KERANGKA REGULASI RKP 2017
Peraturan Menteri/Keputusan Menteri/Instruksi Menteri Tahun 2000 - 2015 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Kementerian Kemenko Perekonomian Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko POLHUKAM Kemenko Kemaritiman Kementerian Agama Kementerian PPN/Bappenas Kementerian Pariwisata Kementerian BUMN Kementerian Dalam Negeri Kementerian ESDM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Kesehatan Kementerian Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Koperasi dan UKM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Luar Negeri Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian Pemuda dan Olahraga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kementerian Budaya, Pendidikan dasar dan Menengah Kementerian Perdagangan Kementerian Perhubungan Kementerian Perindustrian Kementerian Pertahanan Kementerian pertanian Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kementerian Sosial Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Sekretaris Negara Sekretaris Kabinet TOTAL
Permen 115 13 13 0 300 71 386 99 663 332 349 341 273 2281 294 126 579 0 277 54 95 275 736 723 645 879 1172 0 746 75 328 232 117 35 12624
Total Kepmen 341 0 183 0 1711 557 238 314 103 34774 29 406 561 238 7 0 1437 0 4066 1120 0 0 1335 582 0 0 2961 0 826 2073 167 3785 295 173 58282
Instruksi 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 8
Total 456 13 196 0 2015 628 624 413 766 35106 378 747 834 2519 302 126 2016 0 4343 1174 95 275 2071 1305 645 879 4133 0 1575 2148 495 4017 412 208 70914
Sumber https://ekon.go.id/ http://www.kemenkopmk.go.id/produk-hukum/ http://www.polkam.go.id/ProdukHukum/ http://produk-hukum.kemenag.go.id/ http://birohukum.bappenas.go.id/?page=caripermen http://www.kemenpar.go.id/ http://bumn.go.id/produkhukum/26# http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/ http://jdih.esdm.go.id/?page=home http://peraturan.go.id/permen.html http://infohukum.kkp.go.id/index.php/home/ http://www.depkes.go.id/index.php?act=regulation http://www.jdih.kemenkeu.go.id/Ind/ https://jdih.kominfo.go.id/ http://www.depkop.go.id/ http://jdih.menlh.go.id/ http://www.dephut.go.id/index.php/common/peraturan_menteri http://pih.kemlu.go.id/ dan http://www.kemlu.go.id/Pages/Law.aspx?l=id
http://birohukum.pu.go.id/produk-hukum.html http://www.kemendesa.go.id/hukum/5/peraturan-menteri http://www.kemenpppa.go.id/jdih/?page=home http://www.kemenpora.go.id/index/perundangan http://www.menpan.go.id/jdih http://hukor.kemdikbud.go.id/diknasrokum/index.php/peraturan-perundangan http://jdih.kemendag.go.id/
http://jdih.dephub.go.id/index.php/pencarian http://regulasi.kemenperin.go.id/site/cari_peraturan_detail http://dmc.kemhan.go.id/kategori-legislasi.html dan http://perundangan.pertanian.go.id/p_menteri.php http://jdih.ristek.go.id/ http://sipuu.setkab.go.id/index.php http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_permen&Itemid=201
http://www.kemsos.go.id/ http://jdih.depnakertrans.go.id/
TUJUAN Mendukung pelaksanaan 18 program dan kegiatan prioritas yang sudah dipresentasikan oleh Bapak Menteri dalam Sidang Kabinet pada tanggal 10 Februari 2016, yang menjelaskan peran Bappenas sebagai system integrator; Memastikan dan mempercepat pelaksanaan pencapaian sasaran RKP 2017 dan Nawa Cita; Memberikan kemudahan bagi aktivitas masyarakat (mengurangi beban masyarakat), sehingga potensi kreatif warga negara lebih mudah dijewantahkan. Mendorong efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan negara & pembangunan; Memiliki nilai tambah/insentif bagi pelaku usaha untuk mendukung sasaran RKP 2017 Bahan penyusunan Prolegnas Tahunan 2017 dan Program Penyusunan PP dan PERPRES Tahun 2017
PRINSIP Regulasi harus mensejahterakan Regulasi melahirkan biaya. Semakin buruk regulasi, semakin besar biaya yang harus dipikul oleh masyarakat dan ekonomi (inefisien) Sebelum regulasi dikeluarkan, perlu analisis dampak dan biaya (inefisiensi) yang timbul (economic cost of regulation) Regulasi adalah pilihan tindakan terakhir setelah semua tindakan yang bersifat non-regulatory tidak ada lagi (prinsip “jika tidak gatal, jangan digaruk”)
KRITERIA LEGALITAS Regulasi tidak boleh bertentangan dengan regulasi lain (terutama yang lebih tinggi) Regulasi harus tetap di dalam koridor Sistem Regulasi Nasional (regulasi berfungsi sebagai faktor integrase)
KEBUTUHAN Regulasi dibentuk apabila benar-benar dibutuhkan baik oleh masyarakat (termasuk pelaku ekonomi), dan negara (penyelenggara negara)
BEBAN (lakukan analisis dampak beban ekonomi dari regulasi yang akan dikeluarkan (the economic analysis (costs) of regulation)
REGULASI YANG BERMASALAH Prioritas Nasional Program Prioritas Kegiatan Prioritas Judul Regulasi K/L Penanggungjawab
: : : : :
KRITERIA A. Aspek Legalitas Menimbulkan konflik dengan regulasi yang lebih tinggi dan/atau regulasi yang sederajat Multitafsir (menimbulkan pemahaman berbeda) Tidak dapat dilaksanakan B. Berdasarkan kebutuhan Tidak memenuhi hak-hak dasar masyarakat Menghambat pemberantasan korupsi Tidak memberikan kepastian hukum bagi masyarakat
Tidak mendukung pencapaian sasaran dan target pembangunan nasional
YA
TIDAK
REGULASI YANG BERMASALAH (Tabel Lanjutan) KRITERIA C. Beban yang ditimbulkan Membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Membebani masyarakat dengan menetapkan pungutan, persyaratan, dan/atau prosedur dan perizinan yang tidak perlu atau bahkan dampak pidana yang tidak seharusnya Sulit diawasi pelaksanaannya. Rekomendasi Analisis Rekomendasi
YA
TIDAK
USULAN REGULASI BARU Prioritas Nasional Program Prioritas Kegiatan Prioritas Judul Regulasi K/L Penanggungjawab
: : : : :
KRITERIA A. Aspek Legalitas Tidak menimbulkan konflik dengan regulasi yang lebih tinggi dan/atau regulasi yang sederajat. Tidak multitafsir (tidak menimbulkan pemahaman berbeda) Dapat dilaksanakan B. Berdasarkan kebutuhan Memenuhi hak-hak dasar masyarakat Mempercepat pemberantasan korupsi Memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi masyarakat
Mendukung pencapaian sasaran dan target pembangunan nasional
YA
TIDAK
USULAN REGULASI BARU (Tabel Lanjutan) KRITERIA C. Beban yang ditimbulkan Tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tidak membebani masyarakat dengan menetapkan pungutan, persyaratan, dan/atau prosedur dan perizinan yang tidak perlu atau ancaman pidana yang tidak seharusnya Mudah diawasi pelaksanaannya.
Urgensi Pengusulan
YA
TIDAK
BREAKDOWN ALUR KERJA PENYUSUNAN KERANGKA REGULASI KEDEPUTIAN POLHUKHANKAM, BAPPENAS
• Koordinasi dan fasilitasi persiapan hingga penyusunan KR dalam RKP 2017 dengan kedeputian bidang dan K/L • Koordinasi persiapan KR dalam penyusunan Prolegnas, Proleg PP & PERPRES dengan Kementerian Hukum dan HAM
KEDEPUTIAN BIDANG (DIREKTORAT SEKTOR BAPPENAS)
• Koordinasi dengan Mitra K/L mengenai persiapan KR dalam RKP berdasarkan 18 Program Prioritas Nasional • Konsolidasi kebutuhan KR dalam RKP 2017 dengan kedeputian bidang dan Mitra K/L • Kajian dikoordinasikan kedeputian penanggungjawab bersama mitra K/L • Identifikasi stakeholder dan memberikan arahan kepada K/L jika ada permasalahan lintas K/L terkait perumusan KR dalam RKP 2017 • Mendorong K/L untuk dapat melakukan analisis dampak biaya & manfaat dari usulan KR yang akan dimasukkan (implikasi dan justifikasi) dalam RKP 2017 • Partisipasi publik dalam tahapan perumusan penyusunan KR dalam RKP 2017 • Menetapkan kesepakatan dengan K/L mengenai KR dalam RKP 2017 (masuk dalam Sistem Informasi Multilateral/SIMU) • Mendorong langkah simplifikasi regulasi untuk mempercepat pencapaian 18 Program Prioritas Nasional
K/L
BIRO PERENCANAAN
BIRO HUKUM
UNIT TEKNIS
• Focal point K/L • Konsolidasi dengan biro untuk koordinasi perencanaan dengan dan unit teknis direktorat sektor Bappenas • Konsolidasi
• Melakukan evaluasi terhadap regulasi yang berlaku
• Konsolidasi internal dengan Biro Hukum dan unit teknis terkait regulasi sesuai 18 Program Prioritas Nasional
• Melakukan kajian analisa beban dan manfaat regulasi
• Identifikasi keterlibatan K/L dalam Program Prioritas Nasional
pelaksanaan simplifikasi regulasi
• Koordinasi dan konsolidasi dengan Biro Hukum, Biro Perencanaan dan Bappenas maupun K/L terkait substansi
Hasil Pengisian Form D Kerangka Regulasi disampaikan melalui email kepada Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan dengan tembusan kepada Direktorat sektor mitra Kementerian/Lembaga di Bappenas
DIREKTORAT ANALISA PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BAPPENAS JL. TAMAN SUROPATI, NO. 2, JAKARTA 10310 TELP/FAX: 021-392 4446 EMAIL:
[email protected]
WEBSITE: dapp.bappenas.go.id
