RANGKUMAN HASIL SIDANG KELOMPOK Prioritas 4 : Penanggulangan Kemiskinan Prioritas 10 : Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Paska Konflik WILAYAH : Sulawesi Hari/ Tanggal Sesi pada jam
: :
Jumat/30 April 2010 14.00 – 17.30
Umum Pemerintah diharapkan mendukung pokok-pokok kesepakatan Musrenbang Regional Sulawesi, yang antara lain adalah untuk pengembangan wilayah Sulawesi sebagai lumbung pangan dan salah satu pusat energi nasional, memprioritaskan pembangunan kawasan tertinggal dan perbatasan, peningkatan IPM dan penurunan angka kemiskinan, serta percepatan pembangunan infrastruktur.
Prioritas 4 1. Diperlukan kesamaan persepsi terhadap kriteria dan indikator yang digunakan dalam penentuan rumah tangga sasaran dan program-program penanggulangan kemiskinan Pemerintah maupun Pemerintah Daerah. Terkait itu, dibutuhkan dukungan Pemerintah Pusat untuk pengembangan database dan penelitian terkait kemiskinan di daerah. 2. Anggaran untuk PNPM Mandiri belum masuk dalam list, namun sudah ada ancar-ancar alokasi untuk masing-masing provinsi. Alokasi lengkap per program PNPM Mandiri akan disampaikan melalui surat tersendiri oleh K/L yang ditetapkan melalui surat Menko Kesra. Selain PNPM Mandiri Perdesaan dan Perkotaan, juga akan ada program-program PNPM Penguatan seperti Pamsimas, infrastruktur perdesaan, PNPM Pariwisata, PNPM KP dan PUAP yang diharapkan akan mempercepat pengentasan kemiskinan di Pulau Sulawesi.
3. Sehubungan dengan diperlukannya sertifikat tanah untuk penjaminan KUR, diharapkan dukungan Pemerintah (dalam hal ini Kementerian Keuangan) untuk memberikan keringanan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) bagi rumah tangga miskin.
Prioritas 10 4. Terkait dengan rencana pembangunan air-strip di Pulau Miangas yang merupakan salah satu Kawasan Strategis Nasional (dalam bidang pertahanan/keamanan perbatasan), Pemda Sulawesi Utara mengharapkan adanya koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pertahanan. Dalam hal ini, Kementerian Perhubungan mengharapkan dukungan Pemerintah Daerah untuk pembiayaan pengadaan lahan. 5. Pemda Sulawesi Tengah mengharapkan adanya dukungan dari Pemerintah untuk pembangunan Outer-ring fishing port di Kabupaten Tolitoli sebagai strategi untuk mendorong pembangunan pulau-pulau terluar. Dukungan juga diperlukan untuk pulau-pulau terluar di provinsi Wilayah Sulawesi lainnya. 6. Dukungan pembangunan pulau-pulau terpencil dan tertinggal melalui program-program Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dapat diupayakan sepanjang pulau tersebut berpenghuni. 7. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan melakukan pembahasan untuk penajaman/finalisasi lokasi dan anggaran untuk pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM). 8. Untuk penanganan 34 Kabupaten tertinggal di Pulau Sulawesi diperlukan mapping untuk prioritas penanganan dan integrasi program K/L. KPDT diharapkan dapat menjadi koordinator untuk mapping dan sinergi berbagai program tersebut diatas.
9. Daerah mengusulkan adanya dukungan dana operasional dari Pemerintah Pusat untuk Badan pengelola Kawasan Perbatasan Daerah.
PROVINSI SULAWESI UTARA
F1 - PERSANDINGAN ( SHORTLIST ) KELOMPOK 4 SULAWESI PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM JUTA RUPIAH
UPPD NO.
PRIORITAS/KL/PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
RENJA KL TARGET
ALOKASI
INDIKATOR
TARGET
KESEPA KATAN ALOKASI
SEPAKAT
A. PRIORITAS 4 I. KEMENTERIAN DALAM NEGERI 1. Program Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa 1.1. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan 140,00,-
Pemerintahan Desa dan Kelurahan 1.1.1. Jumlah Fasilitasi Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan Melalui Bintek, dan Konsolidasi, Inventarisasi Serta Penyusunan Uu Tentang Desa.
1 paket
60,00,-
1.1.2. Jumlah Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan Melalui Penetapan Indikator Keberhasilan Pemdes, Penetapan dan Penegasan, Pemetaan Batas Wilayah Desa, Penyusunan Data Based Desa dan Kelurahan, Bimtek, dan Koordinasi.
1 paket
80,00,-
100,00,-
V
50,00,-
V
2.899,20,-
v
3.049,00,-
V
1.2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan 220,00,-
Pelatihan Masyarakat 1.2.1. Jumlah Provinsi yang di Fasilitasi Dalam Penataan dan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Melalui Bimtek, Pelatihan, Pendataan.
10 Bulan
100,00,-
1 paket
120,00,-
1.2.2. Jumlah Daerah Tertinggal yang Memperoleh Fasilitasi Peningkatan Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat (Provinsi).
B. PRIORITAS 10 I. KEMENTERIAN SOSIAL 1. Program Pemberdayaan Sosial 8.900,00,-
1.1. Penanggulangan Kemiskinan 1.1.1. Tersedianya Akses Kesempatan Kerja dan Berusaha, Pelayanan Kesehatan Dasar dan Pendidikan Dasar Melalui Kube 1.1.2. Tersedianya Akses Perumahan dan Permukiman Melalui Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni
2100 KK
4.900,00,-
400 KK
4.000,00,-
1.2. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil 14.845,00,-
(KAT) 1.2.1. Tersedianya Permukiman dan Infrastruktur 1.2.2. Pemberian Jaminan Hidup
4 Keg
9.585,00,-
485 KK
5.260,00,-
TINDAK SEPAKAT
LEBIH LANJUT
KETERANGAN
UPPD NO.
PRIORITAS/KL/PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
RENJA KL TARGET
ALOKASI 1.613,00,-
1.3. Pemberdayaan Keluarga 1.3.1. Tersedianya Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (Uep) 1.3.2. Tersedianya Akses Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Lk3) Di Kab/Kota 1.3.3. Tersedianya Akses Pusat Pemberdayaan Keluarga (Pusdaka)
400 KK
882,00,-
20 LK3
581,00,-
3 PUSDAKA
150,00,-
INDIKATOR
TARGET
KESEPA KATAN ALOKASI
SEPAKAT
965,20,-
V
1.574,85,-
V
463,00,-
V
1.4. Pemberdayaan Kelembagaan Sosial 2.516,00,-
Masyarakat 1.4.1. Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Tksk) yang Diberdayakan
148 Jiwa
717,00,-
30 Orsos
350,00,-
90 Jiwa
368,00,-
57 KT
861,00,-
8 WKSBM
158,00,-
10 DU
62,00,-
1.4.2. Jumlah Organisasi Sosial yang Diberdayakan 1.4.3. Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (Psm) yang Diberdayakan 1.4.4. Jumlah Karang Taruna (Kt) yang Diberdayakan 1.4.5. Jumlah Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (Wksbm) yang Berkembang 1.4.6. Jumlah Dunia Usaha yang Melakukan Corporate Social Responsibility (Csr) 1.5. Pelestarian Kepahlawanan, Keperintisan, 600,00,-
dan Kesetiakawanan Sosial 1.5.1. Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional (Tmpn) Utama, Tpmn, dan Makam Pahlawan Nasional (Mpn) yang Terpelihara 1.5.2. Jumlah Siswa yang Melakukan Ziarah Wisata Ke Tmp dan Mpn
5 Unit
525,00,-
600 Jiwa
75,00,-
TINDAK SEPAKAT
LEBIH LANJUT
KETERANGAN
PROVINSI
GORONTALO
F1 - PERSANDINGAN ( SHORTLIST ) KELOMPOK 4 SULAWESI PROVINSI GORONTALO DALAM JUTA RUPIAH
UPPD NO. PRIORITAS/KL/PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
RENJA KL TARGET
ALOKASI
INDIKATOR
TARGET
KESEPA KATAN ALOKASI SEPAKAT
A. PRIORITAS 4 I. KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1. Program Penempatan dan
Perluasan Kesempatan Kerja 1.1. Pengembangan dan Peningkatan
4.890,00,-
Perluasan Kesempatan Kerja 1.1.1.
6 Paket
900,00,-
60 Orang
990,00,-
6 Paket
1.350,00,-
Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Sinergi Program Apbn Untuk Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Terapan Teknologi Tepat Guna
6 Paket
900,00,-
Jumlah Pembinaan Wirausaha Baru
6 Paket
750,00,-
Jumlah Wirausaha Baru yang Tercipta
2.382,50,-
V
285,00,-
V
1.1.2.
Jumlah Tenaga Kerja Sukarela yang Melakukan Pendampingan Dalam Program Perluasan Kesempatan Kerja. 1.1.3. Jumlah Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Padat Karya Produktif 1.1.4.
1.1.5. 1.2. Peningkatan Pengembangan Pasar
Kerja
560,00,-
1.2.1. Adanya Sistem Informasi Pasar Kerja On-Line
1 Unit
255,00,-
125 Unit
125,00,-
25000 Orang
60,00,-
6 Unit
60,00,-
1.2.2.
Jumlah Pusat Layanan Informasi Pasar Kerja Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Terhubung Dengan Sistem Dengan Sistem Bursa Kerja On-Line dan Menerapkan Standar Layanan Sesuai ”Model Bisnis Layanan” yang Baik 1.2.3. Jumlah Pencari Kerja yang Memanfaatkan Jasa Pusat Layanan Informasi Pasar Kerja 1.2.4. Jumlah Bursa Kerja yang Memenuhi Standar Pelayanan Umum
TINDAK SEPAKAT
DIBAHAS LEBIH LANJUT
KETERANGAN
DALAM JUTA RUPIAH
UPPD NO. PRIORITAS/KL/PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
1.2.5. Jumlah Perusahaan yang Memanfaatkan Pusat Jasa Layanan Informasi Pasar Kerja
RENJA KL TARGET
ALOKASI
300 Perusahaan
60,00,-
1.3. Peningkatan Pengendalian
122,00,-
Penggunaan Tenaga Kerja Asing
1.3.1. Jumlah Pengesahan Perijinan yang Diterbitkan 1.3.2. Jumlah Kerjasama Kelembagaan yang Dilaksanakan 1.3.3. Jumlah Hasil Verifikasi Perpanjangan Rptka dan Imta Di Provinsi/ Kabupaten/Kota
30 Orang
30,00,-
1 Paket
86,00,-
30 Orang
6,00,-
1.4. Penempatan Tenaga Kerja Dalam
Negeri
1.4.1. Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Melalui Akad dan Akl 1.4.2. Jumlah dan Peningkatan Kualitas Pengantar Kerja dan Petugas Antar Kerja 1.4.3. Jumlah Petugas Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja yang Mampu Melaksanakan Fungsi Pbj
835,00,1000 Orang
610,00,-
1 Paket
190,00,-
5 Orang
35,00,-
INDIKATOR
TARGET
KESEPA KATAN ALOKASI SEPAKAT
,00,-
191,75,-
TINDAK SEPAKAT
DIBAHAS LEBIH LANJUT
V
V
KETERANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
F1 - PERSANDINGAN ( SHORTLIST ) KELOMPOK 4 SULAWESI PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM JUTA RUPIAH
UPPD NO.
PRIORITAS/KL/PROGRAM/KEGIATA N
INDIKATOR
RENJA KL TARGET
ALOKASI
INDIKATOR
TARGET
ALOKASI
SEPAKAT
KESEPA
KATAN
TIDAK SEPAKAT
DIBAHAS LEBIH LANJUT
A. PRIORITAS 4 I. KEMENTERIAN TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI 1. Program Peningkatan Kompetensi
Tenaga Kerja dan Produktivitas 1.1. Pengembangan Standarisasi
Kompetensi Kerja dan Program Pelatihan
5.271,19,-
1.1.1. Jumlah peserta pemagangan dalam dan luar negeri
100 persen
,00,-
v
5.271,19,-
2. Program Penempatan dan
Perluasan Kesempatan Kerja 2.1. Pengembangan dan Peningkatan
Perluasan Kesempatan Kerja
7.369,91,-
4.502,50,-
V
456,00,-
V
162,30,-
V
2.1.1. Besarnya Jumlah Masyarakat yang Memahami Program Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja
1 Paket
733,21,-
Besarnya Jumlah Masyarakat yang Memahami Program Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja
1 Paket
1.916,70,-
Besarnya Jumlah Masyarakat yang memahami Program Pengemban gan dan Perluasan Kesempatan Kerja
1 Paket
4.720,00,-
100 persen
2.893,50,-
2.1.2.
2.1.3.
2.2. Peningkatan Pengembangan
2.893,50,-
Pasar Kerja 2.2.1. Jumlah penempatan tenaga kerja 3. Program Pengembangan
Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 3.1. Peningkatan Penerapan Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 3.1.1. Jumlah tenaga kerja yang menjadi anggota Jamsostek 3.1.2. Jumlah Tenaga Kerja yang bekerja dalam hubungan kerja (Dhk) Peserta jamsostek
8.480,95,100 persen
2.590,00,-
1 Paket
4.639,69,-
KETERANGAN
DALAM JUTA RUPIAH
UPPD NO.
PRIORITAS/KL/PROGRAM/KEGIATA N
INDIKATOR
3.1.3. Jumlah Tenaga Kerja yang bekerja dalam hubungan kerja (Dhk) Peserta jamsostek
RENJA KL TARGET
ALOKASI
1 Paket
1.251,26,-
INDIKATOR
TARGET
KESEPA
KATAN
TIDAK SEPAKAT
DIBAHAS LEBIH LANJUT
ALOKASI
SEPAKAT
330,00,-
V
545,00,-
V
200,00,-
V
100,00,-
v
Akan ada PNPM Pariwisata
v
alokasi dana dan data teknis akan dibahas lebih lanjut
KETERANGAN
II. KEMENTERIAN SOSIAL 1. Program Perlindungan dan
Jaminan Sosial 1.2. Bantuan Sosial Korban Bencana
19.110,00,-
Sosial 1.2.1. Jumlah Korban Bencana Sosial yang Berhasil Dibantu dan Dilayani
100 Persen
1.3. Bantuan Sosial Korban Tindak
19.110,00,2.000,00,-
Kekerasan dan Pekerja Migran 1.3.1. Jumlah Korban Tindak Kekerasan dan 100 Persen Pekerja Migran Bermasalah yang Terpulihkan Kondisi Psikologisnya 1.4. Pengumpulan dan Pengelolaan
2.000,00,-
300,00,-
Sumber Dana Sosial 1.4.1. Jumlah Sk Penyelenggaraan Undian
100 Persen
300,00,-
III. KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 1. Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata 1.1. Pemberdayaan Masyarakat Di
350,00,-
Destinasi Pariwisata 1.1.1. Jumlah Masyarakat Sadar Wisata (Orang)
4 Lokasi
350,00,-
100 Persen
19.570,00,-
IV KEMENTRIAN DALAM NEGERI 1 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 1.1. Peningkatan Kemandirian Masyarakat Cakupan Penerapan Program Perdesaan (Pnpm-Mp) Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (Pnpm-Mp) dan Penguatan Pnpm
B. PRIORITAS 10 I. KEMENTERIAN TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI 1. Program Pembangunan Kawasan
Transmigrasi 1.1. Penyediaan Tanah Transmigrasi
9.177,31,-
1.1.1. Jumlah transmigran yang difasilitasi perpindahan dan penempatannya di Kawasan Transmigrasi serta jumlah penduduk setempat yang ditata terintegrasi dengan penempatan transmigran di Kawasan Transmigrasi
100 persen
9.177,31,-
1.498,10,-
v
DALAM JUTA RUPIAH
UPPD NO.
PRIORITAS/KL/PROGRAM/KEGIATA N
INDIKATOR
RENJA KL TARGET
1.2. Pembangunan Permukiman Di
236.610,00,-
Kawasan Transmigrasi 1.2.1. Rencana Teknis Pengembangan Kawasan Transmigrasi 1.2.2. Rencana Teknis Pengembangan Kawasan Transmigrasi 1.2.3. Rencana Teknis Pengembangan Kawasan Transmigrasi 1.2.4. Rencana Teknis Pengembangan Kawasan Transmigrasi 1.2.5. Rencana Teknis Pengembangan Kawasan Transmigrasi
ALOKASI
1 Paket
45.000,00,-
1 Paket
51.610,00,-
1 Paket
45.000,00,-
1 Paket
50.000,00,-
1 Paket
45.000,00,-
INDIKATOR
TARGET
ALOKASI
SEPAKAT
47.955,50,-
v
160,00,-
v
4.500,00,-
v
2. Program Pengembangan
Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi 2.1. Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi 2.1.1. Rencana Kawasan Pengembangan Transmigrasi
17.004,48,100 persen
17.004,48,-
2.2. Pengembangan Sarana dan
Prasarana Kawasan Transmigrasi 2.2.1. Jumlah Permukiman Transmigrasi yang Mandiri 2.2.2. Jumlah Permukiman Transmigrasi yang Mandiri 2.2.3. Jumlah Permukiman Transmigrasi yang Mandiri
13.397,51,1 Paket
190,00,-
1 Paket
6.650,00,-
1 Paket
6.557,51,-
KESEPA
KATAN
TIDAK SEPAKAT
DIBAHAS LEBIH LANJUT
KETERANGAN Akan dibahas lebih lanjut karena memerlukan data teknis dari daerah
PROVINSI SULAWESI BARAT
F2 - PERSANDINGAN ( SHORTLIST ) KELOMPOK 4 SULAWESI PROVINSI SULAWESI BARAT DALAM JUTA RUPIAH
RENJA KL
UPPD NO.
PRIORITAS/KL/PROGRAM/KEGIAT AN INDIKATOR
TARGET
ALOKASI
INDIKATOR
TARGET
ALOKASI
SEPAKAT
100,00,-
V
50,00,-
V
A. PRIORITAS 4 I. KEMENTERIAN DALAM NEGERI 1. Program Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa 1.1. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan 1.1.1.
1.000,00,-
Jumlah Fasilitasi Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan Melalui Bintek, dan Konsolidasi, Inventarisasi Serta Penyusunan Uu Tentang Desa.
5 KEGIATAN
1.000,00,-
1.2. Peningkatan Kapasitas 1.250,00,-
Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat 1.2.1.
1.2.2.
II. KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1. Program Peningkatan
Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas
Jumlah Pelatihan yang Diberikan Bagi Masyarakat Perdesaan Melalui Penyusunan Kurikulum dan Modul, Pelatihan, Sinkronisasi, Tot
5 KEGIATAN
1.000,00,-
Jumlah Provinsi dan Kabupaten yang di Fasilitasi Dalam Pendataan Potensi Desa Melalui Pendataan dan Pendayagunaan Profil Desa/Kelurahan Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan
5 Buah
250,00,-
KESEPA
KATAN
TINDAK SEPAKAT
DIBAHAS LEBIH LANJUT
KETERANGAN
DALAM JUTA RUPIAH
RENJA KL
UPPD NO.
PRIORITAS/KL/PROGRAM/KEGIAT AN INDIKATOR
TARGET
ALOKASI
INDIKATOR
TARGET
ALOKASI
SEPAKAT
KESEPA
KATAN
TINDAK SEPAKAT
DIBAHAS LEBIH LANJUT
1.1. Pengembangan Standarisasi 2.000,00,-
Kompetensi Kerja dan Program Pelatihan
1.1.1. Peta kompetensi industri sesuai kebutuhan pengguna;
1 KEGIATAN
,00,-
v
2.000,00,-
2. Program Penempatan dan
Perluasan Kesempatan Kerja 2.1. Pengembangan dan Peningkatan 40.000,00,-
Perluasan Kesempatan Kerja
1.902,50,-
V
1.044,90,-
V
368,60,-
V
269,06,-
V
169,68,-
V
2.1.1. Jumlah penganggur yang memperoleh pekerjaan sementara
90000 ORANG
40.000,00,-
3. Program Perlindungan Tenaga
Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan 3.1. Peningkatan Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)
3.1.1. Persentase tenaga pengawas yang ditingkatkan kapasitasnya
2.500,00,70 PERSEN
2.500,00,-
III. KEMENTERIAN SOSIAL 1. Program Rehabilitasi Sosial 1.1. Rehabilitasi dan Perlindungan
Sosial Anak
1.1.1. Jumlah anak dan balita telantar, anak jalanan, anak cacat, anak berhadapan dengan hukum, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti (jiwa)
5.000,00,-
4 KEGIATAN
1.2. Pelayanan Sosial Lanjut Usia 1.2.1. Jumlah lanjut usia telantar yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di 5 KEGIATAN luar panti (jiwa) 1.3. Rehabilitasi dan Perlindungan
Penyandang Cacat
2. Program Perlindungan dan
Jaminan Sosial
1.3.1. Jumlah penyandang cacat yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di 3 KEGIATAN luar panti (jiwa)
5.000,00,-
1.000,00,1.000,00,-
2.000,00,-
2.000,00,-
KETERANGAN
DALAM JUTA RUPIAH
RENJA KL
UPPD NO.
PRIORITAS/KL/PROGRAM/KEGIAT AN INDIKATOR
TARGET
ALOKASI
INDIKATOR
TARGET
ALOKASI
SEPAKAT
437,98,-
V
B. PRIORITAS 10 I. KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1. Program Pembangunan
Kawasan Transmigrasi 1.1. Penyediaan Tanah Transmigrasi 1.1.1. Prosentase penyelesaian kasus pertanahan di daerah tertinggal
1.000,00,40 PERSEN
1.000,00,-
KESEPA
KATAN
TINDAK SEPAKAT
DIBAHAS LEBIH LANJUT
KETERANGAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
F1 - PERSANDINGAN ( SHORTLIST ) KELOMPOK 4 SULAWESI PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM JUTA RUPIAH
UPPD PRIORITAS/KL/PROGRAM/K NO. EGIATAN
RENJA KL TARGET
ALOKASI INDIKATOR
TARGET
ALOKASI SEPAKAT
INDIKATOR
KESEPA
KATAN
TINDAK SEPAKAT
DIBAHAS LEBIH LANJUT
KETERANGAN
A. PRIORITAS 4 I. KEMENTERIAN DALAM NEGERI 1. Program Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa 1.1. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
800,00,-
100,00,-
v
50,00,-
V
1.1.1. Jumlah Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Melalui Tot, Bimtek 120 Orang Peningkatan Kapasitas Aparat Desa dan Kelurahan
500,00,-
1.1.2. Jumlah Fasilitasi Pemantapan Badan Permusyawaratan Desa Melalui Bintek, Orientasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
30 Orang
300,00,-
1.2. Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat
950,00,1.2.1. Jumlah Provinsi dan Kabupaten yang di Fasilitasi Dalam Pendataan Potensi Desa Melalui Pendataan dan Pendayagunaan Profil Desa/Kelurahan Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan
1 Tahun
650,00,-
Belum termasuk alokasi dana PNPM.
UPPD PRIORITAS/KL/PROGRAM/K NO. EGIATAN
RENJA KL TARGET
ALOKASI INDIKATOR
TARGET
INDIKATOR
1.2.2. Jumlah Provinsi yang di Fasilitasi Dalam Penataan dan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Melalui Bimtek, Pelatihan, Pendataan.
1 Tahun
300,00,-
KETERANGAN: Selain Kemendagri terdapat usulan untuk Kementerian lainnya yang dirinci dalam paparan Ketua Bappeda Sulsel
ALOKASI SEPAKAT
KESEPA
KATAN
TINDAK SEPAKAT
DIBAHAS LEBIH LANJUT
KETERANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
F1- PERSANDINGAN ( SHORTLIST ) KELOMPOK 4 SULAWESI PROVINSI SULAWESI TENGGARA DALAM JUTA RUPIAH
UPPD NO. PRIORITAS/KL/PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI INDIKATOR
RENJA KL TARGET
KESEPA KATAN ALOKASI SEPAKAT TINDAK SEPAKAT DIBAHAS LEBIH LANJUT KETERANGAN