PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2016
I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Musrenbang merupakan wahana publik (public event) dalam menggali isu-isu serta permasalahan strategis pembangunan daerah, guna mencapai kesepakatan atas prioritas pembangunan dan konsensus pemecahannya. Pembangunan dilaksanakan melalui proses perencanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan
dengan
mendayagunakan sumberdaya yang ada secara efektif dan efesien untuk mencapai tujuan yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat, sehingga partisipasi masyarakat dalam Musrenbang menjadi penanda ditempatkannya unsur masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan hasilhasilnya. Dalam rangka pelaksanaan otonomi, perencanaan pembangunan kecamatan merupakan
satu
kesatuan
dalam
sistem
perencanaan
pembangunan
daerah
(kabupaten/kota) dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Musrenbang kecamatan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Adapun proses penyusunan RKPD ditempuh melalui empat jalur pendekatan, satu diantaranya adalah jalur pendekatan partisipatif. Pendekatan ini dilakukan dengan mendorong partisipasi warga masyarakat melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD secara berjenjang mulai dari tingkat dusun/RW, desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten, termasuk penyelenggaraan Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD. Pelaksanaan Musrenbang di daerah merupakan tugas pokok penyelenggara negara (pemerintah daerah) dalam menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
1
Disisi lain, Musrenbang sekaligus merupakan upaya sinkronisasi dan rekonsiliasi pendekatan
“top-down”
dengan
“bottom-up”,
pendekatan
penilaian
kebutuhan
masyarakat dengan penilaian yang bersifat teknis, resolusi konflik atas berbagai kepentingan pemerintah daerah dan non pemerintah untuk pembangunan daerah, antara kebutuhan program pembangunan dengan kemampuan dan kendala pendanaan, serta wahana untuk mensinergikan berbagai sumber pendanaan pembangunan. Oleh karenanya pelaksanaan Musrenbang perlu didukung dengan pedoman teknis operasional agar dalam penyelenggaraannya berjalan demokratis, partisipatif, komprehensif, transparan, dan akuntabel, melibatkan semua unsur kepentingan dan elemen masyarakat, termasuk kelompok marginal warga miskin dan perempuan. 1.
Maksud dan Tujuan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang ini disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Musrenbang agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan lebih terarah, tepat sasaran, tepat waktu yang bersinergi baik antar sektor maupun wilayah. Adapun tujuan disusunnya petunjuk teknis ini adalah sebagai berikut : a). Terlaksananya proses Musrenbang dari semua tahapan dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat. b). Membangun mekanisme Musrenbang yang lebih partisipatif. c). Mengendepankan kaidah musyawarah untuk mufakat. d). Mendorong pelaksanaan pembangunan yang lebih partisipatif dan berkeadilan.
2.
Tahapan Musrenbang Musrenbang diselenggarakan melalui serangkaian tahapan kegiatan yang berjenjang mulai dari tingkat Dusun/RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Forum SKPD/Gabungan SKPD, Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Diawali dari Musrenbang Dusun/RW sebagai bahan masukan penyusunan rencana program/kegiatan pembangunan desa/ kelurahan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) untuk dilakukan sinkronisasi dengan program SKPD dalam Forum Musrenbangcam. Selanjutnya hasil musrenbang kecamatan dijadikan bahan Musrenbang Kabupaten yang sebelumnya sudah dibahas dalam Forum SKPD, Forum Gabungan SKPD yang outputnya sebagai bahan penyusunan RKPD Kabupaten.
B. Dasar Pelaksanaan 1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2
3.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah; 7.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
8.
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010 Nomor 3);
9.
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 9);
10. Surat
Edaran
Gubernur
Jawa
Tengah,
Nomor
050
/
030753,
tanggal
23 Desember 2015, tentang Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2017 dan Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2016;
C. Visi Misi Pembangunan Daerah Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi Jawa Tengah (RPJMD) Tahun 2013-2018 dan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Presiden dan Wakil Presiden periode 2014 – 2019, digunakan sebagai pedoman penyusunan dan acuan RKPD Tahun 2017. Hal ini karena Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KabupatenTahun 2016-2021merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), juga dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan dan program pembangunan dapat berlanjut.
3
Penyusunan rancangan awal RKPD tahun n+1 berpedoman pada visi misi kepala daerah terpilih periode 2016-20121. Dalam rangka mewujudkan visi “Boyolali Pro Investasi” tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Boyolali pada periode Tahun 2016-2021 sebagai berikut: 1.
Boyolali melanjutkan semangat Pro Investasi.
2.
Boyolali membangun untuk perubahan.
3.
Boyolali bersih, berintegritas, sejahtera.
4.
Boyolali sehat, produktif dan berdaya saing.
5.
Boyolali lumbung padi dan pangan nasional.
6.
Boyolali kota susu, produsen daging dan hasil ternak/perikanan.
7.
Boyolali lebih maju dan berteknologi.
D. Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah 1.
Sasaran Pembangunan Daerah. Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2017 mengacu pada sasaran pembangunan tahap ketiga RPJPD (Tahun 2005-2025) sebagai berikut : a. Semakin optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang amanah dan dipercaya oleh masyarakat; b. Semakin kondusifnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat serta tumbuhnya iklim politik yang demokratis; c. Semakin mantapnya penegakan hukum dan hak asasi manusia secara adil kepada seluruh anggota masyarakat dan semakin tingginya kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang pembangunan; d. Semakin tingginya kualitas sumberdaya manusia; e. Semakin tingginya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana wilayah; f. Semakin tingginya kesejahteraan masyarakat dan perekonomian rakyat yang bertumpu pada sektor unggulan daerah; g. Semakin tingginya investasi daerah yang didukung dengan semakin tingginya penguasaan IPTEK bagi pengembangan industri serta semakin meningkatnya pelayanan perijinan dan kerjasama kemitraan; h. Semakin tingginya ketercukupan lapangan pekerjaan dan semakin tingginya daya beli masyarakat sehingga mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan; i. Semakin
tingginya
kemandirian
keuangan
daerah
dengan
semakin
berkembangnya sumber keuangan daerah terintegrasi dengan pembangunan daerah; j. Semakin tingginya pemanfaatan sumberdaya alam dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. 4
2.
Arah Kebijakan Pembangunan Sebelum ditetapkan RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 maka arah kebijakan pembangunan Kabupaten Boyolali Tahun 2017 mengacu pada arah kebijakan umum pembangunan jangka panjang Kabupaten Boyolali sebagai berikut: a. Mewujudkan tata pemerintahan yang amanah didukung oleh aparatur pemerintah yang profesional dan kompeten; b. Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan masyarakat yang aman dan tertib; c. Mewujudkan penegakan hukum dan hak asasi manusia serta kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang Pemerintahan; d. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas untuk meningkatkan daya saing daerah; e. Meningkatkan ketercukupan sarana dan prasarana wilayah secara kuantitas dan kualitas; f. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dengan bertumpu pada sektor unggulan daerah dan usaha ekonomi rakyat; g. Mewujudkan daerah ramah investasi dengan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bagi pengembangan industri, pelayanan perijinan yang prima dan kerjasama kemitraan daerah; h. Mewujudkan kemandirian keuangan daerah dengan mengembangkan sumber keuangan daerah terintegrasi dengan pembangunan daerah; i. Mewujudkan ketercukupan lapangan pekerjaan dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat serta mengurangi pengangguran dan kemiskinan; j. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
II. MEKANISME PENYELENGGARAAN MUSRENBANG TAHUN 2016 UNTUK PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2017. A. Musrenbang Tingkat Dusun/ RW (Musyawarah Dusun/ Rembug Warga) 1.
Pengertian Musyawarah Dusun atau Rembug Warga sebagai bagian tak terpisahkan dalam proses Musrenbang Desa/Kelurahan merupakan metode pengumpulan data/informasi dari tingkat basis dusun/RW sebagai bahan masukan penyusunan rencana program/kegiatan pembangunan desa/kelurahan (bottom-up planning). Adapun penggalian basis data/informasi secara lengkap dan mendalam (telah) dilakukan pada saat penyusunan RPJM-Desa atau Renstra desa/kelurahan melalui metode PRA maupun Pemetaan Swadaya. Sementara bagi desa/kelurahan yang telah 5
menyusun dan memiliki dokumen RPJM-Desa atau Renstra Kelurahan, proses penggalian data dan informasinya cukup dilakukan dengan musyawarah warga. Musyawarah warga lebih digunakan untuk memperbaharui data serta menginventaris perkembangan kebutuhan masyarakat (need asessment).
2.
Maksud dan Tujuan Penyelenggaraan musyawarah dusun/rembug warga lebih dimaksudkan untuk mendorong partisipasi dan menumbuhkan kepedulian warga masyarakat terhadap lingkungannya. Selain meningkatkan kapasitas dan kemandirian warganya, keterlibatan mereka dalam proses perencanaan tersebut pada gilirannya akan menumbuhkan rasa tanggung jawab dan memiliki terhadap hasil-hasil pembangunan. Adapun tujuan dari pelaksanaan musyawarah dusun/warga ini adalah : a. Mengidentifikasi potensi dan permasalahan di lingkungan dusun/RW setempat yang mencakup bidang sosial-budaya, ekonomi produktif warga, dan sarana prasarana fisik lingkungan, berikut alternatif solusi atau pemecahan masalahnya. b. Menetapkan usulan kegiatan prioritas pembangunan yang akan menjadi bahan masukan dalam pelaksanaan Forum Musrenbang Desa/Kelurahan. c. Menyepakati dan menetapkan Tim Delegasi Dusun/RW yang akan mengikuti Forum Musrenbang Desa/Kelurahan.
3.
Waktu dan Tempat Pelaksanaan Musyawarah Dusun/Rembug Warga dilaksanakan di setiap dusun/RW paling lambat minggu III bulan Januari 2016. Adapun pelaksanaannya mengambil tempat yang representatif (seperti balai warga, sekolah, maupun rumah ibadah) dengan kapasitas/daya tampung memadai serta pilihan waktu dan jam yang tepat sehingga memungkinkan kehadiran kelompok perempuan.
4.
Peserta Setiap warga dusun/RW setempat berhak untuk ikut serta dan berpartisipasi dalam musyawarah dusun/rembug warga, namun setidaknya peserta musyawarah dusun/rembug warga ini diikuti oleh unsur-unsur : a.
Kepala Desa/Lurah atau aparatur pemerintahan desa/kelurahan (sebagai narasumber dan tim monitoring).
b.
Pengurus RW/perangkat dusun.
c.
Keterwakilan masing-masing pengurus RT.
d.
Relawan program pemberdayaan masyarakat seperti anggota BKM, KPMD, dan kader-kader relawan lainnya binaan program-progran sektoral.
e.
Tokoh masyarakat/agama/pemuka adat setempat. 6
f.
Perwakilan perempuan.
g.
Tokoh pemuda.
h.
Kader PKK/Posyandu.
i.
Perwakilan kelompok masyarakat/profesi seperti petani, pelaku usaha, pedagang, bidan, dokter, guru, dan lain-lain yang ada di lingkungan dusun/RW setempat.
j.
5.
Perwakilan masyarakat miskin.
Tahapan Penyelenggaraan Secara garis besar musyawarah dusun/ rembug warga diselenggarakan secara bertahap mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan pasca musyawarah warga. a.
Tahap Persiapan Tahap persiapan lebih dimaksudkan untuk memastikan kesiapan dan dukungan teknis penyelenggaraan musyawarah warga itu sendiri. Adapun kegiatannya meliputi : 1) Pembentukan Panitia Musyawarah Dusun/Rembug Warga. Panitia musyawarah dusun/rembug warga adalah pengurus RW/perangkat dusun setempat ditambah unsur warga lainnya. Panitia musyawarah warga terdiri dari : a) Ketua, yaitu Kepala Dusun/Ketua RW setempat yang bertugas sebagai pengendali dan penanggungjawab kegiatan. b) Sekretaris, adalah sekretaris dusun/RW atau ditunjuk dari warga setempat yang berkompeten untuk menjalankan tugas-tugasnya, yaitu(i) publikasi pelaksanaan musyawarah warga; (ii) mempersiapkan dan mendistribusikan undangan kepada peserta; (iii) mempersiapkan berita acara dan daftar hadir rembug warga; dan (iv) mempersiapkan dokumen administratif pendukung kegiatan. c) Pemandu, fasilitator dan atau memberdayakan Kader Pemeberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang ditunjuk warga setempat yang akan bertugas memandu jalannya musyawarah warga. d) Bendahara, yaitu bendahara dusun/RW bertugas mengelola anggaran penyelenggaraan musyawarah warga secara terbuka, efektif, dan efisien. e) Notulen, yang ditunjuk dari warga setempat, bertugas mencatat jalannya proses rembug dan mencatat atau merekapitulasi usulan kegiatan warga. f)
Seksi-seksi, terdiri dari warga setempat yang ditunjuk dan bertugas pada bidang : -
Logistik dan Perlengkapan; 7
-
Konsumsi;
-
Acara;
-
Dokumentasi;
-
Pengumpulan Data/Informasi;
-
dan lain-lain yang dibutuhkan.
Catatan : Panitia Musyawarah Dusun/Rembug Warga harus dapat memastikan tingkat kehadiran perempuan minimal 30% dari jumlah peserta yang hadir.
2) Persiapan Teknis. a) Penentuan jadual pelaksanaan musyawarah dusun/ rembug warga yang dilakukan
oleh
Kepala
Dusun/Ketua
RW
berdasarkan
hasil
koordinasi/komunikasi dengan pemerintah desa/kelurahannya. b) Publikasi pelaksanaan musyawarah dusun/rembug warga ke masingmasing RT/lingkungan setempat dan pendistribusian undangan kepada peserta musyawarah warga oleh sekretaris. c) Penyiapan (i) format isian data potensi dan masalah; (ii) daftar usulan kegiatan RT dan Dusun/RW untuk bidang sosial-budaya, ekonomi, dan sarana prasarana fisik lingkungan; dan (iii) berita acara dan daftar hadir oleh sekretaris. d) Penyiapan logistik dan kelengkapan lainnya oleh seksi logistik, seperti : -
Tempat dan ruangan rembug, lengkap berikut soundsystem/audio apabila diperlukan.
-
Alat tulis, kertas plano, spidol besar, isolasi, dan lain-lain.
e) Penyiapan konsumsi rapat oleh seksi konsumsi. f)
Penyusunan rangkaian agenda musyawarah dusun/ rembug warga.
g) Penyiapan data pendukung oleh seksi pengumpulan data/informasi, seperti : -
Peta dasar wilayah dusun/RW dan peta tematik lainnya, seperti (i) Peta sebaran KK miskin; (ii) Peta sebaran permukiman kumuh; dan (iii) Peta potensi dan permasalahan lainnya.
-
Data dan informasi tentang ketenagakerjaan dan pengangguran.
-
Data hasil musyawarah warga tahun sebelumnya (bila ada).
-
Data jumlah penduduk per RT.
-
Data jumlah KK miskin per RT. 8
-
Data jumlah fasilitas umum dan sosial RT.
-
Data potensi ekonomi, seperti kelompok-kelompok usaha mikro, kecil dan menengah.
b. Tahap Pelaksanaan Tahap pelaksanaan forum musyawarah dusun/rembug warga setidaknya meliputi agenda sebagai berikut: 1) Pembukaan oleh Kepala Dusun/Ketua RW setempat. 2) Pembacaan agenda dan penjelasan mekanisme musyawarah dusun/ rembug warga oleh sekretaris. 3) Pemaparan-pemaparan sebagai masukan untuk bahan musyawarah dan diskusi : a). Pemaparan Kepala Dusun/Ketua RW mengenai hasil evaluasi pelaksanaan program / kegiatan pembangunan Tahun 2014 dan kebijakan pembangunan yang menyangkut kepentingan wilayah Dusun/RW atau kegiatan-kegiatan yang bersifat lintas RT. b). Pemaparan perwakilan warga dari masing-masing RT berkenaan dengan potensi, permasalahan, dan solusi pemecahannya, berikut usulan kegiatan pembangunan yang dibutuhkan lengkap beserta indikasi biayanya. c). Pemaparan hasil-hasil pemetaan kemiskinan pada lingkup dusun/RW setempat yang diwakili oleh relawan anggota Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) atau Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD). d). Pemaparan oleh kepala desa/lurah atau aparatur pemerintahan desa/kelurahan yang mewakili berkenaan dengan (a) konsep dan kebijakan pembangunan desa yang menyangkut kepentingan internal desa dan kerjasama antar desa; (b) hasil evaluasi program/kegiatan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya di tingkat desa; (c) informasi sumber-sumber pendanaan pembangunan desa/kelurahan, termasuk kebijakan pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dan (d) informasi penting lainnya terkait dengan pembangunan wilayah desa. e). Tanggapan pihak pemerintahan desa/kelurahan mengenai paparan Kepala Dusun/Ketua RW dan warga yang dikaitkan dengan kebijakan pembangunan desa/kelurahan. f). Perumusan pokok-pokok penting hasil pemaparan di atas dan tanggapan/diskusi bersama warga peserta rembug.
9
4)
Musyawarah dusun/rembug warga yang dipandu oleh pemandu/fasilitator guna merumuskan dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di tingkat dusun/RW melalui metode musyawarah mufakat. Dalam hal penentuan skala prioritas pembangunan, pemandu dapat memperhatikan aspek berikut dibawah ini : a) Faktor kebutuhan (kegiatan yang sifatnya tidak dapat ditunda, apabila tidak segera ditangani akan berdampak pada keselamatan jiwa warganya atau mengganggu aktivitas warga yang lebih luas); b) Nilai kemanfaatan (menyangkut hajat hidup orang banyak, jika tidak terpenuhi akan memicu timbulnya permasalahan lain); c) Manfaatnya bagi upaya penanggulangan kemiskinan; d) Ketersediaan sumberdaya (SDA, SDM, dan peluang pendanaan); e) Dampak lingkungan (kalau tidak segera diatasi akan mengakibatkan dampak yang mempengaruhi lingkungan sekitarnya, baik lingkungan hunian permukiman maupun sosialnya). Adapun kesepakatan kegiatan prioritas pembangunan tersebut mencakup: a) Kegiatan yang akan didanai murni dari swadaya warga dusun/RW setempat. b) Kegiatan prioritas yang diusulkan pendanaannya melalui mekanisme Musrenbang
Desa/Kelurahan.
Jumlah
kegiatan
yang
diusulkan
maksimal 5 (lima) dan minimal 3 (tiga) kegiatan yang mencakup kebutuhan pembangunan di bidang sosial-budaya, ekonomi, dan saranaprasarana fisik lingkungan, dengan ketentuan untuk bidang sosialbudaya dan ekonomi masing-masing minimal 1 (satu) kegiatan. 5) Rembug penentuan Tim Delegasi Dusun/RW yang akan mewakili dusun/RW-nya pada forum Musrenbang Desa/Kelurahan. Tim Delegasi Dusun/RW berjumlah 5 (lima) orang dengan ketentuan minimal 2 (dua) orang perempuan. Tim Delegasi Dusun/RW adalah warga dusun/RW setempat yang diambil dari peserta musyawarah dusun/rembug warga. 6) Penandatanganan Berita Acara oleh perwakilan unsur warga dan Kepala Dusun/Ketua RW setempat. 7) Pembacaan Berita Acara hasil musyawarah dusun/rembug warga oleh sekretaris agar seluruh peserta mengetahui hasil-hasilnya. 8) Penutupan oleh Kepala Dusun/Ketua RW. c. Tahap Pasca Musyawarah Tahap pasca musyawarah dusun/rembug warga merupakan tindaklanjut dari pelaksanaan rembug warga. Adapun kegiatan yang dilakukan antara lain :
10
1). Melakukan penguatan kapasitas Tim Delegasi Dusun/RW yang akan mengikuti Musrenbang Desa/Kelurahan oleh pemandu bersama perangkat dusun/pengurus RW setempat. 2). Menyiapkan surat tugas atau surat mandat Tim Delegasi Dusun/RW untuk mengikuti Musrenbang Desa/Kelurahan yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun/Ketua RW. 3). Menyusun dokumen Laporan Hasil Kegiatan Musyawarah Dusun/Rembug Warga oleh Kepala Dusun/Ketua RW setempat yang dilaporkan kepada Kepala Desa/Lurah dengan kelengkapan isinya sebagai berikut : a). Berita Acara Pelaksanaan musyawarah dusun/rembug warga. b). Daftar hadir peserta. c). Notulensi pelaksanaan musyawarah warga. d). Daftar uraian potensi, permasalahan, dan solusi pemecahannya. e). Daftar usulan kegiatan prioritas pembangunan yang akan diajukan pada Forum Musrenbang Desa/Kelurahan. f). Daftar usulan kegiatan prioritas yang didanai murni dari swadaya masyarakat. g). Lampiran data pendukung lainnya, seperti : -
Peta dasar wilayah dusun/ RW dan peta tematik lainnya, seperti: (i) Peta sebaran KK miskin; (ii) Peta sebaran permukiman kumuh; dan (iii) Peta potensi dan permasalahan yang lainnya.
-
Data dan informasi tentang ketenagakerjaan dan pengangguran.
-
Data jumlah penduduk per RT.
-
Data jumlah KK miskin per RT.
-
Data Jumlah fasilitas umum dan sosial RT.
-
Data potensi ekonomi, seperti kelompok-kelompok usaha mikro, kecil dan menengah.
6. Keluaran Secara umum, musyawarah dusun/rembug warga di tingkat dusun/RW menghasilkan keluaran sebagai berikut : 1) Berita Acara, notulensi, dan daftar hadir pelaksanaan musyawarah dusun/ rembug warga. 2) Daftar uraian potensi, permasalahan, dan solusi pemecahannya. 3) Daftar usulan kegiatan prioritas pembangunan yang akan diajukan pada Forum Musrenbang Desa/Kelurahan. 4) Tim Delegasi Dusun/RW yang akan mengikuti Forum Musrenbang Desa/Kelurahan. 11
5) Laporan Hasil Kegiatan Musyawarah Dusun/ Rembug Warga.
7. Anggaran Penyelenggaraan Kegiatan musyawarah dusun/rembug warga sebagai bagian tanggungjawab sosial masyarakat ini sepenuhnya didanai secara swadaya oleh warga di masingmasing Dusun/RW, apabila memungkinkan dapat distimulan dari anggaran pemerintah desa.
B. MUSRENBANG DESA/KELURAHAN TAHUN 2016 1. Pengertian a.
Musrenbang Desa/Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan stakeholders Desa/Kelurahan
(pihak
yang
berkepentingan
mengatasi
permasalahan
Desa/Kelurahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya. b.
Musrenbang Desa dilaksanakan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan, kinerja implementasi rencana tahunan berjalan serta masukan dari peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang sedang dihadapi.
c.
Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan Musrenbang melalui pembahasan yang disepakati bersama.
d.
Hasil Musrenbang Desa/Kelurahan terdiri dari : 1). Daftar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan sendiri oleh desa melalui APBDes (termasuk Alokasi Dana Desa (ADD)/ Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Retribusi) ataupun kelurahan; 2). Daftar prioritas kegiatan yang akan diusulkan ke Kecamatan untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, dan pendanaan lainnya yang sah.
2. Tujuan a.
Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat di bawahnya (musyawarah kelompok masyarakat, RT, RW dan Dusun).
b.
Menetapkan prioritas kegiatan Desa yang akan dibiayai melalui APBDes termasuk ADD/ Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Retribusimaupun sumber pendanaan lainnya yang sah.
c.
Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan untuk dibahas pada Musrenbang Kecamatan.
12
3. Waktu Pelaksanaan Musrenbang Desa/ Kelurahan dilaksanaan paling lambat minggu IV di bulan Januari 2016.
Catatan:Dalam hal kondisi dokumen penunjang tidak lengkap atau keterbatasan narasumber, Musrenbang Desa/Kelurahan tetap dilaksanakan, agar prioritas kegiatan tahunan dapat disusun melalui musyawarah desa dan kelurahan setempat. Semua kondisi ini dicatat oleh notulen dalam Berita Acara Musrenbang Desa/Kelurahan.
4. Peserta Setiap warga desa memiliki hak menjadi peserta Musrenbang Desa dan wajib berpartisipasi aktif dalam proses musyawarah sampai dengan pengambilan keputusannya. Pelaksanaan Forum Musrenbang Desa diikuti oleh berbagai komponen masyarakat (individu atau kelompok) yang terdiri atas unsur peserta sebagai berikut : a.
Camat/aparatur pemerintah kecamatan yang berwenang beserta jajaran UPTD yang merupakan perpanjangan-tanganSKPD terkait.
b.
Pemerintah Desa (Kepala Desa, Sekdes, Kasi, dan jajarannya).
c.
Tim Delegasi Dusun/RW sebagai unsur keterwakilan wilayah. Tim ini terdiri dari 5 (lima) orang dengan ketentuan minimal 2 (dua) orang diantaranya adalah perempuan. Tim Delegasi Dusun/RW memiliki hak dalam menentukan prioritas kegiatan pembangunan desa.
d.
Keterwakilan organisasi atau kelembagaan masyarakat yang menjadi pemangku kepentingan dalam upaya pembangunan desa, seperti : 1). Badan Permusyawaratan Desa (BPD); 2). Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM-Desa/Kelurahan); 3). Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM); 4). Karang Taruna; 5). PKK.
e.
Keterwakilan berbagai sektor (ekonomi/sosial/pertanian/kesehatan/pendidikan/lingkungan/dsb.), seperti : 1). Posyandu; 2). Gabungan Kelompok Tani/Nelayan desa; 3). Komite Sekolah yang berdomisili di tingkat desa; 4). Kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (sektor informal); 5). Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM);
13
6). Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang beraktifitas dan berdomisili di wilayah desa setempat; 7). Kelompok Profesi (guru, dokter, bidan, pengusaha, dll.); 8). dan lainnya.
f.
Keterwakilan individu dari komunitas sosial kemasyarakatan, seperti : 1). Tokoh masyarakat, termasuk anggota dewan (DPRD Kab.Boyolali) dari Dapil setempat; 2). Tokoh agama; 3). Tokoh/pemuka adat; 4). Tokoh pemuda; 5). Tokoh perempuan, dan 6). Perwakilan masyarakat miskin, perwakilan defabel.
5. Narasumber DPRD Dapil masing-masing, Camat dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Tingkat Kecamatan representasi SKPD Kabupaten, Kepala Desa/Lurah, Ketua dan para Anggota BPD, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, Pejabat instansi yang ada di desa, Kader Pembangunan Masyarakat Desa (KPMD), Setrawan Kecamatan, Fasilitator Kecamatan, dan LSM yang bekerja di desa yang bersangkutan.
6. Tugas Tim Penyelenggara a.
Menyusun jadual Musrenbang Desa/Kelurahan serta menginformasikan dan mengumumkan secara terbuka jadual, agenda dan tempat Musrenbang Desa/Kelurahan.
b.
Memfasilitasi dan memantau pelaksanaan musyawarah dusun/RW, kelompokkelompok masyarakat yang kurang mampu/RTM dan kelompok perempuan.
c.
Mendaftar peserta Musrenbang.
d.
Membantu para wakil/utusan desa/kelurahan dalam menjalankan tugasnya di Musrenbang Kecamatan.
e.
Menyusun dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan.
f.
Merangkum berita acara hasil Musrenbang Desa/Kelurahan yang sekurangkurangnya memuat: 1). Skala Prioritas kegiatan yang disepakati, dan 2). Daftar nama wakil/utusan desa/kelurahan yang akan mengikuti Forum Musrenbang Kecamatan.
g.
Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Musrenbang desa/Kalurahan berupa berita acara, daftar hadir, dokumentasi dan rekapitulasi usulan program/kegiatan 14
pelaksanaan
musrenbang
desa/kelurahan
dengan
alamat
e musrenbang.sippd-jatengprov.info: h.
Menyebarluaskan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan.
7. Masukan a.
Daftar skala prioritas usulan kegiatan dari bawah Desa/Kelurahan (musyawarah kelompok masyarakat, RT, RW dan Dusun).
b.
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) / Renstra Kelurahan.
c.
Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan tahun sebelumnya.
d.
Formulir yang memudahkan Desa/Kelurahan untuk menyampaikan daftar usulan kegiatan prioritas ke tingkat Kecamatan. ( format terlampir)
e.
Hasil evaluasi Kecamatan dan atau masyarakat terhadap pemanfaatan ADD dan sumber pendanaan lainnya yang sah.
f.
Informasi dari Pemerintah Kabupaten tentang indikasi jumlah ADD dan sumber pendanaan lainnya yang sah yang akan diberikan kepada Desa untuk tahun anggaran berikutnya.
g.
Prioritas kegiatan pembangunan daerah untuk tahun mendatang yang dirinci berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksananya beserta rencana pendanaannya di Kecamatan tempat Desa/Kelurahan beradajuga perlu disampaikan.
8. Keluaran Keluaran yang dihasilkan Musrenbang Desa/Kelurahan adalah: a.
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan yang berisi : 1). Daftar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan sendiri oleh desa melalui APBDes (termasuk Alokasi Dana Desa (ADD)/ Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Retribusi) ataupun kelurahan. 2). Daftar Skala Prioritas kegiatan pembangunan yang akan diusulkan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan kegiatan lainnya yang masih akan dibahas pada forum Musrenbang Kecamatan dengan mengacu pada kemampuan anggaran daerah.
b.
Daftar nama wakil masyarakat sebagai utusan untuk mengikuti Musrenbang Tingkat Kecamatan.
c.
Berita Acara Musrenbang Desa/Kelurahan beserta dokumen lainnya.
15
9. Mekanisme Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan terdiri dari tahapan: a.
Tahap Persiapan, dengan kegiatan sebagai berikut: 1.) Masyarakat di tingkat Dusun/ lingkunganRW, RT dan kelompok-kelompok masyarakat (Misalnya : kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perempuan
dan
lain-lain)
melakukan
penggalian
gagasan
dan
menyelenggarakan Musyawah Dusun (Musdus) serta rembug warga, untuk menetapkan jenis usulan kegiatan yang akan disampaikan dalam Musrenbang Desa/Kelurahan. 2). Kepala
Desa/Lurah
menetapkan
Tim
Penyelenggara
Musrenbang
Desa/Kelurahan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksiseksi dengan Keputusan Kades/Lurah. 3). Tim Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut: a). Menyusun jadual dan agenda Musrenbang Desa/Kelurahan. b). Mengumumkan secara terbuka tentang jadual, agenda dan tempat Musrenbang Desa/Kelurahan minimal 7 hari sebelum kegiatan dilakukan, agar peserta dapat melakukan pendaftaran dan atau diundang. c). Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Desa/Kelurahan dengan mempertimbangkan keterwakilan dusun-dusun serta keterlibatan perempuan. d). Menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Desa/Kelurahan. e). Mendokumentasikan seluruh proses penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan.
b.
Tahap Pelaksanaan, dengan agenda sebagai berikut: Proses pelaksanaan Forum Musrenbang Desa/Kelurahan Tahun 2016 setidaknya meliputi agenda kegiatan dibawah ini : 1). Pendaftaran Peserta Musrenbang Desa/Kelurahan; 2). Pembukaan oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan; 3). Penjelasan mekanisme Musrenbang oleh Tim Penyelenggara Musrenbang Desa/Kelurahan, berikut pembacaan agenda dan tata tertib Musrenbang Desa; 4). Pemaparan-pemaparan sebagai masukan untuk bahan musyawarah dan diskusi : a). Pemaparan gambaran umum persoalan desa/kelurahan oleh Tim Pemandu menurut hasil kajian penggalian data/informasi dari Musyawarah Warga yang
telah
dibagi
desa/kelurahan.
sesuai
dengan
Gambaran
umum
16
urusan/bidang dimaksud
pembangunan meliputi
(1)
Rangkuman umum permasalahan sosial-ekonomi dan budaya desa termasuk pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kemiskinan; (2) Rangkuman umum permasalahan infrastruktur desa; (3) Rangkuman permasalahan pemerintahan desa/kelurahan. b). Pemaparan potensi dan permasalahan masing-masing Dusun/RW berikut kebutuhan dan usulan kegiatan oleh Tim Delegasi Dusun/RW sesuai dengan hasil musyawarah warga. c). Pemaparan Kepala Desa mengenai: (1) Hasil evaluasi RKP-Desa Tahun 2015; (2) Kerangka prioritas program menurut RPJM-Desa; (3) Rancangan awal RKP-desa/kelurahan Tahun 2017, termasuk penyampaian daftar usulan kegiatan prioritas Tahun 2016 yang belum diakomodir; dan (3) Informasi perkiraan ADD Tahun 2017 dan penerimaan sumber-sumber pendapatan desa lainnya, termasuk stimulan dana BLM program sektoral. d). Pemaparan oleh Camat/PJOK atau aparatur pemerintah kecamatan yang mewakili mengenai (1) Kebijakan dan konsep pembangunan wilayah kecamatan yang menyangkut kepentingan dan kerjasama antar desa; (2) Evaluasi program yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya; dan (3) Informasi perkiraan pagu indikatif wilayah kecamatan berikut kriteria jenis kegiatan yang dapat dibiayai dari pendanaan ini. e). Tanggapan pihak kecamatan mengenai paparan desa yang dihubungkan dengan kebijakan dan prioritas program daerah di wilayah kecamatan. f). Perumusan pokok-pokok penting hasil pemaparan di atas dan tanggapan/diskusi oleh warga masyarakat. 5) Musyawarah dan diskusi kelompok terarah (FGD) yang dipandu oleh Tim Pemandu Musrenbang Desa/Kelurahan, dengan metode serta langkah-langkah sebagai berikut : a). Membagi peserta kedalam 3 (tiga) kelompok bidang : 1. Bidang Sosial Budaya seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan, kemiskinan, dan sebagainya. 2. Bidang Ekonomi seperti usaha ekonomi produktif rumah tangga, sarana prasarana perekonomian rakyat, dan kegiatan sektor-sektor produktif
lainnya
seperti
pertanian,
perikanan,
industri,
dan
sebagainya. 3. Bidang Fisik dan Pengembangan Wilayah seperti jalan dan jembatan, pengairan dan air bersih, drainase dan persampahan, dan sebagainya.
17
Catatan: Peserta dari unsur anggota Tim Delegasi Dusun/RW harus ada di setiap kelompok bidang, sementara peserta dari unsur lainnya menyesuaikan dengan bidang atau minat masing-masing.
b). Peserta pada masing-masing kelompok bidang membahas setiap usulan kegiatan hasil musyawarah dusun/rembug warga (telah disusun dan dikelompokkan oleh Tim Penyelenggara Musrenbang Desa dalam bentuk rekap/checklist usulan kegiatan) yang dikaitkan dengan potensi dan permasalahan yang dihadapi untuk kemudian diselaraskan dengan (1) Rencana strategis pembangunan jangka menengah dan tahunan desa (RPJM-Desa/Kelurahan dan Rancangan RKP-Desa/Kelurahan2016); (2) Kebijakan pembangunan wilayah kecamatan yang bersumber dari pendanaan pagu indikatif kewilayahan (kecamatan); dan (3) Usulan kegiatan prioritas lanjutan tahun sebelumnya yang belum terakomodir dan belum akan teralisasi di Tahun 2016. Jika didapati ada usulan kegiatan yang dinilai tidak sejalan atau sudah tidak relevan lagi, maka usulan tersebut dapat digugurkan atau dibatalkan (dropping). c). Masing-masing kelompok bidang mengindentifikasi solusi atas masalah yang dihadapi. d). Masing-masing kelompok bidang menentukan urutan skala prioritas usulan kegiatan secara musyawarah mufakat, dengan memperhatikan faktor-faktor berikut: (a) keterkaitannya dengan RPJM-Desa/Kelurahan; (b) tingkat kemendesakan; (c) keberpihakan atau nilai kemanfaatannya bagi warga miskin; (d) dampak dan keberlanjutan kegiatan; dan (e) peluang ketersediaan sumberdaya, termasuk pendanaan kegiatan. Apabila metode tersebut tidak memungkinkan, maka pengambilan suara (voting) dapat ditempuh sebagai alternatif dalam menentukan urutan/skala prioritas kegiatan. Dalam hal voting memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 1. Hak suara hanya dimiliki anggota Tim Delegasi Dusun/RW, dimana setiap dusun/RW hanya memiliki satu hak suara. Artinya, bila ada lebih dari satu anggota Tim Delegasi Dusun/RW dalam satu kelompok bidang yang sama, maka mereka bersepakat untuk menentukan satu hak suara.
18
2. Satu hak suara Dusun/RW digunakan untuk memilih satu usulan kegiatan di lingkup Dusun/RW-nya dan dua usulan kegiatan dari luar Dusun/RW-nya. 3. Urutan skala prioritas kegiatan ditentukan berdasarkan jumlah suara/pemilih. Kegiatan prioritas ke-satu adalah kegiatan dengan jumlah suara/pemilih terbanyak. 4. Apabila terdapat usulan kegiatan dengan jumlah suara/pemilih yang sama akan dilakukan voting ulang pada usulan kegiatan dimaksud. e). Masing-masing kelompok bidang menentukan maksimal 10 (sepuluh) usulan kegiatan prioritas yang akan dibawa ke diskusi pleno. 6). Diskusi Pleno Diskusi pleno merupakan kelanjutan dari diskusi kelompok (FGD) untuk menentukan alokasi sumber pembiayaan kegiatan prioritas. Dengan dipandu fasilitator/Tim Pemandu Musrenbang Desa, usulan prioritas kegiatan yang telah dikelompokkan sesuai bidangnya (sosial-budaya, ekonomi, dan sarana prasaran fisik lingkungan) tersebut dirumuskan alokasi sumber-sumber pendanaannya, yaitu : a. Usulan kegiatan yang akan dibiayai/dikerjakan murni dari dana swadaya masyarakat desa setempat. b. Usulan kegiatan yang akan dibiayai dari ADD, Dana Desa maupun dana lainnya,baik yang bersumber dari APBN maupun APBD Kabupaten (sebagaimana diatur Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). c. Usulan kegiatan yang akan dibiayai melalui sumber pendapatan asli desa. d. Usulan kegiatan yang akan dibiayai dari stimulan dana Bantuan Langsung Masyarakat/BLM program-program sektoral di tingkat desa; e. Metode penentuan alokasi sumber pembiayaan dilakukan melalui pola diskusi antara pemangku kepentingan dengan warga masyarakat. Adapun kegiatan dengan skala prioritas utama akan dialokasikan dari sumbersumber pembiayaan potensial (jelas dan dijamin ada).Sementara kegiatankegiatan dengan skala prioritas lanjutan dialokasikan melalui sumbersumber pembiayaan lainnya. f. Kegiatan-kegiatan prioritas yang telah (dapat) ditentukan alokasi sumber pembiayaannya tersebut menjadi bahan dasar dalam penyusunan Rancangan RKP-Desa/Kelurahan Tahun 2017. g. Kegiatan-kegiatan
prioritas
lanjutan
yang
tidak
(belum
dapat)
teralokasikan sumber pembiayaannya akan masuk dalam daftar usulan 19
kegiatan prioritas pada mekanisme perencanaan pembangunan tahun berikutnya (Musrenbang Tahun 2017). 7) Menentukan dan menyepakati nama-nama warga desa yang akan menjadi Panitia Pelaksana Kegiatan (TPK/KSM) dari usulan kegiatan prioritas yang disepakati memanfaatkan ADD. 8) Pembahasan dan penyepakatan Rancangan RKP-Desa/Kelurahan Tahun 2017. 9) Pembahasan Rancangan APB-Desa/Kelurahan Tahun 2017. 10)Musyawarah penentuan Tim Delegasi Desa yang akan mewakili desa pada forum Musrenbang Kecamatan. Tim delegasi desa berjumlah 6 (enam) orang dengan ketentuan minimal 2 orang wakil/utusan perwakilan perempuan. Tim Delegasi Desa/Kelurahan adalah warga desa setempat peserta Musrenbang Desa/Kelurahan. Adapun proses penentuan Tim Delegasi Desa/Kelurahan pada Forum Musrenbang Desa/Kelurahan ini adalah sebagai berikut : a). Menyampaikan dan menyepakati kriteria Tim Delegasi Desa/Kelurahan yang dipandu oleh Tim Pemandu Musrenbang Desa. b). Menentukan calon dari peserta Musrenbang Desa/Kelurahan melalui musyawarah mufakat. Bila tidak memungkinkan, melalui pengambilan suara terbanyak (voting). c). Menyampaikan dan menyepakati mandat dari Kepala Desa/Kelurahan yang akan diberikan kepada Tim Delegasi Desa/Kelurahan untuk mengikuti Forum Musrenbang Kecamatan. 11) Penandatanganan Berita Acara oleh perwakilan peserta dan Kepala Desa/Kelurahan, disaksikan pihak pemerintah kecamatan. 12) Pembacaan Berita Acara hasil Musrenbang Desa/Kelurahan Tahun 2016 agar seluruh peserta mengetahui hasil-hasilnya. 13) Penutupan oleh Kepala Desa/Kelurahan.
c.
Tugas Delegasi Desa/Kelurahan 1) Membantu Tim Penyelenggara menyusun Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan. 2) Memaparkan daftar usulan kegiatan prioritas kegiatan pembangunan desa/kelurahan pada forum Musrenbang Kecamatan. 3) Mengusulkan dan mempertahankan jenis program/kegiatan yang diusulkan untuk masuk Daftar Skala Prioritas Tingkat Kecamatan. Setelah memperoleh kepastian mengenai berbagai kegiatan pembangunan
yang akan dilaksanakan di desa/kelurahan serta sumber pendanaannya (seperti: Dana Alokasi Desa dari APBD Tahun 2017 maupun dari sumber pendanaan lainnya), 20
maka Tim Penyelenggara Musrenbang dan delegasi Desa/Kelurahan mengumumkan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dan mendorong masyarakat untuk melakukan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan tersebut.
C. MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2016 1. Pengertian a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Murenbang Kecamatan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dimana keluaran Musrenbang Kecamatan nantinya akan dipadukan dengan Rencana Kerja (Renja) antar SKPD. Adapun keluaran Musrenbang Kecamatan adalah Rencana Pembangunan Kecamatan sebagai dokumen rencana tahunan hasil sinkronisasi dan penyelarasan usulan-usulan kegiatan pembangunan yang dirumuskan dari hasil Musrenbang Desa/Kelurahan. Melalui Musrenbang Kecamatan, aspirasi dan masukan kegiatan dari masyarakat ditingkat wilayah yang disampaikan dari Musrenbang Desa/Kelurahan. Musrenbang kecamatan adalah musyawarah tahunan di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan, konfirmasi, klarifikasi, berbagai prioritas kegiatan berdasarkan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan, program lintas desa/kelurahan, serta program internal kecamatan sebagai dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan. Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas desa/kelurahan di Kecamatan tersebut sebagai dasar Penyusunan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Kabupaten pada tahun berikutnya. b. Stakeholders Kecamatan adalah pihak yang berkepentingan dengan prioritas kegiatan dari Desa/Kelurahan untuk mengatasi permasalahan di Kecamatan serta pihak-pihak yang berkaitan dengan dan atau terkena dampak hasil musyawarah. c. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah Unit Kerja Pemerintah Kabupatenyang mempunyai tugas untuk mengolah anggaran dan barang daerah. d. Renja SKPD adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. e. Nara sumber adalah pihak yang dihadirkan untuk menginformasikan rencana kerja dalam Musrenbang melalui pembahasan yang disepakati bersama. f. Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbang melalui pembahasan yang disepakati bersama. g. Musrenbang Kecamatan menghasilkan antara lain: 1) Daftar usulan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan di Kecamatan tersebut pada tahun berikutnya, 21
yang disusun oleh SKPD dan atau gabungan SKPD serta daftar kegiatan prioritas yang akan didanai dari dana BLM tahun berjalan; 2. Tujuan Tujuan umum adalah mendorong peran dan partisipasi masyarakat
dalam
merumuskan
dalam
dan
pengambilan
keputusan
bersama-sama
pemerintah
penyusunan perencanaan pembangunan tahunan di tingkat kecamatan. Tujuan khusus Musrenbang Kecamatan adalah untuk : a) Membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat Desa/Kelurahan yang akan menjadi prioritas kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan yang bersangkutan, yang telah di verifikasi terlebih dahulu. b) Membahas dan menetapkan prioritas kegiatan yang didanai dari BLM di Kecamatan. c) Membahas dan menetapkan prioritas kegiatan pembangunan di tingkat Kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan. d) Melakukan klasifikasi atas prioritas kegiatan pembangunan Kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten. 3. Waktu Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dilaksanakan paling lambat minggu III bl.Pebruari 2016 4. Peserta Peserta Musrenbang Kecamatan mewakili masyarakat dan organisasi kemasyarakatan serta pelaku pembangunan lainnya, yang terdiri dari : a. Unsur Muspika : 1). Camat; 2). Danramil; 3). Kapolsek. b. Unsur Pemerintah Kecamatan : 1) Sekretaris Kecamatan; 2) Para Kasi yang ada di kecamatan; 3) UPTD Kecamatan. c.Unsur Desa/Kelurahan : 1) Kepala Desa/Kelurahan; 2) Delegasi yang ditunjuk pada saat Musrenbang Desa/Kelurahan yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah. d. Unsur Masyarakat : 1) Organisasi masyarakat di tingkat kecamatan; 2) Ketua Badan Kerjasama Antar Desa; 3) Tokoh masyarakat; 4) Tokoh pemuda; 22
5) Tokoh/Kelompok perempuan; 6) Kelompok pengusaha kecil/sektor informal; 7) LSM yang berdomisili dan beraktifitas di kecamatan tersebut; 8) Kelompok profesi (dokter, guru, pengusaha, dll.); 9) Komite Sekolah yang berdomisili di tingkat kecamatan.
5. Nara Sumber Dari kabupaten: Bappeda, perwakilan SKPD dari kabupaten, kepala-kepala UPTD di Kecamatan yang bersangkutan, kepala-kepala unit pelayanan di Kecamatan, anggota DPRD dari wilayah pemilihan Kecamatan yang bersangkutan dan Setrawan Kabupaten. Dari Kecamatan: Camat, aparat kecamatan, aparat yang bekerja di Kecamatan yang bersangkutan, para ahli/professional yang dibutuhkan, unsur masyarakat.
6. Peran dan Fungsi Pelaku Kegiatan a. Bappeda : 1) Sebagai koordinator pelaksana kegiatan Musrenbangcam; 2) Memberikan penjelasan tentang prioritas pembangunan pada tahun rencana sesuai dengan RPJM Daerah dan dokumen strategis pembangunan wilayah; 3) Menerima BAP (Berita Acara Penetapan) Musrenbang kecamatan; 4) Menghimpun data hasil Musrenbang kecamatan. b. DPRD : 1) Pada persiapan musrenbang kecamatan. - Menyampaikan pokok-pokok pikiran kebijakan daerah; - Menjaring aspirasi masyarakat di daerah pemilihan dengan mengoptimalkan masa reses; - Mendokumentasikan hasil jaring aspirasi masyarakat sebagai bahan pemaparan dalam musrenbangcam. 2) Pada pelaksanaan - Memaparkan hasil jaring aspirasi masyarakat yang didapat hasil reses; - Mengawal dan memastikan usulan Musrenbangcam pada tahap perencanaan penganggaran hingga terakomodir dalam APBD. c. Camat : 1) Pada Persiapan Musrenbang Kecamatan - Penanggung jawab rangkaian pelaksanaan Musrenbang di kecamatan; - Membentuk tim penyelenggara Musrenbang kecamatan, terdiri dari ketua/penanggung jawab, sekretaris, dan beberapa anggota.
23
2) Pada Pelaksanaan - Menyampaikan pengantar tentang pentingnya pelaksanaan Musrenbang kecamatan, serta membuka acara; - Memaparkan kegiatan pembangunan yang sedang berjalan di kecamatan dan evaluasi program yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya; - Menandatangani berita acara dan menutup pelaksanaan Musrenbang kec.; - Bersama Kasi Pembangunan kecamatan, melakukan rekapitulasi
hasil
musrenbangcam sebagai bahan materi pembahasan forum SKPD. d. SKPD : Menyampaikan informasi : 1) program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2015, 2) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2016, 3)mengkompilasi usulan kegiatan hasil Musrenbangcam Forum SKPD sebagai informasi ke masyarakat dan bahan/ dasar usulan kegiatan tahun berikutnya. e. Tim Penyelenggara : 1) Merekapitulasi hasil dari seluruh Musrenbang desa/kelurahan; 2) Menyusun jadual kegiatan dan agenda acara Musrenbang kecamatan; 3) Menyiapkan akomodasi rapat; 4) Menyiapkan daftar hadir; 5) Membagikan rekapitulasi usulan hasil musrenbang Desa/Kelurahan saat pendaftaran peserta; 6) Merangkum daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan untuk dibahas pada forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten; 7) Membuat Berita Acara hasil Musrenbang Kecamatan sekurang-kurangnya memuat : a) prioritas kegiatan yang disepakati, b) daftar nama wakil utusan yang dipilih, c) Notulensi; 8) Setelah Musrenbang Kecamatan selesai, tugas dari Tim Penyelenggara adalah : - Mengirimkan daftar prioritas kegiatan pembangunan yang telah disepakati dan menjadi urusan tingkat kabupaten/ provinsi/ pusat kepada SKPD terkait dan Bappeda; - Menyampaikan Berita Acara hasil Musrenbang Kecamatan kepada anggota DPRD dari wilayah pemilihan Kecamatan yang bersangkutan sebagai referensi dalam forum pembahasan Panitia Anggaran DPR - Membantu tim delegasi kecamatan dalam menjalankan tugasnya di
Musrenbang SKPD dan Musrenbang kabupaten; 9) Menginput hasil dan dokumen Musrenbang Kecamatan berupa Berita Acara, daftar hadir, dokumentasi dan rekapitulasi DSP program/kegiatan melalui Sistem
Informasi
Musrenbang
musrenbang.sippd-jatengprov.info: 24
desa/kelurahan
dengan
alamat
e
f. Delegasi Desa/Kelurahan : 1) Memberikan
penjelasan/klarifikasi
mengenai
usulan
program
dari
desa/kelurahan; 2) Memberikan masukan/pendapat pada saat pembahasan. g. Setrawan Kecamatan : 1) Memfasilitasi pelaksanaan forum musyawarah; 2) Memfasilitasi peserta untuk memahami pokok-pokok pikiran kerangka pembangunan daerah; h. Peserta Lainnya : Memberikan masukan/pendapat/saran pada saat pembahasan.
7. Masukan Berbagai hal yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan antara lain adalah: a. Dari Desa/Kelurahan: 1) Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Tahunan dari masing-masing Desa/Kelurahan yang setidaknya berisi prioritas kegiatan yang dilengkapi kode Desa/Kelurahan dan Kecamatan. 2) Formulir untuk menyampaikan daftar usulan kegiatan prioritas ke tingkat Kabupaten (format terlampir) 3) Daftar nama wakil/utusan dari Desa/Kelurahan yang sudah disepakati untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan, diantaranya terdapat unsur perwakilan perempuan. 4) Daftar nama para wakil kelompok fungsional/aspirasi warga, koperasi, LSM yang bekerja di Kecamatan atau organisasi tani/nelayan tingkat kecamatan.
b. Dari Kabupaten: 1) Kode Kecamatan (dua angka yang sama dengan yang di desa/kelurahan) untuk memudahkan
SKPD
dan
BAPPEDA
mengetahui
kecamatan
yang
mengusulkan kegiatan tersebut. 2) Prioritas kegiatan pembangunan daerah untuk tahun mendatang, yang dirinci berdasarkan SKPD pelaksananya beserta rencana pendanaannya di kecamatan tersebut. 3) Penjelasan nama dan jumlah Forum SKPD/ Forum Gabungan SKPD sebagaimana telah ditentukan oleh Bappeda, berikut fungsi dan program terkaitnya.
25
8. Keluaran Keluaran yang dihasilkan dari Musrenbang Kecamatan adalah : a. Daftar usulan prioritas kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan menurut fungsi/SKPD atau Gabungan SKPD, yang siap dibahas pada Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten, yang akan didanai melalui APBD Kabupaten dan sumber pendanaan lainnya pada tahun yang akan datang serta daftar usulan prioritas kegiatan pembangunan yang akan datang yang dapat dibiayai dari dana BLM. Selanjutnya, daftar tersebut disampaikan kepada SKPD terkait guna di tangkap dan di rekap oleh SKPD yang bersangkutan, dan disampaikan kepada masyarakat di masing-masing desa/kelurahan oleh para wakil/utusan yang mengikuti Musrenbang Kecamatan melalui forum rapat di Tingkat Desa/Kelurahan dan diumumkan pada papan pengumuman di Desa. b. Terpilihnya 6 (enam)
orang
wakil/utusan
kecamatan
:
Camat, pejabat
penyelenggara musrenbangcam, pejabat yang membidangi perencanaan dan unsur masyarakat (1 orang kepala desa, 1 orang BKAD, 1 orang perempuan)untuk mengikuti Forum Gabungan Satuan Kerja Perangkat
Daerah dan Musrenbang
Kabupaten. c. Berita Acara Musrenbang Kecamatan Tahun 2016.
9. Mekanisme Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Tahunan Kecamatan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a.
Tahap Persiapan, dengan kegiatan sebagai berikut: 1) Camat menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan 2) Tim penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut: a) Mengkompilasi
prioritas
kegiatan
pembangunan
yang
menjadi
tanggungjawab SKPD dari masing-masing desa/kelurahan berdasarkan masing-masing fungsi SKPD, yang telah dilakukan verifikasi. b) Menyusun jadual dan agenda Musrenbang Kecamatan. c) Menginformasikan dan mengumumkan secara terbuka tentang jadual, agenda dan tempat Musrenbang Kecamatan minimal 7 hari sebelumnya. d) Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Kecamatan, baik wakil dari Desa/Kelurahan maupun dari kelompokkelompok masyarakat. e) Menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Kecamatan.
26
b. Tahap Pelaksanaan, dengan agenda sebagai berikut: 1) Pendaftaran peserta Musrenbang Kecamatan 2) Pemaparan
Camat
mengenai
prioritas
masalah
Kecamatan,
seperti
kemiskinan, pendidikan, kesehatan, Infrastruktur, pengangguran, Revitalisasi Pertanian Perikanan Kehutanan dan sebagainya 3) Pemaparan mengenai Rancangan Rencana Kerja SKPD di tingkat Kecamatan bersangkutan beserta strategi, besaran plafon dana oleh Kepala-kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah atau pejabat SKPD dari Kabupaten 4) Pemaparan
masalah
dan
prioritas
kegiatan
dari
masing-masing
Desa/Kelurahan menurut fungsi/SKPD oleh Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan, yang telah terlebih dulu masuk diprioritas selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi Tingkat Kecamatan 5) Penelitian oleh para wakil/utusan Desa/Kelurahan untuk memastikan semua prioritas kegiatan yang diusulkan oleh Desa/Kelurahannya sudah tercantum menurut masing-masing SKPD 6) Pembagian peserta Musrenbang kedalam 3 (tiga) kelompok pembahasan berdasarkan jumlah fungsi/SKPD atau gabungan SKPD yang tercantum. a). Kelompok I
: membahas
Bidang
Pemerintahan
dan
Sosial
Budaya; b). Kelompok II
: membahas Bidang Ekonomi;
c). Kelompok III
: membahas
Bidang
Infrasturktur
dan
Pengembangan Wilayah.
Keterangan:Data usulan hasil musrenbang Desa/ Kelurahan jenis kegiatan PKK serta Ibu dan anak dan Penguatan Kelembagaan masuk kedalam Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
7) Pembahasan prioritas kegiatan pembangunan Kecamatan yang dianggap perlu oleh peserta Musrenbang namun belum diusulkan oleh desa/kelurahan (kegiatan lintas Desa/Kelurahan yang belum diusulkan Desa/Kelurahan) 8) Kesepakatan kriteria untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan Kecamatan untuk masing-masing fungsi/SKPD atau gabungan SKPD 9) Kesepakatan prioritas kegiatan pembangunan Kecamatan berdasarkan masing-masing fungsi/SKPD 10) Pemaparan
hasil
penyusunan
atau
prioritas
kegiatan
pembangunan
Kecamatan dari tiap-tiap kelompok fungsi/SKPD atau gabungan SKPD dihadapan seluruh peserta Musrenbang Kecamatan 27
11) Penetapan daftar nama wakil/utusan Kecamatan sebanyak 6 (enam)orang termasuk Camat untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten. Dalam komposisi wakil/utusan tersebut terdapat perwakilan perempuan 12) Pemaparan hasil diskusi kelompok; 13) Penandatanganan Berita Acara Musrenbang Kecamatan; 14) Menyiapkan hasil Musrenbangcam (BA, daftar hadir, dokumentasi dan rekap usulan program/kegiatan) melalui aplikasi SIPPD Kabupaten Boyolali 15) Penutup. Catatan:Dalam kondisi dokumen penunjang tidak lengkap dan atau keterbatasan nara sumber, Musrenbang Kecamatan tetap dilaksanakan minimal hingga langkah yang disebutkan pada butir 7), sehingga Camat dapat menyusun gabungan prioritas kegiatan tahunan dari Desa/Kelurahan menurut SKPD. Hasilnya kemudian disampaikan kepada Forum SKPD/ Forum Gabungan SKPD di tingkat Kabupaten.Semua kondisi ini dicatat oleh notulen dalam Berita Acara Musrenbang Kecamatan.
10. Tugas Delegasi Kecamatan a. Membantu Tim Penyelenggara menyusun daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan untuk dibahas pada forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten ,dengan mengacu pada kemampuan anggaran daerah. b. Memperjuangkan prioritas kegiatan pembangunan Kecamatan dalam Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten. c. Mengambil inisiatif untuk membahas perkembangan usulan Kecamatan dengan wakil/utusan dari Desa/Kelurahan dan kelompok-kelompok masyarakat di tingkat Kecamatan. d. Mendiskusikan berita acara hasil Musrenbang Kecamatan dengan anggota DPRD dari wilayah pemilihan Kecamatan yang bersangkutan. e. Setelah memperoleh kepastian mengenai berbagai kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di Kecamatan oleh masing-masing SKPD (dengan sumber dana dari APBD maupun sumber lainnya), maka Tim Penyelenggara Musrenbang Tahunan
Kecamatan
dan
wakil/utusan
Kecamatan
membantu
Camat
mengumumkan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dan mendorong masyarakat untuk melakukan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan tersebut.
28
D. FORUM
SATUAN
KERJA
PERANGKAT
DAERAH
(FORUM
SKPD)
KABUPATEN TAHUN 2016
1. Pengertian a. Forum SKPDadalah wadah penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Renja SKPD guna mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan SKPD sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah. b. Pelaksanaan Forum SKPD memperhatikan masukan kegiatan dari Kecamatan, kinerja pelaksanaan kegiatan SKPD tahun berjalan, rancangan awal RKPD serta Renstra SKPD. Namun demikian, dalam hal salah satu dokumen tersebut belum tersedia, pelaksanaan Forum SKPD tetap dilakukan. c. Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Forum SKPD melalui pembahasan yang disepakati bersama. d. Hasil Forum SKPD adalah : 1) RancanganRenja (Rencana Kerja) SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang rinci menurut Kecamatan dan sudah dibagi untuk pendanaan alokasi APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN. 2) Daftar nama anggota delegasi Forum SKPD untuk mengikuti pembahasan Forum Gabungan SKPD ;
2. Tujuan Forum SKPD Kabupaten bertujuan untuk : a. Menyeleraskan program dan kegiatan SKPD Kabupaten dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan; b. Mempertajam indikatorindikator serta target kinerja program dan kegiatan SKPD Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD; c. Menyeleraskan program dan kegiatan antar SKPD Kabupaten dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah; d. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD Kabupaten;
3. Waktu pelaksanaan Waktu pelaksanaan Forum SKPD tahun 2016 dilaksanakan paling lambat minggu IV bulan Pebruari 2016 atau setelah Musrenbang Kecamatan dilaksanakan seluruhnya.
29
4. Peserta Peserta Forum SKPD berasal dari unsur : Unsur Bappeda Kabupaten, Unsur SKPD dan UPTD nya , Camat , dan unsur lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan;
5. Narasumber Narasumber , terdiri dari : a. Bappeda Kabupaten b. Kepala SKPD Kabupaten yang bersangkutan c. Ahli/ Profesional dari kalangan praktisi maupun akademik
6. Peran dan Fungsi Pelaku Kegiatan 1) Bappeda a.
Sebagai koordinator pelaksana kegiatan Forum SKPD;
b.
Memberikan penjelasan tentang prioritas pembangunan pada tahun rencana sesuai dengan RPJM Daerah dan dokumen strategis pembangunan wilayah;
c.
Menerima BAP (Berita Acara Penetapan) hasil Forum SKPD;
d.
Menghimpun data hasil Forum SKPD;
2) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) a) Bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Forum SKPD b) Mempersiapkan bahan materi (usulan) Rencana Kerja SKPD masing-masing c) Memaparkan
usulan prioritas Rencana Kerja SKPD dan usulan hasil
Musrenbang Kecamatan. 3) Kelompok Masyarakat/ Profesi a) Memberikan pendapat dan usulan yang berkaitan dengan pembangunan dibidangnya; b) Melakukan pengawalan usulan program/ kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan dibidangnya. 4) Tim Penyelenggara Forum SKPD; a) Menyusun jadual, agenda dan tempat pelaksanaan Forum SKPD yang diselenggarakan oleh SKPD b) Menyusun hasil pemutakhiran rancangan Renja-SKPD berdasarkan hasil Forum SKPD c) Menyediakan berbagai bahan kelengkapan untuk penyelenggaraan Forum SKPD/ Forum Gabungan SKPD; d) Merangkum Berita Acara penyelenggaraan Forum SKPD; e) Memberikan laporan kepada Bapeda hasil dari Forum SKPD yaitu: Jumlah usulan kecamatan yang diadopsi oleh SKPD 30
- Rekapitulasi jumlah usulan SKPD yang berasal dari SKPD; - Kesesuaian anggaran Renja masing-masing SKPD disesuaikan dengan plafon anggaran sementara yang diberikan; - Hasil pemutakhiran Rancangan Kerja SKPD. f)
Membuat Berita Acara penetapan Forum SKPD dan ditandatangani oleh Tim Penyelenggara dan perwakilan peserta;
5) Peserta Lainnya : memberikan masukan, pendapat dan saran pada saat Forum SKPD;. 7. Masukan Berbagai hal yang perlu disiapkan dalam penyelenggaraan Forum SKPD adalah : a. Dari Kementrian Negara dan Pemerintah Provinsi : informasi kegiatan dan pendanaannya yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi b. Dari Kabupaten : 1) Daftar kegiatan prioritas yang bersumber dari Renstra-SKPD/ Unit Kerja Daerah 2) Prioritas Kegiatan Pembangunan/ Rancangan RKPD (jika sudah ada) 3) Rancangan Renja-SKPD 4) Prioritas dan plafon/ pagu dana indikatif untuk masing-masing SKPD 5) Daftar individu/ organisasi masyarakat Skala Kabupaten seperti Organisasi Profesi, LSM, Perguruan Tinggi dan mereka yang ahli serta memiliki perhatian terhadap fungsi SKPD yang bersangkutan 6) Berbagai
dokumen
perencanaan
dan
regulasi
yang
terkait
dengan
pembangunan. c. Dari Kecamatan : Daftar usulan prioritas kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan hasil Musrenbang Kecamatan
8. Keluaran Keluaran yang dihasilkan dari forum SKPD adalah: Rancangan Renja-SKPD berdasarkan hasil forum SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran SKPD. a.
Prioritas kegiatan yang sudah dipilah menurut sumber pendanaan dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN yang termuat dalam rancangan RenjaSKPD disusun menurut Kecamatan dan Desa/ Kelurahan. Selanjutnya prioritas kegiatan setiap Kecamatan disampaikan kepada masing-masing Kecamatan oleh para delegasi Kecamatan.
b.
Terpilihnya delegasi dari Forum SKPD untuk mengikuti Forum Gabungan SKPD.
c.
Berita Acara Forum SKPD Kabupaten. 31
9. Mekanisme Materi yang harus disiapkan : a.
Dokuman Renstrada/RPJM Kabupaten
b.
Dokumen Renstra SKPD setiap SKPD
c.
Dokumen Draf Rencana Kerja (Renja) setiap SKPD
d.
Dokumen hasil Musrenbangcam
e.
Pagu dan alokasi anggaran untuk SKPD.
Mekanisme pelaksanaan Forum SKPD sebagai berikut: a. Tahap Persiapan, dengan kegiatan sebagai berikut : 1) Kepala SKPD
menetapkan jumlah dan tata cara penyelenggaraan Forum
SKPD agar penyelenggaraannya secara optimal. Dalam tata cara tersebut tercantum: jadual, tempat, peserta, agenda pembahasan dan keluaran Forum SKPD yang akan dibahas . 2) Kepala SKPD menetapkan tim Penyelenggara Forum SKPD sesuai dengan jumlah dan informasi yang telah ditetapkan dan terdiri dari unsur SKPD dan Bappeda; 3) Tim Penyelenggara Forum SKPD melakukan hal-hal sebagai berikut : a) Menggabungkan daftar prioritas kegiatan pembangunan dari setiap Kecamatan b) Mengkompilasi daftar prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari Rancangan Renja-SKPD c) Mengidentifikasi prioritas kegiatan pembangunan dari tiap Kecamatan yang sesuai dengan prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari Rancangan Renja-SKPD demikian pula dengan kegiatan yang tidak sesuai d) Memperkirakan biaya tiap prioritas kegiatan e) Menyusun rincian agenda pembahasan Forum SKPD berdasarkan Keputusan Kepala SKPD; f)
Mengumumkan
secara
terbuka,
agenda
pembahasan
dan
tempat
penyelenggaraan Forum SKPD; g) Mempersiapkan bahan/ materi dan peralatan serta notulen untuk Forum SKPD.
b. TahapPelaksanaan, dengan agenda sebagai berikut: 1) Pendaftaran peserta Forum SKPD oleh Tim Penyelenggara Forum SKPD; 2) Pembukaan oleh kepala SKPD dan penjelasan tujuan forum SKPD untuk memaduserasikan usulan antar renja SKPD 32
3) Pemaparan rancangan RKPD, Penyampaian proyeksi anggaran dan
plafon
anggaran untuk SKPD. 4) Pemaparan dan pembahasan prioritas kegiatan pembangunan menurut rancangan Renja SKPD oleh Kepala SKPD. 5) Pemaparan prioritas kegiatan pembangunan yang dihasilkan oleh Tim Penyelenggara Forum SKPD. 6) Pemaparan prioritas kegiatan dan plafon/pagu dana indikatif SKPD yang bersumber dari prioritas pembangunan daerah/rancangan RKPD Kabupaten, Propinsi dan Kementrian/Lembaga Negara oleh Kepala SKPD. 7) Pembahasan /diskusi dan dilanjutkan dengan Pemaparan hasil pembahasan /diskusi; 8) Penandatanganan Berita Acara Penetapan (BAP) forum SKPD oleh perwakilan peserta diskusi ; 9) Penutup.
E. FORUM GABUNGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (FORUM GABUNGAN SKPD) KABUPATEN TAHUN 2016
1. Pengertian a. Forum Gabungan SKPD (forum yang berhubungan dengan fungsi/sub fungsi, kegiatan/sektor dan lintas sektor) adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja SKPD . b. Pelaksanaan Forum Gabungan SKPD memperhatikan masukan kegiatan dari Kecamatan yang sebelumnya telah dibahas di Forum SKPD, kinerja pelaksanaan kegiatan SKPD tahun berjalan, rancangan awal RKPD serta Renstra SKPD. Namun demikian, dalam hal salah satu dokumen tersebut belum tersedia, pelaksanaan Forum Gabungan SKPD tetap dilakukan. c. Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Forum Gabungan SKPD melalui pembahasan yang disepakati bersama. d. HasilForum Gabungan SKPD adalah : 1) Renja (Rencana Kerja) SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang rinci menurut Kecamatan dan sudah dibagi untuk pendanaan alokasi APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN. 2) Daftar nama anggota delegasi Forum SKPD/ Forum Gabungan SKPD untuk mengikuti pembahasan Musrenbang tahunan Kabupaten.
33
2. Tujuan Forum Gabungan SKPD Kabupaten bertujuan untuk : a. Mensinkronkan prioritas kegiatan pembangunan dari berbagai Kecamatan dengan rancangan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja-SKPD). b. Menyusun prioritas Rencana Kerja (Renja) SKPD disertai plafon/pagu dana SKPD dan prioritas usulan kecamatan setelah dilakukan verifikasi oleh SKPD yang terkait; c. Menyesuaikan prioritas Renja-SKPD dengan plafon/pagu dana SKPD yang termuat dalam Prioritas Pembangunan Daerah (Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dalam mengakomodir prioritas usulan kecamatan. d. Mengidentifikasikan keefektivan berbagai regulasi yang berkaitan dengan fungsi SKPD, terutama untuk mendukung terlaksananya Renja-SKPD. e. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan antar SKPD.
3. Waktu pelaksanaan Waktu pelaksanaan Forum Gabungan SKPD tahun 2016 dilaksanakan paling lambat minggu II bulan Maret 2016 atau setelah Forum SKPD terlaksana semua.
4. Peserta Peserta Forum Gabungan SKPD berasal dari unsur : a.
Kepala dan bagian perencanaan program SKPD (Dinas, Badan, Kantor, dan Bagian)
b.
DPRD Kabupaten
c.
Delegasi setiap kecamatan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan
d.
Organisasi profesi di tingkat Kabupaten
e.
Organisasi masyarakat di tingkat Kabupaten
5. Narasumber Narasumber Forum Gabungan SKPD, terdiri dari : a.
Bappeda Kabupaten
b.
Kepala SKPD Kabupaten
c.
Anggota DPRD dari komisi yang sesuai dengan bidangnya
d.
Ahli/ Profesional dari kalangan praktisi maupun akademik
6. Peran dan Fungsi Pelaku Kegiatan 1). Bappeda a) Koordinator atau penanggungjawab pelaksanaan Forum Gabungan SKPD
34
b) Membentuk tim pelaksana atau penyelenggara pelaksanaan Forum Gabungan SKPD c) Mengkompilasi dan mengidentifikasi prioritas kegiatan pembangunan dari setiap kecamatan yang telah disesuaikan dengan kewenangan (tupoksi) SKPD d) Sebagai nara sumber dalam pelaksanaan Forum Gabungan SKPD. 2). Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) a) Mempersiapkan bahan materi (usulan) Rencana Kerja SKPD masing-masing b) Mengkompilasikan
usulan
prioritas
Rencana
Kerja
SKPD
dengan
mengutamakan usulan hasil Musrenbang Kecamatan. 3). Kelompok Masyarakat/ Profesi a) Memberikan pendapat dan usulan yang berkaitan dengan pembangunan dibidangnya; b) Melakukan pengawalan usulan program/ kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan dibidangnya. 4). Delegasi Kecamatan a) Memberikan pendapat dan penjelasan tentang usulan kegiatan pembangunan tingkat kecamatan; b) Melakukan pengawalan usulan program/kegiatan pembangunan tingkat kecamatan. 5). Tim Penyelenggara Forum Gabungan SKPD a) Merekapitulasi seluruh hasil Musrenbang kecamatan b) Menyusun rincian jadwal, agenda dan tempat pelaksanaan Forum Gabungan SKPD yang diselenggarakan oleh masing-masing SKPD c) Mengumumkan secara terbuka pelaksanaan Forum Gabungan SKPD d) Menginventarisir dan mengundang peserta Forum Gabungan SKPD e) Mendaftar peserta Forum Gabungan SKPD f)
Menyusun hasil pemutakhiran rancangan Renja-SKPD berdasarkan hasil Forum Gabungan SKPD
g) Menyediakan berbagai bahan kelengkapan untuk penyelenggaraan Forum Gabungan SKPD h) Merangkum Berita Acara penyelenggaraan Forum Gabungan SKPD i)
Memberikan laporan kepada Bapeda hasil dari
Forum Gabungan SKPD
yaitu: - Jumlah usulan kecamatan yang diadopsi oleh SKPD - Rekapitulasi jumlah usulan SKPD yang berasal dari SKPD - Kesesuaian anggaran Renja masing-masing SKPD disesuaikan dengan plafon anggaran sementara yang diberikan - Hasil pemutakhiran Rancangan Kerja SKPD. 35
j)
Membuat
Berita
Acara
penetapan
Forum
Gabungan
SKPD
dan
ditandatangani oleh Tim Penyelenggara dan perwakilan peserta k) Memberikan hasil Forum Gabungan SKPD ke Komisi DPRD terkait. 6). PesertaLainnya : memberikan masukan, pendapat dan saran pada saat Forum Gabungan SKPD.
7. Masukan Berbagai hal yang perlu disiapkan dalam penyelenggaraan Forum Gabungan SKPD adalah : a. Dari Kementrian Negara dan Pemerintah Provinsi : informasi kegiatan dan pendanaannya yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi b. Dari Kabupaten : 1) Daftar kegiatan prioritas yang bersumber dari Renstra-SKPD/ Unit Kerja Daerah 2) Prioritas Kegiatan Pembangunan/ Rancangan RKPD (jika sudah ada) 3) Rancangan Renja-SKPD 4) Prioritas dan plafon/ pagu dana indikatif untuk masing-masing SKPD 5) Daftar individu/organisasi masyarakat Skala Kabupaten seperti Organisasi Profesi, LSM, Perguruan Tinggi dan mereka yang ahli serta memiliki perhatian terhadap fungsi SKPD yang bersangkutan 6) Berbagai
dokumen
perencanaan
dan
regulasi
yang
terkait
dengan
pembangunan. c. Dari Kecamatan : 1) Daftar usulan prioritas kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan hasil Musrenbang Kecamatan 2) Daftar nama wakil/utusan Kecamatan yang diutus untukl mengikuti pembahasan pada Forum Gabungan SKPD.
8. Keluaran Keluaran yang dihasilkan dari Forum Gabungan SKPD Kabupaten adalah : a. Rancangan Renja-SKPD berdasarkan hasil forum SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran SKPD. b. Prioritas kegiatan yang sudah dipilah menurut sumber pendanaan dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN yang termuat dalam rancangan RenjaSKPD disusun menurut Kecamatan dan Desa/Kelurahan.Selanjutnya prioritas kegiatan setiap Kecamatan disampaikan kepada masing-masing Kecamatan oleh para delegasi Kecamatan.
36
c. Terpilihnya delegasi dari Forum Gabungan SKPD yang berasal dari organisasi kelompok-kelompok masyakat Skala Kabupaten untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten. d. Berita Acara Forum Gabunagan SKPD Kabupaten.
9. Mekanisme Materi yang harus disiapkan : a. Dokuman Renstrada/RPJM Kabupaten b. Dokumen Renstra SKPD setiap SKPD c. Dokumen Draf Rencana Kerja (Renja) setiap SKPD d. Dokumen hasil pra forum SKPD e. Pagu dan alokasi anggaran untuk SKPD
Mekanisme pelaksanaan Forum Gabungan SKPD Kabupaten dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : a. Tahap Persiapan, dengan kegiatan sebagai berikut : 1) Kepala Bappeda menetapkan jumlah dan tata cara penyelenggaraan Forum Gabungan SKPD agar penyelenggaraannya secara optimal. Dalam tata cara tersebut tercantum: jadwal, tempat, peserta, agenda pembahasan dan keluaran Forum Gabungan SKPD yang akan dibahas dalam Musrenbang Kabupaten. 2) Kepala Bappeda menetapkan tim Penyelenggara Forum Gabungan SKPD sesuai dengan jumlah dan informasi yang telah ditetapkan dan terdiri dari unsur SKPD dan Bappeda sebagai tindak lanjut dari Keputusan Kepala Bappeda. 3) Tim Penyelenggara Forum Gabungan SKPD melakukan hal-hal sebagai berikut: a) Menggabungkan daftar prioritas kegiatan pembangunan dari setiap Kecamatan b) Mengkompilasi daftar prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari Rancangan Renja-SKPD c) Mengidentifikasi prioritas kegiatan pembangunan dari tiap Kecamatan yang sesuai dengan prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari Renja-SKPD demikian pula dengan kegiatan yang tidak sesuai d) Memperkirakan biaya tiap prioritas kegiatan e) Menyusun
rincian
agenda
pembahasanForum
Gabungan
SKPD
berdasarkan Keputusan Kepala Bappeda f)
Mengumumkan
secara
terbuka,
agenda
pembahasan
dan
tempat
penyelenggaraanForum Gabungan SKPD selambat-lambatnya 7 hari sebelum pelaksanaan 37
g) Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Forum Gabungan SKPD yang berasal dari delegasi Kecamatan maupun kelompok-kelompok masyarakat yang bekerja dalam bidang yang terkait dengan fungsi SKPD tersebut dalam Skala Kabupaten h) Mempersiapkan bahan/materi dan peralatan serta notulen untukForum Gabungan SKPD
b. Tahap Pelaksanaan, dengan agenda sebagai berikut: 1). Pendaftaran peserta Forum Gabungan SKPD oleh Tim Penyelenggara Forum Gabungan SKPD 2). Pembukaan oleh kepala Bappeda dan penjelasan tujuan Forum Gabungan SKPD untuk memaduserasikan usulan antar renja SKPD 3). Pemaparan rancangan RKPD, Penyampaian proyeksi anggaran dan
plafon
anggaran untuk setiap SKPD oleh Bappeda 4). Fasilitator membagi forum menjadi 3 kelompok yaitu :
1.
Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya: Urusan
NO
Wajib
Pilihan
SKPD
Ket
2
3
4
5
1 1
Pendidikan, Kepemudaan &
Disdikpora
Olahraga
2 Kebudayaan
Disbudpar, Disdikpora
3 Kesehatan
Dinkes RSUD Pandan Arang RSUD Banyudono RSUD Simo
4 Kependudukan dan Catatan
Disdukcapil
Sipil 5 Sosial
Dinsosnakertran Bag.Kesra Setda
6 Pemberdayaan Perempuan &
BP3AKB
Perlindungan Anak
38
Urusan
NO
Wajib
Pilihan
SKPD
Ket
2
3
4
5
1
7 Keluarga Berencana &
BP3AKB
Keluarga Sejahtera; 8 Kesatuan Bangsa dan Politik
Kesbangpol
Dalam Negeri 9 Otonomi Daerah,
Setda
Pemerintahan Umum,
BKD
administrasi keuangan
ULP
daerah,perangkat Daerah,
DPPKAD
kepegawaian, dan
Inspektorat
persandian;
Setwan
10 Pemberdayaan masyarakat dan
Bapermasdes
desa; 11 Kearsipan , Perpustakaan 12
KPAD Ketransmigrasian
Dinsosnakertran
2. Bidang Ekonomi: Urusan NO
Wajib
Pilihan
1 1
2
3 4 5 6 7
SKPD
Ket
3
4
2
BPMP2T Bag.Perekonomian Setda Dinas Koperasi&UKM
Penanaman modal Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Ketahanan pangan
BKP3
Statistik
Bappeda
Perencanaan
Bappeda
Pembangunan Ketenagakerjaan
Dinsosnakertran Kelautan&
Dinas Peternakan
Perikanan
8
Pertanian
DIPERTABUNHUT
9
Kehutanan
DIPERTANBUNHUT
39
Urusan NO
Wajib
SKPD
Pilihan
10
Pariwisata
DISBUDPAR
11
Industri
DISPERINDAG
12
Perdagangan
DISPERINDAG
3.
Ket
Bidang : Fisik dan Sarpras Urusan
NO
Wajib
Pilihan
SKPD
1
2
3
1
Lingkungan Hidup
BLH
2
Pekerjaan Umum
DPU dan ESDM
3
Penataan Ruang
DPU dan ESDM
4
Perumahan
DPU dan ESDM
Ket. 4
Bapermasdes 5
Perhubungan
DISHUBKOMINFO
6
Komunikasi dan
DISHUBKOMINFO
Informatika
Bag.Humas dan Protokol Setda
7
Pertanahan
Bag.PUOD Setda
8
Sosial
BPPD Energi dan Sumber Daya Mineral
9
DPU DAN ESDM
5). Pemaparan dan pembahasan prioritas kegiatan pembangunan menurut rancangan Renja SKPD oleh Kepala SKPD. 6). Pemaparan prioritas kegiatan pembangunan yang dihasilkan oleh Tim Penyelenggara Forum Gabungan SKPD. 7). Pemaparan prioritas kegiatan dan plafon/pagu dana indikatif SKPD yang bersumber
dari
prioritas
pembangunan
daerah/rancangan
RKPD
Kabupaten, Propinsi dan Kementrian/Lembaga Negara oleh Kepala SKPD. 8). Masing-masing kelompok melakukan : a). klarifikasi dan verifikasi usulan kegiatan masing-masing SKPDuntuk menghindari tumpang tindih kegiatan dan kegiatan pembangunan 40
yang dihasilkan dari Musrenbang Kecamatan untuk memastikan prioritas kegiatan dari Kecamatan sudah tercantum. Sehingga terjadi sinkronisasi usulan antar SKPD. b). menetapkan rencana kerja anggaran masing-masing SKPD. c). Merumuskan
kriteria
untuk
menyeleksi
prioritas
kegiatan
pembangunan baik yang berasal dari Kecamatan maupun dari Rancangan Renja-SKPD. d). Menetapkan prioritas kegiatan pembangunan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sehingga plafon/pagu dana Renja-SKPD baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi, maupun APBN dapat dibelanjakan secara optimal (Kerangka Anggaran). e). Menyusun rekomendasi untuk kerangka regulasi SKPD dengan cara : -
Mengidentifikasi keefektifan regulasi yang berkaitan dengan fungsi SKPD.
-
Merekomendasikan regulasi yang baru, perubahan regulasi, penggabungan regulasi atau pembatalan sesuai kebutuhan.
f). Menetapkan delegasi masyarakat dari forum SKPD/ Forum Gabungan SKPD yang berasal dari organisasi kelompok-kelompok masyarakat Skala Kabupaten untuk mengikuti Musrenbang Tahunan Kabupaten (3 orang untuk setiap Forum SKPD).Dalam komposisi wakil/utusan tersebut terdapat perwakilan perempuan. 9). Pemaparan hasil diskusi oleh masing-masing kelompok; 10). Penandatanganan Berita Acara Penetapan (BAP) Forum Gabungan SKPD oleh perwakilan peserta diskusi yang disetujui oleh Kepala Bappeda; 11). Penutup. Catatan :Dalam hal dokumen penunjang belum tersedia atau keterbatasan dana untuk pembiayaan nara sumber, nara sumber Forum Gabungan SKPD tetap harus dilaksanakan. Semua kondisi ini dicatat oleh notulen dalam Berita Acara Forum Gabungan SKPD. 10. Tugas Delegasi Forum Gabungan SKPD a. Membantu Tim Penyelenggara Forum Gabungan SKPD dalam memutakhirkan Rancangan Renja-SKPD. b. Memperjuangkan Prioritas Kegiatan Renja–SKPD dalam Musrenbang Kabupaten. c. Mendiskusikan Berita Acara hasil Forum SKPD dengan komisi DPRD yang terkait.
41
F. MUSRENBANG KABUPATEN TAHUN 2016 1.
Pengertian a.
Musrenbang Kabupaten adalah musyawarah stakeholder Kabupaten berdasarkan Renja-SKPD hasil Forum dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja-SKPD yang hasilnya digunakan untuk Rancangan RKPD.
b.
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten memperhatikan hasil pembahasan Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Renstra Daerah, Kinerja Pembangunan Tahun berjalan dan masukan dari para peserta.
c.
Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil Musrenbang.
d.
Peserta adalah pihak yang memiliki hak untuk pengambilan keputusan dalam Musrenbang melalui pembahasan yang disepakati bersama.
e.
Hasil Musrenbang Kabupaten adalah prioritas kegiatan yang dipilah menurut sumber pendanaan dari APBD setempat, APBD Provinsi, dan APBN sebagai Anggaran Tahunan.
f.
RKPD adalah Rancangan Kerja Pemerintah Daerah. Kegiatan prioritas RKPD menjadi rujukan utama penyusunan Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD).
2.
Tujuan a.
Mendapatkan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah, pagu indikatif pendanaan berdasarkan fungsi SKPD, Rancangan Alokasi Dana Desa termasuk dalam pemutakhiran ini adalah informasi mengenai kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD Provinsi, APBD dan sumber pendanaan lainnya.
b.
Mendapatkan
rincian
rancangan
awal
Renja-SKPD,
khususnya
yang
berhubungan dengan pembangunan (Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD). c.
Mensinkronkan prioritas kegiatan pembangunan dari berbagai kecamatan dengan Rancangan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD).
3.
Waktu Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten dilaksanakan paling lambat minggu III bulan Maret 2016.
4.
Peserta Peserta Musrenbang Kabupaten adalah : a)
Perwakilan Provinsi : 42
1) Ketua DPRD Propinsi 2) Kepala Bapeda Propinsi b) Unsur MUSPIDA Kabupaten BOYOLALI : 1) Bupati 2) Wakil Bupati Kabupaten 3) Kepala Kejaksaan Negeri 4) Kepala Pengadilan Negeri 5) Dandim Kabupaten 6) Polres Kabupaten c)
Unsur DPRD Kabupaten BOYOLALI 1) Pimpinan DPRD Kabupaten 2) Ketua-ketua Komisi DPRD 3) Badan Anggaran DPRD
d) Unsur Pemerintah 1) Assisten Tata Praja Setda 2) Assisten Pembangunan Setda 3) Assisten Administrasi Setda 4) Kepala Badan, Dinas, dan Kantor di lingkungan Pemda 5) Para Kepala Kabag di lingkungan Pemda 6) Kantor Departemen Agama Kabupaten 7) Kantor Biro Pusat Statistik (BPS) 8) Para Camat di wilayah Kabupaten e)
Delegasi/utusan/perwakilan dari Kecamatan
f)
Delegasi/utusan/perwakilan dari Forum Gabungan SKPD
g) Unsur Masyarakat, Perguruan Tinggi, Perusahaan, Kelompok Profesi, LSM, dll: -
BUMN dan BUMD
-
Komisi Transparansi dan Partisipasi Kabupaten
-
Badan Narkotika Daerah (BND)
-
Ketua GAPENSI Kabupaten
-
Ketua Kadinda Kabupaten
-
Akademisi/Perguruan Tinggi di Kabupaten
-
Kelompok Nelayan, Petani, dan Pengrajin
-
Insan Pers
-
LSM/NGO’s/Ornop
-
Lembaga Keswadayaan Masyarakat
-
Tokoh Agama
-
Tokoh Masyarakat
-
Tokoh Perempuan, dan lain-lain 43
5.
Nara sumber Narasumber dalam pelaksanaan Musrenbang Kabupaten, terdiri dari : 1) Kepala Bappeda Provinsi 2) Bupati 3) Ketua DPRD Kabupaten 4) Kepala Bappeda Kabupaten
6.
Masukan Berbagai hal yang perlu disiapkan dalam persiapan Musrenbang Kabupaten adalah : a.
Dari Kabupaten : a. Rancangan RKPD yang disusun oleh Bappeda berdasarkan prioritas pembangunan daerah. b. Rancangan Renja-SKPD hasil Forum SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang kegiatannya sudah dipilahkan berdasarkan sumber pendanaan dari APBD Kabupaten, APBD , APBN maupun sumber pendanaan lainnya. c. Prioritas dan plafon anggaran yang dikeluarkan oleh Bupati yang terdiri atas: a) plafon untuk setiap SKPD dan b) plafon untuk Alokasi Dana Desa. d. Daftar namawakil/utusan Foruim SKPD/ Forum Gabungan SKPD yang terpilih untuk mengikuti Musrenbang kabupaten. e. Berbagai dokumen perencanaan dan regulasi yang terkait dengan pembangunan. b. Dari Kecamatan 1) Daftar usulan prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari Kecamatan. 2) Daftar nama wakil/utusan Kecamatan yang terpilih untuk mengikuti Forum SKPD/ Forum Gabungan SKPD dan Musrenbang kabupaten. 3) Daftar nama/wakil utusan Forum SKPD/ Forum Gabungan SKPD yang dipilh untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten.
7.
Keluaran Keluaran dari pelaksanaan Musrenbang Kabupaten adalah kesepakatan tentang rumusan yang menjadi masukan utama untuk memutakhirkan rancangan RKPD dan rancangan Renja-SKPD, yang meliputi : a. Penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan plafon/pagu dana berdasarkan fungsi/SKPD. b. Daftar prioritas kegiatan yang sudah dipilih berdasarkan sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendapatan lainnya.
44
c. Daftar usulan kebijakan/regulasi pada tingkat pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi dan atau Pusat. d. Rancangan pendanaan untuk Alokasi Dana Desa.
8.
Mekanisme Musrenbang Kabupaten dilaksanakan dengan agenda sebagai berikut : a. Tahap Persiapan, dengan kegiatan sebagai berikut : 1) Kepala Bappeda menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kabupaten. 2) Tim Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut : a) Mengkompilasi prioritas kegiatan pembangunan dari Forum SKPD dan Musrenbang Kecamatan. b) Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang. c) Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda, dan tempat Musrenbang Kabupaten minimal 7 hari sebelum acara Musrenbang dilaksanakan, agar peserta bisa segera melakukan pendaftaran dan atau diundang. d) Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Kabupaten, baik delegasi dari Kecamatan maupun dari Forum SKPD. e) Menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Kabupaten. b. Tahap Pelaksanaan, dengan agenda sebagai berikut : 1) Pemaparan Rancangan SKPD dan prioritas kegiatan pembangunan serta plafon anggaran yang dikeluarkan oleh Kepala Bappeda. 2) Pemaparan hasil kompilasi prioritas kegiatan pembangunan dari Forum SKPD berikut pendanaanya oleh Ketua Tim Penyelenggara. 3) Verifikasi hasil kompilasi oleh Kepala SKPD, delegasi Kecamatan, dan delegasi Forum SKPD/ Forum Gabungan SKPD. 4) Pemaparan Kepala SKPD Rancangan Renja-SKPD (terutama SKPD yang mengemban fungsi pelayanan dasar dan yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten ), yang meliputi : 1) Isu-isu strategis SKPD yang berasal dari Renstra Kabupaten dan RenstraSKPD/Unit Kerja. 2) Tujuan, indikator pencapaian dan prioritas kegiatan pembangunan yang akan dimuat dalam Renja-SKPD. 3) Penyampaian perkiraan kemampuan pendanaan terutama dana yang berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan sumber dana lainnya. 5) Membahas kriteria untuk menentukan prioritas kegiatan pembanguanan tahun berikutnya. 45
6) Menetapkan prioritas kegiatan sesuai dengan besaran, plafon anggaran APBD Kabupaten serta yang akan diusulkan untuk dibiayai dari sumber APBD Provinsi, APBN maupun sumber dana lainnya. Berdasarkaan hasil pembahasan di Forum SKPD/ Forum Gabungan SKPD. 7) Membahas pemutakhiran Rancangan RKPD Kabupaten. 8) Membahas kebijakan pendukung implementasi program/kegiatan tahun berikutnya. Catatan:Dalam hal kondisi dokumen penunjang tidak lengkap atau keterbatasan nara sumber, Musrenbang Kabupaten tetap dilaksanakan dalam rangka menentukan jenis kegiatan prioritas daerah. Semua kondisi ini dicatat oleh notulen dalam Berita Acara Musrenbang Kabupaten.
9.
Penyampaian hasil Musrenbang Kabupaten Setelah hasil Musrenbang Kabupaten disepakati oleh peserta, maka Pemerintah Kabupaten menyampaikan hasilnya kepada : a.
DPRD
b.
TAPD
c.
SKPD
d.
Wakil/utusan dari Musrenbang Kecamatan dan Forum SKPD; Untuk selanjutnya hasil dan dokumen Musrenbangkab diinput sesuai program E-Musrenbang
G. PASCA MUSRENBANG KABUPATEN TAHUN 2016 1. Umum Pada tahap Perencanaan, kegiatan Pasca Musrenbang, terdiri dari sejumlah kegiatan, yaitu : a.
Penyusunan RKPD;
b.
Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara;
c.
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD;
d.
Pembahasan dan Penetapan APBD;
e.
Pelaksanaan Program;
f.
Monitoring dan evaluasi program.
2. Tujuan Kegiatan Pasca Musrenbang mempunyai tujuan antara lain untuk menjamin: a.
Konsisten antara hasil Musrenbang dengan RKPD.
b.
Konsisten antara hasil perencanaan (RKPD) dengan penganggaran (APBD). 46
c.
Terciptanya komunikasi yang berkelanjutan dan berkualitas antara Delegasi Masyarakat, Pemerintah Daerah dan DPRD.
d.
Tersedianya informasi untuk masyarakat dan para peserta Musrenbang, terutama tentang alasan diterima atau ditolaknya sejumlah kegiatan yang sudah diusulkan melalui rangkaian forum Musrenbang di dalam APBD.
e.
Terinformasikannya usulan-usulan kegiatan hasil Musrenbangcam.
3. Pelaku Utama Kegiatan Pelaku utama kegiatan Pasca Musrenbang Kabupaten adalah : a.
Delegasi peserta Musrenbang Kabupaten.
b.
Bupati, para pejabat pemerintah daerah (Sekretaris Daerah, Bappeda, Satuan Kerja Pemerintah Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah).
c.
DPRD.
4. Kegiatan Berbagai hal yang perlu dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah pada Pasca Musrenbang adalah Penyusunan RKPD, dengan penjelasan sebagai berikut : a.
Bappeda menyediakan informasi kepada masyarakat maupun SKPD tentang hasil akhir RKPD. Bila terdapat perbedaan antara hasil Musrenbang Tahunan Kabupaten dengan RKPD, maka Bappeda memberitahukan alasan-alasannya.
b.
Bappeda menyampaikan aspirasi dari masyarakat maupun SKPD kepada Bupati dan DPRD, terutama keberatan-keberatan mengenai tidak tertampungnya kegiatan-kegiatan yang berasal dari Musrenbang Kabupaten dalam rancangan RKPD.
c.
Bappeda menyampaikan rancangan RKPD kepada Pemerintah
u/p Bappeda
Provinsi sebagai bahan rujukan bagi pelaksanaan Forum SKPD dan Musrenbang Provinsi. d.
Penyusunan Arah Kebijakan, dan Plafon APBD, dengan menggunakan RKPD sebagai rujukan utamanya.
e.
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD) oleh SKPD.
f.
Pembahasan dan penetapan APBD, dimana Bappeda membantu DPRD untuk menyelenggarakan konsultasi publik tentang RAPBD sesuai ketentuan yang berlaku.
g.
Pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dengan penjelasan sebagai berikut: 1) Bappeda memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan program/kegiatan
berdasarkan
Satuan
Kerja
Perangkat
berdasarkan lokasi (Kecamatan dan Desa/Kelurahan). 47
Daerah
dan
2) Bappeda mengendalikan pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana. 3) Bappeda menanggapi keluhan mengenai pelaksanaan kegiatan dan melakukan evaluasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap kegiatan pembangunan yang sedang dan telah dijalankan. 4) Bappeda memberikan umpan balik/ masukan pada perencanaan selanjutnya. Hal-hal yang belum diatur dalam “Petunjuk Teknis” ini akan diatur kemudian.
Boyolali,
Januari 2016
Pj. BUPATI BOYOLALI
Dra. SRI ARDININGSIH, MM
Komplek Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali, Jl.Merdeka Barat, Telephon (0276) 321021 Faks (0276) 321172, Website www.boyolalikab.go.id, Kemiri, Boyolali 57321, Provinsi Jawa Tengah
48
