MULTILATERAL MEETING II 14 APRIL 2016 KEDEPUTIAN BIDANG EKONOMI

MULTILATERAL MEETING II 14 APRIL 2016 KEDEPUTIAN BIDANG EKONOMI

KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI DALAM PDB 31 29.1 29

27.7

27.0

27

27.8 26.4 24.0

25 25.2 23

21

22.0

23.8 22.4

21.0 20.9

23.0 22.6

20.8

19 17

23.7

18.6

18.2 17.7 17.9

15 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 42 0 1 5 *

Industri Pengolahan (Tahun Dasar 2010) Industri Pengolahan Non Migas (Tahun Dasar 2010) Industri Pengolahan (Tahun Dasar 2000) Industri Pengolahan Non Migas (Tahun Dasar 2000)

• •

•

Share industri dalam PDB terus menurun dari 22,0% (2010) menjadi 20,8% (2015) Share industri dalam PDB Indonesia lebih rendah dibandingkan negara lain, seperti: Malaysia (22,9%), Korea Selatan (30,3%) dan Tiongkok (35,9%). Slide 2 “Gejala Deindustrialisasi”. Perlu upaya khusus untuk revitalisasi sektor industri manufaktur.

KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI DALAM PDB

Jepang (18,5%) Korea Selatan (30,3%) Tiongkok (35,9%)

Kontribusi sektor industri manufaktur terhadap PDB Indonesia masih kalah dibandingkan dengan Tiongkok, Korea Selatan, Thailand dan Malaysia.

Thailand (27,7%) Kamboja (16,2%) Malaysia (22,9%) Singapura (18,4%)

Sumber: World Bank 2015, diolah BAPPENAS

Filipina (20,6%)

Indonesia (20,8%)

Slide 3

SEBARAN INDUSTRI TIDAK MERATA Pulau Jawa masih mendominasi ekonomi dan tidak terkecuali sektor industri di Indonesia.

2,064

499

2,792 2,402 2,453 2,377

504

371

394

419

2005 2007 2011 2012 2014

Hal yang perlu mendapat perhatian adalah ketimpangan jumlah industri dan jumlah investasi antara jawa dan luar jawa.

569 740 560 567 577

2005 2007 2011 2012 2014

2005 2007 2011 2012 2014

86

87

80

99

104

2005 2007 2011 2012 2014

16,99 16,96 6 8

19,44 19,55 18,64 0 4 0

515 808 517 525 460

2005 2007 2011 2012 2014 2005 2007 2011 2012 2014

Dengan melihat perbandingan persebaran jumlah usaha industri (82,6% dan 17,4%) antara lokasi industri di jawa dan luar jawa, maka perlu intervensi pemerintah, salah satunya dengan cara fasilitasi pembangunan kawasan industri/KEK dan investasi di luar Jawa

TAHUN 2014

JAWA

SUMATERA

KALIMANTAN

SULAWESI

BALI-NUSA TENGGARA

MALUKU-PAPUA

Industri Besar dan Sedang (unit usaha)

18,640

2,377

419

577

460

104

Persebaran (%)

82,6

10,5

1,9

2,6

2,0

0,5

Slide 4

POSTUR POPULASI INDUSTRI STATISTIK INDUSTRI BESAR DAN SEDANG Skala Usaha

Jumlah Usaha 2015 (unit)

Mikro (<5 orang)

3.385.851

Kecil (5-20 orang)

283.022

Sedang (20-100 org)*

16.599

Besar (>100 orang)*

7.099

Jumlah

3.692.571

•

Jumlah industri mikro dan kecil berkontribusi 99% dari total

•

Namun, kontribusi kedalam total nilai tambah nasional hanya 8%.

•

Kontribusi 2%

Industri mikro dan kecil sangat penting sebagai asal mula industri sedang dan besar.

•

Profil pengusaha usaha mikro dan kecil yang berpendidikan tinggi (Diploma, S1, S2, dan S3) hanya 2% dari total.

•

Gambar di atas menunjukkan kapasitas dari usaha mikro dan kecil untuk menyerap pengetahuan dan mengimplementasikan, membangun bisnis sangat terbatas.

*Statistik Industri Menengah dan Besar 2013, BPS.

Slide 5

TREN POPULASI INDUSTRI YANG MENURUN

•

Medium (20-100 employees)

Micro (1-4 employees)

2006

2.888.811

305.560

21.305

7.323

2007

2.954.480

264.117

19.938

7.061

2008

2.891.384

250.849

18.053

6.734

2009

2.868.994

218.916

17.829

6.639

2010

2.538.752

202.877

16.593

6.752

2011

2.563.617

424.282

16.096

6.955

2012

2.813.439

404.604

16.726

6.742

2013

2.887.015

531.351

16.599

7.099

2014

3.220.563

284.501

N/A

N/A

2015

3.385.851

283.022

N/A

N/A

-3,6%

-0,4%

avg growth (2006-2015)

• •

Small (5-19 employees)

Tahun

1,2%

Large (>100 employees)

Tidak ada korelasi antar jumlah lulusan insinyur dengan pertambahan unit usaha industri di Indonesia. Menurut Forbes (2015), jumlah lulusan insinyur di Indonesia terbanyak ke-6 dari 124 negara. Namun jumlah unit industri kecil, menengah, dan besar tumbuh negatif. Hanya industri skala mikro yang mengalami pertumbuhan. Perlu upaya khusus untuk menambah jumlah wira usaha baru.

Slide 6

1600000

1400000

800000

600000

1200000 500 juta – 1 Milyar

1000000

1.081 Perusahaan: atau hanya 4,6 % 9.136 Perusahaan: atau 39,1 %

Sumber: Statistik Industri Besar dan Sedang 2012, Terbitan BPS 2015 di bawah 100 juta 12.566 Perusahaan: atau 53,8 %

39,1 %

0

Mesin khusus Bahan kimia industri Alat angkut lainnya Komponen kendaraan Pengecoran logam Semen, kapur, dan gips Kertas Barang dari Minyak dan Gas… Logam untuk bangunan Akumulator listrik Alat Pengontrol listrik Motor listrik dan perlengkapan Susu Alat komunikasi Porselin Mesin umum Bola lampu pijar Minuman Barang dari asbes Peralatan dokter Komponen electronik Benang dan Kain Makanan lainnya Barang dari kayu Perajutan Peralatan fotografi Furnitur Pengolahan lainnya Permadani Jam dan sejenisnya Daur ulang bukan logam Kapuk

NILAI TAMBAH PER TENAGA KERJA Di atas 1 Milyar

579 Perusahaan: atau hanya 2,5 %

100 juta – 500 juta

400000

200000

Slide 7

RANCANGAN PEMBANGUNAN SEKTOR INDUSTRI

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Slide 8

PEMBANGUNAN INDUSTRI/KEK Sasaran dan Arah Kebijakan

Sasaran

2014 (Baseline)

2015

2016

2017

2019

1. Sasaran Pertumbuhan Industri  Industri (%) (Realisasi dan Proyeksi)

4,7 (4,63)

6,1 (4,25)

6,9 (5,40)

7,4 (6,2-6,5)

8,6 (8,00)

 Kontribusi dalam PDB (%) (Realisasi dan Proyeksi)

20,70 (21,01)

20,80 (20,84)

21,00 (20,95)

21,10 (21,35)

21,60 (21,76)

2. Sasaran Pembangunan Kawasan Industri/KEK

a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Luar Jawa

b. Kawasan Industri

7

7

7 lama + 3 baru

10 lama + 2 baru

12 lama + 2 baru

n.a

n.a

n.a

14

14

ARAH KEBIJAKAN: Pertumbuhan Industri: 1. Pengembangan perwilayahan industri di luar Pulau Jawa 2. Penumbuhan populasi industri dengan menambah paling tidak sekitar 9 ribu usaha usaha besar dan sedang; dan 20 ribu usaha kecil 3. Peningkatan daya saing dan produktivitas (nilai ekspor dan nilai tambah per tenaga kerja) Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Luar Jawa: 1. Pengembangan potensi ekonomi wilayah, melalui percepatan industrialisasi/hilirisasi pengolahan SDA 2. Percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur 3. Pengembangan SDM dan IPTEK 4. Pengembangan regulasi dan kebijakan 5. Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha antara lain: Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pemberian insentif fiskal dan nonfiskal

Kebijakan terkait Revolusi Mental:  Promosi mencintai dan memanfaatkan produk dalam negeri  Peningkatan kemudahan dan percepatan pelayanan perijinan investasi  Penegakan hukum dan disiplin

Slide - 9

STRATEGI INDUSTRIALISASI INDONESIA STRATEGI INDUSTRIALISASI INDONESIA KEUNGGULAN KOMPARATIF

PILIHAN INDUSTRIALISASI

AGLOMERASI INDUSTRI

Keunggulan Utama: 1. Kekayaan sumber daya alam 2. Jumlah penduduk (tenaga kerja, pasar)

1. Industri peningkatan nilai tambah sumber daya alam

1. Industri Pesisir Utara Jawa: padat karya dan padat teknologi

Keunggulan Potensial: 1. Keragaman hayati: ekonomi hijau dan ekonomi biru 2. Keragaman budaya: ekonomi kreatif 3. Tingkat pendidikan: kewirausahaan dan inovasi

2. Industri pemenuhan kebutuhan domestik

2. Industri Pesisir Luar Jawa: pengolah sumber daya alam

3. Industri jaringan produksi global yang didukung oleh daya saing tenaga kerja

3. Industri Batam - Kep. Riau: jaringan produksi global

KERANGKA DASAR INDUSTRIALISASI (Ekspansi Produksi dan Produktivitas) 1. Economies of Scale: pemanfaatan teknologi dan perluasan pasar 2. Peningkatan Daya Saing 3. Economies of Agglomeration: faktor input terkonsentrasi di satu lokasi

DUKUNGAN KEBIJAKAN MAKRO 1. Menjaga daya beli masyarakat agar tumbuh secara berkelanjutan serta pemerataan agar kesejahteraan tidak terkonsentrasi di kelompok tertentu. 2. Mendorong akumulasi faktor input produksi yaitu: • Modal fisik: investasi dan tabungan masyarakat. • Kualitas sumber daya manusia: pendidikan menengah, vokasi, dan pendidikan tinggi. 3. Meningkatkan akses teknologi baru melalui pengembangan teknologi dalam negeri dan adopsi teknologi dari negara lain. 4. Meningkatkan partisipasi dalam perdagangan global. Slide - 10

PRIORITAS NASIONAL PERCEPATAN PERTUMBUHAN INDUSTRI DAN KAWASAN INDUSTRI/KEK Perencanaan Terintegrasi Kemperind Penumbuhan

Bekraf

LEVEL 1

Penguatan Pertumbuhan

“HOLISTIK, TEMATIK, TERINTEGRASI” “MONEY FOLLOWS PROGRAM”

Produktivitas

dan Daya Saing Industri

Ekonomi Kreatif

KemenTan KemenKP KemenLHK KemenESDM KemenPUPR KemenHub KemenKominfo KemenESDM KemenBUMN

PROGRAM PRIORITAS

Populasi Industri

Kemenperind KemenDag

Program Prioritas Investasi dan Ekspor, dibahas dalam Prioritas Nasional tersendiri

Pengemban gan Kawasan Industri/ KEK

Ketersediaa n dan Kualitas Bahan Baku

Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Industri/KEK

Ketersediaan

Infrastruktur dan Energi

Pembiyaan dengan akses dan biaya yang kompetitif

Akses ke Pasar Global (Ekspor) Pemberian Insentif Fiskal yang Harmonis

Hubungan Industrial yang Harmonis

Kemperind Kemenko Perekonomian

Peningkatan Investasi di Bidang Industri Manufaktur

Peningkatan

KemenKeu

Kemperind

SDM Industri yang Kompeten dan Disiplin

Kemenaker POLRI, Pemda

PRIORITAS NASIONAL Kemenperind BKPM PEMDA

Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan

Kemdikbud,KemenRistekDikti Kemenperin, Kemenaker, Pemda

Slide - 11

URUTAN PROGRAM PRIORITAS DAN KEGIATAN PRIORITAS Uru tan

Program Priotas

1

Pengembangan Kawasan Industri/KEK

2

3

4

Peningkatan Populasi

Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif

SDM Industri yang Kompeten dan Disiplin

Kegiatan Prioritas 1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Penyediaan lahan kawasan industri Konektivitas/ Aksesibilitas Ketersediaan Infrastruktur Dasar Penyediaan Tenaga Terampil dan Ahli (BLK, SMK, Akademi Komunitas, Politeknik) - Mensosialisasikan mental Kewirausahaan Iklim Investasi PTSP (Penghapusan Perda bermasalah) Insentif Fiskal dan Non Fiskal Fasilitasi Tumbuhnya Industri Baru Penumbuhan IKM Pembangunan Science Dan Technopark Tax Holiday / Tax Allowance Promosi Investasi Kemudahan Memulai Usaha Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kreatif Fasilitas Forward dan Backward Linkage Akses ke Sumber Modal Akses ke Pasar Perlindungan HKI Insentif Fiskal Penyusunan NSPK SDM industri Pembangunan Akademi Komunitas dan Politeknik Industri Pelatihan dan Sertifikasi SDM Industri Peningkatan kualitas SMK Industri Pendidikan Tinggi Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Pendidikan Tinggi Profesi

Uru tan

Program Priotas

5

Produktivitas dan Dayasaing Industri

6

Ketersediaan Infrastruktur dan Energi Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku

7

8

Hubungan Industrial yang Bersahabat

9

Pemberian Insentif Fiskal yang Harmonis

10

Pembiyaan dengan akses dan biaya yang kompetitif

Kegiatan Prioritas 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3.

Pengembangan Industri Hijau SDM yang kompetitif Pengembangan Infrastruktur Mutu Peningkatan Kemampuan Disain Produk Pembaruan Permesinan Industri Fasilitasi dan Insentif Peningkatan aksesibilitas/konektivitas Peningkatan Kapasitas Ketenagalistrikan dan BBM Ketersediaan Perumahan, Air Bersih dan Persampahan

1. 2.

Jaminan ketersediaan dan kualitas Bahan Baku Industri hasil pertanian Jaminan ketersediaan dan kualitas bahan baku industri migas - Aluminium, besi, nikel Jaminan ketersediaan dan kualitas Bahan Baku Industri hasil kelautan - SVLK Jaminan ketersediaan dan kualitas Bahan Baku Industri hasil hutan Jaminan ketersediaan dan kualitas bahan baku industri petrokimia

3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3.

Penentuan Upah Minimum Provinsi yang adil Implementasi norma Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pemenuhan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Jaminan Perlindungan bagi Tenaker Perempuan dan Anak Insentif bagi industri berbasis padat karya Insentif bagi industri berorientasi ekspor Penundaan PPN, Bea Masuk Insentif bagi industri bernilai tambah tinggi Insentif BMDTP untuk Bahan Baku Industri Inisiasi Perjanjian Kerjasama Industri LN Bilateral dan Multilateral Bantuan pembiayaan bagi usaha kecil tanpa agunan - KUR, Modal Wirausaha Pemula, Dana Bergulir Pembiayaan pembangunan program infrastruktur dan industri - Development Bank Koordinasi antara pemerintah dan Bank Sentral mengenai suku bunga kredit

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI/KAWASAN EKONOMI KHUSUS Perencanaan Terintegrasi

LEVEL 2 Luar Kawasan: Kemen PUPR, Kemen ESDM, Kemen BUMN, Kemendag Dalam Kawasan: Kemeperind

Kemenperin, Kemen ATR, Pemda

Ketersediaan Infrastruktur Dasar

KEGIATAN PRIORITAS Kemendikbud, Kemenaker, Kemenristekdikti, Kemen K-UKM, Kemenperind

Penyediaan lahan kawasan industri

Konektivitas/ Aksesibilitas

1. Kawasan Industri/KEK Penyediaan Tenaga Terampil (BLK, SMK, AK, Politeknik)

Mensosialisasika n mental Kewirausahaan

PROGRAM PRIORITAS

Insentif Fiskal dan Non Fiskal Iklim Investasi PTSP (Penghapusan Perda bermasalah)

Kemen PUPR, Kemenhub, Kemen BUMN, Kemkominfo

BKPM/BKPD, Pemda, Kemendagri

Kemenkeu, Kemenperin, , Kemen ATR, Kementenaker, Kemenkumham

Slide - 13

PEMBANGUNAN INDUSTRI DAN KEK Sebaran Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus

KEK & KI SEI MANGKEI KEK MOROTAI

Kab. Simalungun, Sumut KEK KALTARA

Kab. Pulau Morotai, Maluku Utara

KEK & KI BITUNG

KI KUALA TANJUNG

Kota Bitung, Sulawesi Utara

KEK & KI LANDAK Kab. Landak, Kalbar

KEK MBTK

KEK & KI PALU Kota Palu, Sulawesi Tengah

Kabupaten Kutai Timur, Kaltim

KI MOROWALI

KEK TANJUNG API-API

Maluku

KI KETAPANG KI TELUK BINTUNI

Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan

KI JORONG KI TANGGAMUS KEK TANJUNG LESUNG

KEK SORONG KI BULI

KI BATULICIN

KI KONAWE

KEK MAKASSAR KI KENDAL

KI DEMAK

Kab. Pandeglang, Banten

KI BANTAENG

KI GRESIK KEK NTT

Keterangan: Lokasi KEK yang telah ditetapkan sampai 2014

KEK MERAUKE

KEK MANDALIKA Kab. Lombok Tengah, NTB

Lokasi KEK 2014-2019 Lokasi 14 Kawasan Industri Luar Jawa dan 3 Kawasan Industri Jawa

Slide - 14

KRITERIA MENUJU THAP PEMBANGUNAN SELANJUTNYA

Status hukum lahan sudah clean and clear

Sudah memiliki perusahaan perintis (Anchor Investor)

Dukungan dan komitmen pemerintah daerah

Slide - 15

PROGRAM PRIORITAS PENUMBUHAN POPULASI INDUSTRI Perencanaan Terintegrasi Kem Perindustrian, Kemen ESDM

LEVEL 2 Fasilitasi Tumbuhnya Industri Baru

Bekraf Penumbuhan

Promosi Investasi

Industri Kreatif

KEGIATAN PRIORITAS Kem Perindustrian Kem K-UKM

PROGRAM PRIORITAS

2. PENUMBUHAN POPULASI INDUSTRI:

Penumbuhan

IKM

Kem Ristekdikti, Kemperind, BPPT, LIPI, BATAN, Kementan, KemenKKP, Kemkominfo, Universitas

Tambahan Industri baru Besar/Sedang = 9 ribuan

Pembangunan

Science Dan Technopark

Kemudahan Memulai Usaha

BKPM/D Kem Perindustrian

Tax Holiday / Tax Allowance

Kem Keuangan Kem Perindustrian

Kem Perindustrian, BKPM/D, Kemenkeu, Kemendagri, Pemda Slide 16

PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN PERTUMBUHAN EKONOMI KREATIF Perencanaan Terintegrasi

LEVEL 2

Bekraf Kebijakan Pembangunan

Ekraf

Kemenkeu

Kemenkumham

Insentif Fiskal

KEGIATAN PRIORITAS Kemperind, Kem Ristekdikti, Kem K-UKM, Kemenristekdikti, Kementan, KemenLHK, KemenKP

Fasilitas Forward dan Backward Linkage

Perlindungan

HKI

PROGRAM PRIORITAS

3. PENGUATAN PERTUMBUHAN EKONOMI KREATIF

Akses ke Sumber Modal Akses ke Pasar

OJK, Perbankan, Modal Ventura, Kem K-UKM, Program KUR

Kemendag Slide 17

PROGRAM PRIORITAS SDM INDUSTRI YANG KOMPETEN DAN DISIPLIN

LEVEL 2

Kem Perindustrian Penyusunan NSPK SDM Industri Peningkatan Kualitas SMK Industri

Pendidikan Tinggi Profesi

KEGIATAN PRIORITAS

Pendidikan Tinggi Akademik

Kegiatan Prioritas terkait Pendidikan tinggi profesi, vokasi, dan akademik akan dibahas di PN Pendidikan

PROGRAM PRIORITAS

4. SDM Industri yang Kompeten dan Disiplin

Pendidikan Tinggi Vokasi

Kemendikbud, Kem Perindustrian

Pembangunan Akademi Komunitas dan Politeknik Industri

Pelatihan dan Sertifikasi SDM Industri

Kem Perindustrian, KemenristekDIkti, BKPM/BKPMD, Pemda

Kemenaker, BNSP, Kemenperind, Bekraf Slide 18

PROGRAM PRIORITAS PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING Perencanaan Terintegrasi Kem Perind, Kemenkeu, BKPM

LEVEL 2 Fasilitasi dan Insentif

Kem Dikbud Kemristek Dikti Kem Naker Kem Perind

SDM yang kompetitif

Pengembangan

Industri Hijau

Kem Perind Kem LHK

5. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing

KEGIATAN PRIORITAS Kem Perind Badan Ekraf Universitas

Peningkatan Kemampuan Disain Produk

Kem Perind

Pengembangan

Infrastruktur Mutu

BSN Kem Perind Kem Perdag LIPI

PROGRAM PRIORITAS

Pembaruan Permesinan Industri

Slide 19

PROGRAM PRIORITAS KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN ENERGI Perencanaan Terintegrasi

LEVEL 2 Peningkatan aksesibilitas/ konektivitas

KEGIATAN PRIORITAS

Kemen PUPR, Kemen hub, Kemen Kominfo, Kemenperind

PROGRAM PRIORITAS 6.Ketersediaan infrastruktur dan energi

Kemenperind, Kemen ESDM

Peningkatan Kapasitas Ketenagalistrikan dan BBM

Ketersediaan Perumahan, Air Bersih dan Persampahan

Kemen PUPR

Slide - 20

PROGRAM PRIORITAS KETERSEDIAAN DAN KUALITAS BAHAN BAKU BAGI INDUSTRI Perencanaan Terintegrasi

LEVEL 2

KEGIATAN PRIORITAS Kemen ESDM, Kemen BUMN,

Jaminan ketersediaan dan kualitas bahan baku industri migas Aluminimum, besi, nikel

Jaminan ketersediaan dan kualitas bahan baku industri petrokimia

Kemen ESDM, Kemen BUMN

Jaminan ketersediaan dan kualitas Bahan Baku Industri hasil pertanian

7. Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku bagi Industri

Kementan, Kemen BUMN

Jaminan ketersediaan dan kualitas Bahan Baku Industri hasil kelautan SVLK

Input pada harga yang kompetitif Jaminan ketersediaan dan kualitas Bahan Baku Industri hasil hutan

Kemen LHK, Kemen BUMN,

Kemen LHK, Kemen KP, Kemen BUMN

PROGRAM PRIORITAS

Kemenkeu, Kemendag

Slide - 21

PROGRAM PRIORITAS HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG BERSAHABAT Perencanaan Terintegrasi

Kemenaker, BKPM, Kemenperin, Pemda

LEVEL 2

Kemenaker, Kemenperind, BPJS Ketenagakerjaan

Penentuan Upah Minimum Provinsi yang adil

Pemenuhan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

8. Hubungan Industrial yang Harmonis

KEGIATAN PRIORITAS

Implementasi norma Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Kemenaker, Kemen LHK, Kemen BUMN (BPJS Kesehatan)

PROGRAM PRIORITAS Kemenperind, Kemenaker, KPAI, Komnas Perempuan

Jaminan Perlindungan bagi Tenaker Perempuan dan Anak

Perbaikan Peraturan ketenagakerjaan

Kemenaker

Slide - 22

PROGRAM PRIORITAS PEMBERIAN INSENTIF FISKAL YANG HARMONIS Perencanaan Terintegrasi

LEVEL 2 Insentif BMDTP untuk Bahan Baku Industri

Barekraf, Kemenperind, Kemenkeu

KEGIATAN PRIORITAS

Insentif bagi industri bernilai tambah tinggi

Kemenkeu, Kemenperind

Insentif bagi industri berbasis padat karya

9. Pemberian Insentif Fiskal yang Harmonis

Kemenperind, Kemendag, Kemenkeu

Inisiasi Perjanjian Kerjasama Industri LN Bilateral dan Multilateral

Kemenperind, Kemendag

PROGRAM PRIORITAS

Insentif bagi industri berorientasi ekspor Penundaan PPN, Bea Masuk

Kemenkeu, Kemenperind

Slide - 23

PROGRAM PRIORITAS PEMBIAYAAN DENGAN AKSES DAN BIAYA YANG KOMPETITIF Perencanaan Terintegrasi

LEVEL 2

Kemenko Ekonomi, Kemen K-UKM

Bantuan pembiayaan bagi usaha kecil tanpa agunan KUR, Modal Wirausaha Pemula, Dana Bergulir

Kemenkeu

Kemenko Perekonomian

Koordinasi antara pemerintah dan Bank Sentral mengenai suku bunga kredit

10. Pembiayaan dengan akses dan biaya yang kompetitif

Pembiayaan pembangunan program infrastruktur dan industri Development Bank

KEGIATAN PRIORITAS PROGRAM PRIORITAS

Modal pada kompetitif dan ketersediaan kas

Kemenkeu, PLN

Slide - 24

FORM HASIL PEMBAHASAN MULTILATERAL I PRIORITAS NASIONAL: PERCEPATAN PERTUMBUHAN INDUSTRI DAN KAWASAN INDUSTRI/KEK

LAMPIRAN I PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI DAN KEK

Slide - 25

KI Morowali No

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Kementerian / Lembaga


Konektivitas / Aksesibilitas

Pengembangan Kawasan 916 Industri/KEK


965



1002




Penyediaan Tenaga Terampil dan Ahli(BLK,SMK,Akademi KEMENTERIAN Komunitas,Politeknik) PERINDUSTRIAN Mensosialisasikan mental Kewirausahaan

870

1076


KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Program

Kegiatan

Program Pengelolaan dan Pembangunan, Rehabilitasi dan Penyelenggaraan Pemeliharaan Prasarana Bandar Transportasi Udara Udara

Sasaran

Indikator

Target Per Kegiatan Prioritas (2017)

Pengembangan Bandara Morowali

Jumlah Bandar Udara yang direhabilitasi dan dikembangkan (perpanjangan, pelebaran dan peningkatan kekuatan)

1 paket

Provinsi Sulawesi KI Morowali Tengah : Kab. Morowali

Lokasi

Fokus Lokasi

Program Penyelenggaraan Jalan

Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional

Panjang jalan yang Rekonstruksi Jalan Bahadopi meningkat kapasitasnya - Batas Sultra (km)

12,8 km




panjang jalan yang Pelebaran jalan Bohonsuaimeningkat kapasitasnya Bungku (km)

48,81




Panjang jalan yang Pelebaran Jalan Pelabuhan meningkat kapasitasnya Bungku-kawasan Industri (km)

40 km


Gedung Auditorium (1665,6 m2)Rumah Dosen (500 m2)Penambahan Ruang Kelas (1000 m2)Guest House (500 m2)


400 Orang


Program Percepatan Penyebaran dan Pengembangan Wilayah Industri Terbangunnya politeknik Pemerataan I Pembangunan Industri Program Penyediaan Tenaga Pengembangan Terampil dan SDM Industri dan Tersedianya SDM Industri Ahli(BLK,SMK,Akademi KEMENTERIAN Peningkatan Kualitas Pendidikan Dukungan Ahli Madya yang Kompeten Komunitas,Politeknik) PERINDUSTRIAN Vokasi Industri Manajemen dan Siap Kerja Mensosialisasikan Kementerian mental Kewirausahaan Perindustrian

Luas

Jumlah SDM yang mengikuti Pendidikan Politeknik/akademi komunitas

KI dan KEK Bitung No

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas


Program

Kegiatan

Sasaran

Indikator


Luas lahan yang dimatangkan

92,95 ha (KI Bitung)

Provinsi Sulawesi KI & KEK Utara : Kota Bitung Bitung

10 Km

Provinsi Sulawesi KI & KEK Utara : Provinsi Bitung Sulawesi Utara

Terbangunnya Jalur KA di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua

1 dokumen

Provinsi Sulawesi KI & KEK Utara : Provinsi Bitung Sulawesi Utara

Panjang Jalan

6 Km


Lokasi

Fokus Lokasi

772


Penyediaan Lahan Kawasan Industri

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Program Percepatan Pengembangan Wilayah Industri Pematangan lahan di dalam Penyebaran dan Pemerataan III kawasan industri Pembangunan Industri

887




Terlaksananya Pembebasan Terbangunnya Jalur Program Pengelolaan dan Pembangunan dan Pengelolaan Lahan untuk Pembangunan KA di Sumatera, Penyelenggaraan Transportasi Prasarana dan Fasilitas jaringan KA ruas ManadoKalimantan, Perkeretaapian Pendukung Kereta Api Bitung termasuk supervisi Sulawesi dan Papua

888




Program Pengelolaan dan Pembangunan dan Pengelolaan Penyelenggaraan Transportasi Prasarana dan Fasilitas Perkeretaapian Pendukung Kereta Api

1102




Program Percepatan Pengembangan Wilayah Industri Penyebaran dan Pemerataan Terbangunnya jalan poros I Pembangunan Industri

1107




Program Percepatan Pengembangan Wilayah Industri Penyebaran dan Pemerataan I Pembangunan Industri

Pebangunan WTP

Volume

6000 liter/detik


1109




Program Percepatan Pengembangan Wilayah Industri Penyebaran dan Pemerataan I Pembangunan Industri

Pebangunan WWTP

Volume

6000 liter/detik


Dokumen Pembangunan Jalur KA antara Manado Bitung

KI Bantaeng No

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

955

Pengembangan Konektivitas / Kawasan Industri/KEK Aksesibilitas

967



Program

Pengembangan Ketersediaan Kawasan Industri/KEK Infrastruktur Dasar

Sasaran

Indikator

KEMENTERIAN PEKERJAAN Program Pelaksanaan Preservasi dan panjang jalan yang Pelebaran Jalan UMUM DAN Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas meningkat Bantaeng Bulukumba PERUMAHAN Jalan Jalan Nasional kapasitasnya (km) RAKYAT KEMENTERIAN PEKERJAAN Program Pelaksanaan Preservasi dan Pembangunan jalan panjang jalan yang UMUM DAN Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas akses ke kawasan terbangun (km) PERUMAHAN Jalan Jalan Nasional industri RAKYAT

Penyediaan Tenaga Terampil dan Program Ahli(BLK,SMK,Akade Percepatan KEMENTERIAN Pengembangan mi Penyebaran dan 1075 PERINDUSTRIA Kawasan Industri/KEK Komunitas,Politeknik Pemerataan N ) Mensosialisasikan Pembangunan mental Industri Kewirausahaan

1103

Kegiatan

Program Percepatan KEMENTERIAN Penyebaran dan PERINDUSTRIA Pemerataan N Pembangunan Industri

Pengembangan Wilayah Industri I

Meningkatnya kapasitas akademi komunitas KI Bantaeng


Terbangunnya jalan poros dalam kawasan industri

Luas

Panjang Jalan


24,9 km

2 km

Lokasi

Fokus Lokasi

Provinsi Sulawesi KI Selatan : Bantaeng Kab. Bantaeng Provinsi Sulawesi KI Selatan : Bantaeng Kab. Bantaeng

Rumah Dinas (1248 m2)Pagar Keliling untuk luasan 3,4 Ha (900 m)Penambahan Ruang Kelas (621,25 m2)Ruang Serbaguna (900 m2)Laboratorium Dasar (489 m2)

Provinsi Sulawesi KI Selatan : Bantaeng Kab. Bantaeng

3 km

Provinsi Sulawesi KI Selatan : Bantaeng Kab. Bantaeng

KI Sei Mangke (1) No

50

Program Prioritas

Ketersediaan Energi dan Infrastruktur

Kegiatan Prioritas

KEMENTERIAN Ketersediaan PEKERJAAN Perumahan, Air Bersih, UMUM DAN dan Persampahan PERUMAHAN RAKYAT

Pengembangan Kawasan Penyediaan Lahan 745 Industri/KEK Kawasan Industri

773

877


BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)

Program

Program Pembinaan Konstruksi

Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial

Program Bina Pembangunan Daerah

Kegiatan

Kerjasama dan Pemberdayaan

Terlaksananya pelatihan tenaga kerja konstruksi

Indikator

Jumlah tenaga kerja konstruksi yang dilatih


Lokasi

Fokus Lokasi

7534

Provinsi Sumatera Utara : Provinsi Sumatera Utara

KI & KEK Sei Mangke

Penyediaan Peta Dasar Skala 1:5.000 untuk Penyusunan Jumlah lokasi tersedia Peta Pemetaan Rupabumi dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Dasar Skala 1:5.000 untuk 8 lokasi KEK dan 14 Toponim di sekitar Kawasan Ekonomi penyusunan RDTR di sekitar lokasi KI Khusus (KEK) dan Kawasan KEK dan KI Industri (KI) 8 RDTR (Sei Mangkei, Palu, Pembinaan Penyelenggaraan Jumlah evaluasi Raperda Terlaksananya evaluasi Raperda Bitung, Tanjung dan Pembangunan Urusan RDTR kabupaten/kota di RDTR di sekitar KEK Lesung, Mandalika, Pemerintahan Daerah I sekitar KEK Morotai, Tanjung Api-Api, MBTK)

Pengembangan Kawasan Penyediaan Lahan Industri/KEK Kawasan Industri

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Pengembangan Kawasan Konektivitas / Industri/KEK Aksesibilitas

Program Pengelolaan dan Pembangunan dan Pengelolaan KEMENTERIAN Penyelenggaraan Prasarana dan Fasilitas PERHUBUNGAN Transportasi Pendukung Kereta Api Perkeretaapian

Pengembangan Kawasan Konektivitas / 896 Industri/KEK Aksesibilitas

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika


BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

Program Pengembangan dan Pembinaan Pengelolaan Meteorologi Publik Meteorologi, BMKG Klimatologi dan Geofisika

902

Sasaran

Pengelolaan Meteorologi Penerbangan dan Maritim BMKG

Terlaksananya Penyusunan DED Short Cut Jalan KA antara Lubuk Pakam - Araskabu - Kualanamu; antara Bahlias - Bandar Tinggi Tanjung Gading

Penyediaan layanan informasi cuaca penerbangan

Penyediaan layanan informasi cuaca ekstrim

Terbangunnya Jalur KA di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua

1 laporan

Jumlah Bandara yang memperoleh pelayanan 6 Bandara (Morotai, informasi cuaca untuk Palu, Bitung, pendaratan dan lepas Tanjung Api-api, landas secara online dan Tarakan, Sei realtime dengan akurasi Mangkai) 100% Jumlah provinsi yang 6 Bandara di KEK memperoleh pelayanan Morotai, Palu, peringatan dini cuaca Bitung, Tanjung Apiekstrim skala kecamatan api, Tarakan, dan dengan tingkat akurasi 65Sei Mangkai 75 %

Provinsi Sumatera KI & KEK Sei Utara : Kab. Mangke Simalungun

Provinsi Sumatera KI & KEK Sei Utara : Kab. Mangke Simalungun Provinsi Sumatera Utara : Provinsi Sumatera Utara

KI & KEK Sei Mangke




914

Program Prioritas



929


935




Kementerian / Lembaga KEMENTERIAN PEKERJAAN Konektivitas / UMUM DAN Aksesibilitas PERUMAHAN RAKYAT KEMENTERIAN PEKERJAAN Konektivitas / UMUM DAN Aksesibilitas PERUMAHAN RAKYAT KEMENTERIAN PEKERJAAN Konektivitas / UMUM DAN Aksesibilitas PERUMAHAN RAKYAT KEMENTERIAN PEKERJAAN Konektivitas / UMUM DAN Aksesibilitas PERUMAHAN RAKYAT KEMENTERIAN PEKERJAAN Konektivitas / UMUM DAN Aksesibilitas PERUMAHAN RAKYAT KEMENTERIAN PEKERJAAN Konektivitas / UMUM DAN Aksesibilitas PERUMAHAN RAKYAT KEMENTERIAN Insentif Fiskal dan Non KOORDINATOR Fiskal BIDANG PEREKONOMIAN Kegiatan Prioritas

1039


1041

Iklim Investasi PTSP Pengembangan Kawasan (Penghapusan Perda Industri/KEK Bermasalah)


Program

Kegiatan

Sasaran

Pelaksanaan Program Rehabilitasi Mayor Jalan 03088Preservasi dan Penyelenggaraan SP. KUALA TANJUNG - KUALA Peningkatan Kapasitas Jalan TANJUNG Jalan Nasional Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Pengembangan Kawasan Strategis

Indikator


Rehabilitasi Jalan (KM)

9 km

Jumlah Rencana Keterpaduan Penyusunan Rencana Induk dan Pengembangan Kawasan Strategis 4 Rencana Induk DED Sistem Infrastruktur dan Antar Kawasan Strategis Dengan Sistem Infrastruktur Terpadu Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR

Pelaksanaan Preservasi dan Pelebaran Jalan Program Preservasi dan PANGURURAN-AMBARITAPenyelenggaraan Peningkatan Kapasitas TOMOK-LAGUNDI-ONAN Jalan Jalan Nasional RUNGGU Pelaksanaan Program *Preservasi dan Pelebaran Jalan Preservasi dan Penyelenggaraan SIDIKALANG - KUTA BULUH Peningkatan Kapasitas Jalan BTS.PROV.ACEH Jalan Nasional Pelaksanaan Program Preservasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Jalan Jalan Nasional

Pelebaran Jalan 030441-BTS. KOTA SIBOLGA - BTS. KAB. TAPTENG/TAPSEL (WINRIP)

Pelaksanaan Program Preservasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Jalan Jalan Nasional

Pembangunan Fly over Seimangke

preservasi jalan (km)

Preservasi Jalan (km)

Preservasi Jalan (km)

Panjang fly over dibangun (M)

Program Koordinasi Kebijakan Tersusunnya rekomendasi Persentase rekomendasi Koordinasi Kawasan Ekonomi Beroperasinya KEK Sei Mangkei beroperasinya KEK Sei Mangkei yang Kebijakan Bidang Khusus yang berdaya saing berdaya saing yang ditindaklanjuti Perekonomian Adanya revisi/penghilangan Program Bina Fasilitasi Penataan Perda-perda yang menghambat Otonomi Daerah Produk Hukum Daerah investasi KEK

Jumlah Perda/Perka yang direvisi/dibatalkan

Lokasi

Fokus Lokasi

Provinsi Sumatera KI & KEK Sei Utara : Kab. Mangke Batubara Provinsi Sumatera KI & KEK Sei Utara : Kab. Mangke Simalungun

76,9 km

Provinsi Sumatera KI & KEK Sei Utara : Kab. Mangke Samosir

97,04 km

Provinsi Sumatera KI & KEK Sei Utara : Kab. Mangke Dairi

24 km

Provinsi Sumatera KI & KEK Sei Utara : Kab. Mangke Tapanuli Tengah

100 M


100%

8 Kabupaten/Kota

Provinsi Sumatera KI & KEK Sei Utara : Kab. Mangke Simalungun Provinsi Sumatera KI & KEK Sei Utara : Kab. Mangke Simalungun


Program Prioritas

Kegiatan Prioritas


Program

Kegiatan

Sasaran

Tersedianya SDM Industri (D1) Program yang Kompeten dan Siap Kerja Penyediaan Tenaga Pengembangan di Kawasan Industri Landak Terampil dan SDM Industri dan Peningkatan Kualitas (industri pengolahan karet), Pengembangan Kawasan Ahli(BLK,SMK,Akademi KEMENTERIAN 1079 Dukungan Pendidikan Vokasi Kawasan Industri Sei Mangkei Industri/KEK Komunitas,Politeknik) PERINDUSTRIAN Manajemen Industri (industri pengolahan kelapa Mensosialisasikan Kementerian sawit), dan Kawasan Industri mental Kewirausahaan Perindustrian Cilegon (industri petrokimia dan plastik) Tersedianya tenaga kerja siap Program Penyediaan Tenaga pakai melalui Pelatihan, Pengembangan Terampil dan Sertifikasi dan Penempatan (3 in SDM Industri dan Pengembangan Kawasan Ahli(BLK,SMK,Akademi KEMENTERIAN Peningkatan Kualitas 1) calon tenaga kerja industri 1084 Dukungan Industri/KEK Komunitas,Politeknik) PERINDUSTRIAN SDM Industri untuk sektor industri ferronikel Manajemen Mensosialisasikan dikawasan industri Bantaeng Kementerian mental Kewirausahaan dan Morowali, serta industri Perindustrian pengolahan sawit di Sei Mangke Program Percepatan Pengembangan Kawasan Ketersediaan KEMENTERIAN Penyebaran dan Pengembangan Terbangunnya jalan poros dan 1104 Industri/KEK Infrastruktur Dasar PERINDUSTRIAN Pemerataan Wilayah Industri II jalan lingkungan Pembangunan Industri

Indikator


Jumlah SDM yang mengikuti Pendidikan Diploma 1 Karet di Kawasan Industri

180 Orang


Jumlah SDM / tenaga kerja siap pakai

1.000 Orang


10 KM untuk Row 34


Panjang Jalan

Lokasi

Fokus Lokasi

KI Ketapang No

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas


Program

Kegiatan

16


Peningkatan Aksesibilitas / Konektivitas

Program Pengelolaan Pengelolaan dan Penyelenggaraan KEMENTERIAN dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan PERHUBUNGAN Transportasi Laut Pengerukan

873



Program Pengelolaan KEMENTERIAN dan Penyelenggaraan PERHUBUNGAN Transportasi Udara





947


Penyediaan Tenaga Terampil dan Ahli(BLK,SMK,Akademi Komunitas,Politeknik) Mensosialisasikan mental Kewirausahaan

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT


Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara

Sasaran

Indikator


Terlaksananya Pengembangan 1 Pelabuhan Fasilitas Pelabuhan Laut Teluk Batang Jumlah Bandar Udara yang direhabilitasi dan dikembangkan Terlaksananya Pengembangan (perpanjangan, 1 paket kapasitas Bandara Rahadi Oesman pelebaran dan peningkatan kekuatan)

Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Teluk Batang

Lokasi

Fokus Lokasi

Provinsi Kalimantan KI Ketapang Barat : Kab. Ketapang Provinsi Kalimantan KI Ketapang Barat : Kab. Ketapang



Rekonstruksi Ruas Siduk Ketapang

Panjang jalan yang meningkat kapasitasnya (km)

5 km

Provinsi Kalimantan KI Ketapang Barat : Kab. Ketapang



Rekonstruksi Ruas Sungai Kelik Siduk

panjang jalan yang meningkat struktur jalannya (km)

5 km


orang

200


Program Percepatan Penyebaran dan Pemerataan Pengembangan Wilayah Industri II Tersedianya tenaga kerja terampir Pembangunan Industri

KI Jorong No

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas


Program

Kegiatan

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan

14



923



KEMENTERIAN PEKERJAAN Program Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan UMUM DAN PERUMAHAN Penyelenggaraan Kapasitas Jalan Nasional RAKYAT Jalan

944



973


1011

1012


Sasaran

Indikator

Pembangunan Faspel Laut Terbangunnya Faspel Pelaihari/Swarangan Laut

Panjang jalan yang meningkat (km)


1 Paket

*Pelebaran Jalan KP. ASAM ASAM - KINTAB

4,08 km

KEMENTERIAN PEKERJAAN Program Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan *Pelebaran Jalan BATI BATI UMUM DAN PERUMAHAN Penyelenggaraan Kapasitas Jalan Nasional - BTS. KOTA PELAIHARI RAKYAT Jalan


3 km




3,08



KEMENTERIAN PEKERJAAN Program Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Pembangunan Jalan Akses Panjang Jalan akses ke UMUM DAN PERUMAHAN Penyelenggaraan Kapasitas Jalan Nasional Pelabuhan Suarangan pelabuhan (km) RAKYAT Jalan

5,3 km




20 km

*Pelebaran Jalan BTS. KOTA PELAIHARI - KP. ASAM-ASAM

Pembangunan Jalan Ambungan-Tajau Pecah

Panjang jalan yang terbangun (km)

Lokasi

Provinsi Kalimantan Selatan : Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan : Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan : Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan : Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan : Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan : Kab. Tanah Laut

Fokus Lokasi

KI Jorong

KI Jorong

KI Jorong

KI Jorong

KI Jorong

KI Jorong

KI Kuala Tanjung No

Program Prioritas


Kegiatan Prioritas


Program

Kegiatan

Sasaran

Indikator


Lokasi

Fokus Lokasi

Program Bina Pembangunan Daerah

Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I

Terlaksananya evaluasi Raperda RDTR di sekitar Kawasan Industri

Jumlah evaluasi Raperda RDTR kabupaten/kota di sekitar Kawasan Industri

14 RDTR

Provinsi Sumatera Utara : Kab. Batubara

KI Kuala Tanjung

Penyediaan Lahan Kawasan Industri




Program Pengelolaan dan KEMENTERIAN Penyelenggaraan PERHUBUNGAN Transportasi Perkeretaapian





878

Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api

Terbangunnya Jalur KA Terlaksananya Pembangunan 1 unit di Sumatera, Underpass antara Bandar Tinggi - Kuala Kalimantan, Sulawesi Tanjung termasuk supervisi dan Papua

1 paket



Terlaksananya Pembangunan Terbangunnya Jalur KA persinyalan dan telekomunikasi lintas di Sumatera, Bandar Tinggi - Kuala Tanjung Kalimantan, Sulawesi termasuk supervisi dan Papua

1 paket




Terlaksananya Pembangunan pagar Terbangunnya Jalur KA pembatas dan drainase untuk jalur di Sumatera, ganda KA antara Bandar Tinggi - Kuala Kalimantan, Sulawesi Tanjung termasuk Supervisi dan Papua

1 paket




Terlaksananya Pembangunan stasiun Terbangunnya Jalur KA KA Tanjung Gading, Kuala Tanjung dan di Sumatera, Pelabuhan Kuala Tanjung antara Kalimantan, Sulawesi Bandar Tinggi - Kuala Tanjung dan Papua termasuk supervisi

3 stasiun

Provinsi Sumatera Utara : Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara : Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara : Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara : Provinsi Sumatera Utara

KI Kuala Tanjung

KI Kuala Tanjung

KI Kuala Tanjung

KI Kuala Tanjung

KI Teluk Bintuni No

12

871

Program Prioritas


Kegiatan Prioritas Peningkatan Aksesibilitas / Konektivitas





Program

Kegiatan

Sasaran

Indikator


Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan

Terlaksananya Bertambahnya Kapasitas Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Bintuni Pelabuhan Laut Bintuni

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara

Jumlah Bandar Udara yang direhabilitasi dan Terlaksananya dikembangkan Pengembangan kapasitas (perpanjangan, pelebaran Bandara Bintuni dan peningkatan kekuatan)


Lokasi

Fokus Lokasi

1 Pelabuhan

Provinsi Papua KI Teluk Barat : Kab. Bintuni Teluk Bintuni

1 paket

Provinsi Papua KI Teluk Barat : Kab. Bintuni Teluk Bintuni

Pengembangan Konektivitas / 912 Kawasan Industri/KEK Aksesibilitas

KEMENTERIAN Pelaksanaan Peningkatan Struktur PEKERJAAN UMUM Program Preservasi dan Jalan Mameh - Bintuni I Panjang jalan yang DAN PERUMAHAN Penyelenggaraan Jalan Peningkatan Kapasitas 63014-MAMEH ditingkatkan kapasitasnya RAKYAT Jalan Nasional BINTUNI


KEMENTERIAN Pelaksanaan PEKERJAAN UMUM Program Preservasi dan Peningkatan Struktur DAN PERUMAHAN Penyelenggaraan Jalan Peningkatan Kapasitas Jalan Mameh - Windesi RAKYAT Jalan Nasional


10 km


KEMENTERIAN Pelaksanaan Peningkatan Struktur PEKERJAAN UMUM Program Preservasi dan Jalan Ambuni - Simpang DAN PERUMAHAN Penyelenggaraan Jalan Peningkatan Kapasitas Goro I 63017-AMBUNI RAKYAT Jalan Nasional TANDIA


7 km

20,12 km

Provinsi Papua KI Teluk Barat : Kab. Bintuni Teluk Bintuni Provinsi Papua KI Teluk Barat : Kab. Bintuni Teluk Bintuni Provinsi Papua KI Teluk Barat : Kab. Bintuni Teluk Bintuni

KI & KEK Palu No

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas


Program

Kegiatan

Sasaran

Indikator


Lokasi

Fokus Lokasi


1 paket

Provinsi Sulawesi Tengah : Kota Palu

KI & KEK Palu

1 paket

Provinsi Sulawesi Tengah : Provinsi Sulawesi Tengah

KI & KEK Palu

Pengembangan 849 Kawasan Industri/KEK

Konektivitas / KEMENTERIAN Aksesibilitas PERHUBUNGAN

Program Pengelolaan dan Pembangunan, Rehabilitasi dan Terlaksananya Penyelenggaraan Pemeliharaan Prasarana Pengembangan kapasitas Transportasi Udara Bandar Udara Bandara Mutiara Palu



Program Pengelolaan dan Pembangunan dan DED Pembangunan Jalur Penyelenggaraan Terbangunnya Jalur KA di Sumatera, Pengelolaan Prasarana dan KA lintas Palu - Parigi â€“ Transportasi Kalimantan, Sulawesi dan Papua Fasilitas Pendukung Kereta Api Moutong Perkeretaapian

Pengembangan 962 Kawasan Industri/KEK Pengembangan 963 Kawasan Industri/KEK Pengembangan 964 Kawasan Industri/KEK Pengembangan 1031 Kawasan Industri/KEK

KEMENTERIAN Konektivitas / PEKERJAAN UMUM Aksesibilitas DAN PERUMAHAN RAKYAT KEMENTERIAN Konektivitas / PEKERJAAN UMUM Aksesibilitas DAN PERUMAHAN RAKYAT KEMENTERIAN Konektivitas / PEKERJAAN UMUM Aksesibilitas DAN PERUMAHAN RAKYAT KEMENTERIAN Konektivitas / PEKERJAAN UMUM Aksesibilitas DAN PERUMAHAN RAKYAT



*Pembangunan Fly Over Pantoloan

Pembangunan Fly Over/Underpass/Terowongan (M)

77,5 M


KI & KEK Palu



Penggantian Jembatan Tawaeli I

Preservasi Jembatan (M)

51,4 M


KI & KEK Palu



*Pembangunan Jalan Lingkar Kota Palu

Pembangunan Jalan

2,3 KM


KI & KEK Palu


Rekonstruksi dan Pelaksanaan Preservasi dan Penanganan Lereng jalan Peningkatan Kapasitas Jalan Nupabomba - Kebun Kopi Nasional - Toboli

Panjang jalan direkonstruksi (Km)

3 Km

Provinsi Sulawesi Tengah : Kab. Donggala

KI & KEK Palu

Jumlah Bandar Udara yang direhabilitasi dan dikembangkan (perpanjangan, pelebaran dan peningkatan kekuatan) (*)

1 paket

Provinsi Sulawesi Barat : Kab. Mamuju

KI & KEK Palu

Panjang Jalan

Jalan poros 2,2 Km; jalan lingkungan 4 Km


KI & KEK Palu



Program Pengelolaan dan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pengembangan Bandara Penyelenggaraan Pemeliharaan Prasarana Mamuju Transportasi Udara Bandar Udara



Program Percepatan Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan Industri



Terbangunnya jalan poros dan jalan lingkungan

KI Tanggamus No

Program Prioritas

Kementerian / Kegiatan Prioritas Lembaga


KEMENTERIAN PERHUBUNGA N


KEMENTERIAN PERHUBUNGA N

Program

Kegiatan

Sasaran

Program Pengelolaan dan Pembangunan, Rehabilitasi Pengembangan Bandara Penyelenggara dan Pemeliharaan Prasarana Radin Inten II an Bandar Udara Transportasi Udara Program Pengelolaan dan Pembangunan, Rehabilitasi Penyelenggara dan Pemeliharaan Prasarana Bandara Pekon Serai an Bandar Udara Transportasi Udara

Indikator


Lokasi

Fokus Lokasi

Jumlah Bandar Udara yang direhabilitasi dan dikembangkan 1 paket (perpanjangan, pelebaran dan peningkatan kekuatan)

Provinsi Lampung : KI Kab. Tanggamus Lampung Selatan

Jumlah Bandar Udara yang direhabilitasi dan dikembangkan 1 paket (perpanjangan, pelebaran dan peningkatan kekuatan)

Provinsi Lampung : KI Kab. Tanggamus Lampung Barat

KI Mandor No

Kementerian Program Prioritas Kegiatan Prioritas / Lembaga

Program

Kegiatan

Program Pengelolaan KEMENTERIA dan Pembangunan, Rehabilitasi dan N Penyelenggar Pemeliharaan Prasarana Bandar PERHUBUNG aan Udara AN Transportasi Udara

Sasaran

Indikator

Pengembangan Bandara Paloh Sambas





Program Percepatan KEMENTERIA Penyebaran Tersedianya Ketersediaan N Pengembangan Wilayah Industri dan Pembangunan Air Infrastruktur Dasar PERINDUSTRI II Pemerataan Baku AN Pembanguna n Industri


KEMENTERIA Program N PEKERJAAN Pembinaan Waduk, Embung, dan Ketersediaan Pengelolaan UMUM DAN Bangunan Penampung Air Infrastruktur Dasar Sumber Daya PERUMAHAN Lainnya Air RAKYAT

Tersedianya Infrastruktur Penampung Air


1 paket

1. HDPE 400= 1003, 40 M 2. HDPE 315= 3,479 M, 3. Kapasitas Air Baku HDPE 160= 2.060,9 M, Tapping Unit = 46,00 M Jumlah Embung dan bangunan penampung air 2 lainnya yang dibangun/ditingkatk an

Lokasi

Fokus Lokasi

Provinsi Kalimanta KI n Barat : Mandor Kab. Sambas

Provinsi Kalimanta KI n Barat : Mandor Kab. Landak

Provinsi Kalimanta KI n Barat : Mandor Kab. Landak

KI Konawe No

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

915


937


961



Program

KEMENTERIAN PEKERJAAN Program UMUM DAN Penyelenggara PERUMAHAN an Jalan RAKYAT KEMENTERIAN PEKERJAAN Program UMUM DAN Penyelenggara PERUMAHAN an Jalan RAKYAT KEMENTERIAN PEKERJAAN Program UMUM DAN Penyelenggara PERUMAHAN an Jalan RAKYAT

Kegiatan


Sasaran

Indikator


PELEBARAN WAWOTOBI (BTS. UNAAHA) - POHARA


8,3 km


*Pelebaran Jalan Bts Kab Konawe Utara-Pohara


16,7 km


*Pelebaran Jalan Pohara-Bts Kota Kendari


7 km

Lokasi

Fokus Lokasi

Provinsi Sulawesi Tenggara : KI Konawe Kab. Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara : KI Konawe Kab. Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara : KI Konawe Kab. Konawe

KI Buli No

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas


Program

18





20





Pengembangan Kawasan Konektivitas / 876 Industri/KEK Aksesibilitas


Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara

Kegiatan

Sasaran

Indikator

Pengelolaan dan Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan di Pengembangan Fasilitas Pengembangan Fasilitas Bidang Pelabuhan dan Pelabuhan Laut Daruba Pelabuhan Laut Daruba Pengerukan Pengelolaan dan Penyusunan Rencana Penyelenggaraan Kegiatan di Tersusunnya Rencana Induk Induk Pelabuhan Bidang Pelabuhan dan Pelabuhan Wayabula Wayabula Pengerukan Pembangunan, Rehabilitasi Pengembangan Bandara dan Pemeliharaan Prasarana Buli Bandar Udara

Lokasi

Fokus Lokasi

1 Paket

Provinsi Maluku Utara : Kab. KI Buli Pulau Morotai

1 Paket

Provinsi Maluku Utara : Kab. KI Buli Pulau Morotai


1 paket

Provinsi Maluku Utara : Kab. KI Buli Halmahera Timur

Panjang jalan yang ditingkatkan (km)

383 km


Panjang jalan yang terbangun

42,6 km


8 Km


913


KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Pelaksanaan Preservasi dan Program Peningkatan Kapasitas Jalan Penyelenggaraan Jalan Nasional

959



Pelaksanaan Preservasi dan Program Pembangunan Jalan Buli Peningkatan Kapasitas Jalan Penyelenggaraan Jalan Maba Nasional

1028



Pembangunan Jalan Pelaksanaan Preservasi dan Program Lingkar Halmahera Peningkatan Kapasitas Jalan Panjang jalan dibangun (Km) Penyelenggaraan Jalan Selatan (Weda - Matuting Nasional Gane)

Rekonstruksi Jalan SUBAIM BULI


KI Batu Licin No

872

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas



1024

1027




Program

Kegiatan

Sasaran

Indikator

Jumlah Bandar Program Udara yang Pengelolaan Pembangunan, direhabilitasi dan KEMENTERIAN dan Rehabilitasi dan dikembangkan PERHUBUNGA Penyelenggara Bandara Gusti Syamsir Alam Pemeliharaan Prasarana (perpanjangan, N an Bandar Udara pelebaran dan Transportasi peningkatan Udara kekuatan) KEMENTERIAN PEKERJAAN Program Pelaksanaan Preservasi PELEBARAN JALAN DS. Panjang jalan yang UMUM DAN Penyelenggara dan Peningkatan SUNGAI CUKA (BTS. KAB. meningkat PERUMAHAN an Jalan Kapasitas Jalan Nasional KOTABARU) - SEBAMBAN - kapasitasnya (km) RAKYAT KEMENTERIAN PEKERJAAN Program Pelaksanaan Preservasi Pelebaran Jalan Lumpangi Panjang jalan UMUM DAN Penyelenggara dan Peningkatan Batulicin dilebarkan (Km) PERUMAHAN an Jalan Kapasitas Jalan Nasional RAKYAT KEMENTERIAN PEKERJAAN Program Pelaksanaan Preservasi Pembangunan Jalan Akses UMUM DAN Penyelenggara dan Peningkatan Pelabuhan Trisakti PERUMAHAN an Jalan Kapasitas Jalan Nasional RAKYAT

Panjang jalan dibangun (Km)


Lokasi

Fokus Lokasi

1 paket

Provinsi Kalimantan Selatan : Kab. Kota Baru

KI Batu Licin

3,73 km

8 Km

4 Km

Provinsi Kalimantan Selatan : Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan : Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan : Kota Banjarmasi n

KI Batu Licin

KI Batu Licin

KI Batu Licin

KI Demak No

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Pengembangan Penyediaan Lahan 816 Kawasan Industri/KEK Kawasan Industri


KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

Program

Kegiatan

Program Perencanaan Tata Ruang Penataan Kawasan dan Pemanfaatan Ruang

Sasaran

Tersusunnya Materi Teknis RDTR Kabupaten/Kota di Sekitar Kawasan Industri Prioritas


Lokasi

Fokus Lokasi

Jumlah Materi Teknis RDTR 3 Kawasan Kabupaten/Kota di Industri Sekitar Kawasan Industri Prioritas

Provinsi Jawa Tengah : Kab. Demak

KI Demak

Indikator

Peningkatan Populasi - Fasilitasi Tumbuhnya Industri Baru No



Program Prioritas

Kegiatan Prioritas


Fasilitasi Tumbuhnya Industri Baru

KEMENTERIAN Program Penumbuhan dan Penumbuhan dan PERINDUSTRIAN Pengembangan Industri Pengembangan Industri Berbasis Agro Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan

Terfasilitasinya bantuan mesin dan peralatan Industri Pengolahan Rumput Laut (Alkali Treatment Gracilaria)

Jumlah Unit Usaha

1 Unit Usaha



Terfasilitasinya bantuan mesin dan peralatan Tepung Non Gandum

Jumlah Unit Usaha

1 Unit Usaha



KEMENTERIAN Program Penumbuhan dan Penumbuhan dan PERINDUSTRIAN Pengembangan Industri Pengembangan Industri Berbasis Agro Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan KEMENTERIAN Program Pengembangan Penelitian dan Pengembangan PERINDUSTRIAN Teknologi dan Kebijakan Kebijakan Iklim Usaha Industri Industri







Program

Kegiatan

Sasaran

Indikator

434

435

Terfasilitasinya pemanfaatan dan Jumlah bidang usaha penerapan fasilitas kebijakan insentif fiskal tertentu di dearah dan nonfiskal untuk penumbuhan industri tertentu yang bisa baru. difasilitasi insentif fiskal dan nonfiskal.

436

437

438

439

KEMENTERIAN Program Penumbuhan dan Penumbuhan dan PERINDUSTRIAN Pengembangan Industri Pengembangan Industri Hasil Berbasis Agro Hutan dan Perkebunan

terimplementasikannya Pilot Project Aditif Aspal Berbasis Crumb Rubber sebagai upaya meningkatkan penyerapan bahan baku karet di dalam negeri melalui pemanfaatan pada pembangunan infrastruktur KEMENTERIAN Program Penumbuhan dan Penumbuhan dan Tersusunnya kajian kebijakan tentang PERINDUSTRIAN Pengembangan Industri Pengembangan Industri Maritim, pembangunan Maintenance, Repair and Logam, Mesin, Alat Alat Transportasi, dan Alat Overhaul (MRO) Transportasi, dan Pertahanan Elektronika KEMENTERIAN Program Penumbuhan dan Penumbuhan dan Meningkatnya jumlah industri kimia PERINDUSTRIAN Pengembangan Industri Pengembangan Industri Kimia hulu Kimia, Tekstil, dan Aneka Hulu

Jumlah pabrik/pilot project

Jumlah Kajian Kebijakan Tentang MRO

Lokasi

Fokus Lokasi

Provinsi Sulawesi Sulawesi Selatan Selatan : Kab. Bantaeng Provinsi Jawa Jawa Tengah Tengah : Kab. Banjarnegara

22 (dua puluh dua) bidang usaha di 11 (sebelas) daerah 1 pabrik

Pusat : Pusat Pusat

1 Kajian

Pusat : Pusat Pusat

Jumlah perusahaan yang 6 difasilitasi untuk investasi Perusahaan/ baru pabrik

Pusat : Pusat Pusat

Pusat : Pusat Pusat

Peningkatan Populasi - Pertumbuhan IKM No

Program Prioritas Peningkatan Populasi

494 Peningkatan Populasi




498

Kegiatan Kementerian / Prioritas Lembaga

Program

Pertumb KEMENTERIAN Program Percepatan uhan IKM PERINDUSTRIAN Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan Industri Pertumb KEMENTERIAN Program uhan IKM PERINDUSTRIAN Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pertumb KEMENTERIAN Program uhan IKM PERINDUSTRIAN Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pertumb KEMENTERIAN Program uhan IKM PERINDUSTRIAN Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pertumb KEMENTERIAN Program uhan IKM KOPERASI DAN Peningkatan USAHA KECIL Penghidupan DAN Berkelanjutan MENENGAH Berbasis Usaha Mikro

Kegiatan Pengembangan Wilayah Industri I

Sasaran

Indikator

Terbangunnya sentra IKM Sentra IKM

Penumbuhan dan Terfasilitasinya Pengembangan Industri Pembangunan Wirausaha Kecil dan Menengah Logam, Industri Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut Penumbuhan dan Terfasilitasinya Pengembangan Industri Pembangunan Wirausaha Kecil dan Menengah Kimia, Industri Sandang, Aneka dan Kerajinan Penumbuhan dan Terfasilitasinya Pengembangan Industri Pembangunan Wirausaha Kecil dan Menengah Industri Pangan, Barang Dari Kayu, dan Furnitur Peningkatan Produktivitas Meningkatnya Koperasi/Sentra Usaha pengembangan, Mikro/Kecil produktivitas dan keberlanjutan pengusahaan produk unggulan daerah berbasis koperasi/sentra usaha mikro (Quick Wins) untuk mendukung pengembangan kawasan industri


Lokasi

1 Sentra IKM

Fokus Lokasi Lokasi Tersebar

Jumlah Wirausaha Industri yang mendapatkan Fasilitasi Pembangunan Wirausaha Industri

2450

Pusat : Pusat

Pusat


2144

Pusat : Pusat

Pusat


1531

Pusat : Pusat

Pusat

Koperasi/sentra usaha mikro/kecil yang difasilitasi penerapan teknologi tepat guna

5 Koperasi / Sentra Usaha Mikro

Tidak Ada Keterangan

Peningkatan Populasi - Pertumbuhan IKM

No




501

Kegiatan Kementerian / Prioritas Lembaga Pertumb BADAN uhan IKM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT) Pertumb BADAN uhan IKM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT) Pertumb BADAN uhan IKM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)

Program

Kegiatan

Sasaran

Indikator


Lokasi

Fokus Lokasi

Program Pengkajian Pengkajian dan Penerapan Pengembangan dan Penerapan Teknologi Kawasan Spesifik Manajemen Invensi Teknologi Penghasil Teknologi di Kawasan

Pengembangan Manajemen 1 Percontohan IKM, 1 Invensi Penghasil Teknologi di Percontohan penghasil Kawasan (Layanan Teknologi) teknologi, 1 Panduan teknis Kawasan Spesifik

Provinsi Riau Riau : Kab. Pelalawan

Program Pengkajian Pengkajian dan Penerapan Pengembangan dan Penerapan Teknologi Penguatan Sistem infrastruktur khusus Teknologi Inovasi untuk inovasi daerah dan isu Pengembangan Daerah perkembangan global Otonom Cerdas (Smart Region) Program Pengkajian Penerapan dan Pelayanan Layanan Teknologi dan Penerapan Inkubasi Teknologi Inkubator Teknologi Teknologi

Rekomendasi, rujukan teknis nasional, dan penerapan pengembangan infrastruktur khusus inovasi daerah dan isu perkembangan global (Layanan Teknologi) Pemanfaatan hasil iptekin pada pusat-pusat inovasi dan bisnis inovatif (Layanan Teknologi)

8 Percontohan desa inovatif, 1 Percontohan Implementasi Indikator daerah cerdas


10 Tenant yang di inkubasi bisnis berbasis teknologi

Provinsi Banten Banten : Kota Tangerang Selatan

Peningkatan Populasi - Pembangunan Science and Technopark No


Kegiatan Prioritas Pembangunan Science dan Technopark


Pembangunan Science dan Technopark











447

454

Kementerian / Program Kegiatan Lembaga KEMENTERIAN Program Penguatan Pengembangan RISET, TEKNOLOGI Inovasi Sistem Inovasi DAN PENDIDIKAN TINGGI BADAN Program Pengkajian dan Pengkajian dan PENGKAJIAN DAN Penerapan Teknologi Pengembangan PENERAPAN Teknoprener dan TEKNOLOGI Klaster Industri (BPPT) KEMENTERIAN Program Dukungan Pengembangan RISET, TEKNOLOGI Manajemen dan dan Pengelolaan DAN PENDIDIKAN Pelaksanaan Tugas Kawasan TINGGI Teknis Lainnya Penelitian Ilmu Kementerian Riset, Pengetahuan dan Teknologi dan Teknologi Pendidikan Tinggi LEMBAGA ILMU Program Penelitian, Pengembangan PENGETAHUAN Penguasaan, dan Inovasi INDONESIA (LIPI) Pemanfaatan Iptek

Sasaran

456

457

458

Peningkatan Layanan Kemahasiswaan dan Penyiapan Karir KEMENTERIAN Program Pembelajaran Peningkatan RISET, TEKNOLOGI dan Kemahasiswaan Kualitas DAN PENDIDIKAN Pembelajaran TINGGI KEMENTERIAN Program Penguatan Pengembangan RISET, TEKNOLOGI Inovasi Sistem Inovasi DAN PENDIDIKAN TINGGI

Target Per Kegiatan Prioritas (2017) 5 embrio calon Technopark (Solo Technopark, Bandung Technopark, Pusinov Lipi, palalawan Technopark, ITD Airlangga) 7 calon embrio Technopark

Terbangunnya Pilot Technopark dengan komponen yang lengkap

Jumlah pilot technopark yang dibangun

Pengkajian dan Pengembangan Teknoprener

Sistem Inovasi dan Kebijakan Tekno-Industri Pangan (Layanan Teknologi)

Kelembagaan Iptek yang memanfaatkan sarpas litbang Puspiptek

Jumlah kelembagaan Iptek yang 1 pilot plan N-STP memanfaatkan sarpas litbang Puspiptek

Pengembangan N-STP di Cibinong Science Center-Botanical Garden dalam rangka akselerasi difusi iptek LIPI

Jumlah paket sarana N-STP di Cibinong Science CenterBotanical Garden, termasuk didalamnya Pusat Inovasi dan Inkubator Unit Kegiatan Enterpreneurship di Perguruan Tinggi

455 KEMENTERIAN Program Pembelajaran RISET, TEKNOLOGI dan Kemahasiswaan DAN PENDIDIKAN TINGGI

Indikator

Layanan pengembangan organisasi mahasiswa

Unit Kegiatan Enterpreneurship di Perguruan Tinggi

Fokus Lokasi

Provinsi Sumatera Sumatera Barat Barat : Kota Padang Provinsi Lampung Lampung : Kab. Lampung Tengah Provinsi Banten Banten : Kota Tangerang Selatan

1 pilot plan N-STP

Provinsi Jawa Jawa Barat Barat : Kab. Bogor

10 Perguruan Tinggi

Seluruh Provinsi : Seluruh Provinsi

Pusat


Pusat

Pembelajaran tentang Jumlah rata-rata kredit untuk jumlah mahasiswa yang Enterpreneurship di Perguruan Tinggi pembelajaran enterpreneurship terfasilitasi pengetahuan tentang di perguruan tinggi enterpreneurship Terbangunnya Pilot Technopark dengan komponen yang lengkap

Lokasi

20 Perguruan Tinggi

















464

465

466

467

476

477

Kementerian / Program Lembaga KEMENTERIAN Program Penguatan RISET, TEKNOLOGI Inovasi DAN PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN Program Peningkatan RISET, TEKNOLOGI Kualitas Kelembagaan DAN PENDIDIKAN Iptek dan Dikti TINGGI

Kegiatan Pengembangan Sistem Inovasi

Sasaran Terbangunnya Pilot Technopark dengan komponen yang lengkap

Indikator Terlaksananya join research antara peneliti dengan tenant (industri start up) di pilot technopark Jumlah rekomendasi kebijakan pengembangan Taman Sains dan Teknologi (TST) dan lembaga penunjang lainnya


Pengembangan Rekomendasi kebijakan 1 Taman Sains dan pengembangan Taman Sains dan Teknologi (TST) Teknologi (TST) dan lembaga dan Lembaga penunjang lainnya Penunjang Lainnya KEMENTERIAN Program Penyelenggaraan Layanan permohonan Hak Cipta dan Persentase (%) penyelesaian 100% penyelesaian permohonan HUKUM DAN HAK Pembinaan/Penyelengga Sistem Hak Cipta Desain Industri permohonan hak cipta dan hak ASASI MANUSIA RIraan Kekayaan dan Desain Desain Industri Intelektual Industri SEKRETARIAT Program Pelaksanaan Terlaksananya hasil analisis kebijakan Persentase laporan hasil analisis 1 Laporan NEGARA Penyelenggaraan Dukungan di bidang pembangunan sumber daya kebijakan di bidang Pelayanan Dukungan Kebijakan Wakil manusia pembangunan sumber daya Kebijakan Kepada Presiden Bidang manusia yang sesuai standar Presiden dan Wakil Pembangunan Presiden Sumber Daya Manusia KEMENTERIAN Program Penguatan Pengembangan Tenant yang dibina menjadi Jumlah tenant yang dibina RISET, TEKNOLOGI Inovasi Perusahaan Perusahaan Pemula Berbasis menjadi Perusahaan Pemula DAN PENDIDIKAN Pemula Berbasis Teknologi Berbasis Teknologi TINGGI Teknologi KEMENTERIAN Program Penguatan Pengembangan Calon perusahaan pemula berbasis Jumlah calon perusahaan pemula 30 calon perusahaan atau 30 RISET, TEKNOLOGI Inovasi Perusahaan teknologi dari Perguruan Tinggi berbasis teknologi dari Perguruan enterpreneur DAN PENDIDIKAN Pemula Berbasis Tinggi TINGGI Teknologi dari Perguruan Tinggi KEMENTERIAN Program Penguatan Pengembangan Tenant yang dibina menjadi Jumlah tenant inkubator yang 20 RISET, TEKNOLOGI Inovasi Perusahaan Perusahaan Pemula Berbasis dibina menjadi Perusahaan DAN PENDIDIKAN Pemula Berbasis Teknologi Pemula Berbasis Teknologi TINGGI Teknologi

Lokasi

Fokus Lokasi

Provinsi Jawa Jawa Barat Barat : Kab. Bogor Pusat : Pusat Pusat

Seluruh Pusat Provinsi : Seluruh Provinsi Pusat : Pusat Pusat

Provinsi Jawa Jawa Barat Barat : Kab. Bogor Seluruh Provinsi : Seluruh Provinsi

Pusat















481

485

486

488

489

Kementerian / Lembaga BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT) KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Program

Kegiatan

Sasaran

Program Pengkajian dan Pengkajian dan Kawasan Techno Park (Pelalawan) Penerapan Teknologi Penerapan Teknologi Kawasan Spesifik

Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika KEMENTERIAN Program Penumbuhan PERINDUSTRIAN dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika KEMENTERIAN Program Penumbuhan PERINDUSTRIAN dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika

Penumbuhan dan Pengembangan Industri Elektronika dan Telematika Penumbuhan dan Pengembangan Industri Elektronika dan Telematika Penumbuhan dan Pengembangan Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan KEMENTERIAN Program Penumbuhan Penumbuhan dan PERINDUSTRIAN dan Pengembangan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Industri Alat Transportasi, dan Permesinan dan Elektronika Alat Mesin Pertanian KEMENTERIAN Program Pengembangan Penelitian dan PERINDUSTRIAN Teknologi dan Kebijakan Pengembangan Industri Teknologi Industri dan Kekayaan Intelektual

Target Per Kegiatan Prioritas (2017) Inovasi Teknologi Technopark Di Kabupaten 1 pilot plan N-STP Pelalawan (Layanan Teknologi) Indikator

Lokasi

Fokus Lokasi


Berkembangnya pusat pertumbuhan Jumlah Technopark bidang TIK / Pusat industri konten Pertumbuhan Industri Konten

4

Provinsi Kepulauan Riau : Kota Batam

Berkembangnya pusat riset dan pengembangan produk telematika

Jumlah Technopark bidang TIK / pusat riset dan pengembangan produk telematika

1

Provinsi Jawa Jawa Barat Barat : Kab. Bandung

Pengembangan PDRKN

Jumlah Pusat Desain

1

Provinsi DKI DKI Jakarta Jakarta : Jakarta Pusat

Pusat Pengembangan Teknologi

Jumlah Pusat Pengembangan Teknologi (pusat pengembangan teknologi)

2

Provinsi Jawa Jawa Barat Barat : Kab. Bandung

Terlaksananya Pemanfaatan dan Jumlah Balai yang difasilitasi untuk Penerapan Teknologi Industri di Balai mendukung Science Park Besar / Baristand untuk mendukung Science Park

7 Lokasi

Kepulauan Riau

Provinsi Sumatera Sumatera Selatan Selatan : Kab. Lahat

Peningkatan Populasi - Promosi Investasi

No

Program Prioritas


440

Kegiatan Prioritas

Promosi Investasi


Program

Kegiatan

KEMENTERIAN Program Pengembangan Akses Sumber Daya Industri PERINDUSTRIAN Peningkatan Internasional Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional

Sasaran

Indikator

Meningkatkan populasi industri melalui promosi investasi di luar negeri untuk industri menengah dan besar yang bertujuan meningkatkan skala industri kecil, menengah, dan Besar

Jumlah investor potensial yang ditindak lanjuti melalui promosi investasi di luar negeri baik untuk perusahaan, lembaga organisasi internasional maupun chamber of commerce (Entitas)


2

Lokasi

Pusat : Pusat

Fokus Lokasi

Pusat

Peningkatan Populasi - Kemudahan Memulai Usaha

No

Program Prioritas Kegiatan Prioritas


441

Kemudahan Memulai Usaha


Program

Kegiatan

Sasaran

KEMENTERIA Program Pengembangan Tanaman Tahunan dan Fasilitasi Akses KUR N PERTANIAN Peningkatan Penyegar Bagi Pekebun Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjuta n

Indikator


Jumlah kegiatan 16 sosialisasi akses Kegiatan KUR yang dilakukan

Lokasi

Fokus Lokasi

Tidak Ada Keteranga n

Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif - Akses ke Pasar

No

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas


Program

Kegiatan

Sasaran

Indikator


Fokus Lokasi


Akses ke Pasar

BADAN EKONOMI Program Pengembangan Pasar KREATIF Pengembangan Dalam Negeri Ekonomi Kreatif

Terlaksananya pemberian bimbingan teknis dan Jumlah orang yang diberikan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan program bimbingan teknis (orang) pengembangan pasar dalam negeri

1400



Akses ke Pasar

BADAN EKONOMI Program Pengembangan Pasar KREATIF Pengembangan Dalam Negeri Ekonomi Kreatif

Terlaksananya pembinaan kepada semua pemangku kepentingan dalam rangka pengembangan pasar dalam negeri

Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapat pembinaan (orang)

3098


Akses ke Pasar

BADAN EKONOMI Program Pengembangan Pasar KREATIF Pengembangan Luar Negeri Ekonomi Kreatif

Terselenggaranya Bimbingan dan pembinaan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan program pengembangan pasar luar negeri

Jumlah pelaku kreatif yang diberikan bimbingan dan pembinaan teknis (orang)

1800

Seluruh Pusat Provinsi : Seluruh Provinsi Provinsi DKI DKI Jakarta Jakarta : Provinsi DKI Jakarta


Akses ke Pasar




Provinsi Jawa Jawa Tengah Tengah : Provinsi Jawa Tengah


Akses ke Pasar





Akses ke Pasar




Provinsi Nusa Tenggara Barat : Provinsi Nusa Tenggara Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur : Provinsi Nusa Tenggara Timur

1259

1260

1261

1262

1263

1264

Lokasi

Pusat

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif - Akses ke Sumber Modal

No

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas


Program

Kegiatan


Akses ke BADAN Sumber Modal EKONOMI KREATIF

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif







Pengembangan Akses Permodalan Sektor NonPerbankan








Indikator

Lokasi

Fokus Lokasi

200 MILYAR RUPIAH


Sumatera Utara

1500 orang


Sumatera Utara

22 LEMBAGA/BADAN /ASOSIASI


Sumatera Utara

Pengembangan Akses Permodalan Sektor Perbankan

MENINGKATNYA PERMODALAN UNTUK PELAKU EKONOMI KREATIF

ANGKA REALISASI MODAL YANG DISALURKAN KEPADA PELAKU EKONOMI KREATIF DARI PERBANKAN

600 MILYAR RUPIAH


Sumatera Utara



BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI ATAS LAKSANA KEBIJAKAN DAN PROGRAM TERKAIT AKSES PERMODALAN EKONOMI KREATIF PERBANKAN KONVENSIONAL DAN PERBANKAN SYARIAH

JUMLAH PELAKU EKONOMI 2500 ORANG KREATIF YANG MENDAPATKAN BIMBINGAN TEKNIS DAN AKSES PERMODALAN


Sumatera Utara



BINAAN DAN DUKUNGAN KEPADA PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT AKSES PERMODALAN EKONOMI KREATIF PERBANKAN KONVENSIONAL DAN PERBANKAN SYARIAH

JUMLAH 22 LEMBAGA/BADAN/ASOSIASI LEMBAGA/BADAN YANG DIBINA DAN /ASOSIASI DIDUKUNG


Sumatera Utara

1209

MENINGKATNYA PERMODALAN UNTUK PELAKU EKONOMI KREATIF


ANGKA REALISASI MODAL YANG DISALURKAN KEPADA PELAKU EKONOMI KREATIF DARI NON PERBANKAN BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI ATAS JUMLAH PELAKU EKONOMI LAKSANA KEBIJAKAN DAN PROGRAM TERKAIT KREATIF YANG AKSES PERMODALAN EKONOMI KREATIF MENDAPATKAN BIMBINGAN MODAL VENTURA DAN DANA MASYARAKAT TEKNIS DAN AKSES PERMODALAN BINAAN DAN DUKUNGAN KEPADA JUMLAH PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT AKSES LEMBAGA/BADAN/ASOSIASI PERMODALAN EKONOMI KREATIF MODAL YANG DIBINA DAN VENTURA DAN DANA MASYARAKAT DIDUKUNG

1199

Pengembangan Akses Permodalan Sektor NonPerbankan Pengembangan Akses Permodalan Sektor NonPerbankan

Sasaran

1219

1229

1239

1249

Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif - Kebijakan Pembangunan Ekraf

No



Program

Kegiatan

Sasaran

Indikator Database ekonomi kreatif



Kebijakan BADAN EKONOMI Pembangunan Ekraf KREATIF


Riset dan Tersedianya big data ekonomi Pengembangan kreatif

1




Riset dan Terumuskannya model kebijakan Model kebijakan pengembangan ekonomi kreatif Pengembangan pengembangan ekonomi kreatif




Edukasi Ekonomi Kreatif

Meningkatnya mutu pendidikan Jumlah SDM ekonomi kreatif yang diedukasi dan sertifikasi internasional





Tersedianya pusat inkubasi pelaku ekonomi kreatif





Terlaksananya pendidikan dan Jumlah pelaku ekonomi kreatif pelatihan 16 subsektor ekonomi kreatif

1064





Terlaksananya pemberdayaan Jumlah SDM ekonomi kreatif yang diedukasi komunitass/asosiasi kreatif/PT 16 sub sektor ekonomi kreatif

1577





Terfasilitasinya pendukungan untuk PPKI

1127 1

1144 627

1145 Jumlah SDM ekonomi kreatif yang diedukasi

1568

1149

1159

1175

1192

Jumlah pelaku ekonomi kreatif

179

Lokasi Provinsi Sumatera Utara : Kota Medan Provinsi DKI Jakarta : Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta : Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta : Provinsi DKI Jakarta Provinsi Aceh : Provinsi Aceh Provinsi Aceh : Provinsi Aceh Provinsi DKI Jakarta : Provinsi DKI Jakarta

Fokus Lokasi Sumatera Utara

DKI Jakarta

DKI Jakarta

DKI Jakarta

Aceh

Aceh

DKI Jakarta

Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif - Kebijakan Pembangunan Ekraf

No



Program

Kegiatan

Sasaran Terfasilitasinya pendukungan untuk PPKI

Indikator





Penguatan Pertumbuhan 1193 Ekonomi Kreatif Penguatan Pertumbuhan 1194 Ekonomi Kreatif Penguatan Pertumbuhan 1195 Ekonomi Kreatif Penguatan Pertumbuhan 1196 Ekonomi Kreatif Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif









Kebijakan KEMENTERIAN Pembangunan Ekraf KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

Fasilitasi TERFASILITASINYA PUSAT JUMLAH PELAKU EKONOMI KREATIF YANG Infrastruktur KREATIF, INKUBATOR BISNIS, MENDAPATKAN FASILITASI INFRASTRUKTUR Fisik DAN PUSAT EKSHIBISI Fasilitasi TERFASILITASINYA KOTA/KAB JUMLAH PELAKU EKONOMI KREATIF YANG Infrastruktur KREATIF MENDAPATKAN FASILITASI INFRASTRUKTUR Fisik Fasilitasi MENINGKATNYA KUANTITAS DAN JUMLAH PELAKU EKONOMI KREATIF YANG Infrastruktur KUALITAS FASILITASI MENDAPATKAN FASILITASI INFRASTRUKTUR TIK TIK INFRASTRUKTUR TIK Fasilitasi TERFASILITASINYA JUMLAH PELAKU EKONOMI KREATIF YANG Infrastruktur INFRASTRUKTUR TIK BAGI MENDAPATKAN FASILITASI INFRASTRUKTUR TIK TIK KOTA/KAB KREATIF Koordinasi Tersusunnya rekomendasi Jumlah rekomendasi kebijakan rencana induk Kebijakan kebijakan rencana induk pengembangan ekonomi kreatif Bidang pengembangan ekonomi kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif


Jumlah pelaku ekonomi kreatif

179

1192

1197

3000 orang

Lokasi

Fokus Lokasi

Provinsi DKI DKI Jakarta Jakarta : Provinsi DKI Jakarta Tidak Ada Keterangan

3000 orang


7500 orang


7500 orang


1 Rekomendasi


Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif - Perlindungan HKI

No

Program Prioritas

Kementerian / Kegiatan Prioritas Lembaga

Penguatan Perlindungan HKI Pertumbuhan Ekonomi Kreatif

1198

BADAN EKONOMI KREATIF

Program

Kegiatan

Program Pengembangan Fasilitasi Hak Kekayaan Pengembanga Intelektual di Bidang Ekonomi Kreatif n Ekonomi Kreatif

Sasaran MENINGKATNYA PERLINDUNGAN HKI BAGI PRODUK/JASA EKONOMI KREATIF

Indikator JUMLAH PRODUK/JASA EKONOMI KREATIF YANG DIDAFTARKAN

Target Per Kegiatan Prioritas (2017) 2000

Lokasi Seluruh Provinsi : Seluruh Provinsi

Fokus Lokasi Pusat

JADWAL TINDAK LANJUT •

Multilateral Meeting II (14-18 April), penajaman program dan kegiatan prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L.

•

Pagu Indikatif (19 April 2016) SB Menteri PPN/Kepala BAPPENAS dan Menteri Keuangan

•

Bilateral Meeting II (19-20 April), penelaahan pagu indikatif untuk Program dan Kegiatan K/L yang mendukung Program dan Kegiatan Prioritas serta konfirmasi dan verifikasi usulan Pemerintah Daerah.

•

Trilateral Meeting (s.d. Akhir April 2016)

•

Forum Musrenbangnas (21 April – 4 Mei 2016), Kesepakatan antara Rencana Kerja Pemerintah Pusat (K/L) dan usulan prioritas program dan kegiatan dari daerah sebagai masukan Rancangan Akhir RKP 2017

56

TERIMA KASIH Masukan dan saran dapat dikirimkan melalui email kami di [email protected]

Slide - 57

MULTILATERAL MEETING II 14 APRIL 2016 KEDEPUTIAN BIDANG EKONOMI

Recommend Documents