KEMENTERIAN PERHUBUNGAN . ---_ DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNCAN LAUT
GEDUNG KARYA LANTAI 12 S.D 17 JL. MaDAN
MEROEMBAMT No. S
JAKARTA-
1o1ro
I
rEL : 38113{rs.3aO5OO6,3a1y69 j1!,t|1t
| ,o. .fr1\L.,.oron n,,rn
I ttr. I ,",
344i492,3453540 3a
1
1
786, 3845430, 3507576
KEPUTUSAN DIREKTUR JENO-ERAL PERHUBUNGAN LAUT
NoMoR :
.4L - oB /e /7 /w-t z-
7i-',
TENTANG JARINGAI,I TRAYEK DAN KEBUTUHAN KAPAL ANGKUTAN LAUT PERINTIS
IAHUN ANGGAMN 2015
-
UNTUK MENGANGKUT TERNAK
2016 SERTA
KEretIiunr.r_.i.e.iL,IrrueN PELAKSANAANNYA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,
l\4enimbang
a.
bahwa daiam.rangka mendukung kebijakan nasional mengenai swasembada
oaghg sapi dan kerb€u Tahun 2014, dapat berjalan
dan etisien maka pertu didukung densan laut khusus ternak sapidan keriau: -
d-g"" 1""*i ei;k; kegiad;""y;;""gg#;;s"kl1i
bahwa sehubungan dengan huruf a. tersebut diatas, dan guna terpeliharanva ketaicaran pelaksanaan angkutan laut pe.inti" rntri dan kerbau. maka dipandano oeari as6s16j[a6 kebutuhao kapal pelayaran peri;tis untuk mengangkur J6r]fr;n-i;;;i ff1j terna[tanun 6nqqai]n 201 5 serta ketentuan.keteniuan pelaksanaannya aengan xeputusan Or:i&-ui Jenderal Perhubungan Laut:
."r;;;;i;ii;;u-k:;;
Mengingat
1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO8 tentang pelayaran (Lembaran ,i"iiii.l",i Negara Republik Indonesia Tahun 2oo8 Nomor r"rio"rrl, Negara Repubtik lndonesia Nomor 4849);
e.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2OOO tentang Kepelautan (Lembaran. Negara Repubtik tndonesia Tahun 2ooo Nomor Negara Repubtik lndonesia Nomor 3929);
is rl;lb!;";,i;ilEl
l
PeratuEn Pemerjnlah Nomo|l Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Negara Bukan pajak yang e"rhi, pud" ilr-;ni"i;n ,Penerimaah Perhubungan; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2OO9 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Repubtik tndone.sia Tahun 2oo9 N"r; Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 5o7o)
i;i;il;il;
diubah dengan Peraluran pemerintah Nomor 5.
lGilh,,
Peraturan Pemetinlah
M
"io.Jji_riiJ"ililij Tahun'2015:
5
Nomor Tahun 20lO tenlang Kenavigasiah -i"ril-rrl" (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 lr".J, e, Lembaran Negara Repubtik lndonesia U)mor 5093); /6...
""{zn/aatn ge*tqaa*g"tay,.a*a4whlrJtahl4,taargodltbxytt:t{,,,,,L,ru,t,,,tte1taya,),
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 lentang Angkutan di Perai.an (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah terakhir dengan PeratuEn Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Neg€ra Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5208);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan LembaEn Negara Republik lndonesia Nomor 5'109);
8.
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 20'12 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang asa Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tarnbahan LembaEn Negara Republik lndonesia Nomor 5334): Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.48 -rahun 1995 tentang Tata Lingkungan Departemen Perhubungan;
Cara Tetap Pelaksanaan Pembangunan
di
10.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 20'10 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementeiian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menleri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 20'13;
11
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 44 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pir. 'l3C lahun 2015;
12
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pl\4.
35 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Ooritas Pelabuhan Utama; '13.
Peraturan Menteri Perhubunqan Nomor Pir. 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja lGntor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor Pl\4. 135 Tahun 20'15;
14.
Peraluran Menteri Perhubungan Nomor PM.
93 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.
MEMUTUSKAN: MenetapkEn
PERTAMA
:
KEPUTUSAN OIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG JARINGAN TRAYEK OAN KEBUTUHAN KAPAL ANGKUTAN LAUT PERINTIS UNTUK MENGANGKUT TERNAK TAHUN ANGGARAN 2OI5 - 2016 SERTA KETENTUAN-KETENTUAN PELAKSANAANNYA Jaringan trayek dan kebutuhan kapal pelayaran perintis untuk pelayanan
mengangkut ternak tahun anggaran 2015 - 2016 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan ini, yang pelaksanaannya akan ditindaklanjuti dengan surat perjanjian, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Pelayanan Pelayaran Perintis di masing-masing daerah dengan perusahaan angkutan laut nasional yang ditetapkan sebagai pemenang lelang berdasarkan hasil pelelangan pekerjaan jasa pelayanan pelayaran perintis untuk mengangkut ternak.
KEDUA
Kebuluhan kapal untuk pengembangan pelayaran perintis pelayanan mengangkut ternak ditetapkan dengan ukuran dan tipe yang ditentukan pada setiap trayek sebagaimana diteiapkan dalam Lampiran Keputusan ini, dengan memperhatjkan kondisiwilayah pelayaran, dan senka produksi dan konsumsi ternak pada masingmasing wilayah.
KETIGA
Pengoperasian kapal pada trayek, dilakukan oleh perusahaan angkutan laul nasional sebagai pemenang lelang, dengan hak dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian pekerjaan jasa pelayaran perintis pelayanan mengangkut lernak.
KEEMPAT
Dalam pelaksanaan pengembangan pelayaran perintis pelayanan mengangkut teroak, dialur sebagai berikut
a.
:
Direhur Lalu Lintas dan Angkutan Laut secara fungsional melakukan pembinaan angkulan laut, teamasuk pengembangan pelayaran peaints pelayanan mengangkul lemak, agar terpadu de.gan sub sistem angkutan laut dalam negeri se(a moda transportasi lainnya, sehingga dapat mencapai maksud, tujuan dan sasaran pelayaran yang telah ditetapkan;
b.
Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan/Kantor Kesyahbandaran dan Otorihs Pelabuhan/Unit Penyelenggera Pelabuhan dapat berkoordinasi Cengan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten/Kota di pelabuhan pangkalan perintis pelayanan rnuat ternak untuk kelancaran pengangkutan temak;
c.
d.
Secara fungsional tGntor Otoritas Pelabuhan/Kanlor Kesyahbandaran dan Otorilas Pelabuhan/Unit Penyelenggara Pelabuhan :
1)
Di pelabuhan pangkal muat, metakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan muat ternak per voyage dan melaporkan kepada Diaektur Lalu Lintas dan Angkutan Laut paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutny3;dan
2)
Di pelabuhan singgah kapal muat ternak, metakukan pemantauan dan membantu kelancaran kegialan operasional kapal perintis.
Pengelola Kegiatan Moniioring Pelayanan Pelayaran perintis Angkut Temak Pusat Jakarta, melakukan pengelolaan kegiatan monitoring pelayaran mual ternak dan pengendalian operasional serta sebagai pusat data dan informasi
pelayaran angkut ternak secara nasional, serta melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan secara periodik kepada Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
e.
Pengeiola Kegiatan Pelayanan Pelayaran Perintis Angkut Ternak di daerah, melakukan pengelolaan kegialan dan operasional kapal angkut temak yang berada daerahnya. Dalam pelaksanaan tugasnya, diwajibkan
di
menyampaikan laporan kegiatan operasional da.| voyage rcpoft kepada Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut cq. Kuasa pengguna Anggaran Kegiatan Pengembangan Pelayanan Pelayaran perintis Angkut Tema[pusat Jakarta paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya dan lapo.an kegiatan kepada Direktur Jenderaf Perhubungan Laul sesuai dengan kelentuan yang berlaku.
