KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Mekanisme Pembahasan Multilateral Meeting II, Bilateral Meeting II dan Musrenbangnas dalam Rangka Penyusunan RKP 2017 Oleh : Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat
Jakarta, 13 April 2016
OUTLINE • Pendahuluan • Tindak Lanjut Arahan Presiden Terkait Penyusunan RKP 2017
• Penajaman dan Pengintegrasian Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif 2017 • Rangkaian Penyusunan Rancangan Akhir RKP 2017 • • • •
Multilateral Meeting Tahap II Bilateral Meeting Tahap II Forum Musrenbangnas Trilateral Meeting (disampaikan oleh Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas)
• Agenda Tentatif dan Mekanisme Pelaksanaan Musrenbangnas 2016
2
PENDAHULUAN
3
TINDAK LANJUT PENYUSUNAN RANCANGAN RKP 2017 :
Penajaman serta Penetapan Program Dan Kegiatan Prioritas Dalam RKP 2017 Penajaman dan Pengintegrasian Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif 2017
Melakukan penajaman program/kegiatan prioritas (termasuk penyederhanaan nomenklatur). Prioritas akan difokuskan pada: • Kegiatan yang berdampak signifikan bagi pencapaian sasaran pembangunan • Kegiatan yang dapat diselesaikan pada masa periode Kabinet Kerja (apakah proyek ini perlu?, apakah proyek ini perlu sekarang?, apakah proyek akan dapat lebih efisien?) Mengintegrasikan dukungan dari berbagai sumber pendanaan (Belanja K/L, Subsidi/PSO, hibah, DAK, Dana Desa, dan Pembiayaan BUMN) Mendetailkan kesiapan pelaksanaan proyek (Lahan, Detail Engineering Design (DED)) Konfirmasi Kesiapan Pelaksanaan, melalui: Multilateral Meeting II (Bappenas dan instansi terkait) Bilateral Meeting II (Bappenas dan instansi terkait (K/L – non K/L) Trilateral Meeting (Bappenas, Kemkeu dan K/L) Rangkaian Musrenbang (Bappenas, K/L dan Pemerintah Daerah) 4
PENAJAMAN DAN PENGINTEGRASIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN PAGU INDIKATIF 2017
5
PENDEKATAN PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKP 2017 Pendekatan Money Follow “Program Prioritas” melalui pendekatan Holistik-Yematik, Terintegrasi Dan Spasial
6
USULAN PROGRAM PRIORITAS RKP 2017 MELALUI APLIKASI SISTEM INFORMASI MULTILATERAL (SIMU)
Banyak usulan program dan kegiatan prioritas K/L sehingga perlu dilakukan penajaman program dan kegiatan prioritas dalam dokumen RKP 2017 yang sesuai dengan pendekatan baru pembangunan. Pertimbangan penajaman antara lain : Merupakan prioritas utama sesuai Tema RKP 2017 Mendukung pencapaian sasaran tahun 2017. Memiliki tingkat kesiapan proyek yang baik (F/S, Detail Desain, pengadaan lahan, Amdal, dst) Merupakan kegiatan yang perlu dilanjutkan atau dimulai tahun 2017.
USULAN PRIORITAS NASIONAL RKP 2017 TOTAL: 24 PRIORITAS NASIONAL
PENETAPAN PROGRAM PRIORITAS DAN KEGIATAN PRIORITAS YANG DIDANAI TAHUN 2017
1. Mendukung Fokus Pembangunan Tahun 2017 2. Kegiatan siap dilaksanakan (F/S, DED, Tanah) 3. Perlu dilaksanakan saat ini
dilakukan melalui Mekanisme : • Multilateral Meeting II • Bilateral Meeting II • Trilateral Meeting • Musrenbangnas
Kegiatan Prioritas Tahun 2017
Kegiatan Prioritas yang akan dilaksanakan jika terdapat tambahan APBN 2017
Kegiatan yang tidak dilaksanakan Tahun 2017
7
USULAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL DARI DAERAH MELALUI APLIKASI e-Musrenbang
Banyak program dan kegiatan prioritas K/L melalui APBN yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) sehingga perlu dilakukan verifikasi usulan program dan kegiatan prioritas K/L yang akan dilaksanakan di daerah. Kriteria verifikasi antara lain : Merupakan prioritas utama sesuai Tema RKP 2017 dan merupakan kontribusi daerah untuk mendukung pencapaian sasaran nasional 2017. Memiliki tingkat kesiapan proyek yang baik (F/S, Detail Desain, pengadaan lahan, Amdal, dst) Merupakan kegiatan yang perlu dilanjutkan atau dimulai tahun 2017. Usulan SKPD Kab/Kota
verifikasi daerah
Usulan SKPD Provinsi Verifikasi Bappeda Kab/Kota Verifikasi Bappeda Provinsi
Input Bahan Forum Musrenbangnas
verifikasi pusat
Verifikasi oleh Koordinator Prioritas Nasional Verifikasi oleh Bappenas – K/L
8
RANGKAIAN PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKP 2017
9
RANGKAIAN PENYUSUNAN RKP 2017 Sidang Kabinet tentang Tema, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan RKP 2017
22 Februari 2016
13 April 2016 Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Pusat (Rakorbangpus) Penyampaian Rancangan Awal RKP 2017 dan Pagu Indikatif 2017 (SB MenPPN/Bappenas – Menkeu)
14–18 April 2016 Multilateral Meeting II dan 19 -20 April 2016 Bilateral Meeting Tahap II
7 April 2016
Maret s.d Minggu III April 2016
Penyampaian tentang Tema, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan RKP 2017
Sidang Kabinet tentang Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017
Rangkaian Musrenbang Provinsi
23-30 Februari 2016
4- 11 Maret 2016
MULTILATERAL MEETING
BILATERAL MEETING
Pencapaian kesepakatan terhadap Program dan Kegiatan Prioritas untuk masing-masing Prioritas Nasional
Pencapaian kesepakatan masingmasing K/L terhadap sasaran, program dan kegiatan K/L, indikator sasaran untuk mendukung Program dan Kegiatan Prioritas
RAKER KEMENTERIAN/LEMBAGA dan TEMU KONSULTASI TRIWULANAN BAPPENAS-BAPPEDA
Penyampaian masing-masing prioritas nasional dalam Rancangan Awal RKP 2017 untuk masing-masing provinsi
20 April - 4 Mei 2016 Forum Musrenbang Nasional dan 25 April – 4 Mei Trilateral Meeting
Rangkaian Penyusunan Rancangan Akhir RKP 2017
10 Februari 2016
Juni – awal Juli 2016 Perpres RKP 2017
17 Mei 2016 Sidang Kabinet Penetapan RKP 2017 dan 20 Mei 2016 Penyampaian RKP 2017 kepada DPR RI 10
RANGKAIAN PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKP 2017 Kegiatan Workshop Internal Penyusunan RKP 2017 (5 - 20 Januari 2016)
Rapat kerja (Raker) Bappenas-K/L dan Temu Konsultasi Triwulan I Bappenas-Bappeda Provinsi SeIndonesia
Serial Multilateral Meeting Tahap I
Bilateral Meeting I
Jadwal
Input
Output
5-20 Januari 2016
Draft usulan program prioritas dan kegiatan prioritas yang diusulkan oleh masing-masing koordinator Program Nasional
Penajaman substansi kegiatan (Kerangka Pendanaan, Kelembagaan dan Regulasi) dalam bentuk matriks termasuk didalamnya sasaran dan indikator (level 2) sebagai dasar matriks RKP 2017
15,19 dan 22 Februari 2016
(1) Draf awal rencana kegiatan (1) Tema, arah kebijakan dan prioritas Kementerian/Lembaga Pemerintah 2017, pembangunan RKP 2017 dengan pendekatan tematik-holistik, integratif, (2) Pedoman serial multilateral meeting, termasuk dan spasial. didalamnya pedoman penyusunan prioritas (2) Kesepakatan awal jadwal pelaksanaan nasional, program prioritas, kegiatan prioritas, multilateral tahap I sasaran, indikator, dan target
Pedoman serial multilateral meeting, termasuk Rencana Kegiatan Indikatif Kementerian/Lembaga didalamnya pedoman penyusunan prioritas Pemerintah 2017 untuk mendukung prioritas 23 Februari 2016 nasional, program prioritas, kegiatan prioritas, nasional dengan pendekatan tematik-holistik, sasaran, indikator, dan target integratif, dan spasial.
23 Maret 2016
Rencana Kegiatan Indikatif Kementerian/Lembaga Pemerintah 2017 untuk mendukung prioritas nasional dengan pendekatan tematik-holistik, integratif, dan spasial.
Rancangan Awal RKP 2017
11
RANGKAIAN PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RKP 2017
12
RANGKAIAN PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RKP 2017 Kegiatan
Jadwal
Input
Output 1.
Multilateral Meeting Tahap II (Bappenas – K/L terkait)
Bilateral Meeting Tahap II (Bappenas – K/L terkait)
Musrenbangnas
Finalisasi Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L dalam Rancangan Akhir RKP 2017; Konfirmasi urutan pembahasan per Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas, dan Kementerian/Lembaga dalam Forum Musrenbangnas; Konfirmasi dan verifikasi usulan Pemerintah Daerah oleh Koordinator Prioritas Nasional
14 – 18 April 2016
1. Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L dalam Rancangan 2. Awal RKP 2017 dan tertuang dalam Aplikasi SIMU; 2. Rekapitulasi usulan daerah kepada Program dan Kegiatan K/L melalui aplikasi SIMU 3.
19 – 20 April 2016
1. Hasil finalisasi Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L yang 1. Penelaahan pagu anggaran untuk Program dan telah dibahas dalam Multilateral Meeting dan Kegiatan K/L yang mendukung dalam Tahap II; Rancangan Akhir RKP 2017; 2. Hasil konfirmasi dan verifikasi Koordinator 2. Konfirmasi dan verifikasi usulan Pemerintah Prioritas Nasional terhadap usulan daerah Daerah oleh Bappenas – K/L kepada Program dan Kegiatan K/L melalui aplikasi SIMU
20 April – 4 Mei 2016
Usulan daerah dalam aplikasi e-musrenbang yang Kesepakatan antara rencana Pemerintah Pusat (K/L) telah dikonfirmasi dan diverifikasi dalam dan usulan prioritas program dan kegiatan dari pelaksanaan multilateral meeting tahap II dan daerah sebagaia masukan Rancangan Akhir RKP 2017 bilateral meeting tahap II
13
RANGKAIAN PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RKP 2017 Pembahasan Multirateral Meeting Tahap II Kegiatan : Multilateral Meeting Tahap II (Bappenas – K/L terkait), 14 – 18 April 2016 Input : 1. Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L dalam Rancangan Awal RKP 2017 dan tertuang dalam Aplikasi SIMU; 2. Rekapitulasi usulan daerah kepada Program dan Kegiatan K/L melalui aplikasi SIMU. Kisi-Kisi Pembahasan : 1. Penajaman kembali ruang lingkup Prioritas Nasional (Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Sasaran K/L, Indikator K/L) disesuaikan dengan Pagu Anggaran yang terbatas; 2. Konfirmasi urutan Pembahasan per Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas, dan Kementerian/Lembaga dalam Forum Musrenbangnas; 3. Dalam Multilateral Meeting II ini, bahan masukan dari daerah melalui aplikasi e-Musrenbang (https://e-musrenbang.bappenas.go.id) juga disertakan; a. Bahan yang dibagikan adalah gabungan usulan SIMU dan usulan daerah berdasarkan (a) Prioritas Pembangunan; dan (b) Kementerian dan Lembaga b. Diharapkan peserta Multilateral Meeting II melakukan Konfirmasi dan Verifikasi atas hasil Persandingan Usulan Pemerintah Daerah dengan Prioritas Nasional (PN) pada setiap Sasaran dan Indikator K/L dengan Kriteria : (1) Disetujui; (2) Disetujui dengan Catatan; (3) Ditolak; dan (4) Belum Diverifikasi c. Hal ini dilakukan untuk Konfirmasi dan Filtering Indikator K/L yang akan dibahas atau tidak dibahas dalam Forum Musrenbangnas
4. Diharapkan pembahasan Multilateral Meeting Tahap II menggunakan Portal e-Musrenbang dengan login dilakukan oleh Penanggung Jawab Prioritas Nasional. Output Kegiatan : 1. 2. 3.
Finalisasi Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L dalam Rancangan Akhir RKP 2017; Konfirmasi urutan pembahasan per Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas, dan Kementerian/Lembaga dalam Forum Musrenbangnas; Konfirmasi dan verifikasi usulan Pemerintah Daerah oleh Koordinator Prioritas Nasional
14
RANGKAIAN PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RKP 2017 Pembahasan Bilateral Meeting Tahap II Kegiatan : Bilateral Meeting Tahap II (Bappenas – K/L terkait), 19 – 20 April 2016 Input : 1. Hasil finalisasi Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L yang telah dibahas dalam Multilateral Meeting Tahap II; 2. Hasil konfirmasi dan verifikasi Koordinator Prioritas Nasional terhadap usulan daerah kepada Program dan Kegiatan K/L melalui aplikasi SIMU Kisi-Kisi Pembahasan : 1. Penajaman kembali ruang lingkup K/L (Program K/L, Kegiatan K/L, Sasaran K/L, Indikator K/L) disesuaikan dengan Pagu Anggaran yang terbatas; 2. Konfirmasi urutan Pembahasan per Prioritas K/L, Kegiatan K/L; 3. Dalam Bilateral Meeting II ini, bahan masukan dari daerah melalui aplikasi e-Musrenbang (https://e-musrenbang.bappenas.go.id) juga disertakan; a. Bahan yang dibagikan adalah gabungan usulan SIMU dan usulan daerah berdasarkan Kementerian dan Lembaga yang telah diverifikasi dalam Multilateral Meeting Tahap II b. Diharapkan dalam Bilateral Meeting II melakukan Konfirmasi dan Verifikasi atas hasil Persandingan Usulan Pemerintah Daerah dengan Prioritas Nasional (PN) pada setiap Sasaran dan Indikator K/L dengan Kriteria : (1) Disetujui; (2) Disetujui dengan Catatan; (3) Ditolak; dan (4) Belum Diverifikasi c. Hal ini dilakukan untuk Konfirmasi dan Filtering Indikator K/L yang akan dibahas atau tidak dibahas dalam Forum Musrenbangnas
4. Diharapkan pembahasan Bilateral Meeting Tahap II menggunakan Portal e-Musrenbang dengan login dilakukan oleh Deputi Mitra Kerja Bappenas dan KL. Output Kegiatan : 1. Penelaahan pagu anggaran untuk Program dan dan Kegiatan K/L yang mendukung dalam Rancangan Akhir RKP 2017; 2. Konfirmasi dan verifikasi usulan Pemerintah Daerah oleh Bappenas – K/L
15
KRITERIA PENETAPAN PRIORITAS PEMBAHASAN USULAN DAERAH DALAM MULTILATERAL/BILATERAL MEETING TAHAP II DAN FORUM MUSRENBANGNAS (Penetapan Status Pembahasan)
Pembahasan PN (Multirateral II – Bappenas) Status Keterangan 1 Disetujui Sepenuhnya 2 Disetujui dengan catatan (Target / dana dirubah oleh bappenas 3 Ditolak 4 Belum DiVerifikasi
Pembahasan KL (Bilateral II – Bappenas & KL) Status Keterangan 1 Disetujui Sepenuhnya 2 Disetujui dengan catatan (Target / dana dirubah oleh kl) 3 Ditolak 4 Belum DiVerifikasi
Pembahasan Musrenbangnas Status Status Prioritas Pembahasan PN Pembahasan Pembahasan (Multirateral) KL (Bilateral) Musrenbangnas 1 1 Tampilkan 1
2
2 2 1 2 3 3
1 2 3 3 1 2
1 2 4 4 3 4
4 4 1 2 3 4
Prioritas Pembahasan I
Prioritas Pembahasan II
Prioritas Pembahasan III Prioritas Pembahasan IV
16
PROSES MUSRENBANGNAS THN 2016
17
RANGKAIAN PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RKP 2017 Pembahasan Forum Musrenbang Kegiatan : Forum Musrenbangnas (Bappenas – K/L terkait-Pemerintah Daerah), 20 April – 4 Mei 2016
Input : Usulan daerah dalam aplikasi e-musrenbang yang telah dikonfirmasi dan diverifikasi dalam pelaksanaan multilateral meeting tahap II dan bilateral meeting tahap II Kisi-Kisi Pembahasan : 1. Login dilakukan oleh Penanggung Jawab PN (Bappenas) pada Aplikasi Musrenbangnas dalam Portal e-Musrenbang (https://emusrenbang.bappenas.go.id/);
2. Pembahasan dilakukan per Prioritas Nasional (PN) dan per Provinsi, dengan lingkup Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Kementerian/Lembaga hasil Konfirmasi/Filtering Urutan Pembahasan dari Multilateral Meeting Tahap II; 3. Pembahasan dilaksanakan atas Konfirmasi dan Verifikasi atas hasil Persandingan Usulan Pemerintah Daerah dengan Prioritas Nasional (PN) pada setiap Sasaran dan Indikator K/L dengan Kriteria Penetapan Kesepakatan sbb : (a) Disepakati Melalui Anggaran K/L; (b) Disepakati Melalui Pendanaan BUMN; (c) Belum Ada Kesepakatan; (d) Ditolak;
4. Hasil Kesepakatan dalam Forum Musrenbangnas dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan (Print Out Aplikasi); 5. Penandatangan Berita Acara dilakukan didalam Forum Musrenbangnas oleh Koordinator Meja (Penanggung Jawab PN), Perwakilan Provinsi, Notulis dan K/L; 6. Berkas Berita Acara yang telah ditandatangani beserta Lampirannya (Tabel Kesepakatan Musrenbangnas) diserahkan kepada Panitia untuk digandakan dan dibagikan kepada Perwakilan masing-masing. Output Kegiatan : Kesepakatan antara rencana Pemerintah Pusat (K/L) dan usulan prioritas program dan kegiatan dari daerah sebagaia masukan Rancangan Akhir RKP 2017
18
KEBIJAKAN MONEY FOLLOW PROGRAM PEMBAHASAN MULTILATERAL DAN BILATERAL MEETING TAHAP II dan MUSRENBANGNAS 2016 Suplemen RKP 2017 APLIKASI SIMU MUSRENBANGNAS Nawacita
Bappenas – KL – Provinsi 1. Disetujui dng Anggaran K/L
Dimensi Pembangunan + Kondisi Perlu
2. Disetujui dng Dana BUMN 3. Belum Sepakat Catatan 4. Ditolak Catatan
Prioritas Nasional (PN)
Program Prioritas
Berita Acara Kesepakatan
MULTILATERAL/BILATERAL MEETING TAHAP II Bappenas – KL
Kegiatan Prioritas
APLIKASI e-Musrenbang
1. Disetujui Catatan 2. Disetujui dng Catatan Target /Dana & Catatan 3. Ditolak Catatan 4. Belum Diverifikasi 19
20
Pembukaan Musrenbangnas (20 April 2016) • Pembukaan musrenbangnas akan dilakukan oleh Menteri PPN/Bappenas, dengan mengundang seluruh provinsi, dan perwakilan Kementerian / Lembaga. • Pembukaan musrenbangnas akan dilaksanakan di Jakarta • Dalam pembukaan akan disampaikan pula pemenang Anugerah Pangripta Nasional Tahun 2016 • Untuk itu Kabupaten/Kota pemenang APN akan diundang dalam pembukaan musrenbangnas.
21
Prioritas Nasional No 1. 2. 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Daftar Prioritas Nasional
Revolusi Mental Pelayanan Pendidikan Pelayanan Kesehatan Perumahan dan Permukiman Kedaulatan Pangan Kedaulatan energi Kemaritiman dan Kelautan Pembangunan Pariwisata Percepatan Pertumbuhan, Ind, KEK Antar Kelompok Pendapatan Daerah Tertinggal dan Daerah Perbatasan Desa dan Kawasan Perdesaan Perkotaan Peningkatan Konektivitas Nasional Reforma Agraria Konsolidasi Demokrasi dan Reformasi Birokrasi Stabilitas Keamanan, Ketertiban, Kepastian Penegakan Hukum, dan Reformasi Regulasi 18 Peningkatan Ekspor Non Migas, Peningkatan Iklim Investasi, dan Reformasi Fiskal
Kode Ruangan RM PP PK HS KP KE KK PAR KI AP DD DK KT PN RA KD SK EM 22
Forum Musrenbangnas (21 April – 4 Mei 2016) • Forum Musrenbangnas akan dilakukan di Hotel Bidakara, dengan total jumlah ruang pembahasan 18 ruangan. • Terdapat beberapa prioritas nasional yang akan digabung pembahasannya, yaitu: • Stabilitas Keamanan, Ketertiban, Kepastian Penegakan Hukum, dan Reformasi Regulasi • Peningkatan Ekspor Non Migas, Peningkatan Iklim Investasi, dan Reformasi Fiskal
• Masing-masing provinsi akan melakukan pembahasan selama 2 hari ( 9 Prioritas di hari 1, dan 9 Prioritas di hari 2) • Pembahasan akan dilaksanakan dalam 4 sesi setiap hari (setiap sesi kurang lebih 2 jam), dalam setiap sesi provinsi akan dibagi dalam 3 kelompok agar dapat membahas di 3 prioritas nasional berbeda. • Setiap hari akan ada 8 Provinsi yang melakukan pembahasan (jadwal tentative secara lengkap sebagai berikut) 23
Jadwal Tentative Musrenbangnas Tahun 2016 (1/5)
08.00 - 10.00 10.00 - 10.30 10.30 - 12.30 12.30 - 14.00 14.00 - 16.00 16.00 - 16.30 16.30 - 18.30
08.00 - 10.00 10.00 - 10.30 10.30 - 12.30 12.30 - 14.00 14.00 - 16.00 16.00 - 16.30 16.30 - 18.30
Kamis, 21 April 2016 RM PP PK HS KP KE KK Par KI Aceh Sumut Jambi
AP DD DK KT PN RA KD SK EM Kepri Sumbar Babel
Sumut
Aceh
Riau
Sumbar
Kepri
Bengkulu
Jambi
Riau
Aceh
Babel
Bengkulu
Kepri
Riau
Jambi
Sumut
Bengkulu
Babel
Sumbar
Jum’at 22 April 2016 RM PP PK HS KP KE KK Par KI Kepri Sumbar Babel
AP DP DK KT PN RA KD SK EM Aceh Sumut Jambi
Sumbar
Kepri
Bengkulu
Sumut
Aceh
Riau
Babel
Bengkulu
Kepri
Jambi
Riau
Aceh
Bengkulu
Babel
Sumbar
Riau
Jambi
Sumut
24
Jadwal Tentative Musrenbangnas Tahun 2016 (2/5) Senin, 25 April 2016
RM PP PK HS KP KE KK Par KI 07.30 - 09.30
AP DD DK KT PN RA KD SK EM
Bali
Kaltim
Kalteng
Kalbar
Kaltara
Sumsel
Kaltim
Bali
Kalsel
Kaltara
Kalbar
Lampung
Kalteng
Kalsel
Bali
Sumsel
Lampung
Kalbar
Kalsel
Kalteng
Kaltim
Lampung
Sumsel
Kaltara
09.30 - 09.45
09.45 - 11.45 11. 45 - 14.00 14.00 - 16.00 16.00 - 16.15 16.15 - 18.15
Selasa, 26 April 2016 RM PP PK HS KP KE KK Par KI 08.00 - 10.00
AP DD DK KT PN RA KD SK EM
Kalbar
Kaltara
Sumsel
Bali
Kaltim
Kalteng
Kaltara
Kalbar
Lampung
Kaltim
Bali
Kalsel
Sumsel
Lampung
Kalbar
Kalteng
Kalsel
Bali
Lampung
Sumsel
Kaltara
Kalsel
Kalteng
Kaltim
10.00 - 10.30
10.30 - 12.30 12.30 - 14.00 14.00 - 16.00 16.00 - 16.30 16.30 - 18.30`
25
Jadwal Tentative Musrenbangnas Tahun 2016 (3/5) Rabu, 27 April 2016 RM PP PK HS KP KE KK Par KI 08.00 - 10.00
AP DD DK KT PN RA KD SK EM
Sulsel
Sultra
Sulteng
Sulbar
Gorontalo
Maluku
Sultra
Sulsel
Sulut
Gorontalo
Sulbar
Malut
Sulteng
Sulut
Maluku
Malut
Sulbar
Sulut
Sulteng
Malut
Maluku
Gorontalo
10.00 - 10.30 10.30 - 12.30 12.30 - 14.00
14.00 - 16.00
Sulsel
16.00 - 16.30 16.30 - 18.30`
Sultra
Kamis, 28 April 2016 RM PP PK HS KP KE KK Par KI 08.00 - 10.00
AP DD DK KT PN RA KD SK EM
Sulbar
Gorontalo
Maluku
Sulsel
Sultra
Sulteng
Gorontalo
Sulbar
Malut
Sultra
Sulsel
Sulut
Maluku
Malut
Sulbar
Sulteng
Sulut
Sulsel
Malut
Maluku
Gorontalo
Sulut
Sulteng
Sultra
10.00 - 10.30 10.30 - 12.30 12.30 - 14.00 14.00 - 16.00 16.00 - 16.30 16.30 - 18.30`
26
Jadwal Tentative Musrenbangnas Tahun 2016 (4/5) Jum’at, 29 April 2016 RM PP PK HS KP KE KK Par KI 08.00 - 10.00
DKI
Jateng
Yogya
Jateng
DKI
Jatim
Yogya
Jatim
DKI
Jatim
Yogya
Jateng
AP DD DK KT PN RA KD SK EM Jabar
Banten
10.00 - 10.30 10.30 - 12.30
Jabar
Banten
12.30 - 14.00 14.00 - 16.00
Banten
Jabar
16.00 - 16.30
16.30 - 18.30`
Senin, 2 Mei 2016 RM PP PK HS KP KE KK Par KI 08.00 - 10.00
Jabar
Banten
AP DD DK KT PN RA KD SK EM DKI
Lampung
Yogya
Banten
Lampung
DKI
Jatim
Jabar
Yogya
Jatim
DKI
Jatim
Yogya
Lampung
10.00 - 10.30 10.30 - 12.30
Jabar
12.30 - 14.00 14.00 - 16.00
Banten
16.00 - 16.30 16.30 - 18.30`
27
Jadwal Tentative Musrenbangnas Tahun 2016 (5/5) Selasa, 3 Mei 2016 RM PP PK HS KP KE KK Par KI 08.00 - 10.00
Papua
NTT
NTT
Papua
AP DD DK KT PN RA KD SK EM
NTB
10.00 - 10.30
10.30 - 12.30
Pabar
12.30 - 14.00 14.00 - 16.00
NTB
Pabar
Papua
16.00 - 16.30 16.30 - 18.30`
Pabar
NTB
NTT Rabu, 4 Mei 2016
RM PP PK HS KP KE KK Par KI 07.30 - 09.30
AP DD DK KT PN RA KD SK EM Papua
NTT
NTB
NTT
Papua
Pabar
NTB
Pabar
Papua
Pabar
NTB
NTT
09.30 - 09.45 09.45 - 11.45 11. 45 - 14.00 14.00 - 16.00 16.00 - 16.15
16.15 - 18.15
28
TABEL KESEPAKATAN MUSRENBANGNAS FORM - KESEPAKATAN MUSRENBANGNAS USULAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2017 Usulan Daerah Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Kementerian Lembaga / KL
Kedaulatan Peningkatan Penyaluran KEMENTERIAN Pangan Produksi Subsidi Benih Dan PERTANIAN Padi dan Pupuk; Pangan Lain Pengembangan Desa Mandiri Benih Kedaulatan Peningkatan Penyaluran KEMENTERIAN Pangan Produksi Subsidi Benih Dan PERTANIAN Padi dan Pupuk; Pangan Lain Pengembangan Desa Mandiri Benih Kedaulatan Peningkatan Penyaluran KEMENTERIAN Pangan Produksi Subsidi Benih Dan PERTANIAN Padi dan Pupuk; Pangan Lain Pengembangan Desa Mandiri Benih Kedaulatan Peningkatan Penyaluran KEMENTERIAN Pangan Produksi Subsidi Benih Dan PERTANIAN Padi dan Pupuk; Pangan Lain Pengembangan Desa Mandiri Benih Kedaulatan Peningkatan Penyaluran KEMENTERIAN Pangan Produksi Subsidi Benih Dan PERTANIAN Padi dan Pupuk; Pangan Lain Pengembangan Desa Mandiri Benih
Program K/L
Kegiatan K/L
Sasaran K/L
Indikator K/L
Lokasi Aktivitas / Kegiatan Kegiatan Daerah Target Satuan Dana (Juta) Keterangan 50 Hektar 825Tersedianya Benih Pokok Padi.
Program Peningkatan Pengelolaan Sistem Produksi, Produktivitas dan Penyediaan Benih Mutu Hasil Tanaman Tanaman Pangan Pangan
Tersedianya benih Luas penanaman untuk Aceh : pangan perbanyakan benih sumber Provinsi bersertifikat Tanaman Pangan Aceh
Perbanayakan Pokok Padi
Program Peningkatan Pengelolaan Sistem Produksi, Produktivitas dan Penyediaan Benih Mutu Hasil Tanaman Tanaman Pangan Pangan
Tersedianya benih Luas penanaman untuk Aceh : pangan perbanyakan benih sumber Provinsi bersertifikat Tanaman Pangan Aceh
Perbanyakan Benih Dasar Padi
3 Hektar
48Tersedianya Benih Dasar Padi
Program Peningkatan Pengelolaan Sistem Produksi, Produktivitas dan Penyediaan Benih Mutu Hasil Tanaman Tanaman Pangan Pangan
Tersedianya benih Luas penanaman untuk Aceh : pangan perbanyakan benih sumber Provinsi bersertifikat Tanaman Pangan Aceh
Perbanyakan Benih Pokok Kedelai
25 Hektar
412.5Tersedianya Benih Pokok Kedelai.
Program Peningkatan Pengelolaan Sistem Produksi, Produktivitas dan Penyediaan Benih Mutu Hasil Tanaman Tanaman Pangan Pangan
Tersedianya benih Luas penanaman untuk Aceh : pangan perbanyakan benih sumber Provinsi bersertifikat Tanaman Pangan Aceh
Perbanyakan Benih Dasar Kedelai
2 Hektar
28Tersedianya Benih Dasar Kedelai
Program Peningkatan Pengelolaan Sistem Produksi, Produktivitas dan Penyediaan Benih Mutu Hasil Tanaman Tanaman Pangan Pangan
Tersedianya benih Luas penanaman untuk Aceh : pangan perbanyakan benih sumber Provinsi bersertifikat Tanaman Pangan Aceh
Operasional UPTD Balai Perbanyakan Benih Tanaman Pangan
1Paket
Konfirmasi PN (Multirateral II) Status Kesepakatan
Target
Dana (Juta)
Konfirmasi KL (Bilateral II)
Status Keterangan Kesepakatan
Target
Dana (Juta)
Kesepakatan Musrenbangnas
Status Keterangan Kesepakatan
Target
900Tersedianya Dana/Biaya Operasional UPTD Balai Perbanyakan Benih Tanaman Pangan : 1. Perbanyakan Benih Pokok dan Benih Dasar Padi.2. Perbanayakan Benih Pokok dan Benih Dasar Kedelai.
29
Dana (Juta)
Keterangan
CONTOH BERITA ACARA KESEPAKATAN MUSRENBANGNAS
30
TERIMA KASIH
31
