KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PRAKUALIFIKASI PENGADAAN BADAN USAHA PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA (KPBU) PENGELOLA PRASARANA KERETA API RINGAN (LIGHT RAIL TRANSIT) DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

DOKUMEN PRAKUALIFIKASI

TA 2016 1

CATATAN PENTING Dokumen Prakualifikasi ini diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam rangka: (a) mengundang Badan Usaha atau Konsorsium Badan Usaha (“Peserta”) untuk menyampaikan proposal keikutsertaan mereka dalam proses Prakualifikasi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengelola Prasarana Kereta Api Ringan (Light Rail Transit/LRT) di Provinsi Sumatera Selatan (“Proyek”), serta (b) menyediakan petunjuk dan kriteria Prakualifikasi yang wajib dipenuhi Peserta untuk lulus Prakualifikasi. Dokumen Prakualifikasi ini tidak memuat seluruh informasi yang diperlukan atau diinginkan oleh semua pihak terkait. Namun demikian, diharapkan dapat membantu Peserta dalam melakukan evaluasi. Peserta diwajibkan melaksanakan investigasi dan analisis dan harus melakukan kajian sendiri terhadap semua aspek Proyek setelah investigasi tersebut. Kementerian Perhubungan, dinas atau kantor, perwakilan-perwakilan atau penasihatnya atau konsultannya tidak bertanggung jawab (baik tersurat maupun tersirat) atau menjamin kecukupan, keakuratan atau kelengkapan Dokumen Prakualifikasi ini atau informasi yang dikandung di dalamnya atau secara terpisah tidak dapat diminta verifikasi atasnya dan tidak memiliki kewajiban apa pun atas hal tersebut atau komunikasi lainnya baik tertulis atau lisan yang disampaikan kepada atau diterima oleh penerima dalam rangka evaluasi penerima terhadap penawaran lelang mereka. Dokumen Prakualifikasi ini disusun dalam Bahasa Indonesia. Apabila terdapat dokumen/informasi yang disampaikan dalam Bahasa Inggris serta terdapat perbedaan antara versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris, maka versi Bahasa Indonesia yang berlaku. Dokumen Prakualifikasi mungkin memuat interpretasi tertentu, penjelasan dan/atau rangkuman dari undang-undang, prosedur atau peraturan yang berlaku di Indonesia, yang disusun semata-mata untuk memberi informasi umum kepada penerima, dan tidak bermaksud memberikan informasi yang definitif atau mengungkapkan atau sepakat terhadap seluruh aspek seperti undang-undang, keputusan, peraturan, perijinan atau kewenangan pemerintah lainnya yang mungkin penting bagi penerima Dokumen Prakualifikasi ini. Kementerian Perhubungan, termasuk dinas, perwakilan, penasihat dan/atau konsultannya tidak bertanggung jawab baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak atau individu mana pun terkait biaya atau pengeluaran yang timbul sehubungan dengan Dokumen Prakualifikasi ini atau yang diperlukan untuk investigasi atau transaksi, baik telah atau belum diselesaikan. Dokumen Prakualifikasi ini bukan merupakan penawaran untuk menjual atau membeli sekuritas atau saham pada jurisdiksi mana pun dimana penawaran, permintaan atau penjualan dimaksud tidak sah, atau kepada siapa saja yang tidak diperbolehkan untuk melakukan suatu penawaran, permintaan atau penjualan tersebut. Tidak ada satu pun bagian dari Dokumen Prakualifikasi ini dianggap, atau seharusnya dianggap sebagai sebuah janji atau penjaminan, baik tersurat maupun tersirat. Baik PJPK dan/atau Panitia Pengadaan Badan Usaha Proyek KPBU Pengelola Prasarana Kereta Api Ringan (Light Rail Transit) dan/atau Konsultannya tidak bertanggung jawab kepada siapapun termasuk kepada setiap Peserta atas beban atau biaya yang dikeluarkan dalam menanggapi Dokumen Prakualifikasi ini.

2

DAFTAR ISI CATATAN PENTING .......................................................................................................................................

2

DAFTAR ISI

..................................................................................................................................................

3

BAGIAN I: UNDANGAN ................................................................................................................................

4

BAGIAN II: PROSEDUR PRAKUALIFIKASI ......................................................................................................

6

A. DEFINISI ..........................................................................................................................................

6

B. LATAR BELAKANG PROYEK .............................................................................................................

9

C. RUANG LINGKUP PEKERJAAN .........................................................................................................

10

D. TAHAPAN PELAKSANAN PROYEK ...................................................................................................

10

E. JADWAL PELAKSANAAN PRAKUALIFIKASI ......................................................................................

11

F. INSTRUKSI KEPADA PESERTA PENGADAAN ....................................................................................

11

G. KRITERIA PRAKUALIFIKASI ..............................................................................................................

17

LAMPIRAN-LAMPIRAN LAMPIRAN A: FORM SURAT PENYAMPAIAN PRAKUALIFIKASI LAMPIRAN B: FORM SURAT KUASA LAMPIRAN C: FORM PERNYATAAN KUALIFIKASI LAMPIRAN D: KELENGKAPAN PERIZINAN PERUSAHAAN LAMPIRAN E: PAKTA INTEGRITAS LAMPIRAN F: FORM SURAT REFERENSI BANK LAMPIRAN G: FORMULIR SURAT DUKUNGAN DARI PEMEGANG SAHAM LAMPIRAN H: MEMORANDUM INFORMASI PROYEK

3

KOP SURAT BAGIAN I: UNDANGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA PRAKUALIFIKASI PENGADAAN BADAN USAHA PELAKSANA KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA PENGELOLAAN PRASARANA KERETA API RINGAN (LIGHT RAIL TRANSIT) DI PROVINSI SUMATERA SELATAN PERMINTAAN PRAKUALIFIKASI 1. Kementerian Perhubungan, berencana memilih Badan Usaha Pelaksana untuk mengoperasikan, dan memelihara prasarana kereta api ringan (Light Rail Transit) (“PROYEK”), melalui suatu proses seleksi yang kompetitif; 2. Seleksi Badan Usaha Pelaksana dilaksanakan berdasarkan kerangka hukum bagi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur sebagai berikut: a. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur; b. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur; dan c. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur 3. Kementerian Perhubungan saat ini menyampaikan Permintaan Prakualifikasi (“RfQ”) kepada pihak yang ingin berpartisipasi sebagai peserta pengadaan Badan Usaha Pelaksana; 4. Komponen berikut merupakan satu kesatuan dari “Proyek”: a. Pengoperasian kereta api ringan b. Pengoperasian jalur kereta api ringan yang menghubungkan Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II-Masjid Agung Palembang-Jakabaring Sport City. c. Pengoperasian stasiun kereta api ringan d. Perawatan kereta api ringan, jalur dan stasiun operasi e. Pengusahaan kereta api ringan dan stasiun Badan Usaha Pelaksana akan bertanggung jawab untuk mengadakan peralatan dan material yang dibutuhkan untuk operasi, dan pemeliharaan “Proyek” atas risikonya sendiri 5. Proses Prakualifikasi ini dimaksudkan untuk memilih Investor yang memenuhi syarat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pengadaan internasional. 6. Kriteria kualifikasi didasarkan pada aspek-aspek administrasi, pengalaman teknis, dan keuangan, dalam rangka memilih investor yang berpengalaman dalam membiayai, merancang, membangun, mengoperasikan dan memelihara Proyek Sejenis. 4

7. Calon Peserta harus menyerahkan Pernyataan Kualifikasi sesuai dengan kriteria dalam Dokumen Prakualifikasi. Hanya calon Peserta yang dapat memenuhi seluruh kriteria yang dipersyaratkan dalam Dokumen Prakualifikasi yang akan diundang untuk mengikuti Tahap Pelelangan Proyek.

Jakarta, Januari 2016

Ketua Panitia Pengadaan Badan Usaha Proyek KPBU Pengelola Prasarana Kereta Api Ringan (Light Rail Transit) di Provinsi Sumatera Selatan

5

BAGIAN II: PROSEDUR PRAKUALIFIKASI DALAM RANGKA SELEKSI BADAN USAHA PELAKSANA PENGELOLA PRASARANA KERETA API RINGAN (LIGHT RAIL TRANSIT) DI PROVINSI SUMATERA SELATAN A. DEFINISI Dalam Dokumen Prakualifikasi ini, istilah-istilah bercetak tebal memiliki arti sebagai berikut: “Badan Usaha Pelaksana KPBU” yang selanjutnya disebut sebagai Badan Usaha Pelaksana adalah Badan Usaha Perseroan Terbatas yang secara spesifik didirikan oleh Badan Usaha Pemenang Lelang atau yang ditunjuk langsung berdasarkan Hukum di Republik Indonesia untuk melakukan dan melaksanakan Proyek yang disepakati dalam Perjanjian KPBU. Pembentukan Badan Usaha Pelaksana KPBU harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal; “Calon Peserta Proses Prakualifikasi” adalah badan hukum baik badan usaha tunggal atau berbentuk sebuah konsorsium antar badan hukum (badan hukum Indonesia dan atau dengan badan hukum asing); “Dokumen Permintaan Proposal” adalah dokumen yang diterbitkan bagi Peserta yang memenuhi persyaratan Prakualifikasi, yang memuat prosedur pengadaan secara lengkap dan menyeluruh; “Dokumen Prakualifikasi” adalah dokumen “Proyek” termasuk lampiran-lampirannya yang dipergunakan pada Tahap Prakualifikasi; “Dokumen Kualifikasi” adalah dokumen “Proyek” termasuk lampiran-lampirannya yang diserahkan oleh Peserta pada Tahap Prakualifikasi; “Hari Kerja” adalah hari dimana bank dan kantor-kantor Pemerintah di Indonesia buka dan beroperasi; “IAS” adalah International Accounting Standard (Standar Akuntansi Internasional); “IDR” atau “Indonesian Rupiah” atau Rp. adalah mata uang sebagai alat pembayaran yang sah di Republik Indonesia; “IFRS” adalah International Financial Reporting Standards (Standar Pelaporan Keuangan Internasional), termasuk IAS; “Indonesia” adalah Republik Indonesia; “Kementerian Perhubungan” adalah Kantor Wilayah, Dinas, Badan Usaha Milik Daerah dan lainnya yang secara langsung atau tidak langsung berada di bawah pengawasan Kementerian Perhubungan; “Kekayaan Bersih” adalah total aset badan hukum dikurangi total kewajibannya; “Kontraktor O&M” adalah penyedia jasa operasi dan pemeliharaan yang dikontrak oleh Badan Usaha Pelaksana dan harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan; “O&M” atau “Operation and Maintenance” adalah Operasi dan Pemeliharaan; “Panitia Pengadaan” adalah Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kementerian Perhubungan Nomor: ………………….; “Pembiayaan Proyek” adalah pembiayaan untuk Badan Usaha Pelaksana termasuk pembiayaan melalui pinjaman atau pembiayaan modal sendiri; “Pemegang Saham yang Terlibat” adalah pemegang saham yang tergabung dalam sebuah konsorsium

6

Peserta yang memenuhi syarat pada saat atau sebelum Tanggal Pembentukan Konsorsium; “Kementerian Perhubungan” atau “Kemenhub” adalah Kementerian Perhubungan, Republik Indonesia; “Pendapatan Bersih” adalah pendapatan yang dilaporkan sesudah dikurangi semua pengeluaran termasuk namun tidak terbatas pada bunga, penyusutan, amortisasi dan pajak pendapatan yang dihitung berdasarkan standar akuntansi GAAP/IAS/IFRS/SAK Indonesia; “Penunjukan Langsung” adalah metode pemilihan Badan Usaha Pelaksana melalui negosiasi dengan 1 (satu) peserta. “Perjanjian KPBU” adalah kesepakatan tertulis antara PJPK dan Badan Usaha Pelaksana untuk pelaksanaan proyek KPBU Pengelola Prasarana Kereta Api Ringan (Light Rail Transit)”; “Pernyataan Kualifikasi” adalah sebuah pernyataan yang memuat semua informasi sebagaimana diminta menurut Bagian II-G, dan disampaikan dalam formulir sebagaimana terdapat pada Lampiran C; “Perselisihan Material” adalah setiap perselisihan yang mengakibatkan Peserta berpotensi tidak dapat melakukan investasi dalam Proyek; “Perwakilan Resmi” adalah orang yang ditunjuk oleh Peserta (atau dalam hal Peserta berbentuk Konsorsium, orang yang ditunjuk oleh seluruh anggota konsorsium) melalui Surat Kuasa, untuk bertindak sebagai kontak penghubung dengan Kementerian Perhubungan menyangkut segala sesuatu yang berkaitan dengan Proses Prakualifikasi dan Proses Lelang “Proyek”; “Peserta” adalah setiap badan usaha tunggal atau konsorsium yang menyampaikan Pernyataan Kualifikasi bertujuan mengikuti proses Prakualifikasi agar dinyatakan sebagai Peserta yang Memenuhi Syarat; “Peserta yang Memenuhi Syarat” adalah peserta yang oleh Kementerian Perhubungan ditetapkan memenuhi kriteria menurut Bagian II-G Dokumen Prakualifikasi ini dan terpilih berdasarkan proses Prakualifikasi; “Pimpinan Konsorsium” adalah gabungan beberapa anggota konsorsium atau satu anggota konsorsium yang memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan di Bagian II-G.2.3; “Proses Lelang” adalah proses dan prosedur lelang sebagaimana dijabarkan di Bagian II-D yang selanjutnya diuraikan secara rinci dalam Dokumen Pengadaan; “Proyek” adalah Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha pengusahaan prasarana kereta api ringan (Light Rail Transit-LRT) di Provinsi Sumatera Selatan/Sumsel (Proyek LRT Sumsel). “Proyek Sejenis” adalah proyek infrastruktur pengelola kereta api ringan (Light Rail Transit-LRT) “PJPK” adalah Penanggung Jawab Proyek Kerjasama dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan “Surat Kuasa” adalah surat kuasa dengan formulir sebagaimana terdapat pada Lampiran B yang dibuat oleh Peserta (atau dalam hal peserta berbentuk konsorsium, oleh masing-masing anggota konsorsium); “Total Aset” adalah seluruh aset konsolidasi dari badan hukum dan anak badan hukumnya yang dsusun berdasarkan standar akuntansi GAAP/IAS/IFRS/SAK Indonesia; “Total Kewajiban” adalah seluruh kewajiban konsolidasi dari badan hukum dan anak badan hukumnya yang yang dsusun berdasarkan standar akuntansi GAAP/IAS/IFRS/SAK Indonesia; “Undang-Undang yang Berlaku” berarti semua UU, konstitusi, statuta, putusan, peraturan, dekrit atau perintah yang berlaku bagi Peserta Pengadaan, Badan Usaha Pelaksana, pemegang saham yang terlibat, atau “Proyek”, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia;

7

”US $” atau “US Dollars” adalah mata uang sebagai alat pembayaran yang sah di Amerika Serikat. “UU Republik Indonesia” adalah semua UU, konstitusi, statuta, aturan, Pengadilan, putusan, dekrit, atau Perintah Pengadilan, arbitrase atau Instansi Pemerintah lainnya dengan kewenangan jurisdiksi di Indonesia;

8

B. LATAR BELAKANG PROYEK Kota Palembang yang merupakan ibukota Provinsi Sumatra Selatan, dan termasuk salah satu kota metropolitan di Indonesia. Palembang merupakan kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Kota Palembang terkenal sebagai kota industri dan perdagangan. Kota Palembang mempunyai Bandar Sultan Mahmud Badaruddin II (SMB II) dan telah berfungsi sebagai Bandar Udara Internasional yang artinya konektivitas Kota Palembang dengan dunia Internasional telah terbuka. Di sisi lain, transportasi darat Kota Palembang juga telah dilakukan pembenahan. Dengan adanya Surat Keputusan Walikota Kota Palembang No 1465 Tahun 2008 tentang Penghentian dan Penggantian kendaraan bus kota dan angkutan sejenis diganti dengan Bus Mass Rapid Transit yang bernama Trans Musi menjadi langkah awal yang baik untuk menata sistem transportasi darat yang ada. Namun demikian seiring perkembangan kota maka jumlah penduduk akan meningkat. Oleh karena itu perlu ada alternatif transportasi massal lain yang dapat mengantisipasi hal tersebut dan untuk penataan kota yang lebih terencana. Pemerintah Indonesia akan melaksanakan Asean Games di Indonesia pada tahun 2018. Pelaksanaan event akan dilakukan di Jakarta dan di Provinsi Sumatera Selatan. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 116 tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaran Kereta Api Ringan (light rail transit) di Provinsi Sumatera Selatan untuk mendukung pembangunan di Provinsi Sumsel dan meningkatkan pelayanan transportasi. Untuk mendukung rencana Pemerintah Indonesia sebagai penyelenggara event internasional Asean Games dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, khususnya Walikota Palembang maka dilakukan percepatan penyelenggaraan Kereta Api Ringan (light rail transit/LRT)/monorel sebagai salah satu transportasi massal dengan kapasitas angkut menengah. Dengan adanya monorel ini, dukungan pelayanan transportasi dalam penyelenggaraan event internasional dapat tersedia dan penataan kota dapat terencana dengan baik sebagai upaya antisipasi kepadatan jalan raya di kota. Keberadaan transportasi monorel dapat melayani angkutan penumpang yang lebih memadai. Rencana pembangunan jalur monorel di Palembang dibagi menjadi empat koridor, yaitu:  Koridor 1 : Masjid Agung – Jakabaring - Lingkar Selatan  Koridor 2 : Prameswara - UNSRI Bukit - Kapten Rivai – Veteran - Perintis Kemerdekaan - RE Martadinata - Mayor Zen  Koridor 3 : Demang Lebar Daun - Basuki Rahmat - R.Sukamto - Abdul Rozak - Patal Pusri  Koridor 4 : Masjid Agung (Ampera) - Jln. Jendral Sudirman - Bandara SMB II Kementerian Perhubungan dalam hal ini Menteri Perhubungan adalah sebagai Penangggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dan dapat menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan untuk mempercepat pelayanan kereta api ringan.

9

C. RUANG LINGKUP PEKERJAAN C.1. Komponen berikut merupakan satu kesatuan dari Proyek: a. Pengoperasian kereta api ringan b. Pengoperasian jalur kereta api ringan yang menghubungkan Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II-Masjid Agung Palembang-Jakabaring Sport City. c. Pengoperasian stasiun kereta api ringan d. Perawatan kereta api ringan, jalur dan stasiun operasi e. Pengusahaan kereta api ringan dan stasiun Perkiraan nilai investasi Proyek ini adalah sekitar Rp 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah). C.2. Untuk keberlangsungan Proyek ini, Kementerian Perhubungan dan Provinsi Sumatera Selatan akan memfasilitasi Badan Usaha Pelaksana untuk memperoleh ijin-ijin terkait. C.3. Kementerian Perhubungan akan melaksanakan Proyek dengan skema Operasi dan Pemeliharaan (Operate – Maintenance) selama jangka waktu 15 (lima belas) tahun. Informasi lebih rinci terdapat dalam Lampiran H. C.4. Proyek ini sejalan dengan program pembangunan Kementerian Perhubungan, Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kota Palembang. C.5. Badan Usaha Pelaksana bertanggung jawab dan menanggung risiko atas operasi dan pemeliharaan Proyek (lihat Lampiran H). C.6. Badan Usaha Pelaksana juga bertanggung jawab dalam mendapatkan pembiayaan yang diperlukan, melaksanakan dan memenuhi kinerja sebagaimana diatur dalam Perjanjian KPBU. Selain itu Badan Usaha Pelaksana juga wajib mendapatkan semua ijin dan lisensi yang diperlukan untuk pengoperasian dan pemeliharaan termasuk pengadaan suku cadangnya operasinya sesuai peraturan perundangundangan di Indonesia. C.7. Badan Usaha Pelaksana menarik sewa atau fee dari non fairbox/tenant/retail. Jika hasil penarikan sewa atau fee melebihi jumlah yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama, maka kelebihan penerimaan dari hasil sewa/fee akan diserahkan kepada PJPK. D. TAHAPAN PELAKSANAAN PROYEK D.1. Tahapan pengadaan badan usaha guna menyeleksi Calon Badan Usaha Pelaksana mencakup Tahap Prakualifikasi dan Tahap Pelelangan. D.2. Tahap Prakualifikasi: D.2.1. Tujuan Tahap Prakualifikasi adalah untuk menilai kualifikasi Calon Peserta D.2.2. Peserta akan dikualifikasi berdasarkan kriteria Prakualifikasi sebagaimana ditetapkan di dalam dokumen ini. Calon Perserta wajib menyampaikan kualifikasinya secara lengkap dengan menggunakan formulir-formulir sebagaimana terdapat pada Lampiran A, Lampiran B, Lampiran C, Lampiran D, Lampiran E, Lampiran F, dan Lampiran G. D.2.3. Dokumen Kualifikasi akan dievaluasi sesuai kriteria Bagian II-G, dan dinyatakan “Lulus” atau “Tidak Lulus”. D.2.4. Peserta yang memenuhi syarat akan diminta untuk mengajukan Dokumen Penawaran sesuai 10

dengan Tahap Pelelangan sebagaimana dijelaskan di Bagian II-D.3. D.2.5. Prakualifikasi gagal dalam hal: a. Tidak ada Peserta yang memasukan dokumen kualifikasi; atau b. Prakualifikasi tidak menghasilkan Badan Usaha yang memenuhi kualifikasi; c. Sanggahan dinyatakan benar oleh PJPK dengan materi : i. dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan prakualifikasi dinyatakan benar; atau ii. Ketentuan dalam Dokumen Prakualifikasi ini tidak sesuai dengan Perka LKPP No. 19 tahun 2015. D.2.6. Dalam hal Prakualifikasi gagal, maka PJPK meninjau penyebab kegagalan dan berdasarkan hasil peninjauan kembali tersebut, maka PJPK dapat melakukan evaluasi ulang atau Prakualifikasi ulang D.3. Tahap Pelelangan: D.3.1. Tahap Pelelangan merupakan tahapan setelah Tahap Prakualifikasi yang akan dilakukan dengan menerbitkan Dokumen Permintaan Proposal, termasuk Rancangan Perjanjian KPBU, oleh Panitia Pengadaan kepada Peserta yang memenuhi syarat. Dokumen Permintaan Proposal mencakup pemeriksaan menyeluruh (due diligence) dan proses pelelangan, serta menjelaskan ketentuanketentuan pelaksanaan due diligence tersebut sekaligus kriteria dan prosedur evaluasi penawaran. D.3.2. Evaluasi Dokumen Penawaran pada pemilihan Badan Usaha Pelaksana dengan Pelelangan Satu Tahap menggunakan metode evaluasi sistem nilai dengan mengkombinasikan nilai penawaran teknis dan nilai penawaran finansial. D.3.3. Peserta yang Memenuhi Syarat berkesempatan mengajukan tanggapan atas rancangan Perjanjian KPBU. Tanggapan tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk revisi rancangan Perjanjian KPBU sebelum diterbitkannya rancangan final Perjanjian KPBU, yang kemudian menjadi dasar bagi seluruh Peserta yang memenuhi syarat dalam mengajukan Dokumen Penawaran yang mengikat mereka. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa penawaran yang bersifat mengikat diajukan berdasarkan rancangan final Perjanjian KPBU. D.3.4. Badan Usaha Pemenang Lelang wajib mendirikan Badan Usaha Pelaksana yang dibentuk khusus untuk melaksanakan Perjanjian KPBU dengan persyaratan yang akan diatur lebih lanjut dalam Dokumen Permintaan Proposal. Badan Usaha Pelaksana akan menandatangani Perjanjian KPBU dengan PJPK.

11

E. JADWAL PELAKSANAAN PRAKUALIFIKASI No 1 2 3 4 5 6 7 8

KEGIATAN Pengumuman Prakualifikasi Pengambilan Dokumen Prakualifikasi Klarifikasi dan rapat dengan peminat/Aanwijzing Pemasukan Dokumen Kualifikasi Evaluasi Dokumen Kualifikasi Penetapan Daftar Pendek Pengumuman Daftar Pendek Masa Sanggah

TANGGAL 29 Januari 2016 29 Januari-29 Februari 2016 12 Februari 2016 Pukul 09.00 – 12.00 WIB 1-3 Maret 2016 4-11 Maret 2016 14 Maret 2016 15 Maret 2016 16-22 Maret 2016

Perubahan jadwal pelaksanaan prakualifikasi akan ditetapkan dan diumumkan oleh Panitia Pengadaan serta akan disampaikan secara tertulis melalui surat elektronik kepada Peserta. F. INSTRUKSI KEPADA PESERTA PRAKUALIFIKASI F.1. Umum F.1.1. Dokumen Kualifikasi dan seluruh korespondensi yang disampaikan oleh Peserta kepada Panitia Pengadaan wajib disampaikan dalam Bahasa Indonesia. Dokumen pendukung dan dokumen lainnya yang disampaikan oleh Peserta dalam Dokumen Kualifikasi yang diterbitkan dalam bahasa asing wajib disertai dengan terjemahan dalam Bahasa Indonesia. Dokumen pendukung dan dokumen lainnya yang tidak disertai dengan terjemahan dalam Bahasa Indonesia, tidak dipertimbangkan. Dalam hal terdapat perbedaan, maka versi Bahasa Indonesia yang berlaku. F.1.2. Penyampaian Kualifikasi wajib disertai Surat Penyampaian Dokumen Kualifikasi dengan menggunakan Formulir sebagaimana terdapat pada Lampiran A, yang harus ditandatangani oleh Perwakilan Resmi Peserta. F.1.3. Keputusan Prakualifikasi ditetapkan semata-mata berdasarkan Dokumen Kualifikasi Peserta, yang harus diserahkan sesuai Formulir Lampiran C untuk masing-masing peserta. Informasi pendukung atau keterangan lainnya dinyatakan tidak diterima kecuali tanggapan Peserta atas klarifikasi yang secara khusus diminta oleh Panitia Pengadaan. Perwakilan Resmi Peserta wajib membubuhkan parafnya di setiap halaman dan menandatangani Pernyataan Kualifikasi dimaksud. F.1.4. Peserta wajib menyerahkan Surat Kuasa menggunakan format seperti tampak pada Lampiran B disertai dokumen-dokumen terkait yang menyatakan kewenangan untuk memberikan kuasa kepada satu (1) orang Perwakilan Resmi Peserta (contoh: keputusan Direksi, Anggaran Dasar Perusahaan sebagaimana diperlukan). Bagi peserta berbentuk konsorsium, maka setiap anggota konsorsium wajib menunjuk dan memberi wewenang kepada satu (1) orang Perwakilan Resmi bagi seluruh anggota konsorsium, dan menyerahkan Surat Kuasa disertai dokumen-dokumen terkait yang menyatakan kewenangan untuk memberikan kuasa kepada Perwakilan Resmi konsorsium (contoh: keputusan Direksi, Anggaran Dasar Perusahaan, sebagaimana diperlukan). Seorang Perwakilan Resmi dapat diganti dengan menunjuk seorang Perwakilan Resmi baru 12

lainnya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Panitia Pengadaan oleh Peserta, dan menyampaikan Surat Kuasa, menggunakan format seperti tampak di Lampiran B disertai dokumen-dokumen pendukung yang menyatakan kewenangan untuk memberikan kuasa kepada Perwakilan Resmi (contoh: keputusan Direksi, Anggaran Dasar Perusahaan, sebagaimana diperlukan). Semua tindakan yang diambil oleh Perwakilan Resmi yang masih menjabat sebelum diterimanya surat pemberitahuan penggantian Perwakilan Resmi tersebut oleh Panitia Pengadaan tetap dinyatakan berlaku dan mengikat Peserta. F.1.5. Terkait nilai tukar mata uang asing yang digunakan dalam laporan keuangan seperti tampak di Bagian II-G, wajib menerapkan nilai tukar resmi yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada periode pelaporan. F.1.6. Peserta dapat meminta klarifikasi dari Panitia Pengadaan menyangkut Proses Prakualifikasi dan kriteria Prakualifikasi dengan menyampaikan permintaan klarifikasi secara tertulis atau lewat email kepada Panitia Pengadaan ke alamat seperti tersebut di Bagian II-F.3.3. Dokumen Prakualifikasi ini. Semua pertanyaan harus diterima paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum batas akhir waktu penyampaian Dokumen Kualifikasi yang ditetapkan oleh Panitia Pengadaan. Permintaan klarifikasi secara lisan tidak diizinkan. Panitia Pengadaan akan menanggapi pertanyaan yang diajukan dan menyampaikan hasil jawaban kepada seluruh peserta. F.1.7. Setiap dokumen yang sudah diserahkan oleh Peserta kepada Panitia Pengadaan tidak dikembalikan. F.1.8. Pemasukan, penambahan, penggantian, pengurangan, penarikan (pengunduran diri) Dokumen Kualifikasi yang telah disampaikan kepada Panitia Pengadaan hanya dapat dilakukan sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi. F.1.9. Peserta yang memenuhi syarat, wajib menyerahkan bukti-bukti kepada Panitia Pengadaan bahwa kualifikasi mereka masih terpenuhi, apabila sewaktu-waktu diminta. F.1.10. Setiap dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani di luar negeri dan akan dipergunakan di wilayah Indonesia wajib dilegalisasi/dikonsularisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri negara tersebut dan perwakilan Republik Indonesia di negara tersebut (sesuai dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01). F.2. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan F.2.1. Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut: a. berusaha mempengaruhi anggota Panitia Pengadaan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Prakualifikasi, dan/atau peraturan perundang-undangan; b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Prakualifikasi ini. F.2.2. Peserta yang menurut penilaian Panitia Pengadaan terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam bagian II-F.2.1 dikenakan sanksi sebagai berikut: a. sanksi administratif, yaitu digugurkan dari proses Prakualifikasi; b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; c. gugatan secara perdata; dan/atau 13

d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang. F.2.3. Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Panitia Pengadaan kepada Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK). F.3. Prosedur dan Penyampaian Dokumen Kualifikasi: F.3.1.

Dokumen Kualifikasi Peserta, terdiri dari dan harus disampaikan dengan urutan sebagai berikut: 1.

Dokumen harus disusun dalam satu atau beberapa folder ukuran A4 dengan memberikan pembatas pada setiap dokumen.

2.

Surat Penyampaian Dokumen Kualifikasi yang harus dibuat sesuai formulir sebagaimana terdapat pada Lampiran A;

3.

Surat Kuasa (jika diperlukan) yang harus dibuat sesuai formulir sebagaimana terdapat pada Lampiran B;

4.

Perjanjian Konsorsium (jika peserta berbentuk konsorsium) harus dilegalisasi oleh Notaris. Pernyataan Kualifikasi yang harus dibuat sesuai formulir sebagaimana terdapat pada Lampiran C;

5.

Kelengkapan Perizinan yang harus dibuat sesuai formulir sebagaimana terdapat pada Lampiran D;

6.

Pakta Integritas yang harus dibuat sesuai formulir sebagaimana terdapat pada Lampiran E;

7.

Surat Referensi Bank yang harus dibuat sesuai formulir sebagaimana terdapat pada Lampiran F;

8.

Surat Dukungan dari Pemegang Saham (jika diperlukan) yang harus dibuat sesuai formulir sebagaimana terdapat pada Lampiran G; dan

9.

Bukti setoran pajak 1 (satu) tahun terakhir, kecuali badan hukum asing;

10. Laporan Keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit; 11. Profil Perusahaan. F.3.2. Peserta wajib menyampaikan Dokumen Kualifikasi berupa satu (1) asli, empat (4) salinan dan dua (2) salinan elektronik dalam bentuk flashdrive/USB (Universal Serial Bus) dengan format PDF dan diterima oleh Panitia Pengadaan sebelum batas akhir waktu penyampaian prakualifikasi yang ditetapkan F.3.2.1. Dokumen-dokumen dalam format kertas yang disampaikan harus dengan jelas ditandai “Asli” atau “Salinan”, apabila dijumpai perbedaan antara yang Salinan dan Asli, maka yang berlaku adalah dokumen yang ditandai Asli. Setiap halaman penawaran harus diberi nomor dan diparaf oleh Perwakilan Resmi Peserta. F.3.2.2. Dokumen berupa rekaman elektronik harus berformat PDF. Apabila terdapat perbedaan antara dokumen elektronik dan dokumen Asli, maka yang berlaku adalah dokumen Asli. F.3.3.

Dokumen Kualifikasi disampaikan ke alamat berikut ini:

14

Satu (1) Asli, empat (4) Salinan dan dua (2) Salinan Elektronik kepada: Panitia Pengadaan Badan Usaha Proyek Pengelola Prasarana Kereta Api Ringan (Light Rail Transit) di Provinsi Sumatera Selatan d/a Kementerian Perhubungan Jl. Medan Merdeka Barat No.8, Jakarta 10110, Indonesia Phone: +62 21... Email:

. F.3.4.

Peserta hanya dapat menyampaikan Dokumen Kualifikasinya secara langsung kepada Panitia Pengadaan pada tempat, tanggal, dan waktu yang ditentukan oleh Panitia Pengadaan.

F.3.5.

Panitia Pengadaan menolak setiap Dokumen Kualifikasi Peserta yang disampaikan diluar ketentuan sebagaimana Bagian II-F.3.4.

F.3.6.

Panitia Pengadaan, atas kewenangannya, dapat memperpanjang batas akhir waktu penyampaian Dokumen Kualifikasi dimana semua hak dan kewajiban Peserta menurut batas akhir sebelumnya, dengan demikian juga menjadi diperpanjang. Panitia Pengadaan memberitahukan perpanjangan batas akhir ini kepada seluruh Peserta secara tertulis atau melalui surat elektronik.

F.3.7.

Panitia Pengadaan, atas kewenangannya, dapat mengubah Dokumen Prakualifikasi dengan menerbitkan addendum yang kemudian diberitahukan kepada seluruh Peserta.

F.3.8.

Panitia Pengadaan, atas kewenangannya, dapat menghubungi Peserta untuk meminta klarifikasi informasi atau data di dalam Dokumen Kualifikasi atau meminta informasi tambahan. Setiap permintaan klarifikasi dan tanggapannya dilakukan secara tertulis.

F.3.9.

Panitia Pengadaan berhak, atas kebijakannya sendiri untuk menerima atau menolak Dokumen Kualifikasi, yang dianggap kurang lengkap, atau untuk membatalkan Prakualifikasi dan menolak semua Dokumen Kualifikasi yang disampaikan, tanpa menimbulkan tanggung jawab apapun kepada Peserta Prakualifikasi atau tidak berkewajiban untuk menginformasikan kepada Peserta Prakualifikasi alasan untuk pengambilan keputusan di atas.

F.3.10. Kementerian Perhubungan tidak bertanggung jawab atas semua pengeluaran Calon Peserta terkait penyampaian Dokumen Kualifikasi F.4. Prosedur Evaluasi F.4.1. Prosedur evaluasi adalah prosedur pembukaan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi yang diterima dari Peserta. F.4.2. Masing-masing Peserta memasukkan Dokumen Kualifikasinya ke dalam suatu paket tunggal dan disampaikan sesuai ketentuan Bagian II-F.3.4. Panitia Pengadaan mencatat tanggal dan jam penerimaan Dokumen Kualifikasi. Dokumen Kualifikasi yang sudah disampaikan kepada Panitia Pengadaan tidak akan dikembalikan dan tidak boleh diganti dengan alasan apa pun setelah batas

15

akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi. F.4.3. Semua Dokumen Kualifikasi yang sudah disampaikan dijaga keamanannya. F.4.4. Panitia Pengadaan mengevaluasi Dokumen Kualifikasi Peserta berdasarkan pemenuhan persyaratan Dokumen Prakualifikasi untuk Kriteria yang ditetapkan pada Bagian G.1, G.2., G.3., dan G.4. Apabila Peserta tidak dapat memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, maka Peserta dapat dinyatakan tidak lulus. F.4.5. Selama proses evaluasi, Panitia Pengadaan dapat melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi atas keabsahan Dokumen Kualifikasi, apabila diperlukan. F.4.6. Klarifikasi hanya terbatas pada pemberian penjelasan dan/atau pemberitahuan dokumendokumen pendukung atas informasi dalam Dokumen Kualifikasi, namun tidak termasuk pada penyampaian usulan tambahan atau suatu dokumen baru yang dapat mengubah substansi Dokumen Kualifikasi. F.4.7. Peserta berkewajiban untuk memberikan klarifikasi sesuai dengan permintaan Panitia Pengadaan dalam bentuk tertulis. Panitia Pengadaan akan menetapkan batas akhir permintaan klarifikasi kepada Peserta. F.4.8. Peserta yang tidak memberikan klarifikasi secara tertulis maka Panitia Pengadaan akan melakukan evaluasi berdasarkan pemahaman Panitia Pengadaan terhadap Dokumen Kualifikasi dan/atau klarifikasi dari pihak lain di luar peserta. Hasil klarifikasi dari peserta yang bersangkutan harus dicantumkan dalam Berita Acara Klarifikasi yang disusun oleh Panitia Pengadaan sebagai bagian dari Dokumen Kualifikasi Peserta. F.4.9. Panitia Pengadaan mengevaluasi Dokumen Kualifikasi Peserta berdasarkan sistem gugur. F.4.10. Informasi mengenai evaluasi kualifikasi dan Rekomendasi kualifikasi tidak akan diungkapkan kepada Peserta atau pihak lain yang tidak berkepentingan dengan proses tersebut sampai dengan disampaikannya pemberitahuan Prakualifikasi kepada Peserta. F.4.11. Panitia Pengadaan akan mengumumkan hasil evaluasi kualifikasi secara tertulis. Panitia Pengadaan menyusun daftar nama Peserta yang dinyatakan memenuhi syarat. F.4.12. Dalam hal hasil penilaian kualifikasi menghasilkan lebih dari 1 (satu) Peserta yang Memenuhi Syarat, tahapan Pengadaan dilanjutkan dengan Pelelangan. F.4.13. Dalam hal hasil penilaian kualifikasi menghasilkan hanya 1 (satu) Peserta yang Memenuhi Syarat, tahapan Pengadaan dilanjutkan dengan Penunjukan Langsung. F.4.14. Peserta yang memasukkan Dokumen Kualifikasi dapat menyampaikan sanggahan kepada PJPK dengan alamat seperti pada II.F.3.3. yang ditembuskan kepada Panitia Pengadaan Badan Usaha, atas hasil kualifikasi dengan disertai bukti awal yang cukup tentang terjadinya penyimpangan/pelanggaran prosedur dalam Dokumen Prakualifikasi. Jangka waktu penyampaian sanggahan ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Badan Usaha Proyek KPBU Pengelola Prasarana Kereta Api Ringan (Light Rail Transit) di Provinsi Sumatera Selatan dalam Dokumen Prakualifikasi dengan waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi. F.4.15. PJPK dan/atau Panitia Pengadaan Badan Usaha memberikan jawaban atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya sanggahan.

16

G. KRITERIA PRAKUALIFIKASI Peserta dinyatakan lulus prakualifikasi, sehingga layak mengikuti proses pelelangan, apabila memenuhi kriteria berikut ini: G.1. Kriteria Administrasi: Peserta wajib menyampaikan Dokumen Administrasi berikut dengan cara seperti tercantum pada LampiranLampiran Dokumen Prakualifikasi ini disertai dengan dokumen-dokumen pendukung: G.1.1. Surat Penyampaian Dokumen Kualifikasi sesuai dengan format pada Lampiran A; G.1.2. Salinan akta pendirian perusahaan dan anggaran dasar termasuk perubahannya yang telah disesuaikan dengan undang-undang perseroan terbatas, berita acara rapat umum pemegang saham yang memuat daftar pemegang saham, susunan direksi, dan susunan komisaris terakhir yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dan surat izin usaha yang telah disahkan oleh institusi yang berwenang. Ringkasan dokumen-dokumen tersebut disampaikan sesuai dengan format pada Lampiran D; G.1.3. Profil perusahaan; G.1.4. Surat pernyataan tidak sedang dalam pengampunan, tidak sedang dipailitkan, perusahaannya tidak sedang dihentikan, tidak dalam skorsing atau masuk dalam daftar hitam (blacklist) oleh instansi Pemerintah karena suatu alasan apa pun, tidak sedang menjalani Perselisihan Material Lainnya yang belum terselesaikan selama 5 (lima) tahun terakhir dan/atau tidak sedang menjalani pidana. Bagi badan hukum Indonesia, surat pernyataan di atas didukung oleh Surat Keterangan bebas perkara (tidak terdaftar dalam register perkara) dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Niaga yang memiliki kewenangan sesuai dengan domisili badan hukum tersebut. G.1.5. Surat dukungan dari pemegang saham sesuai dengan format pada Lampiran G (jika diperlukan) untuk mendukung kemampuan finansial atau teknis dari peserta ; G.1.6. Bukti setoran pajak 1 (satu) tahun terakhir, kecuali badan hukum asing; G.1.7. Untuk Peserta yang berbentuk konsorsium, diwajibkan melampirkan bukti perjanjian konsorsium yang dibuat di hadapan notaris (Akta Perjanjian Konsorsium) dan setidaknya berisi antara lain maksud dan tujuan, pembagian peran (Pimpinan Konsorsium atau anggota konsorsium), tugas dan kewajiban masing-masing anggota di dalam konsorsium (Operator, Kontraktor, dll) dengan ketentuan bahwa Pimpinan Konsorsium memenuhi kriteria sebagaimana tertuang dalam II.G.2.3.; G.1.8. Pakta Integritas dalam bentuk sebagaimana Lampiran E; G.1.9. Surat Kuasa dalam bentuk sebagaimana Lampiran B G.2. Kriteria Komposisi Peserta: G.2.1. Peserta dapat mengajukan diri sebagai badan hukum tunggal atau konsorsium sesuai dengan Bagian II-A Definisi Calon Peserta Proses Prakualifikasi. G.2.2. Jika Dokumen Kualifikasi dilakukan secara konsorsium, masing-masing Anggota Konsorsium harus menyatakan diri dalam Dokumen Kualifikasi mereka mengenai tanggung jawabnya sendiri-sendiri kepada Kementerian Perhubungan atas tindakan, kewajiban dan pertanggungjawaban konsorsium. G.2.3. Peserta harus terdiri dari satu atau lebih Anggota yang secara bersama-sama wajib memenuhi

17

kualifikasi dan tanggung jawab seperti ditetapkan di Bagian II-G.2.3. berikut ini: G.2.3.1.Pimpinan Konsorsium baik sendiri atau secara bersama-sama menguasai setidaknya 51% (lima puluh satu persen) komposisi kepesertaan dalam Konsorsium dan ekuitas jika mereka ditunjuk sebagai pemilik Badan Usaha Pelaksana; G.2.3.2.Paling tidak 1 (satu) Anggota harus Memenuhi Kriteria Pengalaman Operasi dan Pemeliharaan sebagaimana ditetapkan pada Bagian II-G.4.1 G.2.3.3.Kriteria Finansial sebagaimana ditetapkan di Bagian II-G.3. bagi Peserta dalam bentuk Konsorsium akan dinilai secara agregat. G.2.3.4.Pimpinan Konsorsium tidak boleh berbentuk perseorangan/pribadi. G.2.4. Badan hukum tunggal atau anggota dalam suatu konsorsium tidak diperbolehkan berpartisipasi secara langsung dalam Proses Prakualifikasi pada lebih dari satu (1) Peserta. G.2.5. Badan Usaha Pemenang Lelang wajib menyetorkan modal kepada Badan Usaha Pelaksana minimum 30% (tiga puluh persen) untuk mendukung Pembiayaan Proyek. G.2.6. Kegagalan dalam memenuhi persyaratan seperti ditetapkan di Bagian II-G.1. sampai Bagian II-G.6. dapat mengakibatkan diskualifikasi Peserta bersangkutan oleh Panitia Pengadaan.

G.3. Kriteria Kemampuan Finansial Peserta wajib menyampaikan informasi kriteria kemampuan finansial berikut dengan cara seperti tercantum pada Lampiran C Pernyataan Kualifikasi disertai dengan dokumen-dokumen pendukung: G.3.1. Salinan laporan keuangan dari Peserta yang sudah diaudit, selama 3 (tiga) tahun anggaran terakhir, wajib menggunakan standar akutansi GAAP/IAS/IFRS/SAK Indonesia, dan memenuhi kriteria sebagai berikut : G.3.1.1.Total Aset yang dapat merupakan gabungan dari seluruh anggota konsorsium berjumlah lebih dari Rp 180.000.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Miliar Rupiah) untuk setiap tahun anggaran selama 3 (tiga) tahun anggaran terakhir; dan G.3.1.2.Kekayaan Bersih yang dapat merupakan gabungan dari seluruh anggota konsorsium berjumlah lebih dari Rp 54.000.000.000 (Lima Puluh Empat Miliar Rupiah) untuk setiap tahun anggaran selama 3 (tiga) tahun anggaran terakhir G.3.2. Surat referensi dari Bank untuk peserta atau masing-masing Pimpinan dan anggota konsorsium dalam hal peserta berbentuk konsorsium

G.4. Kriteria Kemampuan Operasi dan Pemeliharaan (O&M) Peserta harus dapat membuktikan kemampuan mengoperasikan, dan memelihara Proyek Sejenis, termasuk untuk menyediakan peralatan khusus dan tenaga ahli spesialis yang diperlukan dalam pelaksanaan Proyek. G.4.1. Peserta wajib menyampaikan informasi pengalaman operasi dan pemeliharaan berikut dengan cara seperti tercantum pada Lampiran C Pernyataan Kualifikasi disertai dengan dokumen-dokumen pendukung: G.4.1.1. Peserta telah memiliki pengalaman sukses operasional dan pemeliharaan minimal 1 (satu) 18

Proyek Sejenis yang telah berjalan paling tidak selama 3 (tiga) tahun dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir; atau G.4.1.2. Peserta telah menandatangani paling tidak 1 (satu) kontrak O&M dengan satu atau lebih kontraktor O&M untuk operasi dan pemeliharaan setidaknya 1 (satu) Proyek Sejenis yang memenuhi syarat pada Bagian II-G.4.1.1.1. Nama kontraktor O&M dan rincian proyek yang memenuhi kriteria di atas harus dicantumkan. G.4.1.3. Daftar proyek Peserta yang dicantumkan untuk memenuhi persyaratan sebagaimana kriteria pada Bagian II-G.4.1.1.1 dan II-G.4.1.1.2 adalah proyek dimana Peserta memiliki kendali terhadap kepemilikan ketika kegiatan O&M berlangsung, atau ketika jasa O&M diadakan berdasarkan kontrak O&M. G.4.1.4. Bagian dari kontrak yang bisa membuktikan pengalaman. G.4.2. Untuk mengukur pemenuhan persyaratan Bagian II-G.4.1, maka yang dimaksud dengan proyek yang operasional dan pemeliharaannya sukses adalah proyek yang kontrak O&M-nya tidak diberhentikan atau ditangguhkan oleh pemberi kontrak O&M akibat tindakan wanprestasi; dan tidak terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan perundangan tentang lingkungan dan/atau keselamatan dan kesehatan kerja pada setiap proyek. G.5. Kriteria Lainnya G.5.1. Masing-masing Peserta tidak terlibat dalam Perselisihan Material Lainnya yang belum terselesaikan selama 5 (lima) tahun terakhir. G.5.2. Peserta (atau dalam hal Peserta berbentuk konsorsium, setiap anggota konsorsium) tidak sedang mengalami: G.5.2.1.Skorsing atau masuk dalam daftar hitam (blacklist) oleh instansi Pemerintah karena suatu alasan apa pun; G.5.2.2.Perselisihan Material Lainnya yang belum terselesaikan selama 5 (lima) tahun terakhir; G.5.3. Kegiatan usaha Peserta (atau, dalam hal Peserta berbentuk konsorsium, setiap anggota konsorsium) tidak sedang dalam keadaan dihentikan.

G.6. Kriteria yang menggugurkan: Peserta dinyatakan gugur dari Proses Prakualifikasi jika mengalami hal-hal berikut ini kecuali dikesampingkan oleh Panitia Pengadaan secara tertulis: G.6.1. Tidak memenuhi kriteria evaluasi dan/atau permintaan dan/atau persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Prakualifikasi ini atau kegagalan Peserta menyediakan informasi atau dokumen yang dibutuhkan dalam Pernyataan Kualifikasinya; G.6.2. Apabila informasi yang disampaikan Peserta selama dan setelah Proses Prakualifikasi diketahui tidak benar atau menyesatkan; G.6.3. Apabila Perselisihan Material lainnya yang ditangguhkan terhadap Peserta (atau, dalam hal Peserta berbentuk konsorsium, terhadap setiap anggota konsorsium) terhitung pada batas akhir waktu penyampaian Dokumen Kualifikasi yang ditetapkan oleh Panitia Pengadaan, dan Perselisihan Material Lainnya tersebut kemudian dilanjutkan terhadap Peserta atau anggota konsorsium tersebut sebelum tanggal penyampaian Dokumen Penawaran; 19

G.6.4. Penyampaian dokumen atau informasi yang diminta tidak lengkap; G.6.5. Klarifikasi yang diminta oleh Panitia Pengadaan dari Peserta tidak diterima pada batas waktu yang telah ditetapkan secara wajar oleh Panitia Pengadaan; G.6.6. Peserta (atau, dalam hal Peserta berbentuk konsorsium, setiap anggota konsorsium) sedang mengalami likuidasi, di bawah pengawasan pengadilan atau proses sejenisnya selama Proses Prakualifikasi; atau G.6.7. Peserta (atau, dalam hal Peserta berbentuk konsorsium, setiap anggota konsorsium) berpartisipasi dalam Proses Prakualifikasi pada lebih dari 1 (satu) Peserta, atau Peserta (atau, dalam hal Peserta berbentuk konsorsium, setiap anggota konsorsium) memiliki saham lebih dari 20% (dua puluh persen) pada badan hukum Peserta lain atau pada setiap anggota konsorsium dari Peserta lain yang berbentuk konsorsium.

20

LAMPIRAN A: FORMULIR SURAT PENYAMPAIAN DOKUMEN KUALIFIKASI No: [.......] Perihal: Penyampaian Dokumen Kualifikasi

[Kota], [Tanggal]

Kepada Yth.: Panitia Pengadaan Badan Usaha Proyek Pengelola Prasarana Kereta Api Ringan (Light Rail Transit) di Provinsi Sumatera Selatan Sehubungan dengan Prakualifikasi Pengadaan Badan Usaha Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Proyek Pengelola Prasarana Kereta Api Ringan (Light Rail Transit) di Provinsi Sumatera Selatan, saya yang bertandatangan di bawah ini: Nama

:

No. Identitas

:

Alamat

:

Jabatan

:

Nama Perusahaan

:

Alamat Perusahaan

:

dengan ini mengajukan Dokumen Kualifikasi untuk mengikuti Prakualifikasi dalam rangka pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek dimaksud. Sesuai dengan ketentuan Bagian II-G Dokumen Prakualifikasi, saya juga menyatakan bahwa:

a. Berdasarkan surat [●] (sesuai akte pendirian/perubahannya/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor akte pendirian/perubahan/surat kuasa dan tanggalnya), saya secara hukum mempunyai kewenangan bertindak untuk dan atas nama [●]; b. Memberi kewenangan kepada Panitia Pengadaan Badan Usaha Proyek KPBU Pengelola Prasarana Kereta Api Ringan (Light Rail Transit) di Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh atau due diligence yang diperlukan dalam rangka verifikasi informasi yang kami sampaikan berkaitan dengan Tahap Prakualifikasi ini; c. Menjamin kebenaran informasi yang kami sampaikan dalam Dokumen Kualifikasi; d. Tidak ikut serta Proses Prakualifikasi ini melalui Peserta lain (sebagaimana diatur pada Bagian II G.2.4 Dokumen Prakualifikasi). 21

Saya menjamin bahwa saya menerima kriteria Prakualifikasi seperti ditetapkan dalam Dokumen Prakualifikasi tertanggal [ menuntut atau menggugat ke pengadilan, atau mengambil langkah-langkah hukum lainnya terhadap Kementerian Perhubungan dan otoritas Pemerintah lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan Proyek yang bisa menggagalkan atau menghambat Proses Prakualifikasi, Proses Pelelangan, Pemberian Kontrak dan kegiatan terkait lainnya. Hormat saya, Perwakilan Resmi untuk [Nama Perusahaan] Materai Rp.6000 ........................................................ [Nama Perwakilan Resmi ]

22

LAMPIRAN B: FORMULIR SURAT KUASA

SURAT KUASA Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

:

Jabatan

:

Perusahaan

:

No. KTP

:

Alamat

:

Nama

:

Jabatan

:

Perusahaan

:

No. KTP

:

Alamat

:

Nama

:

Jabatan

:

Perusahaan

:

No. KTP

:

Alamat

:

[Bagian identitas dibuat sesuai dengan jumlah Pemberi Kuasa]

Untuk selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa", dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

Nama

:

Jabatan

:

Perusahaan

:

No. KTP

:

Alamat

: 23

yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama (selanjutnya disebut sebagai "Penerima Kuasa") berkaitan dengan pengajuan pra-kualifikasi dalam rangka seleksi Badan Usaha untuk proyek KPBU Pengelola Prasarana Kereta Api Ringan (Light Rail Transit) di Provinsi Sumatera Selatan (“Proyek”) untuk secara khusus: -

membuat dan menandatangani setiap dan segala dokumen, surat, dan/atau instrumen lainnya terkait dengan pengajuan Dokumen Kualifikasi ("Dokumen") untuk kepentingan Pemberi Kuasa sehubungan dengan pengajuan Dokumen Kualifikasi dalam rangka Tahap Prakualifikasi Proyek KPBU Pengelola Prasarana Kereta Api Ringan (Light Rail Transit) di Provinsi Sumatera Selatan ("Proyek");

-

mengisi dan menandatangani formulir-formulir dan dokumen-dokumen lainnya berkaitan dengan penyampaian Dokumen kepada Panitia Pengadaan Badan Usaha;

-

untuk keperluan tersebut di atas, Penerima Kuasa dikuasakan untuk menghadap Panitia Pengadaan Badan Usaha Proyek KPBU Pengelola Prasarana Kereta Api Ringan (Light Rail Transit) di Provinsi Sumatera Selatan untuk menyerahkan dan memasukkan, untuk memberikan dan meminta dokumen dan keterangan dalam Tahap Prakualifikasi.

Surat Kuasa ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berlaku sampai dicabut oleh Pemberi Kuasa. Pemberi Kuasa dengan ini menegaskan bahwa Pemberi Kuasa dengan ini mengesahkan setiap dan semua tindakan yang diambil oleh Penerima Kuasa dalam melaksanakan Surat Kuasa ini. Ditandatangani di .............. pada tanggal ............................, 2016

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

______________________________

______________________________

Nama:

Nama:

Jabatan:

Jabatan:

______________________________ Nama: Jabatan:

24

KONSULARISASI Hanya untuk badan hukum asing

25

LAMPIRAN C: FORMULIR PERNYATAAN KUALIFIKASI

SURAT PERNYATAAN KUALIFIKASI Tanggal Penyampaian: A. Informasi Peserta Nama

:

Status Badan Hukum

:

Alamat e-mail

:

Nomor Telepon

:

Nomor Faksimili

:

Data korespondensi Perwakilan Resmi Nama

:

Alamat

:

Alamat e-mail

:

Nomor Telepon

:

Nomor Faksimili

:

B. Kriteria Adminsitrasi Peserta harus melampirkan salinan dokumen sebagaimana dipersyaratkan pad Bagian II-G.1 C. Kriteria Kemampuan Finansial Peserta wajib melampirkan laporan keuangan untuk masing-masing anggota konsorsium yang sudah diaudit untuk 3 (tiga) tahun anggaran terakhir sesuai kriteria dalam Bagian II-G.3. No.

Tahun

1.

2014

2.

2013

3.

2012

Total Aset (Rp)

Kekayaan Bersih (Rp)

26

D. Kriteria Pengalaman Operasi dan Pemeliharaan (O&M). Berikan rincian minimum 1 (satu) Proyek sejenis sesuai kriteria dalam Bagian II-G.4.1.

Nama Proyek

2.

Lokasi (Kota dan Negara)

3.

Nilai Proyek (Rp)

4. 5.

Kapasitas angkut Tahun Pembangunan

6.

Tahun Mulai Beroperasi

7.

Lama Beroperasi (tahun)

8.

Jika dioperasikan oleh kontraktor O&M, sebutkan nama kontraktor O&M Struktur Modal

9.

Uraian

Deskripsi

No 1.

a. Ekuitas (Rp) b. Pinjaman (Rp) 10.

Rekanan Ekuitas (bila ada)

11.

Jumlah Modal Rekanan Ekuitas (Rp)

12.

Institusi Pemberi Kontrak

PT. A

PT. B

PT. C

a. Nama Institusi a. Telp & Alamat E-mail 13.

Nomor dan Tanggal Kontrak *Catatan: Agar melampirkan bagian dari kontrak yang bisa membuktikan pengalaman

27

E. Pernyataan Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika di kemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan hukum yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hormat saya, Perwakilan Resmi untuk [Nama Perusahaan] Materai Rp. 6000 Wakil Perwakilan Resmi

28

KONSULARISASI Hanya untuk badan hukum asing

29

LAMPIRAN D: KELENGKAPAN PERIJINAN PERUSAHAAN (ISI FORMULIR DAN LAMPIRKAN DOKUMENNYA SESUAI BAGIAN II-G.1. DOKUMEN PRAKUALIFIKASI)

KELENGKAPAN PERIJINAN PERUSAHAAN* Akta Pendirian Perusahaan Nomor Akta Tanggal Akta SK Pengesahan

: : :

Perubahan Anggaran Dasar yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor Akta Tanggal Akta SK Pengesahan

: : :

Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang memuat daftar pemegang saham terakhir Nomor : Tanggal : SK Pengesahan/ Penerimaan Pemberitahuan: Daftar pemegang saham : Nama Pemegang Saham

Lembar Saham

Persentase Kepemilikan Saham (%)

Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang memuat susunan dewan direksi dan komisaris terakhir Nomor : Tanggal : SK Pengesahan/ Penerimaan Pemberitahuan:

30

Daftar dewan direksi

:

Nama

Jabatan

Daftar Dewan Komisaris

:

Nama

Jabatan

Pihak yang berwenang mewakili perusahaan: Nama

Jabatan

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor Tanggal

: :

31

KONSULARISASI Hanya untuk badan hukum asing

32

LAMPIRAN E: PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama

: _____________________ [nama Perwakilan Resmi]

Jabatan

: __________________________

Bertindak untuk dan atas nama

: PT._________________________

2. Nama

: _____________________ hukum/pemberi kuasa]

[nama

Jabatan

: __________________________

Bertindak untuk dan atas nama

: PT. _________________________

wakil

sah

badan

3. ......[dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota konsorsium] Dalam rangka Pengadaan Badan Usaha Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Pengelola Prasarana Kereta Api Ringan (Light Rail Transit) di Provinsi Sumatera Selatan dengan ini menyatakan bahwa: 1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan; 2. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia; 3. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam Pakta Integritas ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. __________ [tempat], __ [tanggal] __________ [bulan] 20__ [tahun] [Nama Perwakilan Resmi] [tanda tangan], [nama lengkap]

[Nama wakil sah Badan Hukum] [tanda tangan], [nama lengkap]

[Nama wakil sah Badan Hukum] [tanda tangan], [nama lengkap]

[Dalam hal Peserta berbentuk konsorsium, cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota konsorsium] 33

KONSULARISASI Hanya untuk badan hukum asing

34

LAMPIRAN F: FORMULIR SURAT REFERENSI BANK

(ATAU SESUAI FORMAT MASING-MASING BANK DENGAN SUBSTANSI YANG SAMA)

SURAT REFERENSI BANK No: [.......] Perihal: Surat Referensi Bank

[Kota], [Tanggal]

Kepada Yth.: Panitia Pengadaan Badan Usaha Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Pengelola Prasarana Kereta Api Ringan (Light Rail Transit) di Provinsi Sumatera Selatan Sehubungan dengan Prakualifikasi Pengadaan Badan Usaha Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Pengelola Prasarana Kereta Api Ringan (Light Rail Transit) di Provinsi Sumatera Selatan, saya yang bertandatangan di bawah ini: Nama

:

Jabatan : Bank

:

menyatakan bahwa [NAMA PERUSAHAAN] benar-benar adalah nasabah [NAMA BANK DAN CABANGNYA]. Kami mengetahui bahwa [NAMA PERUSAHAAN] sedang mengikuti Tahap Prakualifikasi dalam rangka pengadaan Badan Usaha Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Pengelola Prasarana Kereta Api Ringan (Light Rail Transit) di Provinsi Sumatera Selatan dan memiliki kinerja keuangan dalam keadaan baik dan mampu membiayai Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Pengelola Prasarana Kereta Api Ringan (Light Rail Transit) di Provinsi Sumatera Selatan. Hormat kami. [TANDA TANGAN. NAMA DAN JABATAN PEJABAT DAN NAMA BANK] KONSULARISASI Hanya untuk badan hukum asing

35

LAMPIRAN G: FORMULIR SURAT DUKUNGAN PEMEGANG SAHAM

(ATAU SESUAI FORMAT MASING-MASING BADAN USAHA DENGAN SUBSTANSI YANG SAMA)

No: [.......] Perihal: Surat Dukungan Pemegang Saham

[Kota], [Tanggal]

Kepada Yth.: Panitia Pengadaan Badan Usaha Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Pengelola Prasarana Kereta Api Ringan (Light Rail Transit) di Provinsi Sumatera Selatan Sehubungan dengan Tahap Prakualifikasi Pengadaan Badan Usaha Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Pengelola Prasarana Kereta Api Ringan (Light Rail Transit) di Provinsi Sumatera Selatan, kami [isi dengan nama badan hukum sponsor] selaku pemegang saham dari [isi dengan nama badan hukum peserta prakualifikasi] dengan kepemilikan saham sebanyak [isi jumlah saham yang dimiliki] atau setara dengan [isi dengan persentase kepemilikan saham] % dengan ini memberikan dukungan [teknis dan finansial] kepada [isi dengan nama badan hukum peserta prakualifikasi] untuk mengikuti Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Pengelola Prasarana Kereta Api Ringan (Light Rail Transit) di Provinsi Sumatera Selatan. Berikut kami sampaikan kelengkapan persyaratan dokumen perusahaan [isi dengan nama badan hukum sponsor] sebagai bahan pertimbangan Panitia Pengadaan Badan Usaha Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Pengelola Prasarana Kereta Api Ringan (Light Rail Transit) di Provinsi Sumatera Selatan: 1. Profil perusahaan; 2. Laporan keuangan teraudit 3 (tiga) tahun terakhir.

Hormat kami, [TANDA TANGAN. NAMA DAN JABATAN PEJABAT YANG BERWENANG PEMEGANG SAHAM] KONSULARISASI Hanya untuk badan hukum asing

36

LAMPIRAN H: MEMORANDUM INFORMASI

MEMORANDUM INFORMASI Catatan Penting Informasi yang dimuat dalam informasi memorandum Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengelola Prasarana Kereta Api Ringan (Light Rail Transit/LRT) di Provinsi Sumatera Selatan (“Proyek”) ini disediakan untuk membantu pihak-pihak yang tertarik untuk berpartisipasi dalam pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek. Memorandum ini tidak dimaksudkan untuk dijadikan sumber informasi komprehensif mengenai Proyek ini, atau tidak pula memuat saran-saran atau rekomendasi tentang potensi investasi dalam Proyek. Dengan demikian, memorandum ini tidak bisa dijadikan sebagai landasan untuk maksud-maksud seperti tersebut tadi. Calon peserta Proyek harus melaksanakan penelitian dan investigasi mereka sendiri sebelum menyampaikan proposalnya. Informasi dalam memorandum ini adalah informasi proyek yang mencerminkan kondisi terbaru per tanggal Januari 2016 dan kondisi ini bisa berubah sewaktu-waktu. 1. Gambaran Umum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berencana untuk membangun LRT sebagai salah satu transportasi massal dengan kapasitas angkut menengah. Dengan adanya LRT ini, penataan kota dapat terencana dengan baik sebagai upaya antisipasi kerapatan jalan di kota. Keberadaan transportasi LRT dapat melayani angkutan penumpang yang lebih memadai. Rencana pembangunan jalur LRT di Palembang adalah Bandara SMB II Jln. Jendral Sudirman - Masjid Agung (Ampera) - Jakabaring - Lingkar Selatan. Selain itu, Pemerintah Indonesia akan melaksanakan Asean Games di Indonesia pada tahun 2018. Pelaksanaan event akan dilakukan di Jakarta dan di Provinsi Sumatera Selatan. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 116 tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaran Kereta Api Ringan (light rail transit) di Provinsi Sumatera Selatan untuk mendukung pembangunan di Provinsi Sumsel dan meningkatkan pelayanan transportasi. Pemerintah berencana akan membangun prasarana dan kemudian dilakukan tender Badan Usaha Pengelola Prasarana yang akan mengelola prasarana yang dibangun termasuk fasilitas pendukungnya. Sedangkan pengelolaan sarana akan dilakukan oleh PT. KAI

2. Manfaat Proyek Manfaat utama Proyek adalah meningkatkan konektivitas antar wilayah di Kota Palembang dan antar kota di Provinsi Sumatera Selatan dan sebagai pendukung pengembangan moda transportasi massal yang terintegrasi dengan moda transportasi lainnya. Dengan adanya rencana kegiatan pelaksanaan Asean Games 2018, pengembangan Kereta Api Ringan (light rail transit) mendukung pergerakan kegiatan selama pelaksanaan event tersebut.

37

3. Spesifikasi Teknis Umum Keberadaan transportasi LRT/monorel dapat melayani angkutan penumpang yang lebih memadai. Rencana pembangunan jalur monorel di Palembang dibagi menjadi empat koridor, yaitu:  Koridor 1 : Masjid Agung – Jakabaring - Lingkar Selatan  Koridor 2 : Prameswara - UNSRI Bukit - Kapten Rivai – Veteran - Perintis Kemerdekaan - RE Martadinata - Mayor Zen  Koridor 3 : Demang Lebar Daun - Basuki Rahmat - R.Sukamto - Abdul Rozak - Patal Pusri  Koridor 4 : Masjid Agung (Ampera) - Jln. Jendral Sudirman - Bandara SMB II LRT Palembang didesain double track menggunakan lebar sepur 1.067 mm dan kecepatan rencana (V rencana) = 60 km/jam. Lebar koridor kanan-kiri masing-masing 4,35 m.

38

Gambar 1 Trase LRT Palembang

39

Tabel 1 Rekapitulasi Lengkung Horisontal LRT

PI PI - 1 PI - 2 PI - 3 PI - 4 PI - 5 PI - 6 PI - 7 PI - 8 PI - 9 PI - 10 PI - 11 PI - 12 PI - 13 PI - 14 PI - 15 PI - 16 PI - 17 PI - 18 PI - 19 PI - 20 PI - 21 PI - 22 PI - 23 PI - 24

STA

Kecepatan (v, km/jam)

0+823.359 1+113.513 3+127.161 4+389.397 5+668.547 6+239.810 6+648.816 7+583.621 8+978.850 10+533.248 10+879.027 11+961.562 12+478.926 12+927.000 13+487.645 13+800.636 14+125.214 14+576.231 14+748.446 15+932.651 16+188.014 16+716.039 16+941.460 18+089.966

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Jari-jari (R, m) 200 200 250 550 200 600 800 900 1150 500 200 200 200 1000 200 200 400 200 200 400 400 400 400 1500

Peninggian rel (h, mm) 110 110 90 40 110 40 30 25 20 45 110 110 110 25 110 110 55 110 110 55 55 55 55 15

Lengkung peralihan (Lh, m) 66.0 66.0 54.0 24.0 66.0 24.0 18.0 15.0 12.0 27.0 66.0 66.0 66.0 15.0 66.0 66.0 33.0 66.0 66.0 33.0 33.0 33.0 33.0 9.0

40

Jadwal pelaksanaan pekerjaan sarana Kegiatan

Waktu

Proses Pengadaan hingga financial push

Kwartal I – kwartal II 2016

DED oleh PT WASKITA

Sampai dengan Kwartal III 2016

Konstruksi

Kwartal III 2016 – Kwartal II 2018

Pengadaan Sarana LRT

Kwartal III - Kwartal IV 2016

Produksi

Kwartal I 2017 – Kwartal II 2018

Uji Testing Commissioning

Kwartal III 2018

Operasi

Mulai dari Kwartal III 2018

Beberapa jenis properti yang dapat dikembangkan pada dan di sekitar stasiun LRT adalah : 1. Penyewaan Ruang di Stasiun (Kios) Ruangan kosong pada stasiun besar dapat mendatangkan pemasukan bagi organisasi penyedia Layanan Transportasi LRT. Juga stasiun adalah bagian penting dari LRT yang merupakan sarana yang terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan LRT itu sendiri. Sehingga ruang kecil dan ruangan besar yang terdapat di stasiun dapat dijadikan tempat strategis pagi para pedagang untuk menjual barang dan jasa. 2. Tempat Parkir Mengingat bahwa pergerakan transportasi di Kota Palembang harus terintegrasi dan saling menopang, stasiun juga harus menjadi portal bagi penduduk untuk mendapatkan akses mudah berpergian dan berkendaraan dengan didukung oleh LRT. Tempat parkir dalam hal ini adalah juga sarana pemasukan dengan tarif yang sesuai dengan kemampuan dan harga kompetitif transportasi. 3.

Iklan Jika LRT berhasil terealisasikan, tidak dapat dipungkiri bahwa bangunan dan papan yang dapat dipasang di stasiun dan bangunan LRT serta LRT dapat memberikan peluang untuk iklan.

4.

Hotel/Perkantoran Pada Koridor LRT tertentu dapat dibangun Hotel atau perkantora atau keduanya,.terutama pada bagian bandara dan Depo.

41

5. Mal Stasiun juga sebaiknya adalah pusat transportasi yg dapat menyediakan hiburan, supermarket, toko suvenir, Restoran. 6.

Apartemen Penyedia jasa LRT dapat juga diberikan konsesi untuk pembangunan apartemen untuk luasan tertentu disepanjang koridor LRT.

4. Aspek Lingkungan Proyek LRT Palembang telah melalui proses Analisa Dampak Lingkungan dan telah memperoleh surat ijin lingkungan melalui Keputusan Walikota Palembang No 107 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan Atas Kegiatan Pembangunan Monorel Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Kajian Lingkungan terhadap dampak pembangunan LRT akan mencakup mulai dari tahap Pra Konstruksi, Konstruksi, Operasi dan Paska Operasi. A. Tahap Pra Konstruksi Pada tahap pra konstruksi, dampak utama yang terjadi adalah keresahan atas persepsi masyarakat. Sumber dampak utama adalah kegiatan pembebasan lahan dan evaluasi yang menyeluruh telah disampaikan pada Subbab diatas. Oleh karena itu upaya yang dapat dilakukan oleh pemrakarsa untuk mengelola dampak penting yang dimaksudkan adalah: 1. Menginformasikan secara jelas dan terarah tentang pembangunan LRT: dapat melalui media cetak atau elektronik serta memasang poster atau papan pemberitahuan 2. Berkoordinasi dengan instansi terkair untuk pembebasan lahan 3. Melaksanakan Peraturan Gubernur Sumsel nomor 25 tahun 2009 4. Melakukan musyawarah dengan pemilik lahan, bila ada lahan yang perlu dibebaskan 5. Menyosialisasikan tentang legalitas kepemilikan tanah 6. Membayar dana kompensasi lahan langsung kepada pemilik lahan 7. Tidak melakukan pemaksaan dalam upaya pembebasan lahan B. Tahap Konstruksi Kegiatan utama dalam tahap konstruksi adalah penyiapan lahan untuk pembangunan LRT. Dari kegiatan tersebut dampak utama yang perlu dikelola adalah gangguan kelancaran lalu lintas jalan dan elaborasi dampak penting telah disampaikan dalam Sub bab diatas. Upaya pengelolaan yang dapat dilaksanakan oleh pemrakarsa meliputi:

42

1. Mengatur peletakan peralatan dan bahan sedemikian rupa supaya rapi dan sedikit menggunakan badan jalan 2. Memasang pagar-pagar sebaiknya dibuat indah dan menarik: dicat, dipasang poster, dll. 3. Mengutamakan pekerja lokal untuk tenaga kerja non-skill 4. Melaksanakan semua SOP dalam kegiatan konstruksi 5. Memasang rambu-rambu jalan 6. Memindahkan peralatan berat dan bahan bangunan LRT pada waktu malam 7. Membantu pengaturan lalu lintas bila terjadi kemacetan 8. Mengupayakan sedikit mungkin kerusakan terhadap tanaman hias di median jalan

C. Tahap Operasi Tahap operasi dengan kegiatan utama adalah pengoperasian LRT Palembang. Kegiatan tersebut merupakan sumber dampak dan dampak utama yang perlu dikelola dengan baik dan efektif adalah dampak kesempatan kerja dan berusaha, gangguan kelancaran lalu lintas, dan persepsi masyarakat. Dampak-dampak tersebut perlu dikelola melalui serangkaian aktivitas yang dapat dilaksanakan oleh pemrakarsa. Upaya-upaya yang dapat ditempuh meliputi: 1. Mengutamakan pekerja lokal dalam merekrut tenaga kerja 2. Mengevaluasi etos kerja dari pekerja lokal dan pendatang 3. Menyosialisasikan kepada masyarakat tentang kebersihan dalam LRT 4. Mempertahankan tanaman hias yang masih ada di median jalan 5. Memasang rambu0rambu lalu lintas dan papan pengumuman 6. Menyediakan tempat sampah dalam gerbong LRT 7. Menanam tanaman hias di median jalan 8. Membangun taman-taman mini sebagai bagian dari ruang di stasiun dan atau feeders 9. Melakukan pengawasan dan perawatan sistem LRT secara rutin 10. Mengevaluasi hasil pengukuran yang dilakukan pada kegiatan pemantauan lingkungan hidup

D. Tahap Pasca Operasi Pada tahap pasca operasi, dampak yang terjadi adalah dampak yang terjadi pada tahap operasi. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemrakarsa adalah upaya yang sama dilakukan pada tahap operasi 43

5. Kerangka Hukum Landasan dalam pelaksanaan KPBU LRT adalah : a. Perpres 38/2015 tentang Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur b. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional 4/2015 tentang Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur c. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 19/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan usaha dalam Penyediaan Infrastruktur d. UU No. 23/2007 tentang Perkeretaapian memungkinkan partisipasi pihak swasta untuk menyelenggarakan sarana dan prasarana perkerataapian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23 (1) dan Pasal 31 (1) UU No. 23/2007. Pasal 23 ayat (1) menyatakan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum dilakukan oleh Badan Usaha sebagai penyelenggara, baik secara sendiri-sendiri maupun melalui kerja sama. Pasal 31 ayat (1) menyatakan penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum dilakukan oleh Badan Usaha sebagai penyelenggara, baik secara sendiri-sendiri maupun melalui kerja sama. Sedangkan yang dimaksud dengan Badan Usaha adalah termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk perkeretaapian e. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; f.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah beserta peraturan pelaksanaannya;

g. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah beserta peraturan pelaksanaannya. h. Peraturan Menteri Perhubungan No. 83 Tahun

2010 tentang Panduan Pelaksanaan Kerjasama

Pemerintah Oengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi

6. Kerangka Kelembagaan Skema kerjasama LRT Palembang diarahkan untuk pengadaan penyelenggaraan prasarana (jalur kereta api, stasium kereta api dan fasilitas operasi kereta api) yang meliputi a. pembangunan prasarana; b. pengoperasian prasarana; c. perawatan prasarana; dan d. pengusahaan prasarana

44

a. Badan Usaha Badan Usaha akan dipilih melalui proses pelelangan. Badan Usaha yang terpilih dalam proses pelelangan selanjutnya akan membentuk badan hukum yang khusus untuk melaksanakan proyek (Badan Usaha). b. Government Contracting Agency (Penanggung Jawab Perjanjian Kerjasama/PJPK) Penentuan PJPK dalam proyek KPBU LRT Palembang ini adalah Kementerian Perhubungan RI. c. Tim KPBU LRT Palembang Tim KPBU perlu segera dibentuk. Sampai dengan laporan ini dibuat pihak belum terbentuk Tim KPBU LRT Palembang. Tim KPBU ini diharapkan nantinya memiliki fungsi antara lain: i.

mempersiapkan persetujuan prinsip dukungan Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (jika diperlukan);

ii.

melaksanaakn konsultasi publik;

iii.

melaksanakan kajian lingkungan hidup;

iv.

mengkoordinasikan pengadaan lelang BU yang mencakup perencanaan dan pelaksanaan pelelangan umum BU;

v.

mempersiapkan materi dan menyusun perjanjian kerja sama pemerintah dan badan usaha;

vi.

mempersiapkan proses persetujuan perjanjian kerja sama oleh DPRD berkaitan dengan adanya pembebanan kepada masyarakat;

vii.

mempersiapkan proses penandatanganan perjanjian kerjasama antara pemerintah dan BU sebagai hasil dari penetapan pelelangan;

viii.

melaksanakan pengaturan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan Prasarana LRT Palembang;

ix.

mempersiapkan proses alih milik aset LRT Palembang (jika diperlukan);

x.

melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Prasarana LRT Palembang;

xi.

mempersiapkan izin penyelenggaraan pengembangan LRT Palembang;

xii.

melakukan koordinasi dan pelaporan kepada pihak-pihak terkait;

xiii.

melaporkan hasil kegiatan kepada Gubernur.

d. Bappenas Bappenas berperan dalam memfasilitasi persiapan proyek KPBU LRT Palembang ini.

45

e. Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan juga akan berperan dalam menentukan alokasi Dukungan Pemerintah terhadap KPBU LRT Palembang untuk meningkatkan kelayakan finansial dari proyek. Selain itu, Kemenkeu akan membantu dalam penyiapan pelaksanaan Penjaminan Pemerintah apabila diperlukan. Sampai saat ini belum ditentukan apakah proyek ini akan meminta VGF (viability gap funding) dari pemerintah. f.

Kementerian Perhubungan

Kementerian Perhubungan selain sebagai PJPK dalam KPBU LRT Palembang berperan sebagai regulator. Menurut Pasal 377 PP No. 56/2009 Menteri Perhubungan melakukan pembinaan perkerataapian nasional yang meliputi:

i. penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan perkeretaapian nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;

ii. penetapan pedoman, standar, serta prosedur penyelenggaraan dan pengembangan perkeretaapian; iii. penetapan kompetensi pejabat yang melaksanakan fungsi di bidang perkeretaapian; iv. pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, serta bantuan teknis kepada pemerintah daerah, penyelenggara, dan pengguna jasa perkeretaapian; dan

v. pengawasan terhadap perwujudan pengembangan sistem perkeretaapian.

g. PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) PT PII tidak dibutuhkan karena BUP tidak membangun prasarana melainkan mengoperasikan, memelihara dan mengusahakan prasarana perkeretaapian. Kedudukan dan hubungan antara pemangku kepentingan yang terlibat dalam proyek KPBU LRT Palembang dapat dilihat pada gambar berikut.

46

Gambar 2 Kedudukan & Hubungan Pemangku Kepentingan dalam Proyek KPBU LRT Palembang 8. Kerangka Komersial Berdasarkan Peraturan Presiden No. 116 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit di Provinsi Sumatera Selatan Pemerintah menugaskan kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk. untuk membangun prasarana LRT Palembang (Pasal 2 ayat (1)). Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 16, Pemerintah menugaskan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk menyelenggarakan “sarana” LRT yang meliputi pengoperasian, perawatan dan pengusahaan. Dengan demikian, skema KPBU LRT Palembang yang ditawarkan kepaa pihak swasta kerjasama pengoperasian prasarana, perawatan prasarana; dan pengusahaan prasarana dalam kerangka KPBU. Bentuk KPBU adalah pemberian konsesi

47

kepada BUP untuk melakukan pengoperasian, perawatan, dan pengusahaan prasarana.

Untuk pembayaran menggunakan skema availability payment berdasarkan Perpres No.38/2015. Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment) adalah pembayaran secara berkala oleh

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan Infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPBU. Dengan demikian pemerintah akan membayar secara berkala. Skema pembayaran untuk layanan penggunaan sarana perkeretaapian adalah sebagai berikut: -

PT. KAI akan membayar Track Access Charge kepada pemerintah dan sebaliknya Pemerintah akan membayar infrastructure maintanance and operation (IMO) sarana kepada PT KAI dengan skema availability payment. Idealnya antara TAC dan AP besaran jumlahnya akan saling mengkompensasi (set off).

-

Terhadap pengguna sarana perkeretaapian tarifnya akan menjadi pendapatan pemerintah.

Akan tetapi skema pembayaran dalam KPBU LRT Palembang adalah sebagai berikut:

48

-

Pemerintah akan membayar infrastructure maintanance and operation (IMO) prasarana kepada PT KAI dengan skema availability payment untuk biaya pengoperasian dan pemeliharaan yang dilakukan oleh BU dengan jumlah dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya dalam perjanjian.

-

BU akan menarik sewa atau fee dari non fairbox dari tenant/retail. Jika hasil penarikan sewa atau fee melebihi jumlah yang ditetapkan dalam perjanjian maka surplus hasil sewa/fee akan diserahkan kepada pemerintah.

49