MULTILATERAL MEETING II Penyusunan RKP 2017 BIDANG PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN

MULTILATERAL MEETING II Penyusunan RKP 2017 BIDANG PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN Kedeputian Bidang Pengembangan Regional

Jakarta, 14 April 2016 1

PENDEKATAN PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKP 2017 Pendekatan Money Follow “Program Prioritas” melalui pendekatan Holistik-Yematik, Terintegrasi Dan Spasial

2

ARAHAN PRESIDEN TERKAIT PENYUSUNAN RKP 2017 (Hasil Sidang Kabinet 10 Februari 2016) 

TEMA RKP 2017: “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”



Setiap Menteri dan Kepala Lembaga wajib mengendalikan anggaran di setiap K/L yang dipimpinnya. Tidak boleh masalah anggaran hanya diserahkan kepada Biro Perencanaan



Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional



Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow function, tetapi money follow program. Tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata



Memangkas program yang nomenklatur yang tidak jelas dan manfaatnya kurang langsung tertuju pada rakyat. Semua nomenklatur proyek harus jelas, misalnya membeli jaring, membeli benih, dan seterusnya 3

Arahan Menteri terkait Kerangka Regulasi dan Kerangka Pendanaan Kerangka Regulasi: 1. Periode 2006-2015, jumlah regulasi di Indonesia ± 42.000, terutama: Peraturan Menteri 12.792; Perda Kabupaten/ Kota 25.575; Perda Provinsi 3.177 ; Peraturan Pemerintah 861; Peraturan Presiden 1.041 2. Pemangkasan 50 persen dari 42.000 regulasi yang dilaksanakan bertahap setiap tahun, melalui simplifikasi regulasi (pemangkasan, penyederhanaan, deregulasi) 3. Paket-paket Kebijakan Ekonomi Kerangka Pendanaan:

Investasi pemerintah lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan program prioritas 4

RANGKAIAN PENYUSUNAN RKP 2017 10 Februari 2016 Sidang Kabinet tentang Tema, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan RKP 2017

12 April 2016 Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Pusat (Rakorbangpus) Penyampaian Rancangan Awal RKP 2017 dan Pagu Indikatif 2017 (SB MenPPN/Bappenas – Menkeu)

14–18 April 2016 Multilateral Meeting II dan 19 -20 April 2016 Bilateral Meeting Tahap II

22 Februari 2016 RAKER KEMENTERIAN/LEMBAGA dan TEMU KONSULTASI TRIWULANAN BAPPENASBAPPEDA Penyampaian tentang Tema, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan RKP 2017

23-30 Februari 2016 MULTILATERAL MEETING Pencapaian kesepakatan terhadap Program dan Kegiatan Prioritas untuk masing-masing Prioritas Nasional

7 April 2016 Sidang Kabinet tentang Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017

4- 11 Maret 2016 BILATERAL MEETING Pencapaian kesepakatan masing-masing K/L terhadap sasaran, program dan kegiatan K/L, indikator sasaran untuk mendukung Program dan Kegiatan Prioritas

Rangkaian Penyusunan Rancangan Awal RKP 2017

Maret s.d Minggu III April 2016 Rangkaian Musrenbang Provinsi Penyampaian masingmasing prioritas nasional dalam Rancangan Awal RKP 2017 untuk masing-masing provinsi

20 April - 4 Mei 2016 Forum Musrenbang Nasional dan 25 April – 4 Mei Trilateral Meeting

Juni – awal Juli 2016 Perpres RKP 2017

17 Mei 2016 Sidang Kabinet Penetapan RKP 2017 dan 20 Mei 2016 Penyampaian RKP 2017 kepada DPR RI

Rangkaian Penyusunan Rancangan Akhir RKP 2017

5

RANGKAIAN PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RKP 2017 INPUT

MULTILATERAL MEETING II 14-18 April

BILATERAL MEETING II 19-20 April

MUSRENBANGNAS 20 April – 4 Mei

OUTPUT 1.

1. Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L dalam Rancangan Awal RKP 2017 dan tertuang dalam Aplikasi SIMU; 2. Rekapitulasi usulan daerah kepada Program dan Kegiatan K/L melalui aplikasi SIMU

1. Hasil finalisasi Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L yang telah dibahas dalam Multilateral Meeting Tahap II; 2. Hasil konfirmasi dan verifikasi Koordinator Prioritas Nasional terhadap usulan daerah kepada Program dan Kegiatan K/L melalui aplikasi SIMU

2.

3.

Finalisasi Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L dalam Rancangan Akhir RKP 2017; Konfirmasi urutan pembahasan per Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas, dan Kementerian/Lembaga dalam Forum Musrenbangnas; Konfirmasi dan verifikasi usulan Pemerintah Daerah oleh Koordinator Prioritas Nasional

1. Penelaahan pagu untuk Program dan dan Kegiatan K/L yang mendukung dalam Rancangan Akhir RKP 2017; 2. Konfirmasi dan verifikasi usulan Pemerintah Daerah oleh Bappenas – K/L

Usulan daerah dalam aplikasi e-musrenbang yang telah Kesepakatan antara rencana Pemerintah Pusat (K/L) dan dikonfirmasi dan diverifikasi dalam pelaksanaan usulan prioritas program dan kegiatan dari daerah multilateral meeting tahap II dan bilateral meeting sebagaia masukan Rancangan Akhir RKP 2017 tahap II

6

KISI – KISI PEMBAHASAN DALAM MULTILATERAL MEETING TAHAP II (1/3) Output 1 : Finalisasi Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L dalam Rancangan Akhir RKP 2017; • Penajaman kembali ruang lingkup Prioritas Nasional (Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Sasaran K/L, Indikator K/L) disesuaikan dengan Pagu Anggaran yang terbatas) a.

Tidak dianjurkan untuk menambah program dan kegiatan prioritas dalam forum;

b.

Pengurangan kegiatan prioritas dimungkinkan dan merupakan kesepakatan forum Multilateral Meeting Tahap II

c.

Penelaahan kembali Program dan Kegiatan K/L untuk mendukung Prioritas Nasional. –

Mitra kerja Direktorat Bappenas dan Kementerian/Lembaga dapat mengusulkan penghapusan Program dan Kegiatan K/L yang dianggap tidak mendukung Prioritas Nasional.

–

Koordinator Prioritas Nasional memiliki kewenangan untuk menolak usulan Program dan Kegiatan K/L berikut sasaran dan indikator yang dianggap kurang relevan mendukung Prioritas Nasional

–

Hasil penelaahan kedua hal tersebut diatas merupakan kesepakatan forum dan disampaikan kepada Koordinator Penyusunan RKP 2017 (Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, cq Direktorat Pengembangan Wilayah dan Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan) 7

KISI – KISI PEMBAHASAN DALAM MULTILATERAL MEETING TAHAP II (2/3) Output 2 : Konfirmasi urutan pembahasan per Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas, sebagai masukan dalam Forum Musrenbangnas, sebagai contoh : Prioritas Nasional Kedaulatan Pangan

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Kelancaran Distribusi Pangan dan Akses Pangan Masyarakat (Urutan 2)

1. 2. 3. 4. 5.

Cadangan Pangan Pemerintah (5) Pemantauan dan pengendalian harga pangan (4) Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan (2) Pengendalian impor dan tata niaga pangan (3) Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) (1)

Penanganan Gangguan Terhadap Produksi Pangan (Urutan 4)

1. 2. 3. 4. 5.

Asuransi Pertanian (4) Bantuan Input Produksi Akibat Bencana (puso) (3) Penanganan Dampak Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) (5) Penanggulangan Bencana Termasuk Banjir di Daerah Irigasi (2) Pengembangan Budidaya Adaptif (1)

Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat (Urutan 3)

1. 2. 3. 4.

Advokasi Diversifikasi Konsumsi (termasuk ikan) (4) Penanganan Rawan Pangan dan Kurang Gizi (2) Peningkatan ketersediaan pangan beragam, aman, dan bergizi (1) Peningkatan Kualitas dan Keamanan Pangan (3)

Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain (Urutan 1)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Optimasi Lahan dan Pemulihan Kesuburan Lahan (8) Pencetakan Sawah Baru, dan Perluasan Areal Pangan Lain (7) Pengendalian Konversi Lahan Padi (6) Penyaluran Bantuan Alat Dan Mesin Pertanian (3) Penyaluran Subsidi Benih Dan Pupuk; Pengembangan Desa Mandiri Benih (2) Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Rehabilitasi DAS Hulu, Pembangunan Waduk, dan Embung/Dam Parit (1) Teknologi Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Penyuluhan (5) 8

KISI – KISI PEMBAHASAN DALAM MULTILATERAL MEETING TAHAP II (3/3) Output 3 : Konfirmasi dan verifikasi usulan Pemerintah Daerah oleh Koordinator Prioritas Nasional. Usulan Daerah mulai diperkenalkan, karena keterbatasan waktu pembahasan di Musrenbangnas. 1 Prioritas Nasional hanya dibahas selama 2 jam untuk setiap provinsi. Pembahasan Multilateral Meeting Tahap II menggunakan Portal e-Musrenbang dengan login dilakukan oleh Penanggung Jawab Prioritas Nasional. – Bahan yang digunakan adalah gabungan usulan SIMU dan usulan daerah melalui aplikasi e-Musrenbang (https://e-musrenbang.bappenas.go.id) berdasarkan (a) Prioritas Nasional; dan (b) Kementerian dan Lembaga – Diharapkan peserta Multilateral Meeting II melakukan Konfirmasi dan Verifikasi atas hasil Persandingan Usulan Pemerintah Daerah dengan Prioritas Nasional (PN) pada setiap Sasaran dan Indikator K/L dengan Kriteria : (1) Disetujui; (2) Disetujui dengan Catatan; (3) Ditolak; dan (4) Belum Diverifikasi

– Hal ini dilakukan untuk Konfirmasi dan Filtering Indikator K/L yang akan dibahas atau tidak dibahas dalam Forum Musrenbangnas 9

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2017 DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

• • • •

Revolusi Mental Pembangunan Pendidikan Pembangunan Kesehatan Pembangunan Perumahan dan Permukiman

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

• • • • •

Kedaulatan Pangan Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan Kemaritiman dan Kelautan Pariwisata Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN

• • • •

Pemerataan Antarkelompok Pendapatan Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan Pengembangan Konektivitas Nasional

KONDISI PERLU

• Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan 10

SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN Baseline (2014)

2015

2016

2017

2018

2019

Pengurangan desa tertinggal menjadi desa berkembang

--

500 desa

1.500 desa

3.000 desa

4.500 desa

5.000 desa

Peningkatan desa berkembang menjadi desa mandiri

--

200 desa 600 desa

1.200 desa

1.800 desa

2.000 desa

--

14 Kaw

14 Kaw

28 Kaw

39 Kaw

Sasaran

Peningkatan Keterkaitan Desa-Kota dan ekonomi kawasan perdesaan untuk percepatan desa mandiri

Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi untuk percepatan desa berkembang

14 Kaw/ 7 43 Kaw/ 22 SP SP

86 Kaw/ 130 Kaw/ 144 Kaw/ 43 SP 65 SP 72 SP

11

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN

Arah Kebijakan

Kebijakan terkait Revolusi Mental:

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa termasuk Kawasan Transmigrasi 2. Pembangunan SDM, Pemberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa termasuk di Kawasan Transmigrasi 3. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa termasuk di Kawasan Transmigrasi 4. Penguatan Pemerintahan Desa 5. Pengawalan Implementasi UU Desa secara Sistematis, Konsisten, dan Berkelanjutan 6. Pengembangan Ekonomi Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi untuk Mendorong Pusat Pertumbuhan dan Keterkaitan Desa-Kota 7. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan termasuk di Kawasan Transmigrasi

1. Pelayanan Di Luar Jam Kantor Desa/Kelurahan 2. Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Sehat di desa 3. Penguatan masyarakat desa yang berkualitas, produktif, dan inovatif 4. Mengedepankan modal sosial budaya masyarakat desa dan desa adat dalam pembangunan desa 5. Penegakan hukum dan pengawasan oleh masyarakat desa 6. Fasilitasi dan pendampingan untuk penguatan pemerintah desa dan kader masyarakat desa menuju desa mandiri 7. Penguatan daya saing ekonomi desa dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan 12

7 Program Prioritas 30 Kementerian/Lembaga KemenPUPR, Kemendesa PDTT, Kemenkes, Kemendikbud, KemenESDM, Kemenhub, Pemda, dan Pemdes

Pemenuhan Standar Pelayanan

Kementan, Kemendesa PDTT, KemenATR, BIG, BNPB, KLHK, BPPT, Kemenperin, LIPI, Pemda, dan Pemdes

Kemendesa PDTT, Kementan, KKP, Kemenpar, KemenKUKM, KemenPUPR, Kemenhub, BIG, BNPB, Kemenkominfo, KPPPA, KemenkoEkon, Kemenperin, Pemda, dan Pemdes

Minimum di Desa

termasuk Kawasan

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan termasuk di kawasan transmigrasi

Transmigrasi

Penanggulangan kemiskinan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa termasuk di Kawasan Transmigrasi

PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN

Pengembang ekonomi kawasan termasuk kaw. transmigrasi untuk

mendorong pusat pertumbuhan dan keterkaitan desakota

Pembangunan SDM, Pemberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa termasuk di Kawasan transmigrasi

Kemendesa PDTT, KemenkoEkon, Kemenpora, Kemenaker, Kemenperin, KemenKUKM, Kemensos, Kementan, KemenKKP, Kemenristekdikti, BNPB, BPOM, Pemda, dan Pemdes

Kemendesa PDTT, Kemendikbud, Kemenperin, Kemenaker, KPPPA, KLHK, Kemensos, BKKBN, Kemenkes, BPOM, Kemenkumham, Kemenkominfo, Pemda, dan Pemdes

Pengawalan implementasi UU

KemenkoPMK, Kemendesa PDTT, Kemendagri, Kemenkeu, Pemda, dan Pemdes

Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan

Penguatan Pemerintahan Desa

Kemendagri, Kemendesa PDTT, BIG, BPKP, Pemda, dan Pemdes

Kegiatan Prioritas : Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa Level 2 Kegiatan

Penyediaan sarana prasarana permukiman (perumahan, sanitasi dan air bersih)

Kemendes PDTT, Kemenhub, Pemda, Pemdes

Penyediaan sarana prasarana pendukung sosial dan ekonomi

Kemendagri, Kemendes PDTT

Penyusunan NSPK SPM Desa sesuai kondisi geografis wilayah

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa termasuk Kawasan Transmigrasi

Kemen PUPR, Kemendesa PDTT, Kemenkes, Pemda, Pemdes

Penyediaan Pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan

Penyediaan sarana prasarana listrik dan komunikasi

Kemendikbud, Kemenkes, Kemendesa PDTT, Pemda, Pemdes

Kemen ESDM, Kemendesa PDTT, Pemda, Pemdes 14

Kegiatan Prioritas : Pembangunan SDM, Keberdayaan, Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa Peningkatan

Level 2 Kegiatan Penyiapan

Kemenkominfo, Kemendesa PDTT, Pemda, Pemdes

teknologi informasi dan komunikasi serta akses internet desa untuk interaksi masyarakat desa serta antardesa

Peningkatan

Kemendes PDTT, KPPPA, Kemenaker, Kemenkumham RI, Pemda, Pemdes

partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa termasuk perempuan, pemuda & penyandang disabilitas

kapasitas masyarakat desa dan desa adat dalam seluruh tahapan pembangunan desa

Pembangunan SDM, Pemberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa termasuk di Kawasan Transmigrasi

Pengembangan

kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat dalam kebudayaan dan kearifan lokal

Kemendesa PDTT, Kemendikbud, Pemda, Pemdes

Pendidikan di desa berbasis ketrampilan dan kewirausahaan

Peningkatan peran

aktif masyarakat desa sebagai tenaga pendidikan dan kader kesehatan

Kemendes PDTT, Kemensos, KLHK, KPPPA, Pemda, Pemdes

Kemendesa PDTT, Kemenperin, Kemenaker, Pemda, Pemdes

Kemendikbud, Kemenkes, Kemendes PDTT, BKKBN, BPOM, Pemda, Pemdes

15

Kegiatan Prioritas : Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa Level 2 Kegiatan

Kemen KUKM, Kementan, KKP, KLHK, Pemda, Pemdes

Pembentukan dan Penataan BUMDesa, serta Penguatan Kelembagaan BUMDesa

Penguatan Permodalan dan Akses Pasar

Penanggulangan Kemiskinan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa termasuk di Kawasan Transmigrasi

0

Peningkatan kapasitas dan aksesibilitas masyarakat desa dalam pemanfaatan & pengembangan Teknologi Tepat Guna

Kemendes PDTT, Kemendagri, Pemda, Pemdes

Pembinaan, pendampingan dalam pengembangan usaha dan kewirausahaan terutama UMKM

Kemendes PDTT, BPOM, Kemenristek dan dikti, BNPB, Pemda

Kemenko Perekonomian , Kemenpora, Kemenaker, Kemenperin, Kemen KUKM, Kemensos, Kemenkes, BPOM, BNPB, Pemda

16

Kegiatan Prioritas : Penguatan Pemerintahan Desa Level 2 Kegiatan

Peningkatan kapasitas aparat pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa dalam tata kelola pemerintahan desa

Kemendagri, Pemda Peningkatan Kapasitas Desa dalam Penyediaan Informasi Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa

Kemendagri, BPKP, Pemda

Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dan Desa dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa


Kemendagri, Kemendes PDTT, Pemda

Penataan Wilayah, Penataan Kewenangan serta Administrasi Pemerintahan Desa

Pembinaan kelembagaan Pemerintahan Desa

BIG

Kemendagri, Pemda

17

Kegiatan Prioritas : Pengawalan Implementasi UU Desa Level 2 Kegiatan

Kemendes PDTT, Kemenkeu, Kemendagri, Pemda

Konsolidasi Lintas K/L, lintas Sektor, Pusat-Daerah, dalam Perencanaan, Pengendalian, dan Pembangunan Desa

Distribusi, Supervisi, Pemantauan DD dan ADD agar Berjalan Secara Efektif dan Efisien

Kemenko PMK, Kemendes PDTT, Pemda, Pemdes

Pengawalan implementasi UU Desa secara Sistematis, Konsisten, dan Berkelanjutan Sosialisasi dan Penyusunan/Revi si Berbagai Peraturan Pelaksanaan UU desa

Kemendes PDTT, Kemendagri, Pemda

18

Kegiatan Prioritas : Pengembangan Ekonomi Kawasan Untuk Mendorong Keterkaitan Desa-kota Level 2 Kegiatan Kemenperin, Pemda

Pengembangan pendidikan kejuruan utk meningkatkan inovasi dan kreatifitas lokal

Penerapan teknologi dan inovasi utk meningkatkan nilai tambah dan daya saing

Kemenko ekon, Kementan, Pemda

Kemendes PDTT, Pemda

Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestik dan industri

Kemenkominfo, KPPPA Kemendes PDTT, Pemda, Pemdes

Pemb dan/atau Rehabilitasi sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata

Kemendes PDTT, Kementan, KKP, Kemenpar, KemenKUKM, Pemda, Pemdes

Pembangunan /Rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi

Pengembangan ekonomi kawasan untuk mendorong Pusat pertumbuhan dan keterkaitan desa-kota

Kemen PUPR, Kemendes PDTT, Kemenhub, BIG, Pemda, Pemdes

Pengemb kerjasama antardesa, daerah, KPS, BUM Antar Desa

Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro di Daerah Menerapkan TIK untuk memfasilitasi perdagangan dan pertukaran informasi

Pemb dan/atau Pemeliharaan sarana bisnis/pusat bisnis di kws ekonomi perdesaan

Kemendes PDTT, Pemda, Pemdes

Kemendes PDTT, BNPB, Pemda, Pemdes

Kemendes PDTT, Pemda, Pemdes

19

Kegiatan Prioritas : Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan Level 2 Kegiatan

Redistribusi lahan dan hak atas tanah kepada petani,

Kementan, Kemendes PDTT

buruh lahan, dan

nelayan

Penataan ruang kawasan

Penguatan hak desa dalam pengelolaan

Kemendes PDTT, KLHK, Pemda

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan termasuk di Kawasan Transmigrasi

hutan dan kerjasama pengelolaan/ shareholding

Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat

Kemendes PDTT, KLHK, Kemenperin, Kementan, LIPI, Kemenperin, Pemda, Pemdes

perdesaan

adat dalam pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup dan TTG

untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih

Kemendes PDTT, Kemen ATR, BIG, Pemda

fungsi lahan produktif dan lahan konservasi

Rehabilitasi kawasan perdesaan yang rusak dan tercemar lingkungan, terkena dampak bencana serta perubahan iklim

Kemendes PDTT, BNPB, KLHK, BPPT, Pemda

20

Hasil Pembahasan Rakorbangpus • Pembangunan infrastruktur di Desa diharapkan menggunakan Dana Desa (yang jumlahnya selalu meningkat tiap tahunnya), sehingga fokus pembangunan infrastruktur oleh Kemendesa PDTT terutama di bidang Transmigrasi (pra-desa). • Kegiatan pendampingan dalam rangka mengawal UU Desa merupakan kegiatan yang diprioritaskan sehingga alokasi kegiatan tersebut harus dikawal. • Perhitungan Pagu Indikatif harus mempertimbangkan: 1) Evaluasi 2016 yaitu penghematan belanja operasional 2) Mereform bentuk perencanaan pembangunan agar lebih baik dan komprehensif 3) Fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur (arahan presiden). • Arahan Presiden untuk menajamkan dan mengefektifkan pemanfaatan anggaran, sehingga bisa jadi anggaran K/L tetap tapi anggaran prioritas meningkat. • Substansi DAK akan dibahas dalam setiap program prioritas.

21

Prioritas Pembangunan Perdesaan Urutan Program Prioritas

1

2

3

4

5

6

7

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di 1. Desa termasuk Kawasan Transmigrasi 2. 3. 4. 5. Pembangunan SDM, Pemberdayaan, dan 1. Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa 2. termasuk di Kawasan Transmigrasi 3. 1.Penanggulangan Kemiskinan dan 1. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 2. Desa termasuk di Kawasan Transmigrasi Penguatan Pemerintahan Desa 1. 2. 3. 4. Pengawalan Implementasi UU Desa secara 1. Sistematis, Konsisten, dan Berkelanjutan 2. 3. Pengembangan Ekonomi Kawasan termasuk 1. Kawasan Transmigrasi untuk Mendorong 2. Pusat Pertumbuhan dan Keterkaitan Desa- 3. Kota 4. 5. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan 1. Lingkungan Hidup Berkelanjutan termasuk di Kawasan Transmigrasi 2. 3.

Kegiatan Prioritas yang mendapat Penekanan

Penyediaan sarana prasarana permukiman (perumahan, sanitasi dan air bersih) Penyediaan Pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan Penyediaan sarana prasarana listrik dan komunikasi Penyusunan NSPK SPM Desa sesuai kondisi geografis wilayah Penyediaan sarana prasarana pendukung sosial dan ekonomi Peningkatan kapasitas masyarakat desa dan desa adat dalam seluruh tahapan pembangunan desa Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa termasuk perempuan, pemuda & penyandang disabilitas Pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat dalam kebudayaan dan kearifan lokal Penataan BUMDesa dan Penguatan Kelembagaan BUMDesa Pembinaan, pendampingan dalam pengembangan usaha dan kewirausahaan terutama UMKM Peningkatan kapasitas aparat pemerintah Daerah dan Desa dalam tata kelola pemerintahan desa Pembinaan Kelembagaan (BPD, BUMDes, Lembaga Desa lain, Lembaga Masy.Desa) & Kerjasama Desa Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dan Masyarakat Desa dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Peningkatan Kapasitas Desa dalam Penyediaan Informasi Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa Konsolidasi Lintas Kementerian/ Lembaga dalam Pengawalan dan Pelaksanaan UU Desa Sosialisasi dan Penyusunan/Revisi Berbagai Peraturan Pelaksanaan UU desa Distribusi, Supervisi, Pemantauan DD dan ADD agar Berjalan Secara Efektif dan Bertahap Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah Pengembangan kerjasama antardesa, daerah, dan pemerintah-swasta termasuk pengelolaan BUM Antar Desa Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memfasilitasi perdagangan dan pertukaran informasi Penerapan Teknologi dan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna Redistribusi lahan dan hak atas tanah kepada petani, buruh lahan, dan nelayan 22 Rehabilitasi kawasan perdesaan yang tercemar lingkungan, terkena dampak bencana serta perubahan iklim

Road Map Dana Desa

Dana Desa (DD): Rp20.766,2 M Rata-rata DD per Desa: Rp 280,3 juta ADD: Rp32.666,4 M Bagi Hasil PDRD: Rp2.091,0 M TOTAL= Rp55.523,6M

Rata2 perdesa: Rp 749,4 juta

Dana Desa (DD): Rp46.982,1 M Rata-rata DD per Desa: Rp628,5 juta ADD: Rp37.564,4 M Bagi Hasil PDRD: Rp2.412,4 M TOTAL= Rp86.958,9M

Rata2 perdesa: Rp 1.163,3juta

Dana Desa (DD): Rp81.184,3M Rata-rata DD per Desa: Rp1.086,0 juta ADD: Rp42.285,9M Bagi Hasil PDRD: Rp2.733,8M TOTAL= Rp126.204,2M

Rata2 perdesa: Rp 1.688,3 juta

2017 APBNP 2015

2016

Dana Desa (DD): Rp103.791,1M Rata-rata DD per Desa: Rp 1.388,4 juta ADD: Rp55.939,8M Bagi Hasil PDRD: Rp3.055,3M TOTAL= Rp162.786,3M


Dana Desa (DD): Rp111.840,2 M Rata-rata DD per Desa: Rp 1.496,1 juta ADD: Rp60.278,0 M Bagi Hasil PDRD: Rp3.376,7M TOTAL= Rp175.494,9 M


2019

2018 Perhitungan Dana Desa Th. 2016-2019: 74.754 desa (Permendagri 56/2015)

23 Sumber: Kementerian Keuangan

23

Prioritas Penggunaan Dana Desa Permendesa No.21 tahun 2015 Prioritas Penggunaan Dana Desa 2016 Pembangunan Desa

pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman; pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat; pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan; pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup Pemberdayaan masyarakat desa peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (Community Centre); promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa; dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa. 24

PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN : Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa Peran Kemendesa PDTT dalam Pembangunan Desa sebagai Regulator dan Koordinator UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa • Pasal 79 (6) • Pasal 81 (5)

Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan pembangunan Desa

PP 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa • Pasal 131 (1)

Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pembangunan Desa, Pembangunan Kawasan Perdesaan, dan Pemberdayaan Masyarakat menetapkan pedoman umum pelaksanaan pembangunan Desa, Pembangunan Kawasan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pendampingan masyarakat Desa berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan Perencanaan Pembangunan Nasional

Kemendesa sebagai Koordinator (Pelaksanaan Pembangunan oleh K/L lain sesuai Tupoksi) dalam Pemenuhan SPM Desa terkait: Penyediaan sarana prasarana permukiman Penyediaan Pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan

Penyediaan sarana prasarana listrik dan komunikasi Penyusunan NSPK SPM Desa sesuai kondisi geografis wilayah Penyediaan sarana prasarana pendukung sosial dan ekonomi

Dukungan Belanja lainnya • Transfer ke Daerah Alokasi Dana Desa (ADD) Dana Desa (DD) DAK Sektoral termasuk Transportasi – perdesaan DAK afirmatif 25

PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN : Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Struktur Pengembangan Kawasan Transmigrasi)* SP

Bagian dari SKP berupa satu kesatuan permukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga

Pusat SKP

Salah satu SP yang disiapkan menjadi desa utama

SKP

satu kawasan yang terdiri atas beberapa satuan permukiman yang salah satu diantaranya merupakan permukiman yang disiapkan menjadi desa utama atau pusat kawasan perkotaan baru (paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) SP dan paling banyak 6 (enam) SP)

KPB

bagian dari Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan menjadi pusat pertumbuhan dan berfungsi sebagai pusat pelayanan Kawasan Transmigrasi

Kaw Transmigrasi

kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi.

)* PP No 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU NO 29/2009

Pra Desa

Desa dan Kawasan Perdesaan

Diarahkan untuk pemenuhan SPM, yang sedikitnya terdiri dari: • Prasarana dan Utilitas umum • Perumahan • Sarana Pelayanan umum • Sarana Pelayanan pendidikan dasar • Sarana Pelayanan kesehatan • Sarana Pendukung sosial dan ekonomi • Sarana dan Prasarana Listrik dan Komunikasi

Kerangka Pendanaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan 50,000,000

43.152.009

45,000,000 40,000,000 35,000,000 30,000,000 25,000,000 20,000,000

15.423.744

15,000,000 10,000,000

3.818.476

5,000,000 -

12,503,901

Penanggulanga n Kemiskinan dan Pengembangan Usaha Ekonomi 718,719

Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya 289,764

1,500

5,000

2,918,343

200,648

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Non-Kemendesa PDTT & Kemendagri Kemendagri Kemendesa PDTT

762.257

924.367

2.889.333

106.645


Pengawalan Implementasi UU Desa

Pengembangan Ekonomi Kawasan

Pengelolaan SDA LH

48,996

69,200

42,405,779

2,554,151

-

713,261

22,000

-

-

3,528,712

-

15,445

746,230

335,182

Sumber: Sistem Informasi Multilateral – diakses Maret 2016

27

Sumber Dana untuk Pembangunan Desa Kewenangan Desa

No

Prioritas Nasional

Prioritas Penggunaan Dana Desa • infrastruktur/sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman • sarana dan prasarana kesehatan masyarakat • sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan

1

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa termasuk Kawasan Transmigrasi

2

• pengadaan, pengembangan atau bantuan alatPenanggulangan kemiskinan dan alat produksi, permodalan, dan peningkatan Pengembangan Usaha kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan Ekonomi Masyarakat Desa termasuk di Kawasan Transmigrasi • Dukungan kegiatan ekonomi oleh BUMDes, BUMADes, dan kelompok/lembaga ekonomi lainnya

Koordinasi Kemendesa PDTT Tugas Pembantuan Kab/Kota (koordinasi melalui K/L) • Sarana Perumahan • Sanitasi dan Air Bersih • Kesehatan (Puskesmas Pembantu) • Pendidikan (Gedung SD) • Jaringan Jalan • Jembatan • Drainase • PLTS • Balai Desa • Rumah Ibadah

DAK

APBN

Pendidikan: • Prasarana pendidikan (SD) • Sarana pendidikan Kesehatan dan KB: • Pelayanan Kesehatan Dasar Perumahan, Air Minum, dan Sanitasi: • Perumahan • Air Minum • Sanitasi Energi Skala Kecil Kedaulatan pangan: • Pertanian • Irigasi

28

Sumber Dana untuk Pembangunan Desa (...lanjutan) Kewenangan Desa No

Prioritas Nasional

Prioritas Penggunaan Dana Desa

3

Pembangunan SDM, Pemberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa termasuk di Kawasan transmigrasi

• pengorganisasian masyarakat, • fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum • pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) • pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (Community Centre)

4


5

Pengawalan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan

6

Pengembang ekonomi kawasan termasuk kaw. transmigrasi untuk mendorong pusat pertumbuhan dan keterkaitan desa-kota

sarana prasarana produksi dan distribusi

7

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan termasuk di kawasan transmigrasi

sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup

Koordinasi Kemendesa PDTT Tugas Pembantuan Kab/Kota (koordinasi melalui K/L)

DAK

APBN

Kesehatan dan KB: • KB

Prasarana Pemerintahan

Sarana agrobisnis dan agroindustri

Transportasi: • Jalan • Transportasi Pedesaan Sarana Perdagangan, Industri, dan Pariwisata: • Sarana Perdagangan • Pariwisata Kelautan dan Perikanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan: • Lingkungan Hidup • Kehutanan

29

Kerangka Regulasi Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan UU Desa a. Peraturan Bersama Kemendagri, BPS, dan Kemendesa tentang Penataan Desa dan Harmonisasi Data Desa b. Peraturan Bersama Kemendagri dan Kemendesa tentang Penataan dan Pembiayaan Desa Adat c. Permen Bersama KemenDesa PDTT dan Kemendagri tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa d. PermenDesa PDTT tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa T.A 2017

Review/Revisi Peraturan tentang Pelaksanaan UU Desa a. Memperjelas dan mendorong terlaksananya kewenangan desa. b. Pengaturan tentang Sistem Keuangan Desa yang sederhana untuk mempermudah upaya pengelolaan keuangan desa berdasarkan transparansi dan akuntabilitas, termasuk dengan adanya berbagai sumber pendapatan desa c. Mengefektifkan dan mendorong partisipasi masyarakat desa dan akuntabilitas publik kinerja pemerintahan desa melalui Musyawarah Desa. d. Pengaturan Distribusi dan Pengalokasian Dana Desa yang lebih berkeadilan.

30

Kerangka Kelembagaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Kerangka Kelembagaan Kode Desa • Diperlukan Satu Kode Desa untuk seluruh desa yang menjadi acuan nasional. • Tindak lanjut: Harmonisasi Data Desa antara BPS dan Kemendagri. Indeks Desa • Diperlukan satu acuan indeks desa untuk memonitor perkembangan desa dalam pelaksanaan UU Desa. • Tindak Lanjut: Harmonisasi berbagai indeks terkait desa (Indeks Pembangunan Desa-Bappenas, Indeks Desa Membangun-Kemendesa PDTT) menjadi Satu Indeks Desa. Pendampingan • Perlu diperjelas pengaturan penugasan pendampingan desa. • Dalam masa awal implementasi UU Desa sampai 2019, pendampingan Desa perlu diutamakan untuk mengawal pengelolaan pendapatan Desa yang berasal dari APBN dan APBD. • Tindak lanjut: Penyiapan SOP Indikator kinerja dari pendampingan desa dan road map pendampingan desa. Pemanfaatan Sumber Pendapatan Desa Lainnya • Belum adanya pengaturan mengenai perlunya pemenuhan infrastruktur pemerintahan desa untuk mendukung implementasi UU Desa. • Tindak Lanjut: Penyiapan SOP tentang (i) Penggunaan Alokasi Dana Desa dari APBD Kabupaten/Kota untuk mendukung pembangunan Desa; dan/atau (ii) penyediaan DAK Perdesaan. Monitoring dan Evaluasi •Pelaksanaan monev oleh K/L belum terkonsolidasi •Tindak Lanjut: Pengaturan bersama, penyusunan acuan, dan tindak lanjut pelaksanaan monev bersama Sistem Informasi Desa •Sistem Informasi Desa masih dilakukan oleh Kemendesa PDTT, Kemendagri, Kemenkominfo, dan Pemda tanpa konsolidasi •Tindak Lanjut: Pengaturan bersama dan tindak lanjut untuk membangun jejaring informasi desa

Lokpri Desa Tertinggal, Berkembang, dan Kawasan Perdesaan/Pusat Pertumbuhan dalam Skema 5.000 dan 2.000 prioritas (1) NO

NAMA PROVINSI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara

DESA TERTINGGAL 858 440 39 112 69 296 118 150 57 79 0 140 290 152 171 56 138

DESA BERKEMBANG 67 66 65 36 22 50 23 63 312 321 35 338 56 25 35 28 21

Kawasan Kawasan Perdesaan Transmigrasi Pusat Pertumbuhan 26 22 3 8 8 13 3 8 15 29 10 18 5 15

26 13 7 9

11 42 18 15 18 32

Lokpri Desa Tertinggal, Berkembang, dan Kawasan Perdesaan/Pusat Pertumbuhan dalam Skema 5.000 dan 2.000 prioritas (2) NO

NAMA PROVINSI

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Papua Maluku Utara Banten Kep. Bangka Belitung Gorontalo Kepulauan Riau Papua Barat Sulawesi Barat Kalimantan Utara TOTAL

DESA TERTINGGAL 167 89 219 6 30 430 215 182 136 78 7 50 30 98 60 38 5000

DESA Kawasan Kawasan Perdesaan BERKEMBANG Transmigrasi Pusat Pertumbuhan 26 19 15 75 11 23 18 14 21 65 9 52 11 30 22 15 12 23 9 9 22 7 19 20 13 22 44 3 23 3 8 24 6 18 1 3 11 12 29 9 8 18 2 9 2000 273 445

33

Provinsi ACEH BANTEN BENGKULU GORONTALO JAWA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA LAMPUNG MALUKU MALUKU UTARA NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR PAPUA PAPUA BARAT SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN SUMATERA UTARA TOTAL

Lokpri Desa Tertinggal, Berkembang, dan Kawasan Perdesaan/Pusat Pertumbuhan dalam Skema 5.000 dan 2.000 prioritas (Afirmasi di Daerah Tertinggal) Desa Kaw. Perdesaan Kabupaten Daerah Kawasan Transmigrasi Tertinggal Tertinggal Berkembang Pusat Pertumbuhan 1 2 1 3 4 8 1 1 1 1 2 8 6 8 18 26 7 2 1 9 3 3 2 4 122

11 68 21 25 63 237 33 10 5 18 28 205 91 30 369 153 66 16 103 38 22 13 83 1,708

1 13 14 20 40 1 2

1 20 20 52 19 18 6 7 5 18

3

1 5

12 3 30

17 1 1 4 9 9 11 13 7 5 2

9 22 30 9 15 17 12 6

4 4

13 3 2 2

265

105

34

168

TERIMA KASIH

35

BAHAN PEMBAHASAN: PERAN DAN KONTRIBUSI PER KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM PEMBANGUNAN DESA

36

Kesepakatan Prioritas Pembangunan Perdesaan Program Prioritas Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di 1. Desa termasuk Kawasan Transmigrasi 2. 3. 4. 5. Pembangunan SDM, Pemberdayaan, dan 1. Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa 2. termasuk di Kawasan Transmigrasi 3. 4. Penanggulangan Kemiskinan dan 1. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 2. Desa termasuk di Kawasan Transmigrasi Penguatan Pemerintahan Desa 1. 2. 3. 4. 5. Pengawalan Implementasi UU Desa secara 1. Sistematis, Konsisten, dan Berkelanjutan 2. 3. Pengembangan Ekonomi Kawasan termasuk 1. Kawasan Transmigrasi untuk Mendorong 2. Pusat Pertumbuhan dan Keterkaitan Desa- 3. Kota 4. 5. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan 1. Lingkungan Hidup Berkelanjutan termasuk di Kawasan Transmigrasi 2. 3.

Urutan Kegiatan Prioritas yang mendapat Penekanan Penyediaan sarana prasarana permukiman (perumahan, sanitasi dan air bersih) Penyediaan Pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan Penyediaan sarana prasarana listrik dan komunikasi Penyusunan NSPK SPM Desa sesuai kondisi geografis wilayah Penyediaan sarana prasarana pendukung sosial dan ekonomi Peningkatan kapasitas masyarakat desa dan desa adat dalam seluruh tahapan pembangunan desa Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa termasuk perempuan, pemuda & penyandang disabilitas Pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat dalam kebudayaan dan kearifan lokal Peningkatan teknologi informasi desa Penataan BUMDesa dan Penguatan Kelembagaan BUMDesa Penataan dan Penguatan BUMDes dan Koperasi Pembinaan, pendampingan dalam pengembangan usaha dan kewirausahaan terutama UMKM Peningkatan kapasitas aparat pemerintah Daerah dan Desa dalam tata kelola pemerintahan desa Pembinaan Kelembagaan (BPD, BUMDes, Lembaga Desa lain, Lembaga Masy.Desa) & Kerjasama Desa Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dan Masyarakat Desa dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Peningkatan Kapasitas Desa dalam Penyediaan Informasi Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa Pembangunan kantor desa Konsolidasi Lintas Kementerian/ Lembaga dalam Pengawalan dan Pelaksanaan UU Desa Sosialisasi dan Penyusunan/Revisi Berbagai Peraturan Pelaksanaan UU desa Distribusi, Supervisi, Pemantauan DD dan ADD agar Berjalan Secara Efektif dan Bertahap Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah Pengembangan kerjasama antardesa, daerah, dan pemerintah-swasta termasuk pengelolaan BUM Antar Desa Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memfasilitasi perdagangan dan pertukaran informasi Penerapan Teknologi dan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna 37 Redistribusi lahan dan hak atas tanah kepada petani, buruh lahan, dan nelayan Rehabilitasi kawasan perdesaan yang lingkungannya tercemar dan rusak lingkungan, terkena dampak bencana serta perubahan iklim (1)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Program Prioritas Kegiatan Prioritas

Program

Kegiatan

Pemenuhan Standar Penyediaan sarana Program Pengembangan Pemberdayaan Perumahan Pelayanan Minimum prasarana Perumahan Swadaya di Desa termasuk permukiman Kawasan Transmigrasi (perumahan, sanitasi dan air bersih)

Indikator

Checklist

Jumlah rumah yang terfasilitasi bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya Jumlah rumah yang terfasilitasi bantuan stimulan pembangunan baru rumah swadaya

Program Pembinaan Dan Pembinaan dan Pengembangan Luas kawasan permukiman perdesaan (Ha) Pengembangan Kawasan Permukiman Infrastruktur Jumlah Sambungan Rumah (SR) di perdesaan Permukiman berbasis masyarakat Program Penelitian Dan Penelitian dan Pengembangan Jumlah Penerapan Terbatas (Pilot Project) Pengembangan Bidang Permukiman Teknologi Terpadu untuk Model Kawasan Kementerian PUPR Permukiman Layak Huni di Desa Transmigrasi Program Pengembangan Penyelenggaraan Pendidikan Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan dan Sumber Daya Manusia dan Pelatihan Jalan, Perumahan Pendidikan Bidang Permukiman Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 38

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (...lanjutan) Program Prioritas Kegiatan Prioritas Pengembangan Ekonomi Kawasan dan Kawasan Transmigrasi untuk Mendorong Pusat Pertumbuhan dan Keterkaitan DesaKota

Program

Pembangunan Program Penelitian Dan dan/atau Rehabilitasi Pengembangan sarana dan prasarana Kementerian PUPR transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Jalan dan Jembatan

Indikator

Checklist

Jumlah Penerapan Terbatas (Pilot Project) Teknologi Jembatan untuk Desa Jumlah Kebijakan Penerapan Teknologi Jembatan untuk Desa

Pengembangan Kawasan Jumlah rencana keterpaduan Perkotaan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat Jumlah area inkubasi pada kawasan perkotaan yang dibangun Penyelenggaraan Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan dan Pendidikan Bidang Jalan dan Jalan, Perumahan Jembatan Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

39

Kementerian Desa PDTT Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Pembangunan SDM, Pengembangan kapasitas Keberdayaan, dan lembaga kemasyarakatan desa Modal Sosial Budaya dan lembaga adat dalam Masyarakat Desa kebudayaan dan kearifan lokal termasuk di Kawasan Peningkatan kapasitas Transmigrasi masyarakat desa dan desa adat dalam seluruh tahapan pembangunan desa

Program Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Indikator

Checklist

jumlah desa yang terbangun museum untuk mendukung taman budaya Jumlah lembaga sosial budaya (PKK, karang taruna, lembaga seni budaya, kel kesenian, kel pengajian) yang berfungsi jumlah pendamping yang sudah dikontrak yang mengikuti pelatihan penyegaran Jumlah tenaga pendamping yang diberi honorarium

Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Peningkatan partisipasi Program Pembangunan dan masyarakat dalam perencanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan pembangunan desa Program Pembangunan Dan termasuk perempuan, pemuda & Pengembangan Kawasan penyandang disabilitas Transmigrasi Peningkatan peran aktif Program Pembangunan dan masyarakat desa sebagai tenaga Pemberdayaan Masyarakat Desa pendidikan dan kader kesehatan

Penataan Persebaran Penduduk

Jumlah keluarga yang difasilitasi perpindahannya ke kawasan transmigrasi

Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi

Jumlah sarana budaya yang fungsional

Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi

Jumlah UPK yang ditata kelembagaannya

Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar

Jumlah desa yang terfasilitasi peningkatan akses masyarakat ke pelayanan pendidikan dan kesehatan melalui Generasi Sehat dan Cerdas (GSC) Jumlah orang yang dilatih sebagai Guru PAUD di lokasi pilot PAUD

Penyiapan teknologi informasi Program Penelitian dan dan komunikasi serta akses Pengembangan, Pendidikan dan internet desa untuk interaksi Pelatihan serta Informasi masyarakat desa serta antardesa

Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Ketersediaan Sistem Informasi Terpadu terkait desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi

Jumlah tenaga pendidikan, kesehatan, mental spiritual, dan seni budaya yang berfungsi

40

Kementerian Desa PDTT (...lanjutan) Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Pemenuhan Standar Penyediaan sarana Pelayanan Minimum di prasarana listrik dan Desa termasuk komunikasi KawasanTransmigrasi Penyediaan sarana prasarana pendukung sosial dan ekonomi

Penyusunan NSPK SPM Desa sesuai kondisi geografis wilayah

Program

Kegiatan

Indikator

Program Pembangunan dan Pembangunan Sarana Pemberdayaan Masyarakat Prasarana Desa Desa Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Penyediaan sarana Program Pembangunan Dan prasarana permukiman Pengembangan Kawasan (perumahan, sanitasi Transmigrasi dan air bersih)

Jumlah rumah tangga yang mendapatkan pelayanan listrik melalui PLTS atau PLTMH Jumlah desa yang disediakan perangkat sistem informasi desa secara online Pembangunan dan Jumlah Fasum (Pasar, Gedung Sekolah, Pengembangan Sarana dan Balaidesa, rumah petugas, rumah ibadah, Prasarana di Kawasan puskesdes, gudang, kantor unit, rumah KUPT) Transmigrasi yang perlu ditingkatkan sehingga fungsional Panjang jalan yang ditingkatkan Panjang drainase lahan usaha produktif yang ditingkatkan Jumlah sarana penerangan (PLTS) yang perlu ditingkatkan Pengembangan Sosial Budaya jumlah KK yang mendapat catu pangan untuk Transmigrasi transmigran pada tahap penempatan pertama sesuai dengan jenis lahan Jumlah layanan sosial yang operasional Pembangunan Sarana Jumlah provinsi yang mendapat supervisi, Prasarana Desa monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan NSPK SPM Desa tentang pengembangan sarana prasarana Permukiman, Transportasi, Pendukung Ekonomi Desa, Elektrifikasi, dan telekomunikasi Desa Pembangunan dan Jumlah rumah transmigran yang layak huni Pengembangan Sarana dan yang perlu ditingkatkan Prasarana di Kawasan Jumlah Sarana dan Prasarana Sanitasi yang Transmigrasi perlu ditingkatkan Jumlah Sarana Air Bersih yang perlu ditingkatkan

Checklist

41


Kegiatan Prioritas

Program

Kegiatan

Program Penyiapan Kawasan Pembangunan Permukiman dan Pembangunan Transmigrasi Permukiman Transmigrasi


Pembentukan dan Penataan BUMDesa, serta Penguatan Kelembagaan BUMDesa Pembinaan, pendampingan dalam pengembangan usaha dan kewirausahaan terutama UMKM

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Pembangunan Kawasan Perdesaan

Peningkatan kapasitas dan aksesibilitas masyarakat desa dalam pemanfaatan & pengembangan Teknologi Tepat Guna

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan

Pengembangan Usaha Ekonomi Desa

Indikator

Checklist

Luas lahan yang dibuka Panjang jalan yang dibangun Jumlah Fasilitas Umum yang Dibangun (Balai Desa. Kantor Unit, Rumah Kepala Unit, Rumah Petugas, Puskesmas Pembantu, Rumah Ibadah, Gudang, Gedung SD) Panjang Jembatan yang dibangun Panjang Drainase yang dibangun Jumlah RTJK dan SAB yang dibangun Jumlah BUMDesa yang mendapatkan bantuan modal dan sarana kerja

Pengembangan Ekonomi Kawasan Jumlah kecamatan cakupan Perdesaan pelaksanaan PKKPM di kawasan perdesaan Pengembangan Usaha Transmigrasi Luasan lahan produktif Jumlah lembaga ekonomi yang fungsional Jumlah Wirausahawan yang berkembang Peningkatan Pendayagunaan Jumlah kelompok masyarakat yang Sumber Daya Alam dan Teknologi dilatih dalam pemanfaatan teknologi Tepat Guna tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat (pangan, energi, dll) Pengembangan Usaha Transmigrasi Jenis penerapan teknologi pengolahan hasil dan pemasaran

42

42


Kegiatan Prioritas

Pengawalan Implementasi UU Desa secara Sistematis, Konsisten, dan Berkelanjutan

Distribusi, Supervisi, Pemantauan DD dan ADD agar Berjalan Secara Efektif dan Efisien Sosialisasi dan Penyusunan/Revisi Berbagai Peraturan Pelaksanaan UU desa

Program

Kegiatan

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Pembangunan Penyelenggaraan Perencanaan Kawasan Perdesaan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Indikator

Checklist

Sistem Monitoring yang terbangun

Jumlah dokumen peraturan tentang pemberdayaan masyarakat desa sebagai amanat UU 6/2014 dan PP 43/2014 Jumlah dokumen peraturan tentang pembangunan kawasan perdesaan (mencakup ekonomi, sarana prasarana, sumber daya alam, kerjasama antardesa) sebagai amanat UU 6/2014, PP 43/2014, dan PP 47/2015 Jumlah kabupaten yang mendapatkan sosialisasi Peraturan tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Pengelolaan Sumber Penataan ruang kawasan Program Pembangunan Penyelenggaraan Perencanaan Jumlah kabupaten/kota yang memiliki rencana Daya Alam dan perdesaan untuk Kawasan Perdesaan Pembangunan Kawasan Perdesaan pembangunan kawasan perdesaan Lingkungan Hidup melindungi lahan Program Penyiapan Kawasan Perencanaan Pembangunan dan Jumlah Rencana Detai Pembangunan dan Berkelanjutan pertanian dan menekan dan Pembangunan Pengembangan Kawasan Pengembangan Kawasan Transmigrasi termasuk di Kawasan alih fungsi lahan produktif Permukiman Transmigrasi Transmigrasi Transmigrasi dan lahan konservasi Penguatan hak desa Program Pembangunan dan Peningkatan Pendayagunaan Jumlah desa yang diidentifikasi dan diberikan Advokasi itu KLHK, dalam pengelolaan hutan Pemberdayaan Masyarakat Sumber Daya Alam dan Teknologi advokasi dalam rangka pelepasan hak atas lahan sementara Kemendesa dan kerjasama Desa Tepat Guna hutan pendampingan pengelolaan/ Jumlah desa rawan air yang mendapatkan shareholding penyediaan air baku Rehabilitasi kawasan Program Pembangunan Pengembangan Sumber Daya Alam Jumlah kawasan perdesaan yang mendapat upaya perdesaan yang rusak dan Kawasan Perdesaan Kawasan Perdesaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan perdesaan tercemar lingkungan, Program Pembangunan Dan Pembangunan dan Pengembangan Jumlah kawasan transmigrasi yang menerapkan 43 terkena dampak bencana Pengembangan Kawasan Sarana dan Prasarana di Kawasan mitigasi pengelolan lingkungan yg ditangani dalam 43 serta perubahan iklim Transmigrasi Transmigrasi penerapan mitigasi pada kaw transmigrasi yg


Kegiatan Prioritas Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna Redistribusi lahan dan hak atas tanah kepada petani, buruh lahan, dan nelayan

Pengembangan Ekonomi Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi untuk Mendorong Pusat Pertumbuhan dan Keterkaitan DesaKota

Program

Kegiatan

Indikator

Program Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan

Jumlah kawasan Budidaya Perikanan laut/tawar yang dibangun Jumlah Kapal Tangkap ikan Jumlah Kawasan Perdesaan berbasis Pariwisata Terpadu yang dibangun

Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi

Penyediaan Tanah Transmigrasi

Jumlah Luas Pencadangan Tanah


Pelayanan Pertanahan Transmigrasi

Pembangunan dan/atau Program Pembangunan Pemeliharaan sarana Kawasan Perdesaan bisnis/pusat bisnis di perdesaan Pembangunan dan/atau Program Pembangunan Rehabilitasi sentra produksi, Kawasan Perdesaan sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata

Pengembangan Sarana Prasarana Kawasan Perdesaan Pengembangan Sarana Prasarana Kawasan Perdesaan


Checklist

Jumlah Luas HPL yang diterbitkan Kesesuaian Peruntukan dan Penggunaan Tanah di Kawasan Transmigrasi Jumlah bidang tanah transmigrasi yang difasilitasi pengurusan sertifikatnya Jumlah permasalahan pertanahan yang difasilitasi penyelesaiannya Jumlah pasar antar desa yang dibangun/ direhabilitasi dalam rangka mendukung bisnis/pusat bisnis Panjang jaringan irigasi antar desa/kawasan yang dibangun/direhabilitasi untuk mendukung pertanian, perikanan, dan destinasi pariwisata Jumlah pembangunan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Air Bersih desa/kawasan untuk mendukung pertanian, perikanan, dan destinasi pariwisata Jumlah lembaga ekonomi masyarakat transmigrasi yang berbasis online

Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi Pengembangan Usaha Lembaga Pengelola Agrobisnis dan Agroindustri Transmigrasi

44


Kegiatan Prioritas

Program

Kegiatan

Pembangunan Suplai energi Program Pembangunan Kawasan Pengembangan Sarana untuk pemenuhan domestik dan Perdesaan Prasarana Kawasan Perdesaan industri Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memfasilitasi perdagangan dan pertukaran informasi Pengembangan kerjasama antardesa, daerah, dan pemerintah-swasta termasuk pengelolaan BUM Antar Desa

Program Pembangunan Kawasan Pengembangan Sarana Perdesaan Prasarana Kawasan Perdesaan

Program Pembangunan Kawasan Pengembangan Ekonomi Perdesaan Kawasan Perdesaan Peningkatan Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas

Program Penyiapan Kawasan Pembinaan Potensi Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Transmigrasi Program Pembangunan Dan Promosi Dan Kemitraan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Pengembangan lembaga keuangan di daerah untuk meningkatkan akses terhadap modal usaha

Program Pembangunan Kawasan Pengembangan Ekonomi Perdesaan Kawasan Perdesaan

Indikator

Checklist

Jumlah kawasan perdesaan yang mendapatkan bantuan PLTS bagi pemenuhan domestik dan industri kecil Jumlah kawasan perdesaan yang mendapatkan bantuan pembangunan sarana dan prasarana informasi dan telekomunikasi Jumlah BUMADes yang terbentuk dan Mendapatkan Bantuan Jumlah kabupaten/kota yang dilatih pengembangan kerjasama antar desa dan kapasitas pelaku dalam pembangunan kawasan perdesaan Jumlah perusahaan yang melakukan Kerjasama pemanfaatan dana CSR/PKBL Jumlah Pemetaan dan Rencana kawasan transmigrasi yang ditetapkan Jumlah lembaga dan kelompok masyarakat yang bermitra dalam pengembangan agrobisnis di kawasan transmigrasi Jumlah Kecamatan yang Didampingi Dalam Pemanfaatan Dana Bergulir

45

Kementerian Kesehatan Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Pemenuhan Standar Penyediaan sarana prasarana Pelayanan Minimum di permukiman (perumahan, Desa termasuk sanitasi dan air bersih) Kawasan Transmigrasi Peningkatan pengawasan kualitas sanitasi dan air bersih Penyediaan Pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan

Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa termasuk di Kawasan Transmigrasi

Peningkatan peran aktif masyarakat desa sebagai tenaga pendidikan dan kader kesehatan Peningkatan peran aktif masyarakat desa dalam upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) dan kegiatan promotive-preventif

Program Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Kesehatan lingkungan

Indikator

Checklist

Jumlah desa yang SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan)

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pencegahan dan Jumlah desa dan kawasan Pengendalian Penyakit Tidak transmigrasi yang Menular melaksanakan posyandu dan posbindu PTM Program Kefarmasian dan Peningkatan Tata Kelola Persentase puskesmas Alat Kesehatan Obat Publik dan Perbekalan dengan ketersediaan obat Kesehatan dan vaksin esensial Program Pengembangan Perencanaan dan Jumlah tenaga kesehatan dan Pemberdayaan Sumber Pendayagunaan SDM yang ditempatkan dalam Daya Manusia Kesehatan Kesehatan rangka Penugasan Khusus (PPSDMK) individu di SP transmigrasi Program Pembinaan Promosi Kesehatan dan Jumlah kabupaten/kota Kesehatan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat yang melaksanakan % posyandu aktif kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

46

Kementerian Sosial Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Program

Pembangunan SDM, Pengembangan Program Perlindungan Keberdayaan, dan Modal kapasitas lembaga dan Jaminan Sosial Sosial Budaya kemasyarakatan desa Masyarakat Desa dan lembaga adat dalam termasuk di Kawasan kebudayaan dan kearifan Transmigrasi lokal Penanggulangan Kemiskinan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa termasuk di KawasanTransmigrasi


Program Penanganan Fakir Miskin

Kegiatan

Indikator

Checklist

Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

Jumlah desa yang menjadi lokasi kampung siaga bencana Jumlah taruna siaga bencana yang dikerahkan untuk penanganan bencana Penanganan Fakir Miskin Jumlah keluarga miskin Perdesaan) di perdesaan yang memperoleh bantuan kelompok usaha ekonomi produktif (KK) Jumlah pendamping kelompok usaha ekonomi produktif keluarga miskin di perdesaan yang mengikuti pelatihan (jiwa)

47

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Program Prioritas Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa termasuk Kawasan Transmigrasi

Kegiatan Prioritas Penyediaan Pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan

Program Program Pendidikan Dasar dan Menengah

Kegiatan Penyediaan Layanan PaPembinaan Sekolah Dasar

Indikator

Checklist

Ruang Kelas Baru yang dibangun

Jumlah Sekolah SD yang dibangun Jumlah ruang kelas SD yang direhabilitasi Jumlah Siswa SD yang mendapatkan Beasiswa Bakat dan Berprestasi Program Pendidikan Anak Usia Penyediaan Layanan Paud Lembaga PAUD memperoleh BOP Dini dan Pendidikan Masyarakat PAUD Usia 3-4 Tahun Jumlah Lembaga PAUD Terpadu Pembina yang dibangun/revitalisasi Jumlah Lembaga PAUD Terpadu yang dibangun/revitalisasi di daerah 3T Jumlah Ruang Kelas PAUD yang dibangun termasuk meubeleir Lembaga PAUD yang memperoleh bantuan sarana pembelajaran, termasuk APE Pusat Kegiatan Gugus (PKG) yang memperoleh bantuan Gugus PAUD Penyediaan Layanan Jumlah Desa melaksanakan Pendidikan Keaksaraan dan pemberdayaan Desa Vokasi Kesetaraan Jumlah Desa melaksanakan pemberdayaan Kampung Literasi 48

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (...lanjutan) Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Program Program Guru dan Tenaga Kependidikan

Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa termasuk di KawasanTransmigrasi

Peningkatan kapasitas masyarakat desa dan desa adat dalam seluruh tahapan pembangunan desa Peningkatan peran aktif masyarakat desa sebagai tenaga pendidikan dan kesehatan

Kegiatan

Pembinaan Guru dan Tenaga Guru TK/TKLB penerima Kependidikan Paud dan tunjangan khusus Dikmas Jumlah Guru TK/TKLB penerima subsidi tunjangan khusus di SP Transmigrasi Pembinaan Guru Pendidikan Guru Dikdas penerima Tunjangan Dasar Khusus

Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Penyediaan Layanan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan

Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Penyediaan Layanan Kursus dan Pelatihan

Program Pelestarian Budaya

Indikator

Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi

Checklist Digabungkan dengan yang bawah

Digabungkan dengan yang bawah

Jumlah Guru Dikdas yang menerima tunjangan khusus di SP Transmigrasi Jumlah Desa melaksanakan pemberdayaan Desa Vokasi

Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan kecakapan kerja Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan ketrampilan kewirausahaan/ berwiausaha Jumlah Desa-Desa Adat yang direvitalisasi

49

Kementerian Perhubungan Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Program

Kegiatan

Indikator

Checklist

Pemenuhan Standar Penyediaan sarana Program Pengelolaan dan Pembangunan dan Pelayanan Minimum prasarana pendukung Penyelenggaraan Pengelolaan Prasarana di Desa termasuk sosial dan ekonomi Transportasi Darat Perhubungan Darat KawasanTransmigrasi


Jumlah pembangunan/rehabilitasi dermaga danau, sungai Terlaksananya pembangunan dermaga sungai Pembangunan Program Pengelolaan dan Pengelolaan dan Pembangunan/rehabilitasi/ dan/atau Rehabilitasi Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kegiatan peningkatan pelabuhan sarana dan prasarana Transportasi Laut di Bidang Kepelabuhan transportasi desa Program Pengelolaan dan Pembangunan, Jumlah pembangunan dengan pusat-pusat Penyelenggaraan Rehabilitasi dan bandar udara baru pertumbuhan Transportasi Udara Pemeliharaan Prasarana ekonomi Bandar Udara lokal/wilayah Program Pengelolaan dan Pembangunan dan Pembangunan dermaga Penyelenggaraan Pengelolaan Prasarana penyeberangan Transportasi Darat Perhubungan Darat

50

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Program K/L

Kegiatan K/L

Pengembangan Pembangunan dan/atau Program Pengelolaan Kenelayanan Ekonomi Rehabilitasi sentra produksi, sentra Pengelolaan Kawasan industri pengolahan hasil Perikanan Tangkap termasuk pertanian dan perikanan, serta Program Pengelolaan Kawasan Kawasan destinasi pariwisata Pengelolaan Perikanan Budidaya Transmigrasi Sumber Daya untuk Perikanan Budidaya Mendorong Pusat Pertumbuhan dan Keterkaitan Desa-Kota

Indikator

Checklist

Jumlah sentra/kampung nelayan yang ditata dan terintegrasi Jumlah Kab/Kota yang memenuhi syarat sebagai minapolitan berbasis perikanan budidaya (Kab/Kota; Kumulatif)

51

Kementerian Komunikasi dan Informatika Program Prioritas Pengembangan Ekonomi Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi untuk Mendorong Pusat Pertumbuhan dan Keterkaitan Desa-Kota Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa termasuk di Kawasan Transmigrasi

Kegiatan Prioritas Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memfasilitasi perdagangan dan pertukaran informasi Penyiapan teknologi informasi dan komunikasi serta akses internet desa untuk interaksi masyarakat desa serta antardesa

Program

Kegiatan

Indikator

Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika

Penyediaan Infrastruktur Jumlah lokasi akses dan Layanan broadband internet Telekomunikasi dan Penyiaran

Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika

Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran

Program Pengembangan Pembinaan dan Aplikasi Informatika Pengembangan Tik Untuk Pemberdayaan Masyarakat

Checklist

Jumlah BTS yang beroperasi Jumlah lokasi akses broadband internet Jumlah Desa Broadband Jumlah agen perubahan informatika untuk mendorong pemberdayaan masyarakat berbasis TIK

52

Kementerian Dalam Negeri Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Pemenuhan Standar Penyusunan NSPK SPM Pelayanan Minimum di Desa sesuai kondisi Desa termasuk Kawasan geografis wilayah Transmigrasi Penanggulangan Pembentukan dan Kemiskinan dan Penataan BUMDesa, serta Pengembangan Usaha Penguatan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat Desa BUMDesa termasuk di Kawasan Transmigrasi Pengawalan Implementasi Distribusi, Supervisi, UU Desa secara Sistematis, Pemantauan DD dan ADD Konsisten, dan agar Berjalan Secara Berkelanjutan Efektif dan Efisien

Sosialisasi dan Penyusunan/Revisi Berbagai Peraturan Pelaksanaan UU desa

Program Program Bina Pemerintahan Desa

Program Bina Pemerintahan Desa

Program Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Program Bina Pemerintahan Desa

Kegiatan

Indikator

Checklist

Penataan dan Administrasi Jumlah Kab/Kota yang Pemerintahan Desa menetapkan produk hukum daerah terkait penerapan NSPK SPM Desa Kelembagaan dan jumlah aparatur desa yang Kerjasama Desa mempunyai kemampuan dalam pengelolaan BUMDes

Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Inspektorat III dan IV

Jumlah Provinsi yang dilakukan supervisi oleh Kemendagri atas Kepatuhan APIP Terhadap Pengawasan Dana Desa lingkup wilayah kerja Inspektorat III dan IV Penegakan Integritas, Jumlah Provinsi yang mencapai Pemeriksaan dan Tingkat Kepatuhan Daerah pada Pengusutan Khusus Sistem Monitoring Aksi Kementerian Dalam Pencegahan dan Negeri dan Pemerintahan Pemberantasan Korupsi sebesar Daerah > 80% Penataan dan Administrasi Jumlah peraturan penataan Pemerintahan Desa desa yang diterbitkan 53

Kementerian Dalam Negeri (...lanjutan) Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Program

Kegiatan

Pengawalan Implementasi UU Desa secara Sistematis, Konsisten, dan Berkelanjutan

Sosialisasi dan Program Bina Penataan dan Penyusunan/Revisi Pemerintahan Administrasi Berbagai Peraturan Desa Pemerintahan Desa Pelaksanaan UU desa


Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Desa

Program Bina Kelembagaan dan Pemerintahan Kerjasama Desa Desa

Indikator

Checklist

Jumlah peraturan penataan desa Adat yang diterbitkan Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang diberikan Sosialisasi dan Pembinaan dalam Penyusunan Perbup/Perwalkot Penetapan Kewenangan Desa Jumlah BPD yang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa Jumlah desa yang melaksanakan NSPK penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat desa Jumlah PKK desa/kelurahan yag memiliki kemampuan pengelolaan pelayanan sosial dasar di desa Jumlah dokumen kerjasama antar desa dan dengan pihak ketiga Jumlah Desa Penyelenggara Penerapan Model Perencanaan Pembangunan Partisipatif dengan Sistem Penyusunan RAPBDesa secara partisipatif Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang diberikan pengembangan kapasitas kelembagaan pendukung pemerintahan desa

54


Kegiatan Prioritas Program Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dan Masyarakat Desa dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa

Kegiatan

Program Fasilitasi Keuangan dan Bina Aset Pemerintahan Pemerintaha Desa n Desa

Indikator

Checklist

Terlaksananya Pilot Project Format Birokrasi Pemdes (Organisasi, PNS, Perencanaan, Penganggaran, Pengawasan) untuk Implementasi Dana Desa dan RAPBDesa Dilaksanakan dengan Pola Detasering Pendampingan

Jumlah desa yang telah mengelola keuangan desa sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan desa Jumlah desa yang telah mengelola aset desa sesuai dengan ketentuan pengelolaan Aset desa Jumlah desa dengan PADes minimal sebesar 10% terhadap total pendapatan desa Jumlah Provinsi, kabupaten/kota dan desa yang menerapkan Sistem Informasi Keuangan dan Aset Desa yang berbasis aplikasi Peningkatan Kapasitas Jumlah Komulatif Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Pemerintahan Desa Desa/Kelurahan yang Terampil Dalam Mendukung Tata Lingkup Regional Kelola Pemerintahan Fasilitasi Jumlah aparatur pemerintah desa yang dilatih melalui Pengembangan dana Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Pemerintahan Kapasitas Aparatur Desa Desa Jumlah Aparatur Pemerintah Pusat dan Provinsi yang terampil untuk melatih Aparatur Pemerintah Kabupaten sebagai calon pelatih pada pelatihan Pembina Teknis Pemerintah Desa

55


Kegiatan Prioritas

Program

Kegiatan

Program Bina Fasilitasi Pemerintahan Pengembangan Desa Kapasitas Aparatur Desa

Peningkatan Kapasitas Program Bina Evaluasi Desa dalam Pemerintahan Perkembangan Desa Penyediaan Informasi Desa Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa

Indikator

Checklist

Jumlah Aparatur Pemerintah Kab/ Kota yang terampil untuk Melatih Aparatur Kecamatan selaku Pembina Teknis Pemerintah Desa Jumlah aparatur pemerintah daerah yang terampil dalam pembinaan dan pengawasan tata kelola pemerintahan desa Jumlah aparatur pemerintah pusat dan provinsi yang terampil dalam melatih aparatur Pemerintah kabupaten (ToMT) Jumlah Aparatur Pemerintah Kab/ Kota yang terampil untuk Melatih Aparatur Pemerintah Desa Jumlah Provinsi, Kab/Kota yang dibina dan dilatih dalam rangka Evaluasi Kinerja Pemerintahan Desa Tersedianya Data Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Persentase ketersediaan data yang terpublikasi secara online 56

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Program Prioritas Kegiatan Prioritas Pemenuhan Standar Penyediaan sarana Pelayanan Minimum di prasarana listrik dan Desa termasuk komunikasi Kawasan Transmigrasi

Program Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

Kegiatan

Indikator

Penyusunan Kebijakan Fasilitasi pembangungan Jaringan dan Program serta distribusi (KMS) Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Fasilitasi pembangunan Gardu Ketenagalistrikan Distribusi (MVA) Fasilitasi instalasi listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu (RTS)

Program Pengelolaan Energi Pembinaan, Baru Terbarukan Dan Pengawasan dan Konservasi Energi Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan

Jumlah unit pembangunan PLT Mikrohidro untuk Desa dan Kawasan Perdesaan (unit) Jumlah unit pembangunan PLTS Terpusat untuk Desa dan Kawasan Perdesaan (unit) Jumlah unit pembangunan PLT Minihidro untuk Desa dan Kawasan Perdesaan (unit)

Checklist

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Program Prioritas Pengembangan Ekonomi Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi untuk Mendorong Pusat Pertumbuhan dan Keterkaitan Desa-Kota

Kegiatan Prioritas Penerapan Teknologi dan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing Pembinaan, pendampingan dalam pengembangan usaha dan kewirausahaan terutama UMKM

Program

Kegiatan

Indikator

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

Koordinasi Kebijakan Bidang Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan

Jumlah Rekomendasi kebijakan percepatan pengembangan potensi ekonomi lokal daerah

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

Koordinasi Kebijakan Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi Koordinasi Kebijakan. Bidang Pengembangan Kewirausahaan Koordinasi Penataan Kelembagaan Pengembangan UKM Berbasis Teknologi

Jumlah rekomendasi kebijakan pembangunan Kawasan Strategis Ekonomi di Perbatasan Negara yang ditindaklanjuti Jumlah rekomendasi kebijakan pertumbuhkembangan wirausaha desa yang ditindaklanjuti Jumlah rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan UKM berbasis teknologi yang ditindaklanjuti

Penanggulangan Pembinaan, Program Koordinasi Kemiskinan dan pendampingan dalam Kebijakan Bidang Pengembangan Usaha pengembangan usaha Perekonomian Ekonomi Masyarakat Desa dan kewirausahaan termasuk di Kawasan terutama UMKM Transmigrasi

Checklist

Koordinasi Kebijakan Jumlah rekomendasi kebijakan Bidang Peningkatan Daya pengembangan peningkatan daya saing Saing Koperasi dan UMKM koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah yang ditindaklanjuti Koordinasi Kebijakan Jumlah rekomendasi kebijakan Diangkat ke prioritas Penataan Ruang dan pembangunan Kawasan Strategis Ekonomi pengembangan ekonomi Kawasan Strategis Ekonomi di Perbatasan Negara yang ditindaklanjuti kawasan Koordinasi Kebijakan. Bidang Pengembangan Kewirausahaan

Jumlah rekomendasi kebijakan pertumbuhkembangan wirausaha desa yang ditindaklanjuti

Diangkat ke prioritas pengembangan ekonomi kawasan

58

Kementerian Ketenagakerjaan Program Prioritas Kegiatan Prioritas

Program

Penanggulangan Pembinaan, Program Peningkatan Kemiskinan dan pendampingan dalam Kompetensi Tenaga Kerja Pengembangan pengembangan usaha dan Produktivitas Usaha Ekonomi dan kewirausahaan Masyarakat Desa terutama UMKM termasuk di Kawasan Transmigrasi Pembangunan SDM, Pendidikan di desa Program Penempatan dan Keberdayaan, dan berbasis ketrampilan Pemberdayaan Tenaga Modal Sosial Budaya dan kewirausahaan Kerja Masyarakat Desa termasuk di KawasanTransmigras i Peningkatan Program Penempatan dan partisipasi Pemberdayaan Tenaga masyarakat dalam Kerja perencanaan dan pembangunan desa termasuk perempuan, pemuda & penyandang disabilitas

Kegiatan

Indikator

Checklist

Pengembangan dan Jumlah tenaga kerja yang Peningkatan Produktivitas mengikuti pelatihan kewirausahaan

Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja

Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui kegiatan padat karya Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui kegiatan wirausaha baru Penempatan Tenaga Kerja Jumlah pembinaan bursa dalam Negeri kerja provinsi dan kabupaten/kota Jumlah Peningkatan Pemberdayaan Pengantar Kerja / Petugas Antar Kerja

59

Kementerian Pemuda dan Olahraga Program Prioritas Kegiatan Prioritas Penanggulangan Kemiskinan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa termasuk di Kawasan Transmigrasi


Program Program Kepemudaan dan Keolahragaan

Kegiatan

Indikator

Checklist

Pengembangan Jumlah sentra Kewirausahaan Pemuda kewirausahaan pemuda yang difasilitasi

60

Kementerian Perindustrian Program Prioritas Kegiatan Prioritas Pembangunan SDM, Pendidikan di desa Keberdayaan, dan berbasis ketrampilan Modal Sosial Budaya dan kewirausahaan Masyarakat Desa termasuk di Kawasan Transmigrasi

Program

Kegiatan

Program Pengembangan Peningkatan Kualitas SDM SDM Industri dan Dukungan Industri Manajemen Kementerian Perindustrian Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi Industri

Penanggulangan Pembinaan, Program Penumbuhan dan Kemiskinan dan pendampingan dalam Pengembangan Industri Pengembangan Usaha pengembangan usaha Kecil dan Menengah Ekonomi Masyarakat dan kewirausahaan Desa termasuk di terutama UMKM Kawasan Transmigrasi

Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu, dan Furnitur Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan

Indikator

Checklist

Jumlah SDM yang mengikuti Diklat 3 in 1 Terselenggaranya Pendidikan Kejuruan Industri di 9 SMK Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi (jumlah lulusan) Jumlah Wirausaha Baru Industri Kecil yang tumbuh (WUB)

Jumlah Wirausaha Baru Industri Kecil yang tumbuh (WUB) Jumlah UPT yang mendapatkan Fasilitasi Peningkatan Kemampuan

Penumbuhan dan Jumlah Wirausaha Baru Pengembangan Industri Industri Kecil yang tumbuh Kecil dan Menengah Logam, (WUB) Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut

61

Kementerian Perindustrian (...lanjutan) Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Program


Penguatan kapasitas Program Penumbuhan dan masyarakat desa dan Pengembangan Industri masyarakat adat dalam Logam, Mesin, Alat pemanfaatan sumber Transportasi, dan daya alam, pengelolaan Elektronika lingkungan hidup dan Program Penumbuhan dan teknologi tepat guna Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Pengembangan Ekonomi Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi untuk Mendorong Pusat Pertumbuhan dan Keterkaitan Desa-Kota

Pengembangan pendidikan kejuruan untuk meningkatkan inovasi dan reatifitas lokal

Kegiatan

Indikator

Checklist

Penumbuhan dan Penguasaan Teknologi KBM Pengembangan Industri Multiguna Pedesaan di bidang Maritim, Alat Transportasi, perakitan (merk dalam negeri) dan Alat Pertahanan

Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan Program Pengembangan Peningkatan Kualitas SDM SDM Industri dan Dukungan Industri Manajemen Kementerian Peningkatan Kualitas Perindustrian Pendidikan Vokasi Industri

Program Penumbuhan dan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecil dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu, dan Furnitur

Jumlah UPT yang mendapatkan Fasilitasi Peningkatan Kemampuan

Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Terselenggaranya Pendidikan Kejuruan Industri di 9 SMK Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi (jumlah lulusan) Jumlah Siswa yang mengikuti Pendidikan Kejuruan Industri Jumlah Mahasiswa yang mengikuti Pendidikan Tinggi Vokasi Jumlah desa yang mengembangkan inovasi bioteknologi 62

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Program Prioritas Kegiatan Prioritas

Program

Kegiatan

Penanggulangan Peningkatan kapasitas Program Penguatan Riset Riset Litbang dan Kemiskinan dan dan aksesibilitas dan Pengembangan Pengabdian Masyarakat Pengembangan masyarakat desa Usaha Ekonomi dalam pemanfaatan & Masyarakat Desa pengembangan termasuk di Teknologi Tepat Guna KawasanTransmigrasi

Indikator

Checklist

Jumlah prototipe teknologi untuk masyarakat

63

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Program Prioritas Kegiatan Prioritas

Program

Pengelolaan Sumber Penguatan kapasitas Program Penelitian, Daya Alam dan masyarakat desa dan Penguasaan, dan Lingkungan Hidup masyarakat adat Pemanfaatan Iptek Berkelanjutan termasuk dalam pemanfaatan di Kawasan Transmigrasi sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna

Kegiatan

Indikator

Pengembangan dan Jumlah daerah Pemanfaatan Teknologi penerapan teknologi Tepat Guna tepat guna

Checklist Target 5 UKM, 6 daerah

64

Kementerian Pertanian Program Prioritas Kegiatan Prioritas Penanggulangan Penguatan Permodalan dan Kemiskinan dan Akses Pasar Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa termasuk di Kawasan Transmigrasi Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna


Redistribusi lahan dan hak atas tanah kepada petani, buruh lahan, dan nelayan Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata Penerapan Teknologi dan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing

Program Kegiatan Indikator Checklist Program Peningkatan Dukungan Pengolahan dan Jumlah fasilitasi pengolahan dan Produksi Komoditas Pemasaran Hasil Perkebunan pemasaran hasil perkebunan Perkebunan Berkelanjutan Program Peningkatan Pemantapan Sistem Penyuluhan Jumlah fasilitasi Kelembagaan Ekonomi Penyuluhan, Pendidikan dan Pertanian Petani untuk Peningkatan Akses Petani Pelatihan Pertanian terhadap modal dan pasar Program Pemenuhan Penyediaaan Benih dan Bibit Jumlah pengembagan sentra peternakan Pangan Asal Ternak dan Serta Peningkatan Produksi Rakyat (paket) Agribisnis Peternakan Ternak Rakyat Program Peningkatan Pengembangan Jumlah pemberdayaan pekarangan Target Diversifikasi dan Ketahanan Penganekaragaman Konsumsi pangan satuannya desa Pangan Masyarakat dan Keamanan Pangan Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan

Dukungan Perlindungan Perkebunan

Jumlah Kasus Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan yang tertangani

Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

Jumlah kelompok tani (KT) penerima alat pascapanen perkebunan

Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan

Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

Jumlah bantuan alat pengolahan perkebunan

Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian

Jumlah Teknologi Spesifik Lokasi Jumlah Model Pengembangan Inovasi Teknologi Pertanian Bioindustri Jumlah Teknologi yang Didiseminasikan ke Pengguna

65

Kementerian Pariwisata

Program Prioritas Kegiatan Prioritas Pengembangan Ekonomi Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi untuk Mendorong Pusat Pertumbuhan dan Keterkaitan DesaKota

Program

Pembangunan Program Pengembangan dan/atau Rehabilitasi Kepariwisataan sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan Program Pengembangan perikanan, serta Kepariwisataan destinasi pariwisata

Kegiatan

Indikator

Checklist

Pengembangan Destinasi Jumlah Destinasi Wisata Wisata Budaya Budaya yang Dikembangkan dan Memperkuat Nilai budaya Daerahnya Pengembangan Destinasi Jumlah Destinasi Wisata Wisata Alam dan Buatan Alam dan Buatan yang dikembangkan di Taman Nasional dan Kawasan Geo (Geopark)

66

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN Program Prioritas Kegiatan Prioritas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan termasuk di Kawasan Transmigrasi

Program

Penataan ruang Program Perencanaan kawasan perdesaan Tata Ruang dan untuk melindungi Pemanfaatan Ruang lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi

Kegiatan

Indikator

Checklist

Perencanaan tata Ruang Jumlah NSPK Bidang Perencanaan tata ruang

67

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Program Prioritas Kegiatan Prioritas

Program

Pengelolaan Sumber Rehabilitasi kawasan Program Penanggulangan Daya Alam dan perdesaan yang Bencana Lingkungan Hidup tercemar lingkungan, Berkelanjutan terkena dampak termasuk di Kawasan bencana serta Transmigrasi perubahan iklim

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapan Menghadapi Bencana

Indikator

Checklist

Jumlah kelompok masyarakat (desa) tangguh bencana di desa dan kawasan pedesaan

Jumlah relawan penanggulangan bencana Faktor Pengurangan Resiko Bencana Pengembangan Ekonomi Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi untuk Mendorong Pusat Pertumbuhan dan Keterkaitan DesaKota

Pengembangan Program Penanggulangan kerjasama antardesa, Bencana daerah, dan pemerintah-swasta termasuk pengelolaan BUM Antar Desa

Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapan Menghadapi Bencana

Jumlah kelompok mayarakat (desa) tangguh bencana di kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan

68

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Program

Pengelolaan Sumber Penataan ruang kawasan Program Planologi dan Daya Alam dan perdesaan untuk melindungi Tata Lingkungan Lingkungan Hidup lahan pertanian dan menekan alih Berkelanjutan termasuk fungsi lahan produktif dan lahan di Kawasan konservasi Transmigrasi Penguatan hak desa dalam Program Perhutanan pengelolaan hutan dan kerjasama Sosial dan Kemitraan pengelolaan/ shareholding Lingkungan Penguatan kapasitas masyarakat Program Pengelolaan desa dan masyarakat adat dalam Hutan Produksi Lestari pemanfaatan sumber daya alam, Dan Usaha Kehutanan pengelolaan lingkungan hidup Program Pengendalian dan teknologi tepat guna DAS dan Hutan Lindung

Kegiatan Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Pemantapan Kawasan Hutan

Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan Dokumen berita acara tata batas kawasan hutan sepanjang 9.010 km

Penanganan Konflik, Tenurial, dan Luas hutan yang bebas konflik tenurial Hutan Adat Pembinaan Pengelolaan Hutan Jumlah desa di sekitar wilayah KPHP Produksi dan Industri Hasil Hutan yang memiliki usaha ekonomi produktif

Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, Pengelolaan Hutan Lindung, serta Pengendalian Kerusakan Perairan Darat Program Konservasi Konservasi Sumber Daya Alam Sumber Daya Alam dan Hayati Ekosistem Pengelolaan Taman Nasional

Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

Indikator

Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan HIdup

Jumlah KPHL yang melakukan pengelolaan hutan berbasis masyarakat desa setempat

Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi non-TN yang memiliki usaha ekonomi produktif Jumlah desa di daerah penyangga TN yang memiliki usaha ekonomi produktif Luas zona tradisional pada taman nasional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat Jumlah kader lingkungan hidup yang dilatih meningkat kapasitasnya

Checklist

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (...lanjutan) Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Program

Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

Kegiatan

Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Kemitraan Lingkungan dan Peran Serta Masyarakat

Penanganan Konflik, Tenurial, dan Hutan Adat Adaptasi Perubahan Iklim

Indikator

Checklist

Luas hutan yang dikelola masyarakat dalam bentuk HKM, HD, HTR dan kemitraan Jumlah penerima penghargaan kalpataru yang melaksanakan kegiatan PPLHK didaerah sekitarnya (replikasi kegiatan) meningkat Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP), jejaring/mitra, kanal komunikasi dan kepanduan yang berstatus aktif dalam pengelolaan SDA dan lingkungan berkelanjutan Terverifikasinya masyarakat adat/setempat

Rehabilitasi kawasan Program Jumlah desa/kelurahan yang rentan perubahan iklim perdesaan yang rusak Pengendalian yang terfasilitasi pelaksanaan adaptasi perubahan dan tercemar Perubahan Iklim iklim lingkungan, terkena Mitigasi Perubahan IklimJumlah desa/kelurahan yang rentan perubahan iklim dampak bencana yang terfasilitasi pelaksanaan mitigasi perubahan serta perubahan iklim iklim di bidang kehutanan, lahan gambut, termasuk REDD+ dan penurunan BPO Inventarisasi Gas Rumah Jumlah desa/kelurahan yang rentan perubahan iklim Kaca serta Monitoring, yang memiliki informasi sumber emisi dan serapan Pelaporan dan Verifikasi GRK Mobilisasi Sumber Daya Jumlah desa/kelurahan yang rentan perubahan iklim untuk Perubahan Iklim yang menerima dukungan pendanaan, peningkatan kapasitas, teknologi terkait perubahan iklim

70

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (...lanjutan) Program Prioritas

Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa termasuk di Kawasan Transmigrasi

Kegiatan Prioritas Rehabilitasi kawasan perdesaan yang rusak dan tercemar lingkungan, terkena dampak bencana serta perubahan iklim

Program Kegiatan Indikator Program Pengelolaan Pemulihan Lahan terkontaminasi yang Sampah, Limbah dan B3 Kontaminasi dan dipulihkan meningkat setiap tahun Tanggap Darurat Limbah B3 Program Pengendalian Pemulihan Kerusakan Luas lahan bekas tambang rakyat Pencemaran dan Lahan Akses Terbuka yang dipulihkan Kerusakan Lingkungan Program Pengendalian Pengendalian Jumlah sekat kanal yang dibangun di Pencemaran dan Pencemaran dan lahan gambut Kerusakan Lingkungan Kerusakan Lahan Gambut Program Perhutanan Bina Usaha Jumlah kelompok usaha hutan adat Sosial dan Kemitraan Perhutanan Sosial Lingkungan dan Hutan Adat

Pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat dalam kebudayaan dan kearifan lokal Penanggulangan Kemiskinan Penguatan Permodalan Program Perhutanan dan Pengembangan Usaha dan Akses Pasar Sosial dan Kemitraan Ekonomi Masyarakat Desa Lingkungan termasuk di Kawasan Transmigrasi

Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat

Checklist

Jumlah alat ekonomi produktif perhutanan sosial dan hutan adat

71

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Prioritas Kegiatan Prioritas

Program

Pembangunan SDM, Pengembangan Program Kesetaraan Keberdayaan, dan Modal kapasitas lembaga Gender dan Sosial Budaya Masyarakat kemasyarakatan desa Pemberdayaan Desa termasuk di dan lembaga adat Perempuan Kawasan Transmigrasi dalam kebudayaan dan Program Perlindungan kearifan lokal Anak Peningkatan partisipasi Program Kesetaraan masyarakat dalam Gender dan perencanaan dan Pemberdayaan pembangunan desa Perempuan termasuk perempuan, pemuda & penyandang disabilitas

Pengembangan Ekonomi Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi untuk Mendorong Pusat Pertumbuhan dan Keterkaitan Desa-Kota

Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memfasilitasi perdagangan dan pertukaran informasi

Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Kegiatan

Indikator

Perlindungan Hak Jumlah Community Watch/ Komunitas Pencegahan Perempuan dari Tindak dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi

Jumlah desa/kelurahan yang mengembangkan model perlindungan ABH melalui Masyarakat Sadar Hukum (Kadarkum)

Pengarusutamaan Gender Jumlah SDM terlatih tentang PUG bidang koperasi, Bidang Ekonomi usaha mikro dan kecil, industri, dan perdagangan di K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pembangunan Keluarga

Jumlah pejabat eselon I dan II kementerian desa dan Bapermas provinsi/kab/kota yang memperoleh advokasi tentang PUG/PPRG

Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan

Jumlah SDM lembaga adat dalam kebudayaan dan kearfian lokal yang responsif gender dan peduli anak

Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG/PPRG di bidang pembangunan desa

Pengarusutamaan Gender Jumlah kelompok bank sampah mendapatkan Bidang Infrastruktur dan sosialisasi tentang penggunaan TIK untuk pemasaran Lingkungan sampah daur ulang Jumlah kelompok perempuan di kawasan terluar yang mendapatkan sosialisasi pemanfaatan TIK untuk meningkatkan akses informasi tentang PP dan PA

Checklist

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Program Prioritas Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa termasuk di Kawasan Transmigrasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa termasuk di Kawasan Transmigrasi

Kegiatan Prioritas

Program

Kegiatan

Indikator

Peningkatan peran aktif Program Pengawasan Obat Surveilan dan Penyuluhan masyarakat desa dan Makanan Keamanan Pangan sebagai tenaga pendidikan dan kader kesehatan

Jumlah Desa Pangan Aman

Pembinaan, Program Pengawasan Obat Surveilan dan Penyuluhan pendampingan dalam dan Makanan Keamanan Pangan pengembangan usaha dan kewirausahaan terutama UMKM

Jumlah UMKM yang diintervensi Good Manufacturing Practice (10 UMKM/desa) Jumlah UMKM yang difasilitasi GMP (5 UMKM / Provinsi) Jumlah komunitas pelaku usaha pangan desa dalam pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna ( 2 komunitas/desa)

Peningkatan kapasitas Program Pengawasan Obat Surveilan dan Penyuluhan dan aksesibilitas dan Makanan Keamanan Pangan masyarakat desa dalam pemanfaatan & pengembangan Teknologi Tepat Guna

Checklist

73

Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Program Prioritas Kegiatan Prioritas Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa

Peningkatan kapasitas masyarakat desa dan desa adat dalam seluruh tahapan pembangunan desa Peningkatan peran aktif masyarakat desa sebagai tenaga pendidikan dan kader kesehatan

Program Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga

Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga



Kegiatan Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi

Indikator

Checklist

Jumlah penggerakan program KKBPK oleh PPKBD/sub PPKBD kepada masyarakat Jumlah Penayangan informasi KKB melalui berbagai media cetak dan elektronik, media luar ruang dan seni dan budaya/tradisional Jumlah penggerakan pelayanan KB di wilayah khusus dan galciltas

Jumlah kampung KB yang mendapatkan penggerakan pelayanan KB MKJP 74

Kementerian Hukum dan HAM Program Prioritas Kegiatan Prioritas Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa termasuk di Kawasan Transmigrasi

Program

Peningkatan Program Pembinaan partisipasi masyarakat Hukum Nasional dalam perencanaan dan pembangunan desa termasuk perempuan, pemuda & penyandang disabilitas

Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum

Indikator

Checklist

Jumlah Desa Sadar hukum yang terbentuk di setiap wilayah

75

Kementerian Koordinator Bidang PMK Program Prioritas Kegiatan Prioritas Pengawalan Konsolidasi Lintas Implementasi UU Kementerian/ Desa secara Lembaga dalam Sistematis, Konsisten, Pengawalan dan dan Berkelanjutan Pelaksanaan UU Desa

Program Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Kegiatan

Indikator

Checklist

Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan kawasan perdesaan

Jumlah usulan rekomendasi kebijakan bidang pemberdayaan kawasan perdesaan Koordinasi Kebijakan Jumlah usulan Pemberdayaan desa rekomendasi kebijakan di bidang Pemberdayaan Desa Koordinasi Kebijakan Jumlah usulan Pemberdayaan masyarakat rekomendasi kebijakan bidang Pemberdayaan masyarakat

76

Kementerian Keuangan

Program Prioritas Kegiatan Prioritas Pengawalan Implementasi UU Desa secara Sistematis, Konsisten, dan Berkelanjutan

Distribusi, Supervisi, Pemantauan DD dan ADD agar Berjalan Secara Efektif dan Efisien

Program Program Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

Kegiatan

Indikator

Perumusan Kebijakan dan Pembinaan Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan

Persentase penyaluran Dana Desa yang berbasis pada kinerja penyerapan (90%)

Checklist

77

Badan Informasi Geospasial (BIG)

Program Prioritas Kegiatan Prioritas Penguatan Pemerintahan Desa

Program

Kegiatan

Penataan Wilayah, Program Penyelenggaraan Pemetaan Batas Wilayah Penataan Kewenangan Informasi Geospasial serta Administrasi Pemerintahan Desa Penyelenggaraan Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial


Penataan ruang kawasan perdesaan untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi

Indikator

Checklist

Jumlah Batas Kesepakatan Wilayah Administrasi Desa Yang Didelineasi Secara Kartometrik Jumlah NSPK pemetaan IG untuk penyusunan sistem informasi desa

Program Penyelenggaraan Pemetaan Tata Ruang dan Jumlah dokumen teknis Informasi Geospasial Atlas NSPK pemetaan tata ruang kawasan perdesaan

78

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Program Prioritas Kegiatan Prioritas

Program

Kegiatan

Indikator


Pembinaan, Program Peningkatan pendampingan dalam Penghidupan pengembangan usaha Berkelanjutan Berbasis dan kewirausahaan Usaha Mikro terutama UMKM Penguatan Program Peningkatan Permodalan dan Akses Penghidupan Pasar Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro

Pengembangan SDM Usaha Mikro

Jumlah SDM koperasi, UMKM yang dilatih

Peningkatan Kerjasama Pembiayaan KUMKM

Jumlah Usaha mikro yang didampingi mengakses permodalan


Pembangunan Program Penguatan dan/atau Rehabilitasi Kelembagaan Koperasi sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata

Peningkatan Keanggotaan Jumlah lembaga dan Koperasi dan Penerapan anggota koperasi yang Tata Laksana KUMKM meningkat

Checklist

79

LAMPIRAN

80

Kabupaten, Desa, dan Kawasan Transmigrasi di Daerah Tertinggal Provinsi ACEH BANTEN BENGKULU GORONTALO JAWA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA LAMPUNG MALUKU MALUKU UTARA NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR PAPUA PAPUA BARAT SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN SUMATERA UTARA TOTAL

Kabupaten Daerah Tertinggal 1 2 1 3 4 8 1 1 1 1 2 8 6 8 18 26 7 2 1 9 3 3 2 4 122

Desa Tertinggal 35 148 66 54 87 797 51 49 34 205 102 555 496 36 1,347 4,099 687 57 350 193 31 29 701 10,209

Berkembang 77 513 115 243 690 660 161 47 16 27 144 342 255 917 1,084 326 83 140 82 892 229 61 238 142 7,484

Kawasan Transmigrasi

Kaw. Perdesaan Pusat Pertumbuhan 3

1 5

12 3 30

3 1 1 4 9 9 11 13 8 5 2

9 22 30 9 15 17 12

13 3 2 2

6

92

81

168

Paparan hari ini dapat di download di musrenbangnas.bappenas.go.id

82

MULTILATERAL MEETING II Penyusunan RKP 2017 BIDANG PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN

Recommend Documents