PERTEMUAN MULTILATERAL I
PENYUSUNAN RKP 2017 KEMARITIMAN DAN KELAUTAN
Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya ALam
Jakarta, 23 Februari 2016 1
PENDAHULUAN TUJUAN MULTILATERAL MEETING I 1. Mengintegrasikan berbagai upaya K/L ke dalam satu tujuan (goal) yang jelas dan terukur. 2. Menginformasikan mengenai Prioritas Nasional Tahun 2017 serta hasil Identifikasi awal Sasaran Prioritas Nasional, Arah Kebijakan Prioritas Nasional, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Tahun 2017 kepada K/L terkait. 3. Menginformasikan mengenai Kerangka Regulasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan prioritas. 4. Memperoleh masukan dari K/L terkait sasaran prioritas, program prioritas dan kegiatan prioritas.
KELUARAN 1. Keluaran yang diharapkan yaitu kesepakatan terhadap sasaran prioritas nasional dan arah kebijakan prioritas nasional 2. Masukan untuk Program Prioritas (Level 1) dan Kegiatan Prioritas (level 2) 3. Sebagai bahan dasar dalam pembahasan Bilateral Meeting, yaitu pembahasan Form B – E. Slide - 2
ARAHAN PRESIDEN TERKAIT PENYUSUNAN RKP 2017 (HASIL SIDANG KABINET 10 FEBRUARI 2016) TEMA RKP 2017
“Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”
Setiap Menteri dan Kepala Lembaga wajib mengendalikan anggaran di setiap K/L yang dipimpinnya. Tidak boleh masalah anggaran hanya diserahkan kepada Biro Perencanaan.
Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.
Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow function, tetapi money follow program prioritas. Tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata.
Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada manfaatnya bagi rakyat. Semua nomenklatur proyek harus jelas, misalnya membeli jaring, membeli benih, dan seterusnya. Slide - 3
PENDEKATAN PEMBANGUNAN: HOLISTIK, TEMATIK, TERINTEGRASI, DAN SPASIAL
Holistik - Tematik: Untuk mencapai sasaran prioritas nasional Kemaritiman dan Kelautan, perlu koordinasi multi kementerian, yaitu antara lain Kemenhub, Kemen KP, Kemen PUPR, Kemen LHK, Kemen ATR, BIG, Bakamla, serta Pemerintah Daerah.
Integratif: Pencapaian Pembangunan Kemaritiman dan Kelautan perlu dilakukan secara terintegrasi melalui peningkatan produksi perikanan dan hasil laut, konservasi dan rehabilitasi ekosistem, sistem pengawasan pemanfaatan sumber daya, konektivitas laut, dan seterusnya (kombinasi berbagai program/kegiatan).
Spasial: pembangunan/pengembangan pelabuhan misalnya, harus mempertimbangkan lokasi, terintergrasi dengan jalan, pasar, serta terdapat dukungan jaringan air dan listrik. Slide - 4
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA
DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN
DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN
KONDISI PERLU
• • • •
Revolusi Mental Pembangunan Pendidikan Pembangunan Kesehatan Pembangunan Perumahan dan Permukiman
• Kedaulatan Pangan • Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan
• Kemaritiman dan Kelautan
• Pariwisata • Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
• • • •
Pemerataan Antarkelompok Pendapatan Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan Pengembangan Konektivitas Nasional
• Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
5
Slide - 2
PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTAN Sasaran dan Arah Kebijakan
Sasaran
2014 (BASELI NE)
2015
2016
2017
2019
a. Penyelesaian batas laut di 9 negara (25 segmen)
Memperkuat Jatidiri sebagai Negara Maritim Penyelesaian pencatatan/deposit pulau-pulau kecil ke PBB
13.466
Penyelesaian batas maritim antar 1 negara negara Pemberantasan Tindakan Perikanan Liar/ Ilegal • Meningkatnya ketaatan pelaku 52% perikanan Membangun Konektivitas Nasional: Pengembangan pelabuhan untuk 24 menunjang tol laut Pengembangan pelabuhan penyeberangan
Pembangunan (penyelenggaraan) kapal perintis
210
50 unit
Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan Produksi hasil kelautan (juta ton ) 28,3 Ikan (Tangkap & Budidaya) 10,6 Rumput Laut 10,1 Garam 2,5
ARAH KEBIJAKAN 1. Memperkuat Jatidiri Maritim: b. Penguatan lembaga pengawasan laut
750
1 negara
66%
500
1 negara
73%
target Deposit Pulau selesai
Selesai th 2017
1 negara
9 negara
76%
87%
c. Penanganan 10 pulau kecil terluar berpenduduk (s/d 2016 : 15 pulau) 2. Pemberantasan Tindakan Perikanan Liar/Ilegal: a.
Peningkatan Koordinasi Dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Perikanan (KKP, Bakamla, Polair)
b.
Peningkatan sistem dan sarana prasarana pengawasan sumber daya
3. Membangun Konektivitas Laut: a. Meningkatkan pembangunan sistem transportasi (pelabuhan penyeberangan dan kapal perintis)
24 15
30
24 23
30*
24 20
0*
24 270 (kumula tif) 104 (kumula tif)
b. Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan; 4. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan: a. Percepatan pengembangan ekonomi kelautan; Peningkatan Produksi Perikanan dan hasil laut b. Konservasi kawasan perairan dan rehabilitasi pesisir, serta meningkatkan kualitas lingkungan laut;
33,1 13,6 10,6 3,3
35,4 14,8 11,1 3,6
39,4 16,0 13,4 3,8
40-50 18,8 19,5 4,5
c. Meningkatkan wawasan dan budaya bahari serta penguatan SDM dan Iptek kelautan;
Kebijakan terkait Revolusi Mental: 1. Perubahan mindset sebagai bangsa maritim 2. Perubahan kebijakan penyelenggaraan pelayaran Perintis 3. Penegakan hukum dan disiplin
Pengembangan pelabuhan perikanan
21 unit
22 unit
22 unit
22 unit
24 unit
Peningkatan luas kawasan konservasi laut
15,7 juta ha
16,5 juta ha
17,8 juta ha
18,6 juta ha
20 juta ha
d. Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan serta masyarakat pesisir
Keterangan: *) Mulai tahun 2016 pembangunan kapal perintis dialihkan menjadi penyelenggaraan layanan perintis, mengikuti model pelayanan udara perintis.
Slide - 6
PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTAN LEVEL 1
Konektivitas (tol) laut dan industri maritim Kemenlu, Kemen KP, BIG, LAPAN, Dishisdros, Kemendagri, BNPP
Penyelesaian batas laut, penamaan pulau, dan pengelolaan pulau-pulau kecil
Industri perikanan dan hasil laut
Tata Ruang Laut, konservasi dan rehabilitasi pesisir dan laut, serta wisata bahari
Penanggulang an illegal fishing dan peningkatan keamanan laut
• Koordinasi Perencanaan : Kemen PPN/Bappenas • Koordinasi Pelaksanaan : Kemen Kemaritiman dan Sumber Daya
Kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan
Kemen KP, Kemen PU PR, Kemen ESDM, Kemenperin, Kemendag, Pemda
PRIORITAS NASIONAL
Pembangunan Kemaritiman dan Kelautan
PROGRAM PRIORITAS Kemen KP, POLRI, Bakamla, TNI, Kemenkumham, Pemda
Kemenhub, Kemenperin, Kemen BUMN, BMKG, Kemenkeu, Pemda
Kemen KP, Kemen KUKM, Kemen PUPR, Kemenhub, Kemenristekdikti, Kemendag, Perbankan, Pemda
Kemen KP, Kemen PU PR, Kemen ATR, BIG Kemen LHK, LIPI, Kemenpar, Pemda
Slide - 7
PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTAN Konektivitas (Tol) Laut dan Industri Maritim LEVEL 2
Pembangunan/ Pengembangan pelabuhan umum
Kemenhub, BAKAMLA, TNI/POLRI, BMKG • •
•
Sarana dan prasarana keselamatan dan keamanan pelayaran Pembangunan kapal marine inspector, kapal patroli Kemenhub Informasi cuaca dan tinggi gelombang - BMKG
Kemenperin, BUMN, • •
Industri galangan kapal Industri komponen perkapalan
• Balai Pelatihan/Sekolah Tinggi/Politeknik Transportasi Laut - Kemenhub
Keamanan dan keselamatan pelayaran
Penguatan Industri Perkapalan dan Rancang Bangun Kelautan
Kemenhub, Kemenristekdikti, Perguruan Tinggi
Konektivitas (Tol) Laut dan Industri Maritim
Kemenhub, BUMN
• •
Pengembangan 24 pelabuhan strategis tol laut Pelabuhan sub-feeder / Pembangunan Dermaga penyebrangan – Kemenhub
Pengembangan Layanan Pelayaran Nasional
Kemenhub, BUMN • • •
Insentif Usaha dan Iklim Investasi
Penyelenggaraan kapal perintis penumpang dan barang - Kemenhub Subsidi angkutan laut perintis, subsidi tol laut Pengadaan kapal/armada angkutan laut, bus air
Kemenkeu, BKPM
Penguatan SDM Perkapalan
Slide - 8
PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTAN Industri Perikanan dan Hasil Laut LEVEL 2
Peningkatan produksi ikan, garam dan rumput laut KKP, Kemenristekdikti, BPPT, Perguruan Tinggi: • Pengkajian stok ikan di 11 WPP - KKP • Diseminasi teknologi - KKP, Kemenristekdikti, Perguruan Tinggi • Technopark – KKP, BPPT
Penelitian, pengembangan teknologi, dan inovasi iptek
Industri perikanan dan hasil laut
KEGIATAN PRIORITAS KKP, Kemendag: • Cold storage - KKP • Pembinaan Unit Pengolah Ikan - KKP • Sertifikat jaminan mutu - HACCP KKP • Pasar ikan, termasuk pasar ikan terintegrasi - KKP • Sistem Logistik Ikan Nasional, Integrasi dengan sislognas – KKP, Kemendag
KKP, Pemda: • Kapal perikanan dan alat tangkap perikanan • Pelabuhan perikanan/sentra perikanan • Induk unggul, benih unggul serta sarpras budidaya lainnya : KJA, excavator • Kebun bibit rumput laut, pakan mandiri - KKP • Peningkatan kualitas garam dan fasilitasi lahan garam • Industri pengolah rumput laut - KKP, Kemenperin
Pengadaan sarpras pendukung produksi KP
KKP, Kemen PU Pera, Kemen ESDM, Kemendag: • Akses jalan produksi dan air bersih - Kemen PU dan Pera • Konversi BBM ke BBG bagi nelayan - Kemen ESDM • Listrik di PP, UPI - Kemen ESDM • Jaringan irigasi tambak • Tata niaga - Kemendag
PROGRAM PRIORITAS Pengolahan perikanan dan sistem logistik ikan
Penyuluhan dan pelatihan
KKP, Pemda: • Penyuluhan perikanan - KKP • Pelatihan masyarakat – KKP • Politeknik, SUPM dan Sekolah Tinggi Perikanan - KKP
Slide - 9
PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTAN Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari BIG, KKP, Kemen ATR
LEVEL 2
Penataan Ruang Laut dan zonasi pesisir
Kemenpar, KKP • • •
Kawasan yang dibangun sarana prasarana untuk Wisata Bahari KKP Promosi investasi pulau-pulau kecil dan Kawasan Konservasi Perairan – KKP Rancangan destinasi wisata bahari - Kemenpar
Pengelolaan Wisata Bahari
• •
Pengendalian pencemaran (Ijin pembuangan limbah, IPLT)– KLHK Pembangunan IPAL di kampung nelayan –KLHK Pengendalian pencemaran kawasan pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pembangunan IPAL, Sanitasi, Pengelolaan Sampah) - KKP
• • •
Informasi Geospasial Dasar dan Tematik, Pemetaan kelautan dan data batimetri – BIG Rencana tata ruang laut nasional – KKP, ATR Rencana zonasi laut antar wilayah KSN dan KSNT – KKP Akselerasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Laut Provinsi – KKP, Kemendagri, pemda
Konservasi pesisir dan laut
KKP, KLHK • • •
Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari
KLHK, KKP •
•
Pengendalian pencemaran pesisir dan laut
Konservasi kawasan – KKP, KLHK Konservasi keanekaragaman hayati laut – KKP, KLHK Monitoring kondisi ekosistem terumbu karang LIPI
KKP,KLHK, Kemen PU Pera • •
Rehabilitasi kawasan pesisir
•
• • •
Rehabilitasi (penanaman dan pemeliharaan) mangrove – KKP Pengelolaan hutan mangrove di kawasan hutan – KLHK Pengendalian kerusakan di kawasan pesisir prioritas : pantai, lamun, seagrass, terumbu karang - KLHK Pusat Rehabilitasi Pembelajaran Mangrove – KKP Peningkatan ketangguhan kawasan pesisir – KKP Pembangunan pengaman pantai – Kemen PU Pera
Slide - 10
PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTAN Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan LEVEL 2
Pembangunan infrastruktur desa nelayan dan pelaku KP lainnya
KKP, Kemen PU dan Pera, Kemen ESDM, Kemensos: • Jalan akses, air bersih - KKP, Kemen PU dan PERA • Listrik - Kemen ESDM • Rumah nelayan - Kemensos
KKP, BMKG, Kemendag: • Diseminasi informasi harga/pasar dan tata niaga- KKP, Kemendag • Pernyediaan informasi cuaca dan iklim - BMKG
Sistem informasi kelautan dan perikanan
KKP, Kemenkes, Kemendikbud, Kemenaker, Kemensos, Pemda: • Pelatihan dan Penyuluhan – KKP • bantuan teknis ke individu/kelompok - KKP • Premi asuransi nelayan – KKP • Diversifikasi usaha nelayan
Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan
Akses terhadap sumber modal dan bantuan sarana produksi
Peningkatan keterampilan dan perlindungan nelayan
KKP, Kemen ATR/BPN, Kemen UMKM, Perbankan • Sertipikasi hak atas tanah nelayan dan pembudidaya ikan - KKP, Kemen ATR/BPN • Akses permodalan - KKP, OJK/Perbankan
Slide - 11
PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTAN Penanggulangan Illegal Fishing dan Keamanan Laut LEVEL 2 Peningkatan pengawasan kelautan dan perikanan serta keamanan laut
KKP, Kepolisian, BAKAMLA, TNIAL • Pembangunan Kapal pengawas - KKP • • • • •
KKP, Kemenhub, pemda
Penataan perijinan kapal perikanan, peningkatan • Pemantauan perijinan - KKP ketaatan serta • Penguatan integrasi perijinan penanganan pusat-daerah pelanggaran • Peningkatan ketaatan •
Tindak pidana
Penanggula ngan Illegal Fishing dan Keamanan Laut
Sistem pengawasan berbasis teknologi - KKP Penguatan UPT pengawasan - KKP Operasi kapal pengawas perikanan KKP Operasi pesawat patroli perikanan Operasi bersama – Bakamla, Polair
Penguatan lembaga dan aparatur pengawas serta masyarakat
KKP, TNI - AL • •
Peningkatan kapasitas Penyidik dan polisi khusus kelautan - KKP Pembinaan kelompok masyarakat pengawas KKP
Slide - 12
PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTAN Penyelesaian Batas Laut, Penamaan Pulau, dan Pengelolaan Pulau-pulau Kecil LEVEL 2
Kemenlu, BIG, Dishidros, LAPAN Pendataan dan Perundingan batas laut
KKP, Kemen Desa PDTT, BNPP • •
Pembangunan sarana prasarana di pulau-pulau kecil terluar – KKP Bantuan ke pulau terluar dan terpencil – PDTT, BNPP
Pengelolaan pulau-pulau kecil
Penyelesaian Batas Laut, Penamaan Pulau, dan Pengelolaan Pulau-pulau Kecil
• •
Pemetaan batas wilayah/maritim - BIG Diplomasi/Perundingan kewilayahan dan kelautan - Kemenlu
Penamaan dan pendaftaran pulau
• • • • •
KKP, BIG, Kemendagri, Dishidros
Koordinat dan pemetaan pulau -BIG Pemetaan batimetri – Dishidros Validasi penamaan pulau – KKP Verifikasi penamaan pulau – Kemendagri Pendaftaran/pembakuan nama
Slide - 13
CONTOH FORM B Konektivitas (tol) laut dan industri maritim Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Kementerian / Lembaga
Program
Konektivitas Pembangunan/ KEMENTERIAN Program (tol) laut dan Pengembangan PERHUBUNGAN Pengelolaan dan industri maritim pelabuhan Penyelenggaraan umum Transportasi Laut Pengembangan KEMENTERIAN Program Layanan PERHUBUNGAN Pengelolaan dan Pelayaran Penyelenggaraan Nasional Transportasi Laut
Insentif Usaha dan Iklim Investasi Penguatan SDM Perkapalan
Kegiatan
Sasaran
Indikator
Lokasi
Pengelolaan dan Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kegiatan di Pelabuhan pada 24 Bidang Pelabuhan Lokasi untuk Tol dan Pengerukan Laut Pengelolaan dan Terselenggaranya Penyelenggaraan trayek perintis dan Kegiatan di PSO Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut ..... .....
Jumlah Pengembangan Pelabuhan pada 24 Lokasi untuk Tol Laut Jumlah trayek Akan ditentukan dalam perintis dan PSO Pramusrenbangnas
Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut
Tersedianya Lulusan Diklat Transportasi Laut Yang Prima, Profesional, beretika dan berdaya saing internasional.
Jumlah lulusan diklat Transportasi Laut yang dihasilkan BPSDM Perhubungan setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulu san
Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat : Kab. Padang Pariaman, Provinsi Jawa Tengah : Kab. Semarang, Provinsi Banten : Kota Tangerang, Provinsi Sulawesi Utara : Kab. Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan : Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan : Kota Makassar, Provinsi Papua Barat : Kab. Sorong
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kenavigasian
Tersedianya sarana dan prasarana di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran (kenavigasian)
Jumlah Pembangunan Kapal Negara Kenavigasian
Akan ditentukan dalam Pramusrenbangnas
Target Alokasi Ket. 2017 (Juta Rp.) 24 pelabuha 53.165.00 n strategis 0
103 4.354.091 trayek
.....
KEMENTERIAN KEUANGAN KEMENTERIAN Program PERHUBUNGAN Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
Penguatan KEMENTERIAN Industri PERINDUSTRIAN Perkapalan dan Rancang Bangun Kelautan Keamanan dan KEMENTERIAN Program keselamatan PERHUBUNGAN Pengelolaan dan pelayaran Penyelenggaraan Transportasi Laut
2.314 orang
893.300
10 kapal
321.000
14
CONTOH FORM B Industri Perikanan dan Hasil Laut Program Kegiatan Prioritas Prioritas Peningkatan Industri Perikanan dan produksi ikan, garam dan Hasil Laut rumput laut
Kementerian / Lembaga
Program
Kegiatan
KEMENTERIAN Program KELAUTAN DAN Pengelolaan PERIKANAN Perikanan Tangkap
Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan .... .... KEMENTERIAN Program Pengembangan PEKERJAAN Pengelolaan Sumber dan Rehabilitasi UMUM DAN Daya Air Jaringan Irigasi, PERUMAHAN Air Tanah, Rawa RAKYAT dan Tambak
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung produksi kelautan dan perikanan Penyuluhan dan KEMENTERIAN Program Penyuluhan dan pelatihan KELAUTAN DAN Pengembangan SDM Pemberdayaan PERIKANAN dan Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat Kelautan Kelautan dan dan Perikanan Perikanan Pengolahan perikanan dan sistem logistik ikan
KEMENTERIAN Program Penguatan KELAUTAN DAN Daya Saing Produk PERIKANAN Kelautan dan Perikanan
Penguatan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan
Penelitian, KEMENTERIAN Program Penelitian Penelitian dan pengembangan KELAUTAN DAN dan Pengembangan Pengembangan teknologi dan PERIKANAN Iptek Kelautan dan Iptek Perikanan inovasi iptek Perikanan
Sasaran Terbangunnya kapal perikanan
Indikator Jumlah kapal perikanan yang terbangun (unit)
Lokasi Akan ditentukan dalam Pramusrenbangnas
...... Terbangunnya Panjang konstruksi Akan ditentukan dalam konstruksi jaringan jaringan irigasi Pramusrenbangnas irigasi tambak tambak yang dilaksanakan
Terselenggaranya penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat KP
Jumlah petugas Akan ditentukan dalam yang melakukan Pramusrenbangnas penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat KP (orang) Terbangunnya Jumlah Gudang Akan ditentukan dalam gudang beku (cold Beku (Cold Storage) Pramusrenbangnas storage) di sentra yang tersedia di perikanan daerah sentra perikanan Terkajinya stok Jumlah Wilayah Akan ditentukan dalam perikanan Pengelolaan Pramusrenbangnas Perikanan (WPP) Laut yang Terkaji stok perikanannya
Target Alokasi Ket. 2017 (Juta Rp.) 475 unit kapal perikanan
-
0,64 juta Ha jaringan irigasi tambak
-
16.300 orang penyuluh
-
20 unit gudang beku
-
11 wilayah pengelola an perikanan
-
15
CONTOH FORM B Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari Program Prioritas Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari
Kegiatan Prioritas Penataan Ruang Laut dan zonasi pesisir Konservasi pesisir dan laut
Kementerian / Lembaga BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) ... KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Rehabilitasi KEMENTERIAN kawasan PEKERJAAN pesisir UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pengendalian KEMENTERIAN pencemaran LINGKUNGAN pesisir dan HIDUP DAN laut KEHUTANAN
Pengelolaan KEMENTERIAN Wisata KELAUTAN DAN Bahari PERIKANAN
Program
Kegiatan
Sasaran
Indikator
Lokasi
Target Alokasi Ket. 2017 (Juta Rp.) 20 Nomor Lembar Peta
Program Pemetaan Tersedianyan Jumlah Nomor Akan ditentukan Penyelenggaraan Kelautan dan Peta Kelautan Lembar Peta dalam Informasi Lingkungan (NLP) Peta Pramusrenbangnas Geospasial Pantai Kelautan .... .... .... ..... Program Perlindungan Meningkatnya Penambahan luas Akan ditentukan 600 ribu Pengelolaan Ruang Dan luas kawasan kawasan dalam ha 460.730 Laut Pemanfaatan konservasi konservasi yang Pramusrenbangnas Kawasan perairan dicadangkan/ Konservasi Dan ditetapkan (Ha) Keanekaragama n Hayati Laut Program Konservasi, Terbangunnya/ Panjang DKI Jakarta; Sumatera 123.98 km Pengelolaan Pengendalian peningkatan pengaman pantai Selatan; Bangka pengaman 3.447.330 Sumber Daya Air Banjir, Lahar pengaman pantai yang dibangun Belitung; Kep.Riau; pantai Gunung Berapi untuk melindungi Bengkulu; Lampung; dan Pengaman pantai dari abrasi Sumatera Barat; Jawa Pantai Barat; Jawa Tengah; Bali; Maluku; Maluku Utara; Sulawesi Utara Program Pengendalian Menurunnya Jumlah kawasan Provinsi Jawa Tengah, Teluk Pengendalian Pencemaran beban pesisir yang Provinsi DKI Jakarta Jakarta, Pencemaran dan dan Kerusakan pencemaran dan terkendali Teluk Kerusakan Pesisir dan Laut tingkat kerusakan pencemarannya Semarang Lingkungan wilayah pesisir (pembatasan ijin dan laut pembuangan limbah, pewajiban pembuatan IPLT) Program PENATAAN DAN Terbangunnya Jumlah Kawasan Akan ditentukan 6 kawasan Pengelolaan Ruang PEMANFAATAN sarana dan yang dibangun dalam wisata Laut JASA KELAUTAN prasarana di sarana prasarana Pramusrenbangnas bahari kawasan wisata untuk Wisata bahari Bahari
16
CONTOH FORM B Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan Program Prioritas Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan
Kegiatan Prioritas Akses terhadap sumber modal dan bantuan sarana produksi
Kementerian / Program Lembaga KEMENTERIAN Program KELAUTAN DAN Pengelolaan PERIKANAN Sumber Daya Perikanan Budidaya
Pengelolaan Terfasilitasinya Produksi dan sertifikasi Tanah Usaha Pembudidaya Pembudidayaan Ikan
....
....
...
Kegiatan
Sasaran
Indikator Jumlah Penyiapan Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya (Bidang)
Lokasi Akan ditentukan dalam Pramusrenbangnas
Target 2017 17.000 bidang
Peningkatan KEMENTERIAN Program Pengelolaan keterampilan KELAUTAN DAN Pengelolaan Kenelayanan dan PERIKANAN Perikanan Tangkap perlindungan nelayan
Meningkatnya Jumlah Nelayan Akan ditentukan jumlah nelayan yang Terlindungi dalam yang terlindungi asuransi (Orang) Pramusrenbangnas asuransi
1.240.000 orang nelayan
Sistem KEMENTERIAN Program informasi KELAUTAN DAN Penguatan Daya kelautan dan PERIKANAN Saing Produk perikanan Kelautan dan Perikanan
Tersedianya Data Jumlah lokasi di Akan ditentukan dan informasi koridor SLIN yang dalam neraca tersedia data dan Pramusrenbangnas ketersediaan ikan informasi neraca di koridor Sisitem ketersediaan Logistik Ikan ikannya Nasional (SLIN)
110 lokasi
Penguatan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan
Alokasi Ket. (Juta Rp.) -
-
-
17
CONTOH FORM B Penanggulangan Ilegal Fishing dan Keamanan Laut Program Prioritas Penanggulan gan Ilegal Fishing dan Keamanan Laut
Kegiatan Prioritas Peningkatan pengawasan kelautan dan perikanan serta keamanan laut
Kementerian / Program Lembaga KEMENTERIAN Program KELAUTAN DAN Pengawasan PERIKANAN Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan BADAN KEAMANAN LAUT
Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut
Penguatan KEMENTERIAN Program lembaga dan KELAUTAN DAN Pengawasan aparatur PERIKANAN Pengelolaan pengawas Sumber Daya serta Kelautan dan masyarakat Perikanan ... Penataan KEMENTERIAN Program perijinan KELAUTAN DAN Pengawasan kapal PERIKANAN Pengelolaan perikanan, Sumber Daya peningkatan Kelautan dan ketaatan Perikanan serta penanganan pelanggaran
Kegiatan Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Peningkatan Infrastruktur Pengawasan Peningkatan Operasi Keamanan Dan Keselamatan Laut
Sasaran
Indikator
Terbangunnya Jumlah kapal kapal pengawas pengawas yang sumber daya dibangun kelautan dan perikanan
Pusat
Target 2017 6 kapal
Alokasi Ket. (Juta Rp.) -
Terselenggaranya Operasi Bersama Akan ditentukan Operasi Bersama Kamla dalam Kamla Terintegrasi Pramusrenbangnas Terintegerasi (Bakamla)
Penanganan Tersedianya Jumlah PPNS Pelanggaran Penyidik Pegawai Perikanan yang Bidang Kelautan Negeri Sipil kompeten dan Perikanan (PPNS) Perikanan yang kompeten ....
Lokasi
3 operasi -
Akan ditentukan dalam Pramusrenbangnas
60 orang PPNS
Akan ditentukan dalam Pramusrenbangnas
88 persen
-
....
Penanganan Terselenggaranya Persentase Pelanggaran penanganan dan tindak pidana Bidang Kelautan penyelesaian kelautan dan dan Perikanan tindak pidana perikanan yang kelautan dan disidik perikanan
-
18
CONTOH FORM B Penyelesaian Batas Laut, Penamaan Pulau, dan Pengelolaan PulauPulau Kecil Program Prioritas Penyelesaian Batas Laut, Penamaan Pulau, dan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil
Kegiatan Kementerian / Program Prioritas Lembaga Pendataan dan BADAN INFORMASI Program Perundingan GEOSPASIAL (BIG) Penyelenggaraan batas laut Informasi Geospasial KEMENTERIAN Program LUAR NEGERI Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional
Penamaan dan KEMENTERIAN pendaftaran KELAUTAN DAN pulau PERIKANAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Pengelolaan pulau-pulau kecil
Kegiatan
Sasaran
Indikator
Lokasi
Target 2017
Pemetaan Batas Tersedianya Wilayah Laporan Teknis Batas Wilayah
Jumlah Laporan Akan ditentukan dalam 1 laporan Perundingan Teknis Pramusrenbangnas Batas Negara Maritim Optimalisasi Terlaksananya Jumlah Pusat 12 Diplomasi Terkait perundingan batas perundingan yang Dengan wilayah (Palau, berhasil Perjanjian Politik, Malaysia, diselenggarakan Keamanan Singapura, Filipina, dalam rangka Kewilayahan dan Vietnam) yang upaya Kelautan menunjukkan penyelesaian kemajuan penetapan batas dibandingkan wilayah di laut perundingan sebelumnya Program Pendayagunaan Tervalidasinya Jumlah Pulau Kecil Akan ditentukan dalam 250 pulau Pengelolaan Ruang Pulau-Pulau Kecil penamaan pulau Yang Divalidasi Pramusrenbangnas Laut kecil Pembakuan Namanya Program Bina Penataan Wilayah Peningkatan Jumlah rumusan Pusat 1 rumusan Administrasi Administrasi, penataan kebijakan bidang Kewilayahan Penegasan Batas administrasi penataan Daerah, dan wilayah, penegasan administrasi Toponimi batas daerah, dan wilayah dan toponimi penegasan batas daerah serta toponimi
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Program Pengembangan Daerah Tertentu
Pengembangan Tersalurkannya Daerah Pulau bantuan ke daerah Kecil dan Terluar pulau kecil dan terluar
...
...
....
Jumlah bantuan Akan ditentukan dalam 20 paket pengembangan Pramusrenbangnas pulau terluar dan pulau terpencil (solar cell, tambatan perahu, instalasi air minum)
Alokasi (Juta Rp.)
Ket. -
-
-
-
-
19
KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN Program Prioritas
Kerangka regulasi
Kerangka Kelembagaan
Konektivitas (Tol) Laut dan Industri Maritim
Perpres Pelayaran Rakyat
-
Industri Perikanan dan Hasil Laut
-
Pembentukan unit menajemen untuk Wilayah Pengelolaan Perikanan
Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari
Revisi UU No 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (dampak UU No 23/2014)
Koordinasi pengelolaan taman nasional laut dan rehabilitasi ekosistem mangrove
Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan
RUU Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan
-
Penanggulangan Illegal Fishing dan Keamanan Laut
-
Koordinasi pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal
Penyelesaian Batas Laut, Penamaan Pulau, dan Pengelolaan Pulau-pulau Kecil
-
Penguatan tim nasional Pembakuan rupa bumi (berdasar Perpres No. 112/2006)
Slide - 20
TINDAK LANJUT • K/L memberi masukan atas sasaran dan arah kebijakan serta Program dan Kegiatan Prioritas Nasional dengan memperhatikan lintas sektor • Hasil dari Multilateral Meeting Tahap I berupa kesepakatan atas Sasaran, Program Prioritas (Level 1) dan Kegiatan Prioritas (Level 2): − Kemen PPN/Bappenas menyempurnakan sasaran, level 1 dan 2 di dalam aplikasi SIMU sebagai bahan dasar Bilateral Meeting. − K/L menentukan Program dan Kegiatan K/L beserta sasaran, indikator, target, lokasi dan indikasi alokasi pendanaan sebagai bahan pembahasan dalam Bilateral Meeting
Slide - 21
JADWAL PENYUSUNAN RKP 2017
• Penetapan UU APBN
• Lanjutan Pertemuan Tiga Pihak • Ratas Kerangka Ekonomi Makro dan Resource Envelope
Jan
• Sinkronisasi Data Dokumen Perencanaan dan Penganggaran • Penetapan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan
Feb
• Musrenbangprov • Rangkaian Musrenbangnas
Mar
Apr
• SKB MPPN/Ka. Bappenas dan MenKeu tentang Pagu Anggaran K/L
Mei
Jun
• Sidang Kabinet • Rancangan RKP Rancangan Awal RKP & • Penyampaian Pagu Indikatif Rancangan RKP dan • SKB MPPN/Ka Kerangka Ekonomi Bappenas tentang dan Makro dan PokokMenKeu tentang Pokok Kebijakan Fiskal Rancangan Awal RKP ke DPR dan Pagu Indikatif • Pembicaraan • Rakorbangpus Multi – Pihak Tiga Pihak
• Penyampaian dan Pembahasan Nota Keuangan dan RUU APBN
Jul
Agust
• Sidang Kabinet Rancangan Akhir RKP • Perpres RKP
• Surat Menkeu tentang Kesepakatan Pemerintah - DPR
• Finalisasi DIPA • Kepres APBN • Kepres RKP
• Penelaahan RKA K/L
Sep
Okt
• Pembahasan Nota Keuangan dan RUU APBN
Nov
Des
• Kepres Alokasi Anggaran
• Penelaahan RKA-KL • Penyusunan Draft Nota Keu dan RUU APBN
Pendahuluan
• Penyusunan Rencana Kerja K/L
Slide - 22
AGENDA PELAKSANAAN
23 – 29 Feb RANC. ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS TA 2017
MULTILATERAL MEETING I KEMARITIMAN TGL 23 FEB 2015 MATERI : • Matriks Prioritas Nasional, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas PEMBAHASAN : • Pembahasan dan penajaman prioritas dan kegiatan Prioritas (kegiatan, sasaran, target, locus dan sumber pendanaan)
Kata Kunci : “Holistik, Tematik dan Terintegrasi” “Money Follow Program”
OUTPUT : • Form A
BILATERAL MEETING
4 – 11 Mar
MATERI : • Matrik penugasan per K/L hasil Multilateral Meeting • Matrik program/kegiatan diluar prioritas PEMBAHASAN : • Penajaman Kegiatan Prioritas, sasaran, target dan rincian pendanaan 2016 – 2017dan Forward Estimate) • Verifikasi program/kegiatan diluar prioritas (umum) • Identifikasi kebutuhan mendesak lainnya (termasuk 100 prioritas Pres) OUTPUT : • Usulan Target dan Kebutuhan Pendanaan Prioritas (detail) • Program/Kegiatan diluar prioritas yang berlanjut (umum) • Catatan kebutuhan lainnya (mendesak/prioritas Presiden)
Slide - 23
[email protected] Telp/Fax : 021-3107960
Slide - 24
