KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PEDOMAN SERIAL MULTILATERAL MEETING
Oleh : Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bappenas, 22 Februari 2016
PENGANTAR TUJUAN : • •
Pengintegrasian berbagai upaya K/L ke dalam satu tujuan (goal) yang jelas dan terukur (dinyatakan dalam Prioritas Nasional, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas) Diperlukan keterlibatan multistakeholder K/L, BUMN, dan Pemda dalam merumuskan rencana pembangunan tahun 2017 yang terintegrasi tersebut.
OUTPUT : •
Pencapaian kesepakatan antar stakeholders terhadap: – sasaran prioritas, program K/L, kegiatan K/L, indikator sasaran (Form B) – kerangka pendanaan (Form C) – kerangka regulasi (Form D) – kerangka kelembagaan (Form D) – lokasi (Form E)
PENYEDERHANAAN NOMENKLATUR : Program/Kegiatan KL tidak dilakukan perubahan – hanya sebagai “rumah”, perubahan dilakukan pada sasaran/output dan indikator
2
PENDEKATAN HOLISTIK, TEMATIK, TERINTEGRASI, SPASIAL PRIORITAS NASIONAL KEDAULATAN PANGAN
Program Prioritas
Program Prioritas Kegiatan Prioritas
3
MATRIKS SASARAN PEMBANGUNAN, KEGIATAN PRIORITAS, PROGRAM DAN KEGIATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (FORM B) TOPIK (GOAL) KEDAULATAN PANGAN Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Kementerian / Lembaga
Program
Kegiatan
Kementerian Program Peningkatan Rehabilitasi Pengelolaan Air Produksi Padi Jaringan Irigasi, Pertanian Penyediaan dan Irigasi Untuk dan Pangan Pembangunan Pengembangan Pertanian Lainnya (Protein Waduk, dan Prasarana dan Hewani) Pembangunan Sarana Embung/Dam Pertanian Parit “Rumah dari kebijakan” (Hanya muncul di dokumen terkait penganggaran) Program Kegiatan Kementerian Program Pengelolaan Prioritas Prioritas Pekerjaan Pengelolaan Waduk, Umum Dan Sumber Daya Embung, Situ Perumahan Air Serta Bangunan Rakyat Penampung Air Lainnya
Sasaran
Indikator
Meningkatnya Ketersediaan Air Irigasi Dalam Mendukung Produksi Pertanian
Jumlah pengembanga n jaringan dan optimasi air
Lokasi
Target 2017
Alokasi (Juta Rp.)
Belum 300000 650.000,0 Ditentukan : Belum Ditentukan
Penyederhanaan Nomenklatur Bendungan yang dibangun
Jumlah Bendungan/ Waduk yang dibangun
Menjadi alat ukur kinerja oleh Presiden/Kabinet, untuk itu perlu sasaran yang konkret
Aceh, Sumut; 29 15.000.000, Sumsel; waduk 0 Lampung; lanjuta Kepri; Jabar; n, 9 Jateng; Jatim; waduk Banten; Bali; baru NTB; NTT; Kalsel; Kaltim; Sulut; Sulsel; Sultra;
4
Ket
MATRIKS KERANGKA PENDANAAN TOPIK (GOAL) KEDAULATAN PANGAN (FORM C)
Program Prioritas
Reforma Agraria
Pembangunan Desa Mandiri Benih Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lainnya Program (Protein Prioritas Hewani)
Kegiatan Prioritas
Inventarisasi Pendataan Pemilikan dan Penguasaan Tanah (P4). Redistribusi Tanah.
Total
120,548
85,119
0
0
0
0
0
85,119
Legalisasi Aset Tanah 431,874 (Prona, Sertipikasi Lintas Sektor: Petani, Nelayan, UKM, Transmigrasi) Identifikasi Tanah 38,058 Terlantar Pemberdayaan Masyarakat 43,608
0
0
0
0
0
431,874
0
0
0
0
0
38,058
0
0
0
0
0
43,608
Penguatan Desa Mandiri 20 Benih Rehabilitasi Jaringan 46,014,3 Irigasi, Pembangunan 51 Kegiatan Waduk, Prioritas dan Pembangunan Embung/Dam Parit Penyaluran Subsidi Benih 0 dan Pupuk
0
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0 46,014,361
0
31,000,000
0
0
0 31,000,000
3,875,00 0
0
0
0
0
0 3,875,000
5,5
0
0
0
0
0
5,5
130
0
0
0
0
0
130
6,2
0
0
0
0
0
6,2
Penyaluran Bantuan Alat dan Mesin Pertanian Pengembangan Pertanian Organik
Belanja K/L (Juta Belanja Non Belanja Transfer Penyertaan Modal Kerjasama Pemerintah Rp.) K/L Daerah Negara Swasta Penduku (Juta Rp.) (Juta Rp.) (Juta Rp.) (Juta Rp.) Utama ng 120,548 0 0 0 0 0
Desa Pertanian Organik Berbasis Tanaman Buah/Florikultura Desa Pertanian Organik Padi Desa Pertanian Organik Berbasis Sayuran/Tanaman Obat
5
PENAJAMAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SASARAN KEGIATAN PRIORITAS
• Program Prioritas (Level 1) - Perlu dipilih fokus atau penekanan pada satu atau beberapa (2-3) program prioritas tertentu dari keseluruhan program prioritas • Kegiatan Prioritas (Level 2) - Nomenklatur Kegiatan Prioritas perlu dipertajam - Perlu dipilih fokus pada satu atau beberapa (2-3) kegiatan prioritas tertentu - Dijabarkan secara cermat dalam program dan kegiatan K/L melalui Form B – Penyusunan Sasaran Kegiatan (penyederhanaan nomenklatur) - Program dan Kegiatan K/L hanya “rumah” dari pelaksanaan program dan kegiatan prioritas - Dalam penyusunan sasaran kegiatan harus mencerminkan barang atau jasa yang konkret dari suatu kegiatan dan tidak menggunakan kalimat ‘bersayap’
6
LANJUTAN... Contoh Penyempurnaan Sasaran : • •
Program Prioritas “Pembukaan 1 Juta Ha Lahan sawah baru” Kegiatan Prioritas ”SID Perluasan Sawah 500 ribu Ha dan Perluasan Sawah Baru 266.700 Ha”
Sasaran
Indikator
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian
•
Program Prioritas “Peningkatan Produksi Perikanan” Kegiatan Prioritas “Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap”
Kondisi Eksisting:
Kondisi Eksisting: Program/Kegiat an K/L
•
Meningkatnya luasan areal pertanian, pengoptimalan lahan, dan mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian serta mendorong peningkatan status kepemilikan lahan petani dan mengevaluasi pemanfaatan sertifikat tanah petani
- Jumlah Survey CPCL dan Pemetaan Design Cetak Sawah (Dokumen)
Program/Kegiatan Sasaran K/L Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan
Meningkatnya armada perikanan tangkap nasional yang modern, efisien dan berdaya saing
Usulan Reformulasi:
Program/Kegia tan K/L
Program/Kegiatan Sasaran K/L Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Indikator
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Perluasan dan Survei, Investigasi dan Desain - Jumlah Survey CPCL Perlindungan Perluasan Sawah (kegiatan) dan Pemetaan Design Lahan Cetak Sawah Pertanian (Kegiatan) Perluasan Sawah Baru (Ha)
- Jumlah kapal perikanan yang terbangun (unit) - Jumlah kapal 30 GT yang terbangun di wilayah perbatasan (unit) - Jumlah alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun dan dioperasionalkan (unit)
Usulan Reformulasi:
Sasaran
Indikator
- Jumlah Perluasan Sawah (Ha)
Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan
Kapal perikanan yang dibangun (unit)
Indikator
- Jumlah kapal perikanan yang terbangun (unit)
Kapal perikanan berukuran > 30 - Jumlah kapal 30 GT yang terbangun di wilayah GT yang dibangun di wilayah perbatasan (unit) perbatasan (unit) Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang dibangun dan dioperasikan(unit)
- Jumlah alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun dan 7 dioperasionalkan (unit)
JADWAL PENYUSUNAN RKP 2017
• Ratas Kerangka Ekonomi Makro dan Resource Envelope
Jan
Feb
• Lanjutan Pertemuan Tiga • Musrenbangprov Pihak • Rangkaian • SKB MPPN/Ka. Musrenbangnas Bappenas dan
• Penyampaian dan Pembahasan Nota Keuangan dan RUU APBN
MenKeu tentang Pagu Anggaran K/L
Mar
Apr
• Sinkronisasi Data • Sidang Kabinet Rancangan Awal Dokumen Perencanaan dan RKP & Pagu Indikatif Penganggaran • Penetapan Arah • SKB MPPN/Ka Bappenas tentang Kebijakan dan dan MenKeu Prioritas tentang Rancangan Pembangunan Awal RKP dan Pagu Indikatif • Rakorbangpus Multi – Pihak Tiga Pihak • Penyusunan Rencana Kerja K/L
Mei
Jun
• Rancangan RKP • Penyampaian Rancangan RKP dan Kerangka Ekonomi Makro dan PokokPokok Kebijakan Fiskal ke DPR • Pembicaraan Pendahuluan
Jul
Agust
• Sidang Kabinet Rancangan Akhir RKP • Perpres RKP • Penelaahan RKA-KL • Penyusunan Draft Nota Keu dan RUU APBN
• Penetapan UU APBN • Surat Menkeu tentang Kesepakatan Pemerintah DPR • Penelaahan RKA K/L
Sep
• Pembahasan Nota Keuangan dan RUU APBN
Okt
• Finalisasi DIPA • Kepres APBN • Kepres RKP
Nov
Des
• Kepres Alokasi Anggaran
Slide - 8
4 – 11 Mar
AGENDA PELAKSANAAN
BILATERAL MEETING
23 – 29 Feb RANC. ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS TA 2017
MULTILATERAL MEETING I
PEMBAHASAN : • Pembahasan dan penajaman program prioritas dan kegiatan Prioritas OUTPUT : • Form A
OUTPUT : • Form B-E • Usulan Target dan Kebutuhan Pendanaan Prioritas (detail) • Catatan pembahasan termasuk kebutuhan lainnya (mendesak/prioritas Presiden)
Kata Kunci : “Holistik, Tematik dan Terintegrasi” “Money Follow Program”
31 Mar – 30 Apr RANGKAIAN MUSRENBANG (Prov dan Nas) DAN TRILATERAL MEETING
Penajaman dan peningkatan kesiapan program/kegiatan Prioritas termasuk DAK bersama dengan K/L & Daerah
Mei RANCANGAN RKP Rancangan RKP
4 – 8 Apr MULTILATERAL MEETING II
1. Penyampaian pemuktahiran Prioritas Nasional 2. Penajaman sasaran-targetlokus
Mei PEMBICARAAN PENDAHULUAN Pembicaraan Pendahuluan KEM PPKF dan Rancangan RKP dengan DPR
PEMBAHASAN : • Penajaman kegiatan prioritas, sasaran, target dan rincian pendanaan 2016 – 2017- dan Forward Estimate • Verifikasi program/kegiatan diluar prioritas (umum) • Identifikasi kebutuhan mendesak lainnya (termasuk 100 prioritas Presiden)
31 Mar RAKORBANGPUS 1. Penyampaian RA RKP TA 2017 2. Penyampaian Pagu Indikatif 2017 (SB MenPPN/Bappenas – Menkeu)
30 Apr s/d akhir Juni
TRILATERAL MEETING Lanjutan pembahasan dan penajaman program/kegiatan K/L
29 Mar SIDANG KABINET Penyampaian Draft Rancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif K/L 2017
Akhir Juni – Awal Juli RKP Pagu Anggaran dan Ranc Akhir RKP
MULTILATERAL MEETING •
Multilateral Meeting dilaksanakan dalam 3 periode, – Periode I (23-29 Feb), Multilateral Meeting I: periode pengenalan dan diskusi masing-masing Prioritas Pembangunan dengan K/L dan Pemda, dalam hal: • Sasaran Prioritas Pembangunan • Arah Kebijakan • Program Prioritas (Level 1), dan • Kegiatan Prioritas (Level 2) Peserta adalah semua K/L yang terlibat dalam satu Prioritas Pembangunan dengan mitra Deputi dan Direktorat di Bappenas.
– Periode II (4-11 Maret), Bilateral Meeting. Berdasarkan koridor yang telah disepakati bersama, masing-masing Deputi/Direktorat Bappenas melakukan Bilateral Meeting dengan mitra kerja untuk menajamkan Form B – E. – Periode III (4-8 April), Multilateral Meeting II: periode pengintegrasian hasil Bilateral Meeting ke dalam Forum lengkap di masing-masing Topik setelah adanya Pagu Indikatif dan Rakorbangpus. • Dalam periode ini akan ada kesepakatan yang harus dicapai yang ditandai oleh paraf oleh para Karo Perencanaan dengan Direktur terkait, dan tanda tangan oleh para Sekjen/Sestama dengan para Deputi. 10
Periode I – Multilateral Meeting I
A. TUJUAN PELAKSANAAN 1. Melibatkan multistakeholder K/L, BUMN, dan Pemda dalam merumuskan rencana pembangunan tahun 2017. 2. Mengintegrasikan berbagai upaya K/L ke dalam satu tujuan (goal) yang jelas dan terukur. 3. Menginformasikan mengenai Prioritas Nasional Tahun 2017 serta hasil Identifikasi awal Sasaran Prioritas Nasional, Arah Kebijakan Prioritas Nasional, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Tahun 2017 kepada K/L terkait. 4. Menginformasikan mengenai Kerangka Regulasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan prioritas. 5. Memperoleh masukan dari K/L terkait sasaran prioritas, program prioritas dan kegiatan prioritas.
Periode I – Multilateral Meeting I
B. KELUARAN Keluaran yang diharapkan yaitu kesepakatan terhadap: • Sasaran prioritas nasional, • Arah Kebijakan prioritas nasional, • Program Prioritas (Level 1) dan • Kegiatan Prioritas (level 2). Sebagai bahan dasar dalam pembahasan Bilateral Meeting, yaitu pembahasan Form B – E.
Periode I – Multilateral Meeting I
C. AGENDA DISKUSI 1. Pengantar Diskusi oleh Deputi Koordinator Prioritas Nasional dan Pengantar Kerangka Regulasi RKP 2017 (Kurang lebih 30 menit) 2. Diskusi terkait Sasaran Prioritas nasional, Arah Kebijakan Prioritas Nasional, Program Prioritas (Level 1) dan Kegiatan Prioritas (Level 2) (2 Jam) 3. Kesimpulan berupa butir-butir kesepakatan dan Penutupan oleh Deputi Koordinator Prioritas Nasional
Periode I – Multilateral Meeting I
D. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN Hari, Tanggal Waktu Tempat
: Selasa, 23 Februari 2016 s.d. Senin, 29 Februari 2016 : Sesi Pagi : Jam 09:00 -12.00 WIB* Sesi Siang : Jam 14.00 – 17.00 WIB* : Ruang Serbaguna 1-5, Bappenas Jl. Taman Suropati No.2 Jakarta Pusat 10310
Peserta adalah semua K/L yang terlibat dalam satu topik dengan mitra Deputi dan Direktorat di Bappenas, BUMN, dan pemerintah daerah untuk prioritas nasional dengan target lokasi yang spesifik.
Periode I – Multilateral Meeting I AGENDA MULTILATERAL MEETING I PENYUSUNAN RKP 2017 HARI/ TANGGAL
WAKTU
TEMPAT
RUANG SG 1-2 Selasa 09.00 - 12.00 KEMARITIMAN DAN KELAUTAN 23/02/2016 13.30 - 16.30 KESEHATAN
RUANG SG 4-5 PENDIDIKAN PERUMAHAN & PERMUKIMAN
Rabu 09.00 - 12.00 DAERAH TERTINGGAL INDUSTRI & KEK 24/02/2016 13.30 - 16.30 DESA DAN KAWASAN PERDESAAN INDUSTRI & KEK KEPASTIAN DAN PENEGAKAN HUKUM SERTA REFORMASI 09.00 - 12.00 BIROKRASI KONEKTIVITAS KONSOLIDASI DEMOKRASI DAN Kamis EFEKTIFITAS DIPLOMASI SERTA 25/02/2016 STABILITAS KEAMANAN DAN 13.30 - 16.30 KETERTIBAN KONEKTIVITAS Jumat 08.30 - 11.30 REVOLUSI MENTAL 26/02/2016 14.00 - 17.00 REVOLUSI MENTAL
KEDAULATAN ENERGI DAERAH PERBATASAN
Senin 09.00 - 12.00 KEDAULATAN PANGAN 29/02/2016 13.30 - 16.30 KESEJAHTERAAN RAKYAT
PARIWISATA PERKOTAAN
Periode I – Multilateral Meeting I • Kemen PPN/Bappenas menyiapkan dan menyampaikan Sasaran PN, Arah Kebijakan PN, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas yang merupakan hasil dari Serial Workshop Internal yang telah diadakan sebelumnya, dan telah diinput ke dalam aplikasi SIMU dan dicetak dalam Buku Multilateral Meeting. • K/L menyiapkan bahan-bahan terkait Prioritas Nasional dan memberi masukan atas sasaran serta Program dan Kegiatan Prioritas Nasional dengan memperhatikan lintas sektor. • Hasil dari Multilateral Meeting Tahap I berupa kesepakatan atas Sasaran, Program Prioritas (Level 1) dan Kegiatan Prioritas (Level 2): − −
Kemen PPN/Bappenas menyempurnakan sasaran, level 1 dan 2 di dalam aplikasi SIMU sebagai bahan dasar Bilateral Meeting. K/L menentukan Program dan Kegiatan K/L beserta sasaran, indikator, target, lokasi dan indikasi alokasi pendanaan sebagai bahan pembahasan dalam Bilateral Meeting.
ALUR PIKIR Visi Misi Program K/L dan Urusan Pemerintahan Daerah VISI-MISI • Visi + 7 Misi
NAWACITA • 9 Agenda Pembangunan
Strategi Pembangunan • Norma Pembangunan • Dimensi Pembangunan • Kondisi Perlu
Program dan Kegiatan Prioritas
• Program K/L • Kegiatan K/L
Program dan Kegiatan Prioritas
• Urusan Pemerintahan • Urusan Pemerintahan
17
STANDARISASI PENAMAAN Prioritas Nasional TOPIK/TEMA (KEDAULATAN PANGAN)
Program Prioritas KEGIATAN UTAMA
Kegiatan Prioritas KEGIATAN PENDUKUNG
FORM A
FORM B
FORM C
Program Kegiatan Program Kegiatan Prioritas Prioritas K/L K/L
FORM D
FORM E
Sasaran Indikator K/L
Target 18
Periode II – Bilateral Meeting • Bilateral Meeting adalah pertemuan Direktorat Bappenas dengan mitra kerja K/L membahas isu spesifik dalam koridor Prioritas Nasional. • Jadwal: 1 Maret – 8 Maret 2016 • Pembahasan Bilateral Meeting difokuskan pada penajaman Form B – E.
19
Periode III – Multilateral Meeting II • Multilateral Meeting II adalah pertemuan pengintegrasian hasil Bilateral Meeting ke dalam satu kesatuan untuk pencapaian satu Prioritas Nasional setelah adanya Pagu Indikatif dan pelaksanaan Rakorbangpus • Jadwal: 1 April - 12 April 2016 • Setiap hari akan ada 2 Forum pembahasan secara pararel, dengan ketersediaan waktu dari pukul 9.00 s/d pukul 17.00. • Tempat: Ruang Rapat SG 1-2 dan Ruang Rapat SG 4-5.
20
TERIMA KASIH
Slide - 21
