HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANGNAS PRIORITAS IV: PENANGGULANGAN KEMISKINAN

HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANGNAS PRIORITAS IV: PENANGGULANGAN KEMISKINAN Deputi Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Bappenas Rakorbangpus II, Jakarta, 4 Mei 2010

Dalam Buku I RKP 2011 Tema Prioritas : Penurunan tingkat kemiskinan absolut menjadi 11,5 – 12,5% dari jumlah penduduk pada tahun 2011

Arah Kebijakan Prioritas: 1. Arah kebijakan untuk mendukung pencapaian sasaran tingkat kemiskinan tersebut dalam tahun 2011 adalah sebagai berikut: (i) Mendorong pertumbuhan yang pro-rakyat miskin dengan memberi perhatian khusus pada usaha-usaha yang melibatkan orang-orang miskin dan orang-orang dengan kondisi khusus; (ii) Meningkatkan kualitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan afirmatif/ keberpihakan; (iii) Meningkatkan efektivitas pelaksanaan penurunan kemiskinan di daerah. 2

Dalam Buku II RKP 2011 FOKUS PRIORITAS 1 : Peningkatan dan Penyempurnaan Kualitas Kebijakan Perlindungan Sosial Berbasis Keluarga. • Bantuan sosial terpadu diarahkan untuk pembentukan perlindungan sosial berbasis keluarga bagi rumah tangga miskin. • Penyatuan sistem pentargetan pada masing-masing program bantuan sosial. • Penajaman dan keterpaduan dimulai dengan program bantuan subsidi beras bagi keluarga miskin (Raskin), bantuan beasiswa dan pendidikan usia dini untuk anak dari keluarga miskin, serta jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), termasuk pendidikan bagi orang tua yang berkaitan dengan kesehatan dan gizi (parenting education). • Peningkatan dan penyempurnaan kualitas kebijakan perlindungan sosial dilakukan pula dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan (justice for all), terutama untuk kelompok masyarakat termajinalkan. 3

FOKUS PRIORITAS 2 : Menyempurnakan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan PNPM Mandiri. Penyempurnaan pelaksanaan PNPM Mandiri dilakukan melalui: (i) Melanjutkan pelaksanaan PNPM Mandiri inti di 6.383 Kecamatan di seluruh Indonesia; (ii) Peningkatan efektivitas dampak PNPM Mandiri dan peningkatan kualitas lembaga keswadayaan masyarakat yang sudah terbangun melalui PNPM Mandiri; dan (iii) peningkatan kualitas integrasi PNPM Mandiri Inti dengan Penguatan, dengan pemanfaatan lembaga keswadayaan sebagai wadah partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di wilayahnya dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kecamatan. 4

FOKUS PRIORITAS 3 : Peningkatan akses usaha mikro dan kecil kepada sumberdaya produktif.

Pada tahun 2011 akan dilakukan: (i) Lanjutan dukungan penjaminan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), agar akses usaha mikro terhadap kegiatan ekonomi dapat terus diperluas, serta kualitas pelaksanaan KUR dapat ditingkatkan; (ii) Peningkatan jangkauan pelayanan pembiayaan bagi koperasi dan UKM serta kapasitas dan pelayanan lembaga keuangan bukan bank; dan (iii) Revitalisasi sistem diklat perkoperasian.

5

FOKUS PRIORITAS 4 : Peningkatan sinkronisasi dan efektivitas koordinasi penanggulangan kemiskinan serta harmonisasi antar pelaku. (i) Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; (ii) Peningkatan peran TKPKD dalam koordinasi program-program penanggulangan kemiskinan untuk percepatan penurunan kemiskinan di daerah. Termasuk di dalamnya adalah pemeliharaan dan penggunaan data kemiskinan yang konsisten dan akurat untuk perencanaan, pelaksanaan dan monitoring program-program penanggulangan kemiskinan di daerah; (iii) Memperkuat kemandirian desa dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; meningkatkan ketahanan desa sebagai wilayah produksi; serta meningkatkan daya tarik perdesaan melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan seiring dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lingkungan; dan (iv) Penanganan kantung-kantung kemiskinan terutama di daerah tertinggal, terdepan dan terluar, termasuk untuk pembangunan sarana dan prasarana dasar dan pendukung di pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar (terkait dengan pelaksanaan Prioritas 10). 6

Rencana Alokasi Pendanaan PK Tahun 2011 Tahun 2010 No

Prioritas/Fokus Prioritas Rencana

Perkiraan capaian

Rencana Tahun 2011

(Rp miliar )

Perkiraan Maju Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

I. Prioritas: Penanggulangan Kemiskinan A. Fokus Prioritas 1: Peningkatan dan Penyempurnaan Kualitas Kebijakan Perlindungan Sosial Berbasis Keluarga B. Fokus Prioritas 2: Menyempurnakan dan Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan PNPM Mandiri C. Fokus Prioritas 3: Peningkatan Akses Usaha Mikro dan Kecil kepada Sumberdaya Produktif D. Fokus Prioritas 4: Peningkatan Sinkronisasi dan Efektivitas Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan serta Harmonisasi antar Pelaku TOTAL

43,944.4

43,680.7

49,685.0

37,970.4

40,757.8 42,907.5

24,313.5

24,313.5

30,259.4

26,180.3

26,195.8 26,157.4

2,158.2

2,158.2

2,153.6

2,166.1

2,175.6

2,191.4

7.6

7.6

6.9

7.6

8.3

9.1

70,423.6

70,159.9

82,104.9

66,324.4

69,137.5 71,265.4

Catatan: beberapa angka kegiatan merupakan angka kegiatan total yang didalamnya mencakup sub-sub kegiatan lain diluar sub kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan, seperti pada beasiswa miskin

K/L PELAKSANA PRIORITAS 4 – PENANGGULANGAN KEMISKINAN

KLASTER 1

K/L Pelaksana

No

Program

1.

Kemenkes

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

2.

Kemenkes BKKBN

Pembinaan Upaya Kesehatan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana

3.

Kemendiknas

Program Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar

4.

Kemendiknas Kemenag Kemensos

Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Islam Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kemensos

Program Pemberdayaan Sosial

Kemensos

Program Rehabilitasi Sosial

6.

Kemenko Kesra/ Perum Bulog

Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

7.

BPN

Program Pengelolaan Pertanahan Nasional

8.

Kemenakertrans

Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Kemenakertrans

Program perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagkerjaan

5.

8

KLASTER 2 K/LPelaksana

No

Program

1. Kemen PU

Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Kemen PU


Kemen PU


2. Kemendagri

Program Bina Pembangunan Daerah

Kemendagri

Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Kemendagri

Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

3. KKP

Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

4. Kementan

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

5. KPDT

Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

6. Kemenbudpar

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

KLASTER 3 No K/L Pelaksana 1. Kemenkeu (Anggaran 99) 2. Kemenko Perekonomian

Program Program Penempatan Modal Negara Dalam Rangka Mendukung Program KUR Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

3. Kemen KUKM

Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

4. Kemenko Kesra

Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kesra

9

KONFIRMASI KESEPAKATAN K/L ATAS PERBAIKAN SASARAN DAN ALOKASI KEGIATAN PRIORITAS 4 RKP 2011 No

Tidak ada Perubahan

Ada perubahan, tetapi informasi rinci belum diterima

1

Kemenkes

BKKBN

2 3

BPN Kemen PU

Kemen Diknas Kemen Agama

4

Kemen. Kelautan dan Perikanan

Kemensos

5

Kemen. Pertanian

Kemenko Kesra/Perum Bulog

6

Kemen. PDT

Kemendagri

7

Kemen. Budpar

8

Kemenkeu (Anggaran 99)

9

Kemenko Perekonomian

10

Kemen KUKM

11

Kemenakertrans

Catatan: berdasar informasi dari UKE II terkait Bappenas

USULAN DAERAH PADA SIDANG KELOMPOK 4 TERKAIT KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 1. Mengingat beragamnya data RTS program2 penanggulangan kemiskinan, perlu ada penyamaan persepsi antara pusat dan daerah mengenai data kemiskinan (metodologi pengukuran, kriteria, proses pendataan, dan pemutakhirannya). Dukungan pusat juga diperlukan bagi pengembangan database dan penelitian kemiskinan daerah. 2. Kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan pusat agar lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal dan karakteristik wilayah (misalnya: Raskin di sebagian daerah dianggap kurang tepat untuk kebutuhan masyarakat lokal; dana operasional provinsi kepulauan seharusnya jangan disamakan dengan provinsi daratan). 3. Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan di daerah, diperlukan adanya penguatan kapasitas TKPK Daerah, terutama dalam melakukan sinkronisasi program, monitoring, supervisi, dan pelaporan. 4. Mengingat kemiskinan merupakan permasalahan multi dimensi, dukungan berbagai sektor melalui dana Tugas Pembantuan sangat diperlukan untuk mempercepat pengurangan kemiskinan di daerah.

5. Daerah mengusulkan perluasan PKH terutama ke kabupaten-kabupaten miskin/tertinggal lainnya. 6. Kebijakan PNPM Mandiri perlu disempurnakan khususnya dalam: a) Pengintegrasian perencanaan partisipatif dan reguler, b) Pemanfaatan BLM untuk usaha ekonomi produktif dan percepatan MDGs, c) Ketentuan program sektor berbasis masyarakat agar sejalan dengan ketentuan PNPM, d) Kejelasan status aset dan kelembagaan masyarakat, e) Penyatuan tim-tim koordinasi program-program PNPM di daerah, f) Peninjauan kembali ketentuan Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) yang dirasakan membebankan daerah.

7. Prosedur KUR agar disederhanakan, bunganya diturunkan, akses di desa diperluas dengan memperbanyak bank-bank pelaksana, dan dapat dimanfaatkan untuk modal koperasi wanita. Rekomendasi UPK diharapkan dapat menjadi acuan bank dalam penyaluran KUR.

LAMPIRAN

NO (1)

I I.1

II

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

(2) (3) PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Bantuan Tunai Bersyarat Terlaksananya pemberian Bantuan Tunai Bersyarat bagi RTSM (PKH) PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

II.1

Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak

II.2

Pelayanan Sosial Lanjut Usia

II.3

Rehabilitasi dan Perlindungan Penyandang Cacat

Terlaksananya pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi anak telantar, anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal yang membutuhkan perlindungan khusus Terlaksananya pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi lanjut usia Terlaksananya pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat

INDIKATOR (4) Jumlah RTSM yang mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat PKH (RTSM) Jumlah anak telantar, anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti (jiwa) Jumlah lanjut usia telantar yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti (jiwa) Jumlah penyandang cacat yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti (jiwa)

TARGET PAGU TAHUN 2011 TAHUN 2011

INSTANSI PELAKSANA

(5)

(6)

(7)

1.116.000

1.590,0

Kementerian Sosial

161.000

265,76

Kementerian Sosial

26.800

88,27

Kementerian Sosial

39.300

179,59

Kementerian Sosial

NO


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2011

PAGU TAHUN 2011

INSTANSI PELAKSANA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

17,5 juta RTS

15.267

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat/Perum Bulog

181.825 bidang

128,4

BPN

III

PROGRAM KOORDINASI PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

III.1

Penyediaan subsidi beras untuk masyarakat miskin (RASKIN)

IV

PROGRAM PENGELOLAAN PERTANAHAN NASIONAL

IV.1

Pengelolaan Pertanahan Provinsi

Penyediaan beras untuk Jumlah RTS penerima seluruh Rumah Tangga Raskin (dengan 15 kg per Sasaran (RTS) dengan jumlah RTS selama 12 bulan) yang memadai dalam satu tahun

Terlaksananya redistribusi tanah

Jumlah bidang tanah yang diredistribusi

NO


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2011

PAGU TAHUN 2011

INSTANSI PELAKSANA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan peraturan perundangan penanggulangan kemiskinan di bidang pengarusutamaan kebijakan

8 kegiatan

1,36

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang pengarusutamaan anggaran

4 kegiatan

1,25


V

PROGRAM KOORDINASI PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

V.1

Koordinasi pengarusutamaan kebijakan dan anggaran penanggulangan kemiskinan

Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang pengarusutamaan kebijakan dan anggaran

Tingkat (indeks) koordinasi kebijakan dan anggaran penanggulangan kemiskinan dan peraturan perundangannya V.2

Koordinasi penguatan kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)

Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang penguatan kelembagaan TKPK

100 %

Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kelembagaan TKPK

8 kegiatan

Jumlah usulan rekomendasi kebijakan penguatan kelembagaan TKPK

6 kegiatan

Tingkat (indeks) usulan rekomendasi kebijakan yang menjadi kebijakan formal

100 %

NO


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2011

PAGU TAHUN 2011

INSTANSI PELAKSANA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam penguatan masyarakat dan kawasan perkotaan

9 kegiatan

1,25


Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam penguatan masyarakat dan kawasan perdesaan

10 kegiatan

Tingkat (indeks) koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam penguatan masyarakat dan kawasan perkotaan dan perdesaan

100 %

V.3

Koordinasi kebijakan Meningkatnya jumlah penguatan masyarakat dan koordinasi, sinkronisasi, kawasan kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang penguatan masyarakat dan kawasan

NO (1) V.4

V.5

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2) Koordinasi kebijakan kelembagaan dan kemitraan

Koordinasi kebijakan keuangan mikro dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)

SASARAN

INDIKATOR

(3) Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang kelembagaan dan kemitraan

(4) Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kemitraan penanggulangan kemsikinan Tingkat (indeks) koordinasi dan hasil sinkronisasi pelaksanaan penguatan kelembagaan dan kemitraan Jumlah penyiapan kegiatan Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, koordinasi dan sinkronisasi persiapan LKM dengan kajian serta kementerian/lembaga maupun pemantauan dan masyarakat evaluasi kebijakan Jumlah penyiapan kegiatan penanggulangan koordinasi dan sinkronisasi kemiskinan di bidang pengembangan dan pemanfaatan Keuangan Mikro dan Teknologi Tepat Guna Pemanfaatan TTG Tingkat (indeks) koordinasi kebijakan pelaksanaan LKM dan pengembangan Teknologi Tepat Guna

TARGET TAHUN 2011

PAGU TAHUN 2011

INSTANSI PELAKSANA

(5) 8 kegiatan

(6) 1,65

(7) Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

1,35


6 kegiatan

100 %

7 kegiatan

5 kegiatan

100 %

NO


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2011

PAGU TAHUN 2011

INSTANSI PELAKSANA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

3.916.220

12.571,1 Kementerian Pendidikan Nasional

Jumlah siswa SMP/SMPLB sasaran beasiswa miskin

1.395.100


VI VI.1

PROGRAM PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DAN PENDIDIKAN DASAR Penyediaan subsidi Tersalurkannya bantuan BOS Jumlah siswa SD/SDLB Pendidikan SD/SDLB bagi siswa SD/SDLB sasaran beasiswa miskin berkualitas

VI.2

Penyediaan subsidi Pendidikan SMP/SMPLB berkualitas

VII

PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH

VII.1

Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMK

Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMK Bermutu, Berkesetaraan gender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten dan Kota

Jumlah siswa SMK sasaran beasiswa miskin

390.476


VII.2

Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMA/SMLB

Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMA Bermutu, Berkesetaraan gender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten dan Kota

Jumlah siswa SMA sasaran beasiswa miskin

501.898


Tersalurkannya bantuan BOS bagi siswa SMP/SMPLB

NO


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2011

PAGU TAHUN 2011

INSTANSI PELAKSANA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Jumlah mahasiswa penerima beasiswa miskin

67.000

1.249,2

Kementerian Pendidikan Nasional

Siswa Miskin MI Penerima Beasiswa (Siswa) Siswa Miskin MTs Penerima Beasiswa (Siswa) Siswa Miskin MA Penerima Beasiswa (Siswa)

750.000

702,0

Kementerian Agama

400.000

304,0

Kementerian Agama

Mahasiswa Miskin Penerima Beasiswa (Orang)

70.000

84,0

Kementerian Agama

70,3

153,0

Kemenkes

VIII

PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI

VIII.1 Penyediaan Layanan Kelembagaan

Tersedianya Keluasan dan Kemerataan Akses PT yang Bermutu dan Berdaya saing Internasional

IX

PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM

IX.1

Pembinaan Administrasi Tersedianya Beasiswa Miskin dan Tugas Teknis Lain MI Kanwil/Kemenag Kab/Prov Tersedianya Beasiswa Miskin MTs

IX .2

IX.3

Penyediaan Subsidi Pendidikan Madrasah Bermutu Penyediaan Subsidi Pendidikan Tinggi Islam

Tersedianya Beasiswa Miskin MA Tersedianya Beasiswa Mahasiswa Miskin

X

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA

X.1

Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Terumuskannya kebijakan pembiayaan dan jaminan pemeliharaan kesehatan

Persentase penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin) yang memiliki jaminan kesehatan

600.000

NO


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2011

PAGU TAHUN 2011

INSTANSI PELAKSANA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

8.608

916,8

Kemenkes

80

4.354,8

Kemenkes

XI XI.1

XI.2

PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN Pelayanan Kesehatan Meningkatnya Pelayanan Jumlah puskesmas yang Dasar Bagi Masyarakat Kesehatan Dasar Bagi memberikan pelayanan Miskin (Jamkesmas) Penduduk Miskin di Puskesmas kesehatan dasar bagi penduduk miskin Pelayanan Kesehatan Meningkatnya Pelayanan Persentase RS yang Rujukan Bagi Masyarakat Kesehatan Rujukan Bagi melayani pasien penduduk Miskin (Jamkesmas) Penduduk Miskin di RS miskin peserta program Jamkesmas

NO


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2011

PAGU TAHUN 2011

INSTANSI PELAKSANA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

3,8

748,2

BKKBN

13,5

BKKBN

XII XII.1

XII.2

PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA Jumlah peserta KB baru miskin (KPS dan Pengembangan kebijakan Meningkatnya KS-I) dan rentan lainnya yang dan pembinaan kesetaraan pembinaan, mendapatkan pembinaan dan alokon gratis ber-KB kesertaan, dan kemandirian ber-KB melalui 23.500 klinik KB pemerintah dan

swasta (sasaran pusat untuk penyediaan alokon gratis bagi PB miskin) (juta) Jumlah peserta KB aktif miskin (KPS dan KS-I) dan rentan lainnya yang mendapatkan pembinaan dan alokon gratis melalui 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta (sasaran pusat untuk penyediaan alokon gratis bagi PA miskin) (juta) Jumlah kebijakan kegiatn pemberdayaan Peningkatan Kemandirian Meningkatnya ekonomi keluarga peserta KB di tingkat Ber-KB Keluarga Pra-S dan pembinaan dan KS-1 kemandirian ber-KB pusat keluarga Pra-S dan Jumlah mitra kerja yang memberikan bantuan modal dan pembinaan KS-1 kewirausahaan kepada kelompok Usaha Ekonomi Produktif (pusat) Jumlah tenaga pengelola kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga peserta KB yang dilatih (pusat) Jumlah mitra kerja yang menjadi pendamping kelompok Usaha Ekonomi Produktif (pusat)

9,7 12,2

-

1

66

3

NO


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2011

PAGU TAHUN 2011

INSTANSI PELAKSANA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

XIII

PROGRAM PENEMPATAN DAN PENINGKATAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

XIII.1

Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja

Tersedianya pekerjaan untuk sementara waktu bagi penganggur dan terbangunnya sarana fisik yang dibutuhkan masyarakat

Jumlah penganggur yang mempunyai pekerjaan sementara

90.000 orang

Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan program pengurangan pengangguran sementara

360 Kab/Kota

200,0

Kemenakertrans

XIV

PROGRAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

XIV.1

Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak

Memfasilitasi pekerja anak untuk kembali ke dunia pendidikan atau memperoleh pelatihan keterampilan

Jumlah pekerja anak yang ditarik dari BPTA

4.300

Berkurangnya jumlah anak yang bekerja pada bentukbentuk pekerjaan terburuk untuk anak

Persentase pekerja anak yang ditarik dari BPTA yang dikembalikan ke dunia pendidikan dan/atau memperoleh pelatihan keterampilan

100%

30,0

Kemenakertrans

NO


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2011

PAGU TAHUN 2011

INSTANSI PELAKSANA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

XV XV.1

XVI XV.1

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN Pengaturan, Pembinaan, Pemberdayaan masyarakat Jumlah kelurahan/desa yang 10.948 kelurahan dan Pengawasan dalam dan percepatan mendapatkan Penataan Bangunan dan penanggulangan kemiskinan pendampingan Lingkungan Termasuk & pengangguran di pemberdayaan sosial Pengelolaan Gedung dan kelurahan/ kecamatan Rumah Negara serta (PNPM Perkotaan) Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Kawasan/Lingkungan Permukiman PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA penerapan Peningkatan Kemandirian Pemberdayaan masyarakat 1. Cakupan 4.911 kec PNPM-MP dan dan percepatan Masyarakat Perdesaan Penguatan PNPM 85 kec penanggulangan kemiskinan (PNPM-MP) a. PNPM-MP (Inti dan 120 kec & pengangguran di 91 kab Penguatan) kecamatan dan b. PNPM-MP Perbatasan desa/(PNPM-Perdesaan) c. PNPM-MP Generasi d. PNPM-MP SPP-SPPN Cakupan wilayah kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana krisis di Kab. Nias dan Nias Selatan

1.670,0 Kemen PU

9.582,9 Kemendagri 8.830,4 85,0 180,7 486,9

-

NO


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2011

PAGU TAHUN 2011

INSTANSI PELAKSANA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

XVII

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

XVII.1

Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Pengembangan Permukiman

XVIII

Terbangunnya kawasan yang didukung oleh infrastruktur ekonomi dan social wilayah

Jumlah kawasan yang dilayani oleh infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi dan sosial (PISEW)

237 kawasan

527,8

Percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur & pemberdayaan masyarakat desa (RIS PNPM+PPIP)

Jumlah desa tertinggal yang terbangun prasarana dan sarana lingkungan permukiman (RIS-PNPM)

1.500 desa

1.011,3

40%

26,3

Kemen PU

Jumlah desa tertinggal yang terbangunan prasarana dan sarana lingkungan permukiman (PPIP)

PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH

XVIII.1 FasilitasiPengembangan Wilayah Terpadu

Terwujudnya optimalisasi pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau kecil dan kawasan strategis dan cepat tumbuh

Persentase Pemda yang mengimplementasikan kebijakan terkait dengan PNPM PISEW (9 prov, 34 kab)

Kemendagri

NO


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2011

PAGU TAHUN 2011

INSTANSI PELAKSANA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

33 prov.

39,9

Kemendagri

XIX

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

XIX.1

Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

XX

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

XX.1

Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Sanitasi Lingkungan

210 kab/kota (SANIMAS)

Pembangunan prasarana dan sarana air limbah dengan sistem on-site (kab/kota)

93 kawasan

3.029,1

Kemen PU

XX.2

Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

4.650 desa (PAMSIMAS)

Jumlah desa yang terfasilitasi

1.283

3.131,3

Kemen. PU

-

Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat tertinggal termasuk PNPMPISEW

NO


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2011

PAGU TAHUN 2011

INSTANSI PELAKSANA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

XXI XXI.1

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Pelayanan Usaha dan Meningkatnya Jumlah kelompok usaha mikro Pemberdayaan Masyarakat keberdayaan dan di kawasan pesisir dan pulaukemandirian 2 juta usaha pulau kecil yang bankable skala mikro di seluruh 1. Pengembangan sarana 100 unit kawasan minapolitan usaha mikro LKM pesisir, beroperasinya 2. Dana Pemberdayaan 90 kab/kota sarana usaha mikro di Masyarakat Desa/PNPM 300 kabupaten/kota MK pesisir. 3. Tenaga pendamping 360 orang 4. Kelompok Usaha Mikro 230 usaha

XXII XXII.1

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERTANIAN 2 triliun 1.200,0 Kementan Realisasi penyaluran kredit Peningkatan realisasi Pengembangan Usaha program untuk pertanian (KKPpenyaluran kredit Agribisnis Perdesaan E dan KUR) program (KKP-E dan (PUAP) dan Penguatan 5 triliun Realisasi penyaluran Kelembagaan Ekonomi KUR), pembiayaan komersial, pembiayaan pembiayaan Syariah dan Perdesaan melalui LM3 syariah, pengembangan pembiayaan komersial untuk sentra usaha pertanian sektor pertanian Jumlah sentra-sentra usaha 200 perdesaan, dan pertanian di perdesaan pengembangan Jumlah Gapoktan PUAP (unit) 10.000 Gapoktan PUAP

157,7

KKP

NO


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2011

PAGU TAHUN 2011

INSTANSI PELAKSANA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

XXIII PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL XXIII.1 Pengembangan Kebijakan, Meningkatnya pemulihan Jumlah kab, kec dan desa 75 kab dan pertumbuhan sosial daerah tertinggal Koordinasi dan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan ekonomi daerah-daerah tertinggal Pemerintah Daerah Tertinggal (P2DTK/SPADA) – PNPM XXIV PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA XXIV.1 Peningkatan PNPM Mandiri Meningkatnya jumlah desa Jumlah desa wisata 450 Bidang Pariwisata wisata melalui PNPM bidang pariwisata XXV PROGRAM PENEMPATAN MODAL NEGARA DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM KUR Persentase tersedianya 100% XXV.1 Dukungan Penjaminan Kredit Tersedianya anggaran Usaha Rakyat (KUR) penjaminan Kredit Usaha anggaran penjaminan KUR Rakyat (KUR) XXVI PROGRAM KOORDINASI KEBIJAKAN BIDANG PEREKONOMIAN 65% XXVI Koordinasi dan Sinkronisasi Meningkatnya koordinasi Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan kebijakan Kredit Usaha .1 Kebijakan Kredit Usaha KUR yang Rakyat (KUR) Rakyat (KUR) terimplementasikan

217,7**)

KPDT

82,5

Kemen Budpar

2.000,0

Kemenkeu (Anggaran 99)

1,0

Menko Perekonomian

NO


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2011

PAGU TAHUN 2011

INSTANSI PELAKSANA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

5 MOU

1,6

Kemen KUKM

33 Prov

3,3

Kemeneg KUKM

7 PPKD

1,0

500

0,4

Kemeneg KUKM

100

1,0

Kemeneg KUKM

2

1,0

Kemeneg KUKM

100 KSP/KJKS 1 LMVD

2,9

Kemeneg KUKM

XXVII XXVII .1

XXVII .2

PROGRAM PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM Perluasan pelayanan kredit/ Meningkatnya Kerja sama pembiayaan yang pembiayaan bank bagi jangkauan pelayanan melibatkan bank dan lembaga koperasi dan UMKM, yang kredit/pembiayaan keuangan/ pembiayaan lainnya. didukung pengembangan bank bagi koperasi Terfasilitasinya Lembaga sinergi dan kerja sama Penjaminan Kredit Daerah (LPKD) dan UMKM. dengan lembaga keuangan/ yang melakukan co-guarantee pembiayaan lainnya. dengan lembaga penjaminan nasional Jumlah Koperasi yang dapat mengakses kredit/ pembiayaan bank melalui linkage Jumlah LKM (koperasi dan BPR) yang melakukan kerjasama pembiayaan dengan Bank Jumlah Lembaga Penjaminan Kredit Daerah Jumlah lembaga pembiayaan Peningkatan peran lembaga Meningkatnya keuangan bukan bank, kapasitas dan bukan bank yang dibentuk. seperti KSP/KJKS, jangkauan lembaga perusahaan modal ventura, keuangan bukan anjak piutang, sewa guna bank untuk usaha, pegadaian dalam menyediakan mendukung pembiayaan pembiayaan usaha bagi koperasi dan UMKM, bagi koperasi dan disertai dengan UMKM. pengembangan jaringan informasinya.

NO


SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2011

PAGU TAHUN 2011

INSTANSI PELAKSANA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

XXVII .3 Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro (LKM), termasuk untuk akreditasi dan sertifikasi pelayanan LKM, termasuk LKM yang berbadan hukum koperasi.

XXVII .4 Revitalisasi sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian bagi anggota dan pengelola koperasi, serta calon anggota dan kader koperasi

Meningkatnya kapasitas kelembagaan LKM. Meningkatnya kapasitas dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro (LKM).

Sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian bagi anggota dan pengelola koperasi, serta calon anggota dan kader koperasi semakin efektif.

Jumlah LKM yang terdaftar dan 100 LKM terakreditasi sesuai ketentuan hukum tentang LKM. Jumlah pengelola LKM yang 160 pengelola mengikuti pelatihan. LKM Jumlah sumber daya manusia (SDM) pengelola KSP/KJKS yang bersertifikat Jumlah lembaga pendidikan dan 2 Unit pelatihan (diklat) profesi (LDP) KJK dan tempat uji kompetensi (TUK) yang diperkuat 360 org Jumlah Manajer/kepala cabang KJK yang diikutkan diklat dan sertifikasi kompetensi LKM 400 org Jumlah peserta peningkatan pemahaman koperasi di kalangan masyarakat kelompok strategis. Jumlah peserta pendidikan dan 150 org pelatihan peningkatan pemahaman koperasi pada SDM koperasi.

0,5

Kemeneg KUKM

0,5 -

0,6

1,8

1,0

Kemeneg KUKM

0,8

Kemeneg KUKM

HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANGNAS PRIORITAS IV: PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Recommend Documents