RANGKUMAN HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANGNAS DAN PERTEMUAN BILATERAL RKP 2011 P 5: KETAHANAN PANGAN P 9: LH DAN PENGELOLAAN BENCANA
Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan LH BAPPENAS Disampaikan dalam RAKORBANGPUS II RKP 2011 Jakarta, 4 Mei 2010 1
MATERI I.
Umum (Penekanan Kebijakan) Arah Kebijakan RKP 2011 Keberlanjutan Inpres 1/2010 dan 3/2010
II.
Hasil Musrenbangnas 2010 (Isu Strategis) Ketahanan Pangan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Lain-lain
III.
Tindak Lanjut Hasil Bilateral (Contoh: Kementerian Pertanian) 2
I. Umum
3 3
Arah Kebijakan RKP 2011 NO
PRIORITAS NASIONAL
ARAH KEBIJAKAN
5
Ketahanan Pangan
9
Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
Perluasan lahan pertanian dan perikanan Perbaikan dan pembangunan infrastruktur Penyediaan benih/bibit unggul Dukungan terhadap pengembangan industri hilir Pemantapan cadangan pangan pemerintah dan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat Stabilisasi harga bahan pangan Jaminan ketersediaan pupuk dan pengembangan pupuk organik Pengembangan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pertanahan dan Hubungan Masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan. Perubahan Iklim Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sistem Pengendalian Dini Penanggulangan Bencana
KEBERLANJUTAN INPRES 1/2010 NO
PRIORITAS NASIONAL
PERHATIAN KHUSUS
5
Ketahanan Pangan
Audit lahan sawah Jawa (Tahun 2010); Audit lahan sawah Luar Jawa (Tahun 2011) Pengembangan lahan pangan berskala luas (Food Estate) Merauke Integrated Food Estate: Penyelesaian masalah status lahan, infrastruktur, dan SDM Penyediaan kapal nelayan Mekanisme pelaksanaan dan Monev serta kelembagaan Rehabilitasi hutan dan lahan serta reklamasi hutan di DAS prioritas
9
Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
Penyiapan penetapan kelas air di tingkat kab/kota untuk 13 sungai prioritas dari 119 kab/kota Penyelesaian pemetaan kesatuan hidrologi gambut di 8 provinsi Berkurangnya volume sampah melalui 3R dalam skala kota untuk kota besar dan metropolitan Pembangunan TPA regional dan sanitary landfill
KEBERLANJUTAN INPRES 3/2010 NO
PRIORITAS NASIONAL
PERHATIAN KHUSUS
5
Ketahanan Pangan
Penyusunan Rencana Aksi Nasional/Daerah tentang Pangan dan Gizi (Tahun 2011-2015
9
Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
Pengembangan kawasan konservasi dan ekosistem esensial (Sumut, Sumbar, Jambi, Kaltim, Sulut, Sulsel, NTT, Papua Barat, Papua, Sulteng) Pengembangan Hutan Rakyat, Kemitraan, Kebun Bibit Rakyat (KBR) Penetapan kelembagaan KPHP dan KPHL Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis (NTT, Sumbar, Sulsel, Maluku, NTB)
II. Hasil Musrenbangnas 2010 : Isu-isu Strategis
Prioritas 5: Ketahanan Pangan Lahan dan Air Pengembangan sistem irigasi Lahan: perluasan lahan pertanian, pemanfaatan lahan terlantar Kesesuaian dengan RTRW Produksi dan Nilai Tambah Peningkatan produksi dan nilai tambah hasil pangan (padi, jagung, ikan, dll) Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan (Gerakan nasional kakao, peningkatan tebu rakyat) Sulawesi Peningkatan hasil produksi ternak (swasembada daging sapi, penanggulangan penyakit hewan menular) Nusa Tenggara dan Bali Pengembangan industri dan ekspor berbasis sumber daya alam (pelatihan, pasar, promosi) Sumut Pertanian Berkelanjutan Program pertanian organik untuk menjamin keberlangsungan kesuburan tanah : penggunaan pupuk organik Semua wilayah
.....lanjutan Kelembagaan Pembangunan Penyangga Ketahanan Pangan Nasional/Lumbung pangan Sulawesi, Kalimantan Dukungan sektor keuangan, misalnya keringanan pajak (ekspor kakao) Dukungan sarana dan prasarana pertanian (termasuk perikanan): misal industri pupuk, kapal tangkap, pelabuhan, budidaya ikan Peningkatan peran tenaga penyuluh pertanian (jumlah & kualitas) Pengembangan Sub Terminal Agribisnis (STA) ? Termasuk resi gudang dan sistem informasi Kesejahteraan Petani Peningkatan kesejahteraan ekonomi rakyat berbasis komoditas pertanian unggulan lokal dan perikanan
Prioritas 9: LH dan Pengelolaan Bencana Lingkungan Hidup Penanganan revitalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan rehabilitasi hulu sungai utama Reboisasi dan pembangunan blocking canals untuk gambut Rehabilitasi hutan, pembangunan hutan kota Pengurangan emisi karbon nasional: potensi tutupan hijau Pulau Kalimantan Penetapan kawasan konservasi
....lanjutan Pengelolaan Bencana Penyusunan dan pemetaan daerah potensi bencana alam Penguatan fasilitas Early Warning System (EWS) untuk tsunami dan bencana alam lainnya Penuntasan paska bencana terkait pemulihan produksi dan sektor riil : Rekonstruksi Aceh dan Nias; Gempa Sumatera Barat
Lain-lain Inpres 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan
Papua apakah memungkinkan untuk usulan perpanjangan dan perluasan cakupan wilayah akan dievaluasi (Kementerian Dalam negeri) Pengembangan dan penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) regulasi, persyaratan, dukungan daerah Pemetaan dan penyelesaian permasalahan regulasi tentang status kawasan dan lahan Insentif dan disinsentif bagi daerah yang melaksanakan DAK
III. Tindak Lanjut (Hasil Bilateral)
Hasil Bilateral Kementerian Pertanian Program dan kegiatan yang disampaikan K/L disepakati oleh Pemda Pemerintah Daerah sepakat dengan alokasi pagu yang ada, tetapi apabila ada tambahan alokasi anggaran, beberapa provinsi mengusulkan kenaikan alokasi anggaran pada beberapa program (Program Tanaman Pangan, Program Sarana dan Prasarana Pertanian) Pembahasan secara detil teknis pada Musrenbangtan pada bulan Juni 2010. Kementerian Kelautan dan Perikanan Program dan kegiatan yang disampaikan K/L disepakati oleh Pemda Pemda sepakat dengan alokasi pagu yang ada, tetapi jika alokasi K/L lebih besar maka yang dipakai adalah alokasi K/L. Jika alokasi K/L lebih kecil daripada usulan pemda, sebagian pemda setuju dan sebagian pemda lainnya tidak setuju dan minta ditambahkan alokasi jika memungkinkan. Tindak lanjut perubahan akan dilakukan pada Ratekcan KKP bulan Mei 2010.
Hasil Bilateral Kementerian Kehutanan Program dan kegiatan telah disepakati Besaran alokasi anggaran telah disepakati Kementerian LH Usul dari daerah yang berkaitan dengan pagu dengan LH akan dibicarakan di tingkat Kementerian LH Pada 2011 dialokasikan masing-masing propinsi untuk Dana Dekon sebesar Rp. 500 juta untuk pemantauan kualitas air, pemantauan DAK lingkungan hidup, sosialisasi lisensi AMDAL
Contoh Kesepakatan Bilateral (Kementan) NO
PROVINSI
USULAN PERUBAHAN
KETERANGAN
1
NANGROE ACEH DARUSSALAM
SEPAKAT dengan pagu yang ada, dengan catatan: 1. Usulan tambahan dana (35,049+7,00) M pada Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal 2. Usulan tambahan dana 52,86 M pada Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
2
SUMATERA UTARA
SEPAKAT
Tidak ada usulan perubahan
3
RIAU
SEPAKAT
Tidak ada usulan perubahan
4
KEPULAUAN RIAU
5
SUMATERA BARAT
SEPAKAT dengan pagu yang ada, dengan catatan: 1. Program Tanaman hortikultura, usul ditambah 1,7 M 2. Program Tanaman perkebunan, usul ditambah 43, 796 M 3. Kegiatan Mutu tanaman tahunan, usul menjadi 2,274 M 4. Kegiatan Dukungan benih unggul bermutu, usul menjadi 279 juta 5. Kegiatan Dukungan manajemen Ditjen Perkebunan, usul menjadi 259 juta 6. Program Peternakan, usul ditambah 3,3 M 7. Program P2HP, usul ditambah 7,081 M 8. Program prasarana dan sarana, usul menjadi 12,46 M 9. Program SDM pertanian, usul ditambah 34,13 M 10. Program Karantina Pertanian, usul ditambah 600 juta SEPAKAT dengan pagu yang ada, dengan catatan: 1. Kegiatan Penjaminan pangan asal hewan, usul menjadi 19,242 M 2. Kegiatan Pengembangan penanganan pasca panen, usul menjadi 10,4 M 3. Kegiatan Pengembangan pengolahan hasil pertanian, usul menjadi 10,4 M 4. Kegiatan pengembangan mutu dan standarisasi, usul menjadi 2,65 M 5. Kegiatan penyuluhan pertanian, usul 5,995 M 6. Kegiatan pendidikan pertanain, usul 3,7 M 7. Kegiatan pelatihan pertanian, usul 500 juta 8. Kegiatan pengembangan pemasaran domestik, usul menjadi 8,15 M 9. Kegiatan pemasaran internasional, usul 900 juta 10. Kegiatan perluasan areal pertanian, usul menjadi 29, 635 M 11. Kegiatan pengelolaan air untuk pertanian 30,391 M 12. Kegiatan pengembangan pengelolaan lahan pertanian, usul menjadi 64, 844 M 13. Kegiatan Dukungan manajemen dan teknis lainnya PLA, usul menjadi 2,137 M
Lanjutan….. NO
PROVINSI
USULAN PERUBAHAN
6 JAMBI
SEPAKAT dengan pagu yang ada, dengan catatan: 1. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis, usul menjadi 1,2 M 2. Kegiatan pendidikan pertanian, usul menjadi 1,1 M
7 BENGKULU
SEPAKAT
8 SUMATERA SELATAN
9 BANGKA BELITUNG
10 LAMPUNG
SEPAKAT dengan pagu yang ada, dengan catatan: 1. Program Tanaman pangan, usul menjadi 37,858 M 2. Program Tanaman holtikultura, usul menjadi 10,5 M 3. Program Tanaman perkebunan, usul menjadi 12,1 M 4. Program Peternakan, usul menjadi 40,6 M 5. Program P2HP, usul menjadi 16 M 6. Program Prasarana dan sarana, usul menjadi 108,2 M 7. Program Ketahanan pangan masyarakat, usul menjadi 30,6 M SEPAKAT dengan pagu yang ada, dengan catatan: 1. Usulan kegiatan sertifikasi & pengadaan benih (BPSD) 2. Memerlukan dukungan stock pupuk bersubsidi 3. Usulan kegiatan pemantauan kesmavet SEPAKAT dengan pagu yang ada, dengan catatan: 1. Kegiatan Tanaman rempah dan penyegar, usul menjadi 25,7005 M 2. Kegiatan Tanaman tahunan, usul menjadi 11,442 M 3. Kegiatan Dukungan penyediaan benih unggul bermutu, usul menjadi 1,477 M 4. Kegiatan Dukungan perlindungan perkebunan, usul menjadi 3,151 M 5. Kegiatan Dukungan manajemen dan teknis lainnya Ditjen perkebunan, usul menjadi 2,196 M 6. Kegiatan Pengembangan penanganan pascapanen pertanian, usul menjadi 4,327 M 7. Kegiatan Pengembangan pengelolaan hasil pertanian, usul menjadi 5,275 M
KETERANGAN
Tidak ada usulan perubahan
Lanjutan….. NO
PROVINSI
USULAN PERUBAHAN
11 BANTEN
SEPAKAT dengan pagu yang ada, dengan catatan: 1. Kegiatan Pelatihan pertanian, usul dana Rp. 200 juta
12 DKI JAKARTA
SEPAKAT
13 JAWA BARAT
SEPAKAT dengan pagu yang ada, dengan catatan: 1. Kegiatan Tanaman serealia, usul menjadi 43,3 M 2. Kegiatan Tanaman kacang-kacangan, usul menjadi 10,2 M 3. Kegiatan Pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan, usul menjadi 4,55 M
14 JAWA TENGAH
SEPAKAT dengan pagu yang ada, dengan catatan: 1. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis, usul tambahan Rp 300 juta
15 DI YOGYAKARTA
SEPAKAT dengan pagu yang ada, dengan catatan: 1. Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan Dari Gangguan Opt dan Dfi Diprioritaskan/ ditekankan pada SLPHT berkelanjutan dan SLPHT iklim 2. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hias Berkelanjutan Peningkatan produksi tan hias untuk tanaman melati (pemanfaatan lahan pasir, KP, ok, btc) 3. Pengembangan Sistem Perbenihan, Pupuk dan Sarana Produksi Lainnya OP cup benih terhadap penangkaran benih 4. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan Tambahan dukungan untuk pengembangan Tek di KP
16 JAWA TIMUR
SEPAKAT
KETERANGAN
Tidak ada usulan perubahan
Tidak ada usulan perubahan
Lanjutan….. NO
PROVINSI
USULAN PERUBAHAN
KETERANGAN
17 BALI
SEPAKAT dengan pagu yang ada, dengan catatan: 1. Program Tanaman Pangan, usul tambahan untuk kegiatan pengujian mutu benih 1,262 M 2. Program Tanaman Hortikultura, usul tambahan kegiatan pengujian mutu benih 600 jt 3. Program Tanaman Perkebunan, usul tambahan 7,732 M 4. Kegiatan Peningkatan kualitas dan kuantitas benih dan bibit, usul menjadi 19,807 M 5. Kegiatan Peningkatan produksi ternak non ruminansia, usul menjadi 3,419 M 6. Kegiatan Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular, usul menjadi 20,993 M 7. Kegiatan Penjaminan pangan asal hewan yang aman dan halal, usul menjadi 2,381 M 8. Program P2HP, usul tambahan 500 jt 9. Kegiatan Perluasan areal pertanian, usul menjadi 5 M 10. Kegiatan Dukungan manajemen dan teknis Ditjen PLA, usul menjadi 1,055 M 11. Kegiatan Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan, usul menjadi 5 M 12. Kegiatan Dukungan manajemen dan teknis BKP, usul menjadi 3,27 M
18 KALIMANTAN BARAT
SEPAKAT
Tidak ada usulan perubahan
19 KALIMANTAN TENGAH
SEPAKAT
Tidak ada usulan perubahan
20 KALIMANTAN TIMUR
1. Kegiatan Pengembangan sistem perbenihan, pupuk dan sarana produksi lainnya, usul menjadi 19,3 M 2. Kegiatan Tanaman tahunan, usul menjadi 9,12M 3. Kegiatan penyediaan benih unggul bermutu dan sarana produksi perkebunan, usul menjadi 3,2 M 4. Kegiatan Dukungan manajemen dan teknis lainnya Ditjen Perkebunan, usul menjadi 1,4 M 5. Kegiatan Peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit dengan mengoptimalkan sumber daya lokal, usul menjadi 7,5 M 6. Kegiatan Penjaminan pangan asal hewan yang aman dan halal, usul menjadi 2,5M 7. Kegiatan Dukungan manajemen dan teknis Ditjen Peternakan, usul menjadi 2,5M 8. Kegiatan Dukungan manajemen dan teknis Ditjen PLA, usul menjadi 1,22 M 9. Kegiatan Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan, usul menjadi, 5 M 10. Kegiatan Pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan, usul menjadi 1,5M
Lanjutan….. NO
PROVINSI
USULAN PERUBAHAN
21 KALIMANTAN SELATAN
SEPAKAT dengan pagu yang ada, dengan catatan: Kegiatan Dukungan manajemen dan teknis lainnya BKP usulan menjadi Rp. 825 juta
22 SULAWESI UTARA
SEPAKAT
23 GORONTALO
SEPAKAT dengan pagu yang ada, dengan catatan: 1. Kegiatan pengelolaan produksi tanaman serealia tidak sepakat, karena anggaran yang dialokasikan K/L lebih rendah dari usulan daerah Rp. 13,127 M 2. Kegiatan Pengelolaan sistem pengawasan sarana produksi tanaman pangan tidak sepakat, kebutuhan provinsi Rp. 6.830, 00 Juta 3. Kegiatan Dukungan manajemen dan teknis lainnya ditjen tanaman pangan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Ditjen Tanaman Pangan 4. Kegiatan Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman sayuran dan biofarmaka berkelanjutan Tidak sepakat, alokasi anggaran K/L lebih rendah dari usulan daerah Rp. 1,177 M 5. Kegiatan Dukungan penyediaan benih unggul bermutu dan sarana produksi perkebunan tidak sepakat, kebutuhan provinsi 7.900,00 6. Kegiatan Dukungan perlindungan perkebunan dan penanganan gangguan usaha perkebunan tidak sepakat, kebutuhan provinsi Rp.10,3 M 7. Kegiatan Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya ditjen perkebunan tidak sepakat, kebutuhan provinsi Rp. 1.700.000 8. Kegiatan Peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit dengan menggunakan sumber daya lokal tidak sepakat, kebutuhan provinsi Rp. 11,3 M 9. Kegiatan Produksi ternak non ruminansia dengan pendayagunaan sumber daya lokal tidak sepakat, kebutuhan provinsi Rp. 1, 95 M 10. Kegiatan Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis tidak sepakat, kebutuhan daerah Rp. 2,4 M 11. Kegiatan Pengembangan pengolahan hasil pertanian tidak sepakat. usulan 3,199 M 12. Kegiatan Pengelolaan air untuk pertanian tidak sepakat. usulan Rp. 11,25 M 13. Kegiatan Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada PLA tidak sepakat. usulan Rp. 750 juta 14. Kegiatan pendidikan pertanian, usulan Rp. 940 juta 15. Kegiatan pelatihan pertanian, usulan Rp. 800 juta 16. Kegiatan penyuluhan pertanian, usulan Rp. 2 M 17. kegiatan ketersediaan dan penanganan rawan pangan tidak sepakat, usulan Rp 3,36 M 18. Kegiatan Pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan tidak sepakat, usulan Rp. 8,3 M
KETERANGAN
Tidak ada usulan perubahan
Lanjutan….. NO
PROVINSI
24 SULAWESI BARAT
25 SULAWESI TENGAH
26 SULAWESI TENGGARA
USULAN PERUBAHAN SEPAKAT
KETERANGAN Tidak ada usulan perubahan
SEPAKAT dengan pagu yang ada, dengan catatan: 1. Alokasi menjadi Rp. 294.000.000.000,- (akan disesuaikan apabila ada tambahan anggaran) 2. Alokasi Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Hortikultura Berkelanjutan Menjadi Rp. 36 M 3. Alokasi Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing menjadi Rp. 7.806,50 Juta SEPAKAT dengan pagu yang ada, dengan catatan: usul menjadi 300 M jika ada tambahan alokasi
27 SULAWESI SELATAN
SEPAKAT
28 NUSA TENGGARA BARAT
SEPAKAT dengan pagu yang ada, dengan catatan: 1. Kegiatan Tanaman serealia, usulan menjadi 20,39 M 2. Kegiatan Dukungan manajemen dan teknis Ditjen Tanaman Pangan, usulan menjadi 1,3 M 3. Kegiatan Pengembangan sistem perbenihan, pupuk, dan sarana produksi, usul menjadi 3,9 M 4. Kegiatan Tanaman Rempah dan penyegar, usul menjadi 10,921 M 5. Kegiatan Tanaman tahunan, usul menjadi 8,521 M 6. Kegiatan Dukungan perlindungan perkebunan, usul menjadi 1,7 M 7. Kegiatan Dukungan manajemen dan teknis Ditjen Perkebunan, usul menjadi 1,5 M 8. Kegiatan Peningakatan ternak ruminansia, usul menjadi 25,22 M 9. Kegiatan Dukungan manajemen dan teknis Ditjen PLA, usul menjadi 757 jt 10. Kegiatan Pendidikan pertanian, usul menjadi 800 jt 11. Kegiatan Pelatihan pertanian, usul menjadi 750 jt 12. Kegiatan Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan, usul menjadi 6,7 M 13. Kegiatan Pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan, usul menjadi 5,271 M 14. Kegiatan Dukungan manajemen dan teknis BKP, usul menjadi 700 jt
Tidak ada usulan perubahan
Lanjutan….. NO
PROVINSI
USULAN PERUBAHAN
KETERANGAN Tidak ada usulan perubahan
29 NUSA TENGGARA TIMUR
SEPAKAT
30 MALUKU
SEPAKAT dengan pagu yang ada, dengan catatan: 1. Kegiatan Pengelolaan produksi tanaman serealia, usul menjadi 11,64 M 2. Kegiatan Tanaman rempah, usul menjadi 20 M 3. Kegiatan Peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit dengan mengoptimalkan sumberdaya lokal, usul menjadi 3,688 M
31 MALUKU UTARA
SEPAKAT
Tidak ada usulan perubahan
32 PAPUA BARAT
SEPAKAT
Tidak ada usulan perubahan
33 PAPUA
SEPAKAT dengan pagu yang ada, dengan catatan: 1. Program Tanaman Pangan: Usul pengembangan pangan lokal 2. Program Tanaman perkebunan, usul fokus: kopi, kakao, dan karet 3. Program Peternakan, usul fokus: babi, ayam buras 4. Program P2HP, usul fokus: fermentasi kopi, kakao 5. Usul penambahan penyuluh
Kesepakatan Bilateral (KKP) N O
PROVINSI
1 SUMATERA A
2 SUMATERA B
3 JAWA-BALI 4 KALIMANTAN
5 SULAWESI
6 NT MALUKU PAPUA
USULAN PERUBAHAN SEPAKAT MENDUKUNG PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PAGU SETUJU DENGAN CATATAN: 1.NAD, USULAN PENUNTASAN REHABILITASI PELABUHAN LAMPOLO DIBAHAS DI RATEKCAN 2.LAMPUNG, USULAN PENAMBAHAN PROGRAM : PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KKP SEPAKAT MENDUKUNG PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 1. SUMSEL, RENJA K/L DIHARAPKAN MEMPERTIMBANGKAN SELURUH USULAN PROGRAM/KEGIATAN DAERAH, NAMUN DISESUAIKAN DENGAN ALOKASI RENJA K/L SEPAKAT MENDUKUNG PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 1. DIY, MENGUSULKAN KOLAM PELABUHAN, PEMBANGUNAN GROUNDSHIELD, DAN PENDALAMAN ALUR PELAYARAN SEPAKAT MENDUKUNG PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEPAKAT MENDUKUNG PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 1. SULAWESI BARAT, USULAN PEMBANGUNAN DI KAB MAJENE AGAR DIMASUKKAN DI USULAN NEW INITIATIVE 2. GORONTALO, USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DISEPAKATI, KECUALI PAGU INDIKATIF MASIH AKAN DIBAHAS PADA RAKERNIS KKP BERSAMA SKPD BERSANGKUTAN PADA BULAN MEI 3. SULAWESI SELATAN, RENJA K/L KKP DIHARAPKAN MEMPERHATIKAN USULAN PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS PEMDA KARENA ADA BEBERAPA KEGIATAN YANG BELUM SINKRON. UNTUK KEGIATAN K/L YANG SUDAH SESUAI DENGAN USULAN PEMDA TETAPI ALOKASI MASIH KECIL, PERLU MENDAPAT PERTIMBANGAN ALOKASI SESUAI USULAN PEMDA 4. SULTENG, TERDAPAT UPPD UNTUK PPI DONGGALA DAN BANGGAI DALAM USULAN INITIATIVE. PEMBAHASAN LEBIH RINCI PADA RATEKCAN BULAN MEI PAGU SETUJU DENGAN CATATAN: 1. NTT, PERLU ALOKASI PENGADAAN KAPAL TANGKAP LAUT DALAM SEKITAR 30 UNIT, VOLUME USAHA PENANGKAPAN DITINGKATKAN UNTUK MENINGKATKAN SKALA TANGKAP NELAYAN 2. MALUKU, MINTA PENDING MEMINTA TAMBAHAN ALOKASI 3. PAPUA BARAT, MENGUSULKAN PENGADAAN SARPRAS PERIKANAN TANGKAP DAN PEMETAAN POTENSI PENGEMBANGAN BUDIDAYA
KETERA NGAN
Terima Kasih Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Gedung TS-2A, Lt. V, Jl. Taman Suropati No. 2, Jakarta 10310 Email:
[email protected]; Telp. 021-31934671; Faks. 021-3144131
24
