PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA CIHIDEUNG ILIR KECAMATAN CIAMPEA KABUPATEN BOGOR
RODIAH RUMATA
DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2013
ii
PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Cihideung Ilir Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini. Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.
Bogor, April 2013
Rodiah Rumata NIM I34080144
iv
ABSTRAK RODIAH RUMATA. Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Cihideung Ilir Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor. Dibimbing oleh DJUARA P. LUBIS. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari desa hingga kabupaten, menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan juga menganalisis penilaian masyarakat terhadap hasil musyawarah perencanaan pembangunan di desanya. Pendekatan kualitatif menggunakan wawancara mendalam dan menganalisis hasil observasi yang terjadi di lapangan. Pendekatan kuantitatif menggunakan metode survei kepada 44 responden, dimana mereka adalah warga yang menghadiri proses musyawarah di desa. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Proses perencanaan pembangunan belum berjalan dengan baik Di Desa Cihideung Ilir Kecamatan Ciampea. Dilihat dari; beberapa tahap dalam proses perencanaan tidak diadakan, serta kualitas sumberdaya yang belum memadai 2) Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan secara keseluruhan masih rendah. Oleh karena itu diperlukan cara baru pencapaian partisipasi masyarakat, sebuah pengoptimalisasian program yang dibutuhkan masyarakat, dan peningkatan pemahaman tentang musyawarah desa kepada seluruh elemen masyarakat. Kata kunci: partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan
ABSTRACT RODIAH RUMATA. Community Participation in Development Planning in Cihideung Ilir Village Ciampea Subdistrict, Bogor District. Supervised by DJUARA P. LUBIS. The objective of this study was to describe development planning process in village, analized factors influenced in community participation and analized valuation process after the planning development. Qualitative approach within depth-interviews and participant observation was use to analyze the changes that occur. The process and the factors supporting and inhibiting change. Quantitative approach using survey method and and take the 44 respondents from the local community who attend in planning development process. From the research result, it can be concluded that: 1) Planning development process has not implemented well in Cihideung Ilir village, Ciampea Regency, i.e. a) some steps of development planning process in every village had not been held, especially in step which people were involved to decide important program proposed to regency level. 2) Society participation in development planning in Cihideung Village was still low.Therefore, it needs an accomplishment in participative development planning, an optimization of problem identification and society need assessment, and an improvement of understanding from villege and district bureaucracy staffs and society element about development planning. Keywords: community partisipation, development planning
ii
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA CIHIDEUNG ILIR KECAMATAN CIAMPEA KABUPATEN BOGOR
RODIAH RUMATA
Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat pada Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat
DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2013
iv
Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Cihideung Ilir Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor Nama : Rodiah Rumata NIM : I34080144
Disetujui oleh
Dr Ir Djuara P Lubis, MS Pembimbing
Diketahui oleh
Dr Ir Soeryo Adiwibowo, MS Ketua Departemen
Tanggal Lulus:
vi
PRAKATA Alhamdulillahirobbil alamin hanya kepada Allah segala puji dan syukur. Ada kebahagiaan yang mendalam, menyusuri rongga dada setelah mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Cihideung Ilir Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor”. Semoga persembahan ini bermanfaat. Penulis mengucapakan terimakasih yang mendalam kepada mereka yang telah membantu penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak. 1. Dr. Ir. Djuara P. Lubis selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan saran dan masukkan selama proses penulisan hingga penyelesaikan skripsi ini 2. Ir. Fredian Tonny, MS selaku dosen uji petik yang menyadarkan penulis akan hal-hal penting seputar karya tulis ilmiah 3. Warga Desa Cihideung Ilir selaku responden dan narasumber 4. Bapak dan mama tercinta atas kesabaran dan doa dalam tiap desah nafasnya kepada penulis. 5. Kakak Rima Nirmalasari Rumata wanita inspiratif yang menyemangati dari kejauhan. Adik Ali Akbar Rumata, Yafi Abdullah Rumata, dan Syauqi Azhar Rumata kalian mengajariku banyak hal. 6. Dian Hermawati dan Sri Anom Amongjati teman senasib sepenanggungan di KPM45 7. Teman-teman @niscaya_riska, @aldiel, @Alnahotama, @Rizaaditiya, ina dan mina dalam kebersamaan penyelesaian tugas akhir di perpustakaan 8. Morina Maryam Zoebir, teman satu bimbingan yang saling menyemangati. 9. Teman-teman kosan Pondok Rizki yulinda, Mbak Sri, Lina, Jubed, Age, Kokom, Aslimah, Nohi yang selalu setia mengingatkan, memberi keceriaan di setiap harinya 10. Teman-teman di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia yang telah mengajari arti ta‟aruf, tafahum, ta‟awun dan takaful 11. Keluarga besar KPM 45 atas dukungannya 12. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu hingga selesainya skripsi ini.
Bogor, April 2013 Rodiah Rumata
viii
DAFTAR ISI DAFTAR ISI
ix
DAFTAR TABEL
xi
DAFTAR GAMBAR
xii
DAFTAR LAMPIRAN
xii
PENDAHULUAN
1
Latar Belakang
1
Perumusan Masalah
2
Tujuan Penelitian
3
Manfaat Penelitian
3
PENDEKATAN TEORITIS
5
Tinjauan Pustaka
5
Musyawarah Perencanaan Pembangunan
5
Mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan
7
Pengorganisasian Penyelenggaraan Musrenbang
9
Prinsip-Prinsip Musrenbang Desa
10
Partisipasi Masyarakat
11
Jenis-jenis Partisipasi
13
Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Partisipasi Masyarakat
15
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Perdesaan
16
Kerangka Pemikiran
18
Hipotesis
19
Definisi Operasional
20
METODE PENELITIAN
21
Lokasi dan Waktu
21
Teknik Penentuan Responden
21
Teknik Pengumpulan Data
22
Teknik Pengolahan Dan Analisis Data
22
GAMBARAN UMUM PENELITIAN Gambaran Umum Desa Cihideung Ilir Keadaan Wilayah
23 23 23
x
Karakteristik Responden Peserta Musrenbang Desa
25
Umur
25
Jenis Pekerjaan
25
Tingkat Pendidikan
27
Ikhtisar
28
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA 31 Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan
31
Keterlibatan Masyarakat dalam Mengungkapkan Pendapat
34
Keterlibatan Masyarakat dalam Mengambil Keputusan
35
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi
36
Pengaruh Faktor Internal Terhadap Tingkat Partisipasi
36
Pengaruh Faktor Eksternal terhadap Tingkat Partisipasi
41
Ikhtisar
44
PENILAIAN TERHADAP HASIL MUSRENBANG DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA 45 Pengaruh Keterlibatan Masyarakat dalam Mengemukakan Pendapat
45
Pengaruh Keterlibatan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan
45
Penilaian Terhadap Hasil Musrenbang
46
SIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
47 47
Saran
47
DAFTAR PUSTAKA
49
RIWAYAT HIDUP
53
DAFTAR TABEL
1.
Definisi operasional penelitian partisipasi masyarakat
19
2.
Jumlah dan persentase penduduk Desa Cihideung Ilir berdasarkan mata pencaharian, 2009
23
Jumlah dan persentase penduduk Desa Cihideung Ilir berdasarkan karakteristik jenis kelamin, 2009
24
Jumlah dan persentase penduduk Desa Cihideung Ilir berdasarkan tingkat pendidikan, 2009
24
Jumlah dan persentase responden menurut karakteristik kelompok usia, jenis pekerjaan, dan tingkat pendidikan formal di Desa Cihideung Ilir, 2012
27
Hubungan usia dan tingkat partisipasi responden dalam musyawarah perencanaan pembangunan
34
Hubungan tingkat pendidikan dan tingkat partisipasi responden dalam musyawarah perencanaan pembangunan
35
Hubungan jenis pekerjaan responden dengan tingkat partisipasi dalam pusyawarah perencanaan pembangunan
38
Hubungan motivasi responden dengan tingkat partisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan
37
Tingkat keterdedahan informasi responden dan hubungannya dengan tingkat partisipasi masyarakat
39
Hasil analisis uji statistik korelasi pearson antara faktor internal dan eksternal terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa jumlah dan presentase tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan
40
Tingkat kepuasan responden dan hubungannya dengan keterlibatan dalam mengungkapkan pendapat
41
Tingkat kepuasan responden dan hubungannya dengan keterlibatan dalam pengambilan keputusan
39
3. 4. 5.
6. 7. 8. 9. 10. 11.
12. 13.
xii
DAFTAR GAMBAR 1.
Delapan tingkatan dalam tangga partisipasi masyarakat
12
2.
Komponen Perencanaan
16
3.
Kerangka pemikiran partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Cihideung Ilir
18
4.
Persentase usia responden yang mengikuti musrenbang
25
5.
Persentase pekerjaan responden yang mengikuti musrenbang desa
26
6.
Persentase pendidikan responden yang mengikuti musrenbang desa
27
7.
Persentase keterlibatan responden dalam mengungkapkan pendapat
32
8.
Persentase keterlibatan responden dalam pengambilan keputusan
33
9.
Persentase keterdedahan informasi responden
38
DAFTAR LAMPIRAN 1.
Daftar peserta musrenbang
49
2.
Peta lokasi penelitian
50
PENDAHULUAN Latar Belakang Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Pembangunan desa memegang peranan yang sangat menentukan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini didasarkan bukan saja karena sebagian besar penduduknya tinggal di pedesaan, namun juga karena desa dan penduduknya masih hidup dalam kondisi miskin dan terbelakang. Oleh karena itu pembangunan desa diarahkan untuk mengentaskan kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat lapisan bawah dan masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan yang selama ini belum atau kurang merasakan hasil-hasil pembangunan nasional (Makmur 2005). Supriatna yang dikutip oleh Arifin (2007) juga mengatakan bahwa pembangunan yang berorientasi pada pembangunan manusia mensyaratkan keterlibatan langsung masyarakat penerima program, agar hasil pembangunan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Menurut Todaro (2006), pembangunan harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individu maupun kelompok-kelompok sosial yang ada didalamnya. Selain itu pembangunan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Dalam penyelenggaraan pembangunan tahapan yang paling awal dan merupakan tahapan yang paling vital adalah tahapan perencanaan. Perencanaan merupakan suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh suatu negara. Oleh sebab itu dalam perencanaan pembangunan pemerintah perlu melibatkan segenap kemampuan dan kemauan yang dimiliki oleh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan (partisipatif) (Sayumitra, 2009). Oleh karena itu pemerintah dalam menjalankan proses-proses pemerintahan dalam membangun masyarakat harus menekankan perlunya partisipasi masyarakat dengan beragam kepentingan ataupun latar belakang yang berbeda. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan tersebut maka banyak aspek yang harus diperhatikan, diantaranya adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila salah satu dari komponen tata pemerintahan (pemerintah, masyarakat, swasta) tidak berperan atau berfungsi. Karena itu musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) desa merupakan forum dialogis antara pemerintah desa dengan pemangku kepentingan lainnya untuk mendiskusikan dan menyepakati program pembangunan yang dapat memajukan keadaan desa. Hal ini sejalan dengan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan pembangunan dari bawah secara partisipatif. Menurut Purnamasari (2008) untuk tercapainya keberhasilan pembangunan masyarakat desa maka segala program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan harus melibatkan masyarakat, karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan. Dengan adanya musyawarah perencanaan pembangunan yang artinya itikad baik masyarakat bertemu dengan itikad baik pemerintah menjadi jalan pencapaian pembangunan yang partisipatif.
2
Penelitian ini bermaksud untuk meneliti lebih dalam tentang partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi, seberapa besar tingkat partisipasi dan seberapa besar tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil partisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan, mengingat tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk mempertemukan dua subsistem bekerja sama mewujudkan suprasistem yang diharapkan. Perumusan Masalah Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) merupakan amanat UU No 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Dengan musrenbang ini rakyat diharapkan bisa berpartisipasi dalam proses pembangunan. Pemerintah menginginkan agar proses pembangunan digagas dari bawah. Sehingga proses musrenbang ini harus menampung partisipasi dan usulan rakyat seluas-luasnya. Partisipasi masyarakat mencakup keikutsertaan masyarakat dalam keseluruhan manajemen pembangunan. Kegiatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan meliputi identifikasi potensi, permasalahan yang dihadapi masyarakat, penyusunan program pembangunan yang benar dibutuhkan masyarakat lokal, implementasi program pembangunan dan pengawasannya. Dengan kata lain, partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan merupakan aktualisasi dari kepedulian, kesediaan dan kemampuan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi program-program yang dilaksanakan didaerahnya serta merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat secara aktif yang berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan masyarakat (Utami 2010). Proses partisipasi secara rinci tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 54 tahun 2010 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Musrenbang seharusnya dilaksanakan secara berjenjang: Musrenbang RW (Rembug RW), Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kota, Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional. Musrenbang akan membahas prioritas kegiatan pembangunan dan pengalokasian anggarannya. Penentuan prioritas pembangunan akan diputuskan berdasarkan kemendesakkan persoalan dan diputuskan secara musyawarah mufakat, dengan demikian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) seharusnya mengacu pada proposal dari musrenbang. Akan tetapi pada kenyataanya hampir semua kebijakan pembangunan, baik nasional maupun lokal tidak menjawab persoalan rakyat. Penyusunan APBN dan APBD juga tidak mengacu pada proposal pembangunan dari rakyat. Hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh banyak pihak tentang partisipasi menunjukkan bahwa program-program yang asalnya dari atas atau top down tidak menarik penduduk untuk datang menghadiri rapat-rapat penyuluhan dibandingkan dengan program-program yang langsung dapat dirasakan manfaatnya misalnya proyek-proyek yang menyangkut peningkatan produksi bagi mereka. Disisi lain program secara bottom up di desa bergantung pada masyarakat desa itu sendiri. Melihat kenyataan yang terjadi di Desa Cihideung Ilir dua hal diatas; program top
3 down dan bottom up, menimbulkan satu permasalahan tersendiri. Suara- suara dari desa tidak dapat diakomodir seluruhnya karena banyaknya program desa yang kesemuanya menuntut untuk direalisasikan oleh pemerintah, atau pemerintah sendiri tidak secara adil melaksanakan alur musrenbang karena ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan politik tertentu. Berdasarkan pemikiran tersebut di atas sebagai bahan refleksi atas proses musrenbang yang sudah berjalan, cukup menarik untuk melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi, seberapa besar tingkat partisipasi dan bagaimana penilaian masyarakat terhadap hasil partisipasi melalui musrenbang. Hal ini penting untuk diketahui agar dapat menjelaskan tingkat kepuasan masyarakat terhadap proses musyawarah perencanaan pembangunan di desanya. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang telah dipaparkan di atas, disusun beberapa tujuan penelitian guna menjawab rumusan masalah dan pertanyaan penelitian tersebut, antara lain: 1. Mendeskripsikan proses musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari desa hingga kabupaten, 2. Menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, 3. Menganalisis penilaian masyarakat terhadap hasil musyawarah perencanaan pembangunan di desanya. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapakan dapat menjadi evaluasi bersama seluruh stakeholder dalam merencanakan pembangunan mulai dari tingkat desa yang memiliki efek hingga ke tingkat nasional. Mengapa partisipasi itu penting, kenapa harus partisipasi dan seperti apa cara yang harus ditempuh agar suatu program dapat terpilih menjadi prioritas program didesa. Melalui penelitian ini penulis juga ingin menyumbangkan ide kepada beberapa pihak yakni: 1. Akademisi, dimana penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain, khususnya yang berkaitan dengan masalah partisipasi masyarakat desa dan bagaimana penentuan prioritas program dari sekian banyak program yang diusulkan. Pentingnya alur musyawarah perencanaan pembangunan ini mendukung dikelurkannya rencana pembangunan jangka panjang di Indonesia. 2. Masyarakat, dimana golongan ini adalah golongan yang terpenting dalam pembangunan suatu desa, karena merekalah yang paling bisa merasakan bagaimana kondisi desa sebenarnya 3. Pemerintah, penelitian ini diharapakan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk menentukan skala prioritas pembangunan, khususnya pembangunan di perdesaan.
PENDEKATAN TEORITIS Tinjauan Pustaka Bagian ini berisi tinjauan literatur yang berkaitan dengan beberepa konsep yang digunakan pada penelitian ini. Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu melihat pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Cihideung Ilir, maka dijelaskan dalam tinjauan literatur ini, antara lain: konsep musyawarah perencanaan pembangunan, konsep partisipasi, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam prencanaan pembangunan di tingkat desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musyawarah perencanaan pembangunan adalah perwujudan prinsipprinsip perencanaan yang mengetengahkan partisipasi masyarakat, prinsip-prinsip koordinasi, perencanaan kebijakan program dan kebijakan pemerintah dalam dua arah: top-down (dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah) dan bottom up (dari aspirasi daerah ke pemerintah pusat). Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah. Sedangkan musrenbang desa/kelurahan adalah suatu forum musyawarah yang diselenggarakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa/kelurahan bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan untuk menyepakati rencana kegiatan untuk tahun anggaran yang nantinya akan direncanakan, dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa) yang sudah disusun (Permen 2010). Pelaksanaan musrenbang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Khusus untuk musrenbang desa, merupakan sebuah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) tahun anggaran yang direncanakan. Musrembang Desa dilaksanakan setiap bulan Januari dengan mengacu pada RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa. Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa. Musrenbang yang bermaka akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa dengan cara memotret potensi dan sumbersumber pembangunan yang tidak tersedia baik dari dalam maupun luar desa. Pemerintah desa sebagai ujung tombak pembangunan yang mana keberadaan dari pemerintah desa berhubungan langsung dengan masyarakat. Dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Bab 1 pasal 1 point 1 disebutkan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat adalah orang-perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung
6
biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko (penjelasan pasal 2 ayat 4 huruf d UU No 25) sedangkan partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasi kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan (penjelasan pasal 2 ayat 4 huruf d UU No 25). Konsep musyawarah menunjukkan bahwa forum musrenbang bersifat partisipatif dan dialogis. Musyawarah merupakan istilah yang sebenarnya sudah mempunyai arti yang jelas merupakan forum untuk merembugkan sesuatu dan berakhir pada pengambilan kesepakatan atau pengambilan keputusan bersama, bukan seminar atau sosialisasi informasi. Dengan diberlakukannya UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maka daerah mempunyai kewenangangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah bahwa Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Musyawarah Perencanaan Pembangunan sendiri merupakan inisiasi wahana partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan diantaranya Musrenbang regular tahunan yang terdiri Musrenbangdes, Musrenbangcam, forum SKPD, Musrenbang Kabupaten, Musrenbang Provinsi, dan Musrenbang Nasional, selanjutnya Musrenbang jangka Menengah (penyusunan RPJM Nasional/Daerah) dan Musrenbang dalam rangka penyusunan RPJP Nasional/Daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilandaskan pada kerangka berpikir global dan bertindak untuk kepentingan lokal (think globally act locally). Hal ini dimaksudkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dapat memberikan arah yang tepat bagi proses pembangunan daerah sehingga mampu meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat menghadapi arus globalisasi. Perencanaan pembangunan daerah yang transparan dilaksanakan menganut prinsip keadilan. Dapat pula diartikan pelaksanaan proses perencanaan pembangunan harus dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi-informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dapat secara langsung diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif harus mampu mengakomodir secara obyektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan konsensus bersama menuju perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu dalam setiap pengambilan keputusan memerlukan keterlibatan masyarakat. Partisipasi aktif tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak positif terhadap perencanan pembangunan. Sebaliknya apabila partisipasi masyarakat diabaikan sedangkan mobilisasi masyarakat yang dikembangkan, proses pembangunan akan terhambat bahkan akan mengalami kegagalan, karena masyarakat kurang merasa memiliki hasil-hasil pembangunan. Sementara perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel merupakan proses perencanaan yang dilakukan dengan terukur, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga memudahkan dalam pengendalian. Akuntabilitas juga berarti menyelenggrakan perhitungan (account) terhadap sumber daya yang digunakan dan adanya konsistensi terhadap hasil-hasil perencanaan yang sudah disepakati dengan pelaksanaan bersama harus dijaga dan dipelihara. Sesuai dengan UndangUndang No 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka
7
perencanaan pembangunan daerah harus bersifat menyeluruh, sehingga mampu membangun sistem perencanaan pembangunan dengan pendekatan politik, teknokrtik, partisipatif top down dan bottom up. Dimana pendekatan politik memandang bahwa proses penyusunan rencana erat kaitannya dengan proses politik. Perencanaan yang dilakukan pemerintah akan berisi rencana strategis pemerintahan yang akan berlangsung selama masa kerjanya. Dengan demikian rencana yang dibuat sifatnya menjadi sebuah dokumen politis yang akan menjadi bahan evaluasi kinerja pemerintah yang bersangkutan. Sementara pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Selanjutnya pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Panduan untuk Fasilitator Musrenbang) Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) adalah forum perencanaan yang di selenggarakan oleh lembaga publik, yaitu pemerintah desa, bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Dengan diberlakukannya mekanisme musyawarah maka pemerintah dan warga desa dapat berpartisipasi aktif memajukan desanya melalui program pembangunan desa. Musrenbang desa idealnya memiliki beberapa tahapan mulai dari Tahapan Pra Musrenbang Desa, Tahapan Pelaksanaan Musrenbang Desa dan Tahapan Pasca Musrenbang Desa. Proses perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumber daya dan arah pembangunan nasional, sehingga perencanaan bertujuan untuk menyusun hubungan optimal antara unput, proses, dan output/outcome atau dapat dikatakan sesuai dengan kebutuhan, dinamika reformasi dan pemerintahan yang lebih demokratis dan terbuka, sehingga masyarakatlah yang lebih tau apa yang dibutuhkannya. Jadi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sangat penting karena dapat menumbuhkan sikap memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan. Adapun tujuan dari musrenbang desa adalah: 1. Menyepakati prioritas kebutuhan/masalah dan kegiatan desa yang akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa. 2. Menyepakati tim delegasi desa yan akan memaparkan persoalan daerah yang ada di desanyapada forum musrenbang kecamatanuntuk penyusunan program pemerintah daerah/SKPD tahun berikutnya. Mekanisme musrenbang dikatakan efektif apabila pelaksanaannya dapat diukur. Untuk itulah diperlukan adanya alat ukur untuk mengetahui sejauhmana mekanisme musrenbang tersebut dapat dikatakan efektif atau tidak. Terdapat empat dimensi yang dapat dijadikan alat ukur untuk mengetahui efektifitas tersebut, antara lain: 1. Satuan waktu Pelaksanaan musrenbang sering tidak tepat waktu. Ketidaktepatan penyelenggaraan musrenbang ini sebagian besar disebabkan oleh faktor antara lain tidak adanya informasi dari penyelenggara (kecamatan), musrenbang kurang
8
dijadwalkan dengan baik sehingga banyak masyarakat yang tidak menghadiri musrenbang dengan alasan tidak punya waktu karena berbagai kesibukan. Dengan demikian terlihat bahwa pemanfaatan jadwal atau waktu penyelenggaraan musrenbang masih kurang diperhatikan. Apabila dilihat dari perbandingan beban kerja dengan waktu yang diperlukan dalam penyelenggaraan musrenbang, sebetulnya cukup memadai. Artinya, bahwa tersedia waktu yang cukup dalam penyelenggaraan musrenbang untuk menghasilkan hal-hal yang seharusnya dapat diwujudkan selama pelaksanaan musrenbang tersebut. Hanya saja terjadi ketidaktepatan dalam penggunaan waktu, sehingga penyelenggaraan musrenbang menjdai tidak efektif. 2. Satuan hasil Pelaksanaan musrenbang dari segi hasil sebenarnya dirasakan oleh masyarakat karena mampu menampung aspirasi masyarakat, walaupun semua aspirasi yang disampaikan tidak seluruhnya dapat diakomodasikan. Ketertampungan aspirasi masyarakat melalui musrenbang tersebut, juga dapat dilihat dari RPT (Rencana Pembangunan Tahunan) yang tersusun, yang pada dasarnya merupakan daftar rencana kegiatan pembangunan tahunan. Penyelenggara musrenbang bisa menghasilkan rumusan usulan pembangunan dari tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, walaupun sebagian besar lebih menyangkut kegiatan yang didanai oleh pemerintah. Dan yang lebih meyakinkan adalah rumusan penggunaan dana pembangunan yang tersedia di desa/kelurahan dan kecamatan tersebut didasarkan pada kesepakatan yang dicapai pada pelaksanaan musrenbang. 3. Kualitas kerja Penyelenggaraan musrenbang masih sering tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, akibatnya penyelenggaraan musrenbang itu sendiri menjadi kurang lancar. Misalnya dalam pelaksanaan musrenbang masih sering tidak disediakan formulir isian tentang usulan atau daftar kebutuhan masyarakat. Faktor sarana dan prasarana yang lain juga sangat minimal seperti tidak terbentuknya kepanitiaan penyelenggara musrenbang, tidak tersedianya alat tulis secara memadai, maupun masalah konsumsi, selanjutnya tempat rapat yang sempit, dan penerangan yang kurang memadai serta kelengkapan lain seperti ketersediaan OHP. Dilihat dari kualitas penyerapan aspirasi masyarakat, sebagaimana telah disebutkan dimuka bahwa sebagian besar masyarakat masih mengatakan bahwa pelaksanaan musrenbang cukup mampu menyerap aspirasi masyarakat. hal ini dapat dilihat bahwa sebagian besar masyarakat mengatakan bahwa penyelenggaraan musrenbang dapat memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta untuk menyampaikan aspirasinya. Hanya saja dalam pelaksanaannya, masih banyak pula peserta musrenbang yang hanya menjadi peserta pasif atau pendengar saja, tidak berani mengemukakan pendapat, atau bahkan tidak tahu apa permasalahan yang dihadapi atau kebutuhan yang diharapkan. Hal tersebut karena peserta musrenbang belum mengetahui atau belum pernah mendapatkan pelatihan tentang mekanisme perencanaan pembangunan sehingga mereka masih awam dengan mekanisme perencanaan pembangunan itu sendiri.
9
4. Kepuasan masyarakat Berbagai kendala sebagaimana disebutkan diatas, menyebabkan penyelenggaraan musrenbang masih banyak dirasakan belum memberikan kepuasan kepada masyarakat. selama ini forum musrenbang, yang merupakan forum formal yang ditentukan dan telah dijadwalkan oleh pemerintah sebagai forum perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan lebih berperan sebagai forum penampung aspirasi masyarakat dan tidak memiliki bargaining position yang kuat sebagai forum yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembangunan. Sebagai akibatnya, penyelenggaraan musrenbang sebagai forum yang kurang diminati oleh masyarakat. Bahkan banyak masyarakat yang kurang antusias dengan penyelenggaraan musrenbang itu sendiri. Pengorganisasian Penyelenggaraan Musrenbang (Pedoman Musrenbang Desa) Dalam rangka mengorganisir penyelenggaraan musrenbang desa, mulai dari tahap pra, pelaksanaan sampai pasca, kepala desa membentuk panitia yang disebut Tim Penyelenggara Musrembang (TPM) atau dengan sebutan lain Tim Perencana Desa/Pokja Perencana Desa/ Tim Penyusun RKP Desa. Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah adalah terkait perencanaan pembangunan desa yang dibiayai swadaya masyarakat dan pihak ketiga, perencanaan pembangunan desa yang ada dananya tahun 2012, agenda panduan kegiatan antara swadaya dan dana yang sudah ada, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM-Desa), peningkatan usulan kegiatan perencanaan pembangunan desa berdasarkan RPJM-Desa tahun 2012-2015, indikasi perencanaan pembangunan desa dari RPJM-Desa serta perencanaan pembangunan desa (RKP-Desa) tahunan lingkungan /dusun/kampung/RT/RW. Dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa wajib melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKM) yang salah satu tugas/fungsinya adalah membantu Pemdes sebagai penyusun rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif. Peran/tugas Tim Penyelenggara Musrenbang desa, yaitu: 1. Melakukan pertemuan/rapat panitia (pembagian peran dan tugas, menyusun jadwal keseluruhan proses persiapan, pelaksanaan, dan pasca musrenbang) 2. Membentuk Tim Pemandu 3. Menyepakati tata cara menentukan dan mengundang peserta 4. Mengelola anggaran penyelenggaraan musrenbang secara terbuka, efektif, dan efisien 5. Mengorganisasikan seluruh proses musrenbang desa, mulai dari tahap persiapan, plekasanaan dan pasca-pelaksanaan sampai selesai penyusunan RKP Desa. 6. Menyusun daftar periksa dan mengkoordinir persiapan peralatan, bahan (materi), tempat, alat dan bahan yang diperlukan 7. Menyusun jadwal dan agenda pelaksanaan musrenbang desa 8. Memastikan bahwa narasumber memberikan masukan yang dibutuhkan (relevan) untuk melakukan musyawarah perencanaan desa melalui surat
10
permintaan materi yang diperinci apa saja yang diharapkan untuk dipaparkan atau berbincang langsung dengan narasumber 9. Apabila dibutuhkan menyelenggarakan pekatihan atau simulasi musrenbang desa dalam rangka penguatan kapasitas warga 10. Kepala desa berperan/bertugas menjadi Pembina dan pengendali dari keluruhan pelaksanaan musrenbang desa. Prinsip-Prinsip Musrenbang Desa (Pedoman Musrenbang Desa) Prinsip musrenbang desa berlaku bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan musrenbang baik untuk pemandu, peserta, maupun narasumber. Prinsip-prinsip ini tidak boleh dilanggar agar musrenbang desa benar-benar menjadi forum musyawarah pengambilan keputusan bersama dala rangka menyusun program kegiatan pembangunan desa. 1) prinsip kesetaraan, peserta musyawarah adalah warga desa, baik laki-laki, perempuan, kaya, miskin, tua maupun muda, dengan hak yang setara untuk menyampaikan pendapat, berbicara, dan dihargai meskipun terjadi perbedaan pendapat. Sebaliknya, juga memiliki kewajiban yang setara untuk mendengarkan pandangan orang lain, menghargai perbedaan pendapat, dan menjunjung tinggi hasil keputusan forum meskipun tidak sependapat. 2) Prinsip musyawarah. Peserta musyawarah memiliki keberagaman tingkat pendidikan, latar belakang, kelompok usia, jenis kelamin, dan status sosial ekonomi. Perbedaan dan berbagai sudut pandang tersebut diharapkan menghasilkan keputusan terbaik bagi kepentingan masyarakat banyak dan desa diatas kepentingan individu atau golongan. 3) prinsip anti-dominasi. Dalam musyawarah tidak boleh ada individu/kelompok yang mendominasi sehingga keputusan-keputusan yang dibuat tidak lagi melalui proses musyawarah semua komponen secara seimbang. 4) Prinsip keberpihakan. Dalam proses musyawarah, dilakukan upaya untuk mendorong individu dan kelompok yang paling diam untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya, kelompok miskin, perempuan dan generasi muda. 5) Prinsip anti-diskriminasi. Semua warga desa memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjadi peserta musrenbang. 6) Prinsip pembangunan desa secara holistik. Musrenbang desa dimaksudkan untuk menyusun rencana pembangunan desa, bukan rencana kegiatan kelompok atau sector tertentu saja. Musrenbang desa dilakukan sebagai upaya mendorong kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan desa secara utuh dan menyeluruh sehingga tidak boleh muncul egosektor dan egowilayah dalam menentukan prioritas kegiatan pembangunan desa. Proses umum musrenbang diawali dengan pembukaan; pemandu menyampaikan salam dan menjelaskan topik diskusi, tujuan diskusi dan waktu yang dibutuhkan. Pemandu juga mejelaskan tahap-tahap umum diskusi dan mengulang kembali penjelasan apabila diperlukan. Setelah pembukaan pemandu mengajak peserta menggambarkan keadaan desa dengan topik tertentu (gambar/peta sumber daya/lingkungan, gambar kabun, kalender musim, diagram venn, analisis mata pencaharian), pemandu meminta beberapa peserta untuk melakukan pembuatan gambar yang dikoreksi bersama-sama (oleh forum). Mendiskusi gambar dengan beberapa pertanyaan kunci, gambar merupakan alat diskusi yang tidak perlu dibuat terlalu bagus. Pemandu mengajak peserta untuk
11
mendiskusikannya dan melontarkan beberapa pertanyaan kunci, pemandu juga mengatur lalu lintas diskusi sambil mengajak peserta melengkapi dan mengkoreksi gambar. Selanjutnya setelah diskusi cukup memadai, pemandu kemudian mengajak peserta mengidentifikasi permasalahan dan potensi desa sesuai dengan topik diskusi yang dilakukan. Terakhir penutupan, pemandu menyampaikan pokok-pokok penting hasil diskusi kepada peserta. Akan lebih baik apabila pemandu meminta peserta menyampaikan hal-hal penting hasil diskusi. Partisipasi Masyarakat Secara sederhana partisipasi biasanya diartikan sebagai peran serta seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan, yang bila dikaitkan dengan pembangunan maka yang dimaksud adalah peran serta dalam pembangunan. Menurut Slamet (1992) Besarnya manfaat pembangunan yang dapat dinikmati oleh pelaku partisipasi sangat tergantung pada besar dan mutu sumbangannya pada pembangunan, sedangkan besar dan mutu sumbangannya dalam pembangunan sangat tergantung pada tingkat kemampuan serta kesempatan yang diperolehnya untuk berpartisipasi dalam proses pembanguna tersebut. Partisipasi masyarakat menurut penjelasan pasal 2 ayat 4 huruf d UU no 25 adalah keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasi kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Partisipasi mencakup suatu pengertian luas, karena itu beberapa rumusan definisi dari berbagai ahli sering kurang menetap. Namun secara umum partisipasi diartikan sebagai gejala dimana seseorang diikutsertakan dalam perrencanaan serta pelaksanaan dari segala sesuatu yang berpusat pada kepentingannya dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan atau kewajiban (Kurniawan 2008). Conyers dalam Arifin (2007) menyebutkan bahwa ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan. Pertama; partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi engenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta priyek-proyek akan gagal. Kedua; bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki. Kepercayaan semacam ini adalah penting khususnya bila mempunyai tujuan agar diterima oleh masyarakat. Ketiga; merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri. Menurut Nasdian dalam Wijaksana (2012) partisipasi adalah proses aktif, inisiatif yang diambil warga sendiri, dengan menggunakan sarana dan proses (lembaga dan mekanisme) dimana mereka dapat menegaskan control secara efektif. Perencanaan partisipatif pada dasarnya merupakan investasi terhadap kekuatan-kekuatan pasar yang dalam konteks pembangunan memiliki tiga tujuan pokok yakni meminimalkan konflik kepentingan antar sektor, meningkatkan kemajuan sektoral dan membawa kemajuan bagi masyarakat secara keseluruhan (Riyadi 2003). Dalam kenyataanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat bersifat vertikal dan dapat pula bersifat horizontal. Ndraha (1990),
12
menyatakan bahwa partisipasi vertikal berlangsung bilamana masyarakat berperan serta dalam suatu program dari atas, yakni masyarakat pada posisi sebagai bawahan atau pengikut, sedangkan partisipasi horizontal bilamana masyarakat mampu berprakarsa, yakni setiap anggota masyarakat secara horizontal satu dengan yang lain berperanserta dalam kegiatan-kegiatan pembangunan. Jika dimensi partisipasi masyarakat dikonstruksikan secara logis mengikuti tahapan proses pembangunan, maka bisa saja seorang atau sekelompok masyarakat berpartisipasi sepanjang proses pembangunan, dan dapat pula berpartisipasi hanya pada satu atau beberapa fase dari proses pembangunan. Menurut Ndraha (1990), partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dapat dipilahkan sebagai berikut: 1) Partisipasi melalui kontak dengan pihak lain sebgai titik awal perubahan sosial. 2) partisipasi dalam memperhatikan/ menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima, mengiyakan, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya. 3) partisipasi dalam perencanaan termasuk pengambilan keputusan 4) partisiapsi dalam perencanaan operasional. 5) partisipasi dalam menerima, memelihara, dan mengembangkan hasil pembangunan. 6) partisipasi dalam menilai pembangunan yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai tingkat pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan tingkatan hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Partisipasi juga merupakan suatu bentuk khusus dalam pembagian kekuasaan, tugas dan tanggung jawab dalam komunitas. Selain itu partisipasi dipengaruhi oleh kebutuhan motivasi, struktur sosial, stratifikasi sosial dalam masyarakat, orang akan berpartisipasi menyangkut adanya kebutuhan akan kepuasan, mendapatkan keuntungan, dan eningkatkan status. Menurut Madrie (1986) partisipasi dapat dibedakan lagi menjadi beberapa jenis yaitu: 1. Partisipasi dalam menerima hasil pembangunan a. Mau menerima, bersikap menyetujui hasil-hasil pembangunan yang ada b. Mau memelihara, menghargai hasil pembangunan yang ada c. Mau memanfaatkan dan mengisi kesempatan pada hasil pembangunan d. Mau mengembangkan hasil-hasil pembangunan 2. Partisipasi dalam memikul beban pembangunan a. Ikut menyumbang tenaga b. Ikut menyumbang uang, bahan serta fasilitas lainnya c. Ikut menyumbang pemikiran, gagasan dan ketrampilan d. Ikut menyumbang waktu, tanah dan lain sebagainya 3. Partisipasi dalam pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan a. Ikut menerima informasi dan memberikan informasi yang diperlukan b. Ikut dalam kelompok-kelompok yang melaksanakan pembangunan c. Ikut mengambil keputusan tentang pembangunan yang dilaksanakan d. Ikut merencanakan dan melaksanakan pembangunan e. Ikut menilai efektivitas, efisiensi dan relevansi pelaksanaan program
13
Jenis-jenis Partisipasi Uphoff (1977) mengungkapakan bahwa terdapat empat tahap partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan, yaitu: 1. Tahap perencanaan, ditandai dengan keterlibatan masyarakat dalam kegiatankegiatan perencanaan program pembangunan yang akan dilaksanakan di desa, serta menyusun rencana kerjanya. 2. Tahap pelaksanaan, dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam bentuk sumbangan pemikiran, bantuan tenaga, materi serta keikutsertaan secara langsung dalam kegiatan pembngunan. 3. Tahap menikmati hasil, merupakan segala sesuatu yang bisa diperoleh masyarakat setelah adanya program pembangunan, yang mana tidak bisa mereka dapatkan sebelum adanya program pembangunan di pedesaan. 4. Tahap evaluasi , merupakan tahap pengumpulan data mengenai seberapa besar hasil dari suatu proyek pembangunan, dan bagaimana sistem pengawasan untuk menjalankan arah serta dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan proyek pembangunan tersebut. Evaluasi dilaksanakan oleh pihak yang berwenang, seperti pemerintah dan bisa juga dari swasta dengan mengacu pada data yan dikumpulkan dari masyarakat yang terkena sasaran proyek. Arstein juga memberikan model delapan anak tangga partisipasi masyarakat (Eight Rungs on Ladder Citizen Participation) yang bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat di sebuah negara.
8
Kontrol Warga Negara
7
Delegasi Kewenangan
6
Kemitraan
5 4 3 2 1
Kekuatan warga negara (Citizen power)
Placation/ Penenangan Konsultasi
Tokenisme
Informasi Terapi
Non-Partisipasi
Manipulasi
Sumber: Arnstein (1969) Gambar 1 Delapan tingkatan dalam tangga partisipasi masyarakat
14
Tingkat partisipasi Arstein dalam Muliani (2011) dijelaskan sebagai berikut: 1. Pasif/manipulatif, yakni partisipasi yang tidak perlu menuntut respon partisipan untuk terlibat banyak. Pengelola program akan meminta anggota komunitas untuk mengikuti program yang sudah diselenggarakan tanpa melihat maksud dan tujuan si anggota dalam keikutsertaan program. Pada tingkat partisipasi ini bisa diartikan realtif tidak ada komunikasi apalagi dialog. 2. Terapi (therapy), yakni partisipasi yang melibatkan anggota komunitas lokal dan anggota komunitas lokal memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan tetapi jawaban anggota komunitas tidak memberikan pengaruh terhadap kebijakan dan tidak ada pengaruh dalam mempengaruhi keadaan. Merupakan kegiatan dengar pendapat dengan mengumpulkan beberapa penduduk desa untuk saling tanya jawab dengan penyelenggara program yang sedang berjalan. Pada level ini sudah ada komunikasi namun bersifat terbatas. Inisiatif datang dari pemerintah dan hanya satu arah. 3. Pemberitahuan (informing) adalah kegiatan yang dilakukan oleh instansi penyelenggaraan program sekedar melakukan pemberitahuan searah atau sosialisasi ke komunitas sasaran program. Pada jenjang ini komunitas sudah mulai banyak terjadi tapi masih bersifat satu arah dan tidak ada sarana timbale balik. Informasi telah diberikan kepada masyarakat tetapi masyarakat tidak diberikan kesempatan melakukan tanggapan balik (feedback). 4. Konsultasi (consultation), anggota komunitas diberikan pendampingan dan konsultasi dari semua pihak (pemerintah, perusahaan dan instansi lain terkait) sehingga pandangan-pandangan diberitahukan dan tetap dilibatkan dalam penentuan keputusan. Modal ini memberikan kesempatan dan hak kepada wakil dari penduduk lokal (misalnya pemuka adat, agama, aparat desa) untuk menyampaikan pandangan terhadap wilayahnya (sistem perwakilan). Komunikasi telah bersifat dua arah, tapi masih bersifat partisipasi ritual. Sudah ada penjaringan aspirasi, telah ada aturan pengajuan usulan, telah ada harapan bahwa aspirasi masyarakat akan didengarkan, tapi belum ada jaminan apakah aspirasi tersebut akan dilaksanakan ataupun perubahan akan terjadi. 5. Penenangan (placation), komunikasi telah berjalan baik dan sudah ada negosiasi antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat dipersilahkan untuk memberikan saran atau merencanakan usulan kegiatan. Namun peerintah/instansi penyelenggara program tetap menahan kewenangan untuk menilai kelayakan dan keberadaan usulan tersebut. Pada tahap ini pula diperkenalkan adanya suatu bentuk pasrtisipasi dengan materi, artinya anggota komunitas atau diberikan insentif tertentu untuk kepentingan perusahaan atau pemerintah, ataupun instansi terkait. Atau hanya beberapa tokoh di komunitas yang mendapat insentif, sehingga tidak mewakilkan komunitas secara keseluruhan. Hal ini dilakukan agar warga yang mendapat insentif enggan untuk menentang program.
15
6. Kemitraan (partnership) atau partisipasi fungsional dimana semua pihak mewujudkan keputusan bersama (pemerintah, perusahaan/instansi dan komunitas). Suatu bentuk artisipasi yang melibatkan tokoh komunitas dan atau ditambah lagi oleh warga komunitas “duduk berdampingan” secara bersama-sama merancang sebuah program yang aka diterapkan pada komunitas. 7. Pendelegasian wewenang (delegated power), suatu bentuk partisipasi yang aktif dimana anggota komunitas melakukan perencanaan, implementasi dan monitoring. Anggota komunitas diberikan kekuasaan untuk elaksanakan sebuah program dengan cara ikut memberikan proposal bagi pelaksanaan program bahkan pengutamaan pembuatan proposal oleh komunitas yang bersangkutan dengan program itu sendiri. 8. Pengawasan oleh komunitas (citizen control), dalam bentuk ini sudah diadakan kegitan untuk melihat apakah pelaksanaan pemberdayaan sesuai dengan yang direncanakan, sejak input sampai proses pelaksanaan, oleh komunitas lokal terhadap pemerintah dan perusahaan/instansi penyelenggara program. Dalam tingkatan partisipasi ini, masyarakat sepenuhnya mengelola berbagai kegiatan untuk kepentingannya sendiri, yang disepakati bersama, dan tanpa campur tangan pemerintah/pihak penyelenggara program. Faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat Ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program. Misalnya saja faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. Angell dalam Lappin (1967) mengatakan partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi yaitu: 1. Usia Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dengan kelompok usia menengah keatas dengan ketertarikan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka dengan kelompok usia lainnya. 2. Jenis kelamin Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah di dapur yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai perean perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi wanita dan pendidikan perempuan yang semakin baik. 3. Pendidikan Pendidikan dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi.pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi pengingkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.
16
4. Pekerjaan dan penghasilan Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasiln yang baik memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatsn-kegiatan masyarakat 5. Lamanya tinggal Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dala setiap kegiatan lingkungan tersebut. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Perdesaan Partisipasi bukanlah proses alami, tetapi melalui proses pembelajaran sosialisasi. Ada beberapa bentuk partisipasi, antara lain: 1) inisiatif/ spontan, yaitu masyarakat secara spontan melakukan aksi bersama. Ini adalah bentuk partisipasi paling alami. Bentuk partisipasi secara spontan ini terjadi karena termotivasu oleh suatu keadaan tang tiba-tiba, seperti bencana atau krisis, 2) fasilitasi, yaitu suatu partisipasi masyarakat disengaja, yang durancang dan didorong sebagai prose belajar dan berbuat oleh masyarakat untuk membantu menyelesaikan masalah bersama, 3) induksi, yaitu masyarakat dibujuk untuk berpartisipasi melalui propaganda atau mempengaruhi melalui emosi dan patriotisme, 4) kooptasi, yaitu masyarakat dimotivasi untuk berpartisipasi untuk keuntungan-keuntungan materi dan pribadi yang telah disediakan untuk mereka, 5) dipaksa, yaitu masyarakat berpartisipasi dibawah tekanan atau sanksi-sanksi yang dapat diberikan penguasa. Memilih proses no 3, 4 dan 5 hasilnya akan relative bersifat sementara dan partisipasi tidak akan banyak bermanfaat bagi masyarakat. Bentuk partisipasi yang baik adalah fasilitasi. Dengan fasilitasi masyarakat diposisikan sebagai dirinya, sehingga dia termotivasi untuk berpartisipasi. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan berarti masyarakat sebagai pemeran utama mulai dari perencanaan, pengelolaan sampai pada pengawasan dan evaluasi. Menurut Arstein sendiri partisipasi merupakan suatu hal yang bertingkat (ladder of participation) dengan tingkatan paling rendah adalah bila masyarakat sama sekali tidak berpartisipasi sedangkan tingkatan paling tinggi adalah bila masyarakat memegang kendali kekuasaan memegang keputusankeputusan. Program pembangunan desa baik sektoral, regional maupun nasional umumnya dilaksanakan oleh pemerintah. Pelaksanaannya sering menerapkan pendekatan top down dari pada bottom up. Hal ini menyebabkan masyarakat desa tidak punya kesempatan memahami sasaran dan tujuan yang ingin dicapai. Dalam pelaksanaan program pembangunan, masyarakat tidak dilibatkan dalam perencanaan tetapi hanya dilibatkan dalam tahap pelaksanaan saja. Padahal pembangunan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sehingga pemerintah perlu melibatkan segenap kemauan dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan (partisipatif).
17
Penelitian Makmur (2005) dapat diketahui bahwa, secara keseluruhan pelaksanaan program pengembangan prasarana pedesaan (P2D) di Desa Lok Gabang telah berjalan dengan baik. Prasarana jalan yang dibangun sesuai dengan aspirasi masyarakat. Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) sebagai pihak pengelola proyek P2D, telah memanfaatkan dana P2D untuk kepentingan kemajuan desa Lok Gabang semaksimal, ini dibuktikan dengan berhasilnya OMS Tunas karya bersama masyarakat membangun jalan tanah dengan panjang 0,447 kilometer dan lebar 2 meter sesuai dengan target yang direncanakan. Pada prinsipnya perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang mengisyaratkan keterlibatan komponen civil society dalam merencanakan program pembangunan dan pengembangan masyarakatnya. Lebih luas lagi komponen civil society itu diuraikan dalam gambar berikut:
Pemerintah
Masyarakat
Perencanaan Partisipatif
Media Massa
DPRD
Gambar 2 Komponen perencanaan
1. 2.
3. 4.
5.
Perumusan rencana pembangunan daerah perlu dilakukan secara demokratis, professional dan terukur artinya dapat mewujudkan kebutuhan masa depan, handal, teruji dan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua stakeholder. Untuk itu pembangunan daerah harus menganut prinsip-prinsip: Partisipasi: seluruh anggota masyarakat diharapkan berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan seluruh kegiatan pembangunan. Transparansi: setiap kegiatan dari awal (perencanaan), pelaksanaan, pengawasan dari seluruh kegiatan dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas: setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administratif. Keberlanjutan: pembangunan kepada masyarakat harus berkelanjutan dari generasi ke generasi dan ditumbuhkembangkan oleh masyarakat sendiri melalui wadah institusi masyarakat yang mandiri dan professional. Professional: melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian bidang masingmasing, tetapi mengenali keterkaitan dan keterpaduan dengan bidang-bidang lain.
18
Kerangka Pemikiran Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu. Salah satu bentuk perencanaan pembangunan adalah melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah bertujuan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Sehingga posisi masyarakat merupakan posisi yang penting dalam proses pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan. Pembangunan tidak akan mencapai tujuannya jika selalu meninggalkan masyarakat. Sebaliknya, akan dinilai berhasil jika pembangunan tersebut membawa perubahan kesejahteraan dalam masyarakat. oleh karena itu dalam pelaksanaan pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah, partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat mempengaruhi keberhasilan proses pembangunan itu sendiri. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa tidak cukup hanya dengan menyampaikan pesan-pesan pembangunan, tetapi masyarakat desa yang penuh dengan keterbatasan-keterbatasan perlu didorong atau digerakkan. Keberadaan Musrenbang secara resmi dalam proses perencanaan adalah satu kesempatan untuk benar-benar menerapkan prinsip pendekatan bottom up yakni partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional diawali dari tingkat desa hingga tingkat provinsi dimana masyarakat desa terlibat aktif dalam menyampaikan usulan-usulan program di desanya. Dengan musrenbang ini, rakyat diharapkan bisa berpartisipasi dalam proses pembangunan yang digagas dari bawah karena prinsip bottom up menekankan partisipasi masyarakat. Partisipasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut bisa datang dari dalam dan dari luar. Febriana dalam Girsang (2011) menyebutkan faktorfaktor internal yang mempengaruhi keterlibatan masyarakat dalam suatu program adalah segala sesuatu yang mencakup karakteristik individu yang dapat mempengaruhi individu tersebut untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor diluar karakterstik individu yang dalam hal ini meliputi jarak, peran pemerintah berupa himbauan, aturan, kebijakan, pengingatan. Serta kebutuhan masyarakat desa akan fasilitas di desa. Setelah berpartisipasi masyarakat sendiri akan merasakan buah dari perencanaan pembangunan desa secara langsung. Partisipasi buah pikiran lebih merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menysusun program maupun memperlancar pelaksanaan program. Hal ini dapat dilihat dari sesuai tidaknya hasil musyawarah dengan perencanaan. Lebih lanjut respon hasil perencanaan dapat menunjukan tingkat kepuasan masyarakat dan hal-hal yang mempengaruhinya. Untuk lebih jelasnya kerangka pemikiran dalam penelitian ini tersaji pada gambar 2:
19
Faktor Internal Kemampuan X1.1: Usia X1.2: Jenis pekerjaan X1.3: Jenis kelamin X1.4: Tingkat pendidikan Kemauan X2: Tingkat berpartisipasi program
motivasi dalam
Faktor Eksternal Kesempatan X3: Keterdedahan Informasi
Partisipasi dalam tahap perencanaan Y1.1: Kehadiran responden dalam perencanaan program Y1.2: Keterlibatan dalam mengungkapkan pendapat Y1.3: Keterlibatan dalam pengambilan keputusan
Kepuasan terhadap hasil perencanaan musrenbang desa (Y2)
Keterangan : mempengaruhi
Gambar 3 Kerangka pemikiran partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Cihideung Ilir
Hipotesis Berdasarkan penelitian di atas dapat disusun hipotesis uji sebagai berikut: 1. Terdapat hubungan antara faktor internal dengan tingkat partisipasi dalam tahap perencanaan 2. Terdapat hubungan antara faktor eksternal dengan tingkat partisipasi dalam tahap perencanaan 3. Terdapat hubungan antara partisipasi dalam tahap perencanaan dengan kepuasan terhadap hasil perencanaan
20
Definisi Operasional Tabel 1 Definisi operasional penelitian partisipasi masyarakat No
Variabel
1
1
2
1 Umur
2 Jenis Pekerjaan 3
3 Tingkat Pendidikan
Definisi Operasional
Indikator
Faktor Internal 18-40 tahun =1 (Dewasa muda) Seseorang yang terlibat dalam 41-65 tahun =2 kegiatan musrenbang yang (Dewasa madya) dihitung sejak kelahirannya 66+ tahun =3 hingga saat penelitian (Dewasa Lanjut) dilaksanakan Kegiatan yang langsung PNS = 1 memperoleh penghasilan IRT = 2 berupa uang Buruh = 3 Wiraswasta= 4 Pendidikan formal tertinggi Tamat SD =1 yang pernah ditamatkan oleh (rendah) responden. Tamat SMP/sederajat=2 (sedang) Tamat SMA/PT=3 (tinggi)
Ordinal
Nominal
Ordinal
4 4
5
6
7
Faktor-faktor yang Pengukuran melatarbelakangi responden Rendah : 8<x≤16 Motivasi untuk berpartisipasi dalam Tinggi : 16 x≤ 32 program. Faktor Eksternal 6 Besarnya informasi mengenai Pengukuran program yang diterima Tidak :1 Keterdedahan responden atas pelaksanaan Ya : 2 Informasi sosialisasi atau pemberitahuan yang dilaksanakan oleh pihak Rendah : 10<x≤15 desa Tinggi : 15 x≤ 20
Pengukuran
6 Partisipasi dalam tahap perencanaan 8Penilaian terhadap hasil perencanaan
Keikutsertaan seseorang pada rapat perencanaan, pengambilan keputusan, dan perencanaan program musrembang
Pengukuran Tidak :1 Ya : 2 Rendah : 10<x≤15 Tinggi : 15 x≤ 20 Indikator puas tidaknya Pengukuran masyarakat menilai hasil Rendah : 12<x≤24 musyawarah Tinggi : 24 x≤ 48
Ordinal
Ordinal
Ordinal
Ordinal
METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan dukungan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan menggunakan metode survey dengan alat pengumpulan data berupa kuesioner yang diberikan kepada responden yang telah dipilih. Penelitian survei merupakan penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi responden (Singarimbun 1989). Sementara pendekatan kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam kepada responden kunci serta data dari hasil observasi lapang. Lokasi dan Waktu Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive), yaitu di Desa Cihideung Ilir Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Desa Cihideung Ilir merupakan salah satu desa di Kecamatan Ciampea yang menjalankan musyawarah desa. Lokasi ini dipilih karena perkembangan pembangunan desa beberapa tahun terakhir berjalan lambat padahal partisipasi masyarakat cukup baik, selain itu dari seluruh kecamatan di Bogor Kecamatan Ciampea memiliki arsip data musyawarah tingkat desa dan kecamatan yang lebih lengkap dibanding yang lain, disamping karena jarak lokasi dan kemudahan akses transportasi dalam menjangkaunya. Penelitian ini berlangsung pada bulan Agustus sampai Oktober 2012. Teknik Penentuan Responden Terdapat dua subjek penelitian dalam penelitian ini, yakni responden dan informan. Responden adalah pihak yang memberi keterangan atau informasi mengenai keadaan dirinya dan kegiatan yang dilaksanakan dengan mengisi kuesioner yang diberikan oleh peneliti. Jumlah penduduk Desa Cihideung Ilir secara keseluruhan berjumlah 9836 orang namun yang dijadikan populasi dari penelitian ini hanyalah masyarakat yang berpartisipasi dalam program musrenbang desa yakni sebanyak 50 orang. Penentuan responden dalam penelitian ini dilakukan secara sengaja atau purposive sampling. Jumlah ukuran sampel dalam penelitian ini menggunakan Rumus Slovin dengan taraf signifikansi 0,05. 𝐍 𝒏 = 𝟏+ 𝐍 𝐞𝟐 n = Jumlah sampel N = Jumlah seluruh anggota populasi e = Toleransi terjadinya galat Dari perhitungan tersebut didapatkan hasil 44,44 yang dibulatkan menjadi 44 sehingga responden dalam penelitian ini sebanyak 44 orang dari seluruh total populasi sampel 50. Nama responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada Lampiran 2.
22
Teknik Pengumpulan Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara. Wawancara dilakukan dengan menggunakan kuisioner pada responden. Data yang diperoleh mencakup karakteristik individu, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi responden dalam tahap perencanaan serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil musyawarah. Responden didefinisikan sebagai pihak yang memberi keterangan tentang diri dan kegiatan yang dilaksanakannya. Pemilihan responden dilakukan dengan menggunakan Rumus Slovin. Responden yang akan dipilih berjumlah 44 responden dari satu kecamatan. Pemilihan responden dilakukan dengan kiteria responden yakni warga Kecamatan Ciampea yang turut berpartisipasi dalam musyawarah perencanan pembangunan di tingkat desa. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuisioner dan wawancara secara langsung. Pemilihan informan akan dilakukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa karakteristik informan yang dipilih adalah yang berpartisipasi aktif dalam musyawarah perencanan pembangunan. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang terkait dengan musyawarah pereancanaan pembangunan di Desa Ciampea yang dapat diperoleh dari kantor Kecamatan Dramaga dan Kantor Bappeda Kabupaten Bogor. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Data kuantitatif yang diperoleh melalui kuisioner kemudian diolah dengan cara mengkode data, kemudian dianalisis dengan menggunakan komputer. Dalam hal ini program komputer yang digunakan adalah SPSS, di mana program ini berguna untuk merekam data yang bersifat ordinal, nominal dan interval, membuat tabulasi silang dan mengoreksi data. Pengolahan pada data kuantitatif adalah dengan menggunakan skor pada setiap pertanyaan yang diajukan. Skor ini kemudian dihitung secara kumulatif kemudian dikategorikan. Dari situ kemudian dibuat tabulasi silang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel atau lebih, baik variabel pengaruh, variabel terpengaruh maupun variabel kontrol, dan mempermudah dalam membaca serta memahami data. Data tersebut kemudian diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan berdasarkan hipotesis yang ada. Pengolahan data dilakukan dengan tabulasi silang didukung dengan Uji Korelasi Pearson untuk mengukur hubungan antara faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tingkat partisipasi serta mengukur tingkat kepuasan terhadap hasil musyawarah yang telah dilakukan. Data penguatan partisipasi dianalisis secara kualitatif dalam bentuk naratif dengan menganalisis informasi yang ada sehingga dapat memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Data kualitatif berupa hasil wawancara dengan responden dan informan dianalisis untuk mendukung data kuantitatif. Pengujian ini menggunakan program komputer SPSS 17.0 for Windows dan Microsoft Excel 2007.
GAMBARAN UMUM PENELITIAN Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum penelitian yang dilihat dari gambaran umum Desa Cihideung Ilir yang merupakan salah satu dari sekian banyak desa di Kecamatan Ciampea yang menyelenggarakan musyawarah desa dilihat dari kondisi kependudukan dan kondisi geografisnya. Gambaran umum desa berisi tentang penjelasan keadaan wilayah, kondisi demografi, potensi wilaya, aksesibilitas ke ibukota kecamatan maupun kabupaten. Gambaran Umum Desa Cihideung Ilir Keadaan Wilayah Secara geografis, Desa Cihideung Ilir terletak 25 kilometer dari Ibukota Bogor dengan jarak tempuh sebesar 90 menit dari Kota Bogor. Desa Cihideung Ilir merupakan salah satu desa yang terletak di sebelah barat Kabupaten Bogor tepatnya di Kecamatan Ciampea. Secara administratif desa Cihideung Ilir terdiri dari lima dusun atau Rukun Warga (RW) dan dua puluh empat Rukun Tetangga (RT). Sebelah utara berbatasan dengan Desa Cibanteng, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Cihideung Udik, sebelah timur berbatasan dengan Desa Babakan, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Cihideung udik dan Desa Cibanteng. Peta wilayah Desa Cihideung Ilir dapat dilihat pada Lampiran 1. Desa Cihideung Ilir memiliki luas keseluruhan sebesar 327 ha. Sebagian besar lahan digunakan untuk pemukiman seluas 79 ha, persawahan seluas 80 ha, pekarangan 5 ha, pemakaman 1.5 ha, hutan rakyat 0.5 ha. Dari sisi infrastruktur Desa Cihideung Ilir merupakan desa yang memiliki akses jalan yang cukup baik, mudah diakses kendaraan umum maupun pribadi, serta letaknya yang dilalui jalan yang lebar dan sudah beraspal. Selain itu, infrastruktur lainnya seperti bangunan pendidikan, perumahan atau pemukiman warga, dan bangunan lainnya cukup banyak ditemui. Pada umumnya, mata pencaharian pokok penduduk Desa Cihideung Ilir sebagian besar petani 400 orang laki-laki dan 148 orang perempuan, buruh tani 250 orang laki-laki dan 160 orang perempuan, PNS 100 orang laki-laki dan 60 orang perempuan. Rincian mata pencaharian penduduk Cihideung Ilir dapat dilihat pada Tabel 2. Tabel 2 Jumlah dan persentase penduduk Desa Cihideung Ilir berdasarkan mata pencaharian, 2009 No Jenis Pekerjaan Jumlah (orang) Persentase (%) 1 Petani 558 24,73 2 Buruh 472 20,92 3 Pegawai Negeri Sipil 247 10,94 4 Pegawai Swasta 519 23,00 5 Pedagang 460 20,39 Sumber: Profil Desa Cihideung Ilir tahun 2009.
24
Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Cihideung Ilir adalah petani, disusul pegawai swasta, kemudian buruh, pedagang dan PNS. Meskipun sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Cihideung Ilir adalah petani, namun yang terlibat dalam musyawarah desa sebagian besar adalah PNS dan IRT 31,82%, disusul wiraswasta dan buruh sebesar 25% dan 11,36%. Jumlah penduduk Desa Cihideung Ilir tahun 2009 sebanyak 9.386 orang dengan sekitar 2.490 kepala keluarga. Rata-rata rumah tangga berisikan 4 jiwa. Tersaji data yang lebih lengkap pada Tabel 3. Tabel 3 Jumlah dan persentase penduduk Desa Cihideung Ilir berdasarkan jenis kelamin, 2010 No Karakter Penduduk Jumlah (orang) Persentase (%) 1 Jumlah Penduduk 10.686 2 Jumlah KK 2534 3 Jumlah Penduduk Perempuan 4980 46.60 4 Jumlah Penduduk Laki-laki 5706 53.39 Sumber: Profil Desa Cihideung Ilir tahun 2010.
Tabel 3 menunjukkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dari jumlah penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki yaitu sebesar 4867 jiwa (48,67%) dan jumlah penduduk perempuan yaitu 4519 jiwa (45,19%). Penduduk Desa Cihideung Ilir dilihat dari aspek pendidikan rata-rata tingkat pendidikan penduduk tidak tamat SD sebanyak 2901 orang laki-laki dan 2846 orang perempuan. Tamat SMP atau sederajat sebanyak 1500 orang laki-laki dan 1150 orang perempuan. Laki-laki yang tamat SMA atau sederajat sebanyak 2100 orang dan 1100 orang perempuan. Lulus Diploma sebanyak 60 orang, S1 atau sederajat sebanyak 65 orang laki-laki dan 15 orang perempuan. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan di Desa Cihideung Ilir dapat dilihat pada Tabel 4. Tabel 4 Jumlah dan persentase penduduk Desa Cihideung Ilir berdasarkan tingkat pendidikan, 2009 Persentase (%) No Tingkat Pendidikan Jumlah (orang) 1 Tidak tamat SD 150 2.08 2 Tamat SD/sederajat 965 13.41 3 Tamat SLTP/sederajat 2650 36.83 4 Tamat SLTA/sederajat 3200 44.47 5 Tamat Akademi Diploma 80 1.11 6 Tamat Universitas 150 2.08 Jumlah (orang) 7195 100% Sumber: Profil Desa Cihideung Ilir tahun 2009.
25
Karakteristik Responden Peserta Musrenbang Desa Umur Berbagai fenomena dalam kehidupan terkait dengan jenis kelamin dan umur. Umpamanya fenomena biologis, ekonomi, sosial dan politik terkait dengan karakteristik umur dan jenis kelamin penduduk. Rusli (2004) menyatakan “profil penduduk suatu wilayah (daerah) dapat ditunjukkan antara lain oleh gambaran komposisi penduduk menurut berbagai karakteristik yang tergolong sangat penting adalah umur dan jenis kelamin”. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa selang umur responden berkisar antara 18-72 tahun. Usia responden paling muda 30 tahun dan responden paling tua berusia 72 tahun Peneliti mengkategorikan umur kedalam tiga kategori yaitu umur 18-40 tahun dewasa muda, 41-65 tahun dewasa muda, dan lebih dari 66 tahun dewasa madya. Pengkategorian umur dilakukan berdasarkan kategori umur yang telah ditentukan merupakan tahap perkembangan manusia berdasarkan teori perkembangan Hurlock (1980). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan desa termasuk dalam kategori usia dewasa madya (lihat gambar 4).
Gambar 4. Persentase usia responden yang mengikuti musrenbang Umur mempengaruhi bentuk partisipasi yang diberikan dimana responden usia 32-48 tahun memiliki presentase lebih besar yakni 52,27%, dilanjutkan dengan responden pada usia 49 tahun ke atas sebesar 43,18 % dan terakhir 4,25 % pada responden usia kurang dari 31 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa responden pada usia produktif lebih banyak berpartisipasi dalam tahap perencanaan musrembang desa. Jenis Kelamin Responden dalam penelitian ini adalah laki-laki dan perempuan yang terlibat dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Dalam setiap pertemuan kehadiran perwakilan perempuan menjadi sangat penting. Perempuan harus didorong untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan mengingat kebutuhan pembangunan suatu desa tidak hanya menjadi dominasi laki-laki saja. Perempuan dapat mengusulkan program posyandu semisal makanan pendamping asi bagi bayi, modal usaha bagi kreatifitas ibu-ibu, atau usulan pembangunan PAUD. Berikut tabel jumlah responden menurut jenis kelamin.
26
Tabel 5 Jumlah dan persentase responden responden berdasarkan jenis kelamin Jenis kelamin Laki-laki Perempuan Total
Jumlah (n=44) N 27 17 44
(%) 61.36 38.63 100
Berdasarkan tabel diatas keterlibatan perempuan sebesar 38.63% dalam musrenbang menunjukkan tingkat partisipasi yang baik. Para perempuan ini adalah mereka dengan pekerjaan sebagai bidan desa, kader posyandu dan ibu rumag tangga. Salah seorang bidan misalnya mengatakan dia harus hadir dalam musrenbang karena sudah menjadi keharusan. Setiap tahunnya ibu rumah tangga sekaligus bidan ini menjadi perwakilan musrenbang dari unsur kesehatan. Bidan ini bertugas memberi laporan hal-hal terkait kesehatan ibu dan anak di Desa Cihideung Ilir. Adapula ibu SKA yang menjadi penggerak ibu-ibu lain di desanya, ibu SKA memberdayakan ibu-ibu desa untuk membuat kerajinan yang kemudian dijual. Kegiatan pemberdayaan ini tidak menjadi penghasilan utama, hanya sekedar menjadi ajang berkumpul para perempuan desa sekaligus meningkatkan softskill. Terdapat seorang staf perempuan yang sudah hampir 21 tahun mejadi staf desa yakni Ibu Nun, beliau tergolong perempuan aktif yang sehari-hari bekerja di kantor desa. Jenis Pekerjaan Jenis pekerjaan adalah kegiatan yang langsung memperoleh penghasilan berupa uang. Faktor pekerjaan mempengaruhi bentuk sumbangan yang diberikan berupa tingkat kesadaran. Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan. Gambar 6 menunjukkan bahwa responden dengan pekerjaan sebagai IRT memiliki persentase keikutsertaan lebih besar dibanding yang lain, yakni sebesar 31,7% disusul kemudian dengan PNS sebesar 25 % kemudian wiraswasta dan buruh sebesar 22,73% dan 11,36 %.
Gambar 5 Persentase pekerjaan responden yang mengikuti musrenbang desa
27
Mata pencaharian dari responden menunjukkan pengaruhnya terhadap keikutsertaan dalam musyawarah desa. Persentase buruh yang hadir sedikit bukan berarti buruh tidak berminat hadir, namun disebabkan yang diundang dalam musyawarah desa adalah mereka yang dinilai cukup mewakili saja yakni PNS sedangkan IRT memiliki kesempatan berpartisipasi lebih besar karena mereka memiliki ketersediaan waktu lebih banyak dibandingkan profesi lain. Dalam musyawarah desa tahapan partisipasi yang dilakukan adalah partisipasi dalam tahap perencanaan sehingga bentuk partisipasi yang dinilai adalah masyarakat yang diundang dalam musyawarah desa kemudian mereka terlibat aktif dalam mengungkapkan pendapat dan juga terlibat aktif dalam mengambil keputusan. Tingkat Pendidikan Tingkat pendidikan adalah lama pendidikan formal tertinggi yang pernah ditempuh oleh responden. Sebaran tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh responden pada penelitian ini adalah tamat SD, tamat SMP, tamat SMA/STM dan sarjana. Pendidikan yang dimiliki oleh anggota masyarakat akan mempengaruhi cara mereka berpikir. Anggota masyarakat dengan pendidikan yang relatif tinggi akan lebih dinamis dan mempunyai pola pikir yang lebih luas, jika dibandingkan dengan anggota masyarakat yang berpendidikan rendah. Pendidikan dapat diperoleh dari pendidikan formal melalui bangku sekolah dan pendidikan informal misalnya melalui kursus-kursus atau pelatihan. Kebanyakan penduduk Desa Cihideung Ilir hanya mengikuti sekolah-sekolah formal saja, hal ini dikarenakan sekolah formal lebih familiar didapati ketimbang sekolah informal. Berdasarkan data tingkat pendidikan warga Desa Cihideung Ilir sebagian besar tamat SLTA sebesar 3200 orang, kemudian SLTP sebesar 2650 orang, tamat SD 965 orang, disusul tamat Akademi dan Perguruan tinggi sebesar 89 dan 150 0rang terakhir tidak tamat SD sebesar 150 orang. Tingkat pendidikan responden pada penelitian ini dibagi menjadi tiga kategori yaitu tamat SD disebut tingkat pendidikan rendah, tamat SMP disebut tingkat pendidikan sedang, dan tamat SMA dan sarjana digolongkan kedalam tingkat pendidikan tinggi. Adapun jumlah persentase responden menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar berikut:
Gambar 6 Persentase tingkat pendidikan responden yang mengikuti musrenbang desa
28
Ikhtisar Desa sebagai salah satu entitas paling rendah menjadi arena paling tepat bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan guna menjawab kebutuhan kolektif masyarakat. Persentase terbesar yang mengikuti musrenbang adalah kelompok dewasa madya dan didukung dengan tingkat pendidikan 65% lulus perguruan tinggi diharapakan dapat memberikan efek positif dalam musyawarah. Mereka diharapakan dapat memetakan prioritas usulan yang sesuai dengan kebutuhan desa, dan memberikan ide-ide baru untuk kemajuan desa. Musyawarah desa ini pun dihadiri oleh keterwakilan perempuan sebesar 38.63% yang sebagian besar diantaranya berprofesi sebagai IRT. Tabel 6 Jumlah dan persentase responden menurut karakteristik kelompok usia, jenis pekerjaan, dan tingkat pendidikan formal Di Desa Cihideung Ilir, 2012 Karakteristik responden Umur Jenis kelamin
Tingkat pendidikan
Pekerjaan
Kategori Dewasa muda (18-40) Dewasa madya (41-65) Dewasa Lanjut (66+) Laki-laki Perempuan Rendah (SD) Sedang (SMP) Tinggi (SMA/STM) Tinggi (Sarjana) PNS Wiraswasta IRT Buruh
Jumlah (orang)
Persentase (%) 12 30 2 27 17 1 14 23 6 14 11 14 5
27.27 68.18 4.54 61.36 38.63 2.27 31.82 47.73 13.64 25.00 22.73 31.80 11.36
31
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Berdasarkan tahapan partisipasi menurut Uphoff tahap perencanaan ditandai dengan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan di desa, serta menyusun rencana kerjanya. Masyarakat Desa Cihideung Ilir berpartisipasi melalui keikutsertaan mereka dalam rapat di desa dan mengikuti program-program-program yang diadakan di desa. Berdasarkan berita acaranya, musrenbang Desa Cihideung Ilir dilaksanakan pada hari selasa 10 Januari 2012 pukul 09.00 WIB bertempat di Aula Desa Cihideung Ilir. Acara ini dihadiri oleh wakil-wakil dari perangkat desa, BPD, LPM, PNPM, Posyandu, PKK, RW, RT, kepala dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir (Lampiran 2). Bentuk partisipasi yang ditunjukkan dilihat dari kehadiran responden dalam perencanaan program, keterlibatan dalam mengemukakan pendapat serta keterlibatan dalam mengidentifikasi keputusan. Dalam hal kehadiran untuk orang-orang tertentu yang memiliki jabatan di desa akan dengan mudah untuk menghadiri musyawarah desa seperti ketua RT dan staf desa, karena keberadaan mereka jelas untuk mewakili desanya dan staf desa karena dia terlibat secara langsung dengan program musrenbang desa. Sementara untuk warga yang lain, diperlukan berbagai rangsangan agar mereka mau menghadiri musyawarah desa. Masyarakat bersedia hadir pada pertemuan karena mendapat undangan dari aparat desa. Jika tidak mendapat undangan, mereka tidak hadir walaupun mendengar informasi rencana pertemuan tersebut dari orang lain. Musrenbang desa dalam prosesnya dipengaruhi oleh faktor pendukung maupun faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan program pengembangan masyarakat yang dapat berasal dari dalam diri maupun dari luar diri masyarakat. Faktor penghambat dari dalam diri adalah belum adanya pengalaman masyarakat dalam melaksanakan program secara partisipatif. Pengalaman yang dimiliki masyarakat desa bahwa setiap ada program pemerintah memerlukan proses perencanaan yang panjang dan berkali-kali serta melibatkan masyarakat sehingga menjadikan masyarakat malas untuk hadir di pertemuan. Selain itu, adanya kebutuhan hidup yang harus dipenuhi setiap hari dari melakukan usahanya membuat mereka segan untuk meninggalkan usahanya „hanya‟ untuk menghadiri pertemuan yang belum tentu dananya turun. Sedangkan faktor pendukung yang dijadikan alasan oleh seseorang untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Agenda musrenbang sendiri membutuhkan persiapan panjang mulai dari pembentukkan tim penyelenggara musrenbang kemudian tim pemandu musrenbang desa. Berikutnya penyiapan teknis pelaksanaan musrenbang desa meliputi penyusunan jadwal dan agenda musrenbang desa, kemudian mengumumkan dan menyebarkan undangan minimal tujuh hari sebelum hari H.
32
Sebelum penyusunan draf rancangan awal RKP Desa terlebih dahulu dilakukan pengkajian desa secara partisipatif yang berisi kajian kondisi, permasalahan, dan potensi desa bersama warga masyarakat kemudian penyusunan data/informasi desa dari hasil kajian oleh tim pemandu. Untuk mendapatkan hasil musrenbang yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan desa diperlukan pengetahuan tentang pelaksanaan musrenbang itu sendiri dan kefokusan baik dari tim penyelenggara maupun tim pemandu untuk menjalankan musrenbang sesuai dengan prosedur. Pelaksanaan program merupakan tahapan kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap penyelesaian kegiatan. Proses perencanaan dan pengambilan keputusan dalam program pembangunan kerap kali dilakukan dari atas kebawah. Rencana program pengambangan masyarakat biasanya dibuat ditingkat pusat dan dilaksanakan oleh instansi propinsi dan kebupaten. Masyarakat sering kali diikutkan tanpa diberikan kesempatan untuk memberikan masukan. Hal ini biasanya disebabkan adanya anggapan bahwa untuk mencapai dalam pembangunan bagi masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk menganalisa kondisi dan merumuskan persoalan serta kebutuhan-kebutuhannya. Dalam hal ini masyarakat selalu ditempatkan pada posisi yang membutuhkan bantuan dari luar. Program yang dilakukan dari atas kebawah sering tidak berhasil dan kurang memberi manfaat kepada masyarakat, karena masyarakat kurang terlibat sehingga mereka merasa kurang bertanggungjawab terhadap ketergantugan yang pada gilirannya akan lebih menyusahkan masyarakat dari pada menolongnya. Tahap perencanaan dimulai dengan penggalian gagasan yang dilakukan oleh ketua-ketua RT kepada kelompok-kelompok masyarakat yang diwakilinya. Mereka mendapatkan penjelasan mengenai musrenbang dan kewajiban untuk turut berperan serta menyampaikan aspirasinya. Untuk efisiesi maka kegiatan pengalian gagasan dilakukan dengan memanfaatkan pertemuan rutin yang sudah ada (formal maupun informal). Dalam pertemuan RT tersebut, warga membahas apa yang menjadi gagasan-gagasan kegiatan untuk memenuhi kebutuhannya. Gagasan-gagasan tersebut selanjutnya dimasukkan dalam sebuah daftar gagasan untuk dibawa ke musyawarah desa. Musyawarah desa adalah suatu forum pertemuan masyarakat desa yang bertujuan untuk membahas seluruh usulan kegiatan hasil dari penggalian gagasan diringkat RT. Selanjutnya dilakukan penyusunan proposal yang merupakan kegiatan dengan tujuan untuk menguraikan secara tertulis rencana dari hasil musyawarah di desa. Selanjutnya proposal tersebut dibawa ke forum musyawarah antar desa di tingkat kecamatan yang bertujuan untuk membahas, memilih serta memutuskan dan menetapkan peringkat usulan kegiatan dari masing-masing desa. Adapun yang terjadi di Desa Cihideung Ilir hanya di titik beratkan pada aspek pelaksanaan saja sehingga tahapan pra dan pasca musrenbang cenderung tidak terlalu dianggap penting. Hal ini terjadi karena paradigma yang ada dikalangan para staf desa yang menganggap agenda musrenbang terlalu berteletele dan menghabiskan waktu sementara hasil yang didapat tidak terlalu memuaskan atau tidak terlalu berbeda jauh dengan musrenbang inti. Sejalan dengan itu, warga masyarakatpun enggan untuk terlibat aktif pada tahapan pra
33
maupun pasca musrenbang karena menganggap bahwa itu hanya membuangbuang waktu. Pak Sbr seorang warga RT 2 mengatakan: “Kalo ikut-ikutan kaya gitu hanya buang-buang waktu saja neng, toh juga tidak ada program untuk peningkatan kesejahteraan tukang ojeg kaya saya ini, jadi mendingan saya ngojeg daripada ikut-ikutan begituan, ngojek saya dapat duit, kalo kesana kan enggak” Salah satu alasan diatas membuat musrenbang yang terjadi lebih sering diadakan seadanya, jarang yang benar-benar mengikuti prosedur penyelenggaraan musrenbang dengan baik. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya musrenbang desa Cihideung Ilir dinilai kurang memadai karena terbatasnya pemahaman aparat pemerintah desa terhadap mekanisme dan teknik pelaksanaan forum menjadi salah satu penyebabnya. Kematangan dalam menyusun konsep pengembangan masyarakat tampak pada waktu implementasi program. Pada program yang sudah dirancang sedemikian rupa sesuai konsep pengembangan masyarakatpun, jika tidak diikuti dengan pemahaman terhadap konsep oleh pelaksananya juga akan dapat menggagalkan apa yang menjadi tujuan program tersebut. Faktor kekurangfahaman pelaksanaan program bukan satu-satunya yang menghambat terlaksananya partisipasi masyarakat. Ada faktor penghambat lain seperti pengalaman merencanakan program ataupun faktor dari luar diri masyarakat seperti kelembagaan, transparansi, kepemimpinan, atau dukungan dari pemerintah desa. Berfokus pada pelaksanaan musrenbang di hari H, setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas selanjutnya seluruh peserta musrenbang desa menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang bertepatan menjadi keputusan akhir musrenbang Desa yaitu: 1. Pipanisasi air bersih 2. Jembatan penghubung Desa Cihideung Ilir-Neglasari RT 07/02 3. Pembuatan MCK RT 04/01, 05/01 4. Pengaspalan jalan RT 03,04,05,06/02 5. Rehab lanjutan SDN Cihideung Ilir 06 1 unit 6. Pendirian PAUD di RT 05/04, 03/04 7. Pelatihan keterampilan mejahit 8. Lokalisasi/penyediaan tanah untuk SMP RT 05/03 Usulan di atas merupakan kesepakatan yang diajukan dari tiap-tiap RT mewakili warga desa. Hasil usulan di atas kemudian akan dibawa ke musrenbang kecamatan dan tingkat kabupaten. Di kecamatan forum musrenbang diwakili oleh tiap-tiap kepala desa. Ada kecenderungan bahwa usulan yang diajukan dalam musrenbang kecamatan merupakan rumusan elit, sehingga partisipasi masyarakat sesungguhnya masih jauh dari harapan. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara ketiga alur musrenbang mulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Di tingkat desa partisipasi masyarakat masih sangat diperhatikan, terlihat dari Kepala Desa sebagai pemimpin beserta staf desa mengumpulkan warga desa untuk mendengarkan usulan-usulan mereka.
34
Keterlibatan masyarakat dalam mengungkapkan pendapat Salah satu cara menilai partisipasi adalah dengan melihat seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam mengungkapkan pendapatnya ketika mengikuti musyawarah desa. Mengungkapkan pendapat dapat diartikan sebagai tanda keseriusan warga memajukan desa. Pelibatan seseorang pada tahap ini memberikan makna bahwa masyarakat akan berpartisipasi secara sukarela apabila mereka dilibatkan sejak awal dalam proses pembangunan melalui musyawarah desa. Mengemukakan pendapat, mengajukan usul dalam rapat merupakan partisipasi dalam menyumbangkan pikiran. Temuan pada penelitian ini sebagian besar responden terlibat aktif dalam mengungkapkan pendapat. Sebanyak 70,45% atau sebanyak 30 orang mengungkapkan pendapatnya dalam forum. Sebagian besar yang mengikuti musrenbang desa adalah para tokoh dan elit seperti para ketua RT dan tokoh desa membuat forum berjalan dinamis, namun hal ini kurang partisipatif karena belum mewakili seluruh penduduk desa, seperti anak muda dan orang miskin. Pak Sof warga RT 5 sekaligus staf desa menyampaikan: “Musrenbang ini memang disetting santai, sehingga seluruh warga yang hadir dalam forum dapat berbicara, ratarata dari ketua RT membawa program usulan hasil diskusi ditingkat RT sehingga beliau merasa dari sisi partisipasi hal ini sudah cukup terwakilkan”
Gambar 7 Persentase keterlibatan responden dalam mengungkapkan pendapat Sebanyak 29,55% atau sebanyak 14 orang tidak mengungkapkan pendapat mereka atau hanya mendengarkan saja. Menurut hasil wawancara, mereka yang memilih tidak mengungkapkan pendapat hampir sama dengan mereka yang tidak terlibat dalam mengambil keputusan. Mereka mengikuti dengan penuh perhatian namun sedikit menanggapi. Biasanya mereka ini adalah para ibu rumah tangga yang mengikuti musrenbang karena diundang namun tidak terlalu mengerti arti penting musrenbang. Sebagian lain mengerti betul dengan arti penting musrenbang namun sudah apatis karena menganggap usulan lain lebih prioritas. Sebagaimana yang dituturkan Ibu Kyt IRT yang menamatkan pendidikan sarjana, beliau sering diundang mengikuti musrenbang namun pada kesempatan tersebut
35
memilih tidak mengungkapkan pendapat karena merasa usulan tahun lalu belum terealisasi sehingga pendapatnya hanya akan masuk dalam daftar waiting list. Keterlibatan masyarakat dalam mengambil keputusan Faktor berikutnya setelah mengungkapkan pendapat, pada tahap perencanaan masyarakat juga turut terlibat dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan hak masyarakat, dengan cara ikut terlibat dalam mengambil keputusan masyarakat menentukan sendiri apa yang mereka butuhkan. Program-program masyarakat yang disusun (disiapkan) harus memenuhi kebutuhan masyarakat, yang mana warga didorong untuk melakukan analisis kebutuhan (needs analysis) dan bukan hanya membuat daftar keinginan (list of wants) yang bersifat sesaat. Analisis kebutuhan harus dilakukan secara cermat agar dapat menggali kebutuhan-kebutuhan yang sesungguhnya dibutuhkan oleh masyarakat banyak dan bukan keinginan beberapa orang saja, apakah tokoh masyarakat, atau kepala desa yang mempunyai kewenangan menentukan. Partisipasi masyarakat Desa Cihideung Ilir dalam bentuk pengambilan keputusan telah teraplikasi sejak diadakan musyawarah desa ditingkat RT dalam merumuskan prioritas program pembangunan apa yang hendak diajukan ke tingkat musyawarah desa. Dalam musyawarah RT yang dipimpin oleh seorang ketua RT tersebut memberikan kesempatan kepada warganya secara individu untuk mengemukakan semua permasalahan pembangunan yang ada beserta solusinya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditingkat musyawarah desa sebanyak 22,73% atau sebanyak 9 orang responden tidak terlibat aktif dalam pegambilan keputusan. Hal ini disebabkan karena mereka percaya bahwa pak kades mengetahui apa yang terbaik untuk desa. Masyarakat yang tidak terlibat aktif sebagian besar adalah kaum perempuan. Hal lain yang menyebabkan masyarakat tidak terlibat aktif dalam pengambilan keputusan adalah, usulan program prioritas yang diajukan oleh masyarakat tidak pernah disetujui forum akibat masih terdapat program lain yang lebih prioritas, padahal peran serta anggota masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan dalam proses perencanaan, karena anggota masyarakat yang ikut dalam proses memutuskan tentu akan lebih baik karena sesuai dengan kebutuhan mereka. Sementara terdapat 77,27% atau sebanyak 33 orang yang terlibat aktif dalam mengambil keputusan, artinya mereka perduli terhadap pembangunan desa dan berharap kemajuan yang lebih baik bagi desanya. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 8 dibawah.
Gambar 8 Persentase keterlibatan responden dalam pengambilan keputusan
36
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Makmur (2008) menyebutkan bahwa kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi merupakan tanda adanya kemampuan awal masyarakat untuk berkembang secara mandiri. Kaitannya dalam pembangunan, partisipasi masyarakat mencakup keseluruhan manajemen pembangunan, yakni berfungsi sebagai masukan dan keluaran. Sebagai masukan, partisipasi masyarakat berfungsi dalam enam fase proses pembangunan. Enam fase tersebut adalah fase penerimaan informasi, fase pelaksanaan pembangunan, fase penerimaan hasil pembangunan, dan yang terakhir fase penilaian pembangunan. Sebagai keluaran, partisipasi masyarakat dapat digerakkan atau dibangun melalui kegiatan atau proses stimulasi dan motivasi. Partisipasi dapat distimulus atau digerakkan melalui berbagai upaya baik secara internal maupun eksternal sehingga diharapkan partisipasi yang dibangun dapat terus berkembang. Metode partisipasi harus menggunakan metode formal dan informal. Secara formal adalah melalui pertemuan masyarakat, diskusi dan presentase lewat lembaga formal yang ada di organisasi keagamaan, arisan dll. Secara informal melalui diskusi tatap muka antar individu, dari rumah ke rumah, dan keterlibatan dalam kegiatan sosial dan produktif dalam masyarakat seperti menangkap ikan, pesta panen dll. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat berpartisipasi dalam musrenbang. Faktor tersebut dapat digolongkan menjadi dua yakni faktor internal dan aktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam kelompok masyarakat itu sendiri, berupa tingkah laku individu yang berhubungan erat dengan atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan dan penghasilan Slamet dalam Yoni (2012). Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpegaruh pada partisipasi Slamet dalam Yoni (2012). Sedangkan faktor eksternal yakni keterdedahan informasi yang diamati melalui seberapa besar informasi ataupun sosialisasi dari aparat desa terkait musrenbang itu sendiri. Pengaruh Faktor Internal Terhadap Tingkat Partisipasi 1. Hubungan antara Usia dengan Tingkat Partisipasi Usia merupakan jumlah tahun hidup seseorang yang diukur dalam satuan tahun yang dihitung dari hari kelahiran dan dibulatkan kehari ulang tahun terdekat. Kategori umur yang telah ditentukan merupakan tahap perkembangan manusia berdasarkan teori perkembangan Hurlock (1997). Klausmeier dalam Hardjono (2000) menyatakan bahwa usia seseorang dapat menunjukkan kematangan emosional, kecermatan, kematangan dan kemampuan berpikir secara empiris. Berikut sebaran usia responden yang berpartisipasi dalam musrenbang. Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat bahwa responden dalam penelitian ini mayoritas berada pada tahap usia dewasa madya sebanyak 63,64%. Sesuai dengan tahap perkembangannya diharapkan mereka yang mengikuti musrenbang dapat
37
menunjukkan kematangan emosional, kematangan dan kemampuan berpikir secara empiris sehingga dapat menelurkan program-program pembangunan desa tanpa adanya intervensi dari pemerintah. Hasil tabulasi silang antara usia dengan tingkat partisipasi responden disajikan pada Tabel 6 menunjukkan bahwa umur mempengaruhi tingkat partisipasi dimana responden dengan kategori usia dewasa madya memiliki partisipasi yang tinggi terlibat dalam proses musyawarah meskipun secara keseluruhan usia responden menunjukkan tingkat partisipasi yang rendah. Tabel 7 Persentase responden menurut usia dan tingkat partisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan Tingkat Partisipasi Usia Responden Total (%) Rendah (%) Tinggi (%) Dewasa Muda 15.90 15.90 31.80 Dewasa Madya 38.63 25.00 63.63 Dewasa Lanjut 4.54 0.00 4.54 Total 59.09 40.90 100 H0: Tidak terdapat hubungan nyata/signifikan antara umur responden dengan tingkat partisipasi H1: Terdapat hubungan nyata/signifikan antara umur responden dengan tingkat partisipasi Analisis uji korelasi Pearson digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear dua variabel. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan salah satu variabel disertai dengan variabel lainnya, baik dalam arah yang sama maupun arah yang sebaliknya. Dengan menggunakan uji korelasi Pearson diperoleh nilai Sig (2-tailed) hitung sebesar 0,083 < 0,1 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi, usia responden berhubungan dengan tingkat partisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Koefisien korelasi (correlation coefficient) hitung bernilai negatif. Artinya, hubungan antara kedua variabel berkebalikan. Nilai koefisien korelasi hitung sebesar (-0,264) > (0.1). Hal ini menunjukkan lemahnya hubungan antara usia dengan tingkat partisipasi. Terlihat bahwa responden dengan kelompok usia dewasa madya juga memiliki tingkat partisipasi yang rendah. 2. Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Tingkat partisipasi Tingkat pendidikan adalah jenjang pendidikan formal tertinggi yang pernah diikuti responden pada saat penelitian dilakukan. Sebaran tingkat pendidikan mulai dari tamat SD hingga tamat perguruan tinggi. Secara umum pendidikan responden yang mengikuti musrenbang desa tergolong tinggi. Latar belakang pendidikan responden berpengaruh terhadap pengetahuan dan sikap mental responden dalam mengikuti musrenbang. Responden yang berpendidikan rendah cenderung bersikap pasif sedangkan anggota yang berpendidikan tinggi mempuyai keberanian dan aktif terlibat dalam forum. Berdasarkan data populasi penduduk Desa Cihideung Ilir sebanyak 44.47% warga tamat SMA yang mana dalam penelitian ini tamat SMA tergolong dalam tingkat pendidikan tinggi.
38
Gambar 9 Persentase tingkat pendidikan responden yang mengikuti musrenbang desa Hasil uji tabulasi silang pada Tabel 8 menunjukkan bahwa sebagian besar responden dengan tingkat pendidikan yang tinggi memiliki partisipasi yang rendah. Keterwakilan responden mengikuti musrenbang yang sebagian besar berpendidikan tinggi menimbulkan fenomena munculnya elitecapture1. Meskipun diakui cukup sulit membuktikan secara jelas adaya penyimpangan dalam proses musrenbang. Hasil pengamatan di lapangan menggambarkan responden yang berpendidikan tinggi namun memiliki partisipasi rendah. Hal ini diungkapkan oleh Pak Sup: “Percuma saja diadakan musrenbang tiap tahun, toh kegiatan yang diusulkan tahun kemarin belum juga terealisasi. Ada banyak kegiatan yang sudah diusulkan lebih dari 2 kali tapi tetap belum terealisasi, usulan kali ini sama dengan usulan tahun lalu, hanya saja kegiatan yang sudah terealisasi dicoret”. Hal ini dilakukan karena menurut mereka tidak ada gunaya mengajukan usulan yang berbeda, sebab perencanaan pembangunan yang diputuskan dalam APBD Kabupaten relatif kecil mengakomodasi usulan dari bawah. Hampir sebagian besar responden sependapat dengan Pak Sup. Agenda musrenbang yang diadakan tiap tahun membuat warga “bosan”, Sehingga kehadiran mereka dalam musrenbang hanya memenuhi kewajiban harus hadir. Dimana rata-rata mereka yang hadir adalah yang berpendidikan tinggi yakni SMA dan sarjana. Tabel 8 Jumlah dan persentase responden menurut tingkat pendidikan dan tingkat partisipasi responden dalam musyawarah perencanaan pembangunan Tingkat Pendidikan Responden Rendah Sedang Tinggi Total 1
Tingkat Partisipasi Rendah (%) 2.27 13.63 43.18 59.09
Tinggi (%) 0.00 13.63 22.72 40.90
Total (%) 2.27 31.81 65.90 100
Dalam hal ini elit tidak hanya menunjuk pada pihak-pihak yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan, tetapi juga pihak-pihak terdidik dan mempunyai keterkaitan erat dengan jaringan informasi atau modal
39
H0: Terdapat hubungan nyata/signifikan antara pendidikan dengan tingkat partisipasi H1 : Terdapat hubungan nyata/signifikan antara pendidikan dengan tingkat partisipasi Hasil uji korelasi Pearson diperoleh nilai Sig. (2-tailed) hitung sebesar 0,117 > alpha (0.1) artinya H0 diterima dan H1 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara pendidikan dengan tingkat partisipasi responden dalam musrenbang desa. Nilai koefisien korelasi sebesar (-0,24)> (0.1) menunjukkan lemahnya hubungan antara pendidikan dengan tingkat partisipasi. 3. Hubungan Pekerjaan dengan Tingkat partisipasi Jenis pekerjaan adalah profesi yang dijalani oleh responden dalam menghasilkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Responden dalam penelitian ini sebagian besar adalah ibu rumah tangga dan PNS. Mata pencaharian dari responden menunjukkan pengaruh terhadap tingkat partisipasi yang diberikan. Secara tidak langsung pekrjaan berhubungan dengan tingkat pendidikan. Tabel 8 menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar peserta musrenbang adalah PNS namun secara keseluruhan tingkat partisipasi dalam forum masih tetap rendah. Hasil uji tabulasi silang menunjukkan variasi tingkat partisipasi berbagai jenis pekerjaan responden. Pekerjaan sebagai PNS dengan kategori tingkat pendidikan tinggi ternyata tidak menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi pula. Kesimpulan yang dapat diambil dari fakta yang ada bahwa meskipun sebagian besar penduduk Desa Cihideung Ilir adalah petani namun rata-rata yang mengikuti musrenbang hanyalah mereka yang berpendidikan tinggi, ini terlihat pada pekerjaan responden yang hadir didominasi oleh PNS, IRT,wiraswasta kemudian buruh. Tidak ada responden dengan pekerjaan sebagai petani yang mengikuti musrenbang. Padahal petani bisa menjadi responden penting dalam mengikuti musrenbang karena mereka memiliki hubungan terhadap partisipasi masyarakat desa karena sifat gotong royong dan intensitas waktu luang yang banyak seharusnya bisa membuat mereka terlibat aktif dalam musrenbang ditingkat desa. Tabel 9 Persentase responden menurut jenis pekerjaan dengan tingkat partisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kelompok Tingkat Partisipasi Total pekerjaan Rendah (%) Tinggi (%) PNS 20.45 11.36 31.81 IRT 15.90 15.90 31.81 Buruh 6.81 4.54 11.36 Wiraswasta 15.90 9.09 25.00 Total 59.09 40.90 100
40
H0: Tidak terdapat hubungan nyata/signifikan antara jenis pekerjaan dengan tingkat partisipasi H1 : Terdapat hubungan nyata/signifikan antara jenis pekerjaan dengan tingkat partisipasi Hasil uji korelasi Pearson diperoleh nilai Sig. (2-tailed) hitung sebesar 0,689> 0,1 artinya H0 diterima dan H1 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara partisipasi responden pada musrenbang desa dengan jenis pekerjaan mereka. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,062 menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara jenis pekerjaan dengan tingkat partisipasi. 4. Hubungan antara Motivasi dengan Tingkat partisipasi Motivasi merupakan alasan/dorongan dari dalam diri responden untuk berpartisipasi dalam musrenbang. Motivasi diperlukan dalam suatu keikutsertaan seseorang untuk melakukan perbuatan. Apabila seseorang tidak memiliki motivasi dalam berbuat sesuatu dalam hal ini berpartisipasi, maka bisa jadi orang tersebut kemudian menjadi tidak berpartisipasi. Jadi dalam melakukan suatu perbuatan seseorang membutuhkan alasan-alasan atau hal-hal yang mendorong untuk berbuat sesuatu. Motivasi yang kuat dalam mengikuti musrenbang didasari oleh kemauan sendiri dan keinginan kuat untuk memajukan desanya, sedangkan motivasi dikatakan rendah apabila partisipasi yang dilakukan hanya karena ajakan orang lain, atau sekedar ikut-ikutan saja. Ada juga motivasi berpartisipasi dalam musrenbang hanya untuk kepentingan pribadi yakni hanya untuk memperlancar pekerjaannya sehingga meningkatkan pendapatannya. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang terlibat dalam musrenbang tidak memiliki motivasi yang kuat untuk berpartisipasi meskipun mereka memiliki keinginan yang kuat untuk memajukan desa. Sebagaimana yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa indikasi dari lemahnya motivasi warga adalah karena warga sudah tahu apa yang menjadi prioritas pembangunan tahun ini. Sehingga warga menjadi apatis dan hanya menganggap kehadiran dalam musrenbang untuk sekedar menggugurkan kewajiban saja. Tabel 10 Persentase motivasi responden dengan tingkat partisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan Motivasi Tingkat Partisipasi Total (%) Rendah (%) Tinggi (%) Lemah 29.54 29.54 59.09 Kuat 29.54 11.36 40.90 Total 59.09 40.90 100 Hasil uji tabulasi silang antara motivasi dengan tingkat partisipasi menunjukkan motivasi berpartisipasi yang kuat tidak selamanya memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, sebaliknya responden yang tingkat partisipasi yang rendah ternyata memiliki motivasi yang cukup kuat untuk berpartisipasi. “Saya sebagai
41
ketua RT mewakili RT sini untuk ngusulin pembuatan jembatan, sudah dua kali usul belum jadi juga jembatannya”.(Pak Ijam, 62 tahun) Berdasarkan Uraian responden tadi, dapat dikatakan motivasi kuat seorang ketua RT untuk berpartisipasi dalam musrenbang ternyata tidak membuat ketua RT tersebut terlibat aktif dalam mengungkapkan pendapat maupun mengambil keputusan. Ketua RT bisa dikatakan cukup apatis, Ia merasa hanya perlu menyampaikan usul warganya, karena sudah dua kali mengusulkan namun juga belum terealisasi. Lain halnya dengan seorang IRT ini: “Yang penting bikin jembatan ini neng, kalo jadi mah ke Pasar Cibereum enak tinggal nyebrang. Abis kalo muter dulu ke Ciampea bikin macet”(Ibu Amsiah, 40 tahun ) Walaupun tidak memiliki kesempatan berbicara banyak dalam musrenbang, IRT ini memiliki motivasi yang kuat untuk membangun desa. Kekuatan dorongan ini berkaitan dengan sejauh mana sesuatu hal sangat dibutuhkan. Ia beranggapan dengan adanya jembatan penghubung antara Desa Cihideung Ilir dan Desa Petir dapat menjadi salah satu solusi bagi kemacetan yang kerap terjadi. Berikut hipotesis hasil uji Korelasi Pearson antara motivasi dan tingkat partisipasi. H0: Terdapat hubungan nyata/signifikan antara motivasi responden dengan tingkat partisipasi H1: Terdapat hubungan nyata/signifikan antara motivasi responden dengan tingkat partisipasi Hasil uji korelasi Pearson diperoleh nilai Sig. (2-tailed) hitung sebesar 0.230> 0,1 sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya tidak terdapat hubungan antara motivasi responden dengan tingkat partisipasi. Nilai koefisien korelasi -0.185 menunjukkan hubungan yang lemah antara variabel motivasi dengan tingkat partisipasi. Pengaruh Faktor Eksternal terhadap Tingkat Partisipasi Informasi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kelompok/ komunitas. Jika masyarakat tidak mendapatkan informasi tentang pembangunan akan berakibat anggota masyarakat ini tidak mengetahui apa yang akan dilakukan. Informasi tentang kapan diadakannya musrenbang, apa saja yang harus disiapkan pada saat musrenbang dan lain-lain harus diketahui secara merata oleh seluruh warga. Sumber informasi mengenai musrenbang disosialisasikan oleh pemerintah desa yang merupakan rangkaian dari tahapan pra musyawarah. Hal ini berujung pada seberapa besar warga masyarakat terpapar informasi/terdedah dengan informasi mengenai musrenbang. Keterdedahan informasi adalah banyaknya dan besarnya informasi mengenai agenda musrenbang di desa. Informasi yang diterima berupa sosialisasi musrenbang mulai dari waktu, agenda, hingga tempat berlangsungnya musyawarah desa. Sumber informasi berasal dari aparat desa, aparat kecamatan, ataupun dari tetangga. Menurut Holil (1980) ada 4 poin yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat yang berasal dari luar/lingkungan, yaitu: 1) komunikasi yang intensif antar sesama warga masyarakat, antara warga masyarakat dengan pimpinannya serta antara sistem sosial di masyarakat dengan sistem diluarnya. 2) iklim sosial, ekonomi, politik dan budaya, naik dalam kehidupan keluarga, pergaulan, permaianan, sekolah maupun masyarakat dan
42
bangsa yang menguntungkan serta mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat. 3) kesempatan untuk berpartisipasi. Keadaan lingkungan serta proses dan struktur sosial, sistem nilai dan norma-norma yang memungkinkan dan mendorong terjadinya partisipasi sosial. 4) kebebasan untuk berprakarsa dan berkreasi. Lingkungan didalam keluarga masyarakat atau lingkungan politik, sosial, budaya yang memungkinkan dan mendorong timbul dan berkembangnya prakarsa, gagasan perseorangan atau kelompok.
Gambar 9 Persentase keterdedahan informasi responden Gambar 9 menunjukkan bahwa sosialisasi terkait agenda pelaksanaan musrenbang di desa berjalan dengan kurang baik. Sebanyak 38,64% masyarakat mengetahui akan diadakannya musrenbang di desa. warga yang mendapat informasi terkait musrenbang memungkinkan terjadinya dinamika kelompok. Sosialisasi mengenai pemberdayaan masyarakat di desa adalah sustu kegiatan yang sangat penting untuk menciptakan komunikasi serta dialog dengan masyarakat. Sosialisasi pada masyarakat membantu untuk meningkatkan pengertian masyarakat dan pihak terkait tentang program. Proses sosialisasi sangat menentukan ketertarikan masyarakat untuk berperan dan terlibat dalam program. Dengan itu kemudian warga dapat berkumpul lebih awal untuk meyumbangkan prakarsa atau ide-ide. Mengingat tidak semua warga dapat hadir dalam musrenbang maka mendapatkan informasi terkait musrenbang lebih awal dapat memacu warga tataran grassroot untuk berkumpul dan berdiskusi lebih awal di tingkat RT yang difasilitasi oleh ketua RT masing-masing. Hasil tabulasi silang menunjukkan hubungan positif antara tingkat keterdedahan informasi responden dengan tingkat partisipasi. Tabel 11 Persentase tingkat keterdedahan informasi responden dan hubungannya dengan tingkat partisipasi masyarakat Tingkat partisipasi Tingkat keterdedahan Total (%) informasi Rendah (%) Tinggi (%) Rendah 52.27 9.09 61.36 Tinggi 6.81 31.81 38.63 Total 59.09 40.90 100
43
H0: Tidak terdapat hubungan nyata/signifikan antara keterdedahan informasi dengan tingkat partisipasi H1: Terdapat hubungan nyata/signifikan antara keterdedahan informasi dengan tingkat partisipasi Hasil uji korelasi Pearson diperoleh nilai Sig. (2-tailed) hitung sebesar 0.005<0,1 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya terdapat hubungan nyata/signifikan antara keterdedahan informasi dengan tingkat partisipasi. Nilai koefisien korelasi 0,420 menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara keterdedahan informasi dengan tingkat partisipasi. Hubungan antara karakterisitik individu dan keterdedahan informasi responden dianalisis menggunakan korelasi Pearson. Korelasi Pearson digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear dua variabel. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan salah satu variabel disertai dengan variabel lainnya, baik dalam arah yang sama maupun arah yang sebaliknya. Harus diingat bahwa nilai koefisien korelasi yang kecil (tidak signifikan) bukan berarti kedua variabel tersebut tidak saling berhubungan. Koefisien korelasi hanya menjelaskan kekuatan hubungan tanpa memperhatikan hubungan kausalitas, mana yang dipengaruhi dan mana yang mempengaruhi. Patokan pengambilan keputusan berdasarkan nilai Asymp Sig. Jika Asymp Sig. (2 tailed) atau p-value lebih kecil dari taraf nyata (α)= 0,1, maka H0 ditolak yang berarti terdapat hubunganhubungan yang nyata antara variabel-variabel yang diuji.
44
Ikhtisar Tabel 12 Hasil Analisis Uji Statistik Korelasi Pearson antara Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Pearson Correlation Umur Pendidikan Pekerjaan Motivasi Keterdedahan Informasi
Koefisien -0.264 -0.24 0.062 -0.185 .420**
Tingkat Partisipasi P-Value 0.083 0.117 0.689 0.230 0.005
Keterangan Signifikan Tidak Signifikan Tidak Signifikan Tidak Signifikan Signifikan
**= Sangat nyata pada taraf 1% Tabel 12 menyajikan data mengenai hasil analisis Korelasi Pearson. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di desa Cihideung Hilir, dari faktor internal dan faktor eksternal, hanya keterdedahan informasi dan umur yang mempengaruhi seseorang berpartisipasi. Faktor internal terdiri dari umur, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, serta motivasi berpartisipasi. Sedangkan faktor eksternal yakni keterdedahan informasi. Nilai p-value dari variabel keterdedahan informasi lebih kecil dari taraf nyara (α) = 0,1. Nilai koefisien korelasi dari variebel ini juga memiliki tanda bintang (*) yang menunjukkan adanya hubungan antara keterdedahan informasi dengan tingkat partisipasi. Umur, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan motivasi memiliki nilai koefisien korelasi yang negatif dengan tingkat partisipasi sedangkan keteredahan informasi memiliki koefisien korelasi positif. Koefisien korelasi yang bernilai positif berarti terdapat hubungan positif antara variabel-variabel yang diuji, misalnya hubungan positif antara keterdedahan informasi dengan tingkat partisipasi memiliki arti semakin besar keterdedahan informasi tingkat partisipasi pun akan semakin tinggi.
45
PENILAIAN TERHADAP HASIL MUSRENBANG DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA Pengaruh Keterlibatan Masyarakat dalam Mengemukakan Pendapat Penilaian terhadap hasil Musrenbang merupakan peran yang harus dilaksanakan setelah musrenbang. Penilaian ini terlihat dari kepuasan setelah mengungkapkan pendapat dan mengambil keputusan. Kepuasan merupakan pembentukan perilaku atau bagian dari sikap untuk mengungkapkan perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kinerja yang dirasakan dan kenyataan. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan menunjukkan tingkat yang bervariasi dalam arti sebagian masyarakat menunjukkan partisipasi yang sudah tinggi dan sebagian lagi menunjukkan tingkat partisipasi yang masih rendah. Tingkat partisipasi yang ditunjukkan melalui keterlibatan dalam mengemukakan pendapat sejalan dengan penilaian terhadap hasil musrenbang. Berdasarkan Tabel 13 responden yang puas dengan hasil musrenbang menunjukkan dia pun terlibat aktif dalam mengemukakan pendapat. Dalam kenyataannya beberapa warga ada yang cenderung “legowo” dan ada yang mati-matian memperjuangkan usulannya. Tabel 13 Persentase tingkat kepuasan responden dengan keterlibatan dalam mengemukakan pendapat Keterlibatan masyarakat dalam mengungkapkan pendapat Penilaian Total (%) Rendah (%) Tinggi (%) Tidak Sesuai 25.00 75.00 100 Sesuai 32.14 67.85 100 Pengaruh Keterlibatan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa tidak cukup hanya dengan menyampaiakan pesan-pesan pembangunan, tetapi masyarakat desa yang penuh dengan keterbatasan-keterbatasan perlu didorong atau digerakakkan. Dalam hal ini Tim Pendamping Musrenbang (TPM) akan memandu masyarakat untuk terlibat aktif. Hasil wawancara dilapangan menunjukkan bahwa TPM menjalankan perannya dengan baik dalam memfasilitasi peserta musrenbang, menggerakkan untuk mengungkapkan pendapat dan menggerakkan untuk mengambil keputusan. Setelah melihat hubungan antara tingkat kepuasan masyarakat dalam mengemukakan pendapat, berikut tingkat kepuasan responden dalam pengambilan keputusan. Tabel 13 menunjukkan bahwa setelah mereka terlibat dalam pengambilan keputusan akhir musrenbang ternyata keputusan mereka sesuai dengan program yang ditetapkan juga sesuai dengan program yang dijalankan.
46
Tabel 14 Persentasi tingkat kepuasan responden dengan keterlibatan dalam pengambilan keputusan Keterlibatan Masyarakat dalam Penilaian Total (%) pengambilan keputusan Rendah (%) Tinggi (%) Tidak Sesuai 18.75 81.25 100 Sesuai 21.00 75.00 100 Penilaian Terhadap Hasil Musrenbang Mengacu pada istilah pemberdayaan masyarakat, sasara utama musrenbang seharusnya adalah masyarakat yang terpinggirkan dan atau masyarakat lain yang terabaikan. Pemberdayaan masyarakat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menganalisa kondisi dan potensi serta masalahmasalah yang perlu diatasi. Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanan dan sampai tahap penilaian kegiatan yang dikembangkan oleh dan untuk mereka. Peran serta secara lengkap mulai dari berpartisipasi hingga menilai diharapkan dapat mengembangkan pola pikir kritis dan sistematis dikalangan masyarakat. Mekanisme ini bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya dan mengoptimalkan sumberdaya setempat sebaik mungkin. Hubungan antara tingkat partisipasi dalam tahap perencanaan dengan penilaian kepuasan responden setelah berpartisipasi dianalisis menggunakan Korelasi Pearson untuk menganalisis data skala ordinal dengan data skala ordinal. Penilaian diukur dengan metode daftar pertanyaan. Responden tinggal memilih pernyataan yang paling sesuai dengan dirinya. Penilaian dalam hal ini menekanka pada kepuasan repsonden setelah mengikuti musrenbang di desa. apakah dengan mengikuti musrenbang desa responden makin peduli dengan lingkungan sekitar, apakah keputusan rapat desa sudah sesuai dengan yang saya inginkan, apakah program pembangunan yang ditetapkan sesuai dengan hasil musyawarah, apakah program yang dijalankan sesuai dengan hasil musyawarah. Berikut hasil uji statistik Korelasi Pearson hubungan antara tingkat partisipasi dengan penilaian hasil partisipasi. Berdasarkan hasil analisis Korelasi Pearson antara tingkat partisipasi dalam tahap perencanaan dengan penilaian puas tidaknya responden setelah mengikuti musrenbang di desanya diperoleh nilai Sig. (2-tailed) hitung sebesar 0.073 < 0,1 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya terdapat hubungan yang nyata/signifikan antara tingkat partisipasi dengan penilaian hasil partisipsi. Nilai koefisien korelasi positif menunjukkan bahwa antara tingkat partisipasi dengan penilaian hasil partisipasi memiliki hubungan yang kuat.
SIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian di Desa Cihideung Ilir dapat disimpulkan bahwa: 1. Persiapan musrenbang di Desa Cihideung Ilir dikatakan belum maksimal dilihat dari sisi persiapan yang tidak sesuai dengan prosedur dan dari sisi berjalannya musrenbang yang masih didominasi oleh golongan elit. Sama halnya dengan di kabupaten, peserta yang mengikuti musrenbang kabupaten adalah perwakilan SKPD dari tiap-tiap kecamatan. Di level ini tidak ada lagi jajak pendapat, mengajukan usulan baru dan sebagainya. Masing-masing SKPD hanya tinggal menyerahkan program usulan yang mereka bawa dari desanya masing-masing untuk kemudian diputuskan bersama-sama mana yang harus di goalkan. 2. Dari seluruh variabel ini hanya umur dan keterdedahan informasi yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi. Tingkat partisipasi diukur dari keterlibatan dalam mengungkapkan pendapat dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan. rata-rata responden yang mengikuti musrenbang adalah mereka yang berusia kategori dewasa madya (41-65 tahun). Untuk variabel keterdedahan informasi, masyarakat menilai telah mendapatkan informasi dan sosialisasi yang cukup sebelum mengikuti musrenbang desa. 3. Penilaian atas partisipasi masyarakat dalam musrenbang dilihat dari pengaruh keterlibatan masyarakat dalam mengungkapkan pendapat dan pengaruh keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Semakin tinggi keterlibatan masyarakat dalam mengungkapkan pendapat dan semakin tinggi keterlibatan dalam pengambilan keputusan semakin tinggi pula kepuasan masyarakat terhadap hasil musrenbang.
Saran Setelah melakukan analisis tentang musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Cihideung Ilir, penulis memberikan saran sebagai berikut: 1. Perlu penyempurnaan tahapan perencanaan partisipatif agar dapat dilaksanakan secara simpel dan mudah dipahami dengan tidak mengurangi prinsip-prinsip partisipatif. 2. Meskipun keterdedahan informasi berpengaruh signifikan dalam proses perencanaan, tetap diperlukan adanya sosialisasi yang optimal untuk memberikan kejelasan mengenai proses perencanaan pembangunan kepada masyarakat agar lebih banyak lagi yang terlibat dalam proses tersebut.
48
DAFTAR PUSTAKA Arifin M. 2007. Perencanaan pembangunan partisipatif. studi tentang peyusunan jangka menengah daerah Kota Medan tahun 2006-2010. [Tesis]. Medan [ID]. Universitas Sumatera Utara. [Internet]. [diacu 2011 Oktober 30]. Tersedia dari repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/.../08E00252.pdf Girsang LJ. 2011. Faktor yang mempengarui partisipasi masyarakat dalam kegiatan perbaikan prasarana jalan (Kasus Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Desa Megamendung, Bogor). [Skripsi]. Bogor [ID]. Institut Pertanian Bogor Hurlock EB. 1997. Psikologi perkembangan suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan. Istiwidjayanti dan Soedjarwo, penerjemah; Sijabat RM, editor. Jakarta [ID]: terjemahan dari: Developmental Pshycology A Life-Span Approach, fifth edition Hardjono. 2000. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk hidup sehat (Kasus di Kelurahan Jatitahayu, Kecaatan Pondok Gede, Kota Bekasi). [Tesis]. Bogor [ID]. Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor Holil, Soelaiman. 1980. Partisipasi sosial dalam usaha kesejahteraan sosial. Bandung [ID] Kurniawan, Edi. 2008. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat pada gerakan nasional rehabilitasi hutan dan lahan (Kasus Desa Citepus, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat). [Skripsi]. Bogor [ID]. Institut Pertanian Bogor Muliani, Citra. Partisipasi masyarakar miskin terhadap penanggulangan kemiskinan dalam program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM-M) perkotaan di Desa Cadasngampar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. [Skripsi]. Bogor [ID]. Institut Pertanian Bogor. [Internet]. [diacu 2012 Maret 3]. Tersedia dari repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/.../I11cmu.pdf?...1 Madrie. 1986. Beberapa faktor penentu partisipasi anggota masyarakat dalam pembangunan pedesaan (kasus desa-desa dikecamatan palas lampung. [Tesis]. Bogor [ID]: Pascasarjana Institut Pertanian Bogor Makmur, Setia. 2005. Partisipasi Masyarakat dalam Program Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D) (Kasus Desa Lok Gabang, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan). [Skripsi]. Bogor [ID]: Pertanian Institut Pertanian Bogor Ndraha, Taliziduhu.1990. Pembangunan masyarakat, mempersiapkan masyarakat tinggal landas. Jakarta: Rineka Cipta Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: Per 005/M.PPN/06/2006 Tentang Tata Cara Perencanaan Dan Pengajuan Usulan Serta Penilaian Kegiatan Yang Dibiayai Dari Pinjaman Dan Atau Hibah Luar Negeri. Purnamasari, Irma. 2008. Studi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kacamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. [Tesis]. Semarang [ID]. Universitas Diponegoro. [Internet]. [diacu 2012 Januari 23]. Tersedia dari http://eprints.undip.ac.id/17845/
50 Permendagri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Riyadi DS. 2002. Pengembangan wilayah, teori dan konsep dasar. Pusat pengkajian kebijakan, Deputi pengkajian kebijakan teknologi BPPT. Jakarta Ross MG and Lappin. 1967. Community organization: theory, principles and practice. Second Edition. New York: Harper dan Row Pblisher Singarimbun M dan Effendi S (ed). 1989. Metode penelitian survai. Jakarta. LP3ES Slamet Y. 1992. Pembangunan masyarakat berwawasan partisipasi. Surakarta : Sebelas Maret University Sayumitra Andi. 2009. Implementasi perencanaan partisipatif dalam mewujudkan pembangunan di Desa Lapang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. [Skripsi]. Medan [ID]: Universitas Sumatera Utara. [Internet]. [diacu 2013 Maret 26]. Tersedia dari: repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/.../09E01051.pdf Todaro MP dan Smith. 2006. Pembangunan Ekonomi: Edisi Kesembilan. Jakarta: Erlangga Uphoff C. 1977. Rural development participation: concept and measures for project design implementation and evaluation. New York: Rural Development Commite-Cornel University Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/31062/4/Chapter%20I.pdf Utami LSL. 2010. Persepsi dan partisipasi keluarga dalam lembaga keuangan mikro serta pengaruhnya terhadap tingkat kesejahteraan keluarga (Kasus pada Posdaya Bina Sejahtera Kelurahan Pasir Mulya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor). [Skripsi]. Bogor [ID]. Institut Pertanian Bogor Wijaksana AW. 2012. Analisis keberlanjutan kelembagaan dan tingkat partisipasi kelompok dalam program sekolah lapang pengelolaan tanaman terpadu (SLPTT) (Kasus: Gabungan kelompok tani “Jaya Tani” Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor). [skripsi]. Bogor [ID]. Institut Pertanian Bogor
Lampiran 1. Peta Lokasi Penelitian
52 Lampiran 2. Daftar Peserta Musrenbang No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.
Nama Budiyanti Sri Kayati Ratna Muhammad Doni Karma Haryadi Muhammad Bukhori Ijam Joharis Miharja Deden Uki Marzuky Lelah Herlasari Suryati Iros Rosita Sri Sugiyatmi Imas Susanti Suparimas Adung Suro Suryanto Poniran Hendra Sofyan Sarhum Majid Sukatma Suparman Dewi Intan Acep Nurhadi Abdul hoer Amsiah Komarudi Ahmad Wiwik Widayati Eman Daday Firdaus Amit Rita Nurmala Rahman Syaifuddin Badriah Bidan Casminah Titi R Sarah M Taopik A Rojab
Alamat RT 04/04 Cihideung Ilir Cibanteng Setu Cibanteng Setu RT 02/01 Cihideung Ilir Cihideung Ilir Cibanteng Setu Cihideung Ilir Cibanteng Setu Bojong RT 02/01 Cihideung Ilir Cihideung Ilir RT 04/04 Cihideung Ilir RT 01/01 Cihideung Ilir Cihideung Ilir RT 03/04 Cihideung Ilir Cihideung Ilir RT 07/02 Cihideung Ilir Laladon Cibanteng Setu Cihideung Ilir Cihideung Ilir Kp. Bojong Cihideung Ilir RT 01/03 Kp. Bojong Kp. Bojong TDP Cihideung Ilir Cibungbulang Kp. Bojong Ciampea Polsek Ciampea RT 05 Cihideung Ilir Cihideung Ilir Cihideung Ilir Cihideung Ilir Kp. Bojong Kp. Bojong
RIWAYAT HIDUP Penulis bernama Rodiah Rumata dilahirkan di Fakfak Papua Barat pada tanggal 13 Desember 1989 merupakan anak kedua dari pasangan bapak Mohammad Djen Rumata dan Ibu Djaniba Fesanlau. Menempuh pendidikan SD di SD Yapis Merapi Fakfak, Mts Muhammditah Fakfak dan SMA di SMAN 2 Fakfak. Kemudian pada tahun 2007 penulis diterima di Institut Pertanian Bogor melalui jalur Beasiswa Utusan Daerah Pemerintah Kabupaten Fakfak. Hoby membaca dan berdiskusi membuat penulis bergabung dengan organisasi ekstra kampus Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia tingkat komisariat dan daerah. Penulis juga pernah menjadi reporter Koran Kampus IPB sempat tergabung dalam Forum Lingkar Pena Kota Bogor dan menjadi anggota tim supporting system Majelis Wali Amanat Unsur mahasiswa IPB. Penulis menjuarai Lomba Cerdas Cermat Politik yang diadakan oleh BEM FEM IPB, menjadi peserta dalam lomba Hifdzil Qur‟an MTQ tingkat mahasiswa Institut Pertanian Bogor 2011, menjadi peserta dalam lomba Syarhil Qur‟an MTQ IPB 2009 dan menjadi finalis lomba debat Kebijakan Daerah BEM KM IPB Kabinet Gemilang. Selanjutnya penulis juga tercatat sebagai asisten mata kuliah Pendidikan Agama Islam selama tiga tahun dan magang di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak pada tahun 2010.
