PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) KELURAHAN DI KECAMATAN CIPAYUNG KOTA DEPOK

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) KELURAHAN DI KECAMATAN CIPAYUNG KOTA DEPOK Dikko Alrakhman dan Mohammad Riduansyah Anza Departemen Ilmu Adminitrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

Abstrak Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kelurahan merupakan forum musyawarah perencanaan pembangunan yang paling awal dilaksanakan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan merupakan titik terdekat dengan masyarakat untuk menampung aspirasi masyarakat di setiap kelurahan. Oleh karena itu, pentingnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang kelurahan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka penyusunan RKPD. Penelitian ini membahas partisipasi masyarakat dalam Musrenbang kelurahan di Kecamatan Cipayung untuk penyusunan RKPD Kota Depok Tahun 2012. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk partisipasi perwakilan masyarakat dalam Musrenbang kelurahan adalah berupa kehadiran, pemikiran, saran, diskusi, maupun pendapat; motivasi perwakilan masyarakat untuk menghadiri Musrenbang kelurahan di antaranya adalah keingintahuan masyarakat dalam melihat perkembangan di wilayahnya dan adanya rasa tanggung jawab; empat kelurahan di Kecamatan Cipayung telah mengindikasikan adanya pembahasan usulan yang melibatkan seluruh pihak perwakilan masyarakat; dan satu kelurahan yaitu Kelurahan Cipayung dinilai belum sampai pada partisipasi masyarakat seperti yang terdapat di kelurahan lainnya, karena tidak terdapat pembagian kelompok dan pembahasan usulan, perjuangan usulan, serta tidak ada hak bagi masyarakat untuk menentukan prioritas pembangunan kelurahan. Community Participation in the Multi Stakeholders Consultation Forum for Local Government Development Plan (Musrenbang) Village at Cipayung District Depok City Abstract The multi stakeholders consultation forum for local government development plan (Musrenbang)village is a forum of development planning discussion that earliest implemented in preparation process of Local Government Annual Development Plans(RKPD) and it is the closest point to community to accommodate the aspirations of community in each villages. Therefore, the importance of community participation in Musrenbang village become an inseparable part in the preparation of RKPD.This research discusses community participation in Musrenbang village atCipayungDistrict for the preparation of RKPD DepokCity 2012. It used a qualitative approachto the type of descriptive research. The result showed that the forms of community participation in Musrenbang village is presence, thoughts, suggestions, discussion, and opinions; the motivation of community representatives to attend Musrenbang village is a curiosity of community in seeing the development in the region and a sense of responsibility; four villages atCipayung District has indicated theproposal discussions with involving all of community representatives; and one village that isCipayungVillage considered not up to community participation as found in other villages,

1 Partisipasi masyarakat..., Dikko Alrakhman, FISIP-UI, 2013

because there is no proposalsdiscussion, proposals struggle, and there is no right for community to determine the villagedevelopmentpriorities. Keywords: community participation, community representatives, Musrenbang village, development planning

1.

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara sedang berkembang di dunia yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dalam mewujudkan cita-cita dan amanat nasional sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Amanat konstitusi menghendaki peningkatan kesejahteraan rakyat yang merata. Peran pemerintah dinilai penting karena pemerintah menjadi “development agent” atau unsur pendorong pembaharuan/pembangunan (Abraham dalam Tjokroamidjojo, 1990: 18). Oleh karena itu, pembangunan penting dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dan merata. Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak dapat berjalan dengan baik jika tidak diiringi dengan pembangunan daerah. Pembangunan daerah adalah bagian yang integral dalam pembangunan nasional (Kartasasmita, 1996: 335). Untuk itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan, negara Indonesia mengutamakan asas desentralisasi yang menitikberatkan pada demokrasi. Upaya pelaksanaan pembangunan memerlukan suatu perencanaan yang meliputi skala nasional dan daerah agar dihasilkan suatu perubahan besar ke arah yang lebih baik. Perencanaan merupakan alat dan prasyarat utama dalam pembangunan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyusunan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu (Riyadi, 2005: 8). Perencanaan pembangunan daerah dibutuhkan agar dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah. Oleh sebab itu, setiap daerah otonom baik pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah. Salah satu daerah yang memiliki keseriusan dalam melaksanakan pembangunan daerah adalah Kota Depok. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2010 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2 Partisipasi masyarakat..., Dikko Alrakhman, FISIP-UI, 2013

Kota Depok mencapai 79,09. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Depok dipandang unggul dari segi kualitas manusia dan menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Depok relatif baik. Tingginya pencapaian IPM Kota Depok tidak menjamin distribusi pendapatan masyarakat yang merata, sehingga masih ditemukan sejumlah masyarakat yang kurang sejahtera. Kondisi ini dapat ditunjukkan dengan jumlah penduduk miskin di Kota Depok sebesar 49.253 orang atau 2,84% pada tahun 2010. Permasalahan sosial lainnya yang terjadi di Kota Depok adalah masih tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT), yaitu sebesar 8,34% pada tahun 2010 (Data TNP2K, 2011). Secara umum IPM Kota Depok menunjukkan kesejahteraan masyarakat sudah baik. Namun, jika dilihat lebih rinci ternyata masih terdapat kondisi masyarakat yang menunjukkan hal sebaliknya. Persoalan demikian dapat ditemukan di Kecamatan Cipayung, yang merupakan Kecamatan dengan IPM terendah se-Kota Depok. Pada tahun 2010, IPM Kecamatan Cipayung sebesar 67,38 (Buku IPM Kota Depok, 2011).Dengan demikian, masyarakat di Kecamatan Cipayung perlu mendapat perhatian dari pemerintah Kota Depok melalui peningkatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Pembangunan sebagai proses peningkatan kemampuan manusia untuk menentukan masa depannya mengandung arti bahwa masyarakat perlu dilibatkan dalam proses tersebut (Bryant dan White, 1987: 268). Masyarakat perlu ambil bagian dalam menjawab persoalan yang terjadi. Nurcholis, dkk. (2009: 11) mengemukakan bahwa pelibatan masyarakat (stakeholders) sangat penting karena pada dasarnya pelaku utama pembangunan dalam sistem otonomi daerah adalah masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dibutuhkan mulai dari proses perencanaan pembangunan itu sendiri. Wadah untuk melaksanakan hal ini sering disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang yang merupakan forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah (Sutrisno dalam Pramusinto, 2009: 166). Partisipasi masyarakat di dalam pembangunan, khususnya pada proses perencanaan pembangunan dapat dilihat salah satunya dengan kehadiran masyarakat dalam forum Musrenbang kelurahan. Kemauan masyarakat untuk menghadiri Musrenbang kelurahan dapat dikatakan sebagai wujud kepedulian masyarakat terhadap kemajuan pembangunan di daerahnya. Kehadiran masyarakat dalam Musrenbang kelurahan tersebut merupakan suatu proses yang mana masyarakat dapat menyampaikan usulan-usulan dan aspirasi untuk terlibat secara langsung merencanakan program pembangunan di daerahnya. Selain itu, kehadiran masyarakat sebagai peserta Musrenbang kelurahan mengandung makna terciptanya hak 3 Partisipasi masyarakat..., Dikko Alrakhman, FISIP-UI, 2013

berdemokrasi. Ini berarti bahwa dalam Musrenbang kelurahan, masyarakat bebas menyampaikan pendapat dan masyarakat diajak berdialog untuk penyusunan perencanaan pembangunan. Menurut Sastropoetro (1985:23) masyarakat wajib dikonsultasikan dan reaksi/responsnya harus pula diperhitungkan dalam proses perencanaan. Conyers (1991: 154155) mengemukakan tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting. Pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Kedua yaitu bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena masyarakat lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Ketiga, yang mendorong adanya partisipasi masyarakat karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi jika masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat sendiri. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya telah menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah menerapkan perencanaan partisipatif (participatory planning) dalam perencanaan pembangunan untuk menjaring aspirasi dan keterlibatan masyarakat yang akan dihimpun menjadi program kegiatan pembangunan daerah. Namun, aspirasi tersebut dalam tahapan berikutnya harus disinkronisasikan dengan top-down planning. Oleh karena itu, sinkronisasi kebijakan pemerintah, kebijakan pemerintah daerah, dengan kebutuhan masyarakat diharapkan dapat tercapai melalui partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang kelurahan atau yang lebih dikenal dengan bottom-up planning dan topdown planning, meskipun demikian tidak semua kebutuhan masyarakat sinkron dengan kebijakan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan Conyers (1991: 200) bahwa usulan dan saran masyarakat seringkali tidak sesuai dengan rencana yang telah dibuat meskipun usulan dan saran tersebut cukup beralasan. Dalam penyusunan rencana kebanyakan perencanaan yang disusun bersifat top-down planning. Akibatnya, kebanyakan kegiatan pembangunan yang dilakukan tidak sesuai dengan aspirasi dan keinginan masyarakat sehingga pemanfaatan dari hasil pembangunan oleh masyarakat menjadi tidak maksimal (Sjafrizal, 2009: 76). Melalui pelaksanaan Musrenbang kelurahan, masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya dalam rangka merencanakan suatu program kegiatan pembangunan. Salah satu perencanaan pembangunan yang wajib disusun oleh pemerintah daerah adalah perencanaan tahunan daerah atau disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana Kerja Pembangunan 4 Partisipasi masyarakat..., Dikko Alrakhman, FISIP-UI, 2013

Daerah merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu satu tahun ke depan. RKPD menjembatani sinkronisasi rencana tahunan dengan rencana strategis; mengoperasionalkan rencana strategis dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkret dan terukur untuk memastikan tercapainya rencana strategis jangka menengah (Nugroho, 2011: 108-109). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskanpartisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kelurahan di Kecamatan Cipayung untuk penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2012. Musyawarah Perencanaan Pembangunan kelurahan merupakan forum

musyawarah

perencanaan pembangunan yang paling awal dilaksanakan dalam proses penyusunan RKPD dan merupakan titik terdekat dengan masyarakat untuk menampung aspirasi masyarakat di setiap kelurahan. Masyarakat kelurahan selaku penerima manfaat langsung dari hasil pembangunan turut berpartisipasi menentukan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dan mengetahui dampak yang akan ditimbulkan, serta social cost yang harus dibayar (Riyadi, 2005: 314). Hal ini berarti bahwa aspirasi yang muncul pada saat pelaksanaan Musrenbang kelurahan adalah aspirasi murni yang berasal dari masyarakat. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang kelurahan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka penyusunan RKPD. Dengan demikian, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah, bagaimana partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kelurahan di Kecamatan Cipayung untuk penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Depok tahun 2012?

2.

Tinjauan Teoritis

Konsep

Partisipasi

Masyarakat.

Keith

Davis

(dalam

Sastropoetro,

1986:

13)

mengemukakan tentang definisi partisipasi sebagai “Participation can be defined as mental and emotional involvement of a person in a group situation which encourages him to contribute to group goals and share responsibility in them.” Terdapat tiga buah gagasan yang penting yang dimaksud Keith Davis dan memerlukan perhatian khusus adalah (Sastropoetro, 1986: 13-14): (1) Bahwa partisipasi/keikutsertaan/keterlibatan/peran serta, sesungguhnya merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan, lebih daripada semata-mata atau hanya keterlibatan secara jasmaniyah; (2) Unsur kedua adalah kesediaan memberi sesuatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok. Ini berarti bahwa terdapat rasa senang, kesukarelaan untuk membantu kelompok. Seseorang menjadi anggota kelompok dengan 5 Partisipasi masyarakat..., Dikko Alrakhman, FISIP-UI, 2013

segala nilainya; dan (3) Unsur ketiga adalah unsur tanggung jawab. Unsur tersebut merupakan segi yang menonjol dari rasa menjadi anggota. Diakui sebagai anggota artinya ada rasa “sense of belongingness.” Keith Davis (dalam Sastropoetro, 1986: 16) mengemukakan bentuk dan jenis partisipasi, yaitu: a. Bentuk partisipasi: (1) Konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa; (2) Sumbangan spontan berupa uang dan barang; (3) Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan donornya berasal dari sumbangan dari individu/instansi yang berada di luar lingkungan tertentu (dermawan, pihak ketiga); (4) Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari, dan dibiayai seluruhnya oleh komunikati (biasanya diputuskan oleh rapat komuniti antara lain rapat desa yang menentukan anggarannya; (5) Sumbangan dalam bentuk kerja, yang biasanya dilakukan oleh tenaga ahli setempat; (6) Aksi massa; (7) Mengadakan pembangunan di kalangan keluarga desa sendiri; dan (8) Membangun proyek komuniti yang bersifat otonom. b. Jenis Partisipasi: (1) Pikiran (psychological participation); (2) Tenaga (physical participation); (3) Pikiran dan tenaga (psychological dan

physical participation); (4)

Keahlian (participation with skill); (5) Barang (material participation); dan (6) Uang (money participation) Alastaire White (dalam Sastropoetro, 1986: 33) mengemukakan alasan tentang pentingnya partisipasi sebagai berikut. 1.

Dengan partisipasi lebih banyak hasil kerja yang dapat dicapai

2.

Dengan partisipasi pelayanan atau service dapat diberikan dengan biaya yang murah

3.

Partisipasi memiliki nilai dasar yang sangat berarti untuk peserta, karena menyangkut kepada harga dirinya

4.

Partisipasi merupakan katalisator untuk pembangunan selanjutnya

5.

Partisipasi mendorong timbulnya rasa tanggung jawab

6.

Partisipasi menjamin, bahwa suatu kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat telah dilibatkan

7.

Partisipasi menjamin, bahwa pekerjaan dilaksanakan dengan arah yang benar

8.

Partisipasi menghimpun dan memanfaatkan berbagai pengetahuan yang terdapat di dalam masyarakat, sehingga terjadi perpaduan berbagai keahlian

9.

Partisipasi membebaskan orang dari ketergantungan kepada keahlian orang lain

6 Partisipasi masyarakat..., Dikko Alrakhman, FISIP-UI, 2013

10. Partisipasi lebih menyadarkan manusia terhadap penyebab dari kemiskinan, sehingga menimbulkan kesadaran terhadap usaha untuk mengatasinya. Darjono (dalam Sastropoetro, 1986: 22) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, yaitu: (1) Pendidikan, kemampuan membaca dan menulis, kemiskinan, kedudukan sosial dan percaya terhadap diri sendiri; (2) Faktor lain adalah penginterpretasian yang dangkal terhadap agama; (3) Kecenderungan untuk menyalah artikan motivasi, tujuan dan kepentingan organisasi penduduk yang biasanya mengarah kepada timbulnya persepsi yang salah terhadap keinginan dan motivasi serta organisasi penduduk seperti halnya terjadi di beberapa negara; (4) Tersedianya kesempatan kerja yang lebih baik di luar pedesaan; dan (5) Tidak terdapatnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai program pembangunan.Selanjutnya, bidang-bidang untuk partisipasi masyarakat menurut Darjono (dalam Sastropoetro, 1986: 21) adalah: (a) Dalam proses pengambilan keputusan dan/atau proses perencanaan; (b) Dalam proses pelaksanaan program; dan (c) Dalam proses monitoring dan evaluasi terhadap program. Sherry Arnstein (dalam Burns, 1994: 156) menetapkan sebuah tipologi atau tangga partisipasi masyarakat yang ditunjukkan pada gambar 1. Tipologi Sherry Arnstein mengidentifikasi delapan tingkat partisipasi, dengan masing-masing jenjang pada tangga sesuai dengan tingkat kekuasaan warga negara dalam menentukan produk akhir. Pada tangga terbawah terdapat dua jenjang yang digolongkan sebagai bukan partisipasi, yakni manipulation dan therapy. Tangga ini tidak bertujuan untuk memungkinkan rakyat berpartisipasi dalam perencanaan atau penyelenggaraan program, akan tetapi untuk memungkinkan pemegang kekuasaan dalam mendidik atau “mengobati” masyarakat. Tangga kedua terdiri dari tiga jenjang yang melibatkan dialog dengan publik. Warga negara, dalam derajat yang berbeda, memiliki hak untuk didengar meskipun tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Dalam tangga ini ditemukan beragam situasi mulai dari komunikasi satu arah dari pemerintah kepada masyarakat yang disebut sebagai tingkatan information (seperti pengumuman, pamflet, poster, laporan tahunan), atau komunikasi dua arah yang disebut tingkatan consultation (seperti survey sikap, pertemuan masyarakat, dan dengar pendapat), sampai pelibatan yang disebut placation (misalnya, melibatkan warga untuk menjadi anggota komite namun hak memutuskan tetap berada di tangan pemegang kekuasaan).

7 Partisipasi masyarakat..., Dikko Alrakhman, FISIP-UI, 2013

Tangga yang tertinggi terdiri dari tiga jenjang yang memberi warga peningkatan derajat dalam pengaruh pengambilan keputusan. Dalam tangga ini warga secara langsung bekerjasama dalam proses pembuatan kebijakan maupun penyediaan layanan. Tim peneliti Forum Inovasi dan Kepemerintahan yang Baik (FIKB) (dalam Muluk, 2009: 87) memberikan penjelasan tambahan bahwa tingkatan partnership berarti adanya kemitraan antara pemerintah dan masyarakat. Tingkatan delegated power berarti pemerintah memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk mengurus sendiri beberapa keperluannya. Sementara tingkatan citizen control berarti masyarakat mengendalikan kebijakan publik mulai dari perumusan, implementasi hingga evaluasinya.

Sumber: Sherry Arnstein dalam Danny Burns, 1994: 157

Gambar 1 Tangga Partisipasi Masyarakat Sherry Arnstein Konsep Perencanaan Pembangunan.Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun nonfisik (mental dan spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik (Riyadi, 2005: 7).Perencanaan

pembangunan

dapat

dilihat

pembedaan-pembedaannya

dari

segijangkawakturencana. Menurut Albert Waterston (dalam Tjokroamidjojo, 1981: 69-71) terdapat tiga pola, yaitu: 1.

Rencanajangkapanjang (long term plan).Perencanaan inimeliputijangkawaktulebih 10 tahun ke atas.

2.

Perencanaanpembangunanjangkamenengah

(medium

term

inimeliputijangkawaktuantaratigatahunsampaidelapantahun. 8 Partisipasi masyarakat..., Dikko Alrakhman, FISIP-UI, 2013

plan).Perencanaan

3.

Perencanaanpembangunanjangkapendek (short term plan).Jangka waktunya antara setengahsampai dengan duatahun.

Perencanaan dipergunakan lebih sebagai suatu alat atau cara untuk mencapai tujuan dengan lebih baik. Perencanaan dilihat dari segi sebagai suatu alat atau cara untuk mencapai tujuan tersebut, mendapatkan alasan yang lebih kuat untuk melakukan perencanaan, yaitu (Hayati, 2005: 44-45): 1.

Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan;

2.

Dengan perencanaan, maka dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Perkiraan dilakukan mengenai potensi-potensi dan prospek-prospek perkembangan, tetapi juga mengenai hambatan-hambatan dan risikorisiko yang mungkin dihadapi. Perencanaan mengusahakan supaya ketidakpastian dapat dibatasi sedikit mungkin;

3.

Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik;

4.

Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas. Memilih urut-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan usahanya.

5.

Dengan adanya perencanaan, maka akan ada suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan atau evaluasi.

3.

Metode Penelitian

Teknik Pengumpulan Data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu studi lapangan (field research) dan studi kepustakaan (library research). Studi lapangan (field research) dimulai dengan merumuskan ide atau topik, memilih kelompok sosial atau lingkungan alami dalampenelitian, mengakses dan memilih suatu peran sosial, dan mengamati secara terperinci. Penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara secara mendalam (in depth interview) dengan menggunakan pedoman wawancara. Wawancara tersebut memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur (unstructured) dan bersifat terbuka (open-ended) yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari para partisipan (Creswell, 2010: 267). Studi literatur (library research) dilakukan peneliti dengan mengumpulkan dan mempelajari data mulai dari peraturan-peraturan tentang perencanaan pembangunan daerah, dokumen 9 Partisipasi masyarakat..., Dikko Alrakhman, FISIP-UI, 2013

perencanaan pembangunan daerah Kota Depok, buku-buku, paper atau makalah, jurnal, surat kabar, dan penelusuran di internet guna mendapatkan data sekunder dan tulisan-tulisan yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Teknik Analisis Data. Analisis data kualitatif yang dilakukan pada penelitian ini dimulai dengan mengolah dan mempersiapkan data-data yang diperoleh, baik melalui studi lapangan, maupun studi kepustakaan untuk dianalisis. Data yang diperoleh dari informan yang dilakukan melalui wawancara mendalam dibuat dalam bentuk transkripsi wawancara. Peneliti juga melakukan triangulasi (triangulate) yaitu mentriangulasi sumber-sumber data yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber-sumber tersebut dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren (Creswell, 2010: 286). Penelitian ini kemudian disusun dengan menganalisis data yang penting dan relevan saja untuk menjawab pertanyaan penelitian, sedangkan data yang tidak relevan tidak dianalisis. Data yang terkumpul disajikan dalam bentuk kutipan-kutipan langsung dan kemudian ditarik kesimpulan. Selanjutnya, analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melakukan interpretasi atau memaknai data. Interpretasi dalam penelitian kualitatif berarti bahwa peneliti dapat menarik makna dari hasil analisis data (Creswell, 2010: 347). Narasumber/Informan Penelitian. Narasumber/informan yang peneliti wawancara adalah Kepala Sub Bidang Perencanaan Program, Bappeda Kota Depok, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Cipayung, Lurah Cipayung Jaya, Lurah Ratu Jaya, Lurah Pondok Jaya, Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kelurahan Cipayung, Kepala Seksi Perekonomian

dan

Pembangunan

Kelurahan

Bojong

Pondok

Terong,

Lembaga

Pemberdayaan Mayarakat (LPM) kelurahan se-Kecamatan Cipayung, perwakilan komponen masyarakat dan terlibat sebagai peserta Musrenbang kelurahan untuk penyusunan RKPD Kota Depok Tahun 2012.

4.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pemahaman Perwakilan Masyarakat Mengenai Musrenbang Kelurahan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa masyarakat di Kecamatan Cipayung sudah memahami Musrenbang kelurahan sebagai wadah untuk terlibat dalam perencanaan pembangunan daerah, sebuah sarana untuk menampung permasalahan-permasalahan yang terdapat di lingkungan, forum untuk menyerap usulan-usulan, serta memprioritaskan kegiatan apa yang penting untuk dilaksanakan. Pemahaman masyarakat mengenai Musrenbang kelurahan adalah mutlak kesadaran yang dimiliki, sehingga secara sadar masyarakat dapat 10 Partisipasi masyarakat..., Dikko Alrakhman, FISIP-UI, 2013

memberikan partisipasinya di dalam forum Musrenbang kelurahan. Musrenbang kelurahan yang dimaknai sebagai wadah untuk menyampaikan usulan-usulan terkait pembangunan oleh masyarakat ternyata sejalan dengan apa yang menjadi tujuan dilaksanakannya Musrenbang kelurahan.Musrenbang kelurahan adalah salah satu bagian dalam tahap penyusunan perencanan pembangunan daerah yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, agar dapat menjaring usulan-usulan masyarakat. Usulan-usulan yang disampaikan dalam Musrenbang kelurahan terkait rencana kegiatan prioritas pembangunan di kelurahan merupakan hasil identifikasi atas permasalahan yang diketahui oleh masyarakat di lingkungannya. Tentunya usulan tersebut merupakan data dan fakta yang sesungguhnya terjadi.Hal ini sejalan dengan definisi perencanaan pembangunan yang diberikan oleh Riyadi (2005: 7) yaitu perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun nonfisik (mental dan spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik. Definisi yang dijelaskan tersebut mengandung makna bahwa suatu perencanaan pembangunan harus berlandaskan fakta yang akurat, sehingga meminimalisir kemungkinan munculnya perencanaan pembangunan yang kurang tepat sasaran. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu memusatkan perhatiannya terhadap masukan-masukan yang disampaikan oleh masyarakat agar dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat dan pembangunan yang dilaksanakan menjadi lebih tepat sasaran. Bentuk Partisipasi Perwakilan Masyarakat dalam Musrenbang Kelurahan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat dipahami bahwa bentuk partisipasi perwakilan masyarakat di Kecamatan Cipayung yang dapat diberikan adalah dalam bentuk kehadiran, pemikiran, saran, masukan-masukan, diskusi, maupun pendapat. Hal ini sejalan dengan jenis partisipasi yang dikemukakan oleh Keith Davis (dalam Sastropoetro, 1986: 16). Bentuk partisipasi seperti kehadiran masyarakat dalam forum Musrenbang kelurahan dapat tergolong ke dalam jenis partisipasi berupa tenaga (physical participation). Tenaga adalah salah satu prasyarat untuk dapat menghadiri Musrenbang kelurahan. Artinya ada kemampuan secara fisik jasmaniyah bagi masyarakat sehingga dapat hadir dalam forum Musrenbang kelurahan. Selanjutnya, bentuk partisipasi baik berupa pemikiran, saran, masukan, dan pendapat dapat diklasifikasikan ke dalam jenis partisipasi dalam pikiran (psychological participation). Dalam 11 Partisipasi masyarakat..., Dikko Alrakhman, FISIP-UI, 2013

hal ini, sumbangan yang diberikan dalam forum Musrenbang kelurahan diwujudkan dalam bentuk aspirasi yang dibawa masyarakat berupa usulan-usulan prioritas pembangunan di lingkungannya. Selain itu, perwakilan masyarakat dalam forum Musrenbang kelurahan juga dapat menyampaikan pendapat, masukan, dan melakukan diskusi. Perwakilan masyarakat dalam forum Musrenbang kelurahan dapat pula memberikan sumbangannya berupa kehadiran sekaligus pemikiran, yang mana bentuk partisipasi ini dapat digolongkan ke dalam jenis partisipasi pikiran dan tenaga (psychological danphysical participation). Kehadiran Perwakilan Masyarakat dalam Musrenbang Kelurahan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa pemerintah kelurahan di Kecamatan Cipayung telah melaksanakan kewajibannya untuk melibatkan perwakilan komponen masyarakat dalam Musrenbang kelurahan dengan menyampaikan undangan kepada RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan beberapa lembaga kemasyarakatan seperti

LPM

(Lembaga

Pemberdayaan

Masyarakat),

BKM

(Badan

Keswadayaan

Masyarakat), dan PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) yang juga disertai oleh kader.Kehadiran perwakilan masyarakat tersebut dalam forum Musrenbang kelurahan adalah sesuatu yang diharuskan dan telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku. Hasil wawancara menunjukkan bahwa perwakilan masyarakat yang diundang sangat antusias untuk mengikuti forum Musrenbang kelurahan. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran masyarakat dalam Musrenbang kelurahan cukup tinggi. Dari lima kelurahan di kecamatan Cipayung telah menunjukkan bahwa masyarakat sadar terhadap perencanaan pembangunan. Kehadiran perwakilan masyarakat dalam Musrenbang kelurahandiidentifikasi karena adanya motivasi perwakilan masyarakat yaitu lebih kepada keingintahuan masyarakat dalam melihat perkembangan di wilayahnya. Dengan begitu masyarakat sadar sudah sejauhmana pembangunan yang telah dilaksanakan, sehingga masyarakat dapat memberikan usulanusulan terkait pembangunan yang mengarah kepada suatu perubahan di wilayahnya. Tidak hanya itu, adanya rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh perwakilan masyarakat juga menjadi pendorong untuk menghadiri Musrenbang kelurahan. Dengan demikian, hadirnya masyarakat murni dilandasi oleh motivasi-motivasi tersebut, di samping memang untuk memenuhi undangan yang diberikan kepadanya. Sejumlah faktor yang teridentifikasi berpengaruh terhadap ketidakhadiran perwakilan masyarakat dalam Musrenbang kelurahan di antaranya adalah adanya kegiatan lain yang lebih mendesak atau penting, adanya urusan rumah tangga atau urusan keluarga, dan adanya 12 Partisipasi masyarakat..., Dikko Alrakhman, FISIP-UI, 2013

pekerjaan yang dimiliki oleh perwakilan masyarakat sebagai mata pencahariannya. Pekerjaan yang dilakukan oleh perwakilan masyarakat merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhinya, sehingga hal ini menjadi dilematis ketika dihadapkan dengan adanya kesempatan untuk menghadiri Musrenbang kelurahan. Hal ini karena perwakilan masyarakat juga mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan usulan dalam forum Musrenbang kelurahan sebagai bentuk amanah yang diberikan masyarakat kepadanya.Ketidakhadiran perwakilan masyarakat dalam Musrenbang kelurahan yang disebabkan oleh faktor adanya pekerjaan yang dimiliki oleh perwakilan masyarakat tersebut sejalan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Darjono (dalam Sastropoetro, 1986: 22). Salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat di antaranya adalah tersedianya kesempatan kerja yang lebih baik di luar pedesaan. Pada umumnya pekerjaan dinilai penting bagi perwakilan masyarakat karena sebagai sumber penghasilan keluarga. Jika pekerjaan tersebut adalah sesuatu yang lebih penting bagi perwakilan masyarakat tentunya perwakilan masyarakat akan memilih untuk bekerja daripada mengikuti kegiatan lainnya seperti menghadiri Musrenbang kelurahan. Di samping itu, faktor lain yang juga mempengaruhi ketidakhadiran perwakilan masyarakat adalah gaya kepemimpinan pemangku kebijakan di tingkat kelurahan yang berperan di dalam Musrenbang kelurahan, dan kurangnya dukungan dari teman seperjuangan dari RW yang bersangkutan terhadap seorang perwakilan masyarakat dalam memperjuangkan usulan di Musrenbang kelurahan. Pembagian Kelompok dan Pembahasan Usulan. Dari lima kelurahan yang diteliti, empat kelurahan di antaranya yaitu Kelurahan Cipayung Jaya, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kelurahan Ratu Jaya dan Kelurahan Pondok Jaya telah menunjukkan adanya pembagian kelompok-kelompok sesuai bidang tertentu dalam Musrenbang kelurahan. Bidang ini adalah bidang infrastruktur, ekonomi, dan sosial budaya. Sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Bappeda Kota Depok, usulan masyarakat di kelurahan itu dikelompokkan ke dalam dua skala prioritas, yaitu prioritas pertama dan prioritas kedua. Pada prioritas pertama, ditentukan prioritas usulan masyarakat untuk memperoleh pagu anggaran 300 juta. Sedangkan pada prioritas kedua merupakan usulan-usulan masyarakat yang tidak dapat diakomodir dalam prioritas pertama dan tidak terdapat pagu anggaran. Adanya pembagian kelompok tersebut mengindikasikan adanya pembahasan usulan yang melibatkan seluruh pihak perwakilan masyarakat.

13 Partisipasi masyarakat..., Dikko Alrakhman, FISIP-UI, 2013

Satu kelurahan di antaranya adalah Kelurahan Cipayung dinilai belum sampai pada partisipasi masyarakat seperti yang terdapat di kelurahan lainnya. Hal ini berdasarkan wawancara yang dilakukan diketahui bahwa perwakilan masyarakat hanya sebatas mengusulkan kegiatan saja yang berasal dari lingkungannya, sedangkan pada forum Musrenbang kelurahan sendiri tidak terdapat pembagian kelompok dan tidak dilakukan pembahasan prioritas kelurahan. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembahasan usulan untuk menentukan skala prioritas pembangunan di Kelurahan Cipayung tidak melibatkan peran aktif masyarakat untuk memberikan pendapat secara langsung di dalam forum. Cara Perwakilan Masyarakat Memperjuangkan Usulan dalam Musrenbang Kelurahan. Dari lima kelurahan di Kecamatan Cipayung yang diteliti menunjukkan bahwa perjuangan usulan yang dilakukan oleh perwakilan masyarakat dalam forum Musrenbang kelurahan secara umum telah dilakukan dan perwakilan masyarakat berpeluang untuk dapat berjuang dalam forum tersebut, yang diwujudkan dalam bentuk seperti berdebat ataupun mempertahankan argumen.Perjuangan usulan yang dilakukan oleh masyarakat dalam forum Musrenbang kelurahan telah berjalan dengan baik seperti yang terdapat di Kelurahan Cipayung Jaya, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kelurahan Ratu Jaya dan Kelurahan Pondok Jaya.Perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut memiliki tujuan yang diharapkan yaitu untuk memperoleh prioritas pembangunan atas usulan yang disampaikan. Terdapat satu kelurahan di antaranya yaitu Kelurahan Cipayung yang belum mengindikasikan adanya perjuangan usulan yang dilakukan oleh perwakilan masyarakat. Hal ini lebih disebabkan oleh situasi proses pembahasan usulan yang membatasi ruang bagi perwakilan masyarakat untuk bersuara. Akibatnya berpengaruh terhadap ketiadaan perjuangan usulan untuk menentukan skala prioritas. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh peserta Musrenbang kelurahan Cipayung, diketahui bahwa makna perjuangan hanya sebatas mengusulkan kegiatan saja. Bahkan hanya sebatas menghadiri forum Musrenbang kelurahan. Kesepakatan Prioritas Usulan dalam Musrenbang Kelurahan oleh Perwakilan Masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa dari lima kelurahan di Kecamatan Cipayung, empat di antaranya adalah Kelurahan Cipayung Jaya, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kelurahan Pondok Jaya, dan Kelurahan Ratu Jaya telah mengindikasikan adanya kesepakatan bersama dalam menentukan prioritas usulan yang dilakukan oleh perwakilan masyarakat. Penentuan prioritas usulan Musrenbang kelurahan telah dilakukan dengan musyawarah seluruh pihak yang hadir pada saat forum Musrenbang 14 Partisipasi masyarakat..., Dikko Alrakhman, FISIP-UI, 2013

kelurahan. Hal demikian menunjukkan bahwa masyarakat telah dapat berpartisipasi di dalam ranah pengambilan keputusan yang berhubungan dengan rencana-rencana pembangunan di daerahnya. Menurut Darjono (dalam Sastropoetro, 1986: 21), salah satu bidang untuk partisipasi masyarakat adalah di antaranya dalam proses pengambilan keputusan dan/atau proses perencanaan. Proses perencanaan tersebut penting adanya sebagai siklus awal di dalam melaksanakan pembangunan untuk satu tahun ke depan. Namun, partisipasi masyarakat di dalam pengambilan keputusan tersebut hanya sebatas ruang lingkup kelurahan sebagai hasil kesepakatan perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan. Di lain pihak, meskipun secara umum penentuan prioritas usulan dalam forum Musrenbang kelurahan telah dilakukan oleh perwakilan masyarakat, namun terdapat satu kelurahan di Kecamatan Cipayung yang belum menunjukkan adanya hak bagi masyarakat untuk menentukan prioritas pembangunan. Kelurahan tersebut adalah Kelurahan Cipayung yang mana menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak perwakilan masyarakat diketahui bahwa situasi proses Musrenbang kelurahan didominasi oleh salah satu pihak yang sewenang-wenang dalam menetapkan skala prioritas. Dalam forum tersebut, tidak terdapat pembahasan usulan dari masing-masing perwakilan masyarakat yang mengusung usulannya untuk menentukan skala prioritas, sehingga tidak ditemukan adanya unsur kesepakatan bersama di antara perwakilan masyarakat. Artinya bahwa kesepakatan hanya tercapai dengan persetujuan perwakilan masyarakat yang hadir pada saat Musrenbang kelurahan. Meskipun skala prioritas yang disetujui oleh perwakilan masyarakat tersebut merupakan usulan yang berasal dari perwakilan masyarakat, namun penentuan skala prioritas sudah ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain, perwakilan masyarakat ditempatkan sebagai sarana untuk melegitimasi prioritas usulan yang telah ditetapkan secara sepihak tersebut. Adanya keterlibatan perwakilan masyarakat dalam pengambilan keputusan prioritas usulan dapat digolongkan ke dalam tingkatan partisipasi consultation yang merupakan salah satu bagian dalam tangga kedua partisipasi yaitu degrees of tokenismyang dikemukakan oleh Sherry Arnstein (dalam Burns, 1994: 156).Tingkatan partisipasi tersebut menunjukkan tingkat kekuasaan warga negara dalam menentukan produk akhir yang dapat dikatakan sejalan dengan kondisi riil yang terjadi pada partisipasi masyarakat dalam Musrenbang kelurahan di Kecamatan Cipayung.Tingkatan partisipasi consultation mempunyai karakteristik yaitu adanya komunikasi dua arah, seperti pertemuan masyarakat dan dengar pendapat.Musrenbang kelurahan adalah wadah bagi masyarakat di Kecamatan Cipayung untuk terlibat dalam menentukan rencana pembangunan tingkat kelurahan. Dalam forum tersebut, perwakilan 15 Partisipasi masyarakat..., Dikko Alrakhman, FISIP-UI, 2013

masyarakat dapat menyampaikan secara langsung usulan-usulan yang dibutuhkan oleh lingkungannya. Hal ini menunjukkan bahwa telah terdapat dialog yang dilakukan dengan masyarakat untuk mendiskusikan permasalahan yang ada di kelurahan dan menghasilkan solusi rencana pembangunan yang tepat. Di samping itu pula, perwakilan masyarakat telah memiliki hak untuk didengar pendapatnya dan membuat kesepakatan prioritas usulan kelurahan, meskipun perwakilan masyarakat tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan akhir perencanaan pembangunan yang tertuang di dalam RKPD. Pentingnya Partisipasi dalam Musrenbang Kelurahan Bagi Perwakilan Masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa partisipasi masyarakat dinilai sangat penting dalam perencanaan pembangunan. Berbagai alasan yang dikemukakan oleh narasumber terkait pentingnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang kelurahan juga sejalan dengan beberapa alasan pentingnya partisipasi yang dikemukakan oleh Alastaire White (dalam Sastropoetro, 1986: 33). Pentingnya partisipasi masyarakat memiliki alasan di antaranya adalah partisipasi menghimpun dan memanfaatkan berbagai pengetahuan yang terdapat di dalam masyarakat, sehingga terjadi perpaduan berbagai keahlian. Melalui forum Musrenbang kelurahan, masyarakat di Kecamatan Cipayung dapat berpartisipasi dalam rangka terlibat merencanakan pembangunan di wilayahnya. Menurut beberapa narasumber diketahui bahwa masyarakat penting untuk berpartisipasi dalam Musrenbang kelurahan karena masyarakat memiliki pengetahuan atas permasalahan yang ada di lingkungannya. Pengetahuan masyarakat tersebut merupakan sebuah informasi yang dimiliki masyarakat, sehingga harus disampaikan kepada pemerintah daerah melalui Musrenbang kelurahan. Alasan selanjutnya mengenai pentingnya partisipasi masyarakat adalah partisipasi menjamin, bahwa suatu kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat telah dilibatkan. Masyarakat di Kecamatan Cipayung telah diberikan kesempatan yang besar dalam mengusulkan kegiatan pembangunan. Usulan-usulan yang disampaikan tersebut tentu harus berdasarkan atas kebutuhan yang memang penting dan mendesak sehingga manfaat pembangunannya dapat dirasakan oleh masyarakat secara umum. Partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat di dalam forum Musrenbang kelurahan dapat dikatakan menjadi suatu jaminan bahwa kebutuhan masyarakat yang disalurkan dalam bentuk usulan-usulan pembangunan dapat disampaikan secara langsung dan dibicarakan dalam forum Musrenbang kelurahan.Di samping itu, alasan lainnya tentang pentingnya partisipasi adalah bahwa partisipasi mendorong timbulnya rasa tanggung jawab. Beberapa narasumber mengakui bahwa partisipasi masyarakat di dalam Musrenbang kelurahan dimaknai sebagai suatu tanggung jawab yang dimiliki dalam 16 Partisipasi masyarakat..., Dikko Alrakhman, FISIP-UI, 2013

memajukan wilayahnya. Usulan-usulan yang terakomodir dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah tentu akan direalisasikan dan merupakan harapan besar warga masyarakat yang membutuhkan. Pembangunan tersebut pada akhirnya harus dapat mendorong masyarakat untuk bertanggung jawab di dalam memelihara hasil pembangunan. Pentingnya partisipasi masyarakat juga mendapatkan alasan karena partisipasi merupakan katalisator untuk pembangunan selanjutnya. Masyarakat yang secara sadar berpartisipasi dalam Musrenbang kelurahan menginginkan tercapainya suatu tujuan, yaitu percepatan pembangunan yang dapat mengarah kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Berdasarkan beberapa narasumber yang diwawancarai diketahui bahwa masyarakat berpartisipasi dalam Musrenbang kelurahan dinilai penting karena adanya harapan berupa perubahan-perubahan ke arah pembangunan yang lebih baik atau dengan kata lain perubahan dalam rangka memajukan pembangunan di Kecamatan Cipayung. Keterkaitan Partisipasi Perwakilan Masyarakat dalam Musrenbang Kelurahan dengan Penyusunan RKPD. Secara umum berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa masyarakat di Kecamatan Cipayung yang terlibat dalam Musrenbang kelurahan tidak mengetahui prioritas pembangunan yang ditetapkan di kelurahan terakomodir dalam RKPD. Ketidaktahuan masyarakat terhadap usulan yang diakomodir atau tidak diakomodir dalam RKPD disebabkan tidak adanya kepastian dari pemerintah daerah terkait jumlah kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat tersebut dapat terakomodir dalam RKPD, sehingga hal ini terkesan hanya menjaring sebanyak-banyaknya usulan dari bawah tanpa adanya jaminan untuk mengakomodir usulan tersebut dalam RKPD. Sebuah terobosan yang bagus telah diupayakan oleh Pemerintah Kota Depok dalam menjamin atau memastikan usulan masyarakat dapat terakomodir dalam RKPD adalah dengan menetapkan pagu anggaran 300 juta bagi setiap kelurahan. Kelompok kegiatan yang telah ditentukan masuk ke dalam pagu anggaran 300 juta melalui Musrenbang kelurahan disebut sebagai prioritas pertama. Kemudian, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti di Kecamatan Cipayung dapat dipahami bahwa perwakilan masyarakat di Kecamatan Cipayung baik yang berpartisipasi dalam Musrenbang kelurahan di Kelurahan Cipayung, Kelurahan Cipayung Jaya, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kelurahan Ratu Jaya, maupun di Kelurahan Pondok Jaya telah memiliki kesadaran partisipasi untuk terus-menerus menyampaikan usulan dan memperjuangkan usulan dalam Musrenbang kelurahan tanpa dipengaruhi oleh terakomodir atau tidak terakomodirnya usulan tersebut di dalam RKPD.

17 Partisipasi masyarakat..., Dikko Alrakhman, FISIP-UI, 2013

Permasalahan dalam Musrenbang Kelurahan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa terdapat permasalahan yang teridentifikasi dalam pelaksanaan Musrenbang kelurahan, meskipun di beberapa kelurahan proses pelaksanaan Musrenbang kelurahan telah berjalan sebagaimana seharusnya. Permasalahan tersebut adalah bahwa pelaksanaan Musrenbang kelurahan masih bersifat formalitas atau seremonial. Artinya hanya menjalankan peraturan saja mengenai pelaksanaan Musrenbang kelurahan dalam penyusunan RKPD. Hal ini telah menunjukkan bahwa di dalam Musrenbang kelurahan tidak ada pembahasan usulan masyarakat dalam rangka menetapkan prioritas kelurahan. Pembahasan usulan yang menjadi skala prioritas kelurahan sesungguhnya merupakan inti dari pelibatan masyarakat untuk ikut di dalam merencanakan pembangunan daerah. Akan tetapi, ketiadaaan pembahasan usulan sebagaimana yang terjadi mengakibatkan perwakilan masyarakat tidak dapat mengemukakan pendapat secara langsung dan tidak melakukan musyawarah mufakat. Akar permasalahan tersebut adalah terletak pada pemangku kebijakan yang memiliki peranan di dalam melaksanakan kegiatan Musrenbang kelurahan. Dalam hal ini, terdapat pihak yang sewenang-wenang menetapkan prioritas kelurahan, sehingga tidak dilakukan pembahasan usulan dan musyawarah mufakat oleh perwakilan masyarakat untuk menentukan prioritas kelurahan. Kehadiran perwakilan masyarakat dalam forum Musrenbang kelurahan dengan tanpa melakukan pembahasan usulan untuk menjadi prioritas kelurahan adalah sebuah sarana bagi pemangku kebijakan dalam melegitimasi prioritas kelurahan yang telah ditetapkan sebelumnya, karena prioritas kelurahan tersebut pada akhirnya berdasarkan persetujuan perwakilan masyarakat yang hadir pada saat forum Musrenbang kelurahan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi perwakilan masyarakat di dalam Musrenbang kelurahan dapat dikatakan sebagai partisipasi semu, sebagaimana yang dikemukakan oleh James Midgley(dalam Muluk, 2009: 82). Menurut James Midgley, partisipasi membutuhkan keterlibatan orang-orang secara sukarela dan demokratis dalam hal: (a) sumbangsihnya terhadap usaha pembangunan, (b) penerimaan manfaat secara merata, dan (c) pengambilan keputusan yang menyangkut penentuan tujuan, perumusan kebijakan dan perencanaan dan penerapan program pembangunan social dan ekonomi. Berdasarkan kriteria tersebut diketahui bahwa partisipasi perwakilan masyarakat dalam Musrenbang kelurahan, khususnya yang terjadi di Kelurahan Cipayung berdasarkan hasil penelitian ternyata tidak memenuhi kriteria pengambilan keputusan menyangkut perencanaan program meskipun ruang lingkupnya di tingkat kelurahan. Oleh karena itu, apabila seluruh kriteria tersebut tidak dapat dipenuhi maka hal ini disebut sebagai pastisipasi semu (pseudo-participation). 18 Partisipasi masyarakat..., Dikko Alrakhman, FISIP-UI, 2013

5.

Simpulan

Simpulan yang dapat diberikan dalam penelitian ini di antaranya bahwa bentuk partisipasi perwakilan masyarakat dalam forum Musrenbang kelurahan adalah kehadiran, pemikiran, saran, masukan-masukan, diskusi, pendapat, maupun aspirasi yang dibawa oleh perwakilan masyarakat yang berupa usulan-usulan prioritas pembangunan di lingkungannya. Motivasi perwakilan masyarakat untuk menghadiri forum Musrenbang kelurahan adalah lebih kepada keingintahuan masyarakat dalam melihat perkembangan di wilayahnya serta adanya rasa tanggung jawab. Sementara itu, faktor yang berpengaruh terhadap ketidakhadiran perwakilan masyarakat dalam Musrenbang kelurahan adalah adanya kegiatan lain yang lebih mendesak atau penting, adanya urusan rumah tangga, adanya pekerjaan, gaya kepemimpinan pemangku kebijakan di tingkat kelurahan, dan kurangnya dukungan dari teman seperjuangan dari RW yang bersangkutan terhadap seorang perwakilan masyarakat dalam memperjuangkan usulan di Musrenbang kelurahan. Dari lima kelurahan di Kecamatan Cipayung, empat kelurahan yaitu Kelurahan Cipayung Jaya, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kelurahan Ratu Jaya dan Kelurahan Pondok Jaya telah menunjukkan adanya pembagian kelompok dan pembahasan usulan yang melibatkan seluruh pihak perwakilan masyarakat, terdapatnya perjuangan usulan, dan adanya kesepakatan bersama dalam menentukan prioritas usulan yang dilakukan secara musyawarah. Di pihak lain, terdapat satu kelurahan yaitu Kelurahan Cipayung yang menunjukkan tidak terdapat pembagian kelompok dan tidak terjadi pembahasan usulan oleh perwakilan masyarakat, tidak terdapat perjuangan usulan, serta tidak ada hak bagi masyarakat untuk menentukan prioritas pembangunan kelurahan. Proses Musrenbang kelurahan didominasi oleh salah satu pihak yang sewenang-wenang dalam menetapkan skala prioritas. Oleh karena itu, Musrenbang kelurahan di Kelurahan Cipayung hanya bersifat formalitas atau seremonial saja.

6.

Saran

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi mengenai partisipasi masyarakat dalam Musrenbang kelurahan untuk penyusunan RKPD. Namun, penelitian ini sebagaimana penelitian lainnya tentu memiliki sejumlah keterbatasan. Oleh karena itu, saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebaiknya dapat meneliti di seluruh kecamatan dengan mengambil beberapa sampel kelurahan. Hal ini diharapkan agar dapat melihat partisipasi masyarakat

dalam

Musrenbang

kelurahan

secara

umum

dalam

19 Partisipasi masyarakat..., Dikko Alrakhman, FISIP-UI, 2013

lingkup

tingkat

Kota.Kemudian, saran lainnya adalah sebaiknya dapat meneliti partisipasi masyarakat sampai pada tahap implementasi/pelaksanaan dari perencanaan pembangunan yang telah tertuang dalam RKPD atau bahkan meneliti sampai pada partisipasi masyarakat dalam pengawasan atau evaluasi pembangunan. Hal ini diharapkan agar dapat melihat kesinambungan antara perencanaan yang telah ditetapkan dengan implementasi yang terjadi di lapangan.

Daftar Referensi Burns,Danny, Robin Hambleton, and Paul Hoggett.(1994). The Politics of Decentralisation: Revitalising Local Democracy. London: The Macmillan Press. Conyers, Diana. (1991). Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga, Suatu Pengantar. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.Tjokroamidjojo, Bintoro. (1990). Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta: LP3ES. Creswell, John W. (2010). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Bappeda Kota Depok dan BPS Kota Depok. 2011. Indeks Pembangunan Manusia Kota Depok Tahun 2011. Depok: BPS Kota Depok. Hayati, Tri, Andika Danesjvara, dan Harsanto Nursandi. (2005). Administrasi Pembangunan. Suatu Pendekatan Hukum dan Perencanaannya. Fakultas Hukum UI. Kartasasmita, Ginandjar. (1996). Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta: Pustaka CIDESINDO. Muluk, M.R. Khairul. (2009). Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah. Surabaya: ITS Press. Nugroho, Riant dan Randy R. Wrihatnolo. (2011). Manajemen Perencanaan Pembangunan. Jakarta: Elex Media Komputindo. Nurcholis, Hanif, dkk. (2009). Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah. Jakarta: PT Grasindo. Pramusinto, Agus dan Erwan Agus Purwanto. (2009). Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan, dan Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gava Media. Riyadi dan Deddy Suprihady Bratakusumah. (2005). Perencanaan Pembangunan Daerah, Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Sastropoetro, R.A. Santoso. (1986). Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional. Bandung: Alumni. Sjafrizal. (2009). Teknik Praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah. Jakarta: Baduose Media. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 2011. Indikator Kesejahteraan Daerah Provinsi Jawa Barat. Jakarta: TNP2K. Tjokroamidjojo, Bintoro. (1981). Perencanaan Pembangunan. Jakarta: PT. Gunung Agung. __________. (1990). Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta: LP3ES.

20 Partisipasi masyarakat..., Dikko Alrakhman, FISIP-UI, 2013