PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBAN TAHUN 2017

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BANTEN

PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) TAHUN 2017

DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI BANTEN TAHUN 2018

TANGERANG, 10 APRIL 2017

i

LATAR BELAKANG Pembangunan merupakan proses perubahan kearah yang lebih baik dan berkesinambungan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat secara terencana dalam semua bidang kehidupan. Setiap akan melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang berkualitas dari hasil kesepakatan seluruh pelaku pembangunan dan proses penyusunannya diselenggarakan secara partisipatif bermusyawarah untuk mufakat tentang prioritas pembangunan guna menjamin kesinambungan pembangunan. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa penyusunan dokumen perencanaan pembangunan oleh pemerintah baik yang bersifat tahunan, menengah maupun jangka panjang dilakukan melalui beberapa pendekatan, antara lain pendekatan teknokratis, politis, bottom-up, top down dan pendekatan partisipatif. Kemajemukan pendekatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan dokumen perencanaan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) perlu disusun oleh Pemerintah Daerah sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan. Musrenbang Provinsi Banten merupakan tahapan dalam penyusunan RKPD yang disusun melalui perumusan, penajaman, penyelarasan, dan klarifikasi usulan Perangkat Daerah, Pokok - Pokok Pikiran Dewan dan Hasil Musrenbang Kab/Kota yang disesuaikan dengan program percepatan pencapaian Visi Misi Gubernur 2017 – 2022, sebagai bahan penyempurnaan kebijakan dalam dokumen Rancangan RKPD Tahun 2018. Seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) perencanaan pembangunan Provinsi Banten dapat berperan serta aktif di dalam proses perumusan perencanaan pembangunan di Provinsi Banten.

DASAR HUKUM

Dasar Hukum penyelenggaraan Musrenbang Provinsi Banten Tahun 2017 untuk Penyusunan RKPD Tahun 2018 adalah sebagai berikut: 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional :  Pasal 20 Ayat (2) :

Pedoman Musrenbang RKPD Provinsi Banten Tahun 2018

1

Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah.

 Pasal 24 Ayat (2) : Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang.

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

 Pasal 263 Ayat (5): RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.  Pasal 264 Ayat (2) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Perkada.

 Pasal 265 Ayat (3) RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta PPAS. Pasal 266

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah :  Pasal 23 ayat (4): RKPD menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah :  Pasal 118 Ayat (1) : Musrenbang RKPD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD.

 Pasal 118 Ayat (5) : Hasil Musrenbang RKPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur yang menghadiri musrenbang. Pedoman Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2017

2

 Pasal 119 Ayat (3) : Program dan kegiatan pembagunan daerah provinsi yang perlu diintegrasikan dengan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan pemerintah sesuai dengan berita acara kesepakatan Musrenbang RKPD provinsi dikoordinasikan Bappeda provinsi dengan kementrian/lembaga terkait guna dibahas dalam forum musrenbangnas.

DEFINISI

a.

Musrenbang Provinsi adalah forum antar pemangku kepentingan (stakeholder) ditingkat Provinsi dalam rangka membahas rancangan RKPD;

c.

Rencana Kerja PD yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun;

b.

d. e. f. g. h.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah; Nara Sumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta dan sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan hasil Musrenbang; Tim Penyelenggara adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Bappeda Provinsi Banten, yang bertugas memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang Provinsi Banten Tahun 2017;

Peserta adalah pihak yang memberikan saran/tanggapan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan dalam penyusunan perencanaan melalui pembahasan yang disepakati bersama; Hasil Musrenbang Provinsi Banten Tahun 2017 adalah dokumen yang memuat masukan penyempurnaan usulan Renja PD Tahun 2018, yang selanjutnya digunakan sebagai bahan Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2018;

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

Pedoman Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2017

3

MAKSUD & TUJUAN 1. Maksud Maksud pelaksanaan Musrenbang Provinsi Banten Tahun 2017 adalah untuk penajaman, penyelarasan, pengklarifikasian dan penyepakatan terhadap Rancangan RKPD Tahun 2018.

2. Tujuan Adapun tujuan Musrenbang Provinsi Banten Tahun 2017 adalah : 1) Menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah Provinsi Banten dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kabupaten/Kota 2) Mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat melalui Musrenbang RKPD kabupaten/kota dan atau sebelum Musrenbang RKPD Provinsi dilaksanakan 3) Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan Provinsi 4) Membahas dan menetapkan usulan Renja PD yang telah mengakomodir Musrenbang Kab/Kota dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang telah diparipurnakan yang merupakan kewenangan tingkat Provinsi; 5) Menyepakati prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan. 6) Menetapkan usulan Prioritas Daerah yang diteruskan ke Pemerintah Pusat.

TEMA & HASIL MUSRENBANG 2017

1. Tema

MAKSUD & TUJUAN

Musrenbang Provinsi Banten Tahun 2017 untuk RKPD Tahun 2018 mengangkat tema “Memacu Pembangunan Infrastruktur untuk Percepatan dan Pemerataan Pembangunan”.


4

JADWAL ACARA MUSRENBANG RKPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2018

2. Hasil Hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan Musrenbang Provinsi Banten Tahun 2017, antara lain: 1. Kesepakatan kegiatan PD yang telah mengakomodir hasil Musrenbang Kab/Kota dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang merupakan kewenangan tingkat Provinsi; 2. Kesepakatan terhadap Rancangan Renja PD Tahun 2018 beserta program, indikator, target dan prakiraan maju rencana tahun 2019; 3. Mendapatkan masukan dari para stakeholders terhadap penyempurnaan Renja PD; 4. Kesepakatan terhadap kegiatan prioritas dan unggulan PD yang selaras dengan program dan kegiatan prioritas pembangunan nasional; 5. Kesepakatan Usulan Kegiatan yang akan dibawa ke Forum Musrenbang Nasional Tahun 2017;dan, 6. Dokumen Rancangan RKPD Tahun 2018 yang telah diselaraskan sebagaimana poin 1-5.

Waktu 07.30 - 08.00 08.00 - 08.20 08.20 - 08.25 08.25 - 08.35 08.35 - 08.40 08.40- 08.50 08.50 - 09.10

PELAKSANAAN MUSRENBANG 2017 09.10 – 10.00

A. Jadwal Pelaksanaan Musrenbang Provinsi Banten Tahun 2017 dijadwalkan pelaksanaannya pada hari Senin tanggal 10 April s.d Senin - 17 April 2017 dengan tahapan :

1. Pembukaan dan Sidang Pleno I Musrenbang Provinsi Banten Tahun 2017 Hari/Tanggal Agenda Tempat

: Senin/10 April 2017 : Penyampaian arahan dari pemerintah Pusat dan Lembaga Legislatif : Hotel ALLIUM Tangerang Jl. Benteng Betawi No.88, Buaran Indah, Kec.Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15148 Tlp: (021) 29205555


5

10.00 – 12.00

Acara Pendaftaran Peserta Persembahan Lagu dan Kesenian Tari Pembukaan Pembacaan Ayat Suci Al-Qur’an Pembacaan Doa Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Laporan dan Sambutan dilanjutkan Penyerahan Anugerah Pangripta Nusantara Tingkat Provinsi Banten Tahun 2017 Arahan dan Pembukaan Musrenbang RKPD Provinsi Banten Tahun 2018 1. Rancangan RKP Tahun 2018 2. Kebijakan Alokasi Keuangan Tahun 2018 di Provinsi Banten 3. Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Tahun 2018 di Provinsi Banten

Keterangan

Panitia Tim Paduan Suara dan Kesenian Tari MC/Protokol Qori/Qoriah

Pembaca Doa Tim Paduan Suara dan Seluruh Peserta Musrenbang Pj. Gubernur Banten

Menteri Dalam Negeri RI

Tempat : Ballroom Utama

Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas RI Menteri Keuangan RI Menteri PU dan Perumahan Rakyat


6

Waktu

12.00 - 13.00 13.00 – 15.00 15.00 – 16.00

Acara 4. Potensi Maritim Banten Diskusi /Tanya Jawab

Dialog bersama DPR RI/ DPD RI dan DPRD Prov. Banten Rancangan RKPD Provinsi Banten Tahun 2018 Penutupan

Keterangan

Menteri Kelautan dan Perikanan

Bidang Sosial dan Pemerintahan WAKTU Selasa 11-Apr-17 09.00 – 13.00

ISHOMA

Anggota DPR RI / DPD RIdan DPRD Prov. Banten Kepala Bappeda Provinsi Banten

a.

Tempat : Balloom Utama

Tempat

a.

b.

SIDANG KELOMPOK Paparan : 1 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2 Asisten Pembangunan dan Perekonomian 3 Asisten Administrasi Umum

Peserta 1 2 3 4 5 6

Sekretaris Daerah Provinsi Banten

2. Sidang Kelompok Musrenbang Provinsi Banten Tahun 2017 Hari/Tanggal Agenda

ACARA

c. d.

: Selasa, Rabu dan Kamis (11,12 dan 13 April 2017) : Sidang Kelompok pada Rangkaian Musrenbang RKPD Provinsi Banten Tahun 2018 : Kantor BAPPEDA Provinsi Banten Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jl. Raya Palima – Pakupatan, Curug Serang – Banten

13.00 – 14.00 14.00 – 17.00

a.

Bappeda Kab/Kota BPS Provinsi Banten UNTIRTA Banten PATIRO Banten Ketua PWUNTEN Banten DRD Banten

ISHOMA SIDANG KELOMPOK Paparan : 1 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 2 Inspektorat 3 Satuan Polisi Pamong Praja 4 Badan Kesbangpol

Tempat

Bidang Sosial dan Pemerintahan

Ballroom Bappeda

Bidang Perekonomian

Ruang Rapat Litbang Lt.2

b.

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Ruang Rapat Kepala Bappeda Wilayah


Peserta 1 2 3 4 5

c. d.

7

Pimipinan Sidang : 1 Sekretaris Daerah Provinsi Banten 2 Staf Ahli Gubernur Bidang Politik, Pemerintahan dan Hukum Pendamping Pimpinan Sidang 3 Kepala Bappeda Provinsi Banten 4 Kepala BPKAD Provinsi Banten 5 Inspektur

Diskusi dan Tanya Jawab Penandatanganan Berita Acara

SIDANG KELOMPOK

Kelompok

PIMPINAN SIDANG

Bappeda Kab/Kota BPS Provinsi Banten UNIS Banten UNBAJA DRD Banten

Pimipinan Sidang : 1 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2 Staf Ahli Gubernur Bidang Politik, Pemerintahan dan Hukum Pendamping Pimpinan Sidang 3 Kepala Bidang Sospem 4 Kepala Bidang BPKAD 5 Inspektur Pembantu



8

WAKTU Rabu 12-Apr-17 09.00 – 13.00

ACARA a.

b.

SIDANG KELOMPOK Paparan : 1 Dinas Kesehatan (RSUD Banten dan RSUD Malingping) 2 Dinas Sosial

Peserta 1

Bappeda Kab/Kota

2

BPS Provinsi Banten

3 4 5 6 7

AKPER Pemda STIKES FALETEHAN Ketua IDI Banten Ketua IBI Banten Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Banten Ketua KOMDA Lansia Provinsi Banten Ketua PMI Banten Kepala BNN Provinsi Banten TAGANA Banten Kepala BPJS Provinsi Banten Ketua PWUNTEN Banten UIN Ciputat Tangerang UIN SMH Banten DRD Banten Korwil PKH Provinsi Banten Korwil Jamsosratu Persada Banten Dhompet Dhuafa Banten

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 c. d. 13.00 – 14.00 14.00 – 17.00

a.

PIMPINAN SIDANG

WAKTU


ACARA

b.

1 2 3 4 5 6 c. d. Kamis 13-Apr-17 09.00 – 13.00

a.

3 4

Badan Penghubung Daerah Sekretariat DPRD


SIDANG KELOMPOK Paparan : 1 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Dan Keluarga Berencana

3 4

b.

Bappeda Kab/Kota BPS Provinsi Banten BKSP Jabodetabekjur PATIRO Banten UNMA Pandeglang DRD Banten

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan BPBD Provinsi Banten

Peserta 1 2 3

Pimipinan Sidang : 1 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2 Staf Ahli Gubernur Bidang Politik, Pemerintahan dan Hukum

c. d.

9

Pendamping Pimpinan Sidang 3 Kepala Bidang Sospem 4 Kepala Bidang BPKAD 5 Inspektur Pembantu


2

Diskusi dan Tanya Jawab Penandatanganan Berita Acara ISHOMA SIDANG KELOMPOK Paparan : 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2 Badan Kepegawaian Daerah

Peserta

PIMPINAN SIDANG

Bappeda Kab/Kota BPS Provinsi Banten Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Banten 4 Kepala Kanwil BKKBN Provinsi Banten 5 BKOW Banten 6 Ketua Rumah Dunia Banten 7 Ketua Dharma Wanita Banten 8 Ketua PKK Banten 9 Ketua P2TP2A Banten 10 Ketua PWUNTEN Banten 11 DRD Banten 12 TL P3MD Banten 13 BKM Provinsi Banten 14 BKAD Provinsi Banten 15 Forum PBDT Banten Diskusi dan Tanya Jawab Penandatanganan Berita Acara



10

WAKTU

ACARA

13.00 – 14.00 14.00 – 17.00

a.

ISHOMA SIDANG KELOMPOK Paparan :

Pimipinan Sidang :

1

1

2

b.

c. d.

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga

Peserta 1

Bappeda Kab/Kota

2

BPS Provinsi Banten

3 4 5 6 7 8 9

Ketua PGRI Banten Ketua Dewan Pendidikan Banten Ketua KONI Banten Ketua KNPI Banten Ketua Dewan Kesenian Banten Ketua PWUNTEN Banten DRD Banten

b. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

PIMPINAN SIDANG

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2 Staf Ahli Gubernur Bidang Politik, Pemerintahan dan Hukum Pendamping Pimpinan Sidang 3 Kepala Bidang Sospem 4 Kepala Bidang BPKAD 5 Inspektur Pembantu

ACARA

Selasa 11-Apr-17

SIDANG KELOMPOK

14.00 – 17.00

a. Paparan : 1 Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 2 Dinas Energi Dan Sumberdaya Mineral

b. Peserta 1 Bappeda Kab/Kota 2 BPS Provinsi Banten 3 DRD Banten 4 Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jabar-Banten 5 Ketua Rekonvasi Bhumi Banten 6 Ketua HISWANA MIGAS Banten 7 Kepala PLN Provinsi Banten c. Diskusi dan Tanya Jawab d. Penandatanganan Berita Acara



WAKTU

Rabu 12-Apr-17 09.00 – 13.00

11

PIMPINAN SIDANG

Pimipinan Sidang : 1 Asisten Pembangunan dan Perekonomian 2 Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Pendamping Pimpinan Sidang 3 Kepala Bidang Insfrastruktur 4 Kepala Bidang BPKAD 5 Inspektur Pembantu

SIDANG KELOMPOK a. Paparan : Pimipinan Sidang : 1 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan 1 Asisten Pembangunan Ruang dan Perekonomian 2 Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan b. Peserta Pendamping Pimpinan Sidang 1 Bappeda Kab/Kota 3 Kepala Bidang 2 BPS Provinsi Banten Insfrastruktur 3 DRD Banten 4 Kepala Bidang BPKAD 4 Ketua Ikatan Arsitektur Landscape 5 Inspektur Pembantu Banten 5 PLN Banten 6 Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Banten 7 PT. Telkom Banten 8 PDAM Banten 9 Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau - Ciujung – Cidurian 10 Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung – Cisadane


12

WAKTU

ACARA

PIMPINAN SIDANG

WAKTU

13.00 – 14.00 14.00 – 17.00

13.00 – 14.00 14.00 – 17.00

ISHOMA SIDANG KELOMPOK a. Paparan : 1 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

b. Peserta 1 2 3 4 5

Bappeda Kab/Kota BPS Provinsi Banten DRD Banten Ketua Relawan Kampung Banten Kepala Satker Perencanaan dan Pengendalian Provinsi Banten (Keciptkaryaan) 6 Ikatan Arsitektur Landscape Banten 7 Ketua PERPAMSI Banten 8 TL Program Kotaku Banten 9 Korwil Pamsimas Banten 10 Korwil Sanimas Banten c. Diskusi dan Tanya Jawab d. Penandatanganan Berita Acara Kamis 13-Apr-17 09.00 – 13.00

ACARA

PIMPINAN SIDANG

c. Diskusi dan Tanya Jawab d. Penandatanganan Berita Acara

11 Kepala Satker Jalan Nasional I 12 Kepala Satker Jalan Nasional II 13 Kepala Satker Jalan Nasional III c. Diskusi dan Tanya Jawab d. Penandatanganan Berita Acara

ISHOMA SIDANG KELOMPOK a. Paparan : 1 Dinas Perhubungan


b. Peserta 1 Bappeda Kab/Kota 2 3 4 5

BPS Provinsi Banten DRD Banten ORGANDA Banten BKSP Jabodetabekjur


c. Diskusi dan Tanya Jawab d. Penandatanganan Berita Acara

SIDANG KELOMPOK a. Paparan : Pimipinan Sidang : 1 Badan Pengelolaan Keuangan Dan 1 Asisten Pembangunan Aset Daerah dan Perekonomian 2 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik 2 Staf Ahli Gubernur Dan Persandian Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan b. Peserta Pendamping Pimpinan Sidang 1 Bappeda Kab/Kota 3 Kepala Bidang 2 BPS Provinsi Banten Insfrastruktur 3 DRD Banten 4 Kepala Bidang BPKAD 4 Kepala PT. Telkom banten 5 Inspektur Pembantu 5 Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Banten 6 Komisioner KPID Banten


13


14

c.

Bidang Perekonomian

WAKTU

WAKTU

ACARA

Selasa 11-Apr-17 14.00 – 17.00

SIDANG KELOMPOK a.

b.

Paparan : 1 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peserta 1

Bappeda Kab/Kota

2 3 4

c. d. Rabu 12-Apr-17 09.00 – 13.00

BPS Provinsi Banten DRD Banten Ketua Himpunan Kawasan Industri Banten 5 Rektor UNSERA Banten Diskusi dan Tanya Jawab Penandatanganan Berita Acara

PIMPINAN SIDANG

14.00 – 17.00 Pimipinan Sidang : 1 Asisten Administrasi Umum 2 Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Pendamping Pimpinan Sidang 3 Kepala Bidang Perekonomian 4 Kepala Bidang BPKAD 5 Inspektur Pembantu

b.

Paparan : 1 Dinas Ketenaga Kerjaan Dan Transmigrasi 2 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Peserta 1

Bappeda Kab/Kota

2

BPS Provinsi Banten

3 4 5

DRD Banten DEKOPIN Banten Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Banten BLKI Serang Banten Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Banten KKMB Provinsi Banten

6 7 8 c. d.

a.

b.

Paparan :

Pimipinan Sidang :

1

Dinas Ketahanan Pangan

1

2

Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

Peserta 1

Bappeda Kab/Kota

2

BPS Provinsi Banten

3 DRD Banten 4 HKI Banten 5 Bank BI Perwakilan Banten 6 Ketua ISEI Banten Diskusi dan Tanya Jawab Penandatanganan Berita Acara

Kamis 13-Apr-17 09.00 – 13.00 Pimipinan Sidang : 1 Asisten Administrasi Umum 2 Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Pendamping Pimpinan Sidang 3 Kepala Bidang Perekonomian 4 Kepala Bidang BPKAD 5 Inspektur Pembantu

PIMPINAN SIDANG

ISHOMA SIDANG KELOMPOK

c. d.

SIDANG KELOMPOK a.

ACARA

13.00 – 14.00

Asisten Administrasi Umum 2 Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Pendamping Pimpinan Sidang Kepala Bidang 3 Perekonomian Kepala Bidang 4 BPKAD 5 Inspektur Pembantu

SIDANG KELOMPOK a.

b.

Paparan :

Pimipinan Sidang :

1

Dinas Pariwisata

1

2

Badan Pendapatan Daerah

Peserta 1

Bappeda Kab/Kota

c.

2 BPS Provinsi Banten 3 DRD Banten 4 Ketua PHRI Banten 5 Ketua Dekranasda Banten 6 Ketua Asosiasi Pariwisata (ASPPI) 7 Ketua ISEI Banten Diskusi dan Tanya Jawab

d.

Penandatanganan Berita Acara

Asisten Administrasi Umum 2 Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Pendamping Pimpinan Sidang Kepala Bidang 3 Perekonomian Kepala Bidang 4 BPKAD 5 Inspektur Pembantu



15


16

WAKTU

ACARA

13.00 – 14.00

ISHOMA SIDANG KELOMPOK Paparan : 1 Dinas Pertanian 2 Dinas Kelautan Dan Perikanan

14.00 – 17.00

a.

b.

Pendamping Pimpinan Sidang

1

Bappeda Kab/Kota

2 3 4

BPS Provinsi Banten DRD Banten Ketua Masyarakat Agro Industri Indonesia Banten Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Banten Ketua KTNA Banten Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu Kepala Perum Perhutani Serang Kepala PTPN VIII Wilayah Banten Kepala PTPN XII Wilayah Banten Kepala BPTP Ciruas STP Karangantu UPT KKP LOKA PSPL Serang

1 2 3

Kepala Bidang Perekonomian Kepala Bidang BPKAD

4

Inspektur Pembantu

6 7 8 9 10 11 12 13 c. d.

Hari/Tanggal Agenda Tempat

Pimipinan Sidang : 1 Asisten Administrasi Umum 2 Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM

Peserta

5

3. Sidang Pleno II

PIMPINAN SIDANG

: Senin/17 April 2017 : Sidang Pleno II : Ballroom Bappeda Provinsi Banten Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jl. Raya Palima – Pakupatan, Curug Serang – Banten

SIDANG PLENO II

WAKTU 09.00 - 09.30

09.30 – 09.50 09.50 - 10.30 10.30

ACARA Pembacaan hasil sidang kelompok oleh para Asisten Sekda Provinsi Penandatanganan Berita Acara Musrenbang RKPD Provinsi Banten Tahun 2018 Penutupan Selesai

PESERTA Peserta Musrenbang RKPD Tahun 2018 terdiri dari : 1. Peserta Sidang Pleno I (Pengarahan, Pembukaan, Paparan Narasumber) diikuti oleh seluruh peserta Musrenbang.


DAFTAR UNDANGAN

FORKOMPIMDA 1

Ketua DPRD Provinsi Banten

3

Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Banten

2 4 5 6 7 8 9

10


17

Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Banten KAPOLDA Banten

DANREM 052 Wijaya Krama

DANREM 064 Maulana Yusuf Dan Lanal Banten

Dan Grup I Kopassus Dan Lanud Gorda


18

PERWAKILAN PEMERINTAH PUSAT/INSTANSI VERTIKAL DPRD PROVINSI BANTEN 1

Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten

3

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Banten

2 4 5 6 7

6

Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten

7

Ketua Badan Anggaran DPRD Provinsi Banten

3

Bupati Lebak

4 5 6 7 8

8 9

10 11

Bupati Pandeglang

12 13

Bupati Tangerang

14

Walikota Cilegon

15

Walikota Tangerang

16

Walikota Serang

17

Walikota Tangerang Selatan

18 19

BAPPEDA PROVINSI PERBATASAN 1

Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta

3

Kepala Bappeda Provinsi Lampung

2

20 21

Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat

22 23

BAPPEDA KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI BANTEN 1

Kepala Bappeda Kabupaten Serang

3

Kepala Bappeda Kabupaten Lebak

2 4 5 6 7 8

24 25

Kepala Bappeda Kabupaten Pandeglang

26 27

Kepala Bappeda Kabupaten Tangerang

28

Kepala Bappeda Kota Cilegon

29

Kepala Bappeda Kota Tangerang

30

Kepala Bappeda Kota Serang

31

Kepala Bappeda Kota Tangerang Selatan


Ketua Bawaslu Provinsi Banten

5

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Banten

BUPATI/WALIKOTA SE-PROVINSI BANTEN 2

3 4

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Banten

Bupati Serang

Anggota DPD Asal Provinsi Banten

2

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Banten

1

1

32 33

19

Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Banten Ketua KPUD Provinsi Banten

Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Banten Kepala BPS Provinsi Banten

Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten

Kepala Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Banten Kepala BNPT Provinsi Banten Kepala BNN Provinsi Banten

Kepala Kanwil BKKBN Provinsi Banten

Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten

Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah II Sukarno Hata Kepala KSOP Pelabuha Banten di Merak (ADPEL)

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau - Ciujung – Cidurian Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung – Cisadane

Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jabar-Banten

Kepala Satker Perencanaan dan Pengendalian Provinsi Banten (Keciptkaryaan) Kepala Satker Jalan Nasional I

Kepala Satker Jalan Nasional II

Kepala Kanwil Ditjen Pajak Provinsi Banten

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten

Kepala Badan Urusan Logistik (BULOG) Provinsi Banten Kepala Balai Nasional Ujung Kulon

Kepala Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak

Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu Kepala Perum Perhutani Serang

Kepala PTPN VIII Wilayah Banten Kepala PTPN XII Wilayah Banten Kepala PLN Provinsi Banten

Kepala Telkom Provinsi Banten Kepala BPJS Provinsi Banten


20

34

Kepala Pertamina Tanjung Gerem Banten

36

Kepala PT. Angkasa Pura II

35 37 38 39 40 41

ASOSIASI / ORMAS / LSM / DLL

Kepala PT. Marga Mandala Sakti Direktur PDAM Banten

6

Komisioner KPID Provinsi Banten

3

Rektor UNIS Tangerang

4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

22 23

7 8 9

10

Rektor UNMA Pandeglang

11 12

Rektor STIE Bina Bangsa

13

Rektor UNPRI Tangerang

14

Rektor UPH Tangerang

15

Rektor Universitas Terbuka Tangerang Selatan

16

Rektor ITI Banten

17

Rektor UNSERA Banten

18

Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang

19

Ketua AKBID AISYIAH Banten

20

Ketua STIA Maulana Yusuf

21

Ketua Politeknik PIKSI INPUT

22

Ketua IAIB Serang

23

Ketua AMIK Serang

24

Ketua AKPER Faletehan Serang

25

Ketua AKPER PEMDA Serang

26

Ketua LATANSA Lebak

27

Ketua STAISMAN Pandeglang

28

Rektor UNTIRTA Banten

29

Rektor IAIN SMH Banten

30

Rektor UIN Ciputat Tangerang

31

Rektor UNPAM Tangerang Selatan


Ketua Indonesia National Shipowners Association (INSA) Banten

5

Kepala UPT KKP LOKA PSPL Serang

PERWAKILAN PERGURUAN TINGGI 2

3 4

Kepala STP Karangantu

Rektor UNBAJA Serang

Ketua Asosiasi Logistic Forwarding Indonesia (ALFI) Banten

2

Kepala BANK Indonesia Perwakilan Banten

1

1

32 33

21

Ketua Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Banten Ketua KADIN Provinsi Banten Ketua DPD HIPPI Banten

Ketua Persatuan Ahli Teknik Indonesia (PATI) Banten Ketua GAPENSI Banten

Ketua INKINDO Banten Ketua PHRI Banten

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Banten Ketua HISWANA MIGAS Banten

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Banten Ketua KTNA Banten

Ketua PUNTEN Banten

Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Banten Ketua Dekranasda Banten Ketua Dekopin Banten

Ketua Asosiasi Pariwisata (ASPPI)

Ketua Masyarakat Agro Industri Indonesia Banten Ketua ISEI Banten

Ketua Dewan Kesenian Banten Direktur KIEC Cilegon

Direktur Kawasan Modern Cikande Direktur PT. Sahyang Sri

Direktur PT. Krakatau Steel Cilegon

Direktur PT. Krakatau Industrial Estate Cilegon Direktur PT. Indah Kiat Pulp & Papper Direktur PT. Chandra Asri Direktur PT. Pelindo II

Direktur PT. Banten Global Development Direktur PT. Cemindo Gemilang Ketua LVRI Banten

Ketua PRSSNI Banten


22

34

Ketua Radio Republik Indonesia (RRI) Banten

68

Ketua Al Chaeriah Banten

36

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Banten

70

Ketua Forum Silahturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Banten

35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Ketua PATTIRO Banten

69

Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Banten

71

Ketua RAPI Daerah Banten

72

Ketua GAPESDAP Banten

73

Ketua APKINDO Banten

74

Ketua Rekonvasi Bhumi Banten

75

Ketua REI Daerah Banten

76

Ketua APERSI Banten

77

Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Banten

78

Ketua ORGANDA Banten

79

Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Banten

80

Ketua Relawan Kampung Banten

81

Ketua Asosiasi Kontraktor Indonesia Banten

82

Ketua PERPAMSI Banten

83

Ketua Himpunan Kawasan Industri Banten

84

Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Banten

85

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Banten

86

Ketua KONI Banten

87

Ketua BKKKS Banten

88

Ketua Dewan Pendidikan Banten

89

Ketua PGRI Banten

90

Ketua MUI Banten

91

Ketua ICMI Banten

92

Ketua KNPI Banten

93

Ketua BKOW Banten

94

Ketua Kaukus Politik Perempuan Banten

95

Ketua Tagana Banten

96

Ketua P2TP2A Banten

97

Ketua PMI Banten

98

Ketua NU Banten

99

Ketua Muhammadiyah Banten

100

Ketua Mathlaul Anwar Banten


101

23

Ketua PERSIS Banten

Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Banten

Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Banten Ketua KOMDA Lansia Provinsi Banten Ketua HIMPAUDI Banten Ketua APDESI Banten Ketua LK2S Banten Ketua PPCI Banten

Ketua LKKK Banten Ketua IDI Banten Ketua IBI Banten

Ketua Forum Kewirausahaan Pemuda Banten Ketua PKK Banten

Ketua Dharma Wanita Banten

Ketua Provincial Coordinator Banten USAID Prioritas Ketua BAZNAS Banten

Ketua Rumah Dunia Banten

Ketua Dewan Riset Daerah (DRD) Banten

Ketua Ikatan Arsitektur Landscape Banten Korwil PKH Provinsi Banten

Korwil JAMSOSRATU Provinsi Banten

Ketua Yayasan PERSADA Provinsi Banten

Team Leader Program KOTAKU Provinsi Banten Team Leader P3MD Provinsi Banten

Ketua Forum Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Provinsi Banten

Ketua Forum Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Provinsi Banten Ketua Forum Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Provinsi Banten Koordinator Wilayah PAMSIMAS Provinsi Banten Koordinator Wilayah SANIMAS Provinsi Banten Ketua Forum PBDT Mandiri Provinsi Banten

Koordinator Konsultan Mitra BANK (KKMB) Provinsi Banten Ketua Forum CSR Kesejahteraan Sosial Provinsi Banten


24

102

Perwakilan Dompet Dhuafa Provinsi Banten

22

Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten

104

Ikatan Keluarga Pensiunan Pegawai Pemerintah Provinsi Banten

24

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan

103 105

Ketua Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSSI) Provinsi Banten

23

Ketua Balai Pengembangan Teknologi Pertanian Ciruas Banten

25

TOKOH MASYARAKAT 1

Prof. DR. H. Suparman Usman

3

H. Embay Mulya Syarif

2 4 5 6

26 27

Prof. DR. H. Syibli Sarjaya, LML, MM

28 29

Nadjmudin Busro

30

H. Oni Sanwani

31

Udin Saparudin

32 33

PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN 1 2 3

Asisten Daerah Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten Asisten Daerah Pembangunan dan Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Banten

5

Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum Provinsi Banten;

4 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21

34

Sekretaris Daerah Provinsi Banten

35 36 37

Asisten Daerah Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten

38 39

Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan

40

Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia

41

Inspektur Provinsi Banten

42

Sekretaris DPRD Provinsi Banten

43

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

44

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten

45

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten

46

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten

47

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten

48

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten

49

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten

50

Kepala Badan Penghubung Provinsi Banten

51

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten

Keluarga Berencana Provinsi Banten

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Banten

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Banten

Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Banten

Kepala Biro Bina Perekonomian Setda Provinsi Banten

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten Kepala Biro Umum Setda Provinsi Banten

Kepala Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Banten Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Banten

Kepala Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan Setda Provinsi Banten Direktur RSUD Banten

Direktur RSU Malingping

Sekretaris BKSP Jabodetabekjur

BAPPEDA PROVINSI BANTEN

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten

1

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten

2

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten


Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Provinsi Banten

25

Sekretaris Bappeda Provinsi Banten

Kabid Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan


26

3

Kabid Sosial dan Pemerintahan

5

Kabid Perekonomian

4 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

2. Peserta Sidang Kelompok (I, II, III) diikuti oleh: a. Peserta Sidang Kelompok I (Bidang Sosial dan Pemerintahan) yang terdiri dari:

Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kabid Penelitian dan Pengembangan

1

Kasubid. Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Kasubid. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

2

Asisten Daerah Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum Provinsi Banten;

4

Sekretaris DPRD Provinsi Banten

3

Kasubid. Kerjasama Pendanaan Pembangunan

Kasubid. Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan

5

Kasubid. Inovasi dan Teknologi

6

Kasubid. Data dan Informasi

7

Kasubid. Ketahanan Pangan

8

Kasubid. Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan

9

Kasubid. Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif

Kasubid. Tata Ruang dan lingkungan hidup

10

Kasubid. Komunikasi dan Informatika

12

Kasubid. Penataan Infrastruktur Wilayah

11

Kasubid. Kesejahteraan Sosial

13

Kasubid. Tata Pemerintahan

14

Kasubid. Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Kasubag. Program, Evaluasi dan Pelaporan

15

Kasubag. Umum dan Kepegawaian

16

Kasubag. Keuangan

17

Fungsional Perencana

18

Fungsional Peneliti

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29


27


Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten Kepala Badan Penghubung Provinsi Banten

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Banten

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Banten

Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Banten

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten Kepala Biro Umum Setda Provinsi Banten

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Banten

Kepala Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan Setda Provinsi Banten

Kepala Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Banten Kepala Biro Bina Perekonomian Setda Provinsi Banten Direktur RSU Malingping Direktur RSUD Banten


28

b.

1 2

Asisten Daerah Pembangunan dan Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Banten Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan

4

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

3 5 6 7 8

c.

RINCIAN TUGAS PELAKSANAAN MUSRENBANG

Peserta Sidang Kelompok II (Insfrastruktur dan Pengembangan Wilayah) yang terdiri dari:

9

1

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten

2

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten

3

Peserta Sidang Kelompok III (Bidang Perekonomian) yang terdiri dari:

1

Asisten Daerah Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten

3

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten

2 4 5 6 7 8 9

10 11

Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia

4

Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Provinsi Banten Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten

5

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten

6

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten

7 8


29

Narasumber Kementerian Tugas : Menyampaikan arahan dan masukan dalam penyusunan RKPD Tahun 2018. Pemimpin Sidang Kelompok Tugas : Memimpin pembahasan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2018 dan mengkritisi Urusan, Kewenangan Provinsi, Program, target kinerja kepala perangkat daerah, Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan dan tolok ukur kinerja (output) dan merasionalisasi indikator kinerja output yang tidak mendukung capaian indikator kinerja program. Pendamping Pemimpin Sidang Kelompok Tugas : Membantu pimpinan sidang kelompok untuk membahas dan memberikan masukan, mencatat dan merumuskan hasil pembahasan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah sesuai bidang teknisnya selanjutnya disampaikan pada sidang pleno.

Inspektur/Irban Tugas : Melakukan pengendalian dalam penyusunan perencanaan pembangunan perangkat daerah selaku aparatur pengendali internal pemerintah (APIP). Kepala Perangkat Daerah Tugas : Menyampaikan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018, harus memuat Urusan, Kewenangan Provinsi, Program, target kinerja kepala perangkat daerah, Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan dan tolok ukur kinerja (output). Kepala Biro Tugas : Menyiapkan Rencana Kerja (RENJA) Biro Tahun 2018 untuk disampaikan kepada asisten daerah sesuai lingkup koordinasinya. Asisten Daerah dan Staf Ahli Gubernur Tugas : Memimpin sidang kelompok sesuai lingkup kerja bidangnya.

Asisten Daerah Tugas : Menyampaikan Rencana Kerja (RENJA) Biro dalam lingkup koordinasinya.


30

9

Stakeholder Tugas : Adalah peserta Musrenbang baik di pleno I (satu), pembahasan sidang kelompok dan pleno II (dua), mengkritisi dan memberikan masukan dalam rangka penajaman Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2018.

TATA TERTIB PESERTA a.

b. c. d. e. f.

g.

Peserta diharuskan mengikuti acara dan hadir diruangan selama kegiatan berlangsung Sebelum acara dimulai peserta diwajibkan menandatangani daftar hadir Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) menit sebelum acara dimulai peserta berada dalam ruangan dengan mengambil tempat yang sudah disiapkan oleh panitia Selama acara berlangsung, panitia menyediakan konsumsi dan ruang rapat. Panitia menyediakan perlengkapan peserta dan materi pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi Banten Tahun 2017 Administrasi SPPD dapat dilakukan melalui Kasubag Umum dan Kepegawaian BAPPEDA Provinsi Banten. Hal-hal yang belum diatur dalam buku panduan ini, akan diatur kemudian secara tersendiri oleh panitia.

LAMPIRAN

PENUTUP Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi merupakan bagian dari proses perencanaan partisipatif yang dilakukan dalam penyusunan RKPD yang pelaksanaannya melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Banten. Untuk membantu kelancaran dan ketertiban pelaksanaannya maka disusunlah buku pedoman ini. Buku Pedoman Musrenbang Provinsi Banten Tahun 2017 diharapkan memberi manfaat kepada para peserta pada umumnya dan kepada panita pada khususnya dalam memberikan petunjuk penyelenggaraan Musrenbang Provinsi Banten Tahun 2017 dan dapat dijadikan sebaga pedoman dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya masing-masing, sehingga acara Musrenbang dapat terlaksana sesuai dengan maksud dan tujuan penyelenggaraan. Pedoman Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2017

31


32

A. Format Berita Acara Pleno II Musrenbang RKPD Provinsi ………….…. BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RKPD PROVINSI ……… TAHUN …….

KETIGA

Pada hari ………. Tanggal ….. , sampai dengan tanggal …. bulan ….. tahun ….. bertempat di …………………………, telah diselenggarakan musrenbang RKPD Provinsi ………. Tahun …… yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta dalam Lampiran I berita acara ini. Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan: 1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh….......(dijelaskan secara berurutan pejabat yang menyampaikan) pada acara pembukaan musrenbang RKPD. 2. Pemaparan materi (disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan). 3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Musrenbang RKPD terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi Musrenbang RKPD, maka pada: Hari/Tanggal : ………………………………………………………………………………….. Jam : ………………………………………………………………………………….. Tempat : ………………………………………………………………………………….. seluruh peserta musrenbang RKPD Provinsi ……….... Tahun ……..

KESATU

:

KEDUA

:

:

diakomodir dalam rancangan RKPD Provinsi ……..Tahun ……… beserta alasannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III berita acara ini.

Menyepakati rumusan yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil kesepakatan Musrenbang RKPD Provinsi ........ Tahun …….untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD Provinsi ............ Tahun ….....

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di …………….., …… April 2017

Kepala Bappeda Provinsi Banten

(nama) ………………………………….


(nama) …………………………………. Kepala BPKAD Provinsi Banten

(nama) ………………………………….

MENYEPAKATI

Menyepakati sasaran dan prioritas daerah, rencana program dan kegiatan prioritas yang disertai indikator dan target kinerja dan kebutuhan pendanan dalam rancangan RKPD Provinsi ………. Tahun ……. sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Berita Acara

Mewakili Peserta Musrenbang Provinsi ……………... Tahun ….

Menyepakati program dan kegiatan yang belum dapat


33


34

B. Format Daftar Hadir Pleno II Musrenbang RKPD Provinsi….…. LAMPIRAN I

:

C.

BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG PROVINSI …………. NOMOR : TANGGAL :

DAFTAR HADIR PESERTA MUSRENBANG RKPD PROVINSI ………..

Provinsi Tanggal Tempat No 1.

: …………………………… : …………………………… : ……………………………

Nama

Lembaga/Instansi

Alamat & No Telp.

Tanda tangan

2. 3.

BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RKPD PROVINSI ……… TAHUN ……. BIDANG ……………………..

Pada hari ………. Tanggal ….. , sampai dengan tanggal …. bulan ….. tahun ….. bertempat di …………………………, telah diselenggarakan musrenbang RKPD Provinsi ………. Tahun …… yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta dalam Lampiran I berita acara ini. Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan: 1. Pemaparan materi oleh Kepala Perangka Daerah (disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan). 2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Rapat Bidang Kelompok terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing kepala perangkat daerah dan menjadi putusan kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi Musrenbang RKPD, maka pada: Hari/Tanggal Jam Tempat seluruh peserta ……. Tahun ……..

4. 5. 6.

7. 8. 9.

10.

Dst…

Catatan : Minimal satu orang perwakilan per lembaga/instansi *coret yang tidak perlu *Sesuai dengan perbidangnya


Format Berita Acara Sidang Kelompok Musrenbang RKPD Provinsi….….

35

KESATU

:

KEDUA

:

: ………………………………………………………………………………….. : ………………………………………………………………………………….. : ………………………………………………………………………………….. diskusi kelompok bidang.......… musrenbang RKPD Provinsi MENYEPAKATI

Menyepakati sasaran dan prioritas daerah, rencana program dan kegiatan prioritas yang disertai indikator dan target kinerja dan kebutuhan pendanan dalam rancangan RKPD Provinsi ………. Tahun ……. sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Berita Acara

Menyepakati program dan kegiatan yang belum dapat diakomodir dalam rancangan RKPD Provinsi ……..Tahun ……… beserta alasannya sebagaimana tercantum dalam


36

KETIGA

:

Lampiran III berita acara ini.

Menyepakati rumusan yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil kesepakatan Musrenbang RKPD Provinsi ........ Tahun …….untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD Provinsi ............ Tahun ….....

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di ………………………….., …….… April 2017

Asisten Daerah

Pimpinan Sidang

(nama) ………………………………….

(nama) ………………………………….

Kepala Bidang Bappeda

Pendamping Sidang

(nama) ………………………………….

Kepala Bidang BPKAD

Staf Ahli Gubernur

Inspektur Pembantu (nama) ………………………………….

Perwakilan Peserta

(nama) ………………………………….

D. Format Daftar Hadir Sidang Kelompok Musrenbang RKPD Provinsi….…. LAMPIRAN I

:

BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RKPD PROVINSI…………… NOMOR : ………………… TANGGAL : ...……………….

DAFTAR HADIR PESERTA SIDANG KELOMPOK MUSRENBANG PROVINSI ………………

Provinsi Tanggal Tempat No 1.

: …………………………… : …………………………… : ……………………………

Nama

Lembaga/Instansi

Alamat & No Telp.

Tanda tangan

2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9.

Kepala SKPD

10.

(nama) ………………………………….

Dst…

Catatan : Minimal satu orang perwakilan per lembaga/instansi *coret yang tidak perlu *Sesuai dengan perbidangnya


37


38

PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBAN TAHUN 2017

Recommend Documents