3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama BKD Tahun 2015

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015

BAB III

Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat di bidang pengelolaan SDM aparatur melaksanakan kewajibannya untuk

menginformasikan

tingkat

akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan

Capaian

Kinerja

Badan

Kepegawaian Daerah Kota Bandung. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masingmasing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2013-2018 maupun Renja Tahun 2015. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah.

3.1

Capaian Indikator Kinerja Utama BKD Tahun 2015 Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja

Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2014 Nomor 800/Kep.985.BKD/2015 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018. Pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Kepegawaian

Daerah Kota Bandung pada tahun 2015 menunjukkan hasil sebagai

berikut : LKIP BKD Kota Bandung Tahun 2015

11

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama BKD Kota Bandung Tahun 2015 No

Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target

Realisasi

1 2 3 5 Tujuan 1 : Terpenuhinya Penempatan dalam Jabatan sesuai dengan Kompetensi

6

Sasaran Strategis 1 : Peningkatan kompetensi sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi - Kompetensi Manajerial % 87,34 88,06 - Kompetensi Teknis % 66,97 69,05 2. Jumlah pegawai ASN yang mengikuti tugas belajar sesuai Orang 20 33 dengan kebutuhan formasi Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 1

Capaian % 7

A. 1.

B. 3.

100,82 103,11 165 122,98

Sasaran Strategis 2 : Tersedianya Aparatur Sipil Negara yang memenuhi standar kompetensi Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi % 76 75,27 99,04

Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 2

99,04

Tujuan 2 : Terpenuhinya Hak dan Kewajiban Pegawai ASN C. 4.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya disiplin pegawai ASN Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin pegawai ASN 5. Persentase SKPD yang tidak terdapat pelanggaran disiplin 6. Persentase tingkat kehadiran pegawai ASN Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 3

%

100

100

100

% %

75 100

77,78 99,87

103,71 99,87 101,19

100

100

D. 7.

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya pemenuhan hak-hak kepegawaian ASN Persentase pegawai yang terpenuhi hak-hak % 100 kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 4

100

Tujuan 3 : Tersedianya pelayanan administrasi kepegawaian yang cepat, tepat dan akurat E. 8.

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu - Persentase kenaikan pangkat pegawai tepat waktu % 100 100 - Persentase kenaikan gaji berkala pegawai tepat waktu % 100 100 - Persentase pensiun pegawai tepat waktu

9.

Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

100 100

%

100

100

100

Angka

65

74,49

114,60 103,65

41,50

42,68

102,84

Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 5 F. Sasaran Strategis 6 : Tersedianya akurasi data kepegawaian 10. Persentase pegawai yang datanya akurat % Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 6

LKIP BKD Kota Bandung Tahun 2015

102,84

12


3.2

Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Tujuan 1 : Terpenuhinya Penempatan dalam Jabatan sesuai dengan Kompetensi

Sasaran Strategis 1

Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sipil Negara

Kompetensi diartikan sebagai kemampuan (capability) atau keahlian (expertise) yang lebih dari sekedar keterampilan Kompetensi

juga

(skill) belaka.

merupakan

hasil

dari

pengalaman yang melibatkan pemahaman/ pengetahuan , mental

yang

tindakan nyata serta proses terjadi dalam jangka waktu

tertentu serta berulang-ulang sehingga menghasilkan kemampuan/keahlian dalam bidang tertentu. Oleh karena itu dikatakan pula bahwa kompetensi dibentuk oleh interaksi antara faktor pengalaman dan faktor bawaan. Kompetensi digunakan pula untuk menggambarkan pengelompokan pengetahuan, keahlian dan perilaku yang menentukan keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam pekerjaan. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur sipil negara dapat diperoleh melalui pengalaman pekerjaan, diklat dan tugas belajar. Untuk itu, dalam pencapaian sasaran strategis ini, Badan Kepegawaian Daerah mengidentifikasikan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel di bawah ini : Tabel 3.2 Capaian IKU pada Sasaran Strategis 1

Indikator Kinerja

Target (%)

Tahun 2014 Realisasi Capaian (%) (%)

Target (%)

Tahun 2015 Realisasi Capaian (%) (%)

1.

Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi  Kompetensi Manajerial  Kompetensi Teknis 2. Jumlah pegawai ASN yang mengikuti tugas belajar sesuai dengan kebutuhan formasi Rata-rata Capaian IKU pada Sasaran Strategis 1

82,17 67,19

82,17 67,91

100,00 101,07

87,34 66,97

88,06 69,05

100,82 103,11

16

19

118,75

20

33

165

106,61


122,98

13

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 Uraian mengenai kedua IKU tesebut adalah sebagai berikut : 1.1 Persentase Pegawai yang Memiliki Sertifikat Diklat Peningkatan Kompetensi

Diklat

merupakan

program

pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi yang memiliki kurikulum sesuai dengan kebutuhan pemenuhan kompetensi SDM, baik berupa hard maupun soft competencies.

a. Kompetensi Manajerial Kompetensi Manajerial (managerial competence) adalah kompetensi yang berhubungan dengan berbagai kemampuan manajerial yang dibutuhkan dalam menangani tugas organisasi. Kompetensi manajerial meliputi kemampuan menerapkan konsep dan teknik perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi kinerja unit organisasi, juga kemampuan dalam melaksanakan prinsip good governance dalam manajemen pemerintahan dan pembangunan termasuk bagaimana mendayagunakan kemanfaatan sumberdaya pembangunan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial terdiri dari jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat PIM II, III dan IV sebagaimana tabel di bawah ini :


14

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 Tabel 3.3 Analisis Capaian IKU 1.1.a Tahun 2012 Target Realisasi

No

Indikator

1.

Jumlah pegawai yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi manajerial setiap tahun :  Diklat PIM Tk. II  Diklat PIM Tk. III  Diklat PIM Tk. IV Jumlah Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial (akumulasi)  Diklat PIM Tk. II  Diklat PIM Tk. III  Diklat PIM Tk. IV Jumlah Jumlah pegawai yang belum memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial Jumlah Pejabat Struktural Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial (2/4) x 100%

2.

3.

4. 5.

Tahun 2013 Target Realisasi



1 7 120 128

1 7 120 128

3 12 120 135

3 12 120 135

0 7 90 97

0 7 90 97

8 21 90 119

1 20 91 112

24 170 1.159 1.353

24 170 1.159 1.353

27 182 1.279 1.488

27 182 1.279 1.488

27 189 1.369 1.585

27 189 1.369 1.585

35 210 1.459 1.704

28 209 1.460 1.697

517

401

344

1.870

1.889

1.929

72,35%

CAPAIAN IKU

72,35%

78,77%

100%

78,77%

82,17%

100%

248

82,17%

100%

1.951

1.927

87,34%

88,06%

100,82%

Grafik 3.1 Capaian Diklat Manajerial berdasarkan Jenis Diklat Tahun 2012 – 2015

1600 1279

1400

1460

1369

1159

1200 1000

Diklat PIM Tk. II

800

Diklat PIM Tk. III

600

Diklat PIM Tk. IV

400

24

27

209

189

182

170

200

27

28

0 2012

2013

2014

2015


15

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 Pada tahun 2015, target jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial adalah 1.704 orang atau bertambah 119 orang dibanding tahun sebelumnya, sedangkan jumlah pejabat struktural yang terisi sebagai unsur pembagi ditargetkan sebanyak 1.951 orang, sehingga persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial ditargetkan sebesar 87,34%. Realisasinya, pada tahun 2015 terdapat tambahan jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial sebanyak 112 orang seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.4 Realisasi Pelaksanaan Diklat Manajerial Tahun 2015 JENIS DIKLAT

JUMLAH PESERTA

1.

DiklatPIM Tk. II

2.

3.

NO

TEMPAT

METODE

WAKTU PELAKSANAAN

1 orang

Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I (PKP2A) LAN RI, Jl. Kiara Payung KM 4,7 Jatinangor, Sumedang

Pola pengiriman peserta

Bulan Maret – Juni 2015

DiklatPIM Tk. III

20 orang

1. Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat ; 2. Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I (PKP2A I) LAN RI Jatinangor; 3. Pusdiklat Kemendagri Regional Bandung.


 Bulan Februari s.d Mei 2015 (1 orang peserta)  Bulan Maret s.d Juni 2015 (sebanyak 8 Orang Peserta)  Bulan November s.d Desember 2015, sebanyak 11 Orang Peserta)

DiklatPIM Tk. IV

91 orang

Pusat Pendidikan Administrasi Lembaga Pendidikan POLRI, Jl. Gedebage Selatan No. 157 Bandung


Bulan Februari s.d Juni 2015 (3 Gelombang)

Jumlah

112 orang

Dengan demikian, jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena : 1. Diklatpim Tk. II yang seharusnya diikuti oleh 8 (delapan) orang peserta, hanya bisa diikuti oleh 1 (satu) orang peserta sehubungan dengan pelaksanaan diklat bersamaan dengan persiapan penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika. 2. Adanya perubahan peraturan pedoman penyelenggaraan diklat kepemimpinan dengan metoda pola baru dimana indeks harga diklat per orangnya naik hampir 100%, sehingga realisasi diklat diselaraskan dengan anggaran yang telah ditetapkan. 3. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan diklat.


16

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 Namun demikian, jumlah pejabat struktural yang terisi sebagai unsur pembagi mengalami penurunan menjadi sebanyak 1.927 orang (ada penurunan jumlah pejabat struktural karena meninggal, pensiun/APS, pindah, MPP dan mengikuti tugas belajar), sehingga walaupun jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial tidak mencapai target, persentase jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial melebihi target yang ditetapkan yakni sebesar 88,06% atau capaian kinerjanya sebesar 100,82%. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kinerja mengalami peningkatan sebesar 5,89% karena ada peningkatan jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial sebanyak 112 orang. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2018, kinerja telah tercapai sebesar 88,06% sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.5

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Tahun 2015

Indikator Kinerja Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial

Satuan

%

Target

Realisasi

86,93

88,06

Tahun 2018 %

100,82

Target

Realisasi s/d Tahun 2015

%

100

88,06

88,06

Untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun-tahun yang akan datang, upaya yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pelaksana pembina diklat yang rutin untuk memperoleh informasi yang tepat dalam menunjang target kinerja; 2. Penambahan Anggaran untuk biaya Diklat Struktural sesuai dengan SBU yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembina LAN RI.


17

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 b. Kompetensi Teknis Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis pada indikator ini merupakan penjumlahan jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat teknis tugas dan fungsi serta diklat fungsional, dengan capaian sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.6 Analisis Capaian IKU 1.1.b No 1.

2.

3.

4. 5.



Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Peningkatan kompetensi Teknis setiap tahun

1.393

1.393

1.022

1.022

435

586

461

497

Jumlah pegawai yang memiliki Sertifikat Diklat Peningkatan kompetensi Teknis (akumulasi)

12.606

12.606

13.628

13.628

14.063

14.214

14.675

14.711

Indikator

Jumlah pegawai yang belum memiliki Sertifikat Diklat Peningkatan kompetensi Teknis (akumulasi) Jumlah PNS Persentase Pegawai yang Memiliki Sertifikat Diklat Peningkatan Kompetensi Teknis (2/4 x 100%) CAPAIAN IKU


9.850

7.816

6.717

22.456

21.444

20.931

56,14%

56,14%

100%

63,55%

63,55%

67,19%

100%


6.595

67,91%

21.912

21.306

66,97%

69,05%

101,07%

103,11%

Grafik 3.2 Perkembangan Capaian Indikator Persentase Pegawai yang Memiliki Sertifikat Diklat Peningkatan Kompetensi Teknis Tahun 2012 - 2015

80 75 67.91

70 63.55

65

66.97

63.55

60 55

67.19

69.05 Target Realisasi

56.14 56.14

50 2012

2013

2014

2015


18

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 Pada tahun 2015, jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis ditargetkan sebanyak 14.675 orang, atau bertambah 461 orang dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan jumlah PNS ditargetkan sebanyak 20.912 orang sehingga persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis ditargetkan sebesar 66,97%. Realisasinya, pada tahun ini telah dilaksanakan diklat teknis tugas dan fungsi sebanyak 347 orang yang dibiayai oleh APBD dan 49 orang yang dibiayai APBN, sedangkan diklat fungsional sebanyak 101 orang, seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.7 Tabel Realisasi Pelaksanaan Diklat Teknis Tahun 2015 No.

Jumlah Peserta

Jenis Diklat

TEMPAT

1.

Diklat Transformasi Kebijakan Pemda Gel. I

60

Hotel Bandung

2.

Diklat Transformasi Kebijakan Pemda Gel. II

60

Pusdiklat Kemendagri Bandung

3.

Diklat Transformasi Kebijakan Pemda Gel. III

61

4.

Diklat Audit dan Tindak Pidana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pelatihan Revolusi Mental Diklat Sistem Informasi Manajemen Pencatatan aset Pemda Training Budaya Organisasi dan Kepemimpinan melalui ESQ 165 Jumlah

80

5. 6. 7.

METODE Swakelola

18 s.d 22 Mei 2015

Pengiriman

2 s.d 6 November 2015

Hotel Karangsetra Bandung

Swakelola

7 s.d 11 Desember 2015

1

Balai Diklat PU Wilayah VI Jakarta

Pengiriman

4 s.d Agustus 2015

1

Pusdiklat Teknis dan Fungsional LAN RI Jakarta Pusat Comlabs /DTSI ITB Bandung

Pengiriman

28 September – 1 Oktober 2015

Swakelola

16 s.d 20 November 2015

Menara 165 Cilandak Jakarta

Pengiriman

12 s.d 13 Desember 2015

84

Mutiara

WAKTU PELAKSANAAN

Reg.

347

Tabel 3.8 Tabel Realisasi Pelaksanaan Diklat Fungsional Tahun 2015 No.

Jenis Diklat

1.

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Intelijen bagi PPNS Kota Bandung Kegiatan Pengawas Kepala Sekolah

2.

Jumlah Peserta 28

72

Tempat

Metode

Pusat Pendidikan Intel Lembaga Pendidikan POLRI Soreang Kabupaten Bandung LPPM Universitas Pendidikan Indonesia Bandung

Pengiriman

Pengiriman


Waktu Pelaksanaan 25 Mei s.d 23 Juni 2015 27 November s.d 2 Desember 2015

19


No.

Jenis Diklat Pelatihan desain perkerasan jalan vs Bina Marga Jumlah

Jumlah Peserta 1

Tempat

Metode

Waktu Pelaksanaan

101

Tabel 3.9 Rekapitulasi Pelaksanaan Diklat Berdasarkan Anggaran dari Non APBD Tahun 2015 No

Nama Diklat

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Diklat Keprotokolan Diklat Teknis Teknologi Informasi Perkantoran Diklat LAKIP Diklat Kearsipan Diklat Bendahara Pengeluaran Diklat Peningkatan Kapasitas Camat Diklat Kepamongprajaan bagi Camat Diklat Pelaporan Keuangan Menuju Opini WTP Diklat Pengelola Keuangan DAK Diklat Pengelolaan Aset Daerah Diklat Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual JUMLAH

Jumlah Peserta 2 12 2 2 4 3 1 3 2 2 16 49

Dengan demikian, akumulasi jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis adalah sebanyak 14.711 orang atau melampaui target yang ditetapkan yakni sebanyak 14.675 orang. Adapun jumlah PNS sebagai unsur pembagi menurun dibanding target, yakni sebanyak 21.306 orang, sehingga persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi melebihi target, yakni mencapai 69,05% atau capaian kinerjanya sebesar 103,11%. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kinerja mengalami peningkatan sebesar 1,14% karena ada peningkatan jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis sebanyak 497 orang. Adapun faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain :

1

Ketersediaan fasilitator penyelenggaraan dalam rangka pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan

2

Tersedianya data yang akurat dan lengkap sehingga sangat mendukung untuk pelaksanaan kegiatan dalam menunjang pencapaian kinerja LKIP BKD Kota Bandung Tahun 2015

20

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 Sedangkan faktor penghambat pencapaian kinerja : 1.

Keterlambatan dalam memperoleh informasi kebutuhan sesuai dengan kegiatan Diklat Teknis dan fungsional

2.

Keterbatasan kemampuan anggaran dalam menunjang kegiatan Diklat yang bersifat teknis dan fungsional

3.

Pelaksanaan diklat TIK dan diklat keuangan berbasis akrual dilaksanakan dengan pola sharing APBN sehingga dari target 90 peserta hanya terealisasi 28 peserta Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2018, kinerja telah

tercapai sebesar 92,07% sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.10 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Tahun 2015 Indikator Kinerja

Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis

Satuan

%

Target

Realisasi

66,97

69,05

%

103,11

Tahun 2018 Realisasi s/d Target Tahun 2015

75


69,05

%

92,07

21

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 Hasil kegiatan studi banding pada Bidang Diklat Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung yang dilaksanakan ke Kota Denpasar keunggulan

Provinsi

Bali,

kinerja

beberapa

instansi

yang

dikunjungi antara lain :

1. Penyesuaian struktur kelembagaan dari Badan Kepegawaian Daerah menjadi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan di Kota Denpasar 2. Tersedianya Peraturan Walikota Denpasar Nomor 3 Tahun 2013 Tanggal 18 Februari 2013 Tentang Pemberian Biaya Pendidikan dan Biaya Motivasi bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar , dimana diberikan beberapa jenis biaya bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Ijin Belajar,

Tugas

Belajar,

Biaya

Pendidikan

baik

Diklat/Kursus/Workshop/

Bintek/Penataran maupun pelatihan yang diwajibkan mengikutsertakan istri atau suami mendapatkan biaya yang sama seusai dengan biaya istri atau suami, yang besaran uang yang diterima disesuaikan dengan tingkat Pendidikan Pegawai Negeri bersangkutan dan terdapatnya uang saku bagi peserta Pendidikan dan Pelatihan dengan indek Rp. 300.000,- per hari, serta terdapatnya biaya motivasi bagi PNS yang menempuh Ijin belajar untuk mendukung penyelesaian Tugas Akhir Akademis. Untuk meningkatkan kinerja indikator ini di masa yang akan datang dapat dilakukan upaya sebagai berikut : 1.

Penyediaan Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan Diklat (Gedung Asrama), hal tersebut dengan memperhatikan harga sewa tempat/kegiatan/hotel yang relatif mahal

2.

Melaksanakan Diklat yang penunjukkan peserta berdasarkan analisis kebutuhan sesuai dengan kompetensi yang ingin ditingkatkan.


22


1.2 Jumlah Pegawai ASN yang Mengikuti Tugas Belajar sesuai dengan Kebutuhan Formasi

Tugas penugasan

belajar yang

merupakan

diberikan

oleh

pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan meninggalkan

tugas

sehari-hari

sebagai PNS. Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar sesuai dengan kebutuhan formasi pada tahun 2015 adalah sebanyak 33 orang dari target sebesar 20 orang, sehingga capaian IKU pada tahun ini adalah sebesar 165%. Kriteria untuk indikator ini adalah jumlah pegawai yang sedang menempuh tugas belajar. Tahun sebelumnya, BKD memfasilitasi jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar sesuai dengan formasi sebanyak 19 orang dari target 16 orang atau capaian 118,75%. Pada tahun 2015, dari 20 orang yang ditargetkan, capaian kinerjanya melampaui target, yakni tercapai sebanyak 33 orang (165%) sehingga ada peningkatan capaian kinerja sebesar 46,25%. Tabel 3.11 Perkembangan Capaian Kinerja Tugas Belajar sesuai Kebutuhan Formasi Tahun 2013-2015

Tahun

Target

Realisasi Capaian

35

33

30 25 19

20

(Orang)

(Orang)

(%)

15

2013

6

7

116,67

10

2014

16

19

118,75

5

2015

20

33

165,00

0

20 Target Realisasi

16 7 6 2013

2014

Grafik 3.3 Perkembangan Capaian Kinerja Tugas Kebutuhan Formasi Tahun 2013-2015


2015

Belajar

23

sesuai

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 Tabel 3.12 Jumlah PNS yang Memperoleh Bantuan Tugas Belajar Tahun 2015 No Jenis Bantuan Tugas Belajar 1. 2.

Tugas Belajar Program Bappenas di ITB (Cost Sharing APBD) Bantuan Uang Penelitian dan Wisuda untuk Program Beasiswa dari Kemendikbud

Jumlah 4 orang 6 orang

3.

Fasilitasi Administrasi Pengiriman Tugas Belajar ke Kemenkes

4.

Tugas Belajar Program dari Kemenkominfo

2 orang

5.

Tugas Belajar Program Kementerian PU

2 orang

6.

Tugas Belajar Program 300 Doktor Provinsi Jawa Barat

3 orang

7.

Tugas Belajar Program BPKP

2 orang

Jumlah

15 orang

33 orang

Pencapaian kinerja ini didukung oleh kemampuan akademis PNS untuk dapat lulus dalam mengikuti seleksi tugas

belajar

beberapa

yang

diadakan

Kementerian,

oleh

BAPPENAS,

BPPKP dan lembaga lain yang memberi bantuan tugas belajar. Pada tahun 2015, BKD Kota Bandung

telah

melaksanakan

studi

banding ke BKD Pemerintah DIY. Hasil benchmarking kinerja tugas belajar di BKD Pemerintah DIY adalah sebagai berikut : 1. Tugas belajar merupakan tupoksi Bidang Pengembangan Karier 2. Pada tahun 2015 menentukan tugas belajar yang prioritas terutama terkait dengan tenaga kesehatan. Kebutuhan dokter spesialis jiwa setiap ada lowongan CPNS tidak pernah terisi sehingga diupayakan melalui tugas belajar. Untuk dokter spesialis di RS, menggunakan APBD murni, dibiayai hingga selesai. Pendidikan prioritas lainnya adalah untuk bidang pertanian (agronomi, kehutanan), ilmu sosial (kearsipan, perpustakaan, ilmu hukum, sosiologi), ilmu budaya dan ilmu ekonomi


24

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 3. Prosedur dalam pemberian tugas belajar di Pemerintah DIY : a. Dibiayai oleh APBD murni b. Program-program beasiswa dari luar Surat penawaran program beasiswa dari luar ditawarkan ke SKPD, kemudian lamaran dari SKPD diseleksi oleh BKD sesuai kriteria yang ada. Jika jauh sekali dari tupoksi, maka akan ditolak. Kemudian pelamar yang lolos seleksi mengikuti seleksi di Perguruan Tinggi, jika lolos diberikan SK tugas belajar yang ditandatangani secara berjenjang sesuai golongan. Tahapan untuk mencapai kinerja tugas belajar sesuai dengan kebutuhan formasi adalah sebagai berikut : Memproses persyaratan administrasi pengiriman mahasiswa tugas belajar dengan sumber dana dari Kementerian/Lembaga maupun dengan pembiayaan APBD

Mencari informasi beasiswa dari seluruh Kementerian dan Lembaga yang menyediakan beasiswa sesuai kompetensi yang dibutuhkan oleh Pemkot Bandung dan menginformasikan ke seluruh PNS

Memberi bantuan Tugas Belajar secara penuh dengan pendanaan murni yang bersumber dari APBD dan memfasilitasi serta memberi bantuan berupa cost sharing dari sumber APBD

Menerbitkan Surat Keputusan Walikota untuk PNS yang mendapatkan beasiswa tugas belajar

Proses Pencapaian Kinerja Tugas Belajar sesuai dengan Kebutuhan Formasi

Memproses persyaratan administrasi pengiriman mahasiswa tugas belajar dengan sumber dana dari Kementerian/Lembaga maupun dengan pembiayaan APBD


25

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 Adapun instansi pemberi beasiswa dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.13. Daftar Instansi Pemberi Beasiswa Tahun 2015

No 1. 2. 3. 4.

Instansi Pemberi Beasiswa Dirjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia Kementerian Kesehatan Indonesia

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia 6. BPKP 7. BAPPENAS 8. PUSBINDIKLATREN BAPPENAS LPDP - Kementerian Keuangan 9. Indonesia (Program 300 Doktor Prov. Jabar) Jumlah 5.

2015

2013

2014

1

-

-

-

-

2 PNS

Beasiswa Penuh

-

-

2 PNS

Beasiswa Penuh

-

6

15 PNS

1

8

6 PNS

1 4 -

2 3 -

2 PNS 4 PNS -

Beasiswa Tidak Penuh ada beberapa Item yang tidak dibiayai Tanpa Biaya Penelitian dan Biaya Wisuda Beasiswa Penuh Cost Sharing -

3 PNS

Beasiswa Penuh

7

19

33 PNS

Jumlah

Keterangan -

Pemberian Tugas Belajar bagi PNS dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya aparatur yang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan untuk menunjang peningkatan kinerja organisasi berdasarkan pada prinsip profesionalisme dan berbasis kebutuhan organisasi. Pegawai ASN yang memperoleh beasiswa tugas belajar terdiri dari berbagai jurusan sesuai dengan kebutuhan formasi pada SKPD seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini : LKIP BKD Kota Bandung Tahun 2015

26

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 Tabel 3.14 Jumlah Pegawai ASN yang mengikuti Tugas Belajar Sesuai Kebutuhan Formasi Tahun 2015 No

Unit Kerja

S-2 1.

S-1

Dinas Kesehatan

Dokter Spesialis

2.

3. 4. 5.

Jumlah (Orang) 1 1 2 1

2015 2015 Lintas Tahun Lintas Tahun

UNPAD

3

Lintas Tahun

UNY  UPI  UNY

1

Lintas Tahun

5

Lintas Tahun

ITB UNPAD

1 2

Lintas Tahun Lintas Tahun

ITB

1

2015

1

2015

2

Lintas Tahun

 UNPAD

3

Lintas Tahun

University of Exeter UK

1

2015

ITB

3

2015 (1 orang)

UNPAD UNPAD

1 1

Lintas Tahun 2015

Kedokteran Gigi

UNPAD

1

2015

Jenjang

Dinas Pendidikan

S-2

Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Pertanian dan KP

S-2 S-2 S-2

Perguruan Tinggi

Jurusan Ilmu Kesehatan Masy Ilmu Kesehatan Masy Keperawatan Penyakit Dalam  Bedah Mulut  THT-KL Manajemen Pendidikan  IPS  IPA  Pendidikan Dasar  Matematika Studi Pembangunan Akuntansi CIO dan Layanan Teknologi Informasi

S-3

Echological Geography

S-1

 Keperawatan  Bedah  Patologi Anatomi  Patologi Klinis Philosophy in Geography (Human) Perencanaan Wilayah Kota Ekonomi Ilmu Kesehatan Masy

UI UNPAD UNPAD UN-JEMBER

Nanjing Normal University  UNPAD

Tahun

6.

RSUD

Dokter Spesialis

7.

BPLH

S-3

8.

Bappeda

S-2

9.

RSKGM

S-2 Dokter Spesialis

10.

Dinas Sosial

S-2

CIO dan Layanan Teknologi Informasi

ITB

1

2015

11.

DBMP

S-3

Urban-Rural Planing

China

1

2015

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2018, kinerja sudah tercapai sebesar 103,13% sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.15 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Tahun 2015 Indikator Kinerja

Satuan

Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar sesuai dengan kebutuhan formasi

%

Target

Realisasi

20

33

%

165

Tahun 2018 Realisasi s/d Target Tahun 2015 32


33

%

103,13

27


Pembinaan PNS melalui Ijin Belajar dan Tugas Belajar dengan Workshop Petunjuk Pelaksanaan Tugas Belajat dan Izin Belajar bagi PNS tanggal 9 Oktober 2015 bertempat di Auditorium Balaikota

Untuk meningkatkan capaian IKU ini di tahun-tahun mendatang, BKD Kota Bandung menyusun langkah-langkah sebagai berikut :

1

Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian, BAPPENAS, BPKP dan lembaga lain yang memberi bantuan tugas belajar bagi PNS

2

Mensosialisasikan dengan baik kepada seluruh PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung tentang program bantuan tugas belajar dari Kementerian, BAPPENAS, BPPKP dan lembaga lain yang memberi bantuan tugas belajar bagi PNS;

3

Mensosialisasikan dengan baik kepada seluruh PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung tentang program bantuan tugas belajar dengan pembiayaan dari APBD murni sesuai kebutuhan pendidikan di Pemerintah Kota Bandung

4

Mensosialisasikan SKPD untuk membantu PNS yang mengajukan tugas belajar dalam surat menyurat untuk kelengkapan proses administrasi pendaftaran


28

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 Adapun keselarasan sasaran dengan program/kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.16 Realisasi Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Sasaran 1 Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sipil Negara INDIKATOR KINERJA 1 Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi) - Kompetensi Manajerial - Kompetensi Teknis

ANGGARAN (Rp) 4

REALISASI (Rp) 5

8.415.827.550

8.159.143.380

96,95

3.390.000.000

3.357.988.360

99,06

2.672.000.000

2.606.083.720

Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah

1. Diklat transformasi = 181 orang (100%) 2. Diklat sistem informasi manajemen pencatatan asset pemerintah = 80 orang 3. Diklat penyusunan lap. Keuangan berbasis akrual = 16 orang 4. Diklat tenologi informasi perkantoran=12 orang 5. Training pembentukan budaya organisasi kepemimpinan melalui ESQ=84 orang 6. Diklat teknis lainnya = 23 orang

1.307.827.550

1.265.736.700

96,78

Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah

1. Pelatihan desain perkerasan jalan Bina Marga=1 orang 2. Diklat intelegen bagi PPNS= 28 orang

1.046.000.000

929.334.600

88,85

PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT

2 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

3

Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah

Terlaksananya : 1. Diklat prajabatan kategori II sebanyak 769 orang 2. Diklat prajabatan dari pelamar umum sebanyak 210 orang Diklatpim II = 1 orang; Diklatpim III=20 orang; Diklatpim IV= 91 orang


29

% 6

97,53


INDIKATOR KINERJA 1

Jumlah pegawai ASN yang mengikuti tugas belajar sesuai kebutuhan formasi

PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT

2 Program pembinaan dan pengembangan aparatur Pengembangan diklat (Analisis kebutuhan Diklat, Penyusunan Silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat) Program pembinaan dan pengembangan aparatur Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

3

Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar

Penyusunan sistem aplikasi pendaftaran online diklat serta tersusunnya database alumni diklat berbasis web

1). Validasi berkas tugas belajar=52 orang 2). Data PNS lulus seleksi tugas belajar 1). Pemberian bantuan biaya tugas belajar kepada 13 orang terdiri dari :  DIII=5 orang  S2 Kemendiknas=5 orang  S2 Cost sharing=3 orang 2). Fasilitasi tubel = 10 orang

JUMLAH REALISASI SASARAN 1

ANGGARAN (Rp) 4

REALISASI (Rp) 5

% 6

121.378.300

115.608.200

121.378.300

115.608.200

386.079.429

252.367.500

313.448.750

184.330.000

72.630.679

68.037.500

93,68

8.923.285.279

8.527.119.080

89.48

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa terdapat keselarasan antara sasaran dengan program/kegiatan yang dilaksanakan. Pada sasaran 1 terdapat rekomendasi/solusi yang dikemukakan pada LKIP tahun sebelumnya yakni untuk mencantumkan data jumlah populasi awal sebagai pembanding pencapaian kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya (jumlah pegawai yang belum memiliki Sertifikat Diklat Peningkatan kompetensi manajerial dan kompetensi Teknis), dan pada tahun ini sudah dipenuhi, seperti dapat dilihat pada tabel 3.3 dan tabel 3.6.


30

95,25

95,25

76,25

58,81


Sasaran Strategis 2

Tersedianya aparatur sipil negara yang memenuhi standar kompetensi

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset utama dan terpenting dalam suatu organisasi, begitupun dalam pemerintahan, SDM menduduki peranan terpenting. Pengelolaan SDM harus dilakukan secara profesional agar terwujud keseimbangan antara kemampuan SDM dengan kebutuhan organisasi. Keseimbangan tersebut merupakan kunci utama organisasi agar dapat berkembang secara produktif. Dalam pelaksanaan agenda reformasi birokrasi,

profesionalisme

PNS

sangatlah

diperlukan untuk dapat meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat. Profesionalisme PNS tersebut sangat terkait dengan penguasaan kompetensi

yang

pelaksanaan

tugas

dipersyaratkan jabatan

dalam

dalam sebuah

organisasi birokrasi. Capaian indikator kinerja dari sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut :

77

Tabel 3.17 Capaian IKU pada

75.27

Sasaran Strategis 2

76

Tar

Reali

Capaian

75

get

sasi

(%)

74

2013

72

72,40

100,56

2014

73

73,56

100,77

2015

76

75,27

99,04

Tahun

76 Target

73.56

Realisasi

73

72.4

73

72 72

71 2013

2014

2015

Grafik 3.4 Perkembangan Capaian Kinerja Persentase Jabatan yang Diisi Sesuai dengan Kompetensi Tahun 2013-2015


31

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 Penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertujuan untuk menempatkan SDM

yang tepat sesuai

dengan minat dan

kemampuannya yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja, melalui proses promosi dan rotasi secara fair dan objektif. Penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi berpengaruh terhadap peningkatan prestasi kerja dan kinerja pegawai yang merupakan faktor penting dalam organisasi karena dapat berimplikasi terhadap pencapaian visi, misi, sasaran dan tujuan organisasi pemerintahan. Dampak dari penempatan pegawai pada suatu posisi tanpa memperhatikan kompetensi yang bersangkutan, akan menghasilkan suatu kinerja yang hasilnya tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan dan bahkan pada akhirnya bisa menjadi kontra produktif. Peningkatan prestasi kerja dan profesionalisme PNS dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai pelayanan yang prima kepada masyarakat sehingga penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi dijadikan sebagai salah satu indikator kinerja pada RPJMD Kota Bandung Tahun 20132018 pada misi ke-2 menghadirkan tata kelola yang efektif, bersih dan melayani dan tujuan ke-2 yakni terlaksananya reformasi birokrasi. Pelaksanaan Test Seleksi Mutasi Pindah Datang PNS

Dalam rangka menjaring PNS yang masuk ke Kota Bandung agar sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, mulai tahun 2015 BKD Kota Bandung telah melaksanakan Kegiatan Seleksi Mutasi Pindah Datang bagi PNS dari Pemerintah Kabupaten/Kota lain yang mengajukan Mutasi Pindah Datang ke Pemerintah Kota Bandung dengan melakukan Tes Tertulis dan Wawancara. Kegiatan ini sudah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali. Seleksi mutasi pindah datang yang pertama diikuti sebanyak 113 PNS, dengan LKIP BKD Kota Bandung Tahun 2015

32

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 97 orang yang lulus dan 54 orang yang sudah ditempatkan, sedangkan kegiatan seleksi mutasi pindah datang yang kedua diikuti sebanyak 39 PNS. Dari target sebesar 76%, kinerja mencapai 75,27% (belum mencapai target yang direncanakan). Hal ini disebabkan karena ada penurunan jumlah jabatan fungsional tertentu serta jabatan struktural yang terisi dan memenuhi persyaratan kompetensi (karena meninggal, pensiun/APS, pindah, MPP dan mengikuti tugas belajar yang belum ada penggantinya). seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.18 Perbandingan Kinerja Nyata dengan Kinerja Tahun Sebelumnya Indikator Persentase Jabatan yang Diisi Sesuai Dengan Kompetensi No

Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan

1.

Formasi struktural

2.

Formasi struktural yang terisi dan memenuhi persyaratan kompetensi Fungsional Tertentu (JFT) yang memenuhi persyaratan kompetensi Fungsional Umum (JFU) yang memenuhi persyaratan kompetensi, terdiri dari : - PNS hasil seleksi kategori umum (penerimaan tahun 2014) - PNS hasil seleksi kategori 2 (seleksi tahun 2014) - JFU yang rekomendasi hasil assessment-nya sesuai pada jabatan saat ini  BPPT  Disyanjak  Inspektorat  DPKAD  Bappeda  BKD  Setda - PNS yang lulus seleksi mutasi pindah datang Jumlah jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi (2+3+4) PNS Kota Bandung

3. 4.

5. 6.

Target IKU Realisasi IKU = (5/6) x 100% Capaian IKU = (Realisasi/Target) x 100%

2013

2014

2015

1.951

1.951

1.951

1.889

1.929

1.927

13.637

13.468

12.940

-

-

1.171

-

-

210 465

-

-

442

15.526 21.444

15.397 20.931

54 16.038 21.306

72%

73%

76%

72,40%

73,56% 100,77%

75,27% 99,04%

100,56%

Bila dibandingkan dengan tahun 2014, kinerja mengalami peningkatan sebesar 1,71%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2015 sudah ada jabatan fungsional umum yang memenuhi persyaratan kompetensi (JFU hasil assessment, hasil seleksi penerimaan CPNS baru dan kategori 2 tahun 2014 serta hasil seleksi mutasi pindah datang).


33

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2018, kinerja telah tercapai sebesar 89,44% sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.19 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Indikator Kinerja

Satuan

Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi

%

Tahun 2015 Target

Realisasi

76

75,27

%

Tahun 2018 Target

Realisasi s/d 2015

85

75,27

99,04

88,55

Adapun faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain :

1

Sumber dana yang cukup untuk menyelenggarakan penilaian kompetensi PNS

2

Adanya komitmen Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menggunakan hasil assessment kompetensi dan penilaian kinerja PNS sebagai instrument penempatan dalam jabatan

3

Adanya komitmen Pimpinan untuk menerapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya menerapkan merit system dalam penempatan dalam jabatan

4

Kompetensi SDM pada Badan Kepegawaian Daerah, para analis kompetensi dan standar Kompetensi yang mumpuni sehingga bisa memberikan kajian dan analisa kompetensi dan penempatan SDM dalam jabatan dengan tepat

5

Adanya dukungan Pemerintah Pusat baik MenpanRB, KASN dan BKN untuk kelancaran pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

Adapun faktor penghambat pencapaian sasaran adalah : 1.

Dana yang ada belum dapat memenuhi kebutuhan penilaian kompetensi keseluruhan, dana yang ada baru dapat digunakan untuk mempertahankan kondisi eksisting Pejabat Struktural yang memenuhi kompetensi, yaitu dengan melaksanakan pemetaan kompetensi (Talents Mapping) Pejabat Struktural Eselon IV.a (Lurah) di Lingkungan pemerintah Kota Bandung

2.

Belum adanya Assessment center Pemerintah Kota Bandung, sehingga Assessment kompetensi hanya dapat dilaksanakan dengan bekerja sama dengan pihak lain

3.

Kurangnya SDM Assessor di lingkungan pemerintah Kota Bandung

4.

Belum adanya regulasi yang bersifat lokal, lebih teknis dan lebih rinci, yang dapat dijadikan acuan untuk penempatan dalam Jabatan

5.

Belum adanya nama jabatan dan uraian tugas yang tetap, jelas dan berkekuatan hukum untuk para pelaksana (pejabat fungsional umum) sehingga menyebabkan kesulitan menganalisa tentang standar kompetensi nya terlebih lagi keseuaian masing-masing PNS pelaksana pada jabatannya LKIP BKD Kota Bandung Tahun 2015

%

34

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 Perbandingan kinerja penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi dengan kinerja instansi lainnya/kota lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Pemerintah Provinsi DIY

Berdasarkan hasil studi Banding Pemerintah Kota Bandung ke Pemerintah Provinsi DIY, Pemerintah Kota Bandung masih tertinggal dalam hal ketersediaan Assessment Center (pusat penilaian kompetensi) untuk mendukung penempatan dalam jabatan PNS sesuai dengan kompetensi, di Pemerintah DIY telah dilakukan assessment setiap sebelum proses penempatan, dan dilakukan pula pemetaan kompetensi untuk bahan pengambilan kebijakan penempatan dalam jabatan.

Pemerintah Kota Banda Aceh

Jika dibandingkan dengan Pemerintah Kota Banda Aceh, kinerja Pemerintah Kota Bandung cukup baik karena Kota Banda Aceh dalam hal penempatan dalam Jabatan belum mempedomani Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahkan untuk Standar Kompetensi pun Kota Banda Aceh belum menyusun

Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh BKD Kota Bandung untuk meningkatkan capaian kinerja persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi antara lain :


35


Rangkaian kegiatan Seleksi Terbuka JPT Kasatpol PP

Rapat Pansel

Wawancara akhir

Tes Kesehatan Kejiwaan

Tes CAT

Assessment Center

Tes Kesehatan Dasar


36


Talents Mapping Ess 4a Benchmarking AC DIY

Penerimaan hasil Talent Pool JA dari BKN

Ekspose SIKOM Pengarahan WK dalam rangka Evaluasi JPT

Talents Mapping Lurah


37

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 Adapun keselarasan sasaran dengan program/kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.20 Realisasi Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Sasaran 2 Tersedianya Aparatur Sipil Negara yang Memenuhi Standar Kompetensi Indikator Kinerja Persentase Jabatan yang Diisi sesuai dengan Kompetensi PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT

1

2

Program pembinaan dan pengembangan aparatur

Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan Seleksi Penerimaan Calon PNS dan Seleksi Penerimaan PTT

1. 1 dok. Track Record pejabat struktural eselon II dan III 2. 1 dok. Analisa jabatan fungsional tertentu 3. 1 dok. Penyusunan data dan analisa calon peserta 1. 1 dok peta pendidikan 2. 1 dok peta jabatan 3. 1 dok. Penetapan nama-nama jafung umum 1. Pembagian SK CPNS dari tenaga honorer kategori II sebanyak 767 orang 2. Pembagian SK CPNS dari pelamar umum sebanyak 212 orang

ANGGARAN (Rp) 3

REALISASI (Rp)

%

4

5

1.118.847.080

840.292.213

85,21

193.818.918

113.992.735

58,81

106.491.962

103.348.330

97,05

507.000.000

328.091.639

64,71

Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN

Seleksi IPDN diambil oleh Pemerintah Pusat (Kemendagri)

6.306.000

6.284.609

99,66

Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (Penyesuaian Ijazah) dan Ujian Dinas

Jumlah ASN yang mengikuti UPKP & Udin=205 orang, tdd:  UPKP=163 orang  Pengiriman peserta Udin ke Prov. Periode April=13 orang dan Periode Oktober=29 orang

119.730.200

119.715.200

99,99

Seleksi Mutasi Pindah Datang PNS

152 orang, terdiri dari :  Tahap I = 113 orang  Tahap II = 39 orang

185.500.000

168.859.700

91,03

1.640.205.805

1.609.299.443

97,78

204.437.821

199.866.200

97,76

Program Pembangunan dan Pengembangan Assesment Center Penyusunan Metoda/Alat Ukur Penilaian Kompetensi

1. Penyusunan alat ukur peniliaian kompetensi generik 2. Pengembangan software sistem aplikasi uji kompetensi berbasis komputer (SIKOM) dan entry soal digital tahun 2014


38


PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT

1

2 1. 100% pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pertama Ka.SatpolPP 2. 100% Pelaksanaan assesment kompetensi Tallent mapping untuk lurah 3. Pelaksanaan Tallent mapping ess. IV/a di SKPD dan Kewilayahan=183 orang 4. Pelaksanaan Tallent mapping untuk JFU 5. Pelaksanaan Tallent pooling JA=109 orang 1. Penyusunan standar kompetensi manajerial ess.IIII 2. Penyusunan standar kompetensi JFU

Penilaian Kompetensi/ Assesment Kompetensi untuk Penempatan dalam Jabatan

Penyusunan dan Penetapan Standar Kompetensi Jabatan Penyusunan Business Process MSDM Berbasis Kompetensi dan SOP Assessment Center

ANGGARAN (Rp) 3

REALISASI (Rp)

%

4

5

1.198.009.921

1.176.167.134

98,18

169.911.063

167.904.109

98,82

67.847.000

65.362.000

96,34

Konsep bisnis proses MSDM berbasis kompetensi

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa terdapat keselarasan antara sasaran dengan program/kegiatan yang dilaksanakan. Pada sasaran 2 tidak terdapat rekomendasi yang dikemukakan pada LKIP tahun sebelumnya.


39


Sasaran Strategis 3 Dalam

pencapaian

Meningkatnya Disiplin Pegawai ASN

sasaran

strategis

ini,

Badan

Kepegawaian

Daerah

mengidentifikasikan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel di bawah ini : Tabel 3.21 Capaian IKU pada Sasaran Strategis 3 Tahun 2014 Indikator Kinerja 1. 2.

3.

Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin pegawai ASN Persentase SKPD yang tidak terdapat pelanggaran disiplin Persentase tingkat kehadiran pegawai ASN

Tahun 2015

Target

Realisasi

Capaian (%)

100%

100%

100

100%

100%

100

70%

73,61%

105,16

75%

77,78%

103,69

100%

97,29%

97,29

100%

99,87%

99,87


Target

Realisasi

Capaian (%)

100,82

101,19

Uraian mengenai ketiga IKU tesebut adalah sebagai berikut :

3.1 Persentase Penanganan terhadap Pelanggaran Disiplin PNS Sesuai amanat PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai, maka BKD sebagai lembaga yang memiliki fungsi untuk melaksanakan pembinaan pegawai, berorientasi pada upaya untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran PNS terhadap peraturan disiplin dalam rangka mewujudkan

reformasi

birokrasi

dan

pelaksanaan kepemerintahan yang baik (Good Governance) melalui pengukuran persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin PNS.


40

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 Kasus pelanggaran disiplin pada tahun 2015 sebanyak 37 kasus, yang terdiri dari 25 kasus yang sudah turun SK dan 12 kasus masih berjalan (lintas tahun) dan seluruhnya sudah ditangani sehingga capaian kinerjanya 100% sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.22 Data Jumlah Pelanggaran Disiplin yang Ditangani oleh BKD Kota Bandung berdasarkan Jenis Pelanggaran Tahun 2012 –Tahun 2015

Jenis Pelanggaran Disiplin

2015 2012

2013

2014

Ringan

1

-

22

Sudah Turun SK -

Sedang

1

-

2

3

Berat

10

7

7

22

Jumlah

12

7

31

25

Hukdis Kasus Berjalan - SK Pemb. Sementara : 7 Kasus - Kasus Lintas Tahun : 5 Kasus 12

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa bila dibandingkan dengan tahun 2014, jumlah pelanggaran disiplin yang ditangani oleh BKD mengalami penurunan untuk kasus yang sudah turun SK. Adapun faktor pendukung pencapaian kinerja adalah telah dilaksanakannya monitoring dan evaluasi ke SKPD-SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung untuk pembinaan pegawai, sedangkan faktor penghambatnya adalah perlu adanya sinkronisasi jadwal pelaksanaan sidang Tim Pertimbangan.

Bila dibandingkan dengan BKD Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dalam melaksanakan penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS, sudah sama-sama menggunakan PP 53 Tahun 2010, namun di BKD Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tidak ada Tim Pertimbangan


41

Bab III Akuntabilitas Kinerja Untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun yang akan datang, solusi yang akan dilaksanakan adalah :

1 Adanya anggaran untuk pelaksanaan Sidang oleh Tim Pertimbangan

3

2 Tersedianya Peraturan perundang-undangan mengenai Disiplin PNS

Tersusunnya Jadwal Pelaksanaan Proses Penanganan Pelanggaran Disiplin PNS

Melaksanakan kegiatan Gerakan Disiplin Aparatur PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Kegiatan ini adalah menjaring PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang berkeliaran di pusat pembelanjaan. 4 Titik keramaian antara lain : 1. Pasar Kosambi 2. Pasar Baru Trade Centre 3. Bandung Indah Plaza 4. Kawasan Alun Alun Bandung Dalam kegiatan Gerakan Disiplin Aparatur ini terjaring sebanyak 18 PNS yang sedang melakukan aktivitas di tempat perbelanjaan di luar jam kerja.


42

Bab III Akuntabilitas Kinerja

3.2 Persentase SKPD yang tidak Terdapat Pelanggaran Disiplin Pelanggaran disiplin PNS adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik 3.2 Persentase SKPD yang Tidak Terdapat Pelanggaran Disiplin yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja sebagaimana yang diatur dalam PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung terus berupaya untuk menurunkan pelanggaran disiplin pegawai melalui sosialisasi sehingga sampai dengan tahun 2015 dapat melampaui target yang ditetapkan dengan realisasi sebesar 77,78% atau sebanyak 56 (lima puluh enam) SKPD tidak terdapat pelanggaran disiplin dari jumlah SKPD di Kota Bandung sebanyak 72 (tujuh puluh dua) SKPD. Tabel 3.23 Perbandingan Kinerja Nyata dengan Kinerja yang Direncanakan Indikator Persentase SKPD yang Tidak Terdapat Pelanggaran Disiplin Tahun 2014-2015 Indikator Kinerja

Satuan

Persentase SKPD yang Tidak Terdapat Pelanggaran Disiplin

%

Tahun

Target

Realisasi

%

2014

70

73,61

105,16

2015

75

77,78

103,71

Jika dibandingkan dengan tahun 2014, jumlah SKPD yang tidak terdapat pelanggaran disiplin pada tahun ini terdapat peningkatan menjadi 56 SKPD dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 53 SKPD. Dengan demikian, SKPD yang terdapat pelanggaran hukuman disiplin berkurang dari 19 SKPD menjadi 16 SKPD atau capaian kinerja mengalami peningkatan sebesar 4,17%. Adapun faktor pendorong capaian kinerja : 1. Melakukan kepada

pembinaan SKPD

berupa

sosialisasi PP 10 dan PP 53 2. Pelaksanaan

pemeriksaan

penggunaan narkoba melalui tes urine bagi PNS di 5 (lima) SKPD bekerjasama dengan BNN Kota Bandung

Melaksanakan tes urine di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung yang berkoordinasi dengan BNN Kota Bandung, yang bertempat di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015.


43

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tabel 3.24 Daftar SKPD yang Terdapat Pelanggaran Disiplin Tahun 2012-2015 No

SKPD

Jumlah Pelanggaran Disiplin 2013 2014

2012

1. Inspektorat 2. Sekretariat DPRD 3. Bagian Tata Usaha Setda 4. BPPKB 5. BKD 6. BKPPM 7. BPPT 8. Dinas Pelayanan Pajak 9. DKPAD 10. Dinas Sosial 11. Dinas Kesehatan 12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 13. Dinas Komunikasi dan Informasi 14. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 15. Dinas Pendidikan 16. Dinas Pemakaman dan Pertamanan 17. Dinas Koperasi UKM dan Perindag 18. Dinas Bina Marga dan Pengairan 19. Dinas Pemuda dan Olahraga 20. Dinas Perhubungan 21. Satuan Polisi Pamong Praja 22. RSKGM 23. Kecamatan Lengkong 24. Kecamatan Rancasari 25. Kecamatan Kiaracondong 26. Kecamatan Ujungberung 27. Kecamatan Regol 28. Kecamatan Astanaanyar 29. Kecamatan Bojongloa Kaler 30. Kecamatan Batununggal 31. Kecamatan Astanaanyar 32. Kecamatan Antapani 33. Sekretariat Dewan Jumlah Pelanggaran Disiplin Jumlah SKPD yang Terdapat Pelanggaran Disiplin

2015

R

S

B

R

S

B

R

S

B

R

S

1 1

1 1 9

2 2 1 1 1 1 1 1 10

-

6

1 1 2 1 1 1 7

1 1 1 1 3 1 4 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 27

1 1 2 19

1 1 2

-

1 1 3 1 1 3 3 1 1 2 7 2 1 2 4 1 1 2 6 31 37

B

Ket : R = Ringan, S = Sedang, B = Berat

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2018, kinerja telah tercapai sebesar 98,46% sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Indikator Kinerja

Satuan

Persentase pegawai yang tidak terdapat pelanggaran disiplin

%

Tahun 2015 Target

Realisasi

75

77,78

%

103,71

Tahun 2018 Target

Realisasi s/d 2015

79

77,78


44

%

98,46


3.3 Persentase Tingkat Kehadiran Pegawai ASN Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat kepatuhan pegawai sebagai tolok ukur kedisiplinan karena keberhasilan dalam mencapai tujuan dan kelancaran selain

dalam

pelaksanaan

ditentukan

oleh

tugas mutu

profesionalitas juga sangat ditentukan oleh sikap kedisiplinan. Persentase tingkat kehadiran pegawai ASN pada tahun 2015 adalah sebesar 99,65% dari target sebesar 100%, sehingga capaian IKU ini adalah sebesar 99,65% sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.25 - Capaian IKU 3.3

IKU Persentase Tingkat Kehadiran Pegawai ASN

Triwulan 2013 2014 2015

Target

Realisasi

100 100 100

90,80 97,33 99,87

Capaian IKU (%) 90,80 97,33 99,87

Pada tahun 2015, realisasi tidak memenuhi target karena masih ada pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kinerja mengalami peningkatan sebesar 2,54%. Hal ini disebabkan karena :  Pada tahun 2015 kriteria untuk menentukan indikator ini dibatasi oleh jumlah pegawai yang tidak hadir hanya tanpa keterangan;  Sedangkan pada tahun 2014, kriteria pegawai yang tidak hadir adalah pegawai yang tidak hadir karena izin, cuti tahunan, cuti bersalin, dinas lapangan, pelatihan, cuti penting dan cuti di luar tanggungan negara serta tanpa keterangan. Adapun rekapitulasi tingkat kehadiran pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :


45


Tabel 3.26 Rekapitulasi Tingkat Kehadiran Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2015

Tahun

Persen tase Hadir (%)

2014

97,33

Persentase Tidak Hadir (%) Sakit

Izin

Cuti Tahunan

Cuti Besar

Cuti Bersalin

Dinas Luar

Pelati han

Cuti Alasan Penting

CLTN

TK

0,38

0,19

0,24

0,05

0,21

0,97

0,29

0,03

-

0,32

Ket

Kriteria 2015

99,87

11,17

0,06

0,06

0,03

0,06

0,41

0,11

0,05

0,003

0,13

tidak hadir hanya untuk TK

Hasil benchmarking dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi : 

Dari sisi sensor mesin, untuk mengukur tingkat kehadiran pegawai, menggunakan kartu yang sudah berjalan 2 (dua) tahun sehingga sistem sudah teruji, sedangkan Pemkot Bandung sudah menggunakan sensor wajah



Dari sisi aplikasi, server dikelola secara terpusat oleh Dishubkominfo


46

Bab III Akuntabilitas Kinerja Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain : 1. Pengawasan dan pembinaan atasan langsung terhadap jajaran pelaksana yang menjadi kewenangannya untuk mematuhi ketentuan jam kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku 2. Sosialisasi PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS 3. Penerapan Reward dan Punishment 4. Pola kepemimpinan atasan yang diharapkan mampu mendorong, membina dan mengembangkan disiplin serta produktivitas kerja karyawannya

Adapun kendala pencapaian kinerja adalah sebagai berikut : 1. Kurangnya kesadaran PNS untuk melaksanakan ketentuan jam kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku 2. Belum tersosialisasinya secara merata regulasi yang mengatur disiplin kehadiran terhadap jajaran PNS 3. Beberapa SKPD tidak tepat waktu menyampaikan laporan absensi bulanan dan masih dilakukan secara manual Solusi untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang adalah sebagai berikut :


47

Bab III Akuntabilitas Kinerja Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2018, kinerja telah tercapai sebesar 99,87% sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.27 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Tahun 2015 Indikator Kinerja

%

Persentase Tingkat Kehadiran Pegawai ASN

%

Target

Realisasi

100

99,87

Tahun 2018 %

99,87

Target

Realisasi s/d Tahun 2015

%

100

99,87

99,87

Adapun keselarasan sasaran dengan program/kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.28 Realisasi Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Sasaran 3 Meningkatnya Disiplin Pegawai ASN PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT

1 Program pembinaan dan pengembangan aparatur

2

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

37 kasus; Terlaksananya tes urine 5 SKPD (100%) tdd: 1). Satpol PP =338 PNS 2). Inspektorat = 87 PNS 3).Disyanjak=394 PNS 4).Disbudpar=58 PNS 5). BKD=91 PNS

Program pembinaan dan pengembangan aparatur Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1)Terlaksananya inspeksi mendadak dalam rangka GDA ke 5 titik keramaian Terlaksananya monev di 72 SKPD (100%)

ANGGARAN (Rp) 3

REALISASI (Rp) 4

426.000.000

371.991.850

87,32

426,000,000

371.991.850

87,32

141.138.500

140.736.623

99,72

141.138.500

140.736.623

99,72

% 5



48


Sasaran Strategis 4

Dalam

pencapaian

Meningkatnya Pemenuhan Hak-hak Kepegawaian ASN

sasaran

strategis

ini,

Badan

Kepegawaian

Daerah

mengidentifikasikan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel di bawah ini : Tabel 3.29 Capaian IKU pada Sasaran Strategis 4 Indikator Kinerja

Tahun

Target

Realisasi

Capaian (%)

2014

100%

100%

100%

2015

100%

100%

100%

Persentase pegawai yang terpenuhi hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Indikator persentase pegawai yang terpenuhi hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimaksudkan untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai. Hak-hak kepegawaian yang diukur adalah jumlah pegawai yang memperoleh surat ijin cuti, jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS dan melaksanakan sumpah janji, jumlah PNS yang memperoleh TPPNS (Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil), jumlah jabatan yang telah dievaluasi dan disusun nilai dan kelas jabatannya serta persentase PNS yang memiliki PPKPNS (Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil). Perbandingan capaian indikator tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.30 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Pegawai yang Terpenuhi Hak-Hak Kepegawaiannya sesuai dengan Ketentuan Yang Berlaku Tahun 2013 - 2015

No 1 1. 2. 3. 4. 5.

Jenis Hak-hak Kepegawaian 2 Cuti CPNS yang menjadi PNS

diangkat

TPPNS Jumlah jabatan yang telah dievaluasi dan disusun nilai dan kelas jabatannya Persentase PNS yang memiliki PPKPNS

Capaian IKU

Capaian Kinerja 2014

2013

2015

3

4

5

263

263

100%

6 172

12 172

Sehar usny a 13 100%

-

-

-

35

35

100%

767

767

100%

21.444

21.444

-

20.931

20.931

100%

21.306

21.306

100%

Belum ada kegiatan

Belum ada kegiatan

-

94

94

100%

2.390

2.390

100%

Belum ada PPKPNS

Belum ada PPKPNS

-

100

100

100%

21.306

21.306

100%

Terpenuhi

Seharusnya

Capaia n

Terpen uhi

Terpen uhi

100%


Terpen uhi

Seharu snya

Capai an

14 438

10 438

11 100%

100%

100%

49

Bab III Akuntabilitas Kinerja Jika dibandingkan dengan target, persentase pegawai yang terpenuhi hak-hak kepegawaiannya telah mencapai target 100%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kinerja sama dengan tahun 2014 yakni persentase pegawai yang terpenuhi hak-hak kepegawaiannya telah tercapai 100%. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2018, kinerja telah tercapai sebesar 100% sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.31 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Tahun 2015 Indikator Kinerja

1.

Satuan

Cuti

2. 3.

4.

5.

CPNS yang diangkat menjadi PNS TPPNS Jumlah jabatan yang telah dievaluasi dan disusun nilai dan kelas jabatannya Persentase PNS yang memiliki PPKPNS

Tahun 2018 %

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Realisasi

%

100

100

100

%

100

100

%

100

% %

Capaian IKU

Target

100

Hasil

%

Realisasi s/d Tahun 2015 100

Target

100

benchmarking

dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

terkait

TPPNS

adalah sebagai berikut :  Pemerintah

Kabupaten

Banyuwangi

sudah

menggunakan

sistem

evaluasi

jabatan

(job

grading) dalam menentukan TPPNS

Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka benchmarking ke BKD Kabupaten Banyuwangi Dilaksanakan pada Tanggal 3 s/d 4 September 2015


50

Bab III Akuntabilitas Kinerja Faktor pendukung pencapaian kinerja adalah : 

Tersedianya anggaran yang memadai untuk Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TPPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.



Pengumpulan kelengkapan Berkas (Berkas STTPL dan Surat Keterangan Sehat) dari CPNS melalui SKPD sudah sesuai prosedur sehingga memudahkan dalam proses input SAPK dan pencetakan Surat Keputusan Walikota Bandung tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2015.



Pencetakan Surat Keputusan Walikota Bandung tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2015 melalui SAPK sehingga memudahkan dalam pencetakan SK dimaksud.

Faktor penghambat pencapaian kinerja adalah : 

Untuk menentukan besaran Tambahan Penghasilan PNS tahun 2016 masih belum bisa ditetapkan standar baku disebabkan karena belum adanya Anjab dan ABK yang dikeluarkan oleh Bagian ORPAD



Tempat Pelaksanaan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang relatif tidak sesuai antara kapasitas dan jumlah peserta sumpah/janji PNS


51

Bab III Akuntabilitas Kinerja 

Proses Pencetakan Surat Keputusan Walikota Bandung tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2015 belum didukung dengan perangkat memadai sehingga membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dalam proses tersebut. Adapun solusi untuk perbaikan di masa akan datang adalah sebagai berikut :

 Mendorong Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah untuk segera menyusun Anjab dan ABK  Untuk meningkatkan capaian persentase PNS yang memiliki PPKPNS,

akan

dilaksanakan pendampingan pada SKPD yang kesulitan untuk menyusun SKP, yakni mayoritas tenaga fungsional  Penyediaan Perangkat yang memadai sehingga Proses Pencetakan Surat Keputusan Walikota Bandung tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung lebih cepat.

Pengambilan Sumpah/Janji PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2015 Gedung Bermartabat 3 Desember 2015

Adapun keselarasan sasaran dengan program/kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.32 Realisasi Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Sasaran 4 Meningkatnya Pemenuhan Hak-hak Kepegawaian ASN PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT

1 Program pembinaan dan pengembangan aparatur

2

Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

Verifikasi berkas kelengkapan calon penerima tanda kehormatan SLKS=2,211 orang; Pemutakhiran database penerima penghargaan =1.101 orang; Pemberian penghargaan anubhawa sasana desa/desa kadarkum=60 lurah

ANGGARAN (Rp) 3

REALISASI (Rp) 4

1.390.179.732

1.235.076.191

92,94

603.500.000

479.086.000

79,38


52

% 5


PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT

1

2 1. Terlaksananya pemutakhiran data gaji dan seluruh komponen tunjangan pegawai serta pencetakan gaji 11.364 orang 2. Terlaksananya rekonsiliasi data gaji, tunjangan PNS dengan data kepegawaian (SIMPEG) 11.364 orang Terlaksananya sumpah janji PNS dari kategori 2=767 orang 1. 1 dok. Perhitungan realisasi capaian SKP 2014 pejabat eselon II, III, JFT Utama dan JFT Madya 2. 1 dok.PPK PNS pejabat eselon II, III, JFT utama dan JFT Madya 1. Penyusunan rancangan Kepwal tentang penetapan standar pemberian TPPNS 1 dokumen 2. Penyusunan raperwal tentang tata cara pemberian TPPNS 1 dokumen 3. Terlaksananya pemberian pelayanan pengurusan administrasi kepegawaian (655 orang), terdiri dari: a. Kartu pegawai = 62 b. KARIS = 162 c. KARSU = 244 d. Bapetarum = 105 e. Taspen = 0 1. Pembuatan simulasi evaluasi jab.struktural, 2. Penyusunan evaluasi jafung umum 3. Penyusunan daftar penilaian jab.struktural 4. Informasi fakttor jabatan struktural 5. Daftar rekapitulasi kelas jabatan dan persediaan pegawai

Pengembangan Sistem Informasi Gaji

Sumpah Janji PNS

Penilaian Kinerja PNS

Pengembangan Standar Pemberian Kesejahteraan Pegawai dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Evaluasi Jabatan

ANGGARAN (Rp) 3

REALISASI (Rp) 4

% 5

85.500.000

84.349.800

98,65

140.000.000

114.395.500

81,71

197.147.624

195.920.059

99,38

165.000.000

163.582.250

99,14

199.032.108

197.742.582

99,35



53


Tujuan 3 : Tersedianya pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat, cepat dan akurat

Sasaran Strategis 5

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Badan Kepegawaian Daerah mengidentifikasikan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel di bawah ini : Tabel 3.33 Capaian IKU pada Sasaran Strategis 5 Tahun 2014 Indikator Kinerja 1.

2.

Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu a. Kenaikan pangkat pegawai tepat waktu b. Kenaikan gaji berkala pegawai tepat waktu c. Pensiun pegawai tepat waktu Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian


Tahun 2015

Target

Realisasi

Capaian (%)

Target

Realisasi

Capaian (%)

87,5

88,16

100,75

100%

100%

100

87,5

89,43

102,21

100%

100%

100

87,5

90,32

103,22

100%

100%

100

62

62,55

100,89

65

74,49

114,60

101,78


103,65

54


5.1 Persentase Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini dimaksudkan untuk mencapai pelayanan prima dan pemenuhan administrasi kepegawaian. Aspek yang diukur adalah kenaikan pangkat pegawai, kenaikan gaji berkala dan pensiun pegawai. a. Persentase Kenaikan Pangkat Pegawai Tepat Waktu Sub indikator ini sesuai dengan amanat PP Nomor 12 tahun 2002 tentang perubahan atas PP Nomor 99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat PNS. Sampai dengan tahun 2015, jumlah usulan kenaikan pangkat berjumlah 2.752 usulan dan jumlah usulan kenaikan pangkat pegawai selesai tepat waktu yaitu berjumlah 2.752 usulan, sehingga persentase kenaikan pangkat pegawai tepat waktu sebesar 100%. Mekanisme pelayanan kenaikan pangkat :

3

SKPD mengusulkan nominatif disertai kelengkapan administrasi PNS yang akan naik pangkat melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) BKD memeriksa kelengkapan berkas Kenaikan Pangkat, jika telah lengkap maka dientry ke dalam Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) yang terintegrasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) BKD mengirimkan usul dan berkas Kenaikan Pangkat yang telah dientry tersebut kepada instansi yang berwenang dalam Penandatangan Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat

4

Usul Kenaikan Pangkat yang telah mendapatkan Persetujuan Teknis, dikirimkan kembali ke BKD untuk dicetak Surat Keputusannya

1 2

b. Persentase Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Tepat Waktu Sub indikator ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012. Sampai dengan tahun 2015, jumlah usulan kenaikan gaji berkala pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung berjumlah 7.524 usulan, sedangkan jumlah usulan kenaikan gaji berkala pegawai yang bisa diselesaikan tepat waktu berjumlah 7.524 usulan, sehingga persentase kenaikan gaji berkala tepat waktu sebesar 100%.


55

Bab III Akuntabilitas Kinerja Mekanisme pelayanan kenaikan gaji berkala :

1

Pengelola kepegawaian mendata pegawai negeri sipil yang telah memenuhi persyaratan untuk kenaikan gaji berkala

3

Pengelola kepegawaian mengirimkan surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala kepada Bagian Pengelolaan gaji beserta tembusannya kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan, Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, PT. TASPEN, Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung, dan bendaharawan gaji unit organisasi Pengelola kepegawaian unit organisasi mengusulkan penerbitan kenaikan gaji berkala bagi kepala organisasinya kepada Walikota melalui Badan Kepegawaian Daerah

4

Badan Kepegawaian Daerah memeriksa kelengkapan berkas persyaratan untuk kenaikan gaji berkala

5

Badan Kepegawaian Daerah membuat konsep surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala untuk ditandatangani pejabat yang berwenang

2

6

Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan disampaikan ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung beserta tembusannya kepada Sekretaris Daerah, Inspektorat, SKPD yang bersangkutan, pegawai negeri sipil yang bersangkutan melalui SKPD

c. Persentase Pensiun Pegawai Tepat Waktu Sub indikator ini sesuai dengan amanat PP Nomor 19 tahun 2013 tentang perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS. Sampai dengan tahun 2015, jumlah usulan kenaikan pensiun di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yaitu berjumlah 685 usulan, sedangkan jumlah usulan pensiun pegawai yang bisa diselesaikan tepat waktu berjumlah 685 usulan. Sehingga persentase kenaikan gaji berkala tepat waktu yaitu sebesar 100%. Mekanisme pelayanan pensiun : 1

SKPD menyerahkan usulan dan berkas administrasi PNS yang akan mencapai BUP atau Pensiun Janda/Duda melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD)

3

BKD memeriksa kelengkapan berkas usulan Pensiun, jika telah lengkap maka dientry ke dalam Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) yang terintegrasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) BKD mengirimkan usul dan berkas Pensiun yang telah dientry tersebut kepada instansi yang berwenang dalam Penerbitan Keputusan Pensiun PNS yang bersangkutan

4

Jika SK Pensiun PNS belum terbit sampai dengan TMT Pensiun PNS tersebut, maka Gaji akan secara otomatis dihentikan melalui sistem Gaji.

2


56


Tabel 3.34 Perbandingan Capaian Indikator Persentase Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2014 - 2015 Tahun 2014 No.

1.

2. 3.

Indikator Kinerja Kenaikan Pangkat Pegawai Tepat Waktu Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Tepat Waktu Pensiun Pegawai Tepat Waktu

Usulan

Tepat Waktu

2.297

Tahun 2015 Tepat Tar Reali Waktu get sasi

Target

Reali sasi

Capaian IKU

Usulan

2.025

87,5

88,16

100,75%

2.752

2.752

100

100

100%

8.058

9.010

87,5

89,43

102,21%

7.524

7.524

100

100

100%

485

537

87,5

90,32

103,22%

685

685

100

100

100%

Rata-rata Capaian

102,06%

100%

Faktor pendukung pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :  Untuk proses penyelesaian kenaikan pangkat dan pensiun sudah dilaksanakan melalui SAPK sehingga memudahkan dalam proses penyelesaian kegiatan tersebut.  Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai  Adanya koordinasi antara pengelola dengan SKPD terkait Sedangkan faktor penghambat pencapaian kinerja adalah :  Keterlambatan Penyampaian berkas Kenaikan Pangkat PNS dari SKPD  Berkas Kenaikan Pangkat PNS dari SKPD tidak lengkap  Masih adanya ketidaksesuaian data pada SAPK.  Keterlambatan dalam pemberkasan usulan pensiun

Rekonsiliasi, Verifikasi data dan Evaluasi Kenaikan Pangkat PNSD bertempat di Gedung PMI Pada tanggal 13 Oktober 2015

Rekonsiliasi Data Pensiun Tahun 2016 bertempat di Hotel Mitra pada tanggal16 Desember 2015


Capaian IKU

57

Bab III Akuntabilitas Kinerja Untuk itu, solusi perbaikan kinerja di masa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1

Dalam hal keterlambatan Penyampaian berkas Kenaikan Pangkat PNS dari SKPD, sudah dan akan terus menerus dilakukan sosialisasi terhadap SKPD melalui kegiatan sosialisasi kenaikan pangkat yang dilakukan 2 kali dalam 1 tahun (periode April dan Periode Oktober). Berkoordinasi yang lebih intensif dengan BKN Regional III mengenai data pada SAPK

2

Dalam hal berkas Kenaikan Pangkat PNS dari SKPD yang tidak lengkap, sudah dan akan terus menerus dilakukan sosialisasi terhadap SKPD melalui kegiatan sosialisai kenaikan pangkat yang dilakukan 2 kali dalam 1 tahun (periode April dan Periode Oktober).

3

Melakukan koordinasi dengan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung terkait administrasi kepegawaian yang dibutuhkan serta berkoordinasi yang lebih intensif dengan BKN Regional III mengenai data pada SAPK.

4

Kemudian dalam hal masih belum akuratnya data SAPK untuk pegawai yang Pensiun, hal ini terus dilakukan konsolidasi antara BKD Kota Bandung dan BKN Regional III untuk mengatasi permasalahan tersebut.

5

Dalam hal masih adanya Keterlambatan dalam pemberkasan usulan pensiun, sudah dan akan terus menerus dilakukan sosialisasi terhadap SKPD melalui kegiatan Inventarisasi Data Pensiun PNSD yang Memenuhi Batas Usia Pensiun (BUP) dan Validasi dan Verifikasi Proses Penyelesaian Pensiun PNSD Kota Bandung


58

Bab III Akuntabilitas Kinerja 5.2

Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Sesuai

Amanat

Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,

maka

pelayanan

BKD

publik,

sebagai

lembaga

berorientasi

pada

kepuasan masyarakat/pelanggan melalui pengukuran kepuasan pelayanan, dimana masyarakat yang dimaksud adalah PNS Kota Bandung. Survey dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung untuk menilai dan mengukur kualitas pelayanan BKD Kota Bandung berdasarkan persepsi Pegawai Negeri Sipil di Kota Bandung selaku pengguna jasa layanan publik pada BKD Kota Bandung, dengan jumlah sampel sebanyak 150 (seratus lima puluh orang).

Kuesioner kepuasan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung terdiri atas pengukuran terhadap :

1. Waktu dan Biaya pelayanan 1. Mekanisme/Prosedur Pelayanan 2. Sarana dan Prasarana 4. Profesionalisme dan Kepribadian

Hasil dari kuesioner tersebut menyatakan bahwa kepuasan pelanggan pada pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung mencapai 74,49% yang berada pada interval mutu pelayanan puas, seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini :


59

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tabel 3.35 Perbandingan Nilai Mutu Pelayanan dengan Kinerja BKD No. Nilai Interval 1. 20 - 36 2. 37 – 52

Mutu Pelayanan Sangat Tidak Puas Tidak Puas

3.

53 – 68

Cukup Puas

4. 5.

69 – 84 85 - 100

Puas Sangat Puas

Kinerja BKD Target : 65 Realisasi : 74,49 (Puas) Capaian IKU : 114,60

Dengan demikian, bila dibandingkan antara kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan, maka realisasi telah melampaui target yang ditetapkan atau capaian IKU 114,60%. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kinerja telah meningkat sebanyak 11,94 point (tahun 2014 : target = 62, realisasi = 62,55, capaian = 100,89%). Kepuasan pelanggan pada pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung sebesar 74,49% menunjukkan bahwa masih banyak pelanggan pelayanan yang masih kurang puas dengan kondisi yang ada. Adapun hal yang menjadi permasalahan adalah : 1. Fasilitas sarana prasarana pelayanan yang kurang memadai 2. Waktu pelayanan dianggap masih lama 3. Sikap pegawai yang kurang ramah 4. Mekanisme pelayanan yang masih panjang Tindakan koreksi untuk mengatasi hal tersebut antara lain : Optimalisasi penggunaan barang inventaris

1

kantor dan penataan tempat pelayanan dengan kondisi yang lebih baik

2

Peningkatan produktivitas seluruh pegawai supaya

bisa

mengoptimalkan

waktu

pengerjaan di semua bidang

3

Menata prosedur kerja agar lebih efektif dan efisien

4

Melaksanakan pelatihan atau bimtek kepada para pegawai untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas, kompetensi dan integritas.


60


Twitter Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2018, kinerja telah tercapai sebesar 100,66% sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.36


Indikator Kinerja

Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Satuan

%

Target

Realisasi

65

74,49

Tahun 2018 Realisasi s/d Target Tahun 2015

%

114,60

74

74,49

%

100,66

Adapun keselarasan sasaran dengan program/kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.37 Realisasi Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Sasaran 4 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT

1

2

Program pembinaan dan pengembangan aparatur Administrasi Mutasi Kepegawaian Fungsional

Terselesaikannya administrasi mutasi fungsional tepat waktu sesuai usulan sebanyak 6.775 berkas

ANGGARAN (Rp) 3

REALISASI (Rp)

%

4

5

1.589.500.000

1.482.751.880

93,31

777.500.000

733.198.700

94,30


61


PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT

1

2 terselesaikannya administrasi mutasi struktural & non struktural tepat waktu sesuai usulan sebanyak 6.243 berkas

Administrasi Mutasi Kepegawaian Struktural dan Non Struktural Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan mesin/kartu absensi

1. Jml surat masuk=5.409 2. Jml surat keluar=5.060 3. KGB = 11.567 Tersedianya fasilitas internet, air dan listrik 100% Terlaksananya perpanjangan SNTK kendaraan dinas/operasional 80% Terpenuhi Layanan Kebersihan Kantor 100% Tersedianya peralatan kerja yang telah diperbaiki 100% Tersedianya alat tulis kantor 100% Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 100% Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan ruang kantor 100% Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor 80% Tersedianya peralatan rumah tangga 100% Tersedianya bahan dan buku bacaan 100% Tersedianya makanan dan minuman 100% Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100%

Terlaksananya pengadaan mesin dan kartu absensi 100%

ANGGARAN (Rp) 3

REALISASI (Rp)

%

4

5

812.000.000

749.553.180

92,31

1.199.970.435

1.107.545.527

93,19

17.850.000

17.850.000

100,00

183.700.035

183.556.000

99,92

10.138.500

66,70

121.800.000

117.091.200

96,13

25.000.000

24.469.000

97,88

61.050.000

60.857.050

99,68

226.473.000

216.835.100

95,74

25.050.000

24.656.770

98,43

189.275.000

146.712.650

77,51

20.000.000

19.930.487

99,65

35.000.000

33.619.000

96,05

64.000.000

60.955.501

95,24

215.572.400

190.874.269

88,54

246.637.600

241.130.300

98,29

8.000.000

7.920.000

99,00

15.200.000


62


PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT

1

2 1. PDH khaki =100 orang 2. PDH LINMAS=100 orang

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1. Batik tradisional=100 orang 2. Batik cangkurileung patrakomala=100 orang 3. Pakaian OR training pack=100 stel

Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS

Pemindahan tugas PNS

3 kali pelantikan pejabat struktural tgl. 8 Januari 2015 sebanyak=312 Orang, tanggal 10 April 2015 = orang dan tanggal 8 Mei 2015

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Sosialisasi TPPNS 2015 2. Sosialisasi peraturan Sosialisasi peraturan kepegawaian di mass perundang-undangan media 3. Sosialisasi LHKPN Terlaksananya bimbingan Bimbingan teknis teknis implementasi implementasi peraturan peraturan perundangperundang-undangan undangan 100% Terlaksananya penyegaran Pembinaan Kinerja mindset pola kerja bagi Aparatur aparatur BKD 1 kegiatan JUMLAH REALISASI SASARAN 5

ANGGARAN (Rp) 3

REALISASI (Rp)

%

4

5

104.077.200

103.677.200

99,62

134.560.400

129.533.100

96,26

259.750.000

217.902.351

83,89

259.750.000

217.902.351

83,89

551.210.000

377.564.000

69,88

233.200.000

88.434.000

37,92

102.100.000

73.220.000

71,71

215.910.000

215.910.000

100,00

3.847.068.035

3.426.894.058

87,71



63


Sasaran Strategis 6 Dalam

Tersedianya akurasi data kepegawaian

pencapaian sasaran strategis

ini,

Badan Kepegawaian Daerah

mengidentifikasikan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel di bawah ini : Tabel 3.38 Capaian IKU pada Sasaran Strategis 6 Indikator Kinerja

Tahun

Target

Realisasi

Capaian (%)

Persentase pegawai ASN yang datanya akurat

2014

10

10

100

2015

41,50

42,68

102,84

6.1. Persentase Pegawai ASN yang Datanya Akurat Akurasi kelengkapan

data

dan

kepegawaian

kebenaran

merupakan

komponen

data

pegawai. Jika salah satu komponen data seorang pegawai tidak lengkap atau tidak benar, maka data tersebut dinyatakan tidak akurat. Data kepegawaian yang akurat diperlukan sebagai bahan perencanaan manajemen kepegawaian dan dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan dalam pengembangan dan pembinaan PNS. Untuk

itu,

dalam

rangka

melaksanakan kebijakan pengembangan sistem

informasi kepegawaian berbasis

teknologi informasi, BKD melaksanakan peningkatan

kualitas

pengelolaan

dokumentasi data melalui pengelolaan, pemeliharaan dan penyimpanan arsip kepegawaian secara fisik dan elektronik.


64

Bab III Akuntabilitas Kinerja Data pegawai yang di-entry ke dalam sistem informasi kepegawaian adalah data pokok dan data riwayat. Data pokok pegawai terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) jenis. Pada tahun 2015, sebanyak 42,68% pegawai telah ter-update data pokok dan data riwayatnya, sedangkan sisanya baru ter-update data pokoknya saja.

SIMPEG BKD Kota Bandung merupakan Aplikasi berbasis web untuk pengelolaan data pegawai yang dikembangkan sejak Tahun 2009. SIMPEG tersebut merupakan hasil perancangan ulang dari aplikasi sebelumnya dengan

agar mampu

perkembangan

beradaptasi

teknologi

dan

kebutuhan organisasi Seiring

dengan

semakin

luasnya

kebutuhan akses SIMPEG oleh SKPD, pada Tahun

2013

BKD

Kota

Bandung

mengembangkan SIMPEG online sehingga pada Tahun 2015 SIMPEG telah dapat diakses

oleh

seluruh

SKPD

namun

kewenangan SKPD masih sebatas melihat data tanpa bisa merubah data. Bila

dibandingkan antara kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan

(target), maka kinerja nyata sebesar 42,68% telah melampaui target sebesar 41,50% sehingga capaian kinerjanya sebesar 102,84%. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kinerja mengalami peningkatan sebesar 32,68%, seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini :


65

Bab III Akuntabilitas Kinerja Perbandingan Rencana dan Kinerja Nyata

Tabel 3.39

Indikator Persentase Pegawai yang Datanya Akurat Tahun 2014 - 2015

No

1.

Jenis Jabatan

Ess. II/a, II/b III/a dan III/b 2. Ess. IV/a 3. Ess. IV/b, V/a dan JFU Jumlah

Target Data Akurat (Orang)

Realisa si Data Akurat (Orang)

247

247

717 1.129

2014 Jumlah PNS Kota Bandung (Orang)

%

Target Data Akurat (Orang)

Realisa si Data Akurat (Orang)

1,18

100

247

247

20.931

3,43

100

717

717

1.129

20.931

5,39

100

8.129

8.129

2.093 2.093 Capaian IKU

20.931

10

100 100

8.343

9.093

Capai an (%)

20.931

717

2015 Jumlah PNS Kota Bandung (Orang) Realisa Target si

21.912

21.912

21.306

21.306

Target Data Akurat (%)

Capai an (%)

1,13

1,16

3,27

3,36

37,10

38,15

41,50

42,68 102,84

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, kinerja baru tercapai 42,68% terdiri dari pejabat struktural dan sebagian JFU sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.40


Indikator Kinerja

Satuan

Persentase Tingkat Kehadiran Pegawai ASN

%

Target

Realisasi

41,50

42,68

%

102,84

Tahun 2018 Realisasi s/d Target Tahun 2015 100

42,68

%

42,68

Pencapaian kinerja yang didapatkan sampai dengan tahun 2015 didorong oleh kebutuhan terhadap akurasi data ASN. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan terhadap kualitas maupun kuantitas data ASN.

Kualitas Data ASN

Kuantitas Data ASN

Kebutuhan terhadap representasi data yang semakin beragam

Kebutuhan terhadap rekapitulasi data ASN secara keseluruhan


66

Bab III Akuntabilitas Kinerja Hasil benchmarking dengan BKD Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut : 1. Dokumen arsip kepegawaian sudah dikelola baik secara fisik maupun elektronik 2. Dari sisi aplikasi relatif sama 3. Dari segi data sudah akurat, BKD Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sudah menampilkan informasi kepegawaian secara online, baik melalui web SIMPEG maupun di lounge (command center) 4. Dari segi infrastruktur, pengelolaan server dilakukan secara terpusat di Dishubkominfo serta penyimpanan server di tempat yang memadai Melaksanakan rapat evaluasi e-PUPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2015 bertempat di Ruang Rapat BKD. Rapat evaluasi ePUPNS ini dihadiri oleh tim ePUPNS BKD.

Adapun faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain : 1. Adanya Rekonsiliasi Data kepada seluruh SKPD setiap tahun 2. Optimalisasi petugas SIMPEG di SKPD dalam mengelola data kepegawaian 3. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai 4. Adanya koordinasi antar bidang dalam pengakuratan data 5. Memadainya jumlah Verifikator e-PUPNS di SKPD dan BKD Melaksanakan pemusnahan arsip di Lingkungan BKD Kota Bandung. Untuk simbolis pemusnahan arsip dihadiri oleh BKD Kota Bandung, Inspektorat, Bagian Hukum dan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah. Pelaksanaan dilaksankan selama 4 hari dimulai pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan hari Rabu Tanggal 16 Desember 2015. Pemusnahan arsip ini sendiri dilaksanakan dilaksanakan bertempat di Kantor Arsip BKD Kota Bandung Jl. Aceh No. 12 Bandung


67

Bab III Akuntabilitas Kinerja Adapun faktor penghambat pencapaian kinerja antara lain : 1. Kurangnya Personil Petugas Sistem informasi Kepegawaian 2. Tidak terinformasikannya perubahan data PNS oleh pengelola data kepegawaian / petugas SIMPEG di tiap SKPD ke Badan Kepegawaian Daerah 3. Belum optimalnya support data dari seluruh bidang khususnya yang berkaitan dengan perubahan data PNS (BUP, BUP APS, Pindah-Datang, Meninggal Dunia, Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Diklat, Bintek dan DUK) 4. Jaringan Internet kadang lambat bahkan sering terputus 5. Keterlambatan pengembalian berkas pendukung perubahan data pada PNS di SKPD 6. Aplikasi e-PUPNS sering Error sehingga menghambat dalam penyelesaian Verifikasi PUPNS Beberapa langkah yang akan dilakukan untuk menindaklanjuti hal tersebut antara lain :

1

Melakukan sosialisasi kepada SKPD tentang pentingnya melakukan pemutakhiran data untuk proses percepatan pengambilan keputusan atau kebijakan pimpinan

Mengoptimalkan data 2 pemuktahiran secara berkala

3

Mengikutsertakan bidang lain untuk pemenuhan personil dalam pelaksanaan pemutakhiran data


68


Menunjuk petugas secara khusus yang mengelola atau melakukan pemutakhiran data

4

Menyampaikan informasi kepada seluruh SKPD untuk melaporkan perubahan data PNS di lingkungan kerjanya

5

6

7

Melakukan koordinasi ke seluruh SKPD secara berkala dalam proses perubahan data

Koordinasi dan Konsolidasi mengenai PUPNS melalui grup WhatsApp


69

Bab III Akuntabilitas Kinerja Adapun keselarasan sasaran dengan program/kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.41 Realisasi Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Sasaran 6 Tersedianya akurasi data kepegawaian PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT

1

2

Program pembinaan dan pengembangan aparatur Pembangunan/ pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen dan Arsip Kepegawaian

1. Penyusunan KAK Sistem informasi eksekutif 2. Entry DRH=6000 PNS 1. Terlaksananya penyusunan dokumen dan arsip kepegawaian =2000 berkas (100%) 2. Entry data kelengkapan dokumen kepegawaian berdasarkan tata letak=2.000 berkas (100%) 3. Pemusnahan 5.391 berkas (100%)

JUMLAH REALISASI SASARAN 6

ANGGARAN (Rp) 3

REALISASI (Rp) 4

917.912.162

901.916.560

98,77

697.704.162

682.231.720

97,78

220.208.000

219.684.840

99,76

917.912.162

901.916.560

98,77

% 6



70


Tujuan 4 : Meningkatnya akuntabilitas Kinerja SKPD

Sasaran Strategis 7

Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD

Sasaran ini bukan merupakan Indikator Kinerja Utama BKD karena tidak berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi BKD, akan tetapi sasaran ini ikut menunjang kinerja BKD dalam pelaksanaan tugas. Dalam

pencapaian

sasaran

strategis

ini,

Badan

Kepegawaian

Daerah

mengidentifikasikan 3 (tiga) Indikator Kinerja, yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel di bawah ini : Tabel 3.42 Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 7 Indikator Kinerja 1. 2. 3.

Nilai Evaluasi AKIP Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang Ditindaklanjuti Persentase Tertib Administrasi Barang/Aset Daerah

Target

Realisasi

63

63,51

Capaian (%) 100,81

100

-

-

100

100

100


100,41

7.1 Nilai Evaluasi AKIP Sesuai Amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), BKD sebagai instansi pemerintah berorientasi pada akuntabilitas kinerja yang hasilnya diperoleh melalui evaluasi AKIP berdasarkan Permenpan-RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja serta Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.


71

Bab III Akuntabilitas Kinerja Hasil evaluasi AKIP tahun 2014 yang keluar pada tahun 2015 dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2014 Nomor 710/06-Inspektorat tanggal 30 Juni 2015, Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung memperoleh nilai yaitu sebesar 63,51 (enam puluh tiga koma lima puluh satu) kategori CC dengan interpretasi CUKUP (memadai) Perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar atau melampaui target yang ditetapkan sebesar 63. Tabel 3.43 Perbandingan Kategori Nilai AKIP dari Kemenpan-RB dengan Kinerja BKD Tahun 2015

No. 1. 2.

Kategori AA A

Nilai Angka >85-100 >75-85

3.

B

>65-75

4.

CC

>50-65

Interpretasi Memuaskan Sangat Baik Baik, perlu sedikit Perbaikan

Kinerja BKD Target 63

Cukup baik (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar

Realisasi 63,51 (CC) Capaian 100,81%

Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung, dengan rincian sebagai berikut : Tabel 3.44 Perbandingan Nilai Evaluasi AKIP Tahun 2012-2014 No. 1.

2.

3.

Komponen Penilaian Perencanaan Kinerja a. Evaluasi atas Dokumen Renstra b. Evaluasi atas Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Pengukuran Kinerja a. Pemenuhan Pengukuran b. Kualitas Pengukuran c. Implementasi Pengukuran Pelaporan Kinerja a. Evaluasi atas Pemenuhan Pelaporan b. Evaluasi atas Penyajian Informasi Kinerja c. Evaluasi atas Pemanfaatan Informasi Kinerja

2012 23,64 8,36 15,28 5,17 1,25 3,92 0,00 14,02 3,75 7,14 3,13


2013 21,96 8,18 13,78 14,39 3,13 8,77 2,50 11,96 3,75 5,71 2,50

2014 25,83 9,53 16,29 12,52 3,00 5,77 3,75 10,93 2,75 5,09 3,09

72

Bab III Akuntabilitas Kinerja No. 4.

Komponen Penilaian

2012 9,40 3,87 1,73 3,80 52,23

Evaluasi Internal a. Pemenuhan Evaluasi b. Kualitas Evaluasi c. Pemanfaatan Evaluasi Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi a. Target dapat dicapai b. Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya c. Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan d. Kinerja yang Dilaporkan (Output) e. Kinerja yang Dilaporkan (Outcome) JUMLAH

4.

2013 11,75 4,83 2,17 4,75 60,07

2014 10,65 5,40 3,00 2,25 3,58 1,85 1,74 63,51

Jika dibandingkan dengan Nilai AKIP tahun 2013 yang keluar pada tahun 2014, nilai Evaluasi AKIP tahun 2014 yang keluar pada tahun ini mengalami peningkatan sebesar 3,44. Komponen penilaian yang mengalami peningkatan

adalah

pada

perencanaan kinerja yang mengalami peningkatan menjadi 25,83 dari sebelumnya 21,96. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, kinerja baru tercapai 83,57% sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.45 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Tahun 2015 Indikator Kinerja Nilai Evaluasi AKIP

Satuan Nilai

Target

Realisasi

63

63,51

% 100,81

Tahun 2018 Realisasi s/d Target 2015 76

63,51

% 83,57

Faktor pendukung pencapaian kinerja adalah : a.

Telah dilaksanakannya Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2018 melalui pendampingan oleh Narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

b.

Sosialisasi, pendampingan dan bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Bagian ORPAD Setda Kota Bandung;

c.

Komitmen dan dukungan pimpinan untuk meningkatkan kualitas sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung


73

Bab III Akuntabilitas Kinerja Faktor penghambat pencapaian kinerja adalah : 1.

Informasi yang disajikan dalam LKIP belum sepenuhnya dipakai untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dan penyelenggaraan manajemen kinerja;

2.

Evaluasi atas program belum sepenuhnya dilaksanakan dan hasil evaluasi belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk menilai keberhasilan program. Adapun solusi yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan nilai evaluasi AKIP di

tahun-tahun mendatang adalah sebagai berikut : 1.

Mengikuti bimbingan teknis dan asistensi LKIP;

2.

Membangun budaya organisasi berbasis akuntabilitas;

3.

Reviu terhadap indikator kinerja agar berorientasi hasil (outcome) secara berkala;

4.

Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap capaian perjanjian kinerja secara berkala;

5.

Komitmen pimpinan untuk memanfaatkan informasi kinerja dalam LKIP dalam penyelenggaraan manajemen kinerja pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung.

Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap capaian perjanjian kinerja secara berkala


74

Bab III Akuntabilitas Kinerja 7.2. Persentase Temuan BPK/ Inspektorat yang Ditindaklanjuti Sesuai amanat Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka BKD harus melakukan tertib administrasi keuangan yang merupakan kunci Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Data belum tersedia karena hingga akhir tahun 2015, pemeriksaan oleh BPK masih dalam proses dan belum keluar hasilnya, sedangkan inspektorat belum melakukan pemeriksaan. 7.3 Persentase Tertib Administrasi Barang/Aset Daerah Sesuai amanat Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka diperlukan tertib administrasi/ pengelolaan barang/aset SKPD. Bila dibandingkan kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan, maka target telah tercapai 100%. Dari keseluruhan aset yang ada di BKD, seluruhnya memiliki kesesuaian dengan SIMDA Barang yang ada di Kota Bandung sebesar Rp 7.895.321.070,Bila dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya, sudah terdapat kesesuaian antara aset yang ada di BKD dengan aset yang ada di SIMDA Barang tingkat Kota Bandung. Aset yang ada di BKD mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya sebesar 35,47% karena pada SAP berbasis akrual, terdapat perhitungan penyusutan terhadap aset tetap.


75

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tabel 3.46 Perbandingan Aset Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2015 NO

URAIAN

2013

2014

2015

115.944.725

113.986.950

161.987.623

11.648.053.300 6.600.000.000 4.967.864.600 80.188.700 -

12.111.719.800 6.600.000.000 5.431.531.100 80.188.700 -

7.723.378.447 6.600.000.000 5.895.529.250 80.188.700 (4.852.339.503)

ASET LAINNYA

9.955.000

9.955.000

9.955.000

Aset Tidak Berwujud Aset Rusak Berat/ Proses Penghapusan JUMLAH

9.790.000

9.790.000

9.790.000

165.000

165.000

165.000

11.773.953.025

12.235.661.750

7.895.321.070

I.

ASET LANCAR

II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Jaringan dan Instalasi Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan

III. 1. 2.

Adapun faktor - faktor pendukung pencapaian sasaran adalah : (1) Proses pengadministrasian dilakukan ketika barang datang (2) Ketepatan dan ketelitian dalam proses pengadministrasian barang/aset daerah Adapun keselarasan sasaran dengan program/kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.47 Realisasi Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Sasaran 7 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD PROGRAM/KEGIATAN 1 Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

OUTPUT

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

%

2

3

4

5

1 dok reviu renstra, 1 dok.Renja Perubahan, 1 dok.RKAP 2015, 1 dok. RKA 2016

1 dok. LKIP BKD 1 dok. LPPD 1 dok.. LKPJ 4 dok. Lap. Kinerja Triwulanan

123,950,000

123,218,316

99.41

123,950,000

123,218,316

99.41

168,615,000

168,609,400

100.00

168,615,000

168,609,400

100.00


76


PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

%

1 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2

3

4

5

Pengadaan Mebeulair

Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Dekorasi ruang kantor

1 dokumen laporan keuangan semesteran BKD 2 dokumen laporan keuangan BKD

Terlaksananya pengadaan meubelair 100% 1. bh - mesin penghancur kertas 2. 3 unit - PC 3. unit - Notebook 4. 2 unit - Scanner 5. unit - Printer 6. 1 unit - Kamera 7. 1 unit - sistem monitor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100% Penyediaan BBM & Pelumas serta jasa service kendaraan tahun 2015 Terlaksananya rehabilitasi sedang gedung kantor 100% Terlaksananya dekorasi ruang kantor bulan Januari s.d. Desember 2015 100%

146,945,000

146,933,300

100.00

45,880,000

45,879,000

100.00

101,065,000

101,054,300

99.99

1,133,250,000

984,017,530

92.32

107,500,000

101,743,000

94.64

234,650,000

212,122,500

90.40

33,000,000

30,057,900

91.08

607,750,000

493,573,400

81.21

115,350,000

111,556,730

96.71

35,000,000

34,964,000

99.90

1,572,760,000

1,422,778,546

97.93

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa terdapat keselarasan antara sasaran dengan program/kegiatan yang dilaksanakan. Pada sasaran 7 terdapat rekomendasi evaluator SAKIP Kota Bandung Tahun 2015 dari Kemenpan RB agar merubah indikator “Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang Ditindaklanjuti” dikarenakan kurang antisipatif dan bersipat output. Untuk itu akan dilakukan perubahan indikator menjadi “Persentase Penurunan Temuan BPK/Inspektorat”, yang bersifat antisipatif dan berorientasi hasil outcome yang akan dilakukan perubahan dalam Reviu Renstra Tahun 2016.


77


3.3 Akuntabilitas Keuangan Selama tahun 2015 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung melalui DPA Badan Kepegawaian Daerah

Kota

Bandung

dengan

total

nilai

keseluruhan

anggaran

sebesar

Rp 32.720.939.914,31 sedangkan realisasi anggaran Badan Kepegawaian Daerah mencapai Rp 30.245.276.270,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 87,26%, dengan demikian dapat dikatakan bahwa tahun 2015 cukup baik, dengan kondisi anggaran terakhir adalah SILPA sebesar Rp 4.415.960.377,52. Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien. Hal tersebut dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.48 Pagu dan Realisasi Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2015 URAIAN

APBD

REALISASI

SISA ANGGARAN

PERSENTASE (%)

a. Belanja Tidak Langsung

14.683.840.054,52

11.769.171.706,00

2.914.668.348,52

80,15

- Belanja Gaji dan tunjangan

5.276.063.707,20

4.784.200.722,00

491.862.985,20

90,68

- Belanja TPP

3.907.776.347,32

2.559.279.336,00

1.348.497.011,32

65,49

- BPJS

5.500.000.000,00

4.425.691.648,00

1.074.308.352,00

80,47

19.977.396.593,00

18.476.104.564,00

1.501.292.029,00

92,49

5.058.682.396,00

4.653.102.000,00

405.580.396,00

23,29

14.383.739.197,00

13.359.004.414,00

1.024.734.783,00

92,88

534.975.000,00

463.998.150,00

70.976.850,00

86,73

34.661.236.647,52

30.245.276.270,00

4.415.960.377,52

87,26

b. Belanja Langsung - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Modal BELANJA

3.3.1 Analisa Efektivitas Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai, dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan cukup efektif terhadap capaian kinerja organisasi dimana dengan anggaran di bawah 100% dapat menghasilkan kinerja 100% atau lebih seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini :


78

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tabel 3.49 Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2015 No

Sasaran

1 1.

2 Peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur sipil negara Tersedianya Aparatur Sipil Negara yang memenuhi standar kompetensi Meningkatnya disiplin pegawai ASN Meningkatnya pemenuhan hakhak kepegawaian ASN Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian Tersedianya akurasi data kepegawaian Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD Jumlah

2. 3. 4. 5. 6. 7.

3.3.2

% Capaian Kinerja 3

Anggaran Pagu Anggaran 4

5

% Realisasi 6

Realisasi

122,98

8.923.285.279

8.527.119.080

95,56

99,04

2.759.052.885

2.449.591.656

88,78

101,19

567.138.500

512.728.473

90,41

100,00

1.390.179.732

1.235.076.191

88,84

103,65

3.847.068.035

3.426.894.058

89,08

102,84

917.912.162

901.916.560

98,26

100,27

1.572.760.000

1.422.778.546

90,46

104,28 19.977.396.593 18.476.104.564

92,49

Analisa Efisiensi Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang

dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/ input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi. Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2015 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa keseluruhan sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realisasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya.


79

Bab III Akuntabilitas Kinerja Bagian yang disajikan dalam tabel di bawah ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat bahwa mayoritas sasaran menunjukkan pencapaian yang sama atau lebih dari 100%. Tingkat efisiensi tertinggi dapat terlihat pada indikator Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian yang mencapai 26,12%, sedangkan tingkat efisiensi yang terendah ditunjukkan pada indikator Nilai Evaluasi AKIP yang hanya memiliki tingkat efisiensi 0,29%. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Tabel 3.50 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya No 1 1.

Sasaran

Indikator Kinerja

2 3 Persentase pegawai yang Peningkatan kompetensi sumber memiliki sertifikat diklat daya manusia peningkatan kompetensi aparatur sipil negara - Kompetensi Manajerial - Kompetensi Teknis

3.

4.

Jumlah pegawai ASN yang mengikuti tugas belajar sesuai dengan kebutuhan formasi penanganan Meningkatnya disiplin Persentase pegawai ASN terhadap pelanggaran disiplin pegawai ASN Persentase SKPD yang tidak terdapat pelanggaran disiplin Meningkatnya Persentase pegawai yang pemenuhan hak-hak terpenuhi hak-hak kepegawaian ASN kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

% Capaian Kinerja (≥ 100%) 4

% Tingkat Penyerapan Efisiensi Anggaran 5 6

100,82

98,30

1,70

103,11

93,63

6,37

165,00

76,25

23,75

100,00

87,32

12,68

103,71

87,32

12,68

100,00

92,94

7,06


80


No 1 5.

6. 7.

Sasaran

Indikator Kinerja

2 3 administrasi Meningkatnya kualitas Persentase pelayanan kepegawaian yang diselesaikan administrasi tepat waktu kepegawaian - Persentase kenaikan pangkat pegawai tepat waktu - Persentase kenaikan gaji berkala pegawai tepat waktu - Persentase pensiun pegawai tepat waktu Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Tersedianya akurasi Persentase pegawai yang data kepegawaian datanya akurat Nilai Evaluasi AKIP Meningkatnya akuntabilitas kinerja Persentase tertib administrasi SKPD barang/aset daerah

% Capaian Kinerja (≥ 100%) 4

% Penyerapan Anggaran 5

100,00

93,31

6,69

100,00

93,31

6,69

100,00

93,31

6,69

114,60

73,88

26,12

102,84

98,77

1,23

100,81

99,71

0,29

100

92,32

7,68


Tingkat Efisiensi 6

81


3.4

Prestasi dan Penghargaan Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kepegawaian Daerah

Kota Bandung senantiasa berupaya mengerahkan sumber daya dan potensi aparatur yang dimiliki untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal sehingga berhasil meraih prestasi di tingkat provinsi sebagai Terbaik I Kabupaten/Kota Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Bermutu, Akuntabel, Inovatif dan Kreatif (BAIK) Kluster 1 : Tabel 3.51 Prestasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2015 NO 1.

NAMA KEJUARAAN/ KEGIATAN BKD Award

TINGKAT KEJUARAAN/ KEGIATAN

PRESTASI TAHUN 2015

Tingkat Propinsi

Juara I


KETERANGAN

82


KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BANDUNG

Penghargaan diterima pada tahun 2015 untuk penilaian manajemen kepegawaian tahun 2014 (tanggal 7 September 2015)


83

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama BKD Tahun 2015

Recommend Documents