KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
MULTILATERAL MEETING II RKP 2017 PRIORITAS NASIONAL DAERAH TERTINGGAL
Deputi Bidang Pengembangan Regional Jakarta, 14 April 2016
RANGKAIAN PENYUSUNAN RKP 2017 10 Februari 2016 Sidang Kabinet tentang Tema, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan RKP 2017
12 April 2016 Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Pusat (Rakorbangpus) Penyampaian Rancangan Awal RKP 2017 dan Pagu Indikatif 2017 (SB MenPPN/Bappenas – Menkeu)
14–18 April 2016 Multilateral Meeting II dan 19 -20 April 2016 Bilateral Meeting Tahap II
22 Februari 2016 RAKER KEMENTERIAN/LEMBAGA dan TEMU KONSULTASI TRIWULANAN BAPPENASBAPPEDA Penyampaian tentang Tema, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan RKP 2017
23-30 Februari 2016 MULTILATERAL MEETING Pencapaian kesepakatan terhadap Program dan Kegiatan Prioritas untuk masing-masing Prioritas Nasional
7 April 2016 Sidang Kabinet tentang Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017
4- 11 Maret 2016 BILATERAL MEETING Pencapaian kesepakatan masing-masing K/L terhadap sasaran, program dan kegiatan K/L, indikator sasaran untuk mendukung Program dan Kegiatan Prioritas
Rangkaian Penyusunan Rancangan Awal RKP 2017
Maret s.d Minggu III April 2016 Rangkaian Musrenbang Provinsi Penyampaian masingmasing prioritas nasional dalam Rancangan Awal RKP 2017 untuk masing-masing provinsi
20 April - 4 Mei 2016 Forum Musrenbang Nasional dan
25 April – 4 Mei Trilateral Meeting
Juni – awal Juli 2016 Perpres RKP 2017
17 Mei 2016 Sidang Kabinet Penetapan RKP 2017 dan 20 Mei 2016 Penyampaian RKP 2017 kepada DPR RI
Rangkaian Penyusunan Rancangan Akhir RKP 2017
Slide - 2
RANGKAIAN PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RKP 2017
INPUT
OUTPUT 1.
MULTILATERAL MEETING II 14-18 April
BILATERAL MEETING II 19-20 April
MUSRENBANGNAS 20 April – 4 Mei
1. Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L dalam Rancangan Awal RKP 2017 dan tertuang dalam Aplikasi SIMU; 2. Rekapitulasi usulan daerah kepada Program dan Kegiatan K/L melalui aplikasi SIMU 1. Hasil finalisasi Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L yang telah dibahas dalam Multilateral Meeting Tahap II; 2. Hasil konfirmasi dan verifikasi Koordinator Prioritas Nasional terhadap usulan daerah kepada Program dan Kegiatan K/L melalui aplikasi SIMU Usulan daerah dalam aplikasi emusrenbang yang telah dikonfirmasi dan diverifikasi dalam pelaksanaan multilateral meeting tahap II dan bilateral meeting tahap II
2.
3.
Finalisasi Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L dalam Rancangan Akhir RKP 2017; Konfirmasi urutan pembahasan per Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas, dan Kementerian/Lembaga dalam Forum Musrenbangnas; Konfirmasi dan verifikasi usulan Pemerintah Daerah oleh Koordinator Prioritas Nasional
1. Penelaahan pagu untuk Program dan dan Kegiatan K/L yang mendukung dalam Rancangan Akhir RKP 2017; 2. Konfirmasi dan verifikasi usulan Pemerintah Daerah oleh Bappenas – K/L
Kesepakatan antara rencana Pemerintah Pusat (K/L) dan usulan prioritas program dan kegiatan dari daerah sebagaia masukan Rancangan Akhir RKP 2017 Slide - 3
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2017
DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA
• • • •
Revolusi Mental Pembangunan Pendidikan Pembangunan Kesehatan Pembangunan Perumahan dan Permukiman
DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN
• • • • •
Kedaulatan Pangan Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan Kemaritiman dan Kelautan Pariwisata Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN
• • • •
Pemerataan Antarkelompok Pendapatan Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan Pengembangan Konektivitas Nasional
KONDISI PERLU
• Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Slide - 4
SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
Sasaran
2014 (Baseline)
2015
2016
2017
2019
2. PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL a. Jumlah Daerah 122 n.a * Tertinggal (termasuk 9 DOB)
n.a *
n.a *
42
b. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal
7,10%
6,96%
7,02%
7,17%
7,24%
c. Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal
16,6%
16,0%
15,4%
14,9%
14,0%
d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal
68,5
68,1
68,5
*) Capaian sasaran tidak diukur setiap tahun. Sesuai PP 78/2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, penetapan daerah tertinggal dilakukan setiap 5 tahun sekali melalui Peraturan Presiden. Jumlah 42 daerah tertinggal tahun 2019 merupakan hasil dari 80 kabupaten terentaskan
68,8
69,6
Arah Kebijakan: Pembangunan Daerah Tertinggal 1.Percepatan Pembangunan infrastruktur/konektivitas 2. Promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan 3.Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik 4.Pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung SDM yang berkualitas Kebijakan terkait Revolusi Mental: 1. Peningkatan kreativitas masyarakat di daerah tertinggal untuk mampu menghasilkan produk yang bernilai tambah berbasis keunggulan setempat 2. Membangun semangat kompetisi untuk mengejar ketertinggalan. 3. Penegakan hukum dan disiplin
POLA PENANGANAN 122 DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2017-2019
80 Kabupaten Prioritas Terentaskan
122 DAERAH TERTINGGAL 42 Kabupaten Lainnya
29 Kab
40 Kab
47 Kab
2017 54 Kab
2018 80 Kab
2019 74 Kab
25 Kab
40 Kab
27 Kab
Penentuan prioritas penanganan daerah tertinggal per tahun mempertimbangkan bobot indeks ketertinggalan yang paling parah Slide - 6
5 KABUPATEN TERTINGGAL PRIORITAS TERINTEGRASI TAHUN 2017 • • • • • •
• Mendukung KEK dan KSPN Mandalika • 7 Pulau Kecil • Rawan Konflik • Rawan Bencana • Prioritas Aspek Ketertinggalan: Ekonomi, SDM, dan Infrastruktur
• • • • • •
KEK dan KSPN Morotai Kawasan Perbatasan 6 Pulau Kecil Terluar Rawan Bencana 88 Desa Tertinggal Prioritas Aspek Ketertinggalan: Ekonomi dan SDM
Kawasan Perbatasan 2 Pulau Kecil Rawan Pangan Rawan Bencana 16 Desa Tertinggal Prioritas Aspek Ketertinggalan : Ekonomi, SDM, dan Infrastruktur
• • • • •
9 Pulau Kecil Terluar Rawan Bencana Rawan Pangan 110 Desa Tertinggal Prioritas Aspek Ketertinggalan: Ekonomi, SDM, dan Aksesibilitas
• Mendukung Pengembangan Wilayah Blok Masela • Kawasan Perbatasan • 48 Pulau Kecil Terluar • Rawan Pangan • Rawan Bencana • 79 Desa Tertinggal • Prioritas Aspek Ketertinggalan : Ekonomi, SDM, dan Aksesibilitas
Slide - 8
5 KABUPATEN TERTINGGAL PRIORITAS TERINTEGRASI TAHUN 2017 • • • • • •
KEK dan KSPN Morotai Kawasan Perbatasan 6 Pulau Kecil Terluar Rawan Bencana 88 Desa Tertinggal Prioritas Aspek Ketertinggalan: Ekonomi dan SDM
Pengembangan daerah tertinggal di Morotai diarahkan berlokasi di desa tertinggal yang menjadi hinterland KEK/ KSPN Morotai dalam rangka mendukung pengembangan KEK/ KSPN Morotai
KEK
Slide - 9
PRIORITAS NASIONAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
Kemendes PDTT KUKM KKP Kemenkeu Kemendag PEMDA
Pengembangan Ekonomi Lokal
Kementan Kemenperin Kemensos Kemendagri BKPM LSM
Kemendes PDTT Kemen PUPR, Kemenhub BNPB, Pemda
Peningkatan SDM dan Iptek
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
Peningkatan Aksesibilitas/ Konektivitas
Kemendes PDTT Kemenhub Kemen PU-PR Kemensos Kemendikbud Kemenkes Kemen ESDM Kemenristekdikti Pemda Kemendes PDTT Kemenkes Kemendikbud Kemenaker Kemenkominfo KUKM Kemenristekdikti Pemda
Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik
Slide - 10
PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL (1/2)
Kemendes PDTT Kementan Kemensos Kemen LHK PEMDA LSM
1.1. Penyediaan Bahan Baku & sarpras produksi
Kemendes PDTT Kementan KKP KUKM PEMDA LSM
1.2. Peningkatan Kapasitas Nelayan/Petani/Pela ku Usaha Mikro & Ekonomi Kreatif
1.6. Perijinan Usaha dan Penguatan Kelembagaan Usaha
PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL
1.3. Pengolahan pasca panen & home industry
1.5. Promosi, Kemitraan usaha, Pemasaran, dan Kerjasama antar Daerah 1.4. Bantuan Permodalan & Pemberian Fasiltas Kredit Usaha Ekonomi Produktif/ UMKM
Kemendes PDTT Kemenperin Kemendag PEMDA
KUKM Kemenaker Kemensos LSM
Kemensos KUKM Kemendes PDTT PEMDA LSM
Kemendag Kementan Kemendes PDTT KemenPar LSM
BKPM KUKM Kemendagri PEMDA
Kemendes PDTT Kemendag Kemenperin BPOM PEMDA
BKPM KUKM Kemenkes Kemenaker LSM
Slide - 11
PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL (2/2) NO 1
2
KEGIATAN PRIORITAS Penyediaan Bahan Baku dan Sarpras Produksi
Peningkatan Kapasitas Nelayan/Petani/Pelaku Usaha Mikro & Ekonomi Kreatif
3
Pengolahan pasca panen & home industry
4
Bantuan Permodalan & Pemberian Fasiltas Kredit Usaha Ekonomi Produktif/UMKM
5
Promosi, Kemitraan usaha, Pemasaran, dan Kerjasama antar Daerah
6
Perijinan Usaha dan Penguatan Kelembagaan Usaha
SASARAN Bantuan bibit pertanian dan perikanan di 49 kabupaten tertinggal 98 pasar kecamatan 30 gudang pangan lokal 20 embung irigasi dan 10 sumur bor 3375 kapal penangkap ikan Penyuluhan kepada nelayan/petani/pelaku usaha mikro dan ekonomi kreatif di 49 kabupaten tertinggal Pelatihan kewirausahaan di 49 kabupaten tertinggal Pendampingan pengelolaan komoditas unggulan di 49 kabupaten tertinggal Bantuan alat pasca panen di 49 kabupaten tertinggal Bantuan alat pengolahan di 49 kabupaten tertinggal Pembangunan sentra IKM di 49 kabupaten tertinggal Bantuan permodalan untuk wirausaha di 49 kabupaten tertinggal 122 pasar tipe C dan D Pendampingan 45 koperasi pengelola pasar rakyat Promosi dan pemasaran dalam negeri kepada 100 UMKM Pendampingan 100 kelompok pra koperasi Fasilitasi 100 akta koperasi
Slide - 12
PENINGKATAN AKSESIBILITAS (1/2)
2.1. Pembangunan, Peningkatan Kapasitas, dan Pemeliharaan jalan & jembatan 2.7. Penyediaan Akses Telekomunikasi
Kemendes PDTT Kemen PU-PR Pemda 2.2. Pembangunan dermaga
Kemendes PDTT Kemenhub Pemda Kemenhub
Pemda
Kemendes PDTT Kemenhub Pemda PENINGKATAN AKSESIBILITAS
2.6. Pembangunan perkeretaapian di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua
2.3. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan bandara
Kemenhub
Pemda
Kemenhub
Pemda
Kemendes PDTT Kemenkominfo BNPB Pemda 2.5. Pelayanan angkutan keperintisan
2.4. Pengadaan moda transportasi darat, udara, Laut dan ASDP
Slide - 13
PENINGKATAN AKSESIBILITAS (2/2) NO 1
KEGIATAN PRIORITAS Pembangunan, Peningkatan Kapasitas, dan Pemeliharaan jalan & jembatan
SASARAN
1.185 Km Jalan 81 unit Jembatan Jalur dan rambu evakuasi bencana di 27 kabupaten tertinggal
2
Pembangunan dermaga
22 unit dermaga 41 unit pelabuhan rakyat
3
Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan bandara
Pembangunan/peningkatan 46 bandara
4
Pengadaan moda transportasi darat, udara, Laut dan ASDP
48 unit kapal penumpang 23 unit kapal barang
5
Pelayanan angkutan keperintisan
200 unit bus perintis 100 unit kapal perintis Subsidi 250 trayek keperintisan angkutan darat Subsidi 217 trayek keperintisan angkutan udara Subsidi 100 trayek keperintisan angkutan laut
6
Pembangunan perkeretaapian di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua
Jalur KA di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua Rute pelayanan perintis dan subsidi untuk angkutan kereta api
7
Penyediaan Akses Telekomunikasi
37 unit radio telekomunikasi terpadu Sistem peringatan dini kebencanaan di 27 kabupaten tertinggal
Slide - 14
PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PUBLIK (1/2)
3.1. Pembangunan Ketenagalistrikan
3.6 Penguatan Kelembagaan Pemda
3.2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Kemendes PDTT Kemedikbud Kemenag Pemda
Kemendes PDTT Kemenkes Pemda
PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PUBLIK
Kemendes PDTT Kemen PU-PR Kemensos Pemda
3.3. Pembangunan Sarana dan Prasrana Kesehatan
3.5 Penyediaan Air Bersih dan sanitasi
Kemendes PDTT Kemen ESDM KemenBUMN PLN Pemda.
Kemendes PDTT Kemen PU-PR Pemda Kemendagri Pemda
BNPB
3.4. Pemenuhan Perumahan dan Permukiman Layak Huni
Slide - 15
PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PUBLIK (2/2) NO 1
KEGIATAN PRIORITAS Pembangunan Ketenagalistrikan
SASARAN Pembangunan 105 unit EBT di 46 kabupaten tertinggal
20 asrama sekolah 96 SMK di daerah 3T 120 SD-SMP satu atap 21 SMP berasrama Revitalisasi 245 SD; 25 SMP; 210 SMA Revitalisasi 145 madrasah
2
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan
3
Pembangunan Sarana dan Prasrana Kesehatan
Peningkatan sarana, prasarana dan alat (SPA) Puskesmas di 49 kab tertinggal Pelayanan kesehatan bergerak di 11 kabupaten tertinggal
4
Pemenuhan Perumahan dan Permukiman Layak Huni
30.000 rumah swadaya baru Peningkatan kualitas 80.000 rumah swadaya Peningkatan 4.634 rumah khusus beserta PSU pendukungnya Rumah bagi 2099 KK warga Komunitas Adat Terpencil (KAT)
5
Penyediaan Air Bersih dan sanitasi
55.820 Sambungan Rumah (SR) di kawasan khusus (kumuh perkotaan, kawasan nelayan, dan kawasan rawan air/perbatasan/pulau terluar) Pembangunan sarana air bersih bagi 3900 KK di 39 kab tertinggal Pembangunan 64 sarana MCK di lingkungan KAT
6
Penguatan Kelembagaan Pemda
Pengembangan kompetensi fungsional dan teknis, serta aparatur pemda untuk 41 kab tertinggal Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di 122 kab tertinggal Terbentuknya PTSP yang Prima di 40 kab tertinggal Slide - 16
PENINGKATAN SDM DAN IPTEK (1/2)
4,1. Penyediaan dan Tunjangan Tenaga Pendidikan & Kesehatan
Kemendikbud Kemenkes
Kemenag Pemda
Kemendikbud Pemda Kemenristekdikti 4.4 Inovasi Daerah, Pengembangan Inkubator bisnis & Technopark berbasis Potensi Sumber Daya Lokal
PENINGKATAN SDM DAN IPTEK
Kemendes PDTT Kemenaker Pemda 4.2. Pembangunan SMK & Politeknik
Kemenristekdikti KKP Kemenko Maritim Kementan Kemendes PDTT Kemenpar Kemendagri Pemda Kemenperin
4.3. Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja
Slide - 17
PENINGKATAN SDM DAN IPTEK (2/2) NO 1
KEGIATAN PRIORITAS Penyediaan dan Tunjangan Tenaga Pendidikan & Kesehatan
SASARAN Penempatan 7000 Guru Garis Depan (GGD) Distribusi 3000 Guru SM3T Tunjangan guru SD dan SMP di 43 kabupaten tertinggal Tunjangan tenaga kesehatan di 43 kabupaten tertinggal
2
Pembangunan SMK & Politeknik
Pembangunan SMK di 49 kabupaten tertinggal Pembangunan laboratorium SMK di 49 kabupaten tertinggal
3
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja
Pelatihan tenaga kerja di 49 kabupaten tertinggal Peningkatan 10 Balai Latihan Kerja
4
Inovasi Daerah, Pengembangan Inkubator bisnis & Technopark berbasis Potensi Sumber Daya Lokal
Pengembangan pusat riset pengembangan produk
Slide - 18
TERIMA KASIH
Slide - 19