke Australia B T T T T I T T I B T Keterangan/Koreksi : Pelabuhan Khusus tidak mempunyai kewenangan wilayah, kewenangan oleh OP atau UPP 1.Pertambangan darat overlap dengan perumahan,pertanian,perkebunan

T T

Konservasi Laut 2 - Kab. Banyuwangi

KSNT

KSNT (Pulau-Pulau Terluar) P. Nusa Barong

PPK 113°15'45,274"E 113°25'14,853"E 8°26'39,058"S 8°30'24,799"S

Alur

Keterangan : Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sumber Daya 1 Perikanan tangkap 7 Prasarana umum 2 Perikanan budidaya 8 Pembuangan limbah/sampah 3 Kehutanan 9 Konservasi 4 Pertanian 10 Wisata 5 Pertambangan 11 Permukiman 6 Perhubungan laut 12 Industri Pengendalian : I : kegiatan utama dan kegiatan lainnya yang diperbolehkan karena bersesuaian B : kegiatan lain yang diperbolehkan dengan pembatasan karena masih bersesuaian T : kegiatan lain yang tidak diperbolehkan karena tidak bersesuaian

Berikut adalah matriks untuk kawasan bersyarat untuk Blad D-3 : Tabel 18 Kawasan Bersyarat Blad D3 NO.

SYARAT YANG DIUSULKAN

1.

Perikanan Tangkap Untuk kegiatan Perikanan Tangkap, tidak ada persyaratan khusus yang harus dipenuhitetapi dalam pelaksanaannya harus mentaati segala rambu-rambu yang terdapat diseki tar alur pelayaran baik itu pelampung suar (bouy)atau rambu suar. Pertambangan dan Prasarana Umum Alur Pelayaran Di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 2011 tentang Alur Pelayaran pasal 40 dijelaskan bahwa pemberian ijin pembangunan, pemindahan dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi di alur pelayaran diberikan oleh Direktur Jenderalsetelah memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Persyaratan Administrasi ● Akte Pendirian Perusahaan ● Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ● Domisili Perusahaan b. Persyaratan Teknis ● Hasil survei teknis yang mencakup : - Posisi geografis bangunan atau instalasi - Bathimetric - Data hidrografi - Data jenis dan kondisi sub soil - Penentuan titik koordinat geografis landing point ● Perhitungan teknis dan gambar desain bangunan atau instalasi ● Lama waktu dan jadwal pelaksanaan kegiatan ● Metode kerja dan analisis teknis ● Rekomendasi dari Unit Penyelenggara Pelabuhan pada pelabuhan terdekat ● Rekomendasi dari Distrik Navigasi terdekat ● Studi lingkungan yang sudah mendapat pengesahan oleh pejabat berwenang. ● Rekomendasi dari Distrik Navigasi terdekat

5,7

● Pemasangan kabel dan pipa dilakukan dengan pemendaman dengan persyaratan : - Penempatannya di luar alur pelayaran - Alur pelayaran yang kedalamannya < 20 m,kabel dan pipa harus dipendam sedalam 4 m di bawah permukaan air laut (natural seabed) - Alur pelayaran yang kedalamannya antara 20 m - 40 m, kabel dan pipa harus dipendam sedalam 2 m di bawah permukaan air laut (natural seabed) - Alur pelayaran yang kedalamannya antara > 40 m, kabel dan pipa harus dipendam 1 m di bawah permukaan air laut (natural seabed) ● Untuk mengantisipasi pengembangan pelabuhan dan kepadatan lalu lintas pelayaran perlu dilakukan penilaian resiko (risk assesment) anatar lain dengan melakukankegiatan penjatuhan jangkar tersebar (anchor drop test) ● Pembangunan jembatan atau bangunan sejenisnya di alur pelayaran wajib memperhatikan ruang bebas, dihitung dengan memperhatikan : - Bentangan jembatan - Kepadatan lalu lintas kapal - Dimensi kapal - Kondisi alur - Air pasang tinggi - Tinggi tiang utama kapal - Gelombang - Kedalaman perairan - Pilar konstruksi jembatan ● Pada setiap bangunan atau instalasi di laut wajib membangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran ● Pembangunan SBNP dilakukan oleh pemilik bangunan dengan ijin Direktur Jenderal

NO.

SYARAT YANG DIUSULKAN

5,7,10, 12 Pertambangan, Prasarana Umum, Wisata dan IndustriPelabuhan Didalam setiap pembangunan diwilayah perairan laut akan diadakan pekerjaan reklamasi, baik itu jenis bangunan pelabuhan, wisata, industri dan parasarana umum lainnya.

Didalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi, ijin untuk pelaksanaan reklamasi adalah : a. Persyaratan Administrasi ● Akte Pendirian Perusahaan ● Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ● Domisili Perusahaan ● Keterangan penanggung jawab kegiatan b. Persyaratan Teknis ● Keterangan mengenai maksud dan tujuan reklamasi ● Lokasi dan koordinat geografis areal yang akan direklamasi ● Peta pengukuran kedalaman awal (pedredge sounding) dari lokasi reklamasi ● Hasil studi dari analisis dampak lingkungan ● Surat pernyataan bahwa pekerjaan reklamasi akan dilakukan oleh perusahaan yang memiliki izin usaha dan kemampuan dan kompetensi melakukan pek. reklamasi. ● Rekomendasi dari Syahbandar setempat dan berkoordinasi dengan Distrik Navigasi setempat terhadap aspek keselamatan pelayaran. ● Rekomendasi dari Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan dari pelabuhan setempat akan kesesuaian dengan dengan Rencana Induk Pelabuhan bagi pekerjaan yang berada didalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan. ● Rekomendasi dari bupati/walikota setempat akan kesesuaian dengan rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/wilayah yang bersangkutan. Untuk setiap kegiatan pembangunan pelabuhan khusus multiporpose yang berfungsi untuk pelabuhan khusus pertambangan dan industri, diperlukan persyaratan-persyaratan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan antara lain : a. Persyaratan Administrasi ● Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ● Bukti penguasaan tanah ● Bukti kemampuan finasial ● Proposal rencana tahapan kegiatan pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang ● Rekomendasi dari Syahbandar pada pelabuhan terdekat b. Persyaratan Teknis Kepelabuhanan ● Gambar hidrografi, topografi, dan ringkasa laporan hasil survei mengenai pasang surut dan arus ● Tata letak dermaga

● Perhitungan dan gambar konstruksi bangunan pokok ● Hasil survei kondisi tanah ● Hasil kajian keselamatan pelayaran termasuk alur pelayaran dan kolam pelabuhan ● Batas-batas rencana wilayah daratan dan perairan dilengkapi titik koordinat geografis serta rencana induk terminal khusus yang akan ditetapkan sebagai Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan tertentu c. Persyaratan Keselamatan dan Keamanan ● Alur pelayaran ● Kolam pelabuhan ● Rencana penempatan SBNP ● Rencana kunjungan kapal d. Persyaratan Kelestarian lingkungan ● Berupa studi lingkungan yang dilakukan sesuai dengan peraturan lingkungan hidup

Tabel 19 Arahan Pemanfaatan Ruang Blad D4

Blad

D4

Kawasan

Rencana

Pemanfaatan Umum Darat 114°7'22,043"E 114°25'42,272"E 7°49'53,878"S 8°37'52,837"S

KPU Darat

Pemanfaatan Umum Laut KPU Laut (Kab. Banyuwangi - Kab. Situbondo)

114°7'22,043"E 114°46'35,274"E 7°49'53,878"S 8°57'24,601"S

Konservasi Darat Konservasi Darat 1 (Kab. Banyuwangi)

114°10'11,299"E 114°36'2,617"E

Hutan Produksi Hutan Rakyat Pertanian Perkebunan Permukiman Industri Tambak Pariwisata Alam Pariwisata Buatan Dalam Negeri Pelabuhan khusus Pelabuhan perikanan Minapolitan Fishing Ground Pancing Fishing Ground Jari Lingkar Bertali Kerut Perikanan Tangkap Hutan Lindung Taman

1

2

3

4

Penggunaan 5 6 7 8 9

-

B

I

B

T

-

B

T

I

B

T

T

-

T

I

B

B

-

B

T

I

B

T

B

-

B T T T I

B I T T T

I B B T B

T T T T T

-

B B B B B

T T B B T

T I T T T

B B B B B

B B I B B

B T T I B

-

T

I

B

T

-

B

T

B

I

B

T

-

T

T

T

T

-

B

B

T

I

B

T

T

T

T

T

T

I

B

T

I

B

B

B

T

T

T

T

T

I

B

T

T

T

B

B

T

T

T

T

T

I

B

T

T

B

B

B

-

I

B

B

T

-

B

B

T

B

B

B

I

B

-

-

T

B

B

T

B

B

-

-

I

B

-

-

B

I

B

T

T

B

-

-

I

B

-

-

B

B

B

T

B

B

-

-

-

-

I

T

T

-

T

T

I

B

T

T

-

-

I

T

T

-

T

T

I

B

T

T

10 11 12

Konservasi Darat 2 (Kab. Banyuwangi)

Konservasi Darat 3 (Kab. Banyuwangi)

Konservasi Darat 4 (Kab. Banyuwangi)

Konservasi Darat 5 (Kab. Situbondo)

Konservasi Darat 6 (Kab. Situbondo)

Konservasi Darat 7 (Kab. Situbondo)

8°26'53,451"S 8°47'2,021"S 114°20'19,302"E 114°23'24,557"E 8°12'19,89"S 8°25'21,565"S 114°10'11,481"E 114°18'9,652"E 8°2'16,363"S 8°6'47,088"S 114°21'15,348"E 114°23'26,114"E 8°4'29,674"S 8°6'38,175"S 114°25'8,554"E 114°26'2,107"E 7°56'52,626"S 8°2'25,463"S 114°7'22,043"E 114°15'33,372"E 7°49'53,878"S 7°58'32,346"S 114°19'39,477"E 114°27'42,464"E 7°49'53,878"S 7°54'36,61"S

Konservasi Laut Konservasi Laut 1 (Kab. Banyuwangi)

Konservasi Laut 2 (Kab. Banyuwangi) Konservasi Laut 3 (Kab. Banyuwangi)

Konservasi Laut 4 (Kab. Banyuwangi)

114°7'22,043"E 114°9'58,159"E 8°37'18,315"S 8°38'52,819"S 114°20'27,132"E 114°22'38,731"E 8°40'12,808"S 8°44'0,623"S 114°32'8,845"E 114°37'49,827"E 8°41'43,433"S 8°48'3,882"S 114°23'9,717"E 114°24'47,295"E

Nasional Mangrove PPK

Sempadan Pantai Terumbu Karang

-

I

I

T

T

-

T

T

I

B

T

T

B

B

I

T

T

B

B

T

I

B

B

T

-

T

I

T

T

-

T

T

I

B

T

T

B

B

-

-

T

B

T

T

I

B

-

-

Konservasi Laut 5 (Kab. Banyuwangi) Konservasi Laut 6 (Kab. Banyuwangi)

Alur

8°28'3,803"S 8°30'27,106"S 114°20'29,495"E 114°22'23,136"E 8°21'3,216"S 8°24'57,263"S 114°25'27,3"E 114°27'11,639"E 7°57'53,743"S - 8°3'30"S

Migrasi biota pelayaran

I

B

T

T

B

I

T

T

I

B

T

T

B

T

T

T

T

I

T

T

I

B

T

T

Keterangan/Koreksi : Keterangan : Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sumber Daya 1 Perikanan tangkap 7 Prasarana umum 2 Perikanan budidaya 8 Pembuangan limbah/sampah 3 Kehutanan 9 Konservasi 4 Pertanian 10 Wisata 5 Pertambangan 11 Permukiman 6 Alur laut 12 Industri Pengendalian : I : kegiatan utama dan kegiatan lainnya yang diperbolehkan karena bersesuaian B : kegiatan lain yang diperbolehkan dengan pembatasan karena masih bersesuaian T : kegiatan lain yang tidak diperbolehkan karena tidak bersesuaian

GUBRNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 97 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TAHUN 2011 - 2030 GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang

: bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2011 - 2030;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam UndangUndang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647); 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169); 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

1

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); 13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 15. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); 16. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

2

17. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020) 18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peranserta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

3

27. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4749); 28. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 29. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 30. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah; 32. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 33. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 34. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2008 tentang Akreditasi Terhadap Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 35. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau kecil dan Perairan di Sekitarnya; 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah; 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya di Wilayah Laut; 38. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1991 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; 39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Hutan di Jawa Timur; 40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

4

MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2011-2030 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan : 1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur 2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur. 4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 5. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disingkat RSWP-3-K Provinsi adalah rencana yang memuat kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat guna memantau rencana pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Jawa Timur. 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang terkait dengan RSWP-3-K 7. lnstansi/Lembaga terkait adalah instansi/lembaga yang terkait dengan RSWP-3-K BAB II KEDUDUKAN Pasal 2 (1) RSWP-3-K Provinsi Jawa Timur merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jawa Timur merupakan komplemen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Timur; (2) RSWP-3-K Provinsi Jawa Timur mengintegrasikan kegiatan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasar prinsip-prinsip manajemen;

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

5

(3) RSWP-3-K Provinsi Jawa Timur direncanakan dan dilaksanakan dengan melibatkan peranserta Masyarakat Adat dan/ atau Masyarakat Lokal maupun pemangku kepentingan lainnya. BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3 RSWP-3-K Provinsi ditetapkan dengan maksud : a. untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mencapai tujuan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara menyeluruh; b. untuk memberikan kerangka dasar sebagai landasan bagi penyusunan Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan, dan Rencana Aksi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Provinsi; c. sebagai norma, standar dan pedoman bagi pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur dalam rangka perencanaan pembangunan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan; d. sebagai strategi dasar dan keserasian dalam rangka pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bagi kesejahteraan masyarakat Pasal 4 RSWP-3-K Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk mengakomodasi : a. upaya memulihkan dan menjamin hak serta kewajiban masyarakat mengelola sumberdaya wilayah pesisir dan pulaupulau kecil secara berkelanjutan; b. upaya melindungi dan memperbaiki ekosistem wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; c. upaya mengembangkan system pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara optimal, efisien dan berkelanjutan, bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; d. upaya meminimalkan konflik pemanfaatan dan kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga dapat dicapai keterpaduan dan keberlanjutan program pembangunan.

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

6

BAB IV VISI DAN MISI Pasal 5 (1) Visi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi adalah "Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terintegrasi, Aman, serta Berkelanjutan untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Jawa Timur" (2) Misi dalam mewujudkan pembangunan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil meliputi : a. meningkatkan pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulaupulau kecil yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; b. meningkatkan keamanan dan stabilitas sosial serta ketahanan terhadap bencana; c. melindungi keaneka - ragaman hayati di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Jawa Timur; d. meningkatkan daya saing potensi ekonomi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tidak mengganggu fungsi konservasi setempat; e. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan melalui penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulaupulau kecil; dan f. meningkatkan kerjasama sinergi antar sektor. BAB V SISTEMATlKA Pasal 6 Sistematika RSWP-3-K Provinsi meliputi : a. BAB I

: PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran, landasan hukum, ruang lingkup kegiatan, istilah dan definisi yang berkaitan dengan wilyah pesisir dan pulau-pulau kecil; b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Memuat deskripsi umum ten tang keadaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi meliputi perairan, ekosistem pesisir, sumberdaya pesisir, jasa kelautan, energy dan sumberdaya kelautan, pulau-pulau kecil, dan kelembagaan, penggunaan ruang wilayah, fasilitas pelayanan umum, infrastruktur wilayah, transportasi darat, laut, udara, kondisi sosial ekonomi, dan rumah tangga nelayan. Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

7

c. BAB III : KERANGKA KEBIJAKAN STRATEGIS Memuat visi dan misi, isu pengelolaan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil terdiri dari : integrasi penataan ruang, mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim global, pengembangan sarana dan prasarana social, ekonomi, dan hankam, pemanfaatan pulau kecil dan pulau terluar, pengembangan transportasi laut, penataan kesadaran, kepastian penegakan dan kedaulatan hukum, reklamasi pantai yang berdampak kerusakan pada lingkungan, penataan pemukiman, pencemaran dan konservasi sumberdaya hayati, pengembangan ekonomi, wisata bahari, dan peningkatan kesejahteraan, pengelolaan perikanan tangkap dan perikanan budidaya, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, pengembangan kawasan industry, pengelolaan pertambangan, minyak dan gas bumi, kualitas sumberdaya manusia; termasuk tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta target dan indikator. b. BAB IV : KAIDAH PEMBANGUNAN

PELAKSANAAN

DAN

PEMANTAUAN

Memuat langkah-Iangkah pelaksanaan dan pemantauan terhadap pelaksanaan RSWP-3-K Provinsi. RSWP-3-K Provinsi merupakan acuan penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Provinsi Jawa Timur, Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur, dan Rencana Aksi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur, serta menjadi acuan penyusunan RSWP-3-K Kabupaten/Kota. RSWP3-K Provinsi disusun dalam jangka waktu 20 tahun dengan 4 (empat) tahapan prioritas : Prioritas 1 : Program yang dilaksanakan mulai tahun 2011 - 2015; Prioritas 2 : Program yang dilaksanakan mulai tahun 2016 - 2020; Prioritas 3 : Program yang dilaksanakan mulai tahun 2021 - 2025; Prioritas 4 : Program yang dilaksanakan mulai tahun 2026 – 2030; c. BAB V

: PENUTUP

Memuat penjelasan bahwa RSWP-3-K Provinsi harus dilengkapi dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil, Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil, dan Rencana Aksi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan dapat dijadikan pedoman untuk mengelola sumber daya pesisir secara berkelanutan.

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

8

BAB VI ISI DAN URAIAN RSWP-3-K PROVINSI Pasal 7 Isi beserta uraian RSWP-3-K Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tercantum dalam Lampiran yang sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini BAB VII PEMANTAUAN Pasal 8 (1) Pemantauan pelaksanaan RSWP-3-K Provinsi dilaksanakan secara terintegrasi, terpadu, dan berkesinambungan (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD dan atau lembaga/instansi terkait dengan melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan kewenangannya BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 9 RSWP-3-K Provinsi memiliki jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur. Ditetapkan di Surabaya Pada tanggal 28 Desember 2011 DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Tgl 28 - 12 - 2011 No. 97 Th 2011 / D

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO 9

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

10