Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek
Kementerian Perhubungan
Idwan Santoso Institut Teknologi Bandung
Focus Group Discussion Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Angkutan Umum Jalan Jabodetabek Jakarta, 18 Mei 2016
Wilayah Aglomerasi Wil.Adm.
Wil.Adm.
D
Wil. Adm
A C
Wil.Adm.
B
Multi‐Juridiksi • Wilayah aglomerasi biasanya terdiri dari beberapa Pemerintahan daerah (multiple municipalities) • Tanggung jawab penanganan sektor berada pada masing2 municipality, tetapi permasalahan ataupun dampaknya berskala regional
Wil.Adm.
Wil.Adm.
D
Wil. Adm
A C
Wil.Adm.
B
Multi‐Juridiksi Wil.Adm.
Wil.Adm.
D
Wil. Adm
A C
Wil.Adm.
B
• Berbagai strategi yang diterapkan dalam mengurai permasalahan2 multi‐juridiksi di kota inti cenderung diterapkan terbatas pada wilayah tertentu. • Tetapi patut disadari bahwa masyarakat yang melakukan kegiatan di wilayah kota inti bukan hanya yang tinggal di wilayah kota tsb, tetapi juga dari wilayah‐wilayah di sekelilingnya.
Transportasi di Wilayah Aglomerasi • Secara operasional transportasi tidak mengenal batas wilayah, karena kebutuhan layanan transportasi yang bersifat lintas wilayah administrasi. • Kota Inti biasanya merupakan pusat kegiatan di mana menjadi titik tarikan pergerakan utama
Wil.Adm.
Wil.Adm.
D
Wil. Adm
A C
Wil.Adm.
B
Transportasi di Wilayah Aglomerasi Wil.Adm.
Wil.Adm.
D
Wil. Adm
A C
Wil.Adm.
B
• Pergerakan orang tidak hanya pergerakan internal di wilayah kota inti, tetapi juga muncul pergerakan antar wilayah kota inti dan wilayah di sekelilingnya. • Secara kuantitatif pergerakan antar wilayah ini besarnya cukup signifikan.
Transportasi di Wilayah Aglomerasi • Tidak bisa ditangani secara spasi‐parsial, karena interaksi antar ruang sangatlah intens. • Persoalan menjadi kompleks pada saat masing‐masing wilayah memiliki otonomi dalam pemerintahan dan juga adanya persaingan yang ketat diantara masing‐masing wilayah.
Wil.Adm.
Wil.Adm.
D
Wil. Adm
A C
Wil.Adm.
B
Transportasi di Wilayah Aglomerasi Wil.Adm.
Wil.Adm.
D
Wil. Adm
A C
Wil.Adm.
B
Hal ini berarti bahwa penyelesaian masalah transportasi tidak bisa hanya diselesaikan dengan menerapkan strategi di wilayah kota Inti. Penyelesaian masalah transportasi harus juga meliputi seluruh wilayah secara terintegrasi. Strategi penyelesaian transportasi harus menggunakan prinsip integrasi ini, yaitu tidak hanya dibatasi oleh batas wilayah kota inti, tetapi juga meliputi wilayah sekitarnya. Untuk itu diperlukan kolaborasi antar yuridiksi
Transportasi di Wilayah Aglomerasi Penyelesaian masalah transportasi membutuhkan koordinasi kerjasama antar municipality, yaitu antara kota inti dengan wilayah‐wilayah di sekitarnya. Koordinasi dan kerjasama tidak hanya dalam perumusan strategi (perencanaan), tetapi juga dalam implementasi, operasionalisasi maupun pemantauan. Koordinasi juga harus dilakukan dalam pengalokasi sumber daya, baik sumber daya manusia maupun penganggaran.
Wil.Adm.
Wil.Adm.
D
Wil. Adm
A C
Wil.Adm.
B
Wilayah Jabodetabek 1 DKI Jakarta
Luas Wilayah (Km2) 662
2 Kota Bogor
119
3 Kab. Bogor
2.664
4 Kota Depok
200
5 Kota Tangerang
184
6 Kota Tang-Selatan
151
No
TANGERANG SELATAN
Kabupaten/Kota
7 Kab.Tangerang
1.110
8 Kota Bekasi
210
9 Kab. Bekasi
1.274
Demografi Jabodetabek
Guna Lahan Jabodetabek
Kinerja Transportasi
Apa yang telah dilakukan...? 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13)
1974,JMATS, Jakarta Metropolitan Area Transportation Study 1978,JICA, Study of Jakarta Ring‐Road Project 1981,JICA, Urban‐Sub‐Urban Railway Transportation in Jabotabek 1981,Cipta Karya, Jakarta Metropolitan Development Planning 1990, JICA, Integrated Transportation System Improvement by Railway and Feeder Service in Jabotabek Area 1990,JICA, Jakarta Mass Rapid Transit System Study (JMTSS‐BPPT‐GTZ) 1993,DitjenHubDar, Jabotabek Mass Rapid Network (TNPR) 1996, JUTSI, Busway Feasibility Study 1996,Recommendation on MRT Fatmawati – Kota (SAUM AJA) 1999,DitjenHubDar, Revised Basic Design Study for MRT System 2000,JICA, Study on Integrated Transportation Master‐Plan I 2004,JICA, Study on Integrated Transportation Master‐Plan II; 2010, JICA, Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration Project (JUTPI)
Apa yang sudah dicapai ?..... Dari hasil studi terakhir, yaitu JUTPI, di peroleh kesimpulan bahwa progress dari implementasi program sangat terbatas : Sesuai jadwal
sudah & tertunda
Belum
Jumlah
Pengembangan Jaringan Jalan
2
8
16
26
Sistem Pengawasan Lalu Lintas dan TDM
4
5
2
11
Bus and Fasilitas Intermodal
3
2
8
13
Sistem Kereta Api
2
3
11
16
Keselamatan, Keamanan dan Lingkungan
5
1
2
8
Perenc. kota, Kelembagaan &Keuangan
2
4
6
12
Jumlah
18
23
45
86
21%
27%
52%
100%
Sektor
Sumber: Evaluasi Menko Ekuin, JICA, Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration Project
Mengapa demikian... ? Hasil evaluasi studi JUTPI menyimpulkan bahwa penyebab dari terbatasnya progress implementasi karena.... 1. Aspek regulasi – Tidak adanya dasar hukum dari Rencana Induk – Sulitnya pembebasan lahan – Kurangnya koordinasi dengan kebijakan Tata Ruang – Banyak aspek yang belum memiliki regulasi (tdk ada dasar hukum)
2. Aspek Keuanganan – Terbatasnya sumber keuangan Pemerintah daerah – Terbatasnya sumber pendanaan
3. Aspek Kelembagaan – Belum ada Administrasi transportasi terintegrasi – Lemahnya koordinasi antar moda – Lemahnya koordinasi antar stakeholder – Masih terbatasnya kapasitas SDM Pemerintah daerah
Mengapa Kerjasama Sulit ? • • • • •
Ego kewilayahan Komitmen yang lemah Persoalan terlanjur menjadi rumit Masalah, pola dan format pembiayaan Pola kelembagaan kerjasama tidak tepat
Sementara itu...... • Perubahan sosial‐ekonomi masyarakat – Pendapatan Rumah Tangga meningkat – Pemilikan kendaraan meningkat
• Perubahan Pola Penggunaan moda
Perubahan Pendapatan
Sumber: SITRAMP Person trip Survey 2002 dan JUTPI Commuter Survey 2010
Indeks Aksesibilitas No.
Provinsi/ Kab/Kota No.
Provinsi/ Kab/Kota DKI Jakarta Kabupaten Bogor Kabupaten Tangerang
1
DKI Jakarta 1
2
3 Kab. Bogor
3
Kab.Tangerang 5 Kota Bogor
2
Luas Area (km2)
4
Kabupaten Bekasi
6 7 8
Kota Depok Kota Tangerang Kota Bekasi
Jumlah Penduduk (jiwa)
Luas Area (km2) 662 2237 1110
662
2237
1110 1065
1065 109 212 184 210
Panjang Jalan (km)
Jumlah Penduduk (jiwa) 9.041.605 4.100.934 3.324.949
Panjang Jalan (km) 7.616,27 1.996,94 110,39
1.953.380
974,10 702,05 383,37 375,86 352,79
9.041.605 4.100.934 3.324.949 844.788 1.373.860 1.537.244 1.994.850
1.953.380
Indeks Aksesibiltas
Indeks Aksesibiltas
7.616,27 1.996,94 110,39 974,10
11,51 0,89 0,10 0,91 6,44 1,81 2,04 1,68
11,51 0,89 0,10
4
Kab. Bekasi
0,91
5
Kota Bogor
109
844.788
702,05
6,44
6
Kota Depok
212
1.373.860
383,37
1,81
7
Kota Tangerang
184
1.537.244
375,86
2,04
8
Kota Bekasi
210
1.994.850
352,79
1,68
Perubahan Pemilikan Kendaraan
Sumber: SITRAMP Person trip Survey 2002 dan JUTPI Commuter Survey 2010
Perubahan Pemilikan Kendaraan
2015 (est)
Sumber: SITRAMP Person trip Survey 2002 dan JUTPI Commuter Survey 2010
2015 (est)
Perubahan Penggunaan Moda
Sumber: SITRAMP Person trip Survey 2002 dan JUTPI Commuter Survey 2010
Pola Pergerakan Jakarta Tangerang
Serpong
Bekasi
Ciputat
Depok Cibitung
Parung Bogor
Cibinong
Cikarang
Pola Pergerakan VOLUME PERGERAKAN LALU-LINTAS (pnp/jam/arah) POLA PERGERAKAN 2008
2010
2015
2020
2025
2030
119.353
128.720
155.481
187.806
226.852
274.015
51.151
55.166
66.635
80.488
97.222
117.435
Bogor/Depok/Cileungsi – Jakarta
133.588
144.072
174.026
210.206
253.909
306.698
Bekasi – Jakarta
109.431
118.019
142.556
172.194
207.993
251.236
Internal Jakarta
1.076.616
1.149.401
1.353,626
1.594.137
1.877.383
2.210.955
Jabodetabek
1.490.138
1.595.378
1.892.323
2.244.832
2.663.359
3.160.339
Tangerang - Jakarta Serpong - Jakarta
Hal ini mengindikasikan...... • Kesenjangan antara “Supply” dan “Demand” semakin besar. • Penurunan signifikan dari peran angkutan umum • Skala persoalan menjadi semakin luas (multi‐ juridiksi) dan semakin Kompleks • Pola “bussiness as ussual” tidak akan mampu menyelesaikan masalah.
Apa yang diperlukan...? Merubah paradigma dari “memfasilitasi pergerakan kendaraan” menjadi “memfasilitasi pergerakan orang” meningkatkan peran angkutan umum : – Kebijakan yang berorientasi pada pembatasan penggunaan kendaraan pribadi (pajak, parkir, ERP dll) – Optimalisasi dan pengembangan sistem perkeretaapian – Pengembangan sistem jaringan angkutan umum berbasis jalan secara lebih terstruktur.
Penyusunan RUJTAUJ • Harus sejalan dengan rencana pengembangan jaringan jalan • Harus didasarkan pada kesepakatan dan komitmen bersama dari seluruh stakeholder : – Persepsi yang sama – Visi yang sama – Kerja‐bareng (kolaborasi) dalam seluruh proses manajemen pembangunan (Identifikasi masalah, perencanaan, action‐plan, implementasi, monitoring)
• BPTJ bertindak sebagai fasilitator, koordinator dalam kolaborasi dengan semua stakeholder.
Prasarana Transportasi
Jaringan Jalan Tol di Jabodetabek • • • • • • •
Cikampek – DKI Jakarta Merak – DKI Jakarta Ciawi – DKI Jakarta Lingkar Luar (JORR I dan II) Akses Tanjung Priok Tol Pelabuhan Tol DKI Jakarta ‐ Serpong
Penyusunan RUJTAUJ Aspek yang harus dirumuskan: • Struktur Jaringan Angkutan umum berbasis jalan (sebagai bagian dari sistem jaringan angkutan umum terintegrasi), yang terdiri dari : – Rute pada jalur utama – Rute pada jalur kolektor – Rute pada Jalur lokal
• • • • •
Sebaran titik2 intermodality Sistem operasi & Pelayanan pada masing‐masing rute. Kebutuhan infrastruktur dan sarana Kebutuhan, metoda & Skejul pembiayaan Pembagian peran (role‐sharing) antar stakeholder