PETUNJUK PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ( MUSRENBANG ) KELURAHAN, KECAMATAN DAN FORUM SKPD KOTA BLITAR TAHUN 2010

Musrenbang Kota Blitar Tahun 2010

PETUNJUK PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ( MUSRENBANG ) KELURAHAN, KECAMATAN DAN FORUM SKPD KOTA BLITAR TAHUN 2010

I.

PENDAHULUAN

1.1. Umum Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah diwajibkan bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan yang lebih dikenal sebagai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari Tingkat RT/RW, Kelurahan, Kecamatan sampai dengan Kota. Musrenbang 2010 berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antara pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD, yang menitikberatkan pada sinkronisasi rencana kerja antar SKPD dan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat agar tujuan dan sasaran yang telah diamanatkan dalam visi dan misi daerah dapat dicapai sesuai rencana yang telah ditentukan. Kegiatan musyawarah pembangunan ini merupakan salah satu wahana yang efektif untuk memaduserasikan perencanaan bottom up dengan perencanaan yang bersifat top down sehingga diharapkan mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya didalam bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah, masyarakat dan kalangan dunia usaha dapat terlibat secara bersama-sama dalam proses pembangunan mulai dari membuat konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara hasil-hasil pembangunan sesuai prinsip-prinsip pembangunan partisipatif yang telah diatur dalam Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP) Kota Blitar sebagaimana Keputusan Walikota Blitar Nomor 67 Tahun 2004. Berkenaan dengan hal tersebut, agar pelaksanaan masing-masing tahapan Musrenbang di Kota Blitar dapat berjalan dengan baik, maka disusun pedoman yang lebih teknis untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud di tingkat RT/RW, Kelurahan, Kecamatan dan forum SKPD. Pelaksanaan Musrenbang mulai dari tingkat RT/RW sampai tingkat Musrenbang Kota Blitar adalah suatu keterpaduan dan kesinambungan dari proses musyawarah perencanaan pembangunan. Masing-masing tahapan musrenbang tersebut mempunyai penekanan pada fungsi yang berbeda, saling melengkapi dan terintegrasi dalam satu kesatuan kegiatan. Secara diskriptif dapat disampaikan fungsi dan peranan serta kerangka waktu masing-masing tahapan Musrenbang Kota Blitar sebagai berikut : a. Musrenbang Tingkat RT/RW adalah tahapan penggalian usulan program/kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada tahap ini dibuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dalam rangka berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan. (Minggu II s/d Minggu IV Bulan Januari 2010)

1


b. Musrenbang Tingkat Kelurahan adalah tahapan penentuan prioritas usulan program/kegiatan dari masing-masing RT/RW serta pengklasifikasian usulan program/kegiatan masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (Minggu IV Bulan Januari 2010 s/d Minggu I Bulan Pebruari 2010) c. Musrenbang Tingkat Kecamatan adalah tahapan pemantapan usulan program/kegiatan yang akan disampaikan pada forum SKPD. Pada tahap ini peranan SKPD sangat besar dalam membantu masyarakat memformulasikan usulan program/kegiatan mereka. (Minggu II bulan Pebruari 2010) d. Forum SKPD adalah tahapan sinkronisasi usulan program/kegiatan SKPD dengan usulan masyarakat hasil Musrenbang Kecamatan. Pada tahap ini usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat akan disinkronkan dengan usulan masing-masing SKPD sesuai misi dalam RPJMD Kota Blitar. (Minggu II s/d Minggu IV Bulan Pebruari 2010) e. Musrenbang Tingkat Kota adalah puncak dari pelaksanaan Musrenbang di Kota Blitar, ini adalah tahapan finalisasi usulan program/kegiatan dari masyarakat yang akan diimplementasikan oleh masing-masing SKPD terkait. (Minggu II Bulan Maret 2010) Adapun secara digramatik proses pelaksanaan Musrenbang Kota Blitar dapat dibuat dalam bentuk Piramida Musrenbang sebagai berikut ini.

MUSREN BANG KOTA

FORUM SKPD

MUSRENBANG KECAMATAN MUSRENBANG KELURAHAN MUSRENBANG RT/RW

FINALISASI USULAN PROGRAM/KEGIATAN

SINKRONISASI USULAN PROGRAM/KEGIATAN

PEMANTAPAN USULAN PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITASI USULAN PROGRAM/KEGIATAN

PENGGALIAN USULAN PROGRAM/KEGIATAN

Untuk pelaksanaan Musrenbang Tahun 2010 usulan dari masing-masing Kelurahan, Kecamatan maupun SKPD di kelompokkan dalam prioritas-prioritas program/kegiatan dengan spesifikasi sebagai berikut : Prioritas I adalah program/kegiatan yang sangat mendesak untuk dilaksanakan (darurat) karena jika tidak segera dilaksanakan akan membawa dampak yang bersifat multiplier (mengakibatkan kerugian langsung yang lebih besar pada masyarakat setempat) ataupun jika kegiatan tersebut mampu mengungkit / membangkitkan potensi-potensi masyarakat sehingga lebih meningkat kesejahteraannya. Misalnya : pembangunan saluran pematusan banjir, perkuatan tebing penahan longsor, pemberian modal UKM dan sebagainya. Prioritas II adalah program/kegiatan yang bersifat rehabilitasi atau revitalisasi sehingga walaupun termasuk kegiatan penting akan tetapi tidak secara langsung membawa dampak pada masyarakat. Misalnya peningkatan jalan, perkerasan saluran air dan sebagainya. 2


Prioritas III adalah program/kegiatan prioritas yang membawa dampak jangka panjang akan tetapi keberadaannya adalah suatu keniscayaan. Misalnya pembangunan hutan kota, pengerukan saluran air, pengadaan peralatan olahraga dan sebagainya. 1.2. Kebijakan Umum Tahun 2011 Tahun 2011 adalah tahun transisi baik dari perspektif perencanaan pembangunan maupun kebijakan pemerintahan, Pada tahun ini adalah tahun awal implementasi RPJMD Kota Blitar 2012 s/d 2016 sebagai penjabaran visi dan misi Walikota Terpilih. Pada tahun ini terjadi transformasi kepemimpinan pemerintahan yang ditandai dengan awal dari berlangsungnya secara efektif kepemimpinan dari Walikota terpilih karena pada tahun 2010 adalah tahun berakhirnya pemerintahan lama beralih ke pemerintahan baru yang ditandai dengan diselenggarakannya Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) di Kota Blitar, dengan demikian kebijakan umum tahun 2011 diarahkan pada penyempurnaan hasil-hasil pembangunan pada tahun sebelumnya serta terbangunnya landasan yang kuat bagi Walikota terpilih untuk dapat mengimplementasikan visi dan misinya dalam RPJMD tahun 2012 s/d 2016.

II. MEKANISME KEGIATAN Untuk memfasilitasi penyelenggaraan Musrenbang di Kota Blitar, maka pedoman yang dapat digunakan adalah sebagai berikut: 2.1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat RT / RW Musrenbang Tingkat RT/RW merupakan penjaringan dan penggalian aspirasi masyarakat tingkat bawah (grass roots) yang dilaksanakan di tingkat RW. Dalam tahap ini dilakukan inventarisasi dan pembahasan berbagai bentuk usulan masyarakat untuk diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat dan bukan sekedar keinginan dari kelompok tertentu. Dengan Musrenbang Tingkat RT/RW ini diharapkan seluruh aspirasi warga masyarakat benar-benar dapat diakomodasikan dan disalurkan sehingga programprogram yang akan direncanakan betul-betul berdasarkan kebutuhan seluruh masyarakat. Diharapkan pada tahap ini telah diperoleh usulan kegiatan pembangunan yang berkualitas yaitu yang benar-benar merefleksikan kebutuhan masyarakat serta memberikan dampak yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. 2.1.1

Tujuan Tujuan dari Musrenbang tingkat RT/RW adalah menampung aspirasi masyarakat yang berupa usulan kebutuhan kegiatan warga baik yang bersifat fisik maupun non fisik dan sekaligus menetapkan usulan kegiatan pembangunan di tingkat RT/RW untuk diajukan dan dibahas pada Musrenbang Kelurahan.

2.1.2. Masukan Ø Daftar usulan kebutuhan masyarakat masing-masing RT dalam RW yang bersangkutan; Ø Laporan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan kelurahan pada tahun sebelumnya serta verifikasi ulang usulan kegiatan tahun lalu yang belum dilaksanakan tetapi masih aktual untuk dilaksanakan pada tahun 2011; Ø Informasi dari kelurahan tentang program strategis kelurahan; Ø Usulan calon wakil/delegasi yang akan mewakili RW dalam Musrenbang Kelurahan. 3


2.1.3. Keluaran Ø Gagasan dan atau usulan kegiatan prioritas RW untuk diajukan ke Musrenbang Kelurahan; Ø Delegasi RW yang akan mewakili hadir sebagai peserta Musrenbang Kelurahan (jumlah disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan Kelurahan). 2.1.4. Mekanisme Ø Masing-masing RT dapat melakukan kegiatan musyawarah pendahuluan atau diskusi-diskusi kecil untuk menjaring usulan dari masing-masing warga, perwakilan tokoh-tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di RT (dapat juga dilakukan dalam forum kelompok Yasinan, Karang Taruna, Rukun kematian, dll); Ø RW melakukan musyawarah untuk menampung usulan kegiatan masing – masing RT yang selanjutnya ditetapkan dalam bentuk usulan kegiatan prioritas RW yang akan dibawa dalam musrenbang Kelurahan. Dalam penetapan usulan prioritas, dapat dibantu oleh Tim Fasilitator Musrenbang Kelurahan. Ø Menetapkan wakil/delegasi untuk mengikuti Musrenbang Kelurahan. 2.1.5. Kerangka Waktu Musrenbang tingkat RT/RW dilaksanakan pada Minggu II s/d Minggu IV Bulan Januari 2010. 2.1.6. Peserta Ø Masing-masing Ketua RT dan segenap pengurus RW yang bersangkutan; Ø Tokoh-tokoh masyarakat di masing-masing RT dan atau RW; Ø Perwakilan PKK dan atau kader perempuan; Ø Perwakilan Karang taruna dan atau Pemuda; Ø Perwakilan Kader-kader Posyandu; Ø Unsur-unsur lain dimasyarakat. Masing-masing peserta memiliki hak suara yang sama dalam menyampaikan aspirasinya untuk dijadikan keputusan Musrenbang RW yang akan dibawa ke tingkat Kelurahan melalui proses pembahasan yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat. 2.1.7. Narasumber Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan Musrenbang serta melakukan sosialisasi program-program prioritas RT/RW dan kelurahan pada tahun 2011. Adapun narasumber Musrenbang RT/RW adalah Lurah, ketua atau anggota LPMK dan Tim Fasilitator Musrenbang Kelurahan yang telah ditunjuk oleh Kelurahan. 2.1.8. Tugas RW Ø Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang; Ø Mengumumkan secara terbuka, jadwal, agenda, tempat dan hasil musyawarah RW; Ø Menyusun dan mengusulkan kegiatan prioritas RW; Ø Menetapkan wakil/delegasi untuk mengikuti Musrenbang Tingkat Kelurahan.

4


2.1.9. Tugas Wakil/ Delegasi RW Ø Membantu menyusun hasil musyawarah dalam bentuk usulan kegiatan prioritas RW yang akan disampaikan dalam Musrenbang Kelurahan; Ø Memaparkan daftar usulan kegiatan prioritas RW pada forum Musrenbang Kelurahan; Ø Secara sungguh-sungguh dan rasional memperjuangkan prioritas kegiatannya agar diakomodasikan pada tingkat kelurahan melalui mekanisme musrenbang. 2.2. Musrenbang Kelurahan Musrenbang Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan (stakeholders) kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan pembangunan pada tahun anggaran berikutnya. Musrenbang Kelurahan diharapkan menghasilkan formulasi usulan kebutuhan pembangunan yang terpadu yang didalamnya tidak saja memvalidasi kebutuhan pembangunan hasil musrenbang tahun sebelumnya yang belum tertangani serta mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan pembangunan tahun yang akan datang dari masing-masing RT/RW di kelurahan yang bersangkutan, tetapi juga kebutuhan-kebutuhan lintas RW antar dua kelurahan yang berbeda yang harus diusulkan lebih lanjut ke Musrenbang tingkat Kecamatan. Pada Musrenbang Kelurahan akan ditentukan prioritas usulan program/kegiatan dari masing-masing RT/RW serta pengklasifikasian usulan program/kegiatan baik dari sifat kegiatannya (fisik dan non fisik) dan sumber-sumber pembiayaannya (APBD, APBD Propinsi maupun APBN) serta kegiatan-kegiatan lain yang sesuai (PKMK dan sebagainya). 2.2.1. Tujuan Ø Menampung dan membahas usulan kegiatan prioritas RW yang diperoleh dari musyawarah perencanaan RW; Ø Menetapkan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dibiayai melalui alokasi dana Kelurahan yang berasal dari APBD Kota maupun sumber pendanaan lainnya; Ø Menetapkan usulan kegiatan prioritas kelurahan yang akan diajukan dan dibahas pada forum Musrenbang Kecamatan; Ø Menetapkan wakil/delegasi kelurahan yang akan mengikuti Musrenbang Tingkat Kecamatan. 2.2.2. Masukan Hal-hal yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan: 1.

Dari Kelurahan Ø Daftar usulan prioritas RW hasil Musrenbang Tingkat RW; Ø Daftar permasalahan Kelurahan (peta kerawanan, kemiskinan, pengangguran dan permasalahan fisik maupun non fisik lainnya); Ø Dokumen Rencana Strategis Kelurahan, Rencana Kerja Tahunan Kelurahan tahun sebelumnya; Ø Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Kelurahan pada tahun sebelumnya.

5


2.

Dari Kecamatan dan Kota Ø Kode Kelurahan dan kode Kecamatan sesuai dengan Permendagri 59/2007 guna memudahkan dalam melakukan sinkronisasi usulan kegiatan pembangunan dan sekaligus menentukan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan di Kelurahan dan kecamatan; Ø Format bantu usulan kegiatan untuk memudahkan Kelurahan menyampaikan usulan kegiatan prioritas ke tingkat Kecamatan; Ø Hasil evaluasi Pemerintah Kota dan Kecamatan atau masyarakat terhadap realisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Kelurahan pada tahun sebelumnya; Ø Informasi dari Pemerintah Kota tentang Indikasi atau perkiraan jumlah Alokasi Dana Kelurahan; Ø Kegiatan prioritas pembangunan daerah untuk tahun mendatang, yang dirinci berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pelaksana beserta rencana pendanaannya di Kecamatan tempat Kelurahan berada.

2.2.3. Keluaran Keluaran yang dihasilkan Musrenbang Kelurahan adalah: 1.

Daftar Prioritas Kegiatan yang terdiri dari: Ø Daftar urutan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kelurahan yang bersangkutan. (Lampiran 1) Ø Daftar urutan prioritas kegiatan maksimal 50 kegiatan prioritas yang akan diusulkan ke Kecamatan yang bersangkutan. (Lampiran 2) Ø Data base kegiatan pembangunan di tingkat kelurahan selain dari 50 kegiatan prioritas diatas. Selanjutnya, daftar prioritas kegiatan dimaksud disosialisasikan dengan ketentuan sebagai berikut : Ø Daftar prioritas kegiatan disosialisasikan kepada masing–masing RT/RW baik oleh para wakilnya yang mengikuti Musrenbang Kelurahan maupun oleh Kelurahan yang bersangkutan melalui pengumuman resmi yang ditempel di papan pengumuman kelurahan atau tempat-tempat pengumuman di masingmasing RW. Ø Daftar Usulan Program/Kegiatan Hasil Musrenbang Kelurahan harus sudah selesai dibuat dan diumumkan di papan pengumuman kelurahan 1 hari setelah pelaksanaan musrenbang Kelurahan. Rekapitulasi dimaksud sudah harus disampaikan ke Kecamatan setelah 1 hari diumumkan.

2.

Penetapan wakil/delegasi kelurahan untuk mengikuti Musrenbang Tingkat Kecamatan maksimal 5 orang termasuk seorang ketua delegasi.(Lampiran 3).

3.

Berita Acara hasil Musrenbang Kelurahan.

2.2.4. Mekanisme Tahap pelaksanan Musrenbang Kelurahan terdiri dari: A. Tahap Persiapan Ø Lurah menetapkan Tim Fasilitator Musrenbang Kelurahan yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, aparat Kelurahan dan LPMK untuk memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang Kelurahan, dibantu oleh Tim Fasilitator Musrenbang Kecamatan yang ditunjuk oleh Camat. 6


Ø

Lurah menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kelurahan dengan tugas sebagai berikut: 1. Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Kelurahan dan kemudian mengumumkan secara terbuka minimal 7 hari sebelum kegiatan agar peserta dapat mempersiapkan segala input yang dibutuhkan dalam musyawarah. 2. Membuka pendaftaran, mendaftar dan mengundang calon peserta Musrenbang Kelurahan. 3. Menyiapkan tempat, peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Kelurahan. 4. Bersama-sama Tim Fasilitator Musrenbang Kelurahan memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang Kelurahan, Musrenbang RW serta menampung aspirasi kelompok-kelompok kepentingan yang belum terakomodasi aspirasinya. 5. Mambantu delegasi Kelurahan dalam menjalankan tugasnya di Musrenbang Kecamatan. 6. Membantu menyusun berita acara hasil Musrenbang Kelurahan yang sekurang-kurangnya memuat prioritas kegiatan yang disepakati dan daftar nama wakil/delegasi yang akan mengikuti Musrenbang Kecamatan. 7. Menyusun dan menyebarluaskan dokumen hasil Musrenbang Kelurahan.

B. Tahap Pelaksanaan Ø Tim penyelenggara menyusun bahan, menyampaikan pengumuman dan menyelenggarakan Musrenbang Tingkat Kelurahan. Ø Pemaparan Camat tentang prioritas kegiatan pembangunan di Kecamatan dan perkembangan penggunaan Anggaran dan Belanja Kelurahan Tahun sebelumnya dan pendanaan lainnya dengan memuat jumlah usulan yang dihasilkan pada forum sejenis. Ø Pemaparan Lurah tentang prioritas kegiatan untuk tahun berikutnya dengan bersumber pada dokumen Rencana Strategis Kelurahan. Dalam kesempatan tersebut Lurah juga menjelaskan perkiraan jumlah alokasi dana Kelurahan yang dibutuhkan untuk tahun berikutnya. Ø Pemaparan masalah utama yang dihadapi masyarakat Kelurahan oleh perwakilan masyarakat masing-masing RW dan atau ditentukan berdasarkan kesepakatan dalam Musrenbang. Ø Melakukan pemilahan usulan kegiatan berdasarkan sumber pembiayaan dan tanggung jawab pelaksanaannya yakni antara kegiatan pembangunan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat Kelurahan dengan sumber anggaran dari PKMK atau yang lain dengan kegiatan yang akan diusulkan untuk dibiayai dan dilaksanakan oleh SKPD. (Pemilahan dimaksud akan disampaikan dalam Musrenbang Kecamatan sebagai bahan usulan Kecamatan dalam Musrenbang Kota). Ø Merumuskan kriteria untuk menyusun prioritas kegiatan sebagai metode untuk menyeleksi usulan kegiatan, dibantu Tim Fasilitator Musrenbang Kelurahan dan Tim Fasilitator Musrenbang Kecamatan. Ø Membahas dan menetapkan prioritas kegiatan pembangunan tahun yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan di Kelurahan.

7


Ø Ø

Pemilihan dan penetapan perwakilan/delegasi masyarakat Kelurahan (1-5) orang untuk menghadiri Musrenbang Kecamatan dengan menyertakan perwakilan perempuan, pemuda dan kader Posyandu. Penandatanganan berita acara kegiatan oleh Lurah, Camat, Perwakilan masyarakat dan LPMK.

2.2.5. Kerangka Waktu Musrenbang tingkat Kelurahan dilaksanakan pada Minggu IV Bulan Januari s/d Minggu I Bulan Pebruari 2010. 2.2.6. Peserta Peserta Musrenbang Kelurahan adalah para petugas kelurahan, perwakilan komponen masyarakat kelurahan seperti Ketua RT/RW, tokoh agama/adat, wakil perempuan/pemuda/organisasi masyarakat tingkat kelurahan, kalangan pengusaha yang ada di kelurahan, perwakilan organisasi profesi yang ada di tingkat kelurahan, perwakilan organisasi petani, Kader Posyandu dan lain-lainnya yang dianggap perlu sesuai kebutuhan dan kompetensinya. 2.2.7. Narasumber Lurah, Ketua dan Anggota LPMK, Camat dan aparat Kecamatan, Kepala Sekolah, Kepala UPTD di Kecamatan, Instansi vertikal di Kecamatan, LSM yang ada di Kelurahan bersangkutan, tokoh masyarakat kelurahan dan kecamatan. 2.2.8. Tugas Wakil/Delegasi Kelurahan Ø Membantu Tim Penyelenggara menyusun dokumen hasil musrenbang tingkat kelurahan dalam bentuk daftar prioritas kegiatan. Ø Memaparkan dan memperjuangkan daftar prioritas kegiatan pembangunan Kelurahan hasil forum Musrenbang Kelurahan. Ø Membantu Lurah mengumumkan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dan mendorong masyarakat untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. 2.3. Musrenbang Kecamatan Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah pembangunan tahunan para pemangku kepentingan (stake holders) di tingkat Kecamatan untuk menentukan prioritas dan memantapkan usulan kegiatan pembangunan masing-masing Kelurahan di Kecamatan yang bersangkutan sekaligus menyepakati rencana kegiatan lintas Kelurahan dan Kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan Rencana Kerja SKPD Kota pada tahun berikutnya. Pada musrenbang kecamatan, usulan dari Kelurahan diklasifikasikan dan didiskusikan sehingga akan didapatkan kegiatan prioritas pada tingkat kecamatan yang harus dilaksanakan pada tahun bersangkutan serta kegiatan lain yang masih bisa ditangguhkan pelaksanaannya. Formulasi yang sudah terpilah secara rinci kemudian disampaikan secara formal dalam forum SKPD agar terjadi sinkronisasi program/kegiatan dengan SKPD terkait. Pada Musrenbang Kecamatan peran SKPD melalui perwakilannya adalah memberikan arahan dan mendetailkan usulan dari hasil Musrenbang Kelurahan dalam rangka memantapkan usulan dari masing-masing kelurahan.

8


Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan bahan masukan paling penting bagi SKPD Kota Blitar dalam Forum SKPD untuk menyusun usulan kegiatan yang akan disampaikan dalam Musrenbang Kota. Dengan daftar kebutuhan masyarakat yang telah direkapitulasi dalam Musrenbang Kecamatan, SKPD terkait dapat dengan mudah menentukan prioritas dan proporsionalitas antara kebutuhan masyarakat yang mendesak dengan kebutuhan prioritas SKPD sendiri. 2.3.1. Tujuan Musrenbang Kecamatan diselenggarakan bertujuan untuk: Ø Menampung dan membahas usulan kegiatan prioritas kelurahan yang diperoleh dari Musrenbang Kelurahan sehingga seyogyanya dalam Musrenbang Kecamatan tidak muncul usulan kegiatan baru selain usulan dari Kelurahan terkecuali usulan baru yang benar-benar prioritas (darurat) dan tidak lebih berjumlah 5 % dari keseluruhan usulan Kelurahan. Ø Menyusun, memvalidasi dan menetapkan kembali usulan kegiatan dari masingmasing kelurahan sesuai dengan prioritas penanganannya serta sumber-sumber pembiayaannya baik melalui alokasi dana Kecamatan yang berasal dari APBD Kota maupun sumber pendanaan lainnya atas pertimbangan SKPD terkait. Ø Menetapkan usulan kegiatan prioritas kecamatan yang akan diajukan dan dibahas pada forum SKPD dan Musrenbang Tingkat Kota. Ø Menetapkan wakil/delegasi kecamatan yang akan mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang Tingkat Kota. 2.3.2. Masukan Hal-hal yang disiapkan untuk penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan adalah: 1.

2.

Dari Kecamatan Ø

Daftar usulan prioritas kelurahan hasil Musrenbang Tingkat Kelurahan (maksimal 50 kegiatan).

Ø

Daftar permasalahan Kecamatan (peta kerawanan, kemiskinan, pengangguran dan permasalahan fisik maupun non fisik lainnya).

Ø

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan, Rencana Kerja Tahunan Kecamatan tahun sebelumnya.

Ø

Hasil Evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Kecamatan pada tahun sebelumnya.

Dari Kota Ø Format bantu usulan kegiatan untuk memudahkan Kecamatan menyampaikan usulan kegiatan prioritas ke tingkat kota. Ø Hasil evaluasi Pemerintah Kota dan Kecamatan atau masyarakat terhadap realisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Kecamatan pada tahun sebelumnya. Ø Informasi dari Pemerintah Kota tentang indikasi atau perkiraan jumlah Alokasi Dana Kecamatan. Ø Kegiatan prioritas SKPD untuk tahun mendatang yang akan dilaksanakan di Kecamatan yang bersangkutan.

9


2.3.3. Keluaran Beberapa keluaran yang dihasilkan dari Musrenbang Kecamatan adalah : 1. Daftar usulan kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan dipilah atau dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu : a. Usulan kegiatan pembangunan yang akan dikerjakan oleh Kecamatan (melalui PKMK dsb) diluar kegiatan prioritas yang diusulkan kepada SKPD; b. Usulan kegiatan yang direkomendasikan untuk ditampung SKPD sebagai kegiatan yang akan dikerjakan oleh SKPD dengan biaya APBD maupun sumber-sumber pendanaan yang lain untuk dibahas pada forum Musrenbang tingkat Kota dengan jumlah kegiatan prioritas maksimal 100 kegiatan. c. Mengklasifikasikan usulan kegiatan sesuai dengan arahan kebijakan umum tahun 2011 dan kelompok urusan pemerintahan daerah dan organisasi dalam Permendagri 59/2007. Kegiatan yang bukan merupakan prioritas (diluar poin b) diatas tetap diakomodasikan sebagai data base pembangunan tingkat Kota Blitar untuk kemudian diusahakan menjadi prioritas pada pelaksanaan Musrenbang tahun berikutnya. 2. Selanjutnya, daftar tersebut juga disosialisasikan kepada masing–masing kelurahan oleh para wakilnya yang mengikuti Musrenbang Kecamatan. 3. Daftar Usulan Program/Kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan harus sudah dibuat dan disampaikan ke Bappeda Kota Blitar serta ke SKPD terkait paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. 4. Untuk usulan program/kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan yang akan disampaikan ke SKPD terkait adalah usulan yang mempunyai relevansi dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD sebagai bahan untuk pelaksanaan forum SKPD. 5. Dipilihnya wakil/delegasi Kecamatan untuk mengikuti Forum SKPD Musrenbang Kota. 2.3.4. Mekanisme Tahapan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan terdiri dari: A. Tahap Persiapan Ø Camat menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan dengan menerbitkan SK Camat. Ø Kecamatan menyampaikan jadwal pelaksanaan musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan pada wilayahnya masing-masing ke Bappeda Kota Blitar pada awal bulan Januari. Ø Kecamatan mengusahakan dengan sungguh-sungguh agar pelaksanaan musrenbang tingkat Kelurahan dan Kecamatan sudah berakhir setidak-tidaknya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan musrenbang tingkat Kota. Ø Menyusun agenda acara musrenbang Kecamatan. B. Tahap Pelaksanaan Ø Tim penyelenggara menyusun bahan, menyampaikan pengumuman dan meyelenggarakan Musrenbang Tingkat Kecamatan. Ø Pemaparan Camat mengenai masalah utama Kecamatan (kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan pengangguran). Ø Pemaparan Kepala UPTD atau SKPD mengenai rancangan Rencana Kerja SKPD di tingkat Kecamatan beserta strategi dan plafon dana. 10


Ø Ø

Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Pemaparan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan tentang masalah utama dan kegiatan prioritas dari masing – masing kelurahan menurut fungsi SKPD. Verifikasi oleh delegasi kelurahan untuk memastikan semua kegiatan prioritas yang diusulkan oleh kelurahan sudah tercantum menurut masing – masing SKPD. Penentuan kriteria kegiatan prioritas pembangunan kecamatan untuk masing – masing fungsi SKPD atau gabungan SKPD yang difasilitasi oleh Tim Fasilitator Musrenbang Kecamatan. Pembagian peserta Musrenbang ke dalam kelompok pembahasan berdasarkan jumlah fungsi / SKPD atau gabungan SKPD yang telah tercantum. Pelaksanaan diskusi kelompok yang didampingi oleh nara sumber, Tim Fasilitator Musrenbang Kelurahan dan Tim Fasilitator Musrenbang Kecamatan. Penentuan kesepakatan kegiatan prioritas pembangunan kecamatan yang dianggap perlu oleh peserta Musrenbang namun belum diusulkan oleh kelurahan dalam sidang pleno atau sidang khusus. Kesepakatan kegiatan prioritas pembangunan kecamatan berdasarkan masing – masing fungsi / SKPD. Pemaparan prioritas pembangunan kecamatan dari tiap – tiap kelompok fungsi / SKPD atau gabungan SKPD di hadapan seluruh peserta Musrenbang Kecamatan.

2.3.5. Kerangka Waktu Musrenbang tingkat Kecamatan dilaksanakan pada Minggu II Bulan Pebruari 2010. 2.3.6. Peserta Peserta Musrenbang Kecamatan adalah perwakilan dari kelurahan dan wakil dari kelompok–kelompok masyarakat dalam skala Kecamatan. 2.3.7. Narasumber. Ø Dari Kota terdiri dari Bappeda, perwakilan SKPD, Kepala UPTD, anggota DPRD dari daerah pilihan Kecamatan tersebut. Untuk anggota DPRD, forum ini bisa menjadi forum untuk penjaringan aspirasi masyarakat. Ø Dari Kecamatan terdiri dari Camat dan aparat Kecamatan. 2.3.8. Tugas Tim Penyelenggara. Ø Merekapitulasi hasil dari seluruh Musrenbang Kelurahan. Ø Menyusun jadwal dan agenda kegiatan yang kemudian mengumumkannya secara terbuka. Ø Memfasilitasi proses pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Ø Membantu wakil/delegasi kecamatan dalam menjalankan tugasnya di forum SKPD dan Musrenbang Kota. Ø Merangkum daftar kegiatan prioritas pembangunan di Kecamatan untuk dibahas pada forum SKPD dan Musrenbang Kota. Ø Mengkompilasi kegiatan prioritas pembangunan dari masing-masing Kecamatan berdasarkan sumber pembiayaan dan tanggungjawab SKPD.

11


Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Mengklasifikasikan dan membagi usulan dari masing-masing kelurahan (50 usulan prioritas) sesuai dengan misi masing-masing kelompok diskusi. Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Kecamatan dan mengumumkannya secara terbuka minimal 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan dilakukan. Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Kecamatan. Menyiapkan kegiatan Musrenbang Kecamatan (tempat, materi, bahan, notulen, dsb). Menunjuk penyaji, moderator dan notulen untuk diskusi kelompok berdasarkan kelompok urusan pemerintahan. Merangkum Berita Acara hasil Musrenbang Kecamatan yang sekurang–kurangnya memuat kegiatan prioritas yang disepakati dan daftar nama wakil yang dipilih untuk mengikuti pembahasan dalam forum SKPD dan Musrenbang tingkat Kota. Menyampaikan Berita Acara tersebut kepada anggota DPRD dari Daerah Pilihan Kecamatan tersebut sebagai referensi dalam forum pembahasan Panitia Anggaran DPRD.

2.3.9. Tugas Wakil / Delegasi Kecamatan. Ø Membantu Tim Penyelenggara menyusun daftar kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan untuk dibahas pada forum SKPD dan Musrenbang Kota. Ø Memperjuangkan kegiatan prioritas pembangunan Kecamatan dalam forum SKPD dan Musrenbang. Ø Mengambil inisiatif untuk membahas perkembangan usulan Kecamatan dengan wakil Kelurahan dan kelompok-kelompok masyarakat di Kecamatan. Ø Mendiskusikan berita acara hasil Musrenbang Kecamatan dengan anggota DPRD dari daerah pemilihan Kecamatan yang bersangkutan. Ø Setelah mendapat kepastian tentang berbagai kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di Kecamatan oleh masing-masing SKPD, maka Tim Penyelenggara di Kecamatan dan wakil Kecamatan membantu Camat mengumumkan programprogram pembangunan yang dilaksanakan dan mendorong masyarakat untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap realisasi dari berbagai usulan kegiatan tersebut. 2.4. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD) Forum SKPD (forum yang berhubungan dengan fungsi/sub fungsi, kegiatan/sektor dan lintas sektor) adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD sebagai upaya untuk mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait, sehingga dalam pelaksanaan forum SKPD diharuskan menghadirkan perwakilan dari masing-masing Kecamatan dengan membawa hasil Musrenbang Kecamatan. Pelaksanaan Forum SKPD harus memperhatikan masukan kegiatan dari kecamatan, kinerja pelaksanaan kegiatan SKPD tahun berjalan, rancangan awal RKPD serta Renstra SKPD. Namun demikian, dalam hal salah satu dokumen tersebut belum tersedia, pelaksanaan forum SKPD dapat tetap dilakukan. Jumlah Forum SKPD serta jadwal acara pelaksanaannya ditentukan dan dikoordinasikan Bappeda, disesuaikan dengan volume kegiatannya dan kondisi setempat. Dalam Forum SKPD diharapkan terjadi proses sinkronisasi usulan program/kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan dengan program/kegiatan SKPD pada tahun yang bersangkutan. 12


Jumlah dan formasi Forum SKPD serta jadwal pelaksanaannya disusun dan dikoordinasikan Bappeda berdasarkan kelompok urusan pemerintahan sebagaimana dalam Permendagri 13/2006 yang disempurnakan dengan Permendagri 59/2007 sebagai berikut : NO.

URAIAN

KELOMPOK URUSAN PEMERINTAHAN Pendidikan dan Kesehatan

1.

Kelompok I

2.

Kelompok II

Pemerintahan Daerah

3.

Kelompok III

Pelayanan Umum

4.

Kelompok IV

Perdagangan, Pariwisata & Sarana Prasarana Wilayah

5.

Kelompok V

Sosial Kemasyarakatan

SKPD YANG TERKAIT Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, UPTD Kesehatan, UPTD Pendidikan, BPK RSD Mardi Waluyo Setda (Bag. Tapem; Bag. Umum; Bag. Perlengkapan; Bag. Organisasi & Tata Laksana; Bag. Hukum; Bag.Humas & Protokol; Bag. Sosial; Bag. Ekobang) Bappeda; DPKD; Kasda; Inspektorat Daerah; BKD; Setwan; Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah KPT, Dispenduk & Capil; Kec. Sananwetan; Kec. Sukorejo; Kec. Kep. Kidul; Kelurahan se-Kota Blitar. Dinas Indag; Dinas Kop. & UKM; Kantor Pengelola Pasar; Disperta; Dinas Kominfoparda; Kantor Lingkungan Hidup; Dinas Kebersihan dan Pertamanan; Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan. Bakesbanglinmaspol, Kantor Pol. PP, Bappemas; Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.

Hasil Forum SKPD adalah : 1. Renja (Rencana Kerja) SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang dirinci menurut kecamatan dan sudah dibagi untuk pendanaan alokasi APBD Kota Blitar, APBD Propinsi, dan APBN. 2. Daftar nama anggota delegasi Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD untuk mengikuti Musrenbang tahun 2010 Kota Blitar. 3. Menunjuk wakil forum SKPD yang akan melakukan presentasi di Musrenbang Kota. 2.4.1. Tujuan Forum SKPD Kota Blitar diselenggarakan bertujuan untuk: Ø Mensikronkan prioritas kegiatan pembangunan dari berbagai kecamatan dengan Rancangan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD). Ø Menetapkan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dimuat dalam Renja SKPD. Ø Menyusun usulan kegiatan prioritas Renja SKPD dengan plafon/pagu dana SKPD yang termuat dalam prioritas pembangunan daerah (Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Ø Mengidentifikasi keefektifan berbagai regulasi yang berkaitan dengan fungsi SKPD, terutama untuk mendukung terlaksananya Renja SKPD. 13


2.4.2. Masukan Hal-hal yang disiapkan untuk penyelenggaraan Forum SKPD adalah: Ø Arahan pembangunan Kota Blitar tahun 2011 yaitu penyempurnaan hasil-hasil pembangunan pada tahun sebelumnya serta terbangunnya landasan yang kuat bagi Walikota terpilih untuk dapat mengimplementasikan visi dan misinya dalam RPJMD tahun 2012 s/d 2016; Ø Rancangan awal RKPD tahun 2011 jika sudah ada; Ø Daftar kegiatan prioritas pembangunan diwilayah kecamatan hasil musrenbang kecamatan; Ø Rancangan Renja SKPD; Ø Prioritas dan plafon/pagu dana indikatif untuk masing-masing SKPD. 2.4.3. Keluaran Beberapa keluaran yang dihasilkan dari Forum SKPD adalah : Ø Rekapitulasi hasil usulan kegiatan yang jadi program Dinas/Badan/Bagian berdasarkan hasil Forum SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran SKPD, diharapkan SKPD mengakomodasikan usulan prioritas kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan minimal sebesar 40% dari pagu anggaran masingmasing SKPD. Ø Bahan presentasi kelompok yang akan disampaikan pada Musrenbang Kota. Ø Berita Acara Forum SKPD. 2.4.4. Mekanisme Tahapan pelaksanaan Forum SKPD terdiri dari: A. Tahap Persiapan Tim Penyelenggara Forum SKPD melakukan hal-hal sebagai berikut : Ø Bappeda menyusun jadwal, tempat, peserta, agenda pembahasan, dan keluaran forum SKPD. Ø Menetapkan tim penyelenggara forum SKPD. B. Tahap Pelaksanaan Ø Pemaparan dan pembahasan kegiatan prioritas pembangunan masing-masing SKPD anggota forum sesuai kelompok. Ø Pemaparan kegiatan prioritas pembangunan yang dihasilkan oleh Musrenbang Kecamatan oleh Tim Penyelenggara Forum SKPD. Ø Verifikasi, sinkronisasi, dan integrasi kegiatan prioritas hasil Musrenbang Kecamatan dengan kegiatan SKPD sesuai bidang. Ø Menyusun pokok-pokok bahan presentasi kelompok pada Musrenbang Kota. 2.4.5. Kerangka Waktu Forum SKPD dilaksanakan pada Minggu II s.d Minggu IV Bulan Pebruari 2010. 2.4.6. Peserta Peserta terdiri dari delegasi kecamatan dan delegasi gabungan SKPD. 2.4.7. Tugas Tim Penyelenggara. Ø Merekapitulasi hasil forum SKPD. Ø Menyusun jadwal dan agenda kegiatan dari forum SKPD. 14


Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Mendaftar peserta forum SKPD. Menyusun hasil forum SKPD. Penetapan wakil SKPD dalam presentasi Musrenbang Kota Blitar. Menyediakan berbagai bahan kelengkapan untuk penyelenggaraan forum SKPD. Merangkum Berita Acara hasil forum SKPD yang sekurang–kurangnya memuat kegiatan prioritas yang disepakati dalam forum SKPD. Melaporkan kepada Bappeda hasil forum SKPD.

III. PENUTUP Dengan terlaksananya tahapan Musrenbang mulai dari tingkat RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Forum SKPD maupun Musrenbang RKPD Tingkat Kota Blitar Tahun 2011, diharapkan dapat dihasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2011 yang mampu menampung aspirasi seluruh kelompok masyarakat, dunia usaha serta mampu memberikan landasan yang kuat bagi Walikota terpilih untuk mengimplementasikan visi dan misinya pada saat kampanye sebagai janji politik yang akan direalisasikan pada masa kepemerintahannya. Dengan demikian maka RKPD Kota Blitar tahun 2011 hasil Musrenbang tahun 2010 adalah RKPD masa transisi yang sangat vital keberadaannya bagi keberlangsungan pembangunan di Kota Blitar, maka dari itu dimohon semua pihak dapat berpartisipasi secara aktif dan konstruktif dalam proses pelaksanaannya sehingga RKPD Kota Blitar tahun 2011 mampu mengakomodasikan kebutuhan riil masyarakat dan mampu menjamin keberlanjutan pembangunan di Kota Blitar serta dapat dijadikan pijakan bagi penyusunan RPJMD Kota Blitar tahun 2012 s/d 2016. Untuk itu partisipasi saudara sangat diharapkan karena betapapun kecil peran serta yang kita berikan asalkan dilakukan dengan tulus, ikhlas dan sungguh-sungguh, Insya Allah akan memberi manfaat yang sangat besar bagi masa depan dan kelangsungan pembangunan di Kota Blitar.

Blitar, Januari 2010 KEPALA BAPPEDA KOTA BLITAR

Drs. ICHWANTO, M.AP. Pembina Utama Muda NIP. 19540815 198303 1 011

15


LAMPIRAN PETUNJUK PELAKSANAAN MUSRENBANG KOTA BLITAR TAHUN 2010

16


JADWAL KEGIATAN (TENTATIVE) MUSRENBANG KOTA BLITAR TANGGAL : Maret 2009 No.

JAM

ACARA

1. 2. 3.

08.00 – 09.00 09.00 - 09.05 09.05 – 09.15

Registrasi Peserta Pembukaan Laporan Penyelenggaraan Musrenbang

4.

09.15 – 09.30

5.

09.30 – 10.10

6. 7.

10.10 – 10.40 10.40 – 10.50

8.

10.50 – 11.00

9. 10.

11.00 – 11.05 11.05 – 11.30

11.

11.30 – 13.00

12. 13.

13.00 – 13.45 13.45 – 14.30

14.

14.30 – Selesai

Sambutan dari Bappeda Propinsi Jawa Timur Pembukaan secara Resmi pelaksanaan Musrenbang Kota Blitar Tahun 2009 serta penjelasan arah dan strategi Kota Blitar Tahun 2010 oleh Bpk. Walikota Blitar Pembacaan Do’a Arahan Mekanisme Pelaksanaan Musrenbang Kota Blitar ISTIRAHAT/COFFE BREAK Diskusi Kelompok : Dengan Agenda Acara Pembukaan Pemaparan misi dan materi diskusi Tanya jawab/tanggapan penelis dan peserta diskusi ISHOMA Laporan dan penandatanganan hasil pembahasan diskusi kelompok Penutupan Musrenbang

KETERANGAN Panitia Protokol Kepala Bappeda Kota Blitar

Disiarkan langsung oleh Radio Mahardika

Petugas Kepala Bappeda Kota Blitar

Moderator Penyaji

Moderator

Protokol

KETERANGAN : · Waktu pelaksanaan definitive Musrenbang tahun 2009 Kota Blitar menunggu hasil rapat koordinasi dengan Propinsi Jawa Timur. · Jadwal kegiatan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan .

17


18

PETUNJUK PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ( MUSRENBANG ) KELURAHAN, KECAMATAN DAN FORUM SKPD KOTA BLITAR TAHUN 2010

Recommend Documents