ISSN : 2085 – 0328
PERSPEKTIF
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN SEI PUTIH TENGAH KECAMATAN MEDAN PETISAH KOTA MEDAN Aisyah Oktaviani Putri Email :
[email protected] Jl. Kolam No.1 Kampus FISIPOL UMA Progam Studi Administrasi Publik Universitas Medan Area Diterima 27 Januari 2015/ Disetujui 10 Februari 2015
Abstract This study aims to examine community participation in development planning participatory review of aspects of infrastructure or in the physical plane and the factors that hinder participation in participatory development planning. The study was conducted in the Village of White Sei Middle District of Medan Medan Petisah region known as the strategic and people's lives are pretty good. Forms of research is qualitative descriptive. Data collection techniques used in this research through interviews with related parties such as village officials, LPM, which is present in participatory development planning activities, and organizers of participatory development planning. In addition, another technique used is observation, and documentation. The data analysis technique used is descriptive analysis.The results showed that the level of public participation is being actif. Because to the active participation and passive participation made some communities in Middle Village White Sei when participation took place. Keywords: Community Participation, Musrenbang.
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk meneliti partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif ditinjau dari aspek sarana dan prasarana atau di bidang fisik serta faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif. Penelitian dilakukan di Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medansebagai wilayah yang dikenal strategis dan kehidupan masyarakat yang cukup baik. Bentuk penelitian adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait seperti aparat kelurahan, LPM, yang hadir dalam kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif, dan panitia penyelenggara perencanaan pembangunan partisipatif. Selain itu, teknik lain yang digunakan adalah observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat aktif. Dikarenakan adanya partisipasi aktif dan partisipasi pasif yang dilakukan sebagian masyarakat di Kelurahan Sei Putih Tengah ketika partisipasi itu berlangsung. Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Musrenbang..
PENDAHULUAN Kegiatan Musrenbang tidak hanya menjadi wadah bagi penyusunan rencana kegiatan yang akan
PERSPEKTIF/ VOLUME 8/ NOMOR 1/ APRIL 2015
dilaksanakan. Musrenbang harus dipandang sebagai saluran resmi yang dipersiapkan untuk menganalisasi aspirasi masyarakat dalam rangka
411
PERSPEKTIF
memperoleh akses yang memadai dalam kebijakan penganggaran pembangunan. Musrenbang tahunan merupakan forum konsultasi para pemangku kepentingan untuk perencanaan pembangunan tahunan, yang dilakukan secara berjenjang melalui mekanisme “bottomup planning”, dimulai dari musrenbang desa/kelurahan, musrenbang kecamatan, forum SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan musrenbang kabupaten/kota, dan untuk jenjang berikutnya hasil musrenbang kabupaten/kota juga digunakan sebagai masukan untuk musrenbang provinsi, dan musrenbang nasional. Tanpa melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan maka pembangunan tidak akan bisa dan tidak menemui sasaran yang dicapai karena kebijakan yang dikeluarkan pemimpin sangat jauh dari aspirasi, kepentingan, dan kebutuhan rakyat. Selain itu, menurut Alexander Abe 2002:4, hilangnya partisipasi mengakibatkan memudarnya kontrol rakyat dan akibatnya banyak terjadi pengingkaran amanat rakyat yang berakhir pada proses penyalahgunaan kekuasaan. Munculnya isu good governance dalam pembangunan di Indonesia didorong oleh adanya dinamika yang menuntut perubahan-perubahan disisi pemerintah ataupun disisi warga. Pemerintah diharapkan menjadi lebih demokratis, efektif menjalankan fungsi pelayanan publik, tanggap, serta mampu menyusun kebijakan yang dapat menjamin hak-hak asasi dan keadilan sosial masing-masing warganya. Sejalan dengan harapan terhadap peran negara tersebut, warga juga diharapkan untuk menjadi warga yang memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya, bersedia berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan urusan publik, dan tidak apatis. Dengan berpartisipasinya masyarakat disetiap Musrenbang, maka masyarakat dapat berpartisipasi untuk
PERSPEKTIF/ VOLUME 8/ NOMOR 1/ APRIL 2015
ISSN : 2085 – 0328
memasukkan agenda-agenda kebutuhannya sehingga kebutuhan dan kepentingannya dapat terwakili. Pentingnya partisipasi masyarakat tidak lagi dapat diabaikan karena partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi adalah bagian dari demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, semua anggota masyarakat dari berbagai kelompok golongan baik itu laki-laki ataupun perempuan perlu diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan disegala tingkatan (Hetifah Sj Sumarto 2004:4). Salah satunya dapat kita lihat bagaimana partisipasi masyarakat yang terjadi pada masyarakat Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan. Ada tujuh kelurahan yang merupakan bagian dari Kecamatan Medan Petisah, dan diantara tujuh kelurahan tersebut saya mengambil Kelurahan Sei Putih Tengah sebagai tempat penelitian saya, karena saya melihat daerah tersebut dikatakan sebagai daerah yang baik dengan masyarakat yang cukup akan pengetahuan tentang pembangunan. Hal ini akan berpengaruh pada proses pembangunan karena keterlibatan unsurunsur masyarakat tersebut akan memberikan sumbangan yang besar terhadap pembangunan yang nantinya manfaat pembangunan itu sendiri akan dinikmati oleh semua unsur-unsur masyarakat. Dari uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai partisipasi masyarakat didalam Musrenbang Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan. TELAAH PUSTAKA Jenis-jenis dalam Partisipasi Dilihat dari segi dimensinya menurut Hendar dan Kusnadi (1999:61) partisipasi dibagi dalam beberapa jenis, yaitu: a. Partisipasi Dipaksakan (Partisipasi Sukarela)
412
PERSPEKTIF
Partisipasi ini terjadi karena adanya paksaan, yaitu paksaan undang-undang atau keputusan pemerintah untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pekerjaan. Sedangkan partisipasi sukarela terjadi karena kesadaran untuk ikut serta berpartisipasi. b. Partisipasi Formal dan Partisipasi Informal Partisipasi yang bersifat formal, biasanya tercipta suatu mekanisme formal dalam pengambilan keputusan. Sedangkan partisipasi yang bersifat informal, biasanya hanya terdapat persetujuan lisan antara atasan dan bawahan sehubungan dengan partisipasi. c. Partisipasi Langsung dan Partisipasi Tidak Langsung Partisipasi langsung apabila terjadi setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok persoalan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain. Sedangkan partisipasi tidak langsung terjadi apabila terdapat wakil yang membawa inspirasi orang lain yang akan berbicara atas nama karyawan atau anggota kelompok yang lebih tinggi tingkatannya. d. Partisipasi Kontributif dan Partisipasi Insentif Partisipasi kontributif adalah kedudukan anggota sebagai pemilik dengan mengambil bagian dalam penetapan tujuan, pembuatan keputusan dan proses pengawasan terhadap jalannya kegiatan. Partisipasi insentif adalah kedudukan anggota, sebagai pelanggan dengan memanfaatkan berbagai potensi pelayanan yang disediakan oleh perusahaan dalam menunjang kepentingannya.
PERSPEKTIF/ VOLUME 8/ NOMOR 1/ APRIL 2015
ISSN : 2085 – 0328
Berdasarkan pada cara keterlibatannya Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang termasuk dalam Partisipasi langsung. Dimana partisipasi tersebut adalah partisipasi yang terjadi apabila orang itu menampilkan kegiatan tertentu didalam proses partisipasi, misal mengambil peranan didalam pertemuan-pertemuan, turut berdiskusi. Sedangkan partisipasi tidak langsung terjadi bila seseorang mendelegasikan hak partisipasinya, misalnya dalam pengambilan keputusan, kepada orang lain berikutnya dapat mewakilinya dalam kegiatan-kegiatan pada tingkatan yang lebih tinggi, sebagai contoh pemilihan wakil-wakil didalam DPR (Yulius Slamet 2003: 12). Tujuan Partisipasi Terhadap Masyarakat Keberhasilan upaya perencanaan pembangunan dan stabilitas pemerintahan amatlah bergantung dari partisipasi aktif masyarakat itu sendiri. Pengertian partisipasi sangat luas oleh karena itu, para pakar ilmuwan mengartikan partisipasi menurut disiplin ilmunya masing-masing. Secara etimologi kata partisipasi pada Ensiklopedia Administrasi dalam Priata (1983: 240), adalah “ Participation atau pengikutsertaan adalah suatu aktivitas untuk membuktikan perasaan diikut sertakan dalam kegiatan organisasi atau ikut sertanya bawahan dalam kegiatan organisasi”. Secara konseptual, partisipasi merupakan alat dan tujuan pembangunan. Sebagai alat dan sarana pembangunan, partisipasi berfungsi sebagai penggerak dan pengarah proses perubahan sosial berencana, demokratisasi kehidupan sosial ekonomi dan politik yang berasaskan pemerataan dan keadilan sosial, pemerataan pelaksanaan serta hasil pembangunan, pemupukan harga diri dan kepercayaan kepada kemampuan masyarakat itu
413
PERSPEKTIF
sendiri serta pemupukan rasa kesadaran dan solidaritas sosial. Cary menekankan (Iskandar, 2001: 228)bahwa tekanan utama partisipasi warga masyarakat adalah pada kebersamaan atau saling memberikan sumbangan akan kepentingan dan masalah-masalah bersama yang tumbuh dari kepentingan dan perhatian individu warga masyarakat itu sendiri. Partisipasi tidak lain adalah hasil konsensus sosial warga masyarakat akan arah perubahan sosial yang mereka harapkan. Sedangkan menurut Surachmad (Ndraha, 2003: 68) partisipasi adalah: “Perwujudan sikap dan tingkah laku positif masyarakat dalam kerja sama atau mengambil bagian terhadap pencapaian tujuan bersama atas dasar tanggung jawab pembangunan yang bersumber dari kesadaran hak dan kewajiban”. Makna ini menunjukkan masyarakat harus mempunyai kesempatan berpartisipasi, bukan saja dalam mengambil keputusan-keputusan khusus tetapi juga dalam hal merumuskan suatu tujuan yang telah ditetapkan atas dasar hak dan kewajiban bersama. Jika tidak demikian maka sangatlah besar bahayanya, yaitu masyarakat akan menjadi korban dari keputusan-keputusan politik yang diambil (yang terlepas dan diluar kepentingan rakyat itu sendiri). Dengan kata lain, masyarakat tidak boleh dipandang/diperlakukan sebagai objek pembangunan belaka. Pembangunan masyarakat harus memperlakukan manusia seutuhnya. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa partisipasi dalam pembangunan kelurahan/desa secara struktur ke atas perlu dibangkitkan terlebih dahulu oleh pihak lain. Pihak lain tersebutlah yang mengambil prakarsa dan masyarakat diminta atau diberi kesempatan berpartisipasi. Berbagai sumber mengatakan, penggerakan partisipasi
PERSPEKTIF/ VOLUME 8/ NOMOR 1/ APRIL 2015
ISSN : 2085 – 0328
pembangunan merupakan salah satu sasaran pembangunan itu sendiri. Definisi Musrenbang Pembangunan yang baik akan terselenggara apabila diawali dengan perencanaan yang baik pula, sehingga mampu dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu, maka proses perencanaan memerlukan keterlibatan masyarakat, diantaranya melalui konsultasi public atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG). Musrenbang merupakan forum konsultasi para pemangku kepentingan untuk menghasilkan kesepakatan perencanaan pembangunan di daerah yang bersangkutan sesuai tingkatan wilayahnya. Penyelenggaraan musrenbang meliputi tahap persiapan, diskusi dan perumusan prioritas program/kegiatan, formulasi kesepakatan musyawarah dan kegiatan pasca musrenbang. (Siagian:1994) Musrenbang merupakan wahana utama konsultasi publik yang digunakan pemerintah dalam penyusunan rencana pembangunan nasional dan daerah di Indonesia. Musrenbang tahunan merupakan forum konsultasi para pemangku kepentingan untuk perencanaan pembangunan tahunan, yang dilakukan secara berjenjang melalui mekanisme “bottom-up planning”, dimulai dari musrenbang desa/kelurahan, musrenbang kecamatan, forum SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan musrenbang kabupaten/kota, dan untuk jenjang berikutnya hasil musrenbang kabupaten/ kota juga digunakan sebagai masukan untuk musrenbang provinsi. Proses musrenbang pada dasarnya mendata aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang dirumuskan melalui pembahasan di tingkat desa/kelurahan, dilanjutkan di tingkat kecamatan, dikumpulkan berdasarkan
414
PERSPEKTIF
urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah, dan selanjutnya diolah dan dilakukan prioritisasi program/kegiatan di tingkat kabupaten/kota oleh Bappeda bersama para pemangku kepentingan disesuaikan dengan kemampuan pendanaan. Pada tingkat desa/kelurahan, fungsi musrenbang adalah menyepakati isu prioritas wilayah desa/kelurahan, program dan kegiatan yang dapat dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD), diusulkan ke APBD, maupun yang akan dilaksanakan melalui swadaya masyarakat dan APBD Desa, serta menetapkan wakil/delegasi yang akan mengikuti musrenbang kecamatan. Pada tingkat kecamatan, fungsi musrenbang adalah menyepakati isu dan permasalahan skala kecamatan, prioritas program dan kegiatan desa/kelurahan, menyepakati program dan kegiatan lintas desa/kelurahan di wilayah kecamatan yang bersangkutan, sebagai masukan bagi Forum SKPD dan bahan pertimbangan kecamatan, sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan. Sehubungan dengan hal diatas, sebagai bagian dari proses penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dalam perencanaan pembangunan perlu dilakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang akan membahas dan menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk difinalisasi lebih lanjut sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran yang merupakan mata rantai dalam proses penyusunan APBD. Musrenbang adalah sebuah mekanisme yang benar–benar menjadi wadah dalam mempertemukan apa yang dibutuhkan masyarakat dan bagaimana Pemerintah merespon hal tersebut,namun kenyataan yang ada, masyarakat apatis terhadap mekanisme Musrenbang. Apalagi kenyataan yang ada hasil Musrenbang
PERSPEKTIF/ VOLUME 8/ NOMOR 1/ APRIL 2015
ISSN : 2085 – 0328
bukan menjadi bagian dari amanah yang akan dijalankan tahun berikutnya, akan tetapi terlihat dan terasa oleh masyarakat begitu banyak program yang terlaksana tanpa melalui musyawarah/proses komunikasi antar masyarakat dan pihak pelaksana. Prinsip-Prinsip Dalam Pelaksanaan Musrenbang Prinsip dalam Musrenbang berlaku baik untuk Fasilitator, peserta, narasumber, dan semua komponen yang terlibat dalam pelaksanaan Musrenbang dan hendaknya ini menjadi kesepakatan bersama sehingga Musrenbang benar– benar menjadi sebuah wadah/forum dalam mengambil keputusan bersama dalam rangka menyusun program kegiatan pembangunan tahun berikutnya. Prinsip-prinsip tersebut adalah: a. Prinsip kesetaraan: Peserta musyawarah adalah kelompok masyarakat dengan hak yang setara untuk menyampaikan pendapat, berbicara, dan dihargai meskipun terjadi perbedaan pendapat.Sebaliknya, juga memiliki kewajiban yang setara untuk mendengarkan pandangan orang lain, menghargai perbedaan pendapat, dan juga menjunjung tinggi hasil keputusan bersama. b. Prinsip musyawarah dialogis: Peserta musrenbang memiliki keberagaman tingkat pendidikan, latar belakang, kelompok usia, jenis kelamin, status sosial-ekonomi, dan sebagainya. Perbedaan dan berbagai sudut pandang tersebut diharapkan menghasilkan keputusan terbaik bagi kepentingan masyarakat banyak diatas kepentingan individu atau golongan. c. Prinsip keberpihakan: Dalam proses musyawarah, dilakukan upaya untuk mendorong individu dan kelompok yang paling terlupakan untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya, terutama kelompok
415
PERSPEKTIF
miskin, perempuan dan generasi muda. Proses Musrenbang Kelurahan a. Pra Musrenbang Kelurahan Yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan adalah : 1. Pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM) oleh Lurah. 2. Menetapkan fasilitator yang berasal dari aparat (ditentukan oleh Lurah) dan masyarakat (dipilih oleh warga). 3. Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Kelurahan. 4. Mempersiapkan bahan/materi untuk Musrenbang Kelurahan. 5. Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal,agenda, dan tempat Musrenbang Kelurahan. 6. Melakukan musyawarah/rembuk dusun/RW. 7. Daftar prioritas masalah dari tingkat dibawah Kelurahan. 8. Peta potensi dan permasalahan Kelurahan (peta kerawanan kemiskinan, pengangguran). 9. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kelurahan. 10. Informasi dari Pemerintah Kota tentang perkiraan jumlah Dana Alokasi Kelurahan yang akan dialokasikan Kelurahan yang bersangkutan. 11. Informasi dari Pemerintah Kota tentang isu-isu strategis daerah. 12. Informasi tentang jumlah usulan yang dihasilkan pada forum sejenis di tahun sebelumnya yang telah terealisasi. 13. Evaluasi pelaksanaan pembangunan Kelurahan pada tahun sebelumnya. 14. Daftar nama para wakil kelompok fungsional/asosiasi warga, koperasi, LSM yang bekerja di Kecamatan, atau organisasi petani/ nelayan dan pedagang.
PERSPEKTIF/ VOLUME 8/ NOMOR 1/ APRIL 2015
ISSN : 2085 – 0328
b. Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan 1. Pendaftaran peserta. 2. Lurah mempresentasikan prioritas masalah Kelurahan sesuai hasil Pra Musrenbang (seperti kemiskinan, pengangguran, kesehatan, dan pendidikan). 3. Membahas Dokumen RPJM Kelurahan (Hasil evaluasi Renja SKPD Kelurahan yang sudah berjalan). 4. Menyampaikan informasi tentang perkiraan jumlah Dana Alokasi Kelurahan yang berasal dari pemerintah Kota (Kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh SKPD yang sudah berjalan di wilayah kelurahan). 5. Menyampaikan informasi tentang isu-isu strategis Kota. 6. Membahas pelaksanaan pembangunan Kelurahan tahun sebelumnya termasuk mendiskusikan tentang jumlah usulan yang dihasilkan pada forum sejenis ditahun sebelumnya yang telah terealisasikan. 7. Merumuskan kriteria bersama dalam menentukan prioritas untuk menyeleksi usulan. 8. Pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat Kelurahan oleh beberapa perwakilan dari masyarakat misalnya: ketua kelompok petani, komite sekolah, Ketua RW / RT. 9. Pemisahan kegiatan berdasarkan: a. Kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat Kelurahan dan b. Kegiatan yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam Musrenbang tahunan Kecamatan. 10. Membahas prioritas pembangunan tahun yang akan
416
PERSPEKTIF
ISSN : 2085 – 0328
datang beserta pendanaannya sesuai dengan potensi serta permasalahan kelurahan. 11. Penetapan prioritas kegiatan pembangunan tahun yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan di Kelurahan yang akan diusung ke Musrenbang Kecamatan. 12. Musyawarah penentuan tim delegasi Kelurahan dengan proses sebagai berikut: a. Penyampaian/penyepakatan kriteria tim delegasi Kelurahan. b. Penentuan calon dari peserta musrenbang kelurahan. c. Pemilihan/pengambilan suara. d. Penyampaian/penyepakatan mandat yang diberikan kepada tim delegasi. e. Penetapan daftar nama 3-5 orang (masyarakat) delegasi dari peserta MusrenbangKelurahan untuk menghadiri Musrenbang Kecamatan. Dalam komposisi delegasitersebut terdapat perwakilan perempuan. 13. Berita acara Musrenbang Tahunan.
akan menemukan teori maupun hipotesis yang tepat dalam penelitiannya.
METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan metode Deskriptifdengan teknik analisis Kualitatif dikarenakan permasalahan yang belum jelas, kompleks dan penuh makna sehingga tidak mungkin dilakukan dengan metode kuantitatif dengan instrumen seperti kuisioner atau tes. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya seperti mengajukan pertanyaan dan mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data (Creswell 2010:5). Alasan lain penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena ingin memahami secara mendalam bagaimana partisipasi tersebut berlangsung terutama dalam Pembangunan Daerah. Sehingga
Pra Musrenbang Kelurahan I 1. Penyelenggaraan Pelaksanaan Dalam Pra Musrenbangkelurahan I, pesertanya terdiri dari berbagai unsur masyarakat Kelurahan Sei Putih Tengah. Unsur-unsur masyarakat yang menghadiri Pra Musrenbangkelurahan I ini terdiri dari: a. Pengurus LPMK b. Pemerintah Kelurahan c. Pengurus RT/ RW d. Perwakilan Organisasi Pemuda e. Tokoh Masyarakat f. Tokoh Agama g. Organisasi Perempuan
PERSPEKTIF/ VOLUME 8/ NOMOR 1/ APRIL 2015
PEMBAHASAN Musrenbang Kelurahan Sei Putih Tengah 2014 Musrenbang kelurahan diselenggarakan oleh Panitia yang pembentukannya difasilitasi oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan Kepala Kelurahan selaku penanggung jawabpenyusunan perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan. Musrenbangkel Sei Putih Tengah tahun 2014-2015 telah dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 januari 2014 pukul 14.00 s/d Selesai bertempat di Kelurahan Sei Putih Tengah, Jalan. Periuk No. 53 Medan. Pelaksanaan Musrenbang kelurahan Sei Putih Tengah tahun 2014 diselenggarakan dalam tiga tahapan, yaitu: Pra Musrenbangkelurahan I, Pra Musrenbangkelurahan II, dan Musrenbangkelurahan. Untuk masingmasing tahapan pelaksanaan Musrenbangkelurahan Sei Putih Tengah tahun 2014 dapat dicermati dalam penjelasan dibawah ini:
Sumber: Berdasarkan data Kelurahan Sei Putih Tengah.
Masyarakat turut serta dalam berpartisipasi. Ibu Rospita Purba selaku Kepala Seksi Pemerintahan di Kelurahan 417
PERSPEKTIF
Sei Putih Tengah menambahkan (Kamis, 02 April 2015. 14:20 WIB) : “Dalam Pra Musrenbang I masyarakat cukup banyak yang hadir sekitar 68% atau sekitar 30 orang atau lebih. Karena yang tidak hadir pun sedikit dari banyaknya jumlah yang ada” 2.Pelaksanaan Dan Hasil Pra Musrenbang Kelurahan I Pra Musrenbang Kelurahan I Sei Putih Tengah diawali dengan pembentukan panitia beserta fasilitator dari musrenbang kelurahan. Panitia pengarah dalam Musrenbang kelurahan mempunyai tugas dan fungsi untuk : a. Menyusun dan menetapkan jadwal, agenda, dan tempat Musrenbang kelurahan. b. Memfasilitasi dan memantau pelaksanaan musyawarah di tingkat RT/RW dan komunitas ditingkat kelurahan. c. Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda, dan tempat Musrenbang kelurahan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan Musrenbang kelurahan dilaksanakan. d. Menerima pendaftaran atau mengundang peserta Musrenbang kelurahan. Menetapkan fasilitator Pada dasarnya, hampir seluruh penduduk Kelurahan Sei Putih Tengah mendukung adanya sistem partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini ditunjang oleh karakteristik penduduk kelurahan yang memiliki tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan pengalaman berorganisasi yang cukup tinggi sehingga pandangan mereka sangat baik terhadap bentuk sistem partisipasi ini. Partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam suatu kegiatan. Partisipasi seseorang bergantung pada tingkat kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah.
PERSPEKTIF/ VOLUME 8/ NOMOR 1/ APRIL 2015
ISSN : 2085 – 0328
Penjelasan tersebut didasari oleh pernyataan yang mewakili penduduk Kelurahan Sei Putih Tengah dimana yang hadir dan aktif dalam menetapkan fasilitator cukup besar yaitu sekitar 41% . Dan yang hanya hadir dan tidak aktif sebesar 27% . Sedangkan yang tidak hadir sebesar 32%. Warga yang hadir dalam menetapkan fasilitator cukup besar yaitu sebesar 68% sedangkan warga yang tidak hadir hanya 27% dari keseluruhan penduduk kelurahan sei putih tengah. Yang terdapat dari partisipasi pasif dan partisipasi aktif. Hal ini mencerminkan masyarakat kelurahan cukup baik berpartisipasi ketika menetapkan fasilitator dalam proses musrenbang. Sesuai dengan wawancara saya dengan Ibu Rospita Purba selaku Kepala Seksi Pemerintahan di Kelurahan Sei Putih Tengah (Kamis, 02 April 2015. 16:30 WIB) : “Seperti halnya partisipasi ada partisipasi aktif maupun partisipasi pasif dimana partisipasi aktif ialah masyarakat yang terlibat dalam forum dan mereka aktif selama proses partisipasi tersebut berlangsung. Sedangkan partisipasi pasif ialah masyarakat yang terlibat dalam forum tetapi mereka gak aktif alias diam dalm arti hanya mendengarkan hanya mengikuti sesuai perintah tetapi tidak aktif dalam mengusulkan dan berpendapat...” Menyusun Jadwal Dan Agenda Musrenbang Sesuai dengan mekanismenya kehadiran dan keaktifan masyarakat dalam menyusun jadwal dan agenda musrenbang merupakan salah satu yang mempengaruhi masyarakat. Berdasarkan data yang telah dilakukan maka didapat berabagai tanggapan mengenai kehadiran dan keaktifan warga dalam menyusun jadwal dan agenda musrenbang. Dari seluruh responden yang mewakili pernyataan warga diperoleh bahwa sebagian besar 27%
418
PERSPEKTIF
warga tidak hadir dalam penyusunan jadwal dan agenda musrenbang, 41% hadir akan tetapi tidak aktif dan hanya 32% warga yang hadir dan aktif dalam penyusunan jadwal agenda musrenbang. Ibu Rospita Purba selaku Kepala Seksi Pemerintahan di Kelurahan Sei Putih Tengah menjelaskan (Kamis, 02 April 2015. 16:30 WIB) : “Dari data tersebut mengenai partisipasi warga dalam menyusun jadwal dan agenda musrenbang menunjukkan bahwa tingkat partisipai masyarakat kelurahan tinggi dengan jumlah 68% yang dihadiri dengan sebagian masyarakat aktif maupun pasif” Tahapan Persiapan Musrenbang Kelurahan Sei Putih Tengah Persiapan dokumen dilakukan oleh penyelenggara kegiatan. Persiapan dokumen bertujuan untuk mengkompilasi hasil Musyawarah dan usulan kegiatan desa/kelurahan lainnya, meliputi : a. Dokumen Daftar permasalahan hasil Musyawarah. b. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) desa/kelurahan. c. Draft rencana kerja SKPD untuk tahun berikutnya, terutama Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Usaha Kecil Menengah dan Pekerjaan Umum. d. Data evaluasi program kegiatan yang sudah dan yang sedang dilaksanakan di desa/kelurahan bersangkutan. Tahapan Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Sei Putih Tengah a. Pendaftaran peserta. b. Pembukaan dan penjelasan mekanisme Musrenbang. c. Pengarahan camat tentang informasi rencana kegiatan pembangunan di kecamatan dan evaluasi program yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya.
PERSPEKTIF/ VOLUME 8/ NOMOR 1/ APRIL 2015
ISSN : 2085 – 0328
d. Pemaparan oleh kepala desa/lurah untuk memberikan pemaparan tentang pelaksanaan pembangunan tahun berjalan, dan rencana pembangunan desa untuk satu (1) tahun kedepan dan menyampaikan daftar usulan kegiatan tahun lalu yang belum diakomodir. Pra Musrenbang Kelurahan II 1. Peserta Pra Musrenbang Kelurahan II Dalam Pra Musrenbang Keurahanl II, pesertanya terdiri dari berbagai unsur masyarakat Kelurahan Sei Putih Tengah. Unsur-unsur masyarakat yang menghadiri Pra Musrenbang Kelurahan I dan Pra Musrenbang Kelurahan II tidak jauh berbeda. Dalam Pra Musrenbang Kelurahan II ada tambahan unsur dari panitia yang telah dibentuk pada Pra Musrenbang Kelurahan I dan tambahan unsur dari sektor privat, misalnya pengusaha, investor, dan pedagang. Untuk pemerintah Kelurahan tidak termasuk dalam peserta Pra Musrenbang Kelurahan II ini. Masyarakat turut serta dalam berpartisipasi di Pra Musrenbang II. Ibu Rospita Purba selaku Kepala Seksi Pemerintahan di Kelurahan Sei Putih Tengah menambahkan (Kamis, 02 April 2015. 14:20 WIB) : “Dalam Pra Musrenbang II masyarakat pun banyak yang hadir sekitar 71% sesuai data kami. Dan yang tidak hadir hanya 29%..” 2.Pelaksanaan Dan Hasil Pra Musrenbang Kelurahan II Jalannya acara Pra Musrenbang Kelurahan II dipimpin oleh Ketua Panitia Pelaksana Musrenbang Kelurahan dengan dibantu fasilitator Kelurahan. Kegiatan Pra Musrenbang Kelurahan II 2014 di Kelurahan Sei Putih Tengah menghasilkan : a. Analisis potensi Kelurahan. b.Draf bahan Musrenbang Kelurahan I dan usulan baru dari RT/RW.
419
PERSPEKTIF
c. Daftar Skala Prioritas. d. Sasaran pembangunan tahunan Kelurahan. Mempersiapkan Bahan Dan Materi Musrenbang Tingkat partisipasi yang baik dan tinggi salah satunya dipengaruhi oleh faktor kehadiran dan keaktifan warga dalam mempersiapkan bahan dan materi dalam musrenbang. Berdasarkan kriteria diatas maka penelitian ini dilakukan dengan acuan salah satunya faktor kehadiran dan keaktifan warga dalam mempersiapkan bahan dan materi dalam musrenbang dari data yang dihasilkan diperoleh bahwa sebagian besar 40% warga menghadiri rapat dalam mempersiapkan bahan dan materi musrenbang akan tetapi 31% warga ini tidak aktif dalam mempersiapkan bahan dan materi tersebut. Sedangkan warga yang tidak hadir dalam mempersiapkan bahan dan materi tersebut 29%. Dalam mempersiapkan bahan dan materi musrenbang partisipasi masyarakat kelurahan sei putih tengah cukup baik. Hal ini terlihat pada gambar diatas yang menunjukkan bahwa sebagian besar warga hadir dengan persentase sebesar 71% meskipun terdapat sebagian yang tidak aktif dalam mempersiapkan bahan dan materi tersebut. Hasil Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Sei Putih Tengah Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam musrenbang di Kelurahan Sei Putih Tengah maka dilakukan analisi terhadap tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan tanggapan responden yang mewakili pendapat masyarakat Kelurahan Sei Putih Tengah terhadap partisipasinya dalam musrenbang. Partisipasi masyarakat dalam musrenbang ini diukur tingkat kehadiran dan keaktifan warga dalam proses musrenbang yang meliputi kegiatan menetapkan fasilitator
PERSPEKTIF/ VOLUME 8/ NOMOR 1/ APRIL 2015
ISSN : 2085 – 0328
menyusun jadwal dan agenda musrenbang mempersiapkan bahan dan materi musrenbang mengumumkan secara terbuka mengenai jadwal agenda dan tempat dilangsungkannya musrenbang serta melakukan musrenbang. Didalam Musrenbang Kelurahan, peserta dimasukkan kedalam empat bidang yang berbeda-beda yaitu bidang fisik dan prasarana, bidang umum, bidang ekonomi, dan bidang sosial budaya. Untuk lebih rincinya, pembagian sektor ke dalam masing-masing bidang Musrenbang Kelurahan, dapat dilihat dalam rincian dibawah ini: 1. Bidang Fisik dan Prasarana, meliputi: a. Lingkungan hidup dan tata ruang b. Perumahan dan lingkungan c. Penataan bangunan 2. Komisi Umum, meliputi: a. Pemerintah dan pengawas b. Penerangan c. Ketentraman dan ketertiban d. Keamanan dan ketertiban umum 3. Komisi Ekonomi, meliputi: a. Industri b. Peternakan c. Perdagangan, pengembangan dunia usaha, keuangan dan koperasi d. Prasarana jalan e. Transportasi f. Energi atau listrik 4. Komisi Sosial Budaya, meliputi: a. Kesejahteraan sosial b. Peranan wanita c. Pendidikan d. Kepercayaan terhadap Tuhan YME e. Kesehatan Tapi untuk kali ini kita akan membahas seputar bidang fisik dan prasarana dimana hal itu sangat terlihat jelas nyata dari bentuk partisipasi masyarakat, hasil dari partisipasi tersebut hingga pelaksanaannya. Berdasarkan hasil analisis sebelumnya mengenai kehadiran dan keaktifan penduduk Kelurahan Sei Putih Tengah dalam
420
PERSPEKTIF
musrenbang, maka diperoleh tingkat partisipasi warga secara keseluruhan di Kelurahan Sei Putih Tengah. Tingkat partisipasi masyarakat ini diperoleh dari hasil data serta pernyataan responden mengenai keikutsertaannya dan keaktifannya dalam musrenbang. Sebagian besar penduduk di Kelurahan Sei Putih Tengah berpartisipasi sebagian dan tidak langsung dalam musrenbang, dan dari beberapa hal yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat tersebut diketahui bahwa masyarakat Kelurahan Sei Putih Tengah cukup berpartisipasi dalam musrenbang yang terlihat dari persentase kehadiran dan keaktifannya. Hal ini menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat kelurahan sei putih tengah adalah aktif. Faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang 2014 di Kelurahan Sei Putih Tengah. Sepertinya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada berbagai tingkatan masih bersifat seremonial, kurang partisipasif, bahkan cenderung dianggap tidak demokratis.Maka tidak heran jika kemudian muncul plesetan dari Musrenbang yang diartikan “Musyawarah Sulit Berkembang”. Musrenbang dilakukan berjenjang, dengan maksud untuk memastikan keterlibatan dan partisipasi publik dalam pembangunan semakin tinggi.Tetapi sayangnya, Musrenbang yang seharusnya sebagai ruang partisipasi publik begitu lebar, tidak dimanfaatkan secara optimal oleh pihak yang berkepentingan dalam pembangunan.Kelemahan pelaksanaan Musrenbang terjadi diberbagai tingkat. Selain itu, masih lemahnya komitmen kepala daerah dalam melaksanakan hasil Musrenbang, dan kurangnya pengawalan dari organisasi masyarakat sipil terhadap implementasi dari usulan warga.Kualitas usulan desa
PERSPEKTIF/ VOLUME 8/ NOMOR 1/ APRIL 2015
ISSN : 2085 – 0328
pada Musrenbang kecamatan juga sangat lemah.Usulan yang muncul lebih sering hanya pembangunan atau perbaikan jalan, saluran air, dan usulan yang bersifat terlihat saja. Nyaris tidak ada usulan cerdas seperti kegiatan tentang pemberdayaan ekonomi , pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan kegiatan keagamaan. Sesuai observasi dan wawancara yang penulis lakukan maka didapatlah apa-apa saja hal yang menyebabkan ketidakaktifan masyarakat dalam berpartisipai tersebut. Dapat dijelaskan ke dalam beberapa faktor dibawah ini : Masyarakat tidak mengetahui adanya forum untuk masyarakat. Yaitu pembuatan peraturan tanpa partisipasi warga. Selama ini warga telah terbiasa patuh pada perintah dari pusat tanpa mempertanyakan aturan tersebut. Karenanya ketika kesempatan berpartisipasi dibuka, sulit bagi mereka untuk mengubah pola pemikiran yang telah ada. Masyarakat di Kelurahan Sei Putih Tengah sebagian besar masih memiliki anggapan bahwa peraturan yang berhubungan dengan pembangunan adalah urusan dari pusat maupun daerah. Sedangkan masyarakat yang awam dengan dunia politik dianggap lebih cocok tidak terlibat didalam peraturan tersebut yang dimana masyarakat lebih fokus kepada hasilnya tanpa mereka mengetahui bagaimana prosesnya bahwa hak setiap individu memiliki hak sebagai warga negara demokrasi. Ibu waznah sebagai masyarakat menanggapi (Kamis, 05 Maret 2015. 14:30 WIB) : “…Iya, untuk hal fisik dan prasarana seperti pembangunan memang sesuai untuk Pemerintah. Kalau ibu-ibu seperti saya ini saya kira tidak sesuai terlibat karena saya sendiri saja tidak paham tentang masalah-masalah pembangunan seperti jembatan, saluran air, jalan, hanya tinggal menikmati hasilnya saja.”
421
PERSPEKTIF
Dari hasil observasi penulis, ketidaktahuan masyarakat tentang tata cara musrenbang kelurahan sebagai partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor menghambat jalannya partisipasi tersebut. Banyak masyarakat terlihat bingung dengan pembahasanpembahasan tentang fisik dan prasarana apalagi tentang pembangunan. Maka cukup beralasan apabila banyak masyarakat yang menganggap bahwa musrenbang kelurahan bukan wadahnya sebagai tempat masyarakat. Masyarakat tidak tahu adanya informasi berpartisipasi. Masyarakat yang tinggal di pedalaman atau jauh dari jangkauan media, sangat sulit untuk mendapatkan informasi. Mereka mengandalkan informasi dari mulut ke mulut atau informasi dari pemimpinnya. Padahal, pemimpin mereka belum tentu tahu adanya kesempatan ini. Akibatnya, perumusan kebijakan publik sulit untuk mendapatkan partisipasi dari masyarakat. Masyarakat yang kurang dalam pengalaman berorganisasi. Untuk berpartisipasi diperlukan langkah-langkah yang baik dan benar. Misalnya, menyampaikan pendapat tersebut kepada wakil rakyat. Akan tetapi, sering kali pengetahuan mengenai prosedur ini tidak tersosialisasi dengan baik. Seperti yang diutarakan oleh Ibu Erniyati selaku Kepala Lingkungan VI di Kelurahan Sei Putih Tengah tentang hal ini (Senin, 09 Maret 2015. 10:45 WIB) : “Saya rasa sebagian masyarakat tidak terlibat dan tidak mengetahui adanya forum ini ya mungkin dikarenakan mereka kurang ya dalam berorganisasi. Tapi saya rasa kekurangan dan ketidak percayaan diri mereka dalam berorganisasi itu bisa disebabkan karena tingkat pendidikan juga, atau karena mereka memang tidak mau tahu dan malas dalam berpolitik atau malas lah yang berkaitan dengan
PERSPEKTIF/ VOLUME 8/ NOMOR 1/ APRIL 2015
ISSN : 2085 – 0328
urusan dunia politik juga tidak tau menau tentang pembangunan ya.” Adanya perbedaan pada setiap pengalaman berorganisasi dan tingkat pendidikan masyarakat kelurahan sei putih tengah terhadap tingkat partisipasinya dalam Musrenbang. Perbedaan antara pengalaman berorganisasi masyarakat dengan tingkat partisipasinya, dimana terlihat dalam data keaktifannya dalam berorganisasi masyarakat menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat cenderung meningkat. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat partisipasi dengan pengalaman berorganisasi di Kelurahan Sei Putih Tengah. Ke-apatisan Masyarakat. Tidak semua anggota masyarakat memberikan perhatian pada apa yang terjadi didalam lingkungannya. Setiap orang memiliki kepentingan sendirisendiri. Mungkin kebijakan publik tersebut tidak berhubungan dengan kepentingannya sehingga mereka merasa tidak ada manfaatnya untuk ikut berpartisipasi. Dalam hal ini Bapak Soekirman yang bekerja sebagai Staf di Kelurahan Sei Putih Tengah berpendapat (Selasa, 10 Maret 2015. 11:15 WIB) : “Yang namanya Musrenbang memang kendalanya sih di masyarakatnya. Karena memang kebanyakan musrenbang itu terkendala ya sudah pasti di masyarakat. Karena apa? karena begitu banyak masyarakat yang apatis akan musrenbang. Jangankan untuk ikut, untuk mengetahui apa maksud dan tujuan dari musrenbang itu sendiri saja wah sudah syukur kali. Ya saya tidak menyalahkan di masyarakat juga karena kan pasti mereka mempunyai alasan kenapa mereka tidak mau tau. Mungkin saja karena malas, sibuk atau memang gak tau dan bukan urusan mereka.”
422
PERSPEKTIF
Tingkat pendidikan dari masyarakat. Pendidikan memang menjadi tolak ukur dari suatu kemajuan bagi masyarakat. Siapa saja berhak mendapatkan pendidikan dan siapa saja berhak untuk maju dari sebelumnya asal kan mereka mempunyai kemauan yang baik dan niat yang positif. Tetapi tidak menjadi kemungkinan juga bahwa sebagian orang yang mengecap dunia pendidikan lebih dari sederajat adalah sebagian orang-orang yang mempunyai wawasan dan lebih mengerti tentang segalanya. Disini tingkat pendidikan menurut observasi penulis juga menjadi salah satu faktor yang menghambat jalannya dari Musrenbang. Yang didukung kuat sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Sadiah sebagai masyarakat Kelurahan Sei Putih Tengah berikut ini (Selasa, 10 Maret 2015. 13:30 WIB) : “Mungkin faktor dari pendidikan bisa juga karena kan biasanya yang tau gitu-gitu hanya orang-orang yang berpendidikan saja yang mau tau kalo seperti kami-kami ini yang tamatan biasa yah tau apalah tentang politikpolitik apalagi tentang musrenbangmusrenbang itu. Udah bisa makan, cari nafkah udah lumayan. Gak tau-tau lah tentang pembangunan politik apalagi musrenbang itu.” Pendapat dari Bapak Zulfikar juga menambahkan (Selasa, 10 Maret 2015. 15:10 WIB) : “..Saya mengamati bahwa dari latar belakang pendidikan, sumber daya manusia orang-orang yang pendidikannya lebih tinggi sedikit lebih mengetahui tentang politik lah, pembanguna lah, atau apapun yang berkaitan dengan sekitarnya ya. Tapi kalau dibilang yang tamatan sederajat pendidikannya yang tidak atau kurang baik gak juga. Karena sebagian dari mereka yang pendidikannya katanya hebat atau tinggi lah belum tentu juga perduli dan mau ikut ke forum yang memang dikhusukan ke masyarakat ini,
PERSPEKTIF/ VOLUME 8/ NOMOR 1/ APRIL 2015
ISSN : 2085 – 0328
apatis juga ternyata mereka padahal dari segi ilmu dan wawasan mereka yah mungkin lebih unggul ketimbang yang biasa saja. Selain itu, masyarakat yang latar belakang pendidikannya hanya sederajat disini kebanyakan sudah merasa tidak mampu untuk segala urusan di dalam Musrenbangkel, padahal itu belum tentu benar.” Efek keterlibatan masyarakat dalam partisipasi. Adanya anggapan bahwa keterlibatan masyarakat justru akan memperlambat proses pembuatan kebijakan publik. Ada kalanya sebuah kebijakan publik menuntut agar cepat dibahas. Salah satu alasannya karena kebijakan itu mendesak. Jika melibatkan masyarakat, akan memakan waktu yang cukup lama. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Mahdar Lubis sebagai Kepala Seksi Pembangunan di Kelurahan Sei Putih Tengah (Jum’at, 13 Maret 2015. 11:50 WIB) : “Pemerintah harus mendengarkan pendapat masyarakat, mengolah pendapat tersebut bahkan mengubah kebijakan publik tersebut sebelum dilaksanakan. Agar kebijakan itu cepat selesai, tidak perlu meminta partisipasi dari anggota masyarakat..” Ketidak adilan dalam Hukum. Masalah lain yang menjadi masalah dalam pelaksanaan kebijakan publik adalah belum ditegakkannya hukum secara adil. Masyarakat masih merasa hukum berpihak pada orang yang berkuasa dan memiliki uang yang banyak. Masih ada penegak hukum yang bisa disuap. Selama hukum belum dihormati dan ditegakkan tanpa pandang bulu, akan sulit bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi secaram maksimal. Akibatnya, kebijakan publik itu juga akan sulit bertahan lama.
423
PERSPEKTIF
PENUTUP Kesimpulan 1. Berdasarkan analisis pada Pra Musrenbang I dan Pra Musrenbang II sesuai dengan data yang didapat dan hasil dari wawancara dari Kelurahan Sei Putih Tengah didapat kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat aktif, dilihat dari kehadiran. 2. Sedangkan faktor rendahnya yang menghambat partisipasi masyarakat disebabkan beberapa faktor dalam tingkat pendidikan, sosial, dan pengalaman berorganisasi. Akan tetapi pada dasarnya keterlibatan masyarakat Kelurahan Sei Putih Tengah sudah cukup baik dalam Musrenbang yang tercermindari hasil data dan wawancara,persentasi kehadiran dan keaktifan masyarakat, dimana sebagian masyarakat Kelurahan Sei Putih tengah sudah cukup baik dalam menanggapi Musrenbang. Saran Saran yang dapat diberikan penulis terdiri dari beberapa aspek : 1. Bagi Pemerintah Kota Hasil dari studi yang menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah sedang menyebabkan proses pembangunan dan hasilnya di Kelurahan Sei Putih Tengah kurang optimal dan berhasil guna. Hal ini perlu ditindak lanjuti dan diperlukan intervensi dari instansi terkait untuk meberikan pengenalan, arahan, pelatihan, dan penyadaran akan arti pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sehingga diharapkan pembangunan pada masa selanjutnya, mereka aktif
PERSPEKTIF/ VOLUME 8/ NOMOR 1/ APRIL 2015
ISSN : 2085 – 0328
dan berpartisipasi dalam segala bentuk pembangunan. 2. Bagi Masyarakat Adanya keterbatasan instansi terkait akan pengenalan, penyediaan informasi, dan pelatihan partisipasi masyarakat dan proses penjaringan aspirasi masyarakat dalam pembangunan diharapakan dapat ditanggapi oleh masyarakat dengan cara lebih menyadari arti pentingnya proses partisipasi dalam pembangunan. 3. Bagi Pembangunan Ilmu Pengetahuan Studi dapat dijadikan pedoman untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat di daerah lain dan mengetahui faktor-faktor yang menghambatnya, sehingga proses pembangunan akan menjadi lebih terarah, dan pembangunan akan menjadi optimal, berhasil dan berdayaguna. DAFTAR PUSTAKA Ainur Rahman dkk. Politik, Partisipasi dan Demokrasi dalam Pembangunan. Malang, Averroes Press, 2009. Edmund M, Burke. Sebuah Pendekatan Partisipasi Dalam Perencanaan Kota : Yayasan Sugijanto Soegijoko, 2004. Hamdi, Muchlis. Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2014. HAW. Widjaja. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002. Kriyantono, Rachmat. Teknik Praktis Riset Komunikasi, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006. Karianga, Hendra. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah: Perspektif Hukum dan Demokrasi, Jakarta :
424
PERSPEKTIF
ISSN : 2085 – 0328
Kencana Prenada Media Group, 2011. Kountor, D.M.S, Ronny. Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi & Tesis : PPM, 2003. Moleong, Lexy J. Meteodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : PT Remaja Rosdakarya,2002. Mulyana, Dedy. Teknik Praktis Riset Komunikasi, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006. Nasution, Zulkarnaen. Solidaritas Sosial Masyarakat Transisi, Padang : UNP Press, 2012. Setiady, Elly. Ilmu Sosial Budaya & Dasar, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007. Sjafrizal, Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi, Jakarta : PT RajaGravindo Persada, 2014. Sunarno. Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses & Analisis Kebijakan, Yogyakarta : UNY, 2010. Supriady, Britakusumah Riyadi Deddy. Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah : PT. GRAMEDIA PUSTAKA UTAMA, 2003. Suyanto, Bagong. Metode Penelitian Sosial, Jakarta : Kencana Pranada Media Group, 2005 Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
PERSPEKTIF/ VOLUME 8/ NOMOR 1/ APRIL 2015
425
