Laporan Capaian Target Indikator Kinerja Utama Semester II Tahun 2015
Kedeputian Bidang koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015 Unit : Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
SS
Indikator Kinerja
(a)
(b)
Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Tingkat (indeks) efektifitas koordinasi dan pelaksanaan sinkronisasi di bidang Percepatan kebijakan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan Infrastruktur dan pengembangan wilayah Pengembangan Wilayah
Terwujudnya pengendalian kebijakan di bidang Persentase rekomendasi kebijakan percepatan pembangunan Percepatan Infrastruktur infrastruktur dan pengembangan wilayah yang diimplementasikan dan Pengembangan Wilayah
Target 2015 Realisasi 2015
Kinerja
Keterangan (f)
(c)
(d)
(e)=(d)/(c)
4
4
100%
80%
85,7%
107%
Terwujudnya pengembangan kawasan strategis ekonomi baru di luar pulau Jawa
Jumlah Kawasan strategis ekonomi baru (KEK, Kawasan Industri) di luar pulau Jawa
4
4
100%
Tercapainya penetapan proyek infrastruktur prioritas yang diusulkan
Jumlah proyek infrastruktur prioritas nasional yang ditetapkan komite percepatan penyediaan infrastruktur prioritas (KPPIP)
6
30
500%
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015 Unit : Asisten Deputi Infrastruktur Sumber Daya Air
SS
Indikator Kinerja
Target 2015
Realisasi 2015
Kinerja
Keterangan
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)=(d)/(c)
(f)
Persentase (%) Koordinasi Kebijakan Urusan Infrastruktur Sumber Daya Air yang Ditindaklanjuti
85%
85%
100%
85%
85%
100%
Persentase (%) Pemahaman Peserta terhadap Materi Sosialisasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air
85%
85%
100%
Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Peningkatan JWG Indonesia – Singapura untuk Pengembangan BBK (BatamBintan-Karimun) dan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) lainnya di Indonesia yang ditindaklanjuti
85%
85%
100%
Persentase (%) Rekomendasi Pengendalian Kebijakan dalam rangka Peningkatan JWG Indonesia – Singapura untuk Pengembangan BBK (Batam-Bintan-Karimun) dan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) lainnya di Indonesia yang ditindaklanjuti
90%
90%
100%
Persentase (%) Rekomendasi Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara Indonesia
75%
75%
100%
Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan dalam Rangka Percepatan Persentase (%) Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Terpadu Percepatan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara Indonesia Pesisir Ibukota Negara Indonesia
75%
75%
100%
Persentase (%) Pemahaman Peserta terhadap Materi Sosialisasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara Indonesia
85%
85%
100%
Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan dalam Rangka Percepatan Persentase (%) Rekomendasi Pengendalian Urusan Infrastruktur Pembangunan Sumber Daya Air yang dilaksanakan Infrastruktur Sumber Daya Air
Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan dalam Rangka Peningkatan JWG Indonesia-Singapura untuk Pengembangan BBK (Batam-Bintan-Karimun) dan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus)
Terwujudnya Pelayanan Administrasi dan Tata Kelola pada Deputi Jumlah Layanan Administrasi dan Tata Kelola pada Deputi Percepatan Percepatan Infrasruktur Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Pengembangan Wilayah
6
6
100%
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015 Unit : Asisten Deputi Telematika dan Utilitas
SS
Indikator Kinerja
(a)
(b)
(c)
Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Telematika dan Utilitas yang ditindaklanjuti
80
81,75
102%
Persentase (%) Rekomendasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Telematika dan Utilitas yang ditindaklanjuti
80
91,55
114%
Persentase (%) Pemahaman Peserta terhadap Materi Sosialisasi Kebijakan Telematika dan Utilitas
75
93,58
125%
Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Telematika dan Utilitas yang ditindaklanjuti
Target 2015 Realisasi 2015 (d)
Kinerja
Keterangan
(e)=(d)/(c)
(f)
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015 Unit : Asisten Deputi Transportasi Multimoda
SS
Indikator Kinerja
(a)
(b)
Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan dalam Percepatan Pembangunan Transportasi Multi Moda
Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan dalam Percepatan Pengembangan Sistem Transportasi JABODETABEK
Target 2015 Realisasi 2015
Kinerja
Keterangan (f)
(c)
(d)
(e)=(d)/(c)
Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Sistem Transportasi Multimoda
85%
68,10%
80%
Persentase (%) Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Sistem Transportasi Multimoda
85%
74,93%
88%
Persentase (%) Pemahaman Peserta terhadap Materi Sosialisasi Kebijakan Sistem Transportasi Multimoda
85%
3,18%
4%
Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pengembangan Sistem Transportasi JABODETABEK
85%
82,53%
97%
Persentase (%) Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Sistem Transportasi JABODETABEK
85%
48,50%
57%
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015 Unit : Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi
SS
Indikator Kinerja
Target 2015
Realisasi 2015
Kinerja
Keterangan
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)=(d)/(c)
(f)
122%
Penyelesaian konflik peruntukan ruang kawasan militer di kota Ambon. Penyelesaian proses penetapan Amdal PT. Chevron Pacific Indonesia (PT.CPI), Percepatan pelaksanaan kebijakan Satu Peta (one map policy), Percepatan Penyelesaian Perda RTRW Provinsi Riau, Percepatan Penyelesaian Perda RTRW Provinsi Kepulauan Riau, Percepatan Penyelesaian Perda RTRW Prov. Sumut, Penyelesaian Konflik Rencana Pembangunan Kawasan Industri Konawe, Penyelesaian Konflik Rencana PLTGU Kendari-3, Penyelesaian Konflik Rencana Pembangunan PLTGU Lombok Peaker 150 MW, Penyelesaian Konflik Industri Garment di Kabupaten Brebes, Penyelesaian Konflik Pembangunan PLTU 5X1000MW di Kabupaten Cilacap
Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Penataan Ruang dan Kawasan Eknomi yang ditindaklanjuti
Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi
Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Mendorong Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
9
11
Jumlah Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi yang ditindaklanjuti
8
9
113%
Percepatan Penyelesaian Perpres RTR Batas Sempadan Pantai, Percepatan penyelesaian Perpres RTR Kawasan Perbatasan Negara di Aceh-Sumut, Riau-Kepulauan Riau, Sulut-Gorontalo-Sulteng, Kesesuaian RTRWP dan RPJMN dalam rangka pembangunan Infrastruktur dan Kawasan Strategis Ekonomi, Penyelesaian Rencana Pembangunan Terminal Inland Waterways Cikarang Bekasi Laut (CBL). Penyelesaian Pengadaan Tanah Rencana Pembangunan Converter Station dan Transmisi HVDC, Penyelesaian Rencana Pengembangan Runway Bandara Soekarno Hatta, Pembangunan BIJB Kertajati dan Bandara Karawang, Rencana Pembangunan MRT Jabodetabekpunjur, Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi (KSE) PAngan dan KEK di Merauke
Persentase (%) Pemahaman Peserta terhadap Materi Sosialisasi Kebijakan Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi
80
100
125%
4 FGD dan 1 Sosialisasi
Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan MP3EI yang ditindaklanjuti
80
80
100%
Persentase (%) Rekomendasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Proyek-Proyek MP3EI yang ditindaklanjuti
80
80
100%
Persentase (%) Pemahaman Peserta terhadap Materi Sosialisasi/Desiminasi Kebijakan MP3EI
80
80
100%
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015 Unit : Asisten Deputi Perumahan, Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur
SS
Indikator Kinerja
(a)
(b)
Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Perumahan, Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur yang ditindaklanjuti
Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Penyediaan Infrastruktur Prioritas yang ditindaklanjuti
Target 2015 Realisasi 2015 (c)
(d)
Kinerja
Keterangan
(e)=(d)/(c)
(f)
Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Perumahan, Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur yang ditindaklanjuti
80
40,30
50%
Persentase (%) Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Perumahan, Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur yang ditindaklanjuti
80
61,47
77%
Persentase (%) Pemahaman Peserta terhadap Materi Sosialisasi Kebijakan Perumahan, Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur
80
60,62
76%
Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Ekonomi Terkait Penyediaan Infrastruktur Prioritas yang ditindaklanjuti
80
111
139%
Persentase (%) Pre FS / Revisi Pre Fs Proyek Infrastruktur Prioritas yang ditindaklanjuti
80
63,60
80%
