KERANGKA REGULASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN

LAMPIRAN B

KERANGKA REGULASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015-2019 UNIT PENANGGUNG JAWAB

UNIT TERKAIT/ INSTITUSI

TARGET PENYELESAIAN

Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan RPP Ganti Rugi Kerugian Angkutan Jalan, Prioritas Tahun 2015 PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan RPP Keamanan dan Keselamatan LLAJ Menunggu keputusan 5 instansi pembina LLAJ mengenai leading sector RPP tersebut Pasal 209, mengenai pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup di bidang lalu lintas dan angkutan jalan RPP Dampak Lingkungan LLAJ Pasal 210, mengenai tata cara, persyaratan dan prosedur penanganan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan yang diakibatkan oleh kendaraan RPP Dampak Lingkungan LLAJ bermotor Pasal 218, mengenai tata cara dan kriteria pengenaan sanksi administratif RPP Dampak Lingkungan LLAJ Pasal 242, mengenai pemberian perlakuan khusus di bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada penyandang cacat, usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan orang sakit Pasal 244 ayat (2), mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Pasal 252, mengenai sistem informasi dan komunikasi lalu Iintas dan angkutan jalan RPP Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ Pasal 255, mengenai pengembangan sumber daya manusia di bidang lalu lintas dan angkutan jalan RPP Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ Pasal Dalam PP No. 51 Tahun 2013 Tentang Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi yang Mengamanatkan Penyusunan Peraturan Menteri Penyusunan Peraturan Menteri

Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat

Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat

Kemenhub Kemenhub

2019 2019


Kemenhub Kemenhub

2019 2019

Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat

Kemenhub Kemenhub Kemenhub

2019 2019 2019

Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Penyusunan Peraturan Menteri RPM tentang Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor RPM tentang Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor RPM tentang Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor RPM tentang Persyaratan Laik Jalan Kendaraan Bermotor Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan RPM tentang Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor RPM tentang Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor RPM tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor RPM tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor RPM tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor

Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat

Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat

Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

RPM tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor

Ditjen. Hubdat

Kemenhub

2019

12 13 14 15 16 17 18 19 20

Pasal 6, mengenai tata cara, prosedur dan kerjasama penelitian pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi Pasal 16, mengenai jalur dan jenjang diklat transportasi Pasal 18 ayat (3), mengenai Persyaratan Pegawai Negeri yang menjadi peserta diklat Pasal 20, mengenai seleksi calon peserta diklat transportasi Pasal 23 mengenai meode diklat transportasi Pasal 27, mengenai tata cara penugasan Pasal 31 ayat (4), mengenai Pedoman pemberian ijazah dan sertifikat kompetensi Pasal 38 ayat (2), mengenai tata cara pemberian perlindungan terhadap kesehatan kerja Pasal 50 ayat (3), mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pasal 54, mengenai tata cara penyusunan sistem informasi manajemen penyelenggaraan Sumber Daya Manusia di bidang transportasi Pasal Dalam PP No. 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan yang Mengamanatkan Penyusunan Peraturan Menteri Pasal 11, mengenai persyaratan teknis rangka landasan Pasal 42, mengenai tata cara pemasangan komponen pendukung Pasal 62, mengenai tata cara penggandengan kendaraan bermotor Pasal 72 ayat (3), mengenai kecepatan tertentu dan batas toleransi Pasal 75 mengenai pengaturan persyaratan laik jalan Pasal 79 mengenai pengaturan persyaratan teknis tambahan untuk sepeda motor Pasal 93, mengenai kendaraan khusus bagi penyandang cacat Pasal 130, mengenai bentuk dan tata cara penerbitan sertifikat uji tipe Pasal 139, mengenai tata cara penerbitan sertifikat registrasi Uji Tipe dan Uji Sampel Pasal 141 ayat (3), mengenai tata letak, ukuran, bentuk, jenis, tipe, peralatan, perlengkapan, konstruksi, bahan, spesifikasi teknis, pembangunan, penggunaan, pemeliharaan, perbaikan, dan penggantian fasilitas Uji Tipe Kendaraan Bermotor Pasal 142 ayat (2), mengenai tipe, ukuran, bentuk, spesifikasi teknis, jumlah, kapasitas, teknologi yang digunakan, pembangunan, pengadaan, pemasangan, penggunaan, pemeliharaan, perbaikan, dan penggantian peralatan Uji Tipe Kendaraan Bermotor Pasal 151 mengenai Pengaturan tata cara pemeriksaan dan pengujian berkala Kendaraan Bermotor. Pasal 153 ayat (5), mengenai tata cara pengajuan keberatan Pasal 157, mengenai kartu uji dan tanda uji Pasal 161 ayat (3), mengenai persyaratan teknis unit pelaksanaan Uji Berkala Pasal 164 ayat (3), mengenai spesifikasi teknis peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor dan peralatan pendukungnya Pasal 166 ayat (3), mengenai sistem informasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor Pasal167 ayat (5), mengenai tata cara kalibrasi Pasal 171, mengenai kriteria, persyaratan, dan tata cara pengangkatan penguji serta tanda kualifikasi teknis penguji Pasal 172 ayat (7), Persyaratan teknis, klasifikasi, dan sertifikasi bengkel umum

RPM tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor RPM tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor RPM tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor RPM tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor RPM tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor RPM tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor RPM tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor RPM tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor Diatur oleh Permen di Bidang industri

Ditjend. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

21 22

Pasal 174 ayat (4), mengenai pemberian akreditasi dan penetapan bengkel umum menjadi unit pelaksana Uji Berkala Pasal 182, mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif

RPM tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor RPM tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor


Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub, Kemen. Perindustrian Kemenhub Kemenhub

NO

URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN

ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI

BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN A

Pasal Dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Iintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang Mengamanatkan Penyusunan Peraturan Pemerintah

1 2 3 4 5 6 7

Pengaturan Keselamatan LLAJ Pasal 150, mengenai angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dan trayek Pasal172, mengenai pengawasan muatan angkutan barang Pasal 185, mengenai pemberian subsidi penumpang angkutan umum Pasal 192, mengenai besarnya ganti kerugian oleh perusahaan angkutan umum kepada penumpang Pasal 193, mengenai besaran ganti kerugian oleh perusahaan angkutan umum kepada pengirim barang Pasal 205, mengenai penetapan rencana umum nasional keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dan kewajiban perusahaan angkutan umum membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan serta persyaratan alat pemberi informasi keselamatan lalu lintas

8 9 10 11 12 13 14 B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Lampiran B - Kerangka Regulasi

1 dari 6

Penyusunan Peraturan Pemerintah

2019 2019

Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

NO



UNIT PENANGGUNG JAWAB


TARGET PENYELESAIAN

Ditjen. Hubdat

Kemenhub

2019

Ditjen. Hubdat

Kemenhub

2019

Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat

Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub

2019 2019 2019 2019

RPM tentang Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di dalam dan di luar badan jalan. RPM tentang Penyelenggaraan Terminal RPM tentang Penyelenggaraan Terminal


Kemenhub Kemenhub

2019 2019

Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat

Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub

2019 2019 2019 2019 2019 2019

Ditjen. Hubdat

Kemenhub

2019

Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat


2019 2019 2019

Ditjen. Hubdat

Kemenhub

2019

Ditjen. Hubdat

Kemenhub

2019


Kemenhub Kemenhub

2019 2019

E

Pasal Dalam PP No. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan penindakan Pelanggaran lalu lintasLALU dan LINTAS Angkutan Penyusunan Peraturan Menteri BIDANG DAN ANGKUTAN JALAN Jalan yang Mengamanatkan Penyusunan Peraturan Menteri Pasal 22 ayat (6), Mengenai Tanda yang menunjukkan adanya pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan RPM tentang Tata Cara Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran LLAJ Pasal 26 ayat (2), mengenai bentuk, ukuran, dan tata cara pengisian belangko tilang oleh penyidik pegawai negeri sipil RPM tentang Tata Cara Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran LLAJ Pasal Dalam PP No. 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Mengamanatkan Penyusunan Peraturan Menteri Penyusunan Peraturan Menteri

1 2 3 4

Pasal 16, mengenai tata cara penyusunan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan Pasal 25, mengenai norma, standar, pedoman dan kriteria penetapan batas kecepatan Pasal 44 ayat (3), mengenai persyaratan teknis dan persyaratan keselamatan lampu penerangan jalan Pasal 57 mengenai tata cara penempatan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan perlengkapan jalan

D 1 2

RPM tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ RPM tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan RPM tentang Alat Penerangan Jalan RPM tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan RPM tentang Alat Penerangan Jalan RPM Alat Pengawasan dan Pengawaman Jalan RPM tentang Fasilitas Untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang cacat

5 6

Pasal 68, mengenai tata cara dan kriteria penetapan simpul dan lokasi terminal penumpang Pasal 72 mengenai Pengaturan luas, desain, dan jumlah fasilitas utama dan fasilitas penunjang untuk masing-masing tipe dan kelas Terminal.

7 8 9 10 11 12

Pasal 88, mengenai tata cara, persyaratan tekhnis dan sumber daya manusia penyelenggaraan terminal penumpang Pasal 93 mengenai Pengaturan luas, desain, dan jumlah fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal barang untuk umum. Pasal 99, mengenai tata cara persyaratan tekhnis penyelenggaraan terminal barang Pasal 111, mengenai persayaratan tekhnis fasilitas parkir di dalam dan di luar ruang milik jalan Pasal 112, mengenai tata cara perizinan fasilitas parkir umum di luar ruang milik jalan serta sanksi administratif Pasal 122, mengenai persyaratan tekhnis trotoar, lajur sepeda, tempat penyebrangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut Pasal Dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Iintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang Mengamanatkan Pembentukan Lembaga

RPM tentang Penyelenggaraan Terminal RPM tentang Penyelenggaraan Terminal Barang untuk umum RPM tentang Terminal Barang Untuk Kepentingan Sendiri RPM tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Umum RPM tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Umum RPM tentang Fasilitas Pendukung Penyelenggaraan LLAJ

Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan

G 1 2 3 H 1

Pasal 13 ayat (5), Tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (diatur lebih lanjut dalam PP No 37 Tahun 2011 Tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) Pasal Dalam PP No. 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas. Pasal 48 ayat (4) mengenai Pengaturan kriteria pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur wajib Andalalin. Pasal 50 ayat (3) mengenai Pengaturan persyaratan dan tata cara untuk memperoleh sertifikasi analisis dampak lalu lintas. Pasal 75 mengenai Pengaturan tata cara pelaksanaan pembatasan ruang parkir. Pasal Dalam PP No. 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan Pasal 40 mengenai Pengaturan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek.

2

Pasal 46 mengenai Pengaturan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek.

3 4

Pasal 47 mengenai Pengaturan Angkutan Massal Pasal 54 mengenai Pengaturan Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.

5 6 7 8 9 10

Pasal 59 mengenai Pengaturan dokumen Angkutan orang dan/atau barang. Pasal 77 mengenai Pengaturan pengawasan muatan Angkutan barang. Pasal 80 mengenai Pengaturan persyaratan izin penyelenggaraan Angkutan orang dan/atau barang. Pasal 85 mengenai Pengaturan izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek. Pasal 86 mengenai Pengaturan tata cara dan persyaratan perizinan Angkutan orang tidak dalam Trayek. Pasal 87 mengenai Pengaturan persyaratan, tata cara pelelangan dan seleksi pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek.

Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat


2019 2019 2019 2019 2019 2019

11 12 13 14 15 16 17 18 19 I 1 J 1

Pasal 88 mengenai Pengaturan tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan Angkutan barang khusus. Pasal 98 mengenai Pengaturan perlakuan khusus kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit. Pasal 101 mengenai Pengaturan tarif Penumpang untuk Angkutan orang dalam Trayek kelas ekonomi. Pasal 103 mengenai Pengaturan tata cara perhitungan tarif Penumpang untuk Angkutan tidak dalam Trayek menggunakan taksi. Pasal 107 mengenai Pengaturan penetapan Trayek tertentu. Pasal 118 mengenai Pengaturan industri jasa Angkutan umum. Pasal 119 mengenai Pengaturan sistem informasi manajemen perizinan Angkutan. Pasal 120 mengenai Pengaturan peran serta masyarakat. Pasal 122 mengenai Pengaturan kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif. Pasal Dalam PP No. 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan Pasal 164 mengenai Pengaturan tata cara dan persyaratan penyelenggaraan pelabuhan untuk melayani angkutan penyeberangan. Pasal Dalam PP No. 20 Tahun 2009 Tentang Angkutan di Perairan Pasal 55 mengenai Pengaturan tata cara penetapan trayek angkutan sungai dan danau.

Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat Ditjen. Hubdat

Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

Ditjen. Hubdat

Kemenhub

2019

Ditjen. Hubdat

Kemenhub

2019

F 1


Peraturan Pemerintah/Peraturan Menteri/Peraturan Presiden

Penyusunan Peraturan Menteri Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Penyusunan Peraturan Menteri Semua amanat PP 74 Tahun 2014 direncanakan akan disusun dalam tiga Peraturan Menteri Perhubungan: RPM tentang Penylenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum RPM tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan RPM tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan

Penyusunan Peraturan Menteri Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Penyusunan Peraturan Menteri Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan

2 dari 6


NO



A 1 2 3 4 B

BIDANG PERKERETAAPIAN BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Pasal dalam PP No. 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian yang mengamanatkan dibentuknya Peraturan Menteri Peraturan Menteri Pasal 321 (6), mengenai persyaratan teknis. Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Pasal 329, mengenai izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum. Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Pasal 337, mengenai izin operasi prasarana perkeretaapian dan kerjasama penyelenggaraan prasarana perkeretaapian. Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Pasal 349, mengenai tata cara penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian dan kerjasama penyelenggaraan sarana perkeretaapian. Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Pasal dalam PP No 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api yang mengamanatkan dibentuknya Peraturan Menteri Penyusunan Peraturan Menteri

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Pasal 20, mengenai Prinsip Lalu Lintas Kereta Api Pasal 23, mengenai Kecepatan dan Frekuensi Kereta Api Pasal 29, mengenai Tata Cara dan Standar Pembuatan Gapeka Pasal 39, mengenai Pengaturan Perjalanan Kereta Api Pasal 47, mengenai Tata Cara Persiapan Perjalanan Kereta Api Pasal 50, mengenai Tata Cara Penempatan Lokomotif Dalam Rangakaian Kereta Api Pasal 52, mengenai Tata Cara Pemeriksaan Jalur Kereta Api Pasal 57, mengenai Tata Cara Hubungan Blok Pasal 68, mengenai Tata Cara Pemberangkatan Kereta Api Pasal 74, mengenai Tata Cara Kereta Api Dalam Perjalanan dan Perjalanan Kereta Api di Jalur Bergigi Pasal 77, mengenai Tata Cara Kereta Api Memasuki Stasiun Pasal 79, mengenai Tata Cara Penerimaan Kedatangan Kereta Api Berhenti Pasal 82, mengenai Tata Cara Kereta Api Berhenti dan Berjalan Langsung di Stasiun Pasal 84, mengenai Tata Cara Kereta Api Berhenti dii Stasiun akhir Pasal 88, mengenai Tata Cara Persilangan dan Penyusulan serta Penutupan dan Pembukaan Stasiun Operasi Pasal 91, mengenai Tata Cara Kereta Api Berhenti Luar Biasa Pasal 96, mengenai Tata Cara Pembatalan Perjalanan Kereta Api Pasal 105, mengenai Tata Cara Penanganan Bagian Kereta Api yang terputus Pasal 107, mengenai Tata Cara Penanganan Rinting Jalan Pasal 109, mengenai Tata Cara langsiran Jalan Pasal 119, Mengenai Tata Cara Pengaturan Awak Sarana Perkeretaapian Pasal 132, mengenai Tata Cara Angkutan Orang Pasal 167, mengenai tata cara pelaporan dan penanganan sanksi administratif pelanggaran angkutan kereta api Pasal 173, Mengeenai tata cara pemberian santunan, pengobatan dan besarnya ganti kerugian terhadap penumpang dan pihak ketiga

A 1 2 3 4 5 6 7 8

Pasal dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang Mengamanatkan Pembuatan PP Pasal 153, mengenai perjanjian kerja dan persyaratan fasilitas kesehatan penumpang Pasal 171, mengenai tata cara dan prosedur mengenai sanksi administratif Pasal 212, mengenai tata cara pelaksanaan keamanan dan ketertiban serta permintaan bantuan di pelabuhan Pasal 225, mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif Pasal 255, mengenai fungsi, kewenangan dan tugas mahkamah pelayaran serta tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif. Pasal 278, mengenai kewenangan penjaga lautdan pantai Pasal 279, mengenai identitas penjaga laut dan pantai Pasal 281, mengenai pembentukan serta organisasi dan tata kerja penjaga laut dan pantai

Rancangan (Sedang disusun) Rancangan (Sedang disusun) Rancangan (Sedang disusun) Rancangan (Sedang disusun) Rancangan (Sedang disusun) Rancangan (Sedang disusun) Rancangan (Sedang disusun) Rancangan (Sedang disusun) Rancangan (Sedang disusun) Rancangan (Sedang disusun) Rancangan (Sedang disusun) Rancangan (Sedang disusun) Rancangan (Sedang disusun) Rancangan (Sedang disusun) Rancangan (Sedang disusun) Rancangan (Sedang disusun) Rancangan (Sedang disusun) Rancangan (Sedang disusun) Rancangan (Sedang disusun) Rancangan (Sedang disusun) Rancangan (Sedang disusun) Rancangan (Sedang disusun) Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan



TARGET PENYELESAIAN

Ditjen. Perkeretaapian Ditjen. Perkeretaapian Ditjen. Perkeretaapian Ditjen. Perkeretaapian


2019 2019 2019 2019

Ditjen. Perkeretaapian Ditjen. Perkeretaapian Ditjen. Perkeretaapian Ditjen. Perkeretaapian Ditjen. Perkeretaapian Ditjen. Perkeretaapian Ditjen. Perkeretaapian Ditjen. Perkeretaapian Ditjen. Perkeretaapian Ditjen. Perkeretaapian Ditjen. Perkeretaapian Ditjen. Perkeretaapian Ditjen. Perkeretaapian Ditjen. Perkeretaapian Ditjen. Perkeretaapian Ditjen. Perkeretaapian Ditjen. Perkeretaapian Ditjen. Perkeretaapian Ditjen. Perkeretaapian Ditjen. Perkeretaapian Ditjen. Perkeretaapian Ditjen. Perkeretaapian Ditjen. Perkeretaapian Ditjen. Perkeretaapian

Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla

Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

BIDANG PELAYARAN


Penyusunan Peraturan Peraturan Pemerintah Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan RPP tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal RPP tentang penjaga laut dan pantai (Coast Guard) RPP tentang penjaga laut dan pantai (Coast Guard) RPP tentang penjaga laut dan pantai (Coast Guard)

3 dari 6


NO





TARGET PENYELESAIAN

Ditjen. Hubla

Kemenhub

2019

Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan RPP tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Penyusunan Peraturan Menteri Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan

Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla


2019 2019 2019 2019 2019 2019

Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla


2019 2019 2019 2019

Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan

Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla


2019 2019 2019


Ditjen. Hubla

Kemenhub

2019




2019 2019 2019

B 1

Pasal Dalam UU No. 17 Tahun 2008 yang Mengamanatkan Penyusunan Peraturan Menteri Penyusunan Peraturan Menteri BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Pasal 133, mengenai tata cara pengesahan gambar dan pengawasan pembangunan kapal, serta pemeriksaan dan sertifikasi keselamatan kapal RPM tentang Rancang Bangun Kapal

2 3 4 5 6 7 C 1 2 3 4

Pasal 150, mengenai garis muat dan pemuatan Pasal 216 (3), mengenai tata cara memperoleh persetujuan dan pelaporan Pasal 223, mengenai tata cara penahanan kapal di pelabuhan Pasal 250, mengenai susunan organisasi dan tata kerja mahkamah pelayaran Pasal 272 ayat (5), mengenai tata cara penyampaian dan pengelolaan sistem informasi pelayaran Pasal 275 ayat (2), mengenai peran serta masyarakat dalam kegiatan pelayaran Pasal Dalam PP 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan yang Mangamanatkan Penyusunan Peraturan Menteri Pasal 19, mengenai tata cara penetapan lokasi pelabuhan Pasal 29, mengenai tata cara Penetapan dan penilaian rencana induk Pasal 36, mengenai tata cara penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pasal 67, mengenai tata cara penyediaan, pemeliharaan, standar, dan spesifikasi teknis penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, jaringan jalan dan tata cara penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di pelabuhan Pasal 86, mengenai Tata cara pemberian izin pembangunann pelabuhan Pasal 93, mengenai tata cara pemberian izin pengembangan pelabuhan Pasal 104, mengenai Persyaratan,tata cara pemberian izin pengoperasian, penetapan peningkatan pengoperasian pelabuhan dan peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan Pasal 109, mengenai tata cara penetapan lokasi, pemberian izin pembangunan dan pemberian izin operasi wilayah tertentu yang berfungsi sebagai pelabuhan Pasal 144 mengenai tata cara pemberian persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri Pasal 161, mengenai tata cara pengolahan dan laporan serta penyusunan sistem informasi pelabuhan Pasal 164, mengenai penyelenggaraan pelabuhan laut serta pelabuhan sungai dan danau yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan

5 6 7 8 9 10 11


4 dari 6


NO D 1 2 3 4 5 E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 F 1 2 3 4



Pasal Dalam PP No 5 Tahun 2010 Tentang Kenavigasian Yang Mengamanatkan Penyusunan Peraturan Menteri Penyusunan Peraturan Menteri BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Pasal 37 mengenai penyelenggaraan sarana bantu navigasi-pelayaran dan tata cara penerbitan izin pengadaan sarana bantu navigasi pelayaran oleh badan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan usaha Pasal 70 mengenai penyelenggaraan telekomunikasi pelayaran dan tata cara pemberian izin pengadaan telekomunikasi pelayaran oleh badan usaha Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan



TARGET PENYELESAIAN

Ditjen. Hubla

Kemenhub

2019

Ditjen. Hubla

Kemenhub

2019

Pasal 76 mengenai tata cara pemberian izin kuasa perhitungan Pasal 84 mengenai tata cara penyiaran berita marabahaya, berita segera, berita keselamatan, dan siaran tanda waktu standar Pasal 130 mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan salvage dan atau pekerjaan bawah air, tata cara pemberian izin usaha salvage dan atau pekerjaan bawah air, dan pendidikan dan pelatihan penyelam Pasal Dalam PP No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (jo. PP No 22 Tahun 2011) yang Mengamanatkan Penyusunan Peraturan Menteri Pasal 19 mengenai tata cara pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur serta trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut dalam negeri




2019 2019 2019

Penyusunan Peraturan Menteri Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan

Ditjen. Hubla

Kemenhub

2019

Pasal 28 mengenai tata cara penempatan kapal pada trayek angkutan laut luar negeri Pasal 34 mengenai tata cara pelaporan rencana kedatangan kapal asing yang diageni oleh perusahaan nasional keagenan kapal atau perusahaan angkutan laut nasional Pasal 38 mengenai tata cara penunjukan perwakilan perusahaan angkutan laut asing Pasal 42 tata cara pelaporan pengoperaian kapal oleh pelaksana kegiatan angkutan laut khusus dan tata cara penerbitan izin penggunaan angkutan laut khusus mengangkut muatan atau barang umum Pasal 44 mengenai tata cara penunjukan keagenan angkutan laut khusus Pasal 51 mengenai kegiatan angkutan laut pelayaran rakyat Pasal 55, mengenai tata cara penetapan trayek angkutan sungai dan danau di dalam negeri Pasal 60, mengenai tata cara penerbitan izin kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan umum Pasal 69, mengenai tata cara pemberian persetujuan penempatan kapal pada lintas penyeberangan Pasal 98, mengenai tata cara pemberian izin usaha angkutan laut Pasal 102 mengenai tata cara pemberian izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat Pasal 106, mengenai tata cara pemberian izin usaha dan izin trayek kapal angkutan sungai dan danau Pasal 116, mengenai tata cara pemberian izin usaha bongkar muat barang Pasal 121, mengenai tata cara izin usaha jasa pengurusan transportasi Pasal 125, mengenai tata cara pemberian izin usaha angkutan perairan pelabuhan Pasal 129, mengenai tata cara pemberian izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut Pasal 133, mengenai tata cara pemberian izin usaha tally mandiri Pasal 138, mengenai tata cara pemberian izin usaha depo peti kemas Pasal 143, mengenai tata cara pemberian, izin usaha pengelolaan kapal Pasal 147, mengenai tata cara pemberian izin usaha perantara jual beli dan/atau sewa kapal Pasal 151, mengenai tata cara pemberian izin usaha keagenan awak kapal Pasal 155, mengenai tata cara pemberian izin usaha keagenan kapal Pasal 160, mengenai tata cara pemberian izin usaha perawatan dan perbaikan kapal Pasal 169, mengenai tata cara penerbitan izin operasi angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri Pasal 190, tata cara pengangkutan dan penanganan di pelabuhan terhadap barang khusus dan barang berbahaya Pasal 194, mengenai pengembangan dan pengadaan armada niaga nasional, fasilitas Pemerintah dalam pemberdayaan industri pelayaran nasional dan perkuatan industri perkapalan nasional. Pasal 206 mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif Pasal Dalam PP No. 21 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Lingkungan Maritim yang Mengamanatkan Penyusunan Peraturan Menteri Pasal 17 ayat (4), mengenai persyaratan teknis fasilitas pencegahan pencemaran di pelabuhan termasuk di terminal khusus Pasal 32, mengenai tata cara penerbitan sertifikat dana jaminan ganti rugi pencemaran Pasal 33 ayat (4), mengenai tata cara penetapan lokasi pembuangan limbah dl perairan Pasal 36, mengenai tata cara penyusunan sistem Informasl perlindungan lingkungan maritim

Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan

Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla

Kemenhub Kemenhub

2019 2019


Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla

Kemenhub Kemenhub

2019 2019

Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan

Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla

Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Penyusunan Peraturan Menteri Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan

Ditjen. Hubla

Kemenhub

2019

Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla Ditjen. Hubla


2019 2019 2019 2019

Koordinasi Ditjen Hubud dengan Kemenhan

Kemenhub, Kemenhan

2019

BIDANG PERHUBUNGAN UDARA A 1

Pasal dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang Mengamanatkan Pembuatan PP Pasal 9, mengenai pelanggaran wilayah kedaulatan, penetapan kawasan udara terlarang, kawasan udara terbatas, pelaksanaan tindakan terhadap pesawat udara dan personel pesawat udara serta tata cara dan prosedur pelaksanaan tindakan pemaksaan oleh pesawat udara Negara.

Penyusunan Peraturan Pemerintah Pemrakarsa Awal Kementerian Pertahanan

2

Pasal 12, mengenai pembinaan, lembaga, fungsi perumusan kebijakan dan fungsi pemberian pertimbangan di bidang penerbangan dan antariksa.

Pemrakarsa Awal Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia

3

Pasal 70, mengenai pesawat udara Negara.

Pemrakarsa Awal Kementerian Pertahanan

4

Pasal 260 ayat (4), mengenai tingkat kebisingan, pencemaran, serta pemantauan dan pengelolaan lingkungan



5 dari 6

Koordinasi Ditjen Hubud Kemenhub, Dewan dengan Dewan Penerbangan dan Antariksa Penerbangan dan Nasional Antariksa Nasional Koordinasi Ditjen Hubud Kemenhub, Kemenhan dengan Kemenhan Ditjen. Hubud

Kemenhub

2019

2019

2019


NO 5

Pasal 374, mengenai pemberdayaan industri dan pengembangan teknologi penerbangan.

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pasal dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang mengamanatkan dibentuknya Peraturan Menteri Pasal 23, mengenai lembaga penyelenggaran pelayanan umum, serta proses dan biaya sertifikasi. Pasal 33, mengenai lembaga penyelenggara pelayanan umum serta proses dan biaya sertifikasi. Pasal 66, mengenai lembaga penyelenggara pelayanan umum, serta proses dan biaya sertifikasi. Pasal 106, mengenai tarif angkutan udara perintis. Pasal 125, mengenai tata cara dan prosedur penetapan serta pemanfaatan jaringan dan rute penerbangan. Pasal 168, mengenai jumlah ganti kerugian untuk setiap bagasi tercatat dan kargo. Pasal 172 ayat (4) Mengenai besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasala 184 ayat (3) Mengenai perhitungan besaran ganti rugi, persyaratan, dan tata cara untuk memperoleh ganti kerugian. Pasal 186 ayat (2), mengenai tanggung jawab pengangkut. Pasal 226 ayat (4), mengenai kegiatan pemerintah di Bandar udara. Pasal 238, mengenai kegiatan pengusahaan di Bandar udara, serta tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif.

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 C 1 2 3 4 5 6 7 8 D 1 2

3




TARGET PENYELESAIAN

Koordinasi Ditjen Hubud dengan Kemenko Bidang Perekonomian

Kemenhub, Kemenko Bidang Perekonomian

2019

Penyusunan Peraturan Menteri Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan RPM tentang Kepengusahaan Bandar Udara di Ditjen Perhubungan Udara

Ditjen. Hubud Ditjen. Hubud Ditjen. Hubud Ditjen. Hubud Ditjen. Hubud Ditjen. Hubud Ditjen. Hubud Ditjen. Hubud Ditjen. Hubud Ditjen. Hubud Ditjen. Hubud

Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

Pasal 252, mengenai izin pembangunan dan pengoperasian Bandar udara khusus, serta perubahan status menjadi Bandar udara yang dapat melayani kepentingan umum. Pasal 255, mengenai tata cara dan prosedur pemberian izin pembangunan dan pengoprasian tempat pendaratan dan Iepas landas helikopter. Pasal 256 ayat (4), mengenai Bandar udara internasional. Pasal 268, mengenai tata cara dan prosedur penetapan tatanan ruang udara nasional dan jalur penerbangan. Pasal 312 ayat (5), mengenai pengawasan keselamatan penerbangan, unit kerja dan lembaga penyelenggara pelayanan umum. Pasal 322, mengenai budaya keselamatan penerbangan, tata cara, dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 321 ayat (3). Pasal 343, mengenai tata cara dan prosedur pelaksanaan kemanan pengoperasian pesawat udara. Pasal 351, mengenai fasilitas keamanan penerbangan. Pasal 379 ayat (5), mengenai tata cara penyampaian dan pengelolaan sistem informasi penerbangan. Pasal 380 ayat (2), mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta besarnya denda administratif.


Ditjen. Hubud

Kemenhub

2019

Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan

Ditjen. Hubud Ditjen. Hubud Ditjen. Hubud Ditjen. Hubud Ditjen. Hubud

Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub

2019 2019 2019 2019 2019

Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan

Ditjen. Hubud Ditjen. Hubud Ditjen. Hubud Ditjen. Hubud


2019 2019 2019 2019

Pasal 381 ayat (5), mengenai penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang penerbangan. Pasal 392, mengenai sertifikat kompetensi dan Iisensi serta penyusunan program pelatihan. Pasal 395 (2), mengenai peraturan hari kerja, pembatasan jam kerja, dan persyaratan jam istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 398, mengenai peran serta masyarakat. Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nemer 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandara Udara yang mengamanatkan dibentuknya Peraturan Menteri Pasal 6 ayat (2), mengenai keadaan tertentu pemindahan penetapan lokasi Bandar Udara. Pasal 10 ayat (2), mengenai standar rancang bangun dan/atau rekayasa fasilitas Bandara Udara, serta standar kelaikan fasilitas. Pasal 17 ayat (3), mengenai rancangan teknik terinci fasilitas pokok Bandar udara dan pengesahan. Pasal 22 ayat (3)Mengenai tata cara prosedur pemberian izin mendirikan bangunan bandar udara. Pasal 25 ayat (4), mengenai bangunan Bandar udara dan persetujuan pengembangan Bandar udara. Pasal 29 ayat (3), mengenai perjanjian kerjasama pembangunan bandar udara. Pasal 30 ayat (3), mengenai kerjasama pembangunan dan/atau pengembangan bandar udara. Pasal 46 ayat (3), mengenai tahapan, penerapan bandar udara ramah lingkungan dan penyampaian laporan. Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perum lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) yang mengamanatkan dibentuknya Peraturan Menteri. Pasal 14 ayat (4), mengenai penambahan penyertaan modal negara yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya. Pasal 30, mengenai tugas direksi dalam melakukan pembatasan segala kegiatan yang berkaitan dengan pengurusan perum untuk kepentingan perum dan sesuai dengan maksud dan tujuan perum serta mewakili perum di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian.

Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Peraturan Menteri

Ditjen. Hubud Ditjen. Hubud Ditjen. Hubud Ditjen. Hubud


2019 2019 2019 2019

Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan

Ditjen. Hubud Ditjen. Hubud Ditjen. Hubud Ditjen. Hubud Ditjen. Hubud Ditjen. Hubud Ditjen. Hubud Ditjen. Hubud

Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019


Ditjen. Hubud Ditjen. Hubud

Kemenhub Kemenhub

2019 2019

Pasal 106, mengenai penghapusan dan pemindahtanganan aset Perum.


Ditjen. Hubud

Kemenhub

2019


PemrakarsaJALAN awal Kemenko Perekonomian BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN


6 dari 6


KERANGKA REGULASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN

Recommend Documents