Dr. Prasetijono Widjojo MJ, MA Deputi Bidang Ekonomi Bappenas
Penutupan Pra-Musrenbangnas 2013 Jakarta, 29 April 2013
SISTEMATIKA 1. Arah Kebijakan Prioritas Nasional 2. Isu-isu Penting dalam Prioritas Nasional Lainnya Bidang Perekonomian
3. Kesepakatan Hasil Trilateral Desk 4. Tanggapan Umum dan Masukan terhadap Proses Pembahasan 5. Kesimpulan dan Tindak Lanjut (lihat kerangka dalam memo : 198/D.VII/04/2013)
2
1
ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL
3
Ruang Lingkup 1. Industri Pengolahan Kementerian Perindustrian 2. Kerjasama Ekonomi Internasional Masyarakan EkonomiASEAN (MEA) Kementerian Perdagangan 3. Tenaga Kerja Indonesia Prioritas 7 4. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kementerian KUKM Prioritas 4 4
2
ISU-ISU PENTING DALAM PRIORITAS NASIONAL LAINNYA BIDANG PEREKONOMIAN
5
ISU STRATEGIS PNL BIDANG PEREKONOMIAN 1. Akselerasi Industrialisasi Dengan Sasaran Pertumbuhan Industri NonMigas, melalui: a) peningkatan jaminan pasokan gas dan listrik untuk kebutuhan industri dalam negeri, baik sebagai bahan baku maupun energi; b) mendorong penyediaan infrastruktur pusat-pusat pertumbuhan industri; c) optimalisasi pasar dalam negeri, baik melalui pengadaan pemerintah maupun BUMN/BUMD; d) peningkatan upaya pengendalian impor melalui kebijakan non-tariff barrier; e) penyelesaian masalah hubungan industrial; dan f) penurunan Terminal Handling Charge (THC) untuk ekspor.
2. Peningkatan Pemahaman dan Kesiapan Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 melalui: a) penguatan kapasitas Sektor Swasta dan Masyarakat; b) peningkatan pemahaman aparat pemerintah Indonesia di pusat dan daerah terhadap MEA 2015; serta c) peningkatan kualitas pemenuhan komitmen Cetak Biru MEA 2015.
6
3
KESEPAKATAN HASIL TRILATERAL DESK
7
Kesepakatan F0 Kementerian Perindustrian Provinsi
Usulan Kegiatan Disepakati
Aceh
Kementerian Perindustrian akan melakukan pengembangan Industri Penyamakan Kulit
Riau
Pemda Riau akan melakukan pembebasan lahan untuk pembangunan Klaster Oleochemical. Pasca pembebasan lahan, pengembangan klaster akan dilakukan oleh Kementerian Perindustrian melalui skema New Initiatives
Kalimantan Timur
Pemda Kaltim dalam proses penyelesaian DED dan pembangunan infrastruktur jalan dan infrastruktur pelabuhan
Sulawesi Tengah
Kementerian Perindustrian akan melakukan verifikasi lapangan untuk usulan kegiatan pengolahan ikan di Kab. Banggai dan pengolahan Jagung di Kab. Tojo Una-Una
Papua
Kementerian Perindustrian akan melakukan analisa dan verifikasi lapangan atas usulan pengembangan industri berbasis pangan di Papua
Nusa Tenggara Kementerian Perindustrian akan memfasilitasi investasi yang akan dilakukan Timur PN. Garam.
8
Kesepakatan F1 dan F2 Kementerian Perindustrian Kementerian Perindustrian mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 125 Milyar untuk pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan mendorong pertumbuhan industri Agro. Alokasi Dana Dekonsentrasi untuk pengembangan IKM adalah sebesar Rp. 107 Milyar
Alokasi Dana Dekonsentrasi untuk pengembangan industri Agro adalah sebesar Rp. 18 Milyar 9
Kesepakatan F1 & F2 Kementerian Perindustrian No Propinsi 1 2 3 4 5
Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Bengkulu Jambi
6 7 8 9 10
Riau Kep. Riau Bangka Belitung Sumatera Selatan Lampung
11
Banten
12 13 14 15 16 17
DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Bali
Usulan Kegiatan Disepakati
Dana Disepakati (Rp. Juta)
Klaster IKM dan Klaster Kopi Klaster IKM dan Klaster Oleochemical Klaster IKM dan Klaster Oleochemical Klaster IKM dan Klaster Kopi Klaster IKM dan Klaster Karet Klaster IKM dan Klaster Kelapa dan Klaster Oleochemcial Klaster IKM dan Klaster Hasil Laut Klaster IKM dan Klaster Hasil Laut Klaster IKM dan Klaster Oleochemical Klaster IKM dan Klaster Kopi Klaster IKM dan Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Klaster Agro Klaster IKM dan Fasilitasi Pengembangan Klaster Agro Klaster IKM dan Klaster Agro Klaster IKM dan Klaster Industri Minuman Klaster IKM dan Klaster Industri Furniture Klaster IKM dan Klaster Agro Klaster IKM dan Klaster Hasil Laut
4.400 5.100 4.500 2.700 2.500 3.900 3.100 2.600 3.600 3.300 2.957 1.363 5.257 6.517 3.249 7.907 3.803
10
Kesepakatan F1 & F2 Kementerian Perindustrian No 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Propinsi Kalimantan Timur Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Sulawesi Tengah Sulawesi Utara Sulawesi Barat Gorontalo
Usulan Kegiatan Disepakati Klaster IKM dan Klaster Oleochemical Klaster IKM dan Klaster Oleochemical Klaster IKM dan Klaster Oleochemical Klaster IKM dan Klaster Jagung Klaster IKM dan Klaster Kakao Klaster IKM dan Klaster Kakao Klaster IKM dan Klaster Kakao Klaster IKM dan Klaster Hasil Laut Klaster IKM dan Klaster Kakao Klaster IKM dan Klaster Jagung
28 29 30 31 32 33
Nusa Tenggara Barat Klaster IKM dan Klaster Hasil Laut Nusa Tenggara Timur Klaster IKM dan Klaster Hasi Laut Maluku Klaster IKM dan Klaster Hasil Laut Maluku Utara Klaster IKM dan Klaster Hasil Laut Papua Klaster IKM dan Klaster Sagu Papua Barat Klaster IKM dan Klaster Sagu TOTAL ALOKASI DANA DEKONSENTRASI
Dana Disepakati (Rp. Juta) 2.800 3.900 3.200 3.300 5.717 4.341 4.125 3.335 2.767 3.367 4.159 4.225 3.433 3.543 3.367 2.757 125.089 11
Kesepakatan F1 dan F2 Kementerian Perdagangan 1.
33 Provinsi memperoleh Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Perdagangan untuk melakukan sosialisasi pelaksanaan komitmen Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015, sebesar Rp 300350 juta/Provinsi.
2.
Tujuannya adalah dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesiapan Indonesis dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015
12
4
TANGGAPAN UMUM DAN MASUKAN TERHADAP PROSES PEMBAHASAN
13
• Diskusi di desk sangat kondusif karena Kementerian telah melakukan Rapat Koordinasi Teknis dengan Daerah.
14
5
KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT
15
Tindak Lanjut Menekankan K/L mengawal target secara konsisten dalam RKA (memberikan argumen kuat kepada DPR) Pemerintah daerah menindaklanjuti kesepakatan dalam RKPD dan APBD (lahan, sharing anggaran) yang perlu ditekankan untuk ditindaklanjuti di daerah 16
TERIMA KASIH
17
