REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS
HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANGNAS 2010 DAN HASIL BILATERAL PASCA-MUSRENBANGNAS 2010 ANTARA K/L DAN BAPPEDA PROVINSI
KELOMPOK IV: PRIORITAS 10
Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca-Konflik
Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Bappenas Disampaikan pada Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) II Jakarta, 4 Mei 2010
Proses Pertemuan Bilateral dan Rakorbangpus II Pasca-Musrenbangnas 2010 Kesepakatan Pembahasan Musrenbangnas
Masih perlu dibahas lanjut pada Rakorpus II
Disepakati untuk tidak masuk dalam RKP 2011
Risalah Kesepakatan
Direktorat Sektor Bappenas
2
Finalisasi Rancangan Akhir RKP 2011
Disepakati untuk masuk dalam RKP 2011
Rapat Bilateral Bappenas
K/L
Penetapan Perpres RKP 2011
Bappeda Provinsi
Rakorbangpus II Form F4 final hasil konfirmasi Forum Bilateral
Forum konfirmasi final masukan bagi penyempurnaan rancangan akhir RKP 2011 dalam Rakorbangpus ke-II
Kelompok IV, Prioritas 10
DAERAH Prioritas 10 TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN RKP 2011 PASCA-KONFLIK Tema Prioritas
Pengutamaan dan penjaminan pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar serta keberlangsungan kehidupan damai di wilayah pasca-konflik
Substansi Inti
1.Kebijakan: Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik selambat-lambatnya dimulai pada 2011 2.Kerjasama internasional: Pembentukan kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam rangka pengamanan wilayah dan sumber daya kelautan 3.Keutuhan wilayah: Penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina pada 2010 4.Daerah tertinggal: Pengentasan daerah tertinggal di sedikitnya 50 kabupaten paling lambat 2014
3
Kementerian/Lembaga Terkait Prioritas 10 RKP 2011 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Kementerian Koordinator Polhukam Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Dalam Negeri Kementerian Pendidikan Nasional Kementerian Kesehatan Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Perhubungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Pertahanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kementerian Luar Negeri Kementerian Sosial Kementerian Riset dan Teknologi Kepala Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional
4
Hasil Kesepakatan Musrenbangnas 2010
Rekap Persentase Kesepakatan Musrenbangnas 2010 per Kelompok Prioritas RKP 2011
,90.0 ,80.0 ,70.0 ,60.0 ,50.0 ,40.0 ,30.0 ,20.0 ,10.0 -
80%
%
2%
18%
Kelompok 1 Sepakat
Kelompok 2 Tidak Sepakat
Kelompok 3
Kelompok 4
Dibahas Lebih Lanjut 5
Tindaklanjut Hasil Kesepakatan Musrenbangnas 2010 terhadap Prioritas 10 RKP 2011
1. RPJMN 2010-2014 telah mengamanatkan fokus percepatan pembangunan 183 kabupaten tertinggal, dan ditargetkan 50 kabupaten tertinggal paling sedikit dapat dientaskan hingga akhir 2014, dan khususnya 50 kabupaten tertinggal yang terentaskan pada akhir tahun 2009 masih perlu dilakukan prioritas pembinaan dalam bentuk kegiatan oleh K/L hingga 3 (tiga) tahun ke depan. Tahun 2011, kementerian PDT perlu memperjelas target daerah tertinggal yang potensial lepas dari ketertinggalan. 2. Dalam Risalah Kesepakatan sidang kelompok Musrenbangnas 2010, Pemda telah menyampaikan aspirasi untuk memperbesar alokasi anggaran baik melalui dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, maupun bantuan sosial untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Khusus untuk Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi agar monitoring , evaluasi, dan sistem pelaporan dari daerah benar-benar menjadi perhatian dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Menanggapi hal ini, Pemerintah akan mengefektifkan sinergi berbagai sumber pendanaan di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan, baik melalui affirmative allocation dari dana sektoral K/L melalui dekonsentrasi, TP dan Bansos, serta juga akan meluncurkan DAK Sarpras Daerah Tertinggal dan DAK Sarpras Kawasan Perbatasan pada tahun 2011. Kementerian PDT agar melakukan mapping permasalahan dan kebutuhan daerah tertinggal.
6
Tindaklanjut Hasil Kesepakatan Musrenbangnas 2010 terhadap Prioritas 10 RKP 2011
4. Usulan pembangunan sarana dan prasarana masih menjadi perhatian serius di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan, karena menjadi sarana utama bagi peningkatan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, maupun aktivitas sosial ekonomi masyarakat, melalui percepatan pembangunan daerah tertinggal, termasuk yang berada di perbatasan. 5. Dalam penanganan kawasan perbatasan, Pemerintah Daerah mengusulkan untuk memberikan perhatian serius terutama penanganan TKI, repatriasi di wilayah Papua, pengawasan illegal product, perdagangan lintasbatas, dan pemetaan batas negara. 6. Terhadap pulau-pulau kecil terluar, terdepan, dan terpencil hendaknya dapat lebih diperhatikan terutama untuk fungsi perdagangan, kawasan lindung, dan fungsi pertahanan, yang memerlukan dukungan sarana dan prasarana, terutama sarana energi di daerah terpencil, dan moda transportasi air antarpulau, dan airstrip di daerah terpencil di perbatasan darat dan laut. 7. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan lebih mengantisipasi daerahdaerah rawan konflik dalam merencanakan suatu kegiatan pembangunan, walaupun bukan merupakan kawasan pasca-konflik, namun Pemerintah perlu memperhatikan upaya pemulihan dampak pascakonflik yang dialami hampir di semua Provinsi di 7 Kepulauan Timur Indonesia.
Tindaklanjut Kesepakatan Rapat Bilateral K/L dan Bappeda Provinsi Pasca-Musrenbangnas 2010
1. Memantau jalannya pertemuan Biateral antara Bappeda dan K/L, dapat disimpulkan adanya komitmen yang tinggi untuk mensinergikan antara kebutuhan daerah dengan rencana kerja K/L di 2011. 2. Komitmen yang tinggi dari peserta pertemuan bilateral pasca-Musrenbangnas ini akan ditindaklanjuti melalui respon yang positif dari Bappenas untuk semakin menyempurnakan mekanisme Musrenbangnas dan pasca-Musrenbangnas agar semakin efektif menghasilkan kesepakatan untuk terwujudnya sinergi pusat dan daerah.
3. Hasil kesepakatan yang telah mengakomodir penajaman kegiatan oleh daerah dan/atau klarifikasi oleh K/L, baik dalam kerangka regulasi maupun kerangka anggaran berupa penajaman kegiatan, indikator, target, lokasi, maupun alokasi akan menjadi masukan penajaman Renja K/L 2011, dan menjadi masukan bagi pemutakhiran rancangan akhir RKP 2011. 4. Khususnya untuk prioritas 10, pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan akan diupayakan pada 2011 melalui penguatan sinergi Pusat dan Daerah.
8
Tindaklanjut Kesepakatan Rapat Bilateral K/L dan Bappeda Provinsi Pasca-Musrenbangnas 2010
5. Contoh kesepakatan yang dibangun untuk sinergi Pusat-Daerah dalam pencapaian sasaran prioritas 10 RKP 2011, pada pertemuan bilateral antara Kementerian PDT dengan 26 provinsi guna penajaman Renja KPDT di 2011. 6. Di samping itu, masih terdapat provinsi yang sebenarnya sudah tidak memiliki kategori kabupaten tertinggal, namun mengusulkan untuk mendapatkan perhatian dari KPDT, khususnya untuk penanganan desa-desa tertinggal di luar kabupaten tertinggal. KPDT melakukan mapping untuk permasalahan dan kebutuhan desa tertinggal. 7. Dalam penanganan daerah tertinggal, terdapat beberapa kegiatan tambahan yang dilaksanakan melalui mekanisme bantuan sosial, seperti yang dilakukan KPDT dalam memfasiltasi Pemda Tertinggal dalam pengembangan produk ekonomi unggulan, infrastruktur energi, transportasi, telekomunikasi, kesehatan, dan pendidikan. 8. Terkait dengan koordinasi penanganan kawasan perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), yang sementara masih di bawah Kementerian Dalam Negeri, merupakan Lembaga yang akan mengkoordinasikan dan mengelola pembangunan kawasan perbatasan (terdepan dan terluar), dimana kegiatannya tersebar pada K/L terkait, yang pada tahun 2011 diharapkan sudah dapat berperan aktif dalam mengkoordinasikan pembangunan kawasan perbatasan dengan tetap melibatkan K/L terkait dan Pemerintah Daerah.
9
Terima Kasih atas Perhatian dan Kerjasamanya
10
