Laporan Capaian Target Indikator Kinerja Utama Semester II Tahun 2015
Kedeputian Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015 Unit : Deputi Bidang Koordinasi Makro dan Keuangan
SS
Indikator Kinerja
(a)
(b)
Target 2015 Realisasi 2015
Kinerja
Keterangan (f)
(c)
(d)
(e)=(d)/(c)
Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Persentase rekomendasi kebijakan di bidang ekonomi makro di bidang ekonomi makro dan keuangan dan keuangan
80%
100%
125,00%
Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan di Persentase rekomendasi pelaksanaan kebijakan di bidang bidang ekonomi makro dan ekonomi makro dan keuangan keuangan
80%
100%
125,00%
22,75 Trilyun
113,75%
Terwujudnya perluasan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UNK).
Tercapainya target penyaluran kredit berpenjaminan (Kredit 20 Trilyun Usaha Rakyat/KUR)
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015 Unit : Asisten Deputi Fiskal
SS
Indikator Kinerja
(a)
(b)
Target 2015 Realisasi 2015 (c)
(d)
Kinerja
Keterangan (f)
(e)=(d)/(c)
1.
Koordinasi usulan kebijakan dan penyusunan beberapa regulasi yang masuk dalam Peket Kebijakan Ekonomi : Fasilitas PPN Tidak Dipungut atas Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu (Rancangan Peraturan Pemerintah) Fasilitas PPN Tidak Dipungut atas Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis (Rancangan Peraturan Pemerintah) Fasilitas Pajak Penghasilan bagi industri padat karya, melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di DaerahDaerah Tertentu (Tax Allowance ) dan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan terkait dengan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 25 (usulan awal adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan produk hukum berupa Peraturan Pemerintah) Pemberian fasilitas pajak dalam rangka pendalaman sektor keuangan dan
2 Persentase rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang fiskal yang ditindaklanjuti
85%
85%
100%
3
4 5
Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Fiskal
6 7
8 9 10 11 1
pengembangan sektor properti (real estat) dengan instrumen Kontrak Investasi Kolektif-Dana Investasi Real Estat (KIK-DIRE), meliputi Pajak Penghasilan (Rancangan Peraturan Pemerintah) dan Bea Perolehan atas Hak Tanah dan/atau Bangunan (Rancangan Peraturan Pemerintah) Masukan terhadap rekomendasi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan sebagai anggota Komite Verifikasi sehubungan dengan pelaksanaan rapat pleno permohonan fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Tax Holiday) terkait dengan usulan dari PT Caterpillar Indonesia Batam, PT Feni Haltim, PT Well Harvest Winning Alumina Refinery, PT Synthetic Rubber Indonesia, PT Sulawesi Mining Investment, PT Sateri Laporan Viscose International Instruksi Presiden tentang Optimalisasi Pemanfaatan Hasil Analisis dan Laporan Hasil Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Koordinasi penyusunan revisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor Koordinasi penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Koordinasi penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia Koordinasi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinasi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Konversi Penyaluran DAU dan DBH dalam bentuk Surat Utang Negara Koordinasi penyusunan revisi Keputusan Presiden No.59 Tahun 1972 tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri Koordinasi penyusunan revisi Keputusan Presiden No.39 Tahun 1991 tentang Koordinasi Pengelolaan Pinjaman Komersial Luar Negeri Koordinasi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang RPP tentang Surplus dan Tingkat Likuiditas LPS serta Pinjaman Pemerintah kepada LPS FGD Penyusunan Analyctical Hierachy Process sebagai pedoman untuk melakukan pembobotan permohonan fasilitas Tax Holiday dan sebagai bahan masukan rekomendasi dari Komite Verifikasi kepada Menteri Keuangan dalam FGD Pemantauan Realisasi APBN dan APBNP Tahun 2015 FGD Pehitungan Tax Buoyancy
Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan bidang fiskal yang ditindaklanjuti
75%
Persentase Rekomendasi dari Hasil Telaahan/Kajian Kebijakan fiskla yang ditindaklanjuti
65%
0,00%
data belum disampaikan
6
0,00%
data belum disampaikan
Jumlah Layanan Dukungan Administrasi Kegiatan dan Tata Kelola di Lingkungan Kedeputian
70%
93% 2 3
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015 Unit : Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran
SS
Indikator Kinerja
Target 2015
Realisasi 2015
Kinerja
Keterangan
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)=(d)/(c)
(f)
1. Koordinasi Pokjanas TPID dengan TPID dan DPRD Jogjakarta 2. Finalisasi Penyusunan Road Map Pengendalian Inflasi Persentase Rekomendasi dari Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Sosialisasi Kebijakan Moneter dan Neraca Pembayaran yang ditindaklanjuti Tersusunnya Rekomendasi Paket Kebijakan Ekonomi yang Mendukung Kebijakan Moneter dan Neraca Pembayaran
Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Pembiayaan Kredit, Asuransi dan Remitansi untuk Pekerja Migran
85%
85%
100%
3.
Menyiapkan dan menyelenggarakan Rapat Koordinasi TPID Pusat dan Daerah di Surabaya, Makasar, Batam dan Pontianak
4. Menyusun metode perhitungan inflasi daerah non IHK 5.
Menyiapkan dan mengikuti High Level Meeting Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) dan TPPID
Persentase Rekomendasi Pengendalian Kebijakan Moneter dan Neraca Pembayaran yang ditindaklanjuti
80%
80%
100%
Melaksanakan monitoring TPID di beberapa provinsi antara lain Provinsi Riau, Pekanbaru, Lhoksumawe
Persentase Rekomendasi dari Hasil Telaahan/Kebijakan Moneter dan Neraca Pembayaran yang ditindaklanjuti
80%
95%
119%
Menerbitkan publikasi Tinjauan Ekonomi dan Keuangan, Lembar Ekonomi Mingguan dan Booklet Statistik Indonesia
Persentase Rekomendasi dari Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Sosialisasi Kebijakan Pembiayaan Kredit, Asuransi dan Remitansi untuk Pekerja Migran yang ditindaklanjuti
85%
50%
58,82%
Penyusunan Revisi Skema KUR TKI
Persentase Rekomendasi Pengendalian Kebijakan Pembiayaan Kredit, Asuransi dan Remitansi untuk Pekerja Migran yang ditindaklanjuti
80%
75%
93,75%
Monitoring dan evaluasi Dampak Kebijakan Moratorium TKI Pada Pengguna Perseorangan ke Timur Tengah di daerah-daerah kantong TKI
Persentase Rekomendasi dari Hasil Telaahan/Kebijakan Pembiayaan Kredit, Asuransi dan Remintansi untuk Pekerja Migran yang ditindaklanjuti
80%
100%
125%
Kajian Dampak Kebijakan Moratorium TKI Pada Pengguna Perseorangan ke Timur Tengah di daerah kantong TKI
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015 Unit : Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sektor Riil
SS
Indikator Kinerja
Target 2015
Realisasi 2015
Kinerja
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)=(d)/(c)
Keterangan (f)
1 Rekomendasi hasil koordinasi pembahasan penahanan truk pembawa cangkang sawit dan pengelolaan limbah pabrik kelapa sawit 2 Rekomendasi hasil koordinasi rancangan perjanjian kerjasama terkait pemberdayaan usaha mikro kecil, petani dan Pembudidaya ikan melalui sertipikasi hak atas tanah 3 Rekomendasi hasil koordinasi manfaat badan pengembagan wilayah suramadu 4 Rekomendasi hasil koordinasi persiapan seminar optimalisasi Kredit Usaha Rakyat dalam mengembangkan Sektor Riil 5 Rekomendasi hasil koordinasi antar Eselon 1 terkait finalisasi rancangan perjanjian kerjasama pemberdayaan usaha mikro dan kecil, petani dan pembudidaya ikan melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) 6 Rekomendasi hasil koordinasi Pokja terkait rancangan peraturan pemerintah tentang pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor
Persentase rekomendasi dari hasil koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan daerah yang ditindaklanjuti
90%
80%
89%
7 Rekomendasi hasil koordinasi penyempurnaan Peraturan Pemerintah Nomor 24/2009 tentang Kawasan Industri 8 Rekomendasi hasil sosialisasi Hak Guna Bangunan 9 Rekomendasi hasil koordinasi persiapan sosialisasi buku pedoman CSR 10 Rekomendasi hasil koordinasi Pusat dan Daerah Pengendalian Inflasi Jawa – Nusa Tenggara dan Bali 11 Rekomendasi koordinasi optimalisasi peran koordinasi integrasi dan sinergitas dalam rangka percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi daerah Prov. Riau 2015 12 Rekomendasi hasil sosialisasi gerakan gotong royong mendukung UMKM 13 Rekomendasi hasil koordinasi rancangan perjanjian kerjasama eselon 1 tentang tindak lanjut MoU SHAT 14 Rekomendasi hasil koordinasi pengembangan kelembagaan produktivitas 15 Rekomendasi hasil koordinasi penyusunan penilaian IKU Deputi Tahun 2015 dan persiapan penyusunan narasi Lakip 2015 16 Rekomendasi hasil koordinasi kedeputian Ekonomi Makro dan Keuangan tahun 2015 dan persiapan kegiatan tahun 2016 17 Rekomendasi hasil koordinasi percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir
Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sektor Riil
1 Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi manfaat badan pengembangan wilayah suramadu
Persentase monitoring dan evaluasi kebijakan ekonomi dan keuangan daerah yang ditindaklanjuti
80%
65%
81%
2 3 4 5 6 7 1
Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi skema KUR tahun 2015 Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi SHAT di Bangka Belitung Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi SHAT di NTB Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi SHAT di Kalimantan Barat Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi SHAT di Maluku Utara Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi dana perimbangan Rekomendasi hasil kajian kebijakan pengembangan rumput laut nasional yang berkelanjutan
2 Rekomendasi hasil kajian media dan publik optimalisasi fiskal bagi pertumbuhan ekonomi daerah 3 Rekomendasi hasil kajian penguatan ekonomi nasional melalui peningkatan kualitas manusia 4 Rekomendasi hasil kajian data spasial daerah dalam rangka pengembangan ekonomi daerah dan sektor riil 5 Rekomendasi hasil kajian proses penetapan upah minimum di Indonesia 6 Rekomendasi hasil kajian Publik Kawasan Ekonomi Khusus dan Startegis di Indonesia 7 Rekomendasi hasil kajian Ekonomi Kreatif sebagai gelombang kekuatan ekonomi baru berbasis kreativitas dan inovasi
Persentase dari rekomendasi hasil telaahan/kajian kebijakan ekonomi dan keuangan daerah yang ditindaklanjuti
70%
60%
86%
8 Rekomendasi hasil kajian integrated intermodal transport connectivity 9 Rekomendasi hasil kajian Optimalisasi Kredit Usaha Rakyat sektoral dalam pengembangan sektor riil 10 Rekomendasi hasil kajian new approaches to economic challenges 11 Rekomendasi hasil kajian designing incentive scheme for financial institution to support micro, small and medium enterprise (MSME) in Indonesia 12 Rekomendasi hasil kajian alternatif skema pembiayaan infrastruktur daerah 13 Rekomendasi hasil kajian pengembangan inklusi keuangan dan transformasi ekonomi melalui program SHAT dan pengembangan profesi juru ukur 14 Rekomendasi hasil kajian mewujudkan keswadayaan petani melalui penguatan usaha dan kelembagaan bisnis 15 Rekomendasi hasil kajian economic development and public policy in fiscal reform to support strong and equitable growth 16 Rekomendasi hasil kajian KUR 2016
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015 Unit : Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
SS
Indikator Kinerja
Target 2015
Realisasi 2015
Kinerja
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)=(d)/(c)
Keterangan (f)
1 Permenko No. 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, ditetapkan tanggal 5 Agustus 2015 2 Permenko No. 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, diundangkan tanggal 26 Oktober 2015 3 Permenko No.13/2015 ttg Perubahan atas Permenko No. 8 Tahun 2015, ditetapkan tanggal 30 Desember 2015 Persentase rekomendasi dari hasil koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi kebijakan KUR yang ditindaklanjuti.
85%
87%
102%
5 Koordinasi Penyusunan PMK No. 146/PMK.05/2015 ttg Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga untuk KUR 6 Koordinasi Penyusunan KMK No. 844/KMK.02/2015 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran untuk Susbidi Bunga KUR, ditetapkan tanggal 7 Agustus 2015 7 Koordinasi Penyusunan KMK No.1355/KMK.05/2015 ttg Besaran Subsidi Bunga KUR
Tercapainya target penyaluran KUR Tahun 2016 Persentase monitoring dan evaluasi kebijakan KUR yang ditindaklanjuti.
Persentase rekomendasi dari hasil telaahan/kajian kebijakan KUR yang ditindaklanjuti.
Persentase rekomendasi dari hasil koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi kebijakan di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang ditindaklanjuti. Tersusunnya rekomendasi kebijakan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan
4 Koordinasi Penyusunan PMK No.20/PMK.05/2015 ttg Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga untuk KUR
85%
31%
36%
1 Monev Kebijakan KUR dengan skema subsidi bunga yang dilaksanakan di beberapa Penyalur dan Penjamin KUR (berdasarkan kebijakan di Permenko 6 Tahun 2015) 2 Monev Kebijakan KUR dengan skema subsidi bunga yang dilaksanakan di beberapa Penyalur dan Penjamin KUR (berdasarkan Kebijjakan di Permenko 8 Tahun 2015) 1 FGD Pelaksanaan Sistem Informasi Kredit Program 2 Seminar Optimalisasi Kredit Usaha Rakyat dalam Pengembangan Sektor Riil
70%
63%
90%
3 Kajian Peran Lembaga Linkage dalam Meningkatkan Kredit/Pembiayaan Bagi UMKM 4 FGD Peran Lembaga Linkage dalam Meningkatkan Kredit/Pembiayaan Bagi UMKM 1 Rekomendasi hasil koordinasi dan sosialisasi Kebijakan di Bidang Pasar Modal dan LK yang ditindaklanjuti
85%
80%
94%
1 Monev Kebijakan di Bidang Pasar Modal dan LK Persentase monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang ditindaklanjuti.
85%
51%
60% 1 FGD Pendirian Perusahaan Penjamin Ulang Kredit
Persentasi rekomendasi dari hasil telaahan/kajian kebijakan di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang ditindaklanjuti.
70%
75%
107%
2 Kajian Pendirian Perusahaan Penjamin Ulang Kredit
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015 Unit : Asisten Deputi Badan Usaha Milik Negara
SS
Indikator Kinerja
Target 2015
Realisasi 2015
Kinerja
Keterangan
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)=(d)/(c)
(f)
1 Arahan Komite Privatisasi berdasarkan surat Menko Perekonomian selaku Ketua Komite Privatisasi Nomor: S-29.1/M.EKON/01/2015
Persentase rekomendasi dari hasil koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi kebijakan BUMN yang ditindaklanjuti
Tersusunnya rekomendasi kebijakan bidang BUMN Persentase rekomendasi Pengendalian Kebijakan BUMN yang ditindaklanjuti
Persentase rekomendasi dari hasil telaahan/kajian kebijakan BUMN yang ditindaklanjuti
85%
100%
118%
75%
100%
133%
70%
100%
143%
2 Sosialisasi pemanfaatan insentif fiskal bagi BUMN di Surabaya tanggal 15 Mei 2015 3 Rapat Koordinasi dalam rangka penyesuaian batas maksimum saham portepel yang dilepas pada Right Issue PT.Adhi Karya dan PT. Antam 4 Rapat Koordinasi dalam rangka permohonan pertimbangan mengenai perusahaan Bulog dapat menggunakan dana pinjaman dalam negeri yang dijamin oleh pemerintah 1 Persetujuan sirkuler Komite Privatisasi tentang Kepemilikan Saham Negara pada PT. Waskita Karya, Tbk melalui Surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Nomor: S28/D.I.M.EKON/05/2015 tanggal 21 Mei 2015 2 Persetujuan sirkuler Komite Privatisasi tentang Penyesuaian batas maksimum jumlah saham yang dilepas dari portepel pada PT. Adhi Karya, Tbk melalui surat nomor: S-41/D.I.M.EKON/07/2015 Tanggal 27 Juli 2015 3 Surat Menko Perekonomian kepada Menteri BUMN Nomor: S184/M.EKON/08/2015 Tanggal 11 Agustus 2015 tentang Penyesuaian batas maksimum jumlah saham yang dilepas dari portepel pada Right Issue PT. Antam, Tbk 4 Monitoring Kawasan Industri PT. Kawasan Industri Wijayakusuma di Semarang, PT. Kawasan Industri Makassar dan PT. Kawasan Industri Medan 5 Surat Deputi I kepada Deputi Energi, Logistik, kawasan dan pariwisata, Kementerian BUMN Nomor: S- 89/D.I.M.EKON/12/2015 Tanggal 29 Desember 2015 tentang Masukan pengembangan BUMN kawasan industri 1 Penyelenggaraan FGD Tentang Potensi dan Dampak Pinjaman Langsung Bank Pembangunan Internasional untuk BUMN tanggal 27 Maret 2015 di Bandung 2 Penyelenggaraan FGD Tentang Tax Allowance bagi BUMN Jasa Kepelabuhan tanggal 11-13 Juni 2015 di Surabaya 3 FGD Kawasan Industri BUMN di Bandung 4 Kajian Awal Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN
