Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015 Unit : Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan
SS
Indikator Kinerja
Target 2015
Realisasi s/d Juni 2015
Kinerja
Keterangan
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)=(d)/(c/2)
(f)
PP RI No.82 Tahun 2015 tentang Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari LKI kepada BUMN Penyusunan R-PMK tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Tax Holiday)
Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Presentase rekomendasi kebijakan di bidang ekonomi makro dan di bidang ekonomi makro keuangan dan keuangan
PP RI No.18 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha tertentu dan/atau di daerah tertentu beserta Peraturan Pelaksanaannya 80%
67%
167,50%
Komite Privatisasi berdasarkan Surat Menko Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Privatisasi No. S-29.1/M.EKON/01/2015 Keppres No. 19/2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM Draft MoU Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) Perjanjian Kerjasama Pokjanas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tahun 2015 Kajian Persiapan Evaluasi Pemberian Fasilitas Tax Allowance
Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan di Presentase rekomendasi pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi bidang ekonomi makro dan makro dan keuangan keuangan Terwujudnya perluasan akses pembiayaan bagi Tercapainya target penyaluran Usaha Mikro dan Kecil Rakyat/KUR) (UNK)
Kredit berpenjamin (Kredit Usaha
Konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan 80%
72,0%
167,50%
Rp 20 Triliun
0
0,00%
Penyusunan Daftar Inventaris Masalah MoU Pemberdayaan UMK, Petani, Nelayan dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah di daerah melalui SHAT 2015 Masih dilakukan penetapan aturannya sehingga belum dilakukan penyaluran
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015 Unit : Asisten Deputi Fiskal
SS
Indikator Kinerja
Target 2015
Realisasi s/d Juni 2015
Kinerja
Keterangan
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)=(d)/(c/2)
(f)
1.
2.
Persentase rekomendasi dari hasil koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi kebijakan fiskal yang ditindaklanjuti
Tersusunnya Rekomendasi Fiskal
85%
70%
164,71%
3.
Persetujuan Permohonan Pinjaman Komersial Luar Negeri PT. Krakatau Steel (Persero), Tbk
4.
Persetujuan Permohonan Pinjaman Komersial Luar Negeri PT. PLN (Persero)
5.
Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Luar Negeri
6.
Koordinasi Penyusunan R-PMK tentang Pemberian Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Tax Holiday)
7.
Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perpajakan
8.
Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengeluaran Negara dan Pembiayaan
1.
Kunjungan Lapangan dalam rangka Meninjau Proyek PT. Sulawesi Mining Investment di Morowali
2.
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Proyek PT. Pelindo III sebagai penggunan PKLH dalam rangka pembahasan Tax Holiday
1.
FGD Penyusunan Analytical Hierarki Process sebagai Acuan Pedoman bagi Komite Verifikasi dalam Rapat Pleno Pemberian Fasilitas Tax Holiday
2.
FGD mengenai Penentuan Utang Luar Negeri (Ceiling)
3.
FGD mengenai Penyusunan Kajian dalam rangka Persiapan Evaluasi Pemberian Fasilitas Tax Allowance
4.
FGD terkait Evaluasi Keppres 59 Tahun 1972 dan Keppres No.39 Tahun 1991
5.
FGD terkait Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI
Kebijakan
Persentase monitoring dan evaluasi kebijakan fiskal yang ditindaklanjuti
Persentase rekomendasi dari hasil telaahan/kajian kebijakan fiskal yang ditindaklanjuti
75%
65%
10%
50%
PP RI No.82 Tahun 2015 tentang Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari LKI kepada BUMN PP RI No.18 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha tertentu dan/atau di daerah tertentu beserta Peraturan Pelaksanaannya
Fasilitas
26,67%
153,85%
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015 Unit : Asisten Deputi Ekonomi dan Keuangan Daerah
SS
Indikator Kinerja
Target 2015
Realisasi s/d Juni 2015
Kinerja
Keterangan
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)=(d)/(c/2)
(f)
1. Rapat Program Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah (FPED) Rapat Koordinasi Lintas Sektor dan Penyusunan Draft MoU 2. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) Persentase rekomendasi dari hasil koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan daerah yang ditindaklanjuti
90%
65%
144,44%
Rakor Sinkronisasi dan Koordinasi Pemerintah Daerah dan DPRD 3. dalam rangka Persiapan Pembentukan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD) 4. Rapat Koordinasi Dana Transfer Daerah (DAU dan DAK) Rapat Koordinasi dan Harmonisasi Persiapan Launcing Buku 5. Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) KADIN sesuai ISO 26000 1.
Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah Persentase monitoring dan evaluasi kebijakan ekonomi dan keuangan daerah yang ditindaklanjuti
Monev Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Pusat-Daerah di Bidang Ekonomi dan Keuangan Daerah Provinsi Banten
Monev Persiapan Pemerintah Daerah dan DPRD dalam 2. Pembentukan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD) Semester I Tahun 2015 80%
50%
125,00%
3.
Monev FPED dalam Kerangka Pembangunan Terpadu Desa di sekitar Kawasan Gunung Gede Pangrango, Provinsi Jawa Barat
4.
Monev Persiapan Daerah menghadapi Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah
5.
FGD Pembahasan Konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan
MEA
melalui
Lokakarya Nasional Forum Pengembangan Ekonomi Daerah 1. "Kerjasama Program CSR antara Pemerintah Daerah dan Perusahaan" Persentase dari rekomendasi hasil telaahan/kajian kebijakan ekonomi dan keuangan daerah yang ditindaklanjuti
70%
60%
125,00%
2. FGD Sosialisasi Dana Desa FGD Penyusunan Daftar Inventaris Masalah (DIM) MoU Pemberdayaan UMK, Petani, Nelayan, dan Masyarakat 3. Berpenghasilan Rendah (MBR) di daerah melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015 Unit : Asisten Deputi Badan Usaha Milik Negara
SS
Indikator Kinerja
Target 2015
Realisasi s/d Juni 2015
Kinerja
Keterangan
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)=(d)/(c/2)
(f)
Persentase rekomendasi dari hasil koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi kebijakan BUMN yang ditindaklanjuti
85%
50%
117,65%
Arahan Komite Privatisasi berdasarkan surat Menko Bidang 1. Perekonomian selaku Ketua Komite Privatisasi Nomor: S29.1/M.EKON/01/2015 2.
Tersusunnya rekomendasi Persentase monitoring ditindaklanjuti kebijakan bidang BUMN
dan
evaluasi
kebijakan
BUMN
yang
Persentase rekomendasi dari hasil telaahan/kajian kebijakan BUMN yang ditindaklanjuti
75%
70%
25%
35%
66,67%
100%
Sosialisasi Pemanfaatan Insentif Fiskal bagi BUMN di Surabaya tanggal 15 Mei 2015
Persetujuan Sirkuler Komite Privatisasi tentang Kepemilikan Saham Negara pada PT. Waskita Karya, Tbk melalui Surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Nomor : S28/D.I.M.EKON/05/2015 tanggal 21 Mei 2015 Penyelenggaran FGD tentang Potensi dan Dampak Pinjaman 1. Langsung Bank Pembangunan Internasional untuk BUMN tanggal 27 Maret 2015 di Bandung 2.
Penyelenggaraan FGD tentang Tax Allowance bagi BUMN Jasa Kepelabuhan tanggal 11-13 Juni 2015 di Surabaya
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015 Unit : Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
SS
Indikator Kinerja
Target 2015
Realisasi s/d Juni 2015
Kinerja
Keterangan
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)=(d)/(c/2)
(f)
1. Keppres No.19/2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM 2. Permenko No.6/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR Persentase rekomendasi dari hasil koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi kebijakan KUR yang ditindaklanjuti Tercapainya penyaluran KUR
85%
75%
176,47%
target
3.
Kepmenko No.170/2015 tentang Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin KUR
4.
Koordinasi Penyusunan PMK No.146/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pembayaran Subsidi Bunga KUR
5. Koordinasi Penyusunan PKS KPA dan Bank Pelaksana Persentase monitoring dan evaluasi kebijakan KUR yang ditindaklanjuti
85%
45%
105,88%
Monev Kebijakan KUR
Persentase rekomendasi dari hasil telaahan/kajian kebijakan KUR yang ditindaklanjuti
70%
50%
142,86%
FGD Sistem Informasi Kredit Program dan Kajian Peran Lembaga Linkage
Persentase rekomendasi dari hasil koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi kebijakan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang ditindaklanjuti
85%
45%
105,88%
Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sosialisasi Kebijakan di Bidang Pasal Modal dan LK yang ditindaklanjuti
Tersusunnya rekomendasi Persentase monitoring dan evaluasi kebijakan Pasar Modal dan kebijakan pasar modal dan Lembaga Keuangan yang ditindaklanjuti lembaga keuangan
85%
45%
105,88%
Monev Kebijakan di Bidang Pasar Modal dan LK
Persentasi rekomendasi dari hasil telaahan/kajian kebijakan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang ditindaklanjuti
70%
30%
85,71%
Kajian Pendirian Lembaga Penjaminan Ulang
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015 Unit : Asisten Deputi Moneter, Neraca Pembayaran, dan Perluasan Kesempatan Kerja
SS
Indikator Kinerja
Target 2015
Realisasi s/d Juni 2015
Kinerja
Keterangan
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)=(d)/(c/2)
(f)
Persentase rekomendasi dari hasil kordinasi, sinkronisasi, dan Tersusunnya rekomendasi sosialisasi kebijakan moneter, neraca pembayaran, dan kebijakan ekonomi yang perluasan kesempatan kerja yang ditindaklanjuti mendukung kebijakan moneter, neraca pembayaran dan Persentase monitoring dan evaluasi kebijakan moneter, neraca perluasan kesempatan pembayaran, dan perluasan kesempatan kerja yang ditindaklanjuti kerja Persentase rekomendasi dari hasil telaahan/kajian kebijakan moneter, neraca pembayaran, dan perluasan kesempatan kerja yang ditindaklanjuti Persentase rekomendasi dari hasil koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi kebijakan pembiayaan kredit, asuransi, dan Tersusunnya rekomendasi remitansi untuk pekerja migran yang ditindaklanjuti kebijakan pembiayaan Persentase monitoring dan evaluasi kebijakan pembiayaan kredit, asuransi, dan kredit, asuransi, dan remitansi untuk pekerja migran yang remitansi untuk pekerja ditindaklanjuti migran Persentase dari rekomendasi hasil telaahan/kajian kebijakan pembiayaan kredit, asuransi, dan remitansi untuk pekerja migran yang ditindaklanjuti
85%
70%
1.
Koordinasi Penyusunan Road Map Pengendalian Inflasi
2.
Koordinasi TPI-TPID tingkat Eselon I
3.
Menyiapkan dan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bekerjasama dengan Bank Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri
164,71%
80%
50%
125,00%
Melaksanakan Monitoring ke TPID beberapa provinsi dan kota terpilih
80%
45%
112,50%
Menerbitkan publikasi Tinjauan Ekonomi dan Keuangan, Lembar Ekonomi Mingguan dan Booklet Statistik Indonesia
85%
50%
117,65% Penyusunan Revisi Skema KUR TKI
80%
50%
Monitoring dan Evaluasi Dampak Kebijakan Moratorium TKI pada 125,00% pengguna perseorangan ke Timur Tengah di daerah-daerah kantong TKI
80%
50%
125,00%
Penyusunan Kajian Dampak Kebijakan Moratorium TKI pada pengguna perseorangan ke Timur Tengah di daerah kantong TKI
