RANGKUMAN HASIL SIDANG KELOMPOK Prioritas 4 : Penanggulangan Kemiskinan Prioritas 10 : Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Paska Konflik

RANGKUMAN HASIL SIDANG KELOMPOK Prioritas 4 : Penanggulangan Kemiskinan Prioritas 10 : Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Paska Konflik WILAYAH : Sumatera A Hari/ Tanggal Sesi pada jam

: :

Sabtu/01 Mei 2010 14.00 – 17.30

Prioritas 4 1.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan di daerah, maka daerah mengusulkan perlunya penguatan kapasitas TKPK daerah untuk melakukan sinkronisasi program, monitoring, supervisi, dan pelaporan.

2.

Daerah mengusulkan agar ketentuan Dana Daerah untuk Urusan Bersama (DDUB) PNPM Mandiri dapat ditinjau kembali untuk lebih mendukung daerah dalam mempercepat pengurangan kemiskinan (misalnya meniadakan dana pendamping bagi daerah yang berkapasitas fiskal rendah dan memperkecil kesenjangan dana pendamping antara daerah dengan kapasitas fiskal tinggi dan rendah).

3.

Pemanfaatan Bantuan Langsung Masyarakat PNPM yang bersifat open menu diharapkan tidak hanya diarahkan untuk kegiatan fisik, namun juga dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif dan percepatan pencapaian MDGs.

4.

Provinsi Sumatera Barat dan Kepulauan Riau mengusulkan perluasan PKH terutama ke kabupaten-kabupaten miskin/tertinggal lainnya.

5.

Mengingat kemiskinan merupakan permasalahan lintas sektor, daerah mengharapkan dukungan pusat melalui dana Tugas Pembantuan untuk program-program penanggulangan kemiskinan daerah.

6.

Untuk meningkatkan penyerapan KUR, daerah mengusulkan agar prosedurnya dan pengaturan penjaminan daerah dimudahkan. Untuk memperluas pelayanan, diharapkan adanya dukungan bank daerah sebagai bank penyalur KUR.

Prioritas 10 7.

Provinsi Aceh mengusulkan tambahan alokasi dana untuk kegiatan reintegrasi yang diprioritaskan untuk pembangunan rumah, cacat korban konflik dan subsidi atas kematian (diyat).

8.

Provinsi Sumatera Utara mengusulkan tambahan bantuan sosial perbaikan perumahan akibat korban pasca bencana di Kabupaten Nias dan Nias Selatan serta pembangunan jaringan listrik bagi 500 ribu KK di daerah perbatasan dan terisolasi. Untuk pulau terdepan dan terluar (Pulau Wunga, Pulau Berhala, dan Pulau Simuk) diusulkan pengadaan kapal dan kantor untuk keamanan laut. Sementara itu, untuk perbatasan, Kementerian Dalam Negeri perlu memperhatikan penyelesaian perbatasan antara Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau serta antar Kabupaten/Kota.

9.

Provinsi Aceh juga mengusulkan tambahan bantuan sosial perbaikan perumahan akibat korban pasca bencana.

10. Provinsi Sumatera Barat mengusulkan pembangunan jaringan listrik di 9 Kabupaten Daerah Tertinggal. Disamping itu perlu diprioritaskan penanganan pulau-pulau terdepan dan terluar yang belum berpenghuni. 11. Provinsi Riau mengusulkan kegiatan prioritas dalam penanganan pulau terluar, terdepan dan perbatasan diantaranya : penanganan TKI, pengawasan illegal product, perdagangan lintas batas, pembangunan pelabuhan di Pulau Jemur (berpotensi untuk pariwisata). Untuk daerah tertinggal, mengusulkan perubahan pendekatan dari tingkat kabupaten menjadi tingkat kecamatan atau desa. 12. Provinsi Kepulauan Riau mengusulkan kegiatan prioritas dalam penanganan pulau kecil yang jumlahnya cukup banyak (2.408 pulau). Untuk pengembangan wilayah perbatasan, diusulkan pembangkit tenaga surya di Kabupaten Anambas. 13. Disamping itu diharapkan adanya kejelasan pengelolaan Pulau Nipah (pulau terdepan dengan fungsi kawasan lindung, perdagangan dan pertahanan). Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengharapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengkoordinasikan penanganan permasalahan ini.

PEMERINTAH

ACEH

F1 - PERSANDINGAN ( SHORTLIST ) KELOMPOK 4 SUMATERA A PEMERINTAH ACEH DALAM JUTA RUPIAH

UPPD NO.

RENJA KL

KESEPAKATAN

PRIORITAS/KL/PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR

TARGET

ALOKASI

INDIKATOR

TARGET

ALOKASI

SEPAKAT

TIDAK SEPAKAT

DIBAHAS LEBIH LANJUT

KETERANGAN

A. PRIORITAS 4 I. KEMENTERIAN DALAM NEGERI 1. Program Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa 100,00,-

V

Alokasi K/L terlalu kecil

50,00,-

V


196,39,-

V


1.1. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan 250.000,00,-

Pemerintahan Desa dan Kelurahan 1.1.1. Terbangunnya Kantor Desa Dalam Rangka Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan.

250.000,00,-

1.2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan 30.553,00,-

Pelatihan Masyarakat 1.2.1. Tersedianya sarana Pelatihan Masyarakat dan Pemerintahan Gampong

1 Unit

1.2.2. Terselenggaranya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

30.000,00,-

553,00,-

II. KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 1. Program Pendidikan Taman Kanak-Kanak

dan Pendidikan Dasar 1.1. Penyediaan Layanan Pendidikan TK

20.876,00,1.1.1. Apk Tk/Tklb 1.1.2. Propinsi Ber-Apm > 36.58%

13 Unit

9.076,00,-

1 Tahun

11.800,00,-

1 Tahun

1.430,00,-

552719 Jiwa

219.429,00,-

3491 Jiwa

39.134,00,-

2470815 Buah

91.499,00,-

1.2. Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan 1.430,00,-

SD 1.2.1. Apm Sd/Sdlb

1.247,08,-

V

1.3. Penyediaan Subsidi Pendidikan SD/SDLB 350.062,00,-

Berkualitas 1.3.1. Jumlah Siswa Sd/Sdlb Sasaran Bos 1.3.2. Jumlah Siswa Sd/Sdlb Sasaran Beasiswa Miskin 1.3.3. Jumlah Siswa Sd/Sdlb Sasaran Bantuan Buku

214.485,60,-

V

6.898,34,-

V

1.4. Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan 49.342,00,-

SMP/SMPLB 1.4.1. Apk Smp/Smplb 1.4.2. Jumlah Siswa Miskin yang Memperoleh Beasiswa Siswa Miskin

1 Tahun

4.950,00,-

39275 Jiwa

44.392,00,-

F1 - PERSANDINGAN ( SHORTLIST ) KELOMPOK 4 SUMATERA A PEMERINTAH ACEH DALAM JUTA RUPIAH

UPPD NO.

RENJA KL

KESEPAKATAN


TARGET

ALOKASI

INDIKATOR

TARGET

ALOKASI

SEPAKAT

TIDAK SEPAKAT


1.5. Penyediaan Subsidi Pendidikan SMP/SMPLB 251.700,00,-

Berkualitas 1.5.1. Jumlah Siswa Smp/Smplb Sasaran Bos

200143 Jiwa

234.205,00,-

Unit

17.495,00,-

148.117,45,-

V

1.5.2. Jumlah Siswa Smp/Smplb Sasaran Bantuan Buku 1.6. Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK 2.860,00,-

TKLB/SDLB/SMPLB 1.6.1. Jumlah Slb yang Memiliki Pusat Assesmen Bagi Anak Berkebutuhan Khusus

1 Tahun

2.474,38,-

V

2.860,00,-

2. Program Pendidikan Menengah 2.1. Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan 539.213,00,-

SMK 2.1.1. Persentase (%) Smk Memiliki Perpustakaan Dengan Koleksi Buku yang Memadai 2.1.2. Persentase (%) Smk Memiliki Perpustakaan yang Berbasis Multimedia.

46 Unit

32.016,00,-

46 Unit

32.016,00,-

46 Unit

64.032,00,-

46 Unit

32.016,00,-

8.189,92,-

V

2.1.3. Persentase (%) Smk Memiliki Bengkel Kerja Sesuai Dengan Standar Sarana Prasarana Smk 2.1.4. Persentase (%) Smk Memiliki Laboratorium Bahasa Sesuai Standard Sarana Prasarana Smk 2.1.5. Jumlah Siswa Smk Penerima Bomm 2.1.6. Jumlah Siswa Smk Sasaran Bantuan Buku 2.1.7. Jumlah Siswa Smk Penerima Bkmm 2.1.8. Jumlah Usb-Smk 2.1.9. Jumlah Rkb-Smk 2.1.10. Persentase (%) Smk Menerapkan Pembelajaran Adaptif yang Sesuai Dengan Tuntutan Perkembangan Iptek Sesuai Dengan Tingkatannya

33431 Jiwa

4.011,00,-

200588 Buah

7.020,00,-

10029 Unit

7.822,00,-

10 Unit

275.000,00,-

100 Unit

20.880,00,-

23 Unit

64.400,00,-

37363 Jiwa

29.142,00,-

152218 Jiwa

18.266,00,-

456654 Buah

8.219,00,-

2.2. Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan 55.627,00,-

SMA/SMLB 2.2.1. Jumlah Siswa Sma Penerima Bkmm 2.2.2. Jumlah Siswa Sma Penerima Bomm 2.2.3. Jumlah Siswa Sma Sasaran Bantuan Buku

55.125,94,-

V

KETERANGAN

PROVINSI

SUMATERA UTARA

F1 - PERSANDINGAN ( SHORTLIST ) KELOMPOK 4 SUMATERA A PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM JUTA RUPIAH

PRIORITAS/KL/PROGRAM/KEGIAT NO. AN

UPPD INDIKATOR

RENJA KL TARGET

ALOKASI

INDIKATOR

TARGET

ALOKASI

SEPAKAT

A. PRIORITAS 4 I. KEMENTERIAN DALAM NEGERI 1. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 1.1. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan 1.1.1. Jumlah Fasilitasi Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan Melalui Bintek, dan Konsolidasi, Inventarisasi Serta Penyusunan Uu Tentang Desa. 1.1.2. Jumlah Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Melalui Tot, Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparat Desa dan Kelurahan

50.150,00,-

100 Unit

4.100,00,-

200 Jiwa

46.050,00,-

1.2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat 1.2.1. Jumlah Provinsi dan Kabupaten yang di Fasilitasi Dalam Program dan Kegiatan Masuk Desa dan Peningkatan System Perencanaan Partisipatif Melalui Sosiali-Sasi, Bimtek, Pelatihan dan Monitoring dan Evaluasi 1.2.2. Jumlah Provinsi yang di Fasilitasi Dalam Penataan dan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Melalui Bimtek, Pelatihan, Pendataan. 1.2.3. Jumlah Daerah Tertinggal yang Memperoleh Fasilitasi Peningkatan Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat (Provinsi). II. KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1.1. Pemberdayaan Masyarakat Di Destinasi Pariwisata 1.1.1. Jumlah Kelompok Sadar Wisata

5.850,00,-

500 Desa

2.500,00,-

140 Jiwa

350,00,-

6 Paket

3.000,00,-

1 Paket

490,00,490,00,-

100,00,-

V

50,00,-

V

100,00,-

V

KESEPAKATAN DIBAHAS LEBIH TIDAK SEPAKAT LANJUT

KETERANGAN



UPPD INDIKATOR

1.2. Pengembangan Usaha, Industri dan Investasi Pariwisata 1.2.1. Jumlah Pola Perjalanan (Travel Pattern)

RENJA KL TARGET

ALOKASI 900,00,-

1 Paket

INDIKATOR

TARGET

ALOKASI

SEPAKAT

750,00,-

V

479.557,29,-

V


900,00,-

B. PRIORITAS 10 I. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 1. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara 1.1. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara 1.1.1. Jumlah Bandar Udara yang Dikembangkan, Direhabilitasi 1.1.2. Jumlah Bandar Udara Baru yang Dibangun

3.114.474,00,4 Paket

790.474,00,-

1 Paket 2.324.000,00,-

II. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 1. Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 1.1. Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis 1.1.1. Kawasan Konservasi Laut dan Kawasan Konservasi Perairan Tawar dan Payau yang Dikelola Secara Berkelanjutan Seluas 4,5 Juta Ha 1.1.2. Jumlah Kawasan Konservasi dan Jenis Biota Perairan Dilindungi yang Diidentifikasi dan Dipetakan Secara Akurat.

13.600,00,-

10 Paket

8.600,00,-

4 Paket

5.000,00,-

1.2. Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil

34.000,00,-

1.2.1.

Jumlah Pulau Kecil yang Diidentifikasi dan Dipetakan Potensinya Secara Akurat Termasuk Pulau-Pulau Kecil Terluar 1.2.2. Jumlah Pulau Kecil yang Memiliki Infrastuktur Memadai Secara Terintegrasi Termasuk Pulau-Pulau Kecil Terluar

6 Paket

18.000,00,-

8 Paket

16.000,00,-

250,00,-

V

225,00,-

V

KETERANGAN



UPPD INDIKATOR

RENJA KL TARGET

1.3. Pelayanan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat

21.300,00,1.3.1. Jumlah Kelompok Usaha Mikro Di Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Bankable.

64 Kelompok

2. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 2.1. Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan 2.1.1. Jumlah Usaha Penangkapan Ikan Di Wilayah Bagian Barat yang Sesuai Ketentuan 16 Kelompok 2.1.2. Jumlah Usaha Penangkapan Ikan Di Wilayah Bagian Timur yang Sesuai Ketentuan 2 Paket 2.2. Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan

5.300,00,-

2.3.2.

Pemenuhan Prasarana Pengawasan yang Memadai Secara Terintegrasi, Akuntabel dan Tepat Waktu

2.5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2Sdkp

ALOKASI

SEPAKAT

3.303,00,-

V

2.088,30,-

V

2.000,00,-

12 Paket

144.000,00,-

13 Paket

10.800,00,-

764,00,-

V

5.490,00,-

V

23 Paket

138.682,00,-

24 Paket

39.300,00,5.000,00,5.000,00,-

650,00,-

V

5 Unit

111.700,00,-

5.290,00,-

V

2.4. Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan 2.4.1. Jumlah Kapal yang Diperiksa

TARGET

3.300,00,-

177.982,00,2.3.1. Jumlah Pemenuhan Sarana Pengawasan yang Memadai Secara Terintegrasi, Akuntabel dan Tepat Waktu

INDIKATOR

21.300,00,-

154.800,00,-

2.2.1. Jumlah Wilayah Perairan yang Bebas Kegiatan Perusakan Ekosistem Perairan 2.2.2. Jumlah Wilayah Perairan yang Bebas Kegiatan Pencemaran 2.3. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Pemantuan Kapal Perikanan

ALOKASI


KETERANGAN


PRIORITAS/KL/PROGRAM/KEGIAT NO. AN 2.5.1.

UPPD INDIKATOR Persentase (%) Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Program Anggaran dan Sdm Secara Terintegrasi dan Tepat Waktu Dengan Administrasi yang Akuntabel Di Lingkungan Ditjen P2Sdkp

RENJA KL TARGET

4 Paket

ALOKASI

111.700,00,-

INDIKATOR

TARGET

ALOKASI

SEPAKAT


KETERANGAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

F1 - PERSANDINGAN ( SHORTLIST ) KELOMPOK 4 SUMATERA A PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM JUTA RUPIAH

NO. 1.

PRIORITAS/KL/PROGRAM/KEGIAT AN

UPPD INDIKATOR

RENJA KL TARGET ALOKASI INDIKATOR

Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

1.1. Koordinasi Pengembangan Regulasi Sistem Jaminan Sosial 1.1.1. Jumlah Kegiatan Koordinasi Kebijakan Urusan Jaminan Sosial

ALOKASI SEPAKAT TIDAK SEPAKAT DIBAHAS LEBIH KETERANGAN LANJUT Sudah dialokasikan, untuk alokasi akan dibahas lebih lanjut V

1000 KK 411,00,-

1.2. Koordinasi Pengarusutamaan Kebijakan dan Anggaran Penanggulangan Kemiskinan 1.2.1. Jumlah Kegiatan dan Koordinasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Bidang Pengarusutamaan Kebijakan dan Anggaran 1.2.2. Jumlah Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Dibidang Pengarusutamaan Kebijakan dan Anggaran 1.3. Koordinasi Urusan Kelembagaan dan Kemitraan 1.3.1 Jumlah Kegiatan dan Persentase (%) Pelaksanaan Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Bidang Kelembagaan dan Kemitraan

TARGET

KESEPAKATAN

V

5000 KK 12.225,00,-

300 KK

1.363,00,-

158 Jiwa 867,00,-

PROVINSI RIAU

F1 - PERSANDINGAN ( SHORTLIST ) KELOMPOK 4 SUMATERA A PROVINSI RIAU DALAM JUTA RUPIAH


UPPD INDIKATOR

RENJA KL TARGET

A. PRIORITAS 4 I. KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1. Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan 1.1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan 1.1.1. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pegawai Pengawasan Ketenagakerjaan

ALOKASI

1.200,00,-

12 Unit

1.2. Peningkatan Penerapan Norma Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 12 Unit 1.2.1. Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Aturan Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja 1.3. Peningkatan Peran Serta LembagaLembaga, Personil dan Penegakan Hukum Dalam Penerapan Norma Ketenagakerjaan Peningkatan Kemampuan Teknis Pengawas 20 Jiwa Ketenagakerjaan Bidang Penegakan Hukum 1.3.1.

INDIKATOR

TARGET

KESEPAKATAN ALOKASI

,00,-

SEPAKAT

TIDAK SEPAKAT


V

1.200,00,V

600,00,-

V

400,00,-

KETERANGAN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

F1 - PERSANDINGAN ( SHORTLIST ) KELOMPOK 4 SUMATERA A PROVINSI Kepulauan Riau DALAM JUTA RUPIAH UPPD NO.

RENJA KL


TARGET ALOKASI

A. PRIORITAS 10 I. KEMENTERIAN DALAM NEGERI 1. Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 1.1. Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah

700,00,1.1.1. Prosentase fasilitasi pusat dan daerah di bidang hubungan pusat dan daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dan peningkatan pelayanan umum 1.1.2. Jumlah provinsi yang melaksanakan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan

1.2. Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan

100 Persen

300,00,-

1 Kegiatan

400,00,6.250,00,-

1.2.1. Persentase (%) Fasilitasi Pusat dan Daerah Bidang Tugas Penataan Wilayah Administrasi dan Penegasan Batas Daerah, Pengembangan Wilayah Perbatasan, Toponimi dan Pertanahan. 1.2.2. Persentase (%) Penyelesaian Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan.

1 Kegiatan

500,00,-

100 Persen

300,00,-

INDIKATO R

TARGET

ALOKASI

SEPAKAT

250,00,-

V

3.300,00,-

V


KETERANGAN

1.2.3.

Jumlah Segmen Penataan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Perbatasan Antar Daerah yang Ditetapkan Dengan Peraturan Perundangan 1 Kegiatan 500,00,1.2.4. Persentase (%) Pemetaan Rupabumi (Toponimi) 100 Persen 500,00,1.2.5. Persentase (%) Penguatan Kelembagaan di Pusat dan Daerah Dalam Rangka Penanganan Perbatasan Antar Negara. 1 Kegiatan 450,00,1.2.6. Persentase (%) Jumlah Kab/Kota di Wilayah Perbatasan Antar Negara dan Pulau-Pulau Terluar yang Mendapat Sarpras Perbatasan Antar Negara 1 paket 4.000,00,2.

Program Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah 2.1. Program Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah 2.2. Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah

Sudah dialokasikan oleh Kemendagri V V

F1 - PERSANDINGAN ( SHORTLIST ) KELOMPOK 4 SUMATERA A PROVINSI Kepulauan Riau DALAM JUTA RUPIAH UPPD NO.

RENJA KL


2.2.1. Jumlah Pedoman /Kebijakan Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.3. Penataan Daerah Otonom dan Otonomi Khusus 2.3.1. Cakupan Pembinaan dan Fasilitasi Kooordinasi, Bintek, (Advokasi dan Sosialisasi) Pelaksanaan Kebijakan Penataan Daerah Otonom. 2.3.2. Cakupan Pembinaan dan Fasilitasi Kooordinasi, Bintek, (Advokasi dan Sosialisasi) Pelaksanaan Kebijakan Penataan Daerah Otonom.

TARGET ALOKASI 1 paket

INDIKATO R

TARGET

ALOKASI

SEPAKAT

500,00,-

V 100 Persen 300,00,-

1 Kegiatan 350,00,-


KETERANGAN

RANGKUMAN HASIL SIDANG KELOMPOK Prioritas 4 : Penanggulangan Kemiskinan Prioritas 10 : Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Paska Konflik

Recommend Documents