Deputi Bidang Ekonomi Bappenas. Musrenbangnas RKP Tahun 2011

Prioritas Nasional 7 Iklim Usaha dan Iklim Investasi

Deputi Bidang Ekonomi Bappenas pp Musrenbangnas RKP Tahun 2011 Jakarta 29 April-1 Mei 2010 Jakarta,

TEMA RKP 2011 RKP 2010 “PEMULIHAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN PEMELIHARAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT”

RKP 2011 “PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKEADILAN DIDUKUNG PEMANTAPAN TATA KELOLA DAN SINERGI PUSAT DAERAH”

PRIORITAS NASIONAL RKP 2011

11 Prioritas Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II 2009-2014

1

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

2

Pendidikan

3

Kesehatan

4

Penanggulangan Kemiskinan

5

Ketahanan Pangan

6

Infrastruktur

7

Iklim Investasi dan Iklim Usaha

8

Energi

9

Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca‐konflik 11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi

Prioritas Lainnya

12

Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

13

Bidang Perekonomian

14

Bidang Kesejahteraan Rakyat

PENCAPAIAN TARGET RPJMN 2010-2014 DILAKSANAKAN SECARA KONSISTEN DAN BERKESINAMBUNGAN MELALUI PENGGUNAAN 14 PRIORITAS RPJMN 2010-2014 DALAM RKP 2010, 2011, 2012, 2013 DAN 2014. PERBEDAAN PRIORITAS ANTAR TAHUN (RKP) TERSEBUT TERLETAK PADA PENEKANANNYA.

KERANGKA RENCANA PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI, 2010-2014

Didukung • Pembangunan infrastruktur • Pengembangan iptek • Pembangunan SDM • Reformasi birokrasi • Refomasi hukum • Pembangunan SDA dan LH

Kebijakan Perdagangan

Meningkatkan Ekspor (X)

Kebijakan Investasi

Menarik Investasi (I)

Menjaga Daya Beli Masyarakat k

Menjaga Konsumsi (C)

Kebijakan Fiskal Berkelanjutan

Pengeluaran Pemerintah (G)

Kebijakan Industri

Peningkatan Sektor Industri

Kebijakan Pertanian

Peningkatan Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan

Kebijakan Pengembangan S k Tersier Sektor T i

Pengembangan Sektor Tersier

Kebijakan Moneter

Stabilitas Harga dan Nilai Tukar

Kebijakan Fiskal j Berkelanjutan Kebijakan Sektor Keuangan

APBN yang sustainable Stabilitas Sektor keuangan

Kebijakan Tenaga Kerja Kebijakan Pengurangan kemiskinan

Peningkatan Kesempatan Kerja

Kebijakan UKM

Pengembangan UKM

Pengurangan Kemiskinan

Peningkatan Permintaan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan

Peningkatan Produksi

Stabilitas Ekonomi yang Kokoh

Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Pembangunan Ek Ekonomi i yang Inklusif dan Berkeadilan

4

Posisi Daya Saing Indonesia Ease of Doing Business (IFC‐ World Bank)

Global Competitiveness Index (World Economic Forum)

p g Pada tahun 2009 peringkat 129, naik menjadi peringkat 122 di tahun 2010 dari 183 negara.

p g Tahun 2008‐2009 peringkat ke‐ 55 naik menjadi peringkat 54 pada tahun 2009‐2010 dari 134 negara.

World Competitiveness Indicator (IMD)

Logistic Performance Index (World Bank)

Tahun 2005 peringkat 50 naik menjadi peringkat 42 pada tahun 2009 dari 57 negara. h d

Tahun 2007 peringkat ke‐43 dari 150 negara dan menurun menjadi peringkat 75 pada d k d tahun 2010.

Realisasi Pertumbuhan Ekonomi ((Sisi Pengeluaran) g ) 2008-2009 Uraian Pertumbuhan Ekonomi (%)

TW I 6,2

SISI PENGELUARAN Konsumsi Masyarakat Konsumsi Pemerintah Investasi (PMTB) Ekspor Barang dan Jasa Impor Barang dan Jasa

5,77 5 3,6 13,9 13,7 18,0

2008 TW II TWIII TW IV Total 6,3 6,2 5,3 6,0

5,55 5 5,3 12,2 12,4 16,1

5,33 5 14,1 12,3 10,6 11,1

4,88 4 16,3 9,4 2,0 -3,7

5,33 5 10,4 11,9 9,5 10,0

2009 TW I TW II TW III TW IV Total 4,5 4,1 4,2 5,4 4,5

6,00 6 19,2 3,5 -18,7 -24,4

4,88 4 17,0 2,4 -15,5 -21,0

4,77 4 10,3 3,2 -7,8 -14,7

 Dampak krisis ekonomi global berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia sejak Triwulan IV 2008

 Konsumsi Masyarakat tumbuh konstan, sementara itu ekspor tumbuh negatif, dan pertumbuhan Investasi menurun

6

4,00 4 17,0 4,2 3,7 1,6

4,99 4 15,7 3,3 -9,7 -15,0

PERTUMBUHAN REALISASI IUT PMDN BERDASARKAN LOKASI LOKASI SUMATERA % thd total JAWA % thd ttotal t l BALI & NUSATENGGARA % thd total KALIMANTAN % thd total SULAWESI % thd total MALUKU % thd total PAPUA % thd total

TOTAL %

Sumber: BKPM

2005 13.701,7 44,3 14.855,8 48 0 48,0 66,1 0,2 1.747,6 57 5,7 509,0 1,6 0,9 0,0 43,1 0,1 30.924,2 100

2006 4.504,9 21,8 13.030,8 63 1 63,1 104,9 0,5 2.536,1 12 3 12,3 68,6 0,3 0,2 0,0 403,5 2,0 20.649,0 100

2007 10.754,5 30,8 18.668,9 53 5 53,5 15,7 0,0 1.558,0 45 4,5 3.881,6 11,1 0,2 0,0 0,0 34.878,9 100

2008 4.840,2 23,8 12.230,5 60 1 60,1 29,0 0,1 1.821,4 89 8,9 1.147,4 5,6 294,7 1,4 20.363,2 100

2009 7.819,6 20,7 25.766,5 68 2 68,2 50,8 0,1 2.934,4 78 7,8 1.187,4 3,1 0 41,1 0,1 37.799,8 100

PERTUMBUHAN REALISASI IUT PMA BERDASARKAN LOKASI LOKASI SUMATERA % thd total JAWA % thd total BALI & NUSATENGGARA % thd total KALIMANTAN % thd total SULAWESI % thd total MALUKU % thd total PAPUA TOTAL %

Sumber: BKPM

2005

2006

1.232,4 13,8 7.239,8 81 2 81,2 102,6 1,2 181,8 2,0 145,3 1,6 9,1 0,1 0 8.911,0 100

898,4 15,0 4.416,4 73,7 3 106,2 1,8 534,6 8,9 15,5 0,3 20,0 0,3 0,6 0,0 5.991,7 100

2007 1.398,5 13,5 8.503,5 82 2 82,2 56,7 0,5 300,6 2,9 79,6 0,8 2,5 0,0 10.341,4 100

2008 1.009,9 6,8 13.566,9 91 2 91,2 95,5 0,6 115,2 0,8 65,4 0,4 18,7 0,1 14.871,6 100

2009 776,2 7,2 9.370,6 86,6 233,8 2,2 284,4 2,6 141,6 1,3 5,9 0,1 2,8 0,0 10.815,3 100

7

IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA DALAM RPJMN TAHUN 20102010-2014

Tema Prioritas Peningkatan investasi melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi, dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sasaran Prioritas 7 Pertumbuhan Investasi dalam bentuk Pembentukan Modal tetap Domestik Bruto (PMTB) sebesar 10,9 persen pada tahun 2011 Substansi Inti 1. Kepastian hukum: Reformasi regulasi secara bertahap di tingkat nasional dan daerah sehingga terjadi harmonisasi peraturan perundang-undangan yang tidak menimbulkan ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam implementasinya 2. Penyederhanaan prosedur: Penerapan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di beberapa kota yang dimulai di Batam, pembatalan perda bermasalah dan pengurangan biaya untuk memulai usaha seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) 3. Logistik L i ik nasional: i l Pengembangan b ddan penetapan SSistem Logistikk Nasionall yang menjamin kelancaran k l arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi 4. Sistem informasi: Beroperasinya secara penuh National Single Window (NSW) untuk impor (sebelum Januari 2010) dan ekspor. Percepatan realisasi proses penyelesaian bea cukai di luar pelabuhan dengan implementasi tahap h pertama Custom C Advanced Ad dT Trade d SSystem (CATS) di dry d port Cikarang Cik 5. KEK: Pengembangan KEK di 5 lokasi melalui skema Public-Private Partnership sebelum 2012 6. Kebijakan ketenagakerjaan: Sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha dalam rangka 9 penciptaan lapangan kerja

DAERAH YANG SUDAH MELAKSANAKAN PTSP

S era Jawa dan Balli KalK limantan SulS lawesii MalM lukku dan Papua Jumllah Sumat

Propinsi Kabupaten Kota Jumlah

5 79 255 109

Sumber: Dedagri

3 89 332 124

0 31 9 40

2 40 100 52

2 10 4 16

12 249 80 341

Tahapan Rencana Pengembangan Sistem Logistik Nasional dan Perkembangannya  TAHAPAN: Jangka Pendek

Tahap Persiapan

Jangka Menengah I

Jangka Menengah II

Tahap I (2010‐2014)

Tahap II (2015‐2019)

Pembenahan Regulasi, Pengembangan SDM, dan Peningkatan Sarana d P dan Prasarana

Perkuatan Sarana dan Prasarana Logistik dan Pengembangan Kapasitas Penyedia Jasa

Jangka Panjang

Tahap III (2020‐2025)

((2009‐2010)) Operasionalisasi Cetak Biru Pengembangan Logistik Indonesia dan implementasi Program Quick Win g

Integrasi Sistem Logistik Nasional Dalam Skala Domestik dan Global

 PERKEMBANGAN: a Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional sudah selesai disusun a. b. Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional akan disahkan dalam bentuk Peraturan Presiden (saat ini draft Perpres telah selesai)

11

National Single Window (NSW) • Tahapan Implementasi NSW: Implementasi Tahap Kesatu (17 Des 2007)

Implementasi Tahap Kedua (14 Aug 2007)

Implementasi Tahap Ketiga (23 Des 2008)

 

Implementasi Tahap Keempat (29 Jul 2009)

Implementasi Tahap Kelima (Jan 2010)

Implementasi Tahap Nasional (Okt 2010)

Saat ini, proses implementasi NSW memasuki Tahap Kelima Peluncuran Tahap Kelima dilakukan pada bulan Januari 2010

National Single Window (NSW) National Single Window (NSW) • Tahapan Implementasi NSW: Implementasi Tahap Kesatu (17 Des 2007)

Implementasi Tahap Kedua (14 Aug 2007)

Implementasi Tahap Ketiga (23 Des 2008)

• Perkembangan NSW:

Implementasi Tahap Keempat (29 Jul 2009)

Implementasi Tahap Kelima (Jan 2010)

Implementasi Tahap Nasional (Okt 2010)

Saat ini, proses implementasi NSW memasuki Tahap Kelima Peluncuran Tahap Kelima dilakukan pada bulan Januari 2010 pada bulan Januari 2010

 NSW sudah diterapkan diimplementasikan di 5 Pelabuhan Utama, yaitu: 1. Pelabuhan Tanjung Perak  Perak  NSW impor NSW impor dan ekspor 2. Pelabuhan Tanjung Priok 3. Pelabuhan Tanjung Mas NSW impor 4. Bandara Soekarno‐Hatta 5. Bandara Belawan  Instansi Pemerintah(GA) : 18 GA (Impor) dan 2 GA Utama (Ekspor: DepDag & DepHut)  User (Pengguna Jasa) : Seluruh Importir dan PPJK (mandatory di 5 pelabuhan utama)

CATS (customs advanced trade system)  Pilar CATS: regulasi, infrastruktur, prosedur CATS: regulasi infrastruktur prosedur dan teknologi  Perkembangan: a. Dry Dry port secara port secara fisik sudah dikonstruksikan di Jababeka (Okt 2009 – Februari 2010) b. Bounded zone sudah dibangun c. Container depo sudah dibangun d. Freight management system sudah dibangun e. Peraturan P t Di j Bea dan Cukai tentang Dirjen B d C k it t prosedur d ekspor dan impor akan segera dikeluarkan

PENGUSULAN DAN PERSYARATAN KEK PEMBENTUKAN KEK DIUSULKAN KEPADA DEWAN NASIONAL OLEH : a. a Badan Usaha (Usulan Usaha (Usulan disampaikan melalui pemprov setelah disetujui pemkab/pemko) b. pemerintah kabupaten/kota (Usulan disampaikan melalui pemprov) c. p pemerintah p provinsi ((Usulan telah disetujui j p pemkab/pemko) /p ) d. Pemerintah pusat

KELENGKAPAN USULAN (Paling sedikit): KELENGKAPAN USULAN (Paling sedikit): 1. peta lokasi pengembangan serta luas area yang diusulkan yang terpisah dari permukiman penduduk; 2. rencana tata ruang KEK yang diusulkan dilengkapi dengan peraturan g y g g p g p zonasi; 3. rencana dan sumber pembiayaan; 4. analisis mengenai dampak lingkungan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; peraturan perundang‐undangan; 5. hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial; dan 6. jangka waktu suatu KEK dan rencana strategis.

KRITERIA DAN PERKEMBANGAN TERAKHIR KEK KRITERIA 1. 2. 3.

4.

sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung; k li d pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan mendukung KEK; terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional atau dekat dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia atau terletak pada wilayah potensi sumber daya unggulan; dan mempunyai batas yang jelas.

SASARAN •

Pengembangan KEK di 5 lokasi sebelum 2012

PERKEMBANGAN TERAKHIR •

Pada Bulan September 2010 PP tentang Pengaturan Lokasi dan Dewan Pada Bulan September 2010 PP tentang Pengaturan Lokasi dan Dewan Kawasan akan terbit

LOKASI USULAN KEK

MENCIPTAKAN MENCIPTAKAN KESEMPATAN KERJA DAN MENURUNKAN TPT DI TAHUN 2011 SEBESAR 7,3 persen

Upaya Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka [[TPT] tahun ] 2011  Meningkatkan Peran Daerah dalam Menurunkan TPT. i. Meningkatkan efektifitas kebijakan fiscal agar dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. ii. Dengan semakin besarnya fungsi pelayanan kepada masyarakat yang diberikan kepada daerah, peran daerah untuk mendorong kegiatan ekonomi semakin besar. iii. Keselarasan antara APBN dan APBD untuk mendorong kegiatan ekonomi dan menciptakan kesempatan kerja di daerah. iv. Mempercepat upaya dalam memperbaiki iklim investasi di daerah, v. Memanfaatkan belanja daerah seoptimal mungkin, dan vi. Menangani pengangguran dan kemiskinan (terutama daerah yang merupakan kantong‐kantong kemiskinan dan pengangguran) melalui program‐program APBN.

PAPUA

PAPUA BARAT

1 14.00 88.71 111.00 88.45 113.34 77.97 112.16 88.56 110.74 55.54 112.82 77.61 88.91 55.08 88.47 66.62 77.19 66.14 88.11 115.77 112.15 115.53 110.96 99.54 77.33 77.59 66.00 88.51 55.08 116.59 114.97 55.32 33.13 110.29 66.25 44.82 33.97 88.13 55.44 44.91 44.62 77.34 66.36 111.17 110.83 114.05 110.56 77.71 55.43 115.93 88.90 110.93 44.74 114.04 55.89 44.51 115.01 110.57 113.09 66.76 77.56 77.31 44.08

Sumber: Sakernas 2005 dan 2009, BPS

MALUT

MALUKU

SULBAR

GORONTAL O

SULTRA

SULSEL

SULTENG

SULUT

KALTIM

KALSEL

KALTENG

KALBAR

N.T.T.

N.T.B.

BALI

BANTEN

JATIM

D.I.Y.

JATENG

JABAR

DKI JAKARTA

KEPRI

BABEL

LAMPUNG

BENGKULU

SUMSEL

JAMBI

RIAU

SUMBAR

SUMUT

NAD

Grafik 1 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA PER PROPINSI, 2005 DAN 2009 ( Persentase )

20 2005

2009

Nasional

15

10

5

0

Penciptaan kesempatan kerja melalui investasi menggambarkan perkembangan yang baik, sekitar 42,4 persen kesempatan kerja formal yang tercipta selama 2005 2009 diserap oleh adanya formal yang tercipta selama 2005‐2009, diserap oleh adanya Investasi Baru. Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja Melalui Inventasi PMA/PMDN Tahun 2005‐September 2009 Total Tahun PMA PMDN PMA/PMDN / Jumlah TK Jumlah TK Jumlah TK 2005 156.071 123.936 280.007 006 206.945 06 945 79.247 79 47 286.192 86 9 2006 2007

180.879

86.891

267.770

2008 J Januari‐September 2009 iS b

246.049 158.596 8 6

67.267 6 65.522

313.316 224.118 8

Total TK Tenaga Kerja yang diserap PMA/PMDN terhadap pertambahan Kes Kerja formal (%)

948.540 29,35

422.863 13,08

1.371.403 42,44

P

7 S

M

I I

I K

I

U

K

Kebijakan Ketenagakerjaan dalam Prioritas 7 antara lain dengan menyempurnakan:  UU.13/2003 Ketenagakerjaan: mengurangi biaya mempekerjakan tenaga kerja dengan penyempurnaan aturan pengupahan, pesangon, pekerja pengupahan pesangon pekerja kontrak dan Outsourcing  UU. 2/2004 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI): memperkuat proses perundingan secara Bipartit; memperbaiki sistem dan mekanisme penyelesaian l perselisihan l h  Kedua UU tersebut masuk dalam program legislasi nasional [Prolegnas] yang diperkirakan selesai tahun 2010  Kegiatan di Tahun 2011: (a) Sosialisasi hasil perubahan UU ke seluruh daerah. (b) Mendorong agar proses Perundingan Bipartit berjalan baik, diperlukan: (1) Meningkatkan pendidikan Kemampuan Teknik Bernegosiasi kepada seluruh Serikat Pekerja dan Perwakilan Pengusaha (2) Memperbaiki Prosedur Penyelesaian Perselisihan. (3) Mendorong terbentuknya collective bargaining pada collective bargaining pada tingkat perusahaan (4) Memperluas jangkauan program jaminan sosial tenaga kerja

P

L

B

P

Substansi b i Inti: i  Peningkatan Pelayanan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Selama Proses Penyiapan, Pemberangkatan, Dan Kepulangan  Peningkatan Upaya Pelayanan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Luar Negeri L N i Kegiatan di tahun 2011: ( ) Memperkuat Kelembagaan Penempatan calon TKI, antara (a) M k K l b P l TKI l i d lain dengan memperbaiki skim asuransi, meningkatkan pengelolaan remitansi, dan skim kredit bagi TKI, (b) Meningkatkan koordinasi Penyelenggaraan Penempatan dan perlindungan TKI k luar ke l negerii (Kementerian (K i Dagri, Nakertrans, BNP2TKI, Kesehatan, Luar D i N k BNP2TKI K h L Negeri, Diknas, Kominfo, dan Pemda) (c) Meningkatkan keterlibatan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan selama proses pelaksanaan rekrutmen dan pendidikan/ pelatihan (d) Meningkatkan (d) M i k k Perlindungan P li d TKI TKI, melalui: (a) Meningkatkan l l i ( ) M i k k fungsi f i pelayanan l pengaduan yang dibangun tahun 2010, “hotline service” 24 jam, (b) Pemberian akses Kepada Bantuan Hukum, dengan menyelesaikan masalah hukum yang menimpa TKI , dan (c) Mempercepat pembangunan rumah singgah i h (shelter) di ( h lt ) di KBRI untuk KBRI t k menampung TKI bermasalah TKI b l h dan d penyediaan di bantuan hukum.

Kegiatan Prioritas Nasional 7 RKP 2011

SUBSTANSI INTI/ No KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

PAGU TAHUN 2011

INSTANSI PELAKSANA

Substansi Inti: Kepastian Hukum 1 Pengelolaan

Terwujudnya Pertanahan Provinsi pengembangan infrastruktur p pertanahan secara nasional, regional dan sektoral, yang diperlukan di seluruh Indonesia Terlaksananya percepatan legalisasi aset pertanahan, ketertiban administrasi pertanahan dan kelengkapan informasi legalitas aset tanah Berkurangnya sengketa, konflik dan perkara pertanahan serta mencegah g timbulnya y sengketa, konflik dan perkara pertanahan 2 Pengelolaan Data dan Tersedianya data dan Informasi Pertanahan informasi pertanahan yang terintegrasi secara nasional (Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional/ SIMTANAS)

Cakupan Peta Pertanahan

2.800.000 ha

55,02

BPN

Jumlah bidang tanah yang dilegalisasi

781.650 781 650 bidang

324 71 324,71

BPN

Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan

2.791 kasus

17,79

BPN

Peningkatan akses layanan pertanahan melalui LARASITA

419 kab/kota

15,4

BPN


SASARAN

TARGET

PAGU TAHUN 2011

INSTANSI PELAKSANA

Prosentase penyelesaian penyusunan peraturan pelaksana UU No. 38 p Tahun 2009 tentang Pos

100%

17,06

Kemenkominfo

Prosentase pembahasan dan perbaikan materi RUU Multimedia (Konvergensi Telematika) sebagai pembaharuan UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Prosentase p pencapaian p terhadap pembaharuan kebijakan, regulasi dan kelembagaan akibat adanya digitalisasi dan perkembangan industri

40%

21 28 21,28

Kemenkominfo

70%

15,06 ,

Kemenkominfo

INDIKATOR

Substansi Inti: Kepastian Hukum 3 Pengembangan Penyelenggaraan Pos

4 Pengembangan Penyelenggaraan Telekomunikasi

g g 5 Pengembangan Penyelenggaraan Penyiaran

Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan pos Kebijakan Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan telekomunikasi

Kebijakan, j , regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan penyiaran


SASARAN

INDIKATOR

TARGET

PAGU TAHUN 2011

Persentase rancangan peraturan perundang-undangan di bawah UU yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan Persentase penyelesaian pembahasan rancangan undang-undang di DPR secara tepat p waktu Persentase tenaga fungsional perancang peraturan perundangundangan yang mendapatkan kualifikasi dan promosi sesuai standar secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel Persentase kelengkapan dokumentasi dan pustaka bidang peraturan perundang-undangan secara akurat dan up-to-date Persentase Peraturan perundangundangan di bidang mekanisme Perlindungan Saksi dan Pelapor

40%

14,4

Persentase Peraturan Perundang Perundangundangan yang mendorong pemberantasan korupsi

40%

INSTANSI PELAKSANA

Kemenhukham

Substansi Inti: Kepastian Hukum 6 Kegiatan Perancangan Peraturan PerundangUndangan

Peningkatan kualitas RUU dan Peraturan Perundang di bawah UU di DPR serta tenaga fungsional g perancang Peraturan Perundangundangan

40%


SASARAN

INDIKATOR

TARGET

PAGU TAHUN 2011

Persentase rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang politik, hukum dan keamanan yang harmonis Persentase rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang keuangan g dan p perbankan yyang g harmonis

40%

6,7

INSTANSI PELAKSANA

Kemenhukham

Substansi Inti: Kepastian Hukum 7 Kegiatan harmonisasi Peraturan Perundangundangan

Meningkatkan keharmonisan rancangan peraturan perundangundangan tingkat pusat bidang p gp politik, hukum, keamanan, keuangan, perbankan, industry, perdagangan SDA, perdagangan, SDA Riset, teknologi, kesejahteraan rakyat yang harmonis

Persentase rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang industry dan perdagangan yang harmonis Persentase rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang kesejahteraan rakyat yang harmonis Persentase pembenahan Peraturan Perundang-Undangan g g di bidang g Pertanahan, tata ruang dan Lingkungan hidup Persentase Peraturan Perundangundangan di bidang mekanisme Perlindungan saksi dan pelapor Persentase Peraturan PerundangUndangan yang mendorong pemberantasan korupsi.


SASARAN

INDIKATOR

TARGET

PAGU TAHUN 2011

INSTANSI PELAKSANA

Substansi Inti: Kepastian Hukum 8 Peningkatan Deregulasi Kebijakan j Penanaman Modal

Merealisasikan kegiatan kajian analisis kebijakan j dan kegiatan sosialisasi kebijakan yang berorientasi pada peningkatan daya saing

Jumlah rumusan untuk bahan pertimbangan penyusunan p y rumusan kebijakan penanaman modal

1 rekomendasi

Jumlah rumusan kebijakan 1 rumusan sebagai masukan bagi penyempurnaan kebijakan dan pengembangan penanaman modal yang berdaya saing Jumlah kegiatan dan 46 kegiatan peserta sosialisasi p ( sosialisasi (12 kebijakan penanaman di dalam modal negeri, 5 sosialisasi di luar negeri, 17 fasilitasi di dalam negeri, 12 fasilitasi di luar negeri)

14,88

BKPM


SASARAN

INDIKATOR

TARGET

PAGU TAHUN 2011

INSTANSI PELAKSANA

Substansi Inti: Penyederhanaan Prosedur 1 Pengembangan Sistem Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)

kualitas pengembangan p g g Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik/ Online (SPIPISE)

Peningkatan jumlah 15 perijinan aplikasi perijinan sektor dan non p perijinan j yang menjadi wewenang BKPM, PTSP Propinsi, PTSP Kab./Kota yang terbangun dalam SPIPISE Jumlah peningkatan 50 Kab/Kota dan PTSP Prop. dan 33 Prop Kab/Kota yang terhubung dalam SPIPISE Terbangunnya Penambahan infrastruktur dan kapasitas dan database kemampuan p penanaman modal infrastruktur yang terintegrasi pada jaringan BKPM Jumlah propinsi dan 50 Kab/Kota dan Kab/Kota yang 33 Prop mengikuti sosialisasi & pelatihan

18,67

BKPM

SUBSTANSI INTI/ No KEGIATAN SASARAN PRIORITAS

INDIKATOR

TARGET

PAGU TAHUN 2011

INSTANSI PELAKSANA

79,47

BKPM

Substansi Inti: Penyederhanaan Prosedur 2 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ((PTSP)) Penanaman Modal

Meningkatny Pendidikan dan Pelatihan a kualitas Penyelenggaraan PTSP di pelayanan p y bidang gp penanaman modal penanaman modal di pusat dan di daerah Penetapan Kualifikasi Kelembagaan PTSP di bidang penanaman modal Pengadaan sarana dan prasarana penunjang Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal Sosialisasi perijinan dan nonperijinan di bidang penanaman modal d l Fasilitasi Penghubung di BKPM Penyederhanaan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal (Streamlining Bisnis Proses Perijinan dan Nonperijinan)

Diklat pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal untuk p 2.000 peserta 4 jenis pelatihan: Dasar, Lanjutan I, Lanjutan II, dan SPIPISE 265 PTSP

20 kab/kota

33 Propinsi

19 instansi + 33 propinsi @ 1 orang 3 Instansi


INDIKATOR

TARGET

PAGU TAHUN 2011

Prosentase jumlah daerah yang membentuk PTSP

40%

0,95

Kemendagri

Prosentase PTSP yang siap menerapkan SPIPISE

30%

Pembatalan Perda bermasalah

100%

Prosentase daerah yang mengurangi g g biaya y untuk berusaha

40%

Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan di bidang peningkatan ekspor dan investasi yang terimplementasikan

70%

3,0

Kemenko Perekonomian

SASARAN

INSTANSI PELAKSANA

Substansi Inti: Penyederhanaan Prosedur 3 Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah

4 Kegiatan koordinasi peningkatan ekspor dan peningkatan investasi (PEPI)

Mempercepat proses perizinan di daerah

Meningkatnya koordinasi kebijakan peningkatan ekspor dan peningkatan investasi


SASARAN

INDIKATOR

TARGET

PAGU TAHUN 2011

Jumlah rumusan kebijakan dan standar, norma, kriteria dan p prosedur di bidang g pembinaan pasar dan distribusi (jenis) Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pembinaan, pelatihan dan bimbingan teknis Persentase rata-rata perbedaan tingkat harga Bahan Pokok antar provinsi

6

33,0

INSTANSI PELAKSANA

Substansi Inti: Logistik Nasional 1 Peningkatan Kelancaran Distribusi Bahan Pokok

Terlaksananya kebijakan dan bimbingan teknis dalam rangka g p peningkatan g kelancaran distribusi dan stabilisasi harga bahan pokok

Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat Jumlah perijinan di bidang pembinaan pasar dan distribusi yang dijalani secara online Waktu penyelesaian perijinan dan nonperijinan dibidang pembinaan pasar dan distribusi (hari)

2,250

12%

92%

9

6

Kemendag


SASARAN

INDIKATOR

TARGET

PAGU TAHUN 2011

Jumlah pasar percontohan (unit)

15

150,0

Kemendag

Jumlah pembangunan pusat distribusi

1

Jumlah rekomendasi penataan sistem distribusi)

3

1(lanjutan kantor pusat)

11,5

Kemenhub

70%

3,5


INSTANSI PELAKSANA

Substansi Inti: Logistik Nasional 2 Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan g g

3 Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut 4 Kegiatan koordinasi penataan dan pengembangan sistem i t l i tik logistik nasional

Terbangunnya sarana distribusi dalam rangka kelancaran distribusi barang g pokok

Terselenggaranya National Single Window pada 14 lokasi

Terselenggaranya NSW (lokasi)

Terkoordinasinya pelaksanaan kebijakan penataan dan pengembangan b sistem i t l i tik logistik nasional

Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan penataan dan pengembangan b sistem i t logistik nasional yang ditinjaklanjuti


SASARAN

TARGET

PAGU TAHUN 2011

INSTANSI PELAKSANA

Tersusunnya Master Plan pelabuhan (lokasi)

25

14,2

Kemenhub

Jumlah lokasi pelabuhan strategis yang dibangun/ditingkatkan/direh ab (lokasi)

9

429,9

INDIKATOR

Substansi Inti: Logistik Nasional 5 Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan g di bidang g Pelabuhan dan Pengerukan

Terwujudnya Tatanan Pelabuhan,Rencana Induk Pelabuhan Nasional, Rencana Induk Pelabuhan, sertaPeraturan Perundangan Pelaksanaan Optimalnya fungsi sarana dan fasilitas 25 pelabuhan strategis: Lhokseumawe, Belawan, Teluk Bayur, Dumai, Pekan Baru, Palembang, Panjang, Batam, Tanjung Pinang, Tanjung Priuk, Tanjung Mas, Tanjung Perak, Cigading, Benoa, Kupang, Pontianak, Banjarmasin,Samarinda, j , , Balikpapan, Bitung, Makassar, Sorong, Ambon, Biak dan Jayapura.


SASARAN

INDIKATOR

PAGU TARGET TAHUN 2011

INSTANSI PELAKSANA

Substansi Inti: Sistem Informasi 1 Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor

Tersedianya kebijakan, Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi di bidang fasilitasi ekspor dan impor

Jumlah penerbitan kebijakan fasilitasi ekspor dan impor; (peraturan)

4

Jumlah pengembangan sistem elektronik bidang fasilitasi pelayanan publik ; (Kegiatan)

2

JJumlah l h pengguna perijinan iji ekspor/ impor online melalui INATRADE (perusahaan) Jumlah bimbingan teknis bidang fasilitasi perdagangan; (kegiatan) Jumlah koordinasi bidang fasilitasi perdagangan; (kegiatan) J l h partisipasi Jumlah i i i sidangid sidang fasilitasi perdagangan didalam dan luar negeri; (kegiatan) p evaluasi Jumlah laporan pelaksanaan monitoring fasilitasi perdagangan Jumlah Penerbitan SKA dengan sistem otomasi

3 000 3,000

5

60

1 17

5

750.000 SKA

19,46

Kemendag


SASARAN

TARGET

PAGU TAHUN 2011

Frekuensi pemutahiran pada Data Base Harga I

12x

271,46

Persentase rumusan peraturan yang menjadi keputusan di bidang teknis kepabeanan Presentase ketepatan waktu penyelesaian penetapan nilai pabean dan klasifikasi barang

76%

Persentase penyelesaian PMK tentang Authorized Economic Operator (AEO) dan dukungan g terkait dengan Sistem Logistik Nasional Prosentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan penerapan dan pengembangan system NSW yang terimplementasikan

25%

INDIKATOR

INSTANSI PELAKSANA

Substansi Inti: Sistem Informasi 2 Perumusan Kebijakan dan Pengembangan g g Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai

3 Kegiatan koordinasi pengembangan dan penerapan Sistem Nasional Single Window dan integrasi ke dalam sistem ASW

Terciptanya administrator kepabeanan dan cukai yang dapat p memberikan fasilitasi terbaik berbasis teknologi informasi kepada industri, perdagangan, dan masyarakat serta optimalisasi penerimaan dan Terwujudnya tingkat pelayanan yang efisien kepada pemangku kepentingan berkaitan dengan layanan berbasis teknologi informasi

Meningkatnya koordinasi di bidang pengembangan dan penerapan Sistem Nasional Single Window dan sistem ASW

Kemenkeu

77%

80%

3,8



INDIKATOR

TARGET

PAGU TAHUN 2011

Dokumentasi fasilitasi (AMDAL, Engineering Design/DED, g dan kelembagaan) di 5 kawasan Dokumen kelayakan teknis ekonomis

6

8,5

Kemenperin

2,0

Kemendag

SASARAN

INSTANSI PELAKSANA

Substansi Inti: Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 1 Fasilitasi Pengembangan KEK

Meningkatnya fasilitasi pengembangan zona industri di 5 KEK

Teridentifikasinya lokasi yang layak untuk dikembangkan sebagai KEK

2 Dukungan Sektor Perdagangan Terhadap Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Meningkatnya peranan sektor perdagangan di kawasan ekonomi khusus

3

Jumlah PP tentang Kawasan Ekonomi Khusus (peraturan)

-

Jumlah kebijakan perdagangan yang dilimpahkan ke KEK (peraturan)

1


INDIKATOR

TARGET

PAGU TAHUN 2011

Persentase penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan KEK

100%

2,09

Persentase penetapan institusi Sekretariat Dewan Nasional KEK

100%

Persentase pengoperasian Sekretaris Dewan Nasional KEK

100%

Persentase pengoperasian Sekretariat Dewan Nasional KEK

100%

Asistensi dan fasilitasi dalam rangka penetapan dan pengembangan KEK (a.l. verifikasi, ifik i assessment, t evaluasi) l i) Hasil koordinasi masalah strategis di bidang pengembangan KEK

100%

SASARAN

INSTANSI PELAKSANA

Substansi Inti: Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 3 Pengembangan Penanaman Modal di Kawasan Ek Ekonomi i Khusus Kh (KEK)

Terbentuknya KEK di 5 lokasi

Jumlah promosi penanaman modal di KEK Kerja sama di bidang pengembangan KEK

1 buku laporan 3 Negara & 3 daerah 2 Negara

BKPM


TARGET

PAGU TAHUN 2011

Persentase penyelesaian usulan pembuatan / Revisi peraturan perundangan terhadap peraturan perundangan d yang harus h dib t / dibuat direvisi

100%

4,76

Kemenkeu

Tersedianya PMK-PMK ttg Pemberian Fasilitas Fiskal sesuai Peraturan Per-UU-an dan skema Pembiayaan Infrastruktur ke & di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Persentase penyelesaian usulan pembuatan / Revisi peraturan perundangan terhadap peraturan perundangan yang harus dibuat / direvisi

100%

2,37

Kemenkeu

SASARAN

INDIKATOR

INSTANSI PELAKSANA

Substansi Inti: Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 4 Perumusan kebijakan di bidang PPN, PBB, BPHTB, KUP PPSP KUP, PPSP, dan d Bea Materai

5 Perumusan kebijakan di bidang PPh dan perjanjian kerjasama perpajakan internasional

Peningkatan efektifitas pembuatan peraturan t

Peningkatan efektifitas pembuatan peraturan

Tersedianya T di PMK PMK-PMK PMK ttg Pemberian Fasilitas Fiskal sesuai Peraturan Per-UU-an dan skema Pembiayaan Infrastruktur ke & di Kawasan Ekonomi Khusus ((KEK))

100%

40%

SUBSTANSI No INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

PAGU TARGET TAHUN 2011

INSTANSI PELAKSANA

Substansi Inti: Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 6 Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis F ilit Fasilitas Kepabeanan

Terciptanya administrator di bidang fasilitas k kepabeanan b yang dapat memberikan dukungan industry, perdagangan dan masyarakat serta optimalisasi pendapatan Dan Terwujudnya pelayanan yang efisien dan pengawasan efektif

Persentase realisasi dari janji pelayanan yang tepat waktu

85%

Persentase penyelesaian rancangan peraturan di bidang fasilitas kepabeanan

75%

Persentase penyelesaian rancangan PMK dan aturan pelaksanaan lainnya terkait sistem pelayanan kepabeanan yang mendukung Sistem Logistik Nasional (Customs Advance Trade Systems) Persentase penyelesaian peraturan terkait sistem pelayanan kepabeanan dan cukai di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Persentase penyelesaian rancangan PMK untuk pengembangan sistem elektronik l kt ik terkait t k it d dengan perijinan iji investasi di bidang kepabeanan dan perpajakan Persentase penyelesaian rancangan PMK untuk memadukan Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT) dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di 5 lokasi (di Jawa dan Sumatra)

100%

100%

25%

100%

1,0

Kemenkeu


TARGET

PAGU TAHUN 2011

Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan Urusan Penataan Ruang g dan Pengembangan Wilayah yang terimplementasi Persentase peraturan pelaksana UU KEK yang terselesaikan

80%

5,4

Jumlah lokasi KEK yang ditetapkan

2

SASARAN

INDIKATOR

INSTANSI PELAKSANA

Substansi Inti: Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 7 Kegiatan koordinasi pengembangan urusan p penataan ruang dan pengembangan wilayah

Meningkatnya koordinasi urusan penataan ruang dan pengembangan p g g wilayah y

Terselesaikannya peraturan penyelenggaraan KEK dan penetapan lokasi KEK dan pengembangan KAPET

70%



SASARAN

INDIKATOR

TARGET

PAGU TAHUN 2011

INSTANSI PELAKSANA

40,0

Kemenakertrans

Substansi Inti: Kebijakan Ketenagakerjaan 1 Penyempurnaan Peraturan Ketenagakerjaan

Peraturan yang dapat mendorong penciptaan kesempatan kerja dan memperkuat k t lembaga l b HI

Tersusunnya peraturan kompensasi & penetapan PHK, hubungan kerja (PKWT & outsour t cing), i ) pengupahan, h perlindungan pekerja, mogok kerja Peraturan tentang organisasi pekerja/ buruh Peraturan tentang penyelesaian perselisihan HI

2 Sinkronisasi Kebijakan Ketengakerjaan (Pusat) dengan Kebijakan / P Peraturan D Daerah h

Tersusunnya peraturan ketenagakerjaan pusat dan daerah yang sinergis

Harmonisasi kebijakan jaminan sosial

Selarasnya peraturan bidang HI

1 UU amandemen

Kajian & Naskah Akademis Kajian & Naskah Akademis 4 rancangan naskah

Review & assessment

50 5,0

20,0

Kemenakertrans


SASARAN

INDIKATOR

TARGET

PAGU TAHUN 2011

INSTANSI PELAKSANA

2 Naskah

82,5

Kemenakertrans

80 0 80,0

K Kemenakertrans k t

Substansi Inti: Kebijakan Ketenagakerjaan 3 Pengelolaan Kelembagaan Dan Pemasyarakatan H b Hubungan Industrial I d ti l

Tercapainya kesepakatan dalam hubungan kerja

Diterapkannya Dit k manajemen dan standar K3.

Mekanisme perundinan secara bipartit, pencatatan, keterwakilan dan verifikasi SP/SB

Jumlah lembaga kerjasama (LKS) bipartit di perusahaan

naik 5%

Jumlah perwakilan pekerja, SP/SB & pengusaha yang mendapat pendidikan teknik bernegosiasi J l h perusahaan Jumlah h yang menerapkan manajemen K3

750

% kenaikan tenaga pengawas K3 bersertifikat kompetensi Persentse tenaga oengawas yang ditingkatkan kapasitasnya

% perusahaan naik 10% naik 20% 40%

TERIMA KASIH

Link Persandingan Renja K/L dan UPUP-PD  Hari 1_A_Sumatera B Sumatera Selatan  Lampung  Bangka Belitung  Jambi  Bengkulu g 

Link Persandingan Renja K/L dan UPUP-PD  Hari 1_B_Nustra Maluku Papua Maluku  Maluku Utara  NTB  NTT  Papua p  Papua Barat 

Link Persandingan Renja K/L dan UPUP-PD  Hari 2_A_Kalimantan Kalimantan Barat  Kalimantan Selatan  Kalimantan Tengah  Kalimantan Timur 

Link Persandingan Renja K/L dan UPUP-PD  Hari 2_B_Jawa, Bali Jawa Timur  Jawa Tengah  Bali  Jawa Barat  DKI Jakarta  DI Yogyakarta  Banten 

Link Persandingan Renja K/L dan UPUP-PD  Hari 3_A_Sumatera A Aceh  Kepulauan Riau  Riau  Sumatera Barat  Sumatera Utara 

Link Persandingan Renja K/L dan UPUP-PD  Hari 3_B_Sulawesi Sulawesi Utara  Sulawesi Tenggara  Sulawesi Tengah  Sulawesi Selatan  Sulawesi Barat  Gorontalo 

Deputi Bidang Ekonomi Bappenas. Musrenbangnas RKP Tahun 2011

Recommend Documents