DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERCEPATAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO 2-4 [JAKARTA PUSAT] www.ekon.go.id

4 8 9

4 4

2

4

3 0

2 0

1

6

41 5 1 1 9 6 31 64 3 12 1 2 1 2 8 25 7 2 3 12 8 1 1 3 0 4 1 2 1 1 9

2 9 2 9

2 2 6 5

41 2 44 4 4

2 9

2 9 7

2 9

2 9

2 9

2 9

2 8 6

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERCEPATAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

2 9 2 9

LAPORAN KINERJA DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERCEPATAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

2015

KATA PENGANTAR Laporan Akuntabilitas Kinerja Kedeputian Infrastruktur dan Percepatan Pengembangan

Wilayah

Tahun

2015

merupakan

suatu

pertanggungjawaban formal Kedeputian Infrastruktur dan Percepatan Pengembangan Wilayah sebagai pengguna anggaran negara sebagaimana diamanatkan PP No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Kedeputian Infrastruktur dan Percepatan Pengembangan Wilayah sebagai salah satu unit kerja eselon I mandiri di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyusun LAKIP tahun 2015 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dibidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan atas realisasi anggaran selama tahun 2015. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian kinerja yang termuat dalam laporan ini merupakan realisasi kinerja dari target-target kinerja yang telah diperjanjikan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja. Pada umumnya sasaran yang direncanakan tahun 2015 dapat direalisasikan dengan baik. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dicapai oleh Kedeputian Infrastruktur dan percepatan pengembangan wilayah karena adanya dukungan dari seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, meskipun masih terdapat indikator yang masih perlu diperbaiki.


2015

Tiada kata yang dapat kita panjatkan , selain puji dan syukur kehadirat Tuhan

Yang

Maha

Kuasa

atas

segala

rahmat

dan

karunia-Nya,

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun 2015.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2015, Semoga buku laporan ini dapat bermanfaat bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Stakeholders dalam rangka membangun perekonomian Indonesia yang lebih baik.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 2015 Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Luky Eko Wuryanto


2015

DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar Ringkasan Eksekutif BAB I

PENDAHULUAN …………………………….....................

1

A. Latar Belakang …………………………………………… 1 B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi ………………….. 2 C. Aspek Strategis …………….…………………………….. 5 D. Isu Strategis

……………………………………...……… 6 .…..……...…………................

7

PERENCANAAN KINERJA …………………………….....

8

A. Rencana Strategis ......................................................

8

E. Sistematika Penulisan BAB II

a. Visi

...………………….………..………….....

9

b. Misi

………………………………………........

9

c. Tujuan

…………………………………………....

10

d. Sasaran Strategis ………………………………..

10

B. Rencana Kinerja Tahun 2015 ………………………….

11

……………………………………...

13

.......……………………………...

14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .........................................

16

C. Perjanjian Kinerja D. Pengukuran Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi .........…………..……….…

16

B. Analisis Capaian Kinerja Organisasi

……………….…

18

C. Analisis Capaian Kinerja Dari waktu ke waktu ...........

40

D. Realisasi Anggaran ……………………………………... 41 BAB IV PENUTUP ……………………………………....................... LAMPIRAN

47


2015

RINGKASAN EKSEKUTIF Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2015 Deputi Bidang Koordinasi Percepatan

Insfrastruktur dan

Pengembangan Wilayah

Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian merupakan wujud pertanggungjawaban atas komitmen yang telah diperjanjikan dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) 2015, untuk melaksanakan tugas dengan efektif, transparan, akuntabel yang berorientasi pada hasil (outcome), berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan dan dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik. Didalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) 2015, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Insfrastruktur dan Pengembangan Wilayah telah menetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis (SS) yaitu: 1) Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan di Bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; 2) Terwujudnya Pengendalian Kebijakan di Bidang

Percepatan

Infrastruktur

dan

Pengembangan

Wilayah;

3)

Terwujudnya Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Baru di Luar Pulau Jawa; dan 4) Tercapainya Penetapan Proyek Infrastruktur Prioritas yang Diusulkan. Untuk mendukung terwujudnya implementasi program kerja utama telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdiri dari : (1) Tingkat (indeks) efektifitas koordinasi dan pelaksanaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah; (2)

Persentase

rekomendasi

kebijakan

percepatan

pembangunan

infrastruktur dan pengembangan wilayah yang diimplementasikan; (3) Jumlah Kawasan strategis ekonomi baru (KEK, Kawasan Industri) di luar pulau Jawa; dan (4) Jumlah proyek infrastruktur prioritas nasional yang ditetapkan komite percepatan penyediaan infrastruktur prioritas (KPPIP).


2015

Berdasarkan hasil capaian kinerja Tahun 2015, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Insfrastruktur dan Pengembangan Wilayah dapat menyelesaikan tugas dan fungsinya dengan BAIK, sebagaimana yang dijelaskan dalam Bab III laporan ini, melalui penghitungan komposit indeks dari masing-masing program kerja utama yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Berdasarkan pengukuran capaian kinerja tahun 2015, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Insfrastruktur dan Pengembangan Wilayah, telah menunjukkan hasil kinerja (outcome) yang BAIK, sebagaimana tercermin dalam tabel sebagai berikut: Sasaran Staregis 1 Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Indikator Kinerja Tingkat (indeks) efektifitas koordinasi dan pelaksanaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah

Target

Realisasi

% Kinerja

4

4

100 %

Sasaran Strategis 2 Terwujudnya pengendalian kebijakan di bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Indikator Kinerja

Target

Realisasi

% Kinerja

Presentase rekomendasi kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang di implementasikan

80%

85,71%

107%

Sasaran Strategis 3 Terwujudnya pengembangan kawasan strategis ekonomi baru di luar pulau Jawa Indikator Kinerja

Target

Realisasi

% Kinerja

Jumlah Kawasan strategis ekonomi baru (KEK, Kawasan industri) di luar pulau Jawa

4

4

100%


2015

Sasaran Strategis 4 Tercapainya penetapan proyek infrastruktur prioritas yang diusulkan Indikator Kinerja

Target

Realisasi

% Kinerja

Jumlah proyek infrastruktur prioritas nasional yang ditetapkan komite percepatan penyediaan infrastruktur prioritas (KPPIP)

6

30

500%

Hasil penghitungan terhadap capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2015, merupakan hasil kinerja (outcome) Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Insfrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagai unit kerja eselon 1 (satu) yang memiliki tugas menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.

Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 2015

I

BAB . PENDAHULUAN Latar Belakang, Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Aspek Strategis – Isu Strategis – Sistematika Penulisan

A. LATAR BELAKANG Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, mempunyai tugas

menyelenggarakan

koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang percepatan infrastruktur dan pengembangan wilayah. Komitmen yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Awal Tahun 2015 dilaksanakan dan dituangkan dalam Laporan Kinerja yang merupakan pemenuhan amanat Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja menjabarkan capaian-capaian target indikator kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2015, dan sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap Bagian di lingkungan Kedeputian Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1

Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 2015 B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah sebagai berikut: 1. Kedudukan Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 2. Tugas Pokok Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri

Koordinator

Bidang

Perekonomian,

mempunyai

tugas

menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan

serta

pengendalian

pelaksanaan

kebijakan

Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang percepatan infrastruktur dan pengembangan wilayah. 3. Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang percepatan infrastruktur dan pengembangan wilayah; b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang percepatan infrastruktur dan pengembangan wilayah; c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang penyediaan infrastruktur sumber daya air serta infrastruktur dan sistem transportasi

2

Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 2015 multimoda; d. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang penyediaan perumahan dan permukiman, penataan ruang, serta pengembangan kawasan strategis ekonomi; e. pengendalian pelaksanaan di bidang penyediaan perumahan dan permukiman, penataan ruang, serta pengembangan kawasan strategis ekonomi; f. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pengadaan tanah dan pembiayaan infrastruktur; g. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang percepatan infrastruktur dan pengembangan wilayah. Bagan

struktur

organisasi

Kedeputian

Bidang

Koordinasi

Percepatan

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat dilihat dalam Gambar berikut:

3

Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 2015 Gambar 1.1. Struktur Organisasi Kedeputian Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Asisten Deputi Infrastruktur Sumber Daya Air

Asisten Deputi Telematika dan Utilitas

Asisten Deputi Sistem Transportasi Multimoda

Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi

Asisten Deputi Perumahan, Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur

Bidang Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Daya Rusak Air

Bidang Telematika

Bidang Sistem Transportasi Jalan

Bidang Penataan Ruang

Bidang Perumahan dan Pertanahan

Bidang Utilitas

Bidang Sistem Transportasi Non Jalan

Bidang Pengembanga n Kawasan Strategis Ekonomi

Bidang Pembiayaan Infrastruktur

Bidang Pendayaguna an Sumber Daya Air

Bidang Program dan Tata Kelola

Kelompok Jabatan Fungsional

Sumber: Permenko Nomor 5 Tahun 2015

4

Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 2015 C. ASPEK STRATEGIS Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis. Perannya merupakan dasar untuk untuk mengkoordinasikan, mensinkronisasikan dan mengendalikan, dan menjamin suksesnya pencapaian kinerja jangka panjang dan menyeluruh bagi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian guna mendukung kinerja pembangunan nasional sebagaimana yang telah ditetapkan Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2015-2019. Untuk mewujudkan good governance dan tercapainya target kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang sudah ditetapkan, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator

Bidang

Perekonomian

mempunyai

posisi

strategis

mengkoordinasikan, mensinkronisasikan dan mengendalikan dalam bidang Percepatan Infrastruktur dan pengembangan Wilayah. Posisi strategis tersebut menjadi arah gerak Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam menentukan Sasaran yang akan dituju. Sasaran Strategis yang akan dituju adalah sebagai berikut: 1. Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; 2. Terwujudnya pengendalian kebijakan di bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; 3. Terwujudnya pengembangan kawasan strategis ekonomi baru di luar pulau Jawa; 4. Tercapainya penetapan proyek infrastruktur prioritas yang di usulkan.

5

Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 2015 D. ISU STRATEGIS Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan posisi strategisnya sebagai organisasi dituntut mampu menggerakan dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan Kementerian, yaitu: pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dan kinerja organisasi yang baik. Permasalahan atau tantangan yang dihadapi merupakan isu strategis yang harus diselesaikan sebagai wujud kinerja Tahun 2015. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antara lain sebagai berikut: Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas fungsi penunjang Kementerian, antara lain: 1. Rendahnya kapasitas tampungan air per kapita per tahun, menurunnya ketersediaan air, serta tingginya alih fungsi lahan. 2. Pemerataan sarana dan prasarana telematika serta penyediaan utilitas khususnya terkait persampahan dan drainase dan air limbah sebagai sistem penunjang kesehatan masyarakat. 3. Pemenuhan sistem transportasi yang handal. 4. Harmonisasi berbagai peraturan perundangan sektoral yang mengatur pemanfaatan ruang dalam skala besar. 5. Tingginya angka Backlog perumahan.

Permasalahan tersebut menjadi ukuran kinerja yang dalam proses SAKIP akan tertuang dalam laporan ini.

6

Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 2015 E. SISTEMATIKA PENULISAN Bab Satu telah menyajikan penjelasan umum kedudukan Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, identifikasi aspek strategis dan isu strategis yang merupakan masalah yang akan terjawab melalui kinerja 2015. Bahasan selanjutnya akan terdiri tiga bab, meliputi Bab Dua tentang Perencanaan Kinerja yang akan menguraikan tahapan secara ringkas penentuan indikator-indikator yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja; Bab Tiga menjabarkan Akuntabilitas Kinerja yang terdiri dari : Capaian Kinerja Kedeputian Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Realisasi Anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja tersebut; sebagai penutup akan diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah di masa mendatang untuk meningkatkan kinerja.

7


BAB

II. PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis, Rencana Kerja 2015, Perjanjian Kinerja, Perngukuran Kinerja

Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang percepatan infrastruktur dan pengembangan wilayah. Pokok-pokok program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berpedoman pada dokumen perencanaan yang tertuang didalam: 1. RPJMN 2015-2019; 2. Renstra Kedeputian Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2015.

A.

RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Kedeputian Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 2015-2019 merupakan perencanaan jangka menengah organisasi yang berisi gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Penyusunan Renstra Kedeputian Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mengacu pada RPJMN tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan, khususnya terkait dengan prioritas “Meningkatkan koordinasi kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur prioritas”. Penjabaran strategi jangka menengah untuk menuju hasil

yang

dicita-citakan

dapat

dipetakan

8

dalam

bagan

berikut:


Gambar 2.1. Skema Perencanaan Kinerja a. Visi Sesuai dengan tugas dan fungsi, serta kondisi yang ingin diwujudkan, maka visi Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah ”Terwujudnya lembaga koordinasi dan sinkronisasi pembangunan ekonomi bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah yang efektif dan berkelanjutan”. Visi ini menunjukan bahwa sebagai bagian dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai

tugas

program/kegiatan

untuk

mengkoordinasikan

pengembangan

perekonomian

dan

mensinkronisasikan

nasional

yang

mandiri,

berkeadilan, dan berkelanjutan. b. Misi Dalam rangka pencapaian visi, dibutuhkan tindakan nyata melalui penetapan Misi yang sesuai dengan peran Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Misi diharapkan dapat terlaksana

9

Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 2015 demi terwujudnya visi yang telah ditetapkan sebelumnya. Misi Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah adalah “Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan kebijakan dan

pelaksanaan

kebijakan

di

bidang

Percepatan

Infrastruktur

dan

pengembangan wilayah”. c. Tujuan Berdasarkan Visi dan Misi yang ingin dicapai, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai tujuan, yaitu “Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang infrastruktur dan pengembangan

wilayah

yang

efektif

dalam

meningkatkan

daya

saing

perekonomian”. Dengan dirumuskannya tujuan ini maka Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dapat secara tepat mengetahui apa yang menjadi tujuan organisasi untuk mewujudkan visi dan misinya. d. Sasaran Srategis Dari tujuan yang telah direncanakan maka agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah menentukan sasaran strategis. Sasaran strategis Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah tahun 2015 adalah sebagai berikut: Sasaran Strategis 1 Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Sasaran Strategis 2 Terwujudnya pengendalian kebijakan di bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya pengembangan kawasan strategis ekonomi baru di luar pulau Jawa. Sasaran Strategis 4 : Tercapainya penetapan proyek infrastruktur prioritas yang diusulkan.

10


Indikator Kinerja Utama tercapainya sasaran strategis tersebut akan dijabarkan pada Sub Bahasan mengenai Perjanjian Kinerja.

B. RENCANA KERJA 2015 Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah menyusun Rencana Kerja (Renja) yang memuat program, kegiatan, sasaran kegiatan beserta indikatornya, target, dan sumber/alokasi pendanaan. Rencana Kerja yang telah disusun dan dibahas, dirinci kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L). Di dalam RKA memuat Rincian Anggaran, antara lain: output, komponen input, jenis belanja, dan kelompok belanja. Rencana Kerja yang disusun tersebut adalah dalam rangka mencapai sasaran strategis organisasi. Secara ringkas Renja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Tahun Anggaran 2015, dijelaskan dalam matriks berikut: Tabel 2.1. Rencana Kerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah TA 2015

Kegiatan

Sasaran Kegiatan

Output Rekomendasi Kebijakan Rekomendasi Pengendalian

Tersusunnya rekomendasi kebijakan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur sumber daya air

Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air

Tersusunnya rekomendasi kebijakan dalam rangka peningkatan JWG Indonesia - Singapura untuk pengembangan BBK (Batam-BintanKarimun) dan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus)

Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan dalam Rangka Percepatan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara Indonesia

11

Target

Alokasi Dana 2015

4 Rekomendasi 4 Rekomendasi

Laporan Sosialisasi

4 Laporan

Rekomendasi Kebijakan

4 Rekomendasi

Rekomendasi Pengendalian

4 Rekomendasi

Rekomendasi Kebijakan

5 Rekomendasi

Rekomendasi Pengendalian

4 Rekomendasi

Laporan Sosialisasi

2 Laporan

7,500,000,000


Kegiatan

Sasaran Kegiatan

Output

Terwujudnya Pelayanan Administrasi dan Tata Kelola pada Deputi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Koordinasi Kebijakan Sistem Transportasi Multi Moda

Koordinasi Kebijakan Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi Koordinasi Kebijakan Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayaan Infrastruktur

Kegiatan Koordinasi Kebijakan Bidang Telematika dan Utilitas

Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan dalam percepatan pembangunan transportasi multi moda

Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan dalam percepatan pengembangan sistem transportasi jabodetabek

Tersusunnya rekomendasi kebijakan bidang penataan ruang dan kawasan strategi ekonomi

Laporan sosialisasi

Tersusunnya rekomendasi kebijakan perumahan, pertanahan dan pembiayaan infrastruktur yang ditindaklanjuti

Sasaran Kegiatan

Tersusunnya dalam rangka mendorong percepatan dan perluasasn pembangunan ekonomi Indonesia

Koordinasi Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

Tersusunnya rekomendasi kebijakan penyediaan infrastruktur prioritas yang ditindaklanjuti

Rekomendasi Kebijakan Rekomendasi Pengendalian Laporan sosialisasi

Output Rekomendasi Kebijakan Rekomendasi Pengendalian

Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Telematika dan Utilitas yang ditindaklanjuti

Koordinasi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia

Jumlah Layanan Administrasi dan Tata Kelola pada Deputi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Rekomendasi Kebijakan Rekomendasi Pengendalian Laporan sosialisasi Rekomendasi Kebijakan Rekomendasi Pengendalian Koordinasi Kebijakan Rekomendasi Pengendalian

Laporan Sosialisasi Rekomendasi Kebijakan Rekomendasi pengendalian Laporan sosialisasi Rekomendasi Kebijakan Rekomendasi hasil pre FS /revisi pre FS proyek infrastruktur

Sumber : Dokumen Renja 2015, diolah

12

Target

Alokasi Dana 2015

6 bulan

3 Rekomendasi 1 Rekomendasi 2 Laporan

7,300,000,000

2 Rekomendasi 1 Rekomendasi 9 Rekomendasi 8 Rekomendasi

5,400,000,000

8 Laporan 5 Rekomendasi 4 Rekomendasi

4,000,000,000

2 Laporan

Target

Alokasi Dana 2015

4 Rekomendasi 2 Rekomendasi

3,900,000,000

3 Laporan 5 Rekomendasi 2 Rekomendasi

14,500,000,000

2 Laporan 9 Rekomendasi 56,406,500,000 11 Rekomendasi

Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 2015 C.

PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (PK) pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanian Kinerja antara lain adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar

penilaian

keberhasilan/kegagalan

pencapaian

tujuan

dan

sasaran

organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mempedomani Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen PK merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanian Kinerja

pada

Deputi

Bidang

Koordinasi

Percepatan

Infrastruktur

dan

Pengembangan Wilayah ditetapkan hanya hingga level Eselon II. Untuk level eselon di bawahnya hingga pelaksana, kontrak kinerja individu tertuang dalam Sasaran Kerja Pegawai. Pencapaian sasaran strategis diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyusunan IKU disesuaikan dengan level organisasi atau kewenangan yang dimiliki oleh pejabat yang bersangkutan. Oleh karena itu Indikator kinerja dan target tahunan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja adalah merupakan indikator kinerja utama tingkat Eselon I yang telah ditetapkan dan merupakan penjabaran dari Renstra. Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah tahun 2015 adalah sebagai berikut:

13

Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 2015 Tabel 2.2. Pengelompokan IKU dan Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam Perjanjian Kinerja 2015 SS

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Target

SS.1

Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Tingkat (indeks) efektifitas koordinasi dan pelaksanaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah

4

SS.2

Terwujudnya pengendalian kebijakan di bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Persentase rekomendasi kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang diimplementasikan

80%

SS.3

Terwujudnya pengembangan kawasan strategis ekonomi baru di luar pulau Jawa

Jumlah Kawasan strategis ekonomi baru (KEK, Kawasan Industri) di luar pulau Jawa

4

SS.4

Tercapainya infrastruktur diusulkan

Jumlah proyek infrastruktur prioritas nasional yang ditetapkan komite percepatan penyediaan infrastruktur prioritas (KPPIP)

6

penetapan prioritas

proyek yang

Sumber : Dokumen PK 2015

D.

PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan realisasinya. Metode perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) diperoleh melalui penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diketahui nilai NKO, standar perhitungan polarisasi kinerja IKU ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator nomor 9 tahun 2015 tentang perjanjian kinerja dan indikator kinerja utama di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Formula penghitungan NKO adalah sebagai berikut : Realisasi

× 100%

NKO = Target

14

Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 2015 Adapun Status Kinerja NKO ditandai dengan warna, pemberian warna sesuai nilai NKO, adalah sebagai berikut: Tabel 2.3. Polarisasi Capaian Kinerja Organisasi

Hijau • X ≥ 100 (memenuhi ekspektasi)

Kuning • 80 ≤ X < 100 (belum memenuhi ekspektasi)

Merah • X < 80% (tidak memenuhi ekspektasi)

Perhitungan didalam menentukan masing-masing IKU dijelaskan lebih lanjut di dalam lampiran pendukung.

15


BAB

III. AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Organisasi, Analisis Capaian Kinerja, Analisis Capaian Kinerja Dari Waktu ke Waktu, Realisasi Anggaran

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Pengukuran tingkat capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah dalam Penetapan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah tahun 2015 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah tahun 2015 berdasarkan hasil pengukurannya dapat disajikan dalam tabel 3.1. Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Sasaran Staregis 1 Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Indikator Kinerja Tingkat (indeks) efektifitas koordinasi dan pelaksanaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah

Target

Realisasi

% Kinerja

4

4

100 %

Sasaran Strategis 2 Terwujudnya pengendalian kebijakan di bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Indikator Kinerja Presentase rekomendasi kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang di implementasikan

Target

Realisasi

% Kinerja

80%

85,71%

107%

Sasaran Strategis 3 Terwujudnya pengembangan kawasan strategis ekonomi baru di luar pulau Jawa Indikator Kinerja Jumlah Kawasan strategis ekonomi baru (KEK, Kawasan industri) di luar pulau Jawa

16

Target

Realisasi

% Kinerja

4

4

100%


Sasaran Strategis 4 Tercapainya penetapan proyek infrastruktur prioritas yang diusulkan Indikator Kinerja Jumlah proyek infrastruktur prioritas nasional yang ditetapkan komite percepatan penyediaan infrastruktur prioritas (KPPIP)

17

Target

Realisasi

% Kinerja

6

30

500%

Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 2015 B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sasaran Strategis 1:

“Terwujudnya

koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang

Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

”

Capaian sasaran strategis ini diukur dengan tingkat (indeks) efektifitas koordinasi dan pelaksanaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah, dimana pada tahun 2015 ditarget sebanyak 30 usulan kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melalui: a) pembahasan dan keputusan dalam Rapat Koordinasi

Tingkat

Menteri;

b)

penetapan

peraturan

dan

keputusan

Pemerintah/Presiden/Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; dan c) Surat Edaran yang sampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kepada para pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Berdasarkan capaiannya selama tahun 2015 telah terealiasasi 27 usulan kebijakan yang ditindaklanjuti dari 30 usulan kebijakan yang ditargetkan. Dengan demikian, capaian sasaran strategis ini berdasarkan perhitungan tingkat (indeks) telah mencapai

indeks 4

dari

target 4

yang telah ditetapkan.

Rincian dan perhitungan capaian sasaran strategis tersebut disajikan dalam Lampiran yang juga menjadi satu kesatuan dengan dokumen ini. Adapun

koordinasi

dan

pelaksanaan

sinkronisasi

kebijakan

percepatan

pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang dilaksanakan diantaranya sebagai berikut: a. Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur sumber daya air, melalui melalui koordinasi dan pelaksanaan sinkronisasi kebijakan telah ditetapkan Peraturan

Pemerintah

Nomor

121

Tahun

2015

tentang

Pengusahaan Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum pada tanggal 28 Desember 2015. Outcome kedua kebijakan tersebut adalah: a) sebagai dasar

hukum

baru

pembentukan

berwenang dalam mengawal proses

18

lembaga

pemerintah

penyehatan

yang

Perusahaan

Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 2015 Daerah

Air

Minum

(PDAM)

dan penyediaan air minum; dan b)

kepastian investasi pengembangan SPAM oleh badan usaha swasta yang hanya mencakup kegiatan di unit air baku, unit produksi, dan unit distribusi. b. Dalam bidang telematika telah dilakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan

menghasilkan

elektronik

atau

inisiasi

roadmap

penyusunan

e-commerce

peta

yang

jalan

perdagangan

finalisasinya

akan

di

perkenalkan pada bulan Januari 2016. Roadmap e-commerce tersebut dapat

mendorong

pengembangan

sistem

perdagangan

berbasis elektronik, pengembangan usaha dan logistik nasional untuk

percepatan

pertumbuhan

ekonomi.

Roadmap

e-commerce

menerapkan lima prinsip dasar sebagai wujud digital economy, yaitu: (1) Seluruh warga Indonesia harus diberi kesempatan untuk mengakses dan melakukan transaksi e-commerce; (2) Seluruh warga Indonesia harus dilengkapi

dengan

keahlian

dan

kemampuan

untuk

memanfaatkan

keuntungan dari ekonomi informasi; (3) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) harus diminimalisasi selama proses transisi menuju ekonomi digital dan tambahan lapangan pekerjaan harus positif setelah dikurangi oleh dampak penghancuran kreatif (creative destruction); (4) Kerangka hukum yang jelas harus diterapkan untuk menjamin industri e-commerce yang aman dan terbuka, termasuk di dalamnya netralitas teknologi, transparansi, dan konsistensi internasional; dan (5) Pemain nasional (terutama start-up dan UKM) harus dilindungi dengan sebaik- baiknya dan pertumbuhan industri nasional harus menjadi prioritas utama.

19


Gambar 3.1. Ruang Lingkup Peta Jalan e-Dagang Nasional

c. Dalam rangka percepatan pembangunan sistem transportasi multimoda melalui koordinasi dan pelaksanaan sinkronisasi kebijakan telah dilakukan penetapan: 

Peraturan

Presiden

Nomor

116

Tahun

2015 Tentang Percepatan

Penyelenggaran Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) di Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 21 Oktober 2015. Kebijakan tersebut diterbitkan untuk memberikan kemudahan perizinan, keringanan biaya perizinan, serta fasilitas perpajakan dan kepabeanan untuk peningkatan pembangunan

pelayanan di

transportasi

Provinsi

Sumatera

dalam Selatan

mendukung khususnya

untuk mendukung pelaksanaan Asian Games Tahun 2018;

20


Gambar 3.2 Rencana LRT Sumatera Selatan 

Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung pada 6 Oktober 2015. Outcome kebijakan tersebut adalah untuk peningkatan pelayanan transportasi di wilayah Jakarta – Bandung melalui perizinan,

kemudahan

perizinan,

biaya

serta fasilitas perpajakan dan kepabeanan sesuai

dengan kewenangannya masing-masing. d. Dalam rangka percepatan penyelesaian permasalahan konflik pemanfaatan ruang yang disebabkan oleh adanya tumpang-tindih regulasi sektor dan belum adanya standar kebijakan peta yang sama, telah dilakukan harmonisasi

Rperpres

dan

Rencana

Aksi

tentang

Percepatan

Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) pada tingkat Ketelitian Peta Skala 1: 50.000, dengan tujuan terpenuhinya standar kesamaan format, struktur, serta skala peta informasi geospasial tematik. Dengan adanya standarisasi data peta yang sama, diharapkan terjadi sinkronisasi pemanfaatan ruang yang terintegrasi dalam sebuah dokumen Rencana Tata Ruang. e. Dalam rangka penyelenggaraan pemanfaatan ruang, telah diterbitkan SE Menteri Perekonomian Nomor 163 Tahun 2015 tanggal 14 Juli Tahun 2015

21

Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 2015 Perihal Peninjauan Kembali dan Revisi RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan adanya Surat Edaran tersebut, Pemerintah Daerah dapat melakukan

revisi

RTRW

satu

kali

dalam

5

tahun

dan

dapat

mengakomodir proyek- proyek infrastruktur prioritas nasional kedalam RTRW. f.

Dalam rangka melaksanakan amanat UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang untuk menyusun peraturan perundang-undangan sebagai peraturan turunan, telah ditetapkan Perpres RTR KSN dan Perpres terbaru yaitu Perpres No.31 Tahun 2015 tentang RTR Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan, Perpres No.32 Tahun 2015 tentang RTR Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Papua, Perpres No.33 Tahun 2015 tentang

RTR Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku, dan

Perpres No.34 Tahun 2015 tentang RTR Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat. Dengan adanya RTR KSN tersebut diharapkan dapat mendukung pengembangan kawasan khususnya di perbatasan. g. Dalam rangka mendorong peningkatan investasi asing yang masuk ke Indonesia melalui koordinasi dan pelaksanaan sinkronisasi kebijakan telah dilakukan penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia. Dengan adanya peraturan tersebut akan memberikan kepastian hukum bagi Warga Negara Asing

(WNA)

untuk

mendapatkan

kepemilikan

rumah/tempat

tinggal/hunian yang berkedudukan di Indonesia. Kebijakan tersebut ditetapkan untuk mendorong perluasan pasar sektor properti sejalan dengan adanya keterbukaan Masyarakat Ekonomi ASEAN. h. Dalam

rangka

mendorong

mendapatkan pembiaayaan

dan

meningkatkan

peran

BUMN

untuk

pembangunan infrastruktur dalam upaya

percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui koordinasi dan pelaksanaan sinkronisasi kebijakan telah dilakukan penetapan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Jaminan Pemerintah Pusat Atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung Dari Lembaga

22

Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 2015 Keuangan Internasional Kepada Badan Usaha Milik Negara. Kebijakan tersebut diterbitkan dalam rangka mengurangi beban pemerintah secara langsung terkait dengan pembiayaan infrastruktur. i.

Dalam rangka revitalisasi peran Perum Perumnas sebagai pelaku utama penyediaan

rumah rakyat

dan

permukiman melalui koordinasi dan

pelaksanaan sinkronisasi kebijakan telah dilakukan penetapan Peraturan Pemerintah No 83 Tahun 2015 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional. Dengan adanya peraturan ini sebagai dasar operasional penugasan Perum Perumnas dalam rangka penyedia perumahan dan permukiman rakyat serta pengelola dan pengembang wilayah permukiman yang meliputi fungsi perencanaan, pembangunan berkelanjutan, pengelolaan beserta monitor dan evaluasinya. Peraturan tersebut merupakan upaya penguatan kapasitas Perum Perumnas untuk menjadi penyedia utama perumahan rakyat. j.

Dalam rangka menarik minat pihak swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan

dan

pengelolaan

infrastruktur

melalui

koordinasi

dan

pelaksanaan sinkronisasi kebijakan telah dilakukan penetapan Peraturan Presiden No 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Dengan adanya peraturan tersebut akan

memberikan

kepastian

hukum

yang

jauh

lebih

baik

dalam

menyelenggarakan pembangunan infrastuktur di Indonesia. Peraturan tersebut mendorong keterlibatan peran swasta dalam penyediaan infrastruktur di Indonesia.

23



“Terwujudnya

Pengendalian

kebijakan

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

di

bidang

Percepatan

”

Capaian sasaran strategis ini diukur dengan persentase rekomendasi kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang di implementasikan, dimana pada tahun 2015 ditarget sebanyak 80% rekomendasi kebijakan

yang

diimplementasikan

oleh

Menteri

Koordinator

Bidang

Perekonomian melalui: a) pembahasan dan keputusan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri; b) penetapan peraturan dan keputusan Pemerintah/ Presiden/ Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; dan c) dan Surat Edaran yang sampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kepada para pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Berdasarkan capaiannya selama tahun 2015 telah terealiasasi 12 rekomendasi kebijakan yang implementasikan dari 14 rekomendasi kebijakan yang ditargetkan. Dengan demikian, capaian sasaran strategis ini capaiannya telah mencapai angka

107%

berdasarkan persentase kinerja dari

target 80%

yang telah

ditetapkan. Rincian dan perhitungan capaian sasaran strategis tersebut disajikan dalam Lampiran yang juga menjadi satu kesatuan dengan dokumen ini. Adapun rekomendasi pengendalian kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang dapat diimplementasikan selama tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1. Dalam rangka mendorong percepatan pencapaian target kedaulatan pangan dan ketahanan air nasional melalui koordinasi dan pelaksanaan sinkronisasi telah disusun rekomendasi kebijakan untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan dan lingkungan pembangunan Waduk Jatigede, percepatan implementasi Program Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara, percepatan pembangunan 65 bendungan prioritas, Percepatan Pemanfaatan Sumber Daya Air Untuk Pembangunan PLTA dan percepatan pencapaian target 100% air minum layak pada akhir tahun 2019, yaitu:

24

Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 2015 a. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penanganan Dampak Sosial Dan Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede; Surat Menteri Koordinator Perekonomian kepada Gubernur Jawa Barat dan Bupati Sumedang, No: S–109/M.EKON/05/2015, tanggal 15 Mei 2015, perihal Penggunaan Dana APBD Untuk Mendukung Kegiatan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede; dan Surat Menko Bidang Perekonomian kepada Direktur Utama PT PLN (Persero), No: S–128/M.EKON/05/2015, tanggal 29 Mei 2015, perihal Partisipasi PT PLN (Persero) Dalam Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede. Kebijakan tersebut di atas ditetapkan dan

diterbitkan

guna

percepatan

penanganan

dampak

sosial

kemasyarakatan pembangunan Waduk Jatigede dan percepatan pelaksanaan penggenangannya. Infrastruktur waduk tersebut memiliki peran

cukup

signifikan

dalam

mendorong

pencapaian

target

kedaulatan pangan dan ketahanan air nasional khususnya untuk wilayah Provinsi Jawa Barat; b. Surat Menko Bidang Perekonomian kepada Presiden Republik Indonesia, No: S–12/M.EKON/05/2015, tanggal 20 Januari 2015, perihal Laporan Program Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negera (PTPIN). Selain itu, dalam rangka mendorong percepatan pembangunan Tanggul Tahap A telah ditandatangani Letter of Intent on Korea-Netherlands Partnership for NCICD Project. Surat tersebut disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia sebagai laporan implementasi Program Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negera (PTPIN) yang telah diinisiasi sejak Tahun 2014 dan sebagai pertimbangan Presiden Republik Indonesia dalam mengambil langkah kebijakan selanjutnya untuk penyelamatan wilayah Ibukota Negara dari degradasi lingkungan; c.

Surat Edaran Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kepada suluruh Gubernur/Bupati di seluruh Indonesia, nomor: S-150/M.EKON/06/2015, perihal

Penggunaan

Dana

APBD

untuk

Mendukung

Percepatan

Pembangunan Waduk. Surat tersebut diterbitkan sebagai arahan kepada seluruh Kepala Daerah di Indonesia untuk dapat memberikan

25

Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 2015 kontribusi dalam rangka pencapaian target pembangunan 65 waduk sesuai amanat dalam RPJMN 2015 – 2019; d. Draft Peraturan Presiden terkait kebijakan pemberian jaminan dan subsidi kepada PDAM sebagai kelanjutan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan Dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum. Kebijakan tersebut disusun sebagai penyempurnaan dari kebijakan sebelumnya terkait dukungan fasilitasi Pemerintah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam melakukan pengembangan bisnisnya. Penyusunan kebijakan tersebut juga dilakukan untuk mendorong percepatan pencapaian target 100% air minum layak pada akhir tahun 2019 dan penyehatan Perusahaan Daerah Air Minum; e. Surat Sesmenko Perekonomian atas nama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Direktur Jenderal Sumber Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, No.: S–85/SES.M.EKON/03/2015, tanggal 17 Maret 2015, perihal Keberlanjutan Rapid Assessment Potensi PLTA dari Waduk Eksisting. Surat tersebut diterbitkan sebagai arahan kepada instansi terkait untuk dapat meneruskan pelaksanan rapid assessment potensi PLTA dari waduk eksisting, guna mendorong pencapaian target RPJMN 2015 – 2019 tentang kedaulatan energi melalui percepatan pemanfaatan potensi sumber daya air untuk pembangunan PLTA. 2. Dalam rangka Dalam bidang telematika dan utilitas telah dilakukan redesain bersama peraturan pelaksanaan kewajiban pelayanan universal (Univesal Service Obligation) telekomunikasi dan informatika dengan menghasilkan Permenkominfo Nomor 25 Tahun 2015. Peraturan ini untuk mengurangi resiko kesulitan teknis dan administrasi pelaksanaan sebagai wujud pemerataan akses telematika di daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019. Pada program Palapa Ring telah diresmikannya proyek

26

Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 2015 pembangunan infrastruktur jaringan tulang punggung serat optik pitalebar Sulawesi Maluku Papua Cable System (SMPCS) di Manokwari Papua Barat oleh Presiden Repulik Indonesia sebagai bentuk penguatan konektivitas dan ekosistem broadband untuk menunjang ekonomi digital secara nasional. Dalam menunjang industri perangkat telematika nasional telah dihasilkan Permenkominfo Nomor 27 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi Long Term Evolution (LTE) untuk menciptakan suasana kondusif nasional guna mendorong perkembangan industri perangkat telematika sebagai kegiatan ekonomi utama yang memperkuat daya saing bangsa.

Gambar 3.3. Rencana dan Realisasi Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Pitalebar Nasional 2015

3. Dalam Rangka rekomendasi kebijakan pada pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, pembangunan MRT Jakarta, pembangunan LRT di beberapa wilayah, dan pengelolaan transportasi di wilayah Jabodetabek melalui koordinasi

dan

pelaksanaan

sinkronisasi

peraturan yaitu diantaranya:

27

telah

diterbitkan

beberapa

Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 2015 a. Peraturan Presiden Nomor 117 tahun 2015 perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera; b. Peraturan Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2015 sebagai revisi dari Peraturan Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 tahun 2014; c.

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan / LRT Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi; Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di Wilayah Provinsi Daerah Ibu Kota Jakarta; dan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/LRT di Sumatera Selatan;

d. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. 4. Pengembangan terminal peti kemas Kalibaru, yaitu dengan mendorong PT Pelindo II untuk melakukan percepatan pembangunan terminal kalibaru sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2012; Percepatan pembangunan Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno Hatta, sudah mencapai 89,57% dengan target penyelesaian Gedung Terminal 3 tahap 1 (Gedung Utama) pada bulan Mei 2016. 5. Percepatan pembangunan Terminal Multi Purpose Kuala Tanjung dengan diterbitkan Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomi kepada PT Pelindo I, perihal

Penetapan HPL Otorita Asahan Seluas 9,04 Hektar. Arahan

tersebut dikeluarkan untuk mempercepat pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung yang akan difungsikan sebagai hub Internasional. Dan untuk mempercepat pembangunan pelabuhannya secara umumnya juga telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 64

Tahun 2015 sebagai revisi

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan. 6. Dalam rangka pengendalian

konflik pemanfaatan

ruang telah dilakukan

koordinasi dan sinkronisasi yang ditindaklanjuti dengan terbitnya: a. Surat Menko Perekonomian No. S-9/M.EKON/01/2015 tanggal 14 Januari

28

Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 2015 2015 untuk percepatan penyelesaian Perda RTRW Provinsi Riau dan Surat Menko Perekonomian kepada Menteri LHK dan Menteri ATR No. S-169/M.EKON/07/2015 tangal 23 Juli Tahun 2015 Perihal Penyelesaian RTRW Provinsi Riau dan Izin Lingkungan untuk Addendum AMDAL. Surat tersebut bertujuan untuk Percepatan Penyelesaian Perda RTRW Provinsi Riau; b. Surat Menko Perekonomian kepada

Gubernur Provinsi Maluku

No. S-27/M.Ekon/01/2015 tanggal 29 Januari 2015 Perihal Rekomendasi Peruntukan Ruang Kawasan Militer untuk Pembangunan Dermaga AL di Desa

Tawiri

Kota

Ambon.

Surat

tersebut

bertujuan

untuk

Penyelesaian Konflik Peruntukan Ruang Kawasan Militer di Kota Ambon; c. Surat

Menko

Perekonomian

No: S 174/M.EKON/07/2015 Rekomendasi Penataan

kepada tanggal

Ruang

untuk

Bupati 29

Kabupaten Juli

Konawe

2015

Perihal

Pengembangan

Industri

Konawe, Sulawesi Tenggara. Surat

untuk

Penyelesaian

tersebut

Kawasan bertujuan

Konflik Rencana Pembangunan Kawasan

Industri di Konawe. 7. Dalam rangka rekomendasi kebijakan untuk percepatan penyediaan infrastruktur prioritas telah diterbitkan keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian antara lain: a. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas No.127 Tahun 2015 tentang Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas; b. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas No.129 Tahun 2015 tentang Tim Kerja Percepatan Penyediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan; c.

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas No.159 Tahun 2015 tentang Tim Kerja Percepatan Pembangunan Kilang Minyak Bontang.

29



“Terwujudnya pengembangan kawasan strategis ekonomi baru di luar ”

Pulau Jawa

Capaian sasaran strategis ini diukur dengan jumlah kawasan strategis ekonomi baru (KEK, Kawasan industri) di luar pulau Jawa yang dikembangkan, dimana pada tahun 2015 ditarget sebanyak 4 kawasan strategis ekonomi baru yang dapat dikembangkan melalui: a) pembahasan dan keputusan dalam Rapat Koordinasi

Tingkat

Menteri;

b)

penetapan

peraturan

dan

keputusan

Pemerintah/Presiden/Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Berdasarkan capaiannya selama tahun 2015 telah terealiasasi pengembangan 4 kawasan strategis ekonomi baru dari 4 strategis ekonomi baru yang ditargetkan yang dapat dikembangkan. Dengan demikian, apabila dihitung berdasarkan persentase kinerja capaiannya maka telah mencapai

target 100%

100%

dari

yang telah ditetapkan. Rincian dan perhitungan capaian

sasaran strategis tersebut disajikan dalam Lampiran yang juga menjadi satu kesatuan dengan dokumen ini. Adapun kawasan strategis ekonomi baru (KEK, Kawasan industri) di luar pulau Jawa yang dikembangkan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1. Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Perbatasan di Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 Pos

Lintas

Batas

Negara

menginstruksikan

(PLBN)

kepada

K/L

Terpadu terkait

di

untuk

Kawasan

Perbatasan

melakukan

percepatan

pembangunan Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan sarana penunjang di kawasan perbatasan, salah satunya adalah PLBN Entikong. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan pengembangan kawasan strategis ekonomi perbatasan Entikong untuk menunjang pembangunan PLBN dan diharapkan

dapat

menjadi

pusat

strategis ekonomi baru di luar Pulau Jawa.

30

pengembangan

kawasan

Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 2015 Untuk mencapai

kegiatan

tersebut,

telah

dilakukan

koordinasi

dan

sinkronisasi dengan K/L terkait mengenai pengembangan kawasan strategis ekonomi perbatasan di Entikong yaitu berupa rapat – rapat koordinasi, Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas isu – isu dalam pengembangan kawasan

perbatasan,

kunjungan

lapangan

ke

Entikong,

kajian

Pengembangan dan Pengelolaan Pusat – Pusat Pertumbuhan Ekonomi (P5E) di kawasan perbatasan negara Kecamatan Entikong, sosialisasi grand design rencana pengembangan kawasan strategis ekonomi perbatasan di Kecamatan Entikong. Pada

saat

ini

sedang

dilakukan

pembahasan

legalisasi

rencana

pengembangan kawasan strategis ekonomi perbatasan di Kecamatan Entikong untuk mendukung terwujudnya kawasan strategis ekonomi perbatasan tersebut. 2. Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Perbatasan di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu di Kawasan Perbatasan menginstruksikan

kepada

K/L

terkait

untuk

melakukan

percepatan

pembangunan Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan sarana penunjang di kawasan perbatasan, salah satunya adalah PLBN Motaain yang terletak di Kabupaten

Belu.

Berdasarkan

hal

tersebut,

maka

perlu

dilakukan

pengembangan kawasan strategis ekonomi perbatasan Kabupaten Belu untuk menunjang pembangunan PLBN dan diharapkan dapat menjadi pusat pengembangan kawasan strategis ekonomi baru di luar Pulau Jawa. Untuk mencapai

kegiatan

tersebut,

telah

dilakukan

koordinasi

dan

sinkronisasi dengan kemanterian/lembaga terkait mengenai pengembangan kawasan strategis ekonomi perbatasan di Kabupaten Belu yaitu berupa rapat – rapat koordinasi, Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas isu – isu dalam pengembangan kawasan perbatasan, kunjungan lapangan ke Kabupaten Belu, kajian Pengembangan

dan Pengelolaan Pusat – Pusat

Pertumbuhan Ekonomi (P5E) di kawasan perbatasan negara Kabupaten

31

Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 2015 Belu, sosialisasi grand design rencana pengembangan kawasan strategis ekonomi perbatasan di Kabupaten Belu. Pada

saat

ini

sedang

dilakukan

pembahasan

legalisasi

rencana

pengembangan kawasan strategis ekonomi perbatasan di Kabupaten Belu untuk mendukung terwujudnya kawasan strategis ekonomi perbatasan tersebut. 3. Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Pangan (KSE-P) Merauke Pengembangan KSE-P Merauke dilatarbelakangi oleh arahan Presiden Jokowi untuk menjadikan Merauke sebagai Lumbung Pangan Nasional pada tanggal 10 Mei 2015 serta penetapan Merauke sebagai salah satu KEK baru yang akan dikembangkan di luar pulau Jawa pada RPJMN 2015-2019. Sebagai tindak lanjutnya, dilakukan studi untuk merumuskan suatu kawasan strategis yang berperan dalam mendorong peningkatan padi melalui pola mekanisasi dan didapatkan total luasan pengembangan area pangan sebesar 1,2 juta ha. Kawasan strategis ini direncanakan sebagai area pendukung (hinterland) dari KEK Merauke (yang diarahkan sebagai sentra industri pangan) dan berfungsi untuk menjamin supply bahan baku ke KEK, sehingga selanjutnya diperlukan blue print penyiapan dan pengembangan area hinterland tersebut. Pengembangan

KSE-P

pengelolaannya,

yang

Merauke melibatkan

juga

disertai

Pemerintah,

dengan

Badan

konsep

Usaha,

dan

Masyarakat. Pengelolaan KSE-P Merauke direncanakan akan dilakukan melalui Badan Otoritas yang berfungsi sebagai fasilitator antara Pemerintah, Dunia

Usaha,

dan

Masyarakat.

Pengelolaan

ini

dilakukan

dengan

pendekatan 1 manajemen untuk 1 kluster (10.000 ha). Pada lahan 10.000 ha tersebut, dibuat konsep pemanfaatan dengan Perusahaan Inti mengelola maksimal 50% dari luas lahan, Petani Plasma mengelola maksmimal 20% dari luas lahan, sedangkan sisanya diperuntukkan sebagai water catchment area. Saat ini telah disiapkan Rancangan Peraturan Presiden tentang Kawasan Strategis Ekonomi (KSE) Pangan Merauke yang didalamnya memuat pengembangan KEK Merauke sebagai sentra industri pangan serta

32

Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 2015 pengembangan kawasan hinterland pendukung KEK seluas 1,2 juta Ha. Pada tahap pertama direncanakan penyiapan KSE-P Merauke seluas 203.765 Ha yang terdiri dari lahan yang telah berstatus APL (revitalisasi) dan lahan

yang

berstatus

HPK

(pembukaan

lahan

baru),

sedangkan

pembangunan KEK Merauke akan dilakukan di Salor seluas ±183 Ha.

Gambar 3.4. Penetapan Merauke sebagai Lumbung Pangan Nasional oleh Bapak Presiden Jokowi pada Tanggal 10 Mei 2015

33

Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 2015 4. Rencana Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Pantai Kijing, Kalimantan Barat Sesuai dengan amanat RPJMN 2015-2019 untuk mengembangkan KEK baru di luar pulau Jawa dimana salah satunya di Kalimantan Barat, maka Pelindo II melalui anak perusahaannya PT. PPI mengusulkan untuk mengembangan

kawasan

Pantai

Kijing,

Mempawah

sebagai

KEK.

Pengembangan KEK tersebut disertai dengan rencana pengembangan pelabuhan baru di Kijing yang menjadi satu bagian dengan pelabuhan Pontianak. Rencana pengembangan KEK terletak di Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, dengan luas area yang direncanakan oleh PT.PPI ±5.000 Ha dengan rencana pengembangan Tahap I seluas ±1.150 Ha dan rencana pengembangan pelabuhan utama Kijing seluas ±200 Ha, serta luas area yang telah dibebaskan oleh PT. Antam yang direncakan juga menjadi bagian dari KEK seluas ±1.000 Ha. Pengembangan KEK di daerah tersebut menciptakan lingkungan kondusif bagi akitivitas investasi, ekspor, dan perdagangan guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi serta sebagai katalis reformasi ekonomi di Indonesia. Sebagai tahap awal, saat ini sedang dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Mempawah untuk menyiapkan area pengembangan KEK tersebut, diantaranya terkait dengan kesesuaian dengan tata ruang. Beberapa langkah-langkah yang saat ini telah dilakukan yaitu penyusunan RDTR Kecamatan Sungai Kuning untuk memasukkan rencana KEK di dalamnya serta penyusunan Perda KSP oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Sementara itu,untuk rencana pengembangan pelabuhan pantai Kijing secara tata ruang telah sesuai baik dengan RTRW Kabupaten Mempawah maupun RTRW Provinsi Kalimantan Barat, sehingga sudah dapat dilakukan langkah pembebasan lahan di lokasi tersebut.

34


Gambar 3.5. Peta Lokasi Rencana Pengembangan KEK di Pantai Kijing

35



“Tercapainya penetapan proyek infrastruktur prioritas yang diusulkan” Capaian sasaran strategis ini diukur dengan jumlah proyek infrastruktur prioritas nasional yang ditetapkan komite percepatan penyediaan infrastruktur prioritas (KPPIP), dimana pada tahun 2015 ditarget sebanyak 6 proyek priortas yang dapat ditetapkan melalui: a) pembahasan dan keputusan dalam Rapat Koordinasi

Tingkat

Menteri;

b)

penetapan

peraturan

dan

keputusan

Pemerintah/Presiden/Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Berdasarkan capaiannya selama tahun 2015 telah terealiasasi penetapan sebanyak 30 proyek prioritas dari 6 proyek prioritas yang ditargetkan yang dapat ditetapkan. Penetapan proyek prioritas sebanyak 30 proyek diatas dari target 6 proyek didasarkan pada arahan Presiden dan Wakil Presiden untuk mempercepat proyek-proyek infrastruktur di Indonesia termasuk proyek-proyek di luar Pulau Jawa agar dampaknya terhadap pembangunan ekonomi dapat dirasakan diseluruh wilayah Indonesia.

Dengan demikian, apabila dihitung berdasarkan persentase kinerja capaiannya adalah

500%

proyek

prioritas

dari

target 100%

termaktub

dalam

yang telah ditetapkan. Penetapan 30 Permenko

Nomor

12

Tahun

2015

tentang Percepatan Penyiapan Infrastruktur Prioritas pada tanggal 31 Desember 2015. Adapun 30 proyek infrastruktur prioritas sebagai berikut:

4

8

4 4

2 0

4

1

41 2 4 44 1 1 4 49 5 6 11 3 13164 82 2 2 21 2 7 533 12 8 11 1 0 4 21 1 9

3 02 2 56

6

7 2 8

2 2 9

9

2 9

2 9

2 2 9 2 9 9 2 9

6

Gambar 3.6. Sebaran Proyek Infrastruktur Prioritas

36

2 9

2 9 2 9


30 Proyek Prioritas tersebut antara lain adalah : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Jalan Tol Mando-Bitung Jalan Tol Panimbang Serang 8 Ruas Jalan Tol Trans Sumatera Kereta Api Ekspres SHIA MRT Jakarta Jalur Selatan – Utara Kereta Api Makassar – Parepare Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung Pelabuhan Hub Internasional Bitung NCICD PLTA Karangkates IV & V (2x50MW) PLTA Kesamben (37MW) PLTA Lodoyo (10MW) Inland Waterways/Cikarang – Bekasi – Laut (CBL) Light Rail Transit (LRT) di Provinsi Sumatera Selatan Light Rail Transit (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Fase A Sistem Pengolahan Limbah Jakarta SPAM Semarang Barat High Voltage Direct Current (HVDC) Transmisi Sumatera 500 kV

21. Central – West Java Transmission Line 500 kV 22. Central Java Power Plant (CJPP)/PLTU Batang 23. PLTU Indramayu 24. PLTU Mulut Tambang Sumatera Selatan 8, 9, 10 25. Kilang Minyak Bontang 26. RDMP/Revitalisasi Kilang Eksisting (Balikpapan, Cilacap, Balongan, Dumai, Plaju) 27. Pelabuhan di Jawa Barat Bagian Utara 28. Kilang Minyak Tuban 29. Palapa Ring Broadband 30. Kereta Api Kalimantan Timur

Pencapaian target penetapan jumlah proyek infrastruktur prioritas dan perbaikan regulasi

37


1. Peningkatan Kualitas Penyiapan Proyek

Penyusunan OBC Quality Guidelines 2. Model

Projects

dengan

Penyusunan VfM dengan metode kuantitatif untuk sector jalan tol Standar

kualitas

Pra-Studi

Kelayakan

internasional dan pemberian fasilitas penyiapan proyek lainnya

Pra-Studi kelayakan/Outline Business Case (OBC) Kilang Minyak Bontang

Penyusunan AMDAL Jalan Tol Panimbang-Serang agar pengadaan tanah dapat dilakukan di 2016

38

Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 2015 3. Penetapan Skema Pendanaan

Mendorong Menhub menetapkan skema pendanaan KA Ekspres SHIA (memutuskan ketidakpastian skema KPBU)

Mendorong penetapan skema pendanaan LRT Sumatera Selatan melalui Perpres No. 116/2015 tentang Penugasan BUMN

4. Debottlenecking dan Akselerasi Proyek Confidential – Please do not distribute

China & Jepang memberikan 2 proposal yang berbeda Proposal China

Proposal Jepang

Confidential – Please do not distribute

1. Kontribusi dan resiko di pihak Indonesia

Teknologi Tempo penyiapan proposal

Keduanya butuh kontribusi eksplisit dan implisit yang signifikan dari pemerintah agar layak secara Joint Venture: Skema BUMN + Operator finansial 60% Indonesia : 40% China Swasta

5 stasiun pada tahap awal, 3 Proposal China lagi menyusul di masa-masa 8 stasiun dari awal mendatang YangTeknologi dibutuhkan agar layak: China • BUMN perlu berkontribusi (misal: tanah) • Kontribusi lainnya dari pemerintah (missal: pajak dan tanah) Lebihinsentif singkat Lebih besar kebutuhan

Japan proposal Copyright © 2015 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

Stasiun

Yang dibutuhkan agar layak: Teknologi Jepang • BUMN pengurusan asset perlu didirikan untuk memegang saham modal – Please do not distribute Confidential • Indonesia perlu memberikan tanah

1.1. Kontribusi Indonesia1

Lebih lama Ulasan Proposal Kereta Api Berkecepatan Lebih kecil kebutuhan Tinggi/High-Speed Train disesuaikan (HST) Jalur pembiayaannya, terhadap kurs pasar Jabodetabek-Bandung

pembiayaannya, disesuaikan Masih banyak aspek yang butuh perincian lebih terhadap kurs pasar dalam & negosiasi lebih lanjut Resiko dibagi bersama JV (Joint Venture)

268532-27 HSR-Presentation to Tim Penilai-2Sep15-vf (Bahasa Indonesia).pptx

Copyright © 2015 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

Struktur kepemilikan

Presentasi Hasil kepada Tim Penilai 1.2. Resiko Pemisahan alokasi pembagian Draft—for discussion only 4

resiko: CAPEX dari BUMN, Ops dari operator swasta Negosiasi lebih lanjut dan perencanaan struktur pembiayaan dapat mengurangi 2 September 2015 kontribusi dan resiko tetapi kontribusi dan resiko akan tetap ada 1.Contribution: both direct and explicit (grant, guarantee etc) and indirect and implicit (I,e, incentives, free or low out land); includes directly from government budget or from SOE balance sheet; includes initial capex and ongoing open 268532-27 HSR-Presentation to Tim Penilai-2Sep15-vf (Bahasa Indonesia).pptx

Penerbitan Penetapan Lokasi PLTU Batang dipercepat menjadi Juni 2015

Draft—for discussion only

6

Mengadakan konsultan untuk review proposal High Speed Railway (HSR) Jakarta-Bandung dari Jepang dan RRT

5. Perbaikan Kebijakan dan Regulasi

Penerbitan peraturan pendukung KPBU yaitu Peraturan Menkeu tentang availability payment dan Perka LKPP tentang pengadaan badan usaha untuk KPBU dan Penerbitan Permen ATR/Kepala BPN No.6/2015 tentang Pengadaan Tanah untuk menyesuaikan dengan revisi

39

Mendorong percepatan lelang investasi Jalan Tol BalikpapanSamarinda dan Jalan Tol Manado-Bitung dari Q4 menjadi Q2 2015

6. Pengembangan Kapasitas

Melakukan Induction Program untuk PMO KPPIP


C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA DARI WAKTU KE WAKTU Setelah mengetahui capaian kinerja tahun 2015 berdasarkan perbandingan realisasi dan target, maka agar kondisi capaian tahun 2015 dapat menjadi ‘pijakan’ kinerja tahun-tahun mendatang, perlu dilihat atau dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya. Pada sub bahasan ini, pola membandingkan capaian kinerja adalah terhadap capaian tahun lalu, capaian beberapa tahun kebelakang. Tabel 3.2 Analisis Realisasi IKU dari Waktu ke Waktu Realisasi IKU Tingkat (indeks) efektifitas koordinasi dan pelaksanaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah Persentase rekomendasi kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang diimplementasikan Jumlah Kawasan strategis ekonomi baru (KEK, Kawasan Industri) di luar pulau Jawa Jumlah proyek infrastruktur prioritas nasional yang ditetapkan komite percepatan penyediaan infrastruktur prioritas (KPPIP)

Keterangan 2013

2014

2015

4

4

4

80%

91,27%

85,71%

-

-

4

-

-

30

Sumber: Laporan Realisasi Indikator Kinerja 2012-2014, Biro Perencanaan.

Capaian realisasi yang sama dengan target yang telah ditetapkan disebabkan karena fluktuasi beban kerja cenderung statis dengan pendekatan pada realisasi keuangan. Ukuran nyata yang dapat dirasakan adalah bahwa semua kebutuhan pelayanan dari stakeholder dapat dipenuhi dan secara tata kelola dari waktu ke waktu semakin baik.

40

Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 2015 D. REALISASI ANGGARAN Pada tahun 2015, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Kementerian

Koordinator

Bidang Perekonomian

mendapat Pagu Anggaran sebesar Rp 99,006,500,000,- dan realisasi yang dimanfaatkan adalah sebesar Rp 59.388.214.596,- atau hanya terserap sebesar 66,74% dengan SILPA Rp 39.618.285.404,-telah dapat melaksanakan fungsi dan tugas utama yang menjadi tanggungjawab organisasi. Dari sasaran yang ditargetkan, telah dapat diwujudkan dengan baik, bila dilihat dari indikator kinerja yang digunakan. Realisasi Anggaran dan Cost Per Outcome Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah tahun 2015 dapat dilihat di tabel 3.3. dan tabel 3.4. Bila dibandingkan dengan realisasi anggaran pada tahun 2014, realisasi anggaran pada tahun 2015 mengalami penurunan, dimana realisasi anggaran pada tahun 2014 adalah sebesar 75% sedangkan realisasi anggaran tahun 2015 adalah sebesar 66,74%. Penurunan realisasi anggaran tersebut disebabkan karena adanya beberapa upaya dalam efisiensi penggunaan sumber daya antara lain: 1. Penghematan anggaran dengan pembatasan penggunaan hotel, dan mengalihkan beberapa kegiatan rapat/seminar/workshop/sosialisasi di luar kantor menjadi kegiatan di dalam kantor; dan 2. Pengurangan jumlah sumber daya manusia yang melakukan perjalanan dinas. Selain itu, terdapat beberapa hal lain penyebab rendahnya realisasi anggaran pada tahun 2015, diantaranya: 1. Peningkatan

pagu

Percepatan Infrastruktur 2015

anggaran dan

(Rp 99.006.500.000,-)

Deputi

Pengembangan dibandingkan

Bidang Wilayah dengan

Koordinasi pada

pagu

tahun

anggaran

tahun 2014 (Rp 55.777. 800.000); 2. Adanya perubahan Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015, pada tanggal 19 Mei 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

41

Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 2015 yang

mengakibatkan

terjadinya

perubahan

nomenklatur

kegiatan

sehingga diperlukan waktu untuk melakukan revisi anggaran melalui Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan. Selain itu, juga terdapat beberapa penundaan kegiatan terkait Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia yang baru mulai pada bulan Juli 2015.

42


Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Per Output Kegiatan Tahun Anggaran 2015 Kegiatan

Pagu Anggaran

Penyerapan

Realisasi Sisa

Persentase

Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air

Rp

7.500.000.000

Rp

5.059.126.173

Rp

2.440.873.827

67,46%

Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Urusan Infrastruktur Sumber Daya Air

Rp

967.222.000

Rp

725.581.847

Rp

241.640.153

75,02%

Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Urusan Infrastruktur Sumber Daya Air

Rp

694.048.000

Rp

535.656.859

Rp

158.391.141

77,18%

Laporan hasil pelaksanaan sosialisasi kebijakan bidang Infrastruktur Sumber Daya Air

Rp

273.050.000

Rp

164.676.543

Rp

108.373.457

60,31%

Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Dalam Rangka Kerjasama Indonesia Singapura untuk Pengembangan BBK (Batam-Bintan-Karimun) dan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Lainnya di Indonesia

Rp

643.332.000

Rp

572.840.184

Rp

70.491.816

89,04%

Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Urusan Kerjasama Indonesia Singapura untuk Pengembangan BBK (Batam-Bintan-Karimun) dan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Lainnya di Indonesia

Rp

105.314.000

Rp

76.443.450

Rp

28.870.550

72,59%

Rekomendasi hasil koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara Indonesia

Rp

3.599.694.000

Rp

2.550.656.410

Rp

1.049.037.590

70,86%

Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara Indonesia

Rp

718.514.000

Rp

288.929.330

Rp

429.584.670

40,21%

Laporan hasil pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara Indonesia

Rp

393.026.000

Rp

133.101.550

Rp

259.924.450

33,87%

Layanan Dukungan Administrasi Kegiatan dan Tata Kelola

Rp

105.800.000

Rp

11.240.000

Rp

94.560.000

10,62%

Koordinasi Kebijakan Telematika dan Utilitas

Rp

3.900.000.000

Rp

3.327.163.150

Rp

572.836.850

85,31%

Rekomendasi kebijakan telematika dan utilitas

Rp

2.400.000.000

Rp

1.960.799.106

Rp

439.200.894

81,70%

Rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan telematika dan utilitas

Rp

1.100.000.000

Rp

992.036.805

Rp

107.963.195

90,19%

Laporan Hasil Sosialisasi Kebijakan Telematika dan Utilitas

Rp

400.000.000

Rp

374.327.239

Rp

25.672.761

93,58%

43


Kegiatan

Pagu Anggaran

Penyerapan

Realisasi Sisa

Persentase

Koordinasi Kebijakan Sistem Transportasi Multimoda

Rp

7.300.000.000

Rp

5.252.458.214

Rp

2.047.541.786

71,95%

Rekomendasi Kebijakan Transportasi

Rp

3.439.114.000

Rp

2.349.516.375

Rp

1.089.597.625

68,32%

Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Transportasi

Rp

1.401.186.000

Rp

1.039.977.209

Rp

361.208.791

74,22%

Laporan hasil pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Transportasi

Rp

117.200.000

Rp

3.730.000

Rp

113.470.000

3,18%

Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pengembangan Sistem Transportasi JABODETABEK

Rp

2.125.232.000

Rp

1.753.867.205

Rp

371.364.795

82,53%

Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Sistem Transportasi JABODETABEK

Rp

217.268.000

Rp

105.367.425

Rp

111.900.575

48,50%

Koordinasi Kebijakan Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi

Rp

5.400.000.000

Rp

4.195.677.181

Rp

1.204.322.819

77,70%

Rekomendasi hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi

Rp

3.722.157.000

Rp

2.667.891.148

Rp

1.054.265.852

71,68%

Rekomendasi hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi

Rp

919.094.000

Rp

854.779.930

Rp

64.314.070

93,00%

Laporan Sosialisasi Kebijakan Penataaan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi

Rp

758.749.000

Rp

673.006.103

Rp

85.742.897

88,70%

Koordinasi Kebijakan Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayaan Infrastruktur

Rp

4.000.000.000

Rp

1.862.327.719

Rp

2.137.672.281

46,56%

Rekomendasi Kebijakan Perumahan, Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur

Rp

2.750.000.000

Rp

1.097.923.430

Rp

1.652.076.570

39,92%

Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perumahan, Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur

Rp

750.000.000

Rp

462.687.529

Rp

287.312.471

61,69%

Laporan Hasil Sosialisasi Kebijakan Perumahan, Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur

Rp

500.000.000

Rp

301.716.760

Rp

198.283.240

60,34%

44


Kegiatan

Pagu Anggaran

Penyerapan

Realisasi Sisa

Persentase

Koordinasi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia

Rp

14.500.000.000

Rp

4.874.811.244

Rp

9.625.188.756

33,62%

Rekomendasi kebijakan MP3EI

Rp

11.064.918.000

Rp

3.020.762.954

Rp

8.044.155.046

27,30%

Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Proyek Proyek MP3EI yang akan ditindaklanjuti

Rp

2.259.740.000

Rp

1.678.827.590

Rp

580.912.410

74,29%

Laporan Sosialisasi/ diseminasi kebijakan MP3EI

Rp

1.175.342.000

Rp

175.220.700

Rp

1.000.121.300

14,91%

Koordinasi Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

Rp

56.406.500.000

Rp

34.816.650.915

Rp 21.589.849.085

61,72%

Rekomendasi Kebijakan Ekonomi Terkait Penyediaan Infrastruktur Prioritas

Rp

29.125.935.000

Rp

17.608.989.627

Rp 11.516.945.373

60,46%

Rekomendasi Hasil Pre FS / Revisi Pre Fs Proyek Infrastruktur Prioritas

Rp

27.280.565.000

Rp

17.207.661.288

Rp 10.072.903.712

63,08%

Rp

66,74%

Total

Rp

99.006.500.000

45

Rp

59.388.214.596

39.618.285.404

Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 2015 Tabel 3.4 Cost Per Outcome Tahun Anggaran 2015

Outcome

Cost (Rp)

Sasaran Staregis 1

Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Sasaran Staregis 2

Terwujudnya pengendalian kebijakan di bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Sasaran Staregis 3

Terwujudnya pengembangan kawasan strategis ekonomi baru di luar pulau Jawa

Sasaran Staregis 4

Tercapainya penetapan proyek infrastruktur prioritas yang diusulkan

Total

16.172.234.849

6.413.657.926

1.985.670.907

34.816.650.915

59.388.214.596

46


BAB

IV. PENUTUP

Selama

beberapa

tahun

kebelakang,

berbagai

pencapaian

dan

keberhasilan telah diraih oleh Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Berdasarkan hasil penilaian IKU, berbagai skala prioritas juga dibuat sehingga dalam keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada pada akhir tahun 2015, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur

dan


dapat mencapai

target indikator kinerja yang diharapkan.

Pencapaian pelaksanaan kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada tahun 2015 didapatkan dengan kerja keras dan bantuan kerjasama dari semua pihak, khususnya sinergi dari seluruh

unsur

Deputi


Bidang dalam

Koordinasi melakukan

Percepatan sinkronisasi

Infrastruktur dan

dan

koordinasi

perencanaan, penyusunan dan implementasi kebijakan dibidang infrastruktur dan pengembangan wilayah melalui mekanisme pembagian kerja yang efektif dan penggunaan data bersama (data sharing).

Berbagai tantangan maupun hambatan akibat krisis ekonomi, tuntutan efisiensi keuangan negara, dinamika sosial dan politik berusaha dihadapi dengan berpegang teguh pada Visi dan Misi yang telah dicanangkan dan keinginan untuk menyukseskan program dan kegiatan demi mendukung tercapainya sasaran dan tujuan pembangunan nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Pada akhirnya “Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah” sebagaimana yang ditetapkan sebagai Sasaran Strategis (SS) Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dapat ditingkatkan sehingga disparitas pembangunan antar wilayah Jawa dan luar Jawa secara bertahap dapat dikurangi.

47


Sejalan dengan tuntutan reformasi birokrasi, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah akan terus melakukan peningkatan

kinerja

dalam

rangka

meningkatkan

hasil

evaluasi

Akuntabilitas Kinerja pada masa yang akan datang. Sebagai upaya peningkatan kinerja, hasil penilaian/evaluasi kinerja pada tahun 2015 ini akan digunakan sebagai acuan untuk memperbaiki kinerja di tahun 2016. Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan

Infrastruktur

ini, diharapkan seluruh

dapat

dan

Pengembangan

memberikan

Wilayah

informasi kepada

Tahun

2015

pimpinan

dan

pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang

Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sehingga dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan pada periode berikutnya.

48

Lampiran I

Lampiran 2 Manual Perhitungan IKU Deputi VI

1

Indeks Efektifitas Koordinasi dan Pelaksanaan Sinkronisasi Kebijakan

Definisi Indikator Kinerja

:

Indikator Pembebanan tingkat efektifitas koordinasi dan pelaksanaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah terdiri dari tujuh kegiatan yang terdiri dari Sumber Daya Air, Telematika dan Utilitas, Transportasi Multi Moda, Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi, Perumahan, Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur, KP3EI, dan KPPIP.

Satuan

: Indeks

Teknik Menghitung

: Nilai Indeks Koordinasi dan pelaksanaan sinkronisasi didasarkan pada jumlah keseluruhan nilai efektifitas persentase unit kegiatan Indeks 4 3 2 1

Nilai ∑ 85 =< n =< 100 65 =< n < 85 45 =< n < 65 n < 45

Kriteria Sangat Baik Baik Kurang Baik Kurang

Sifat Data IKU

: Maximize

Sumber Data

: Asdep Sumber Daya Air, Asdep Telematika dan Utilitas, Asdep Transportasi Multi Moda, Asdep Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi, Asdep Perumahan, Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur, KP3EI dan KPPIP

Periode Data IKU

: Tahunan

Keterangan Lain

: -

Manual Perhitungan IKU Deputi VI

2

Persentase rekomendasi Kebijakan yang di Implementasikan

Definisi Indikator Kinerja

Indikator Persentase Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang di implementasikan merupakan akumulasi dari pencapaian Indikator di tujuh kegiatan yang dilaksanakan masing-masing unit kerja dengan bobot: (i) Kegiatan : Infrastruktur Sumber Daya Air; (ii) Kegiatan Telematika dan Utilitas; (iii) Kegiatan Sistem Transportasi Multi Moda; (iv) Kegiatan Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi; (v) Kegiatan Perumahan, Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur; (vi) Kegiatan KP3EI; dan (vii) Kegiatan KPPIP.

Satuan

: %

Teknik Menghitung

:

Sifat Data IKU

: Maximize

Sumber Data

Asdep Sumber Daya Air, Asdep Telematika dan Utilitas, Asdep Transportasi Multi Moda, Asdep Penataan Ruang : dan Kawasan Strategis Ekonomi, Asdep Perumahan, Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur, KP3EI, dan KPPIP

Periode Data IKU

: Tahunan

Keterangan Lain

: -

Gabungan atau penjumlahan capaian masing-masing bidang

Manual Perhitungan IKU Deputi VI

3

Pengembangan kawasan strategis ekonomi baru diluar Pulau Jawa

Terwujudnya jumlah kawasan strategis ekonomi baru yang diusulkan (KEK, Kawasan Industri) di luar Pulau Jawa

Definisi

:

Satuan

: Nilai

Teknik Menghitung

:

Sifat Data IKU

: Maximize

Sumber Data

: Asdep Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi

Periode Data IKU

: Tahunan

Keterangan Lain

: -

Manual Perhitungan

4

Jumlah kawasan yang telah ditetapkan menjadi Kawasan Strategis ekonomi baru

Penetapan Proyek Infrastruktur Prioritas yang diusulkan

IKU Deputi VI

Jumlah penetapan proyek infrastruktur prioritas nasional yang ditetapkan oleh KPPIP

Definisi

:

Satuan

: Jumlah

Teknik Menghitung

: Jumlah proyek inf prioritas nasional yang ditetapkan KPPIP

Sifat Data IKU

: Maximize

Sumber Data

: KPPIP

Periode Data IKU

: Tahunan

Keterangan Lain

: -


Lampiran 3

Tabel 1. Rekapitulasi Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan di Bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang Ditindaklanjuti oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (SS.1) KOORDINASI DAN SINKRONISASI No

URAIAN DIUSULKAN

DITINDAKLANJUTI

1

Koordinasi Pembahasan Kebijakan Tax Allowance

1

1

2

Koordinasi Pembahasan Pengembangan Kapabilitas Industri Nasional & Insinyur Indonesia dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur Indonesia

1

1

3

Koordinasi Kebijakan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

1

1

4

Koordinasi Penyiapan Penerapan e-Commerce Nasional

1

1

5

Koordinasi Hibah Asset BMN & Penyelesaian BPYDS PLN

1

1

6

Koordinasi BKPRN (One Map Policy & RTR Jabodetabek Punjur)

1

1

7

Koordinasi Pembahasan Tentang Rencana Pembangunan Wisma Atlet/ Rusun Kemayoran

1

1

8

Koordinasi Pembahasan PMO Nasional untuk Pengembangan Kapabilitas Insinyur dan Pendukung Infrastruktur di Indonesia

1

1

9

Koordinasi Persiapan Substansi dan Logistik Acara World Economic Forum on East Asia (WEFEA) 2015

1

1

10

Koordinasi Persiapan KTT ASEAN

1

1

1


KOORDINASI DAN SINKRONISASI No

11 12 13 14

URAIAN

Koordinasi Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Koordinasi Kebijakan Rencana Pembangunan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) di Provinsi Sumatera Selatan Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Penjaminan Pemerintah atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung Dari Lembaga Keuangan Internasional Kepada BUMN (Direct Landing) Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air dan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Sistem Penyediaan Air Minum

DIUSULKAN

DITINDAKLANJUTI

1

1

1

1

1

1

3

3

15

Koordinasi Kebijakan Percepatan Implementasi Program Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara/National Capital Integrated Coastal Development

1

1

16

Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Tengan Percepatan Pembangunan

1

1

17

Koordinasi Kebijakan Percepatan Proyek Strategis Nasional

1

1

18

Koordinasi Kebijakan Pengembangan Kereta Api Cepat/High Speed Train

1

1

19

Koordinasi Kebijakan Pembahasan Mengenai Paket Deregulasi

1

1

20

Koordinasi Kebijakan Kepemilikan Properti oleh Warga Negara Asing

1

1

21

Koordinasi Pengembangan Tingkat Kandungan Dalam Negeri Perangkat Telematika

1

0

22

Koordinasi Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden & Instruksi Presiden Tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional

1

1

23

Rapat Koordinasi Penyiapan Paket Kebijakan Ekonomi Bulan Oktober 2015

1

1

2


KOORDINASI DAN SINKRONISASI No

URAIAN DIUSULKAN

DITINDAKLANJUTI

25

Koordinasi Kebijakan Upaya Mendorong Industri Dalam Negeri

1

1

26

Koordinasi Pembahasan Peraturan Pemerintah Tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus

1

1

27

Koordinasi Pembahasan Financial Inclusion dan Transformasi Ekonomi

1

1

29

Koordinasi Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

1

1

30

Koordinasi Kebijakan Pengembangan KPBP Batam-Bintan-Karimun

1

0

30

28

TOTAL

Indeks

Nilai ∑

4

85 =< n =< 100

3

65 =< n < 85

2

45 =< n < 65

1

n < 45

Kriteria Sangat Baik

Persentase Efektifitas Koordinasi dan Sinkronisasi

Baik Kurang Baik

93,33

Kurang

Keterangan: Persentase Efektifitas Koordinasi dan Sinkronisasi Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 93,33 ≈ Indeks 4

3


Tabel 2. Rekapitulasi Pengendalian Kebijakan di Bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang Ditindaklanjuti oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (SS.2) PENGENDALIAN No

URAIAN DIUSULKAN

DITINDAKLANJUTI

1

Sidang Pleno Dewan Sumber Daya Air Nasional

1

1

2

Revisi Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 & Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012

1

1

3

Efektifitas Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura

1

1

4

Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Jalan Tol

1

1

5

Perkembangan Nilai Tukar Rupiah

1

1

6

Pembahasan One Map Policy & RTR Jabodetabek Punjur

1

1

1

1

1

1

7 8

Pembahasan Pembangunan Kilang Minyak Bontang & Kerjasama Pemerintah Swasta Penyelesaian Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede

9

Pembahasan Penetapan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional

1

1

10

Kemajuan Status Rencana Tata Ruang Wilayah Riau dan Analisis Dampak Lingkungan PT. Chevron Pasifik Indonesia

1

1

11

Pembahasan Pembangunan Kereta Api Cepat/High Speed Train

1

1

4


PENGENDALIAN No 12 13 14

URAIAN Pembahasan Perkembangan KEK Sei Mangkei, Sumatera Utara Pembahasan Penetapan Keputusan Presiden Tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil Pembahasan Tentang Peraturan Turunan dari Peraturan Presiden No. 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha TOTAL

DIUSULKAN

DITINDAKLANJUTI

1

1

1

0

1

0

14

12

Persentase Efektifitas Pengendalian 85,71

5

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERCEPATAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Recommend Documents