0
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
STRATEGI DAN KEGIATAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DISAMPAIKAN DALAM MUSRENBANG RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2016-2021
Palangkaraya, 28 September 2016
1
1
PENDAHULUAN
1
KONDISI GEOSTRATEGIS INDONESIA
2
Pontianak
INDONESIA
ADALAH NEGARA YANG SANGAT BERGANTUNG PADA LAUT DALAM DISTRIBUSI LOGISTIK
Indonesia dilewati oleh satu Sea Lane of Communication (SLoC), yaitu Selat Malaka yang merupakan jalur pelayaran kontainer global. Memiliki kekayaan alam yang melimpah.
Untuk mendukung sarana transportasi laut diperlukan armada pelayaran serta infrastruktur pelabuhan yang memadai dan efisien melalui pembangunan “Tol Laut”. 3
3
PERMASALAHAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI (1) Rasio Double Tracking Jalur KA (%)
Perlunya percepatan dan pembangunan pada sektor kereta api
41.100 % 38.800 % 28.400 % 18.00% 13.400 % 7.700%
Japan China India Malaysia Thailand
Indonesia
• Pertumbuhan di sektor kereta api hanya 7.7% dari total 4,800 km adalah jalur ganda, dimana kereta penumpang dan barang menggunakan jalur yang sama • Efisiensi waktu pada jaringan sektor tersebut sangat rendah.
Pangsa Moda (%)
25
Hong Kong
Taipei
14
Jakarta2.3
0% Rail
Private Transport
Perlunya komposisi moda transportasi yang seimbang 11
63
46
20
62.2
0 19
12.9 22.6 50%
Non-Rail Public Transport
100% Others
• Tingginya pengguna kendaraan pribadi menjadi sumber kemacetan di kota-kota besar. • Menurut survey, Jakarta didominasi dengan kendaraan pribadi sebanyak 62.2%, yang berarti sekitar 10 juta komuter melakukan perjalanan setiap harinya.
3
4
PERMASALAHAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI (2) Perlunya optimalisasi kinerja dari sektor transportasi laut • Ketidakseimbangan muatan angkutan laut sehingga sistem logistik menjadi tidak efisien 6dan berdampak pada tingginya biaya ekonomi. • Tingginya biaya logistik di Indonesia yang mencapai 24% dari total PDB
Jaringan kapasitas
PASSENGERS
(Million Passengers Per Annum)
Top 10 Airports of Passengers in the World 95 1st:ATLANTAGA 2nd:BEIJING 3rd:LONDON 4th:CHICAGOIL 5th:TOKYO,JP 6th:LOSANGELESCA 7th:PARIS 8th:DALLAS/FORTWORTHTX 9th:JAKARTA 10th:DUBAI
85
75 65
55 45
Jakarta
35 1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
Transportasi
Udara
yang
melebihi
• Semenjak diberlakukannya deregulasi pada tahun 2004, perkembangan transportasi udara meningkat menjadi double digit setiap tahunnya, sementara perkembangan bandara yang lambat tidak dapat mengejar laju permintaan.
Year
4
5
TANTANGAN PEMBANGUNAN TRANSPORTASI SEBAGAI PENYEIMBANG LOGISTIK MUATAN BARAT DAN TIMUR INDONESIA
BELAWAN
BITUNG BATAM
SORONG JAYAPURA AMBON POMAKO
JAKARTA
MAKASSAR SURABAYA MERAUKE
Kondisi saat ini muatan terkonsentrasi di Kawasan Barat Indonesia, maka untuk menyeimbangkan muatan ke Kawasan Timur Indonesia diperlukan upaya optimalisasi kerjasama antar sektor seperti perindustrian, pertanian, pertambangan, dsb guna menyeimbangkan mata rantai jaringan logistik Barat dan Timur Indonesia, selain itu didukung dengan peningkatan infrastruktur pelabuhan di Kawasan Timur Indonesia antara lain pengadaan peralatan bongkar muat sehingga dapat meningkatkan kinerja pelayanan pelabuhan lebih efisien
5
6
PENGUATAN KONEKTIVITAS DOMESTIK Penguatan konektivitas domestik yang kuat dapat menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya saing melalui pengintegrasian antarmoda dalam memfasilitasi perpindahan barang menuju pelabuhan/ dry port
6
6
7
2
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SEKTOR TRANSPORTASI
7
8
KERANGKA PIKIR PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TAHUN 2015-2019 AMANAT RPJPN Infrastruktur Memadai Pendapatan per kapita USD 14 Ribu Pengangguran < 5% Penduduk Miskin > 5% HDI dan GDI Meningkat
ISU STRATEGIS
PERMASALAHAN 1. Kondisi jalan daerah kurang memadai 2. Pembangunan Kereta api masih terbatas. 3. Kinerja Pelabuhan kurang kompetitif 4. Perkotaan yang semakin padat
TANTANGAN 1. 2. 3. 4. 5.
Geopolitik Geoekonomi Bonus Demografi Agenda Paska 2015 Perubahan Iklim
Peningkatan Ketersediaan Penguatan Konektivitas Nasional Pengembangan Transportasi Massal Perkotaan Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pembiayaan Penyediaan Infrastruktur
REGULASI
SASARAN RPJMN 2015-2019
KEBIJAKAN DAN SRATEGI
Kondisi mantap jalan nasional 100% Waktu tempuh perjalanan darat dari 2,6 jam per 100 km menjadi 2,2 jam per 100 km Biaya logistik menurun menjadi 19,2% terhdap PDB Pangsa Pasar Angkutan Umum 32% On time performance penerbangan mencapai 95% Jumlah penumpang pesawat sebanyak 162 juta penumpang per tahun Menurunnya angka fatalitas korban kecelakaan transportasi jalan hingga 50 persen dari kondisi baseline. Menurunnya rasio kecelakaan transportasi udara pada AOC 121 dan AOC 135 menjadi kurang dari 3 kejadian/1 juta flight cycle. Menurunnya jumlah kejadian kecelakaan transportasi laut menjadi kurang dari 50 kejadian/tahun. Menurunnya rasio angka kecelakaan kereta api menjadi kurang dari 0,025 kecelakaan per 1 juta-km perjalanan kereta api.
Pembangunan Transportasi Multimoda dan mendukung Sislognas, kawasan industri, Mempercepat pembangunan Sistem Transportasi Multimoda Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan. Membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah nonkoridor ekonomi Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelengaraan transportasi Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan Mengembangkan sistem angkutan umum massal yang modern Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Jaringan Jalan Kota Mengembangkan manajemen transportasi perkotaan yang berimbang
KELEMBAGAAN
PROYEK STRATEGIS
VISI/MISI PRESIDEN + NAWA CITA
PENDANAAN
PERBAIKAN REGULASI, TEROBOSAN KEBIJAKAN DAN PENDANAAN KREATIF 8
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TRANSPORTASI
9
Kebijakan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Meningkatkan keselamatan dalam penyelengaraan pelayanan transportasi Meningkatkan keamanan dalam penyelengaraan pelayanan transportasi Meningkatkan kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi nasional Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM di bidang transportasi Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian transportasi Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kementerian Perhubungan Meningkatkan jumlah dan kualitas penetapan dan implementasi regulasi sektor transportasi Menerapkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Pelaksanaan pengawasan intern yang berintegritas, professional dan amanah Meningkatkan kapasitas, konektivitas/aksesibilitas antar wilayah dan keterpaduan antarmoda/ multimoda Meningkatkan kontribusi sektor transportasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional Meningkatkan produksi moda transportasi Meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana di wilayah perbatasan, terluar dan wilayah bencana Mengembangkan sistem angkutan umum massal yang modern dan maju dengan orientasi kepada bus maupun rel serta dilengkapi dengan fasilitas alih moda terpadu 15. Meningkatkan aplikasi teknologi informasi dalam sistem manajemen perkotaan
Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi
Meningkatkan pelayanan transportasi
Meningkatkan kapasitas infrastruktur transportasi
Percepatan pembangunan transportasi dalam rangka rangka mewujudkan konektivitas nasional
9
10
STRATEGI MENINGKATKAN KONEKTIVITAS MELALUI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 1.Meningkatkan Konektivitas Aksesibilitas Antar Wilayah Melalui Peningkatan Kinerja Pelayanan Transportasi dan Dukungan Peningkatan Optimalisasi Pentarifan Angkutan Angkutan Jalan, Kereta Api, ASDP, Angkutan Udara, Angkutan Perintis; 2.Meningkatkan pembangunan dan layanan sarana prasarana transportasi, Pemerataan Distribusi Transportasi Nasional dan Regional, serta Integrasi Pengembangan Transportasi Nasional
10
KONEKTIVITAS NASIONAL PENGUATAN PENGUATAN KONEKTIVITAS NASIONAL
11
► Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau. Wilayah perairannya mencapai 80% dari keseluruhan wilayah;
► Oleh karena itu, sebagai negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia, tidak bisa dibantah bahwa Indonesia harus membangun transportasi laut & udara yang handal, didukung dengan jaringan tranportasi perkeretaapian dan jalan.
11
12
3
ARAH KEBIJAKAN SEKTOR TRANSPORTASI DALAM RENSTRA KEMENHUB TAHUN 2015-2019
12
SINKRONISASI SASARAN RPJMN DENGAN RENSTRA KEMENHUB 2015-2019 ISU STRATEGIS (RPJMN 2015-2019) 1
Konektivitas
SASARAN NASIONAL (RPJMN 2015-2019) 1
Kapasitas Sarana & Prasarana
2
Keterpaduan Antarmoda/Multimoda
3
4
Konektivitas Nasional & Global
5
Keamanan & Keselamatan
6
Ramah Lingkungan
7
2
Transportasi Perkotaan
Kinerja Pelayanan
Perdesaan, Rawan Bencana, Tertinggal & Perbatasan
8
Pelayanan angkutan massal perkotaan
9
Kinerja lalu lintas perkotaan
10
Manajemen transportasi perkotaan
SASARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015-2019 Keselamatan dan Keamanan Transportasi 1
Menurunnya Angka Kecelakaan Transportasi
2
Menurunnya Jumlah Gangguan Keamanan dalam Penyelenggaraan Transportasi
Pelayanan Transportasi 3
Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi
4
Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan kebutuhan
5
Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan
6
Meningkatnya kinerja capaian Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan good governance
7
Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan
8
Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi
9
Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam mewujudkan clean governance
Kapasitas Transportasi 10
Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda
11
Meningkatkan layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan khususnya wilayah timur Indonesia
12
Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan
13
Meningkatkan aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan
14
PEMERATAAN PEMBANGUNAN TRANSPORTASI
14
(Perwujudan Nawa Cita Ke-3) Prioritas Alokasi APBN : terhadap wilayah yang secara ekonomi sudah berkembang sehingga proyek transportasi pada wilayah tersebut sudah layak secara ekonomi maupun finansial, Kemenhub berperan sebagai fasilitator untuk mendorong pembangunan oleh BUMN transportasi dan swasta (nasional/asing). Dengan demikian APBN dapat difokuskan untuk pemerataan pembangunan di wilayah yang belum berkembang seperti di Kawasan Timur Indonesia,Wilayah Perbatasan, serta Daerah Terpencil dan Terluar. Perpanjangan landasan pacu untuk dapat melayani minimal ATR-72 untuk menurunkan biaya transportasi udara di daerah pinggiran dalam rangka menunjang percepatan pertumbuhan ekonomi, serta landas pacu di daerah rawan bencana yang mampu didarati pesawat Hercules Penerbitan PP No. 64 tahun 2015, terkait pemberian konsesi kepada investor pelabuhan (Pelindo dan Swasta) yang dapat dilakukan melalui mekanisme pelelangan atau melalui penugasan/penunjukan setelah dilakukan audit oleh lembaga yang kompeten dan berwenang Pemberian anggaran subsidi keperintisan transportasi darat, laut dan udara serta subsidi angkutan laut tetap dan teratur untuk barang bahan pokok dan 9 barang penting dalam rangka menunjang Tol Laut. Telah diterbitkan Permenhub nomor PM. 121 Tahun 2015 yang memberikan ijin kapal pesiar/cruise ship untuk menaikkan dan menurunkan penumpang pada 5 pelabuhan utama dan Permenhub nomor PM. 171 Tahun 2015 yang memberikan kemudahan kapal Yacht asing bersandar menurunkan wisatawan dengan kemudahan pengurusan kepabeanan, kekarantinaan, keimigrasian dan kepelabuhanan di 18 pelabuhan 14
TARGET PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI TAHUN 2015-2019
Pembangunan BRT di 34 kota dengan pengadaan 3.170 bus Pembangunan angkutan massal cepat di kawasan kota metropolitan Pembangunan/ pengembangan Terminal Penumpang Tipe A pada 41 lokasi Penerapan teknologi ATCS di seluruh ibu kota provinsi
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan di 65 lokasi Pembangunan/ pengembangan dermaga sungai dan danau di 120 lokasi Pengadaan kapal penyeberangan (terutama perintis) sebanyak 50 unit Pembangunan Jalur sepanjang KA 3.258 km’sp di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan Papua Penyelenggaraan kereta api perintis pada 10 lintas
Pengembangan 100 Pelabuhan Non Komersial Pengerukan alur pelayaran/kolam pelabuhan pada 65 lokasi Pembangunan 103 Kapal Perintis Terlayaninya 193 lintas angkutan laut perintis Penyelenggaraan Rute Angkutan Laut Tetap Dan Teratur untuk Mendukung Tol Laut pada 13 rute Penyelesaian dan Pembangunan Kapal Negara Kenavigasian 41 Unit Penyelesaian dan Pembangunan Kapal Patroli 282 Unit
Pembangunan 15 Bandara baru Pengembangan Bandara untuk pelayanan Kargo Udara di 9 Lokasi Pembangunan/ pengembangan bandara di 100 lokasi Pembangunan/ pengembangan terminal penumpang di 26 bandara
Pembangunan dan pengembangan kampus baru pada 27 lokasi
16
16
4
PROGRAM STRATEGIS PEMBANGUNAN SEKTOR TRANSPORTASI DALAM RENSTRA KEMENHUB TAHUN 2015-2019
16
LOKASI PEMBANGUNAN TERMINAL ANGKUTAN JALAN TIPE A Tersebar pada 34 Provinsi di 41 lokasi pada tahun 2015-2019 KALTARA (1 Lokasi) Terminal Tanjung Selor
SUMUT (1 Lokasi)
Terminal Asahan
KEPRI (1 Lokasi) Terminal Batam
SULBAR (1 Lokasi) Terminal Polewari Mandar
KALBAR (4 Lokasi) Terminal Singkawang Terminal Barang Entikong Terminal Barang Badau Terminal Aruk
MALUKU UTARA ( 1 Lokasi) Terminal Sofifi
SULUT (1 Lokasi)
Terminal Amurang
SULSEL (1 Lokasi) Terminal Daya Makassar
PAPUA BARAT ( 1 Lokasi) Terminal Manokwari
PAPUA (2 Lokasi) Terminal Jayapura Terminal Skouw
SUMBAR (1 Lokasi) Padang
RIAU (1 Lokasi) Terminal Kota Dumai KALTENG (1 Lokasi) Terminal Lamandau Bali (1 Lokasi) Terminal Gilimanuk
SUMSEL (1 Lokasi) Terminal Musi Banyuasin LAMPUNG (1 Lokasi) Terminal Rajabasa
SULTRA (1 Lokasi) Terminal Kendari
Yogyakarta (1 Lokasi) Terminal Jombor
BANTEN (1 Lokasi) Terminal Pondok Cabe
JAWA BARAT (2 Lokasi)
Terminal Karawang Terminal Bekasi
JAWA TENGAH (5 Lokasi) Terminal Demak Terminal Brebes Terminal Bobot Sari Terminal Puwokerto Terminal Magelang
Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)
JAWA TIMUR (7 Lokasi) Terminal Kediri Terminal Lamongan, Terminal Patria Kota Blitar Terminal Ponorogo Terminal Probolinggo Terminal Jember Terminal Banyuwangi
2015
2016
2017
2018
2019
Total
107,24
350,00
525,00
525,00
525,00
2.032,240
NTT ( 3 Lokasi) Terminal Motoain Terminal Motomasin Terminal Wini
17
LOKASI PEMBANGUNAN DERMAGA SUNGAI DAN DANAU Tersebar di 93 lokasi pada tahun 2015-2019
RIAU (5 LOKASI) Kuala Enok Rokan Siak Kampar Pulau Pisang
KALBAR (4 Lokasi) Tayan Kapuas Belitang Hulu Nanga Mahap
KALTENG (5 Lokasi) Kasongan Baru Lamunte Katingan Permata Intan Bapuju
KALTARA (4 Lokasi) Segah Kelay Tanjung Palas Barat Malinau Selatan
KALTIM (5 Lokasi) Batu Dinding Tanah Grogot Long Hubung Long Pahangai Bongan
PAPUA (5 Lokasi) Según Maldan Yahadian Uragi Matemani Kais Kasueri
PAPUA (5 Lokasi) Mamberano Atsewetsy Wapoga Kamora Sawaerma
SUMBAR (1 Lokasi) Padang, Bukit Tinggi
JAMBI (6 Lokasi) Kuala Indah Nilam Pari Rambe Batanghari Batang Asai Mendahara
SUMSEL (4 Lokasi) Karang Baru Musi Sungai Lumpur Lebung Itam
JABAR (1 Lokasi) Padaherang
JATENG (1 Lokasi) Pahimbuan
KALSEL (7 Lokasi) Labuan Amas Utara Paminggir Mataraman Sei Tabuk Aranio Simpang Empat Satui
SULBAR (2 Lokasi) Batu Parigi Salulebo
JATIM (1 Lokasi) Sungai di Jawa Timur
Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar) Kegiatan
2015
2016
2017
2018
2019
Total
Dermaga Sungai
47,08
0,00
118,94
48,50
54,85
269,370
Dermaga Danau
0,00
0,00
46,10
22,38
24,00
92,480
18
PEMBANGUNAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN 19 MELALUI PENGEMBANGAN JARINGAN PERKERETAAPIAN NASIONAL
Bireun Lhoksumawe
Besitang
Rantau Prapat Dumai Duri
Muaro Tj. Api-Api
Kertapati
Tarahan Bakauheni
SUMATERA (1.581,65 Km’sp)
JAWA (891,32 Km’sp)
Program strategis lainnya: • Penanganan perlintasan sebidang (underpass, flyover, elevated track) • Pembangunan fasilitas perawatan dan pengujian prasarana dan sarana perkeretaapian • Program peningkatan keselamatan • Pembangunan sarana KA untuk angkutan perintis termasuk sarana kerja • Subsidi angkutan KA perintis
SULAWESI (399,63 Km’sp) Pembangunan Kereta Api Antar Kota/Trans Sulawesi • Jalur KA Baru Manado – Bitung • Jalur KA Baru Bitung – Gorontalo – Isimu • Jalur KA Baru Pare Pare - Mamuju • Jalur KA Baru Makasar-Pare Pare • Jalur KA Baru Makasar-Sungguhminasa-TakalarBulukumba-Watampone • Jalur KA Baru Mamuju – Palu – Isimu (Persiapan)
Pembangunan Kereta Api Perkotaan • Perkotaan Makassar & Sekitarnya (Swasta/Pemda) • Perkotaan Manado Pembangunan Kereta Api Akses Bandara/Pelabuhan • Bandara Sultan Hasanuddin • Pelabuhan Garonggong, Pelabuhan New Makassar • Pelabuhan Bitung
KALIMANTAN (285,40 Km’sp) Pembangunan KA Khusus/Batubara/Akses Pelabuhan (Skema KPS): • Muara Wahau - Muara Bengalon • Murung Raya – Kutai Barat – Paser – Penajam Paser Utara – Balikpapan • Puruk Cahu - Mangkatib/Batanjung Pembangunan Kereta Api Akses Bandara • Bandara Syamsuddin Noor
Pembangunan Kereta Api Antar Kota/Trans Kalimantan • Jalur KA Baru Tanjung-Paringin-Barabai-RantauMartapura-Banjarmasin • Jalur KA Baru Balikpapan-Samarinda • Jalur KA Baru Tanjung-Balikpapan • Jalur KA Baru Banjarmasin-Palangkaraya
• Jalur KA Baru Pontianak – Batas Negara • Jalur KA Baru Palangkaraya-SangauPontianak (persiapan) • Jalur KA Baru Samarinda-SangataTanjung Redep-Batas Negara (persiapan)
19
LOKASI PEMBANGUNAN JARINGAN PERKERETAAPIAN DI KALIMANTAN TAHUN 2015-2019
INDIKASI ANGGARAN
2015
2016
2017
2018
2019
(Rp. Miliar)
0
0
100
6.767
7.994
20
LOKASI PEMBANGUNAN BARU/LANJUTAN/PENYELESAIAN 100 PELABUHAN LAUT NON KOMERSIAL
LOKASI PEMBANGUNAN
Pelabuhan Anggrek, Babang, Bade, Baing, Bajoe, Barus, Batang, Batanjung, Batuatas, Batu Panjang, Batutua, Bau-Bau, Belang-Belang , Bicoli, Bintuni, Boepinang, Branta, Bungkutoko, Bunta, Carocok Painan, Dabo Singkep, Daruba, Depapre, Dompak, Gamunu, Garongkong, Gorom, Jailolo, Kaimana, Kendidi Reo, Kendal, Keramaian, Kolbano, Kolonedale, Kuala Semboja, Labuhan Bajo, Labuhan Angina, Lakara, Larantuka, Letung, Linau Bintuhan, Malarko, Maloy, Mantangisi, Marabatuan, Matasiri, Meranti, Midai, Moor, Mumugu, Nabire, Nunbaunsabu, Pulau Banyak, Pulau Buano, Pulau Salura, Pacitan, Padang Tikar, Pagimana, Palopo, Pamanukan, Panarukan, Pangandaran, Parlimbungan Ketek, Patani, Pelaihari, Penajam Pasir, Pomalaa, Pota Pulau Laut, Pulau Teor, Sailus, Saumlaki, Sebalang, Sebuku, Sei Nyamuk, Serui, Siwa, Sofifi Speed Boat, Subi, Taddan, Tanah Ampo, Tanah Tidung, Tanjung Api-Api, Tanjung Buton, Tanjung Mooch, Telaga Biru, Teluk Segintung, Tilamuta, Tiram, Tobelo, Tual, Tulehu, Ujung Jabung, Waren, Watunohu, Bagan Siapa-Api, Pelabuhan Ratu, Bima, Luwuk, Breakwater Makassar
Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar) Pembangunan & Pengembangan Pelabuhan Non Komersial
2015
2016
2017
2018
2019
Total
7.353,85
11.690,22
11.866,09
8.966,55
7.619,11
47.495,82
21
RENCANA PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN BANDARA TAHUN 2015-2019 Sabang
Miangas
Rambele Teuku Cut Ali
Gayo Lues Long Bawan
Lasikin
Siau
Letung
Kualanamu
Long Ampung
Tebelian
Tj. Balai Karimun Lasondre
Muara Teweh
Sam Ratulangi
Data dawai
Tambelan
Kerinci
Rokot
Maratua
Biak
Samarinda Baru
Morowali
Muko Muko
Sentani
Buntu Kunik
Sepinggan Balikpapan Enggano
Werur
Moa
Syamsuddin Noor
Namniwel Hasanuddin
Soekarno-Hatta Bawean
Koroway Batu
Sumenep
Kertajati Juanda
Kabir-Patar
Mopah Merauke
Atambua Kabir Rote
Pengembangan Bandara di Kalimantan Tengah yaitu Bandara Muara Teweh
Keterangan: Rencana Pembangunan 15 Bandara Baru Pengembangan 9 Bandara Pelayanan Kargo Udara
Pengembangan 25 Bandara di daerah perbatasan dan rawan bencana
Peningkatan Jumlah Rute pelayanan perintis dan subsidi untuk angkutan udara sebanyak 265 rute Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)
2015
2016
2017
2018
2019
Total
949.35
1376
956
-
-
3281.35
25
LOKASI PENINGKATAN KAPASITAS BANDAR UDARA (PERPANJANGAN RUNWAY) UNTUK PENDARATAN BOEING 737 SERIES DAN SEKELASNYA
Rambele-Takengon Kuabang Kao Tojo Una Una
DEO Sorong
Tanjung Pandan
Poso
Binaka-Gn.Sitoli
Iskandar-Pangkalan Bun
Dekai-Yahukimo Betoambari bau bau
Labuhan Bajo Ibra-Langgur
Mathilda-Saumlakibaru
Banyuwangi Waingapu
Pengembangan 15 Bandar Udara untuk peningkatan kapasitas terbesar menjadi B737 Series (Perpanjangan dan Pelapisan Runway, Peningkatan Apron dan Taxiway). Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)
2015
2016
2017
2018
2019
Total
1271.842
1007.923
-
-
-
2279.765
23
PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN TERMINAL PENUMPANG BANDAR UDARA
9 2 8 7 4
20
6
19
3
10 22
11
1
23
5 12
25
13
24
21
18
16 15
26
14
1. Bandar Udara Silampari 2. Bandar Udara Pangsuma-Putussibau 3. Bandar Udara H.Asan-Sampit 4. Bandar Udara Iskandar-Pangkalan Bun 5. Bandar Udara Kuala Pembuang 6. Bandar Udara Muara Teweh Baru 7. Bandar Udara Tjilik Riwut-Palangkaraya 8. Bandar Udara Melak 9. Bandar Udara Sultan Bantilan-Toli-Toli 10. Bandar Udara Seko
Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)
11. Bandar Udara Bua-Luwu 12. Bandar Udara Bone 13. Bandar Udara Aroepala-Selayar 14. Bandar Udara Iumbu Mehang Kunda-Waingapu 15. Bandar Udara Frans Sales Lega-Ruteng 16. Bandar Udara Gewayantana-Larantuka 17. Bandar Udara Tardamu-Sabu 18. Bandar Udara Saumlaki 19. Bandar Udara Oesman Sadik-Labuha 20. Bandar Udara Kambuaya
17
21. Bandar Udara Tanah Merah 22. Bandar Udara Illu 23. Bandar Udara Bokondini 24. Bandar Udara IWamena 25. Bandar Udara Timika 26. Bandar Udara Mopah-Merauke
2015
2016
2017
2018
2019
Total
240,74
760,28
283
272
-
1.556
26
KEGIATAN PELAYANAN ANGKUTAN UDARA PERINTIS TAHUN 2015-2019
Daftar KPA Penyelenggara: KPA Nagan Raya (5 Rute) KPA Takengon (7 Rute) KPA Gunung Sitoli (8 Rute) KPA Bengkulu (7 Rute) KPA Singkep (10 Rute)
KPA Palangkaraya (6 Rute) KPA Ketapang (5 Rute) KPA Samarinda (5 Rute) KPA Waingapu (9 Rute) KPA Gorontalo (8 Rute)
KPA Tarakan (10 Rute) KPA Masamba (12 Rute) KPA Mamuju (5 Rute) KPA Selayar (7 Rute) KPA Ternate (4 Rute)
KPA Langgur (9 Rute) KPA Manokwari (9 Rute) KPA Sorong (5 Rute) KPA Jayapura (8 Rute) KPA Merauke (19 rute)
KPA Nabire (8 Rute) KPA Timika ( 22 Rute) KPA Wamena (17 Rute) KPA Sumenep ( 5 Rute) KPA Oksibil (7 Rute )
2015
2016
2017
2018
2019
Total
466,62
620,7
631,48
643,02
655,38
3.017,2
Indikasi Pendanaan Pada tahun 2015 target rute pelayanan perintis sebanyak 217 rute, dan target diakhir 2019 sebanyak 265 rute perintis (Rp. Miliar)
25
26
5
PROGRAM/KEGIATAN SEKTOR TRANSPORTASI TAHUN 2016 DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
26
27
REKAPITULASI PROGRAM/ KEGIATAN SEKTOR PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2016
NO.
PROGRAM/ KEGIATAN
ALOKASI ANGGARAN 2016
1.
DITJEN PERHUBUNGAN DARAT
75.569.647.000
2.
DITJEN PERKERETAAPIAN
3.
DITJEN PERHUBUNGAN LAUT
249.793.020.000
4.
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
584.811.427.000
3.683.000.000
TOTAL
913.857.094.000
Catatan : 1. Termasuk Belanja Dukungan Manajemen Teknis dan Investasi di daerah yang dibiayai anggaran satker Kantor Pusat. 2. *) Termasuk kegiatan pemeliharaan Faskes sebesar Rp. 3.75 M, tersebar di wilayah kerja BLLAJSDP Palangkaraya yaitu Pulau Kalimantan.
27
28
Subsidi Operasi Bus Perintis 10 Lintasan (Rp. 4,24 M) Penyusunan Masterplan dan DED Terminal Penumpang Lamandau Rp. 800 Juta Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Terminal Penumpang Lamandau Rp. 900 Juta
Penyusunan Dokumen Andalalin Terminal Penumpang Lamandau Rp. 500 Juta 1. 2.
SID Pengerukan Alur-Pelayaran Anjir/Terusan Raya di Provinsi Kalimantan Tengah Rp. 1,07 M; Penetapan Kelas dan Kebutuhan Fasilitas Alur Pelayaran di DAS Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah Rp. 1,2 M.
28
29
Pelabuhan Laut Kumai Pengerukan alur pelayaran pelabuhan Kumai -5 m LWS (Rp. 68,54 M)
Pelabuhan Laut Sampit Pengerukan Alur Pelayaran/Kolam Pelabuhan Sampit- S. Mentaya termasuk supervisi (Rp. 68,48 M)
Pelabuhan Pulang Pisau Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Pulang Pisau-Muara Kahayan termasuk supervisi (Rp. 68,99 M)
30
Bandara Beringin-MuaraTeweh Grubing area pendekatan lepas landas runway 32 dan 14 : Rp. 460 Juta
Bandara Kuala Kurun Pelapisan dalam rangka peningkatan PCN Rp. 23,05 M
Bandara Sanggu – Buntok Lanjutan Pembuatan Saluran Drainase Sisi Udara Rp. 2,76 M Lanjutan Pembuatan pagar pengaman bandar udara dengan Wiremesh tinggi 2,4 m Rp. 1,6 M
Bandara Iskandar-Pangkalan Bun Pelebaran landas pacu dari 30 M menjadi 45 M Rp. 37,42 M
Bandara Kuala Pembuang Pembangunan Gedung Terminal baru termasuk pegawasan Rp. 8,6 M
Bandara H. Asan - Sampit Pekerjaan pelapisan runway, Apron dan taxiway untuk peningkatan daya dukung Rp. 22,47 M Pekerjaan perluasan gedung terminal penumpang Rp. 4,65 M
Bandara Tumbang Samba Pembuatan landscape Rp. 500 Juta
Bandara Tjilik Riwut Subsidi Angkutan Perintis Udara 6 rute (palangkaraya-Kuala Pembuang, Palangkaraya-Muara Teweh, palangkarayaPurukcahu, Palangkaraya-Pangkalan Bun, Kuala PembuangBanjarmasin, Palangkaraya-Sampit) Rp. 16,36 M; Pekerjaan Rekonstruksi dan pelapisan runway dan taxiway termasuk marking dan pengawasan Rp. 58,19 M; Pembuatan Taxiway Baru (150 m x 23 m), Apron Baru (238 m x 110 m), dan Fillet (403.125 m2) termasuk Marking dan Pengawasan (Tahap I) Rp. 54,9 M; Lanjutan Pembangunan gedung Terminal Baru Tahap III Rp. 88,45 M; Pembuatan jalan acces menuju terminal baru Rp. 76,5 M.
30
31 PERCEPATAN PEMBANGUNAN JALUR KA PROGRAM PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN JALUR KA TRANS KALIMANTAN
DI KALIMANTAN TENGAH TA. 2016 Amdal pembangunan jalur KA Segmen Palangkaraya – Pulang Pisau (98 Km) Rp. 1,25 M Amdal pembangunan jalur KA Segmen Palangkaraya – Pulang Pisau (98 Km) Rp. 1,25 M Studi kelayakan pembangunan jalur KA antara Palangkaraya – Sampit – Nanga Bulik Rp. 1,18 M
32
6
PROGRAM/KEGIATAN SEKTOR TRANSPORTASI TAHUN 2017 DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
32
REKAPITULASI PROGRAM/ KEGIATAN SEKTOR PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2017
NO.
PROGRAM/ KEGIATAN
PAGU ANGGARAN 2017
1.
DITJEN PERHUBUNGAN DARAT
57.519.175.000
2.
DITJEN PERHUBUNGAN LAUT
115.672.722.000
3.
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
388.814.169.000
TOTAL
562.006.066.000
33
PROGRAM/ KEGIATAN SEKTOR PERHUBUNGAN DARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2017 Rp. 000,NO
KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA / RINCIAN BELANJA
VOLUME
1
DED Perlengkapan Jalan Nasional Propinsi Kalimantan Tengah (2002 Km)
1
Pkt
2
Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Kalimantan Tengah
1
Pkt
3
Subsidi Operasional Angkutan Jalan
1
Pkt
4
Pengadaan dan Pemasangan Rambu sungai Mentaya
128
Unit
5
Pengadaan dan Pemasangan Rambu sungai Katingan
104
Unit
6
Pengadaan dan Pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) termasuk supervisi (7 Lokasi)
1
Pkt
Biaya (Rp) 1,481,480 1,501,872 4,593,315 1,369,216 1,112,488 1,466,518
34
PROGRAM/ KEGIATAN SEKTOR PERHUBUNGAN LAUT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2017 Rp. 000,NO 1
KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA / RINCIAN BELANJA
SPV pengerukan alur pelayaran pangkalan sampit
1.525 m3
491.830
397.000 m3
67.924.807
1 PKT
761.186
KSOP KELAS V PULANG PISAU Pembangunan Faspel Laut Batajung
5
5.915.670
KSOP KELAS III SAMPIT Pengerukan alur pelayaran pangkalan sampit
4
1PKT
KSOP KELAS V PEGATAN MENDAWAI Pengurukan/ Pemadatan Tanah (375 M2)
3
Biaya (Rp)
KSOP KELAS V KUALA PEMBUANG Pembangunan Faspel Teluk Segintung
2
VOLUME
1PKT
4.826.340
120 m2
550.000
UPP KELAS III RANGGA ILUNG Replacment Gedung Kantor UPP Rangga Ilung
35
PROGRAM/ KEGIATAN SEKTOR PERHUBUNGAN UDARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2017 Rp. 000,NO 1
KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA / RINCIAN BELANJA
3
20,124
M2
32,468,000
Pengadaan Dan Pemasangan Mekanikal
1 Paket
35,160,950
Pengadaan Dan Pemasangan Elektrikal
1 Paket
27,384,793
Pengadaan dan pemasangan Pagar Pengaman Bandar Udara
3000
M'
3,283,660
Pemenuhan Standar Pagar Pengaman Bandar Udara
4,235
M'
1,349,579
6,000
M
6,624,423
M'
6,132,600
4,000
M'
6,000,000
20,000
M2
520,000
1
PKT
500,000
Pekerjaan penataan gedung terminal penumpang
1,250
M2
3,238,000
Pekerjaan GSE Road dan penataan area parkir depan terminal
6,826
M2
4,211,000
BANDAR UDARA ISKANDAR-PANGKALAN BUN Lanjutan Pengadaan dan Pemasangan pagar pengaman serta pemenuhan standar pagar pengaman BANDAR UDARA H. ASAN - SAMPIT Pekerjaan Pengadaan dan pemasangan serta pemenuhan standar pagar Pengaman
4
Biaya (Rp)
BANDAR UDARA TJILIK RIWUT-PALANGKARAYA Lanjutan Pembangunan Gedung Terminal Baru
2
VOLUME
5,393
BANDAR UDARA BERINGIN-MUARA TEWEH Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman bandar udara Pekerjaan Grubing Area Fasilitas Sisi Darat Evaluasi daya dukung perkerasan landas pacu, taxiway dan apron dengan HWD
36
PROGRAM/ KEGIATAN SEKTOR PERHUBUNGAN UDARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2017 Rp. 000,NO 5
KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA / RINCIAN BELANJA
Pengadaan dan Pemasangan serta Pemenuhan Standard pagar pengaman bandara
3,025
M'
6,829,867
Pembuatan Saluran Drainase Bandar Udara
3,658
M'
6,174,686
500
m2
638,500
143,100
M3
19,329,376
Rekonstruksi permukaan Runway, Taxiway, dan Apron serta Marking
2,056
M2
1,635,020
Perpanjangan Run Way dari 1200 m menjadi 1400 m sampai konstruksi base course
6,000
M2
7,662,000
5,400
M
5,403,000
13,500
M2
54,241,059
Pembuatan Areal Parkir Terminal Baru
5,000
M²
8,424,180
Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Bandara Pemenuhan Standar Runway Strip Eksisting dan akibat perpanjangan runway (Striping dan Timbunan)
3,600
m'
5,760,000
137,818
M²
16,243,431
Pemenuhan Standard Runway Strip (Galian dan Timbunan)
7
BANDAR UDARA SANGGU-BUNTOK Lanjutan pengadaan dan pemasangan pagar pengaman serta pemenuhan standar pagar pengaman BANDAR UDARA KUALA PEMBUANG Perpanjangan Runway Dari 1200 M Menjadi 1600 M termasuk Turning Area
8
Biaya (Rp)
BANDAR UDARA TUMBANG SAMBA
Pekerjaan pembuatan access road PKP-PK termasuk halaman parkir
6
VOLUME
BANDAR UDARA KUALA KURUN Review Master Plan
1
Paket
1,000,000
Pekerjaan water suply system
1
Paket
650,000
Rehabilitasi gedung terminal
Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman Bandara
402.67
M2
2,634,969
972
m
1,555,200
37
38
7
PENDANAAN & PENINGKATAN INVESTASI PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN
38
LATAR BELAKANG
39
Infrastruktur transportasi menjadi salah satu syarat untuk mencapai
pertumbuhan ekonomi. Presiden berkomitmen untuk membangun infrastruktur secara komprehensif, termasuk di dalamnya adalah transportasi umum yang terintegrasi di darat, laut, udara dan perkeretaapian. Pembangunan infrastruktur perhubungan membutuhkan investasi yang tidak sedikit dan waktu yang relatif lama. Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) merupakan alternatif pendanaan yang paling tepat karena pengadaan infrastruktur menyangkut kepentingan publik dan menuntut keterlibatan pemerintah. 39
40
KETERBATASAN APBN
PERBANDINGAN ANGGARAN DALAM RENSTRAKEMENHUB KEMENHUB 2015-2019 DENGANDENGAN REALISASI ANGGARAN PERBANDINGAN ANGGARAN DALAM RENSTRA 2015-2019 REALISASI ANGGARAN
No.
UNIT KERJA
1 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT
2015
ALOKASI RENSTRA 2015-2019 (Rp. Miliar) 2016 2017 2018 2019
JUMLAH
REALISASI PENGANGGARAN (Rp. Miliar) 2015 2016 2017
6.077,11
10.620,24
13.031,64
13.481,22
14.053,45
57.263,66
6.077,11
3.811,62
4.522,32
2 DITJEN PERKERETAAPIAN
18.670,67
39.558,85
46.200,81
63.253,29
65.641,93
233.325,55
18.670,67
13.209,11
18.031,44
3 DITJEN PERHUBUNGAN LAUT
22.842,96
25.513,01
25.216,71
25.362,23
26.985,45
125.920,35
22.842,96
14.437,68
11.662,27
4 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
11.745,87
18.376,11
17.820,38
17.620,36
17.748,30
83.311,02
11.745,87
10.307,84
9.306,55
4.401,61
6.712,10
6.741,82
6.819,24
7.507,36
32.182,13
4.401,61
5.497,53
4.347,87
6 BADAN LITBANG
228,26
240,36
251,11
237,05
247,94
1.204,71
228,26
217,26
124,16
7 INSPEKTORAT JENDERAL
100,31
105,33
110,59
116,12
122,93
555,28
100,31
100,31
90,31
8 SEKRETARIAT JENDERAL
887,22
1.036,89
1.031,46
1.087,93
1.148,37
5.191,87
887,22
884,29
526,83
-
-
120,44
5 BPSDMP
9 BPTJ KEMENTERIAN PERHUBUNGAN % PENGANGGARAN
64.954,00
102.162,88
110.404,53
127.977,43
133.455,74
538.954,59
64.954,00 100,00%
48.465,64 47,44%
40
48.732,19 44,14%
PEMBIAYAAN NON APBN
41
Proyek Proyek Infrastruktur Membutuhkan Dana Yang besar serta tingkat resiko yang tinggi, seringkali Pihak Swasta tidak tertarik untuk turut serta dalam proyek KPS karena proyek tersebut tidak layak secara finansial. Oleh Karena itu diperlukan pemilihan suatu skema pembiayaan proyek yang sesuai PRINSIP DASAR : • SWASTA, diprioritaskan untuk ditawarkan terlebih dahulu • KPBU, dikerjasamakan antara Pemerintah dengan Badan Usaha dengan fasilitas pemberian dukungan pemerintah, berupa: •
Pengadaan Tanah (LMAN),
•
Sebagian Konstruksi, Pembiayaan sebagian konstruksi memungkinkan pelaksanaan proyek dilakukan oleh Badan Usaha pemenang lelang dengan dana yang disediakan oleh PJPK sehingga kualitas pembangunan dapat diselaraskan
•
VGF (Viability Gap Fund),
•
Availability Payment (AP), pembayaran oleh pemerintah untuk biaya investasi dan operasi dengan mencicil secara tahunan setelah proyek selesai.
• Joint Venture (JV) BUMN/BUMD •
Divestasi proyek yang sudah beroperasi (brownfield)
•
Pembentukan JV BUMN/BUMD dengan swasta (greenfield)
• BUMN/BUMD, dengan penugasan • APBN/APBD sebagai opsi terakhir •
Obligasi Infrastruktur (Infrastructure Bond), saat ini baru terbatas menggunakan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN/Sukuk). Pada tahun 2016 pendanaan melalui SBSN senilai Rp 31,5 T, terdiri dari project based sukuk sebesar Rp. 13,8 T, dan underlying project sebesar Rp 17,7 T.
41
INVESTASI & PEMBIAYAAN INVESTASI TRANSPORTASI
APBN dan Pembelanjaan Sektor Publik
Infrastruktur dasar, non-komersial, non cost-recovery, secara ekonomi sangat layak, secara finansial tidak layak, strategis secara nasional, akses kepada daerah tertinggal dan perdesaan, meningkatkan ekonomi nasional dan lokal dan merupakan kewajiban pemerintah (Public Service Obligation, PSO)
Kemitraan Pemerintah dan Swasta
Investasi Swasta Murni
Infrastruktur dasar, komersial dan nonkomersial, potensi cost-recovery, secara ekonomi sangat layak, secara finansial layak atau kurang layak, dapat menjadi layak apabila ada dukungan pemerintah, strategis secara nasional, akses kepada daerah tertinggal dan perdesaan, meningkatkan ekonomi nasional dan lokal, mendukung logistik dan koridor ekonomi
Infrastruktur ekonomi yang komersial, full cost-recovery, secara ekonomi sangat layak, secara finansial juga layak, strategis secara nasional, akses kepada pelabuhan dan bandara internasional , meningkatkan ekonomi nasional dan lokal. Penyediaan infrastruktur khusus seperti Special Railways, Special Ports, dan Special Airports dapat menggunakan skema ini dengan sifat unsolicited dan tanpa tender.
*) Idealnya skema 1 diserahkan penuh kepada pihak swasta sepanjang sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan sesuai dengan konsesi, bahwa proyek tersebut dapat diserahkan kepada swasta. *) BUMN/BUMD mengerjakan skema 2 dan 3 *) Kontribusi Pemerintah = Dukungan Pemerintah, dapat dilakukan melalui : a) Pendanaan pembebasan lahan b) Pembiayaan sebagian konstruksi; c) Pemberian Viability Gap Fund (VGF)
Solicited
Program Pemerintah
Unsolicited
Inisiatif Swasta, Special Facilities
KPS Konvensional
Pemerintah melakukan persiapan
KPS Aliansi Strategis
Pemerintah & Swasta bersamasama sejak awal
Investasi Swasta Murni
Kerjasama Pemerintah Swasta
42
CREATIVE FINANCING CREATIVE FINANCING
APBN On-Budget APBN 2,5% to 5% PDB
PDF/ VGF
PMN
Obligasi /SUN Infrastruktur
Obligasi /Sukuk Infrastruktur
DCM Off-Budget
Performance Based Annuity Scheme PBAS
Available Direct Payment
Hibah Availale Indirect Payment
BUMN Infrastruktur
Perbankan
Obligasi Syariah/ Sukuk
Dana Pensiun
Off-Budget Private Financing
Dana Asuransi
KPS/ PPP
Pasar Modal Reksadana
Bank Infrastruktur
Conventional KPS
Asset Backed Securities
Aliansi Strategis KPS
DCM: Domestic Capital Market
SMI IIGF PIP PFI
SMI/IIGF /PIP
Swasta Murni/ PFI
Unsolicited Fasilitas Khusus
: Sarana Multi Infrastruktur : Indonesia Infrastructure Guarantee Fund : Pusat Investasi Pemerintah : Private Finance Initiative
PBAS= Performance-based Annuity Scheme, merupakan perjanjian kerjasama penyediaan infrastruktur antara Pemerintah dengan operator, yang besarnya didasarkan pada kinerja Pihak Swasta, melalui pembayaran angsuran multi years dari pemerintah ke operator. Swasta berperan dalam hal: design, construct, finance, operate dan maintain; sebuah proyek sehingga mencapai suatu standard tertentu yang disepakati. Pemerintah berperan dalam hal: melaksanakan pembayaran berbasis kinerja (performance-based payments) selama jangka waktu kontrak 20-20 tahun. Isu ke depan: (1) Kriteria proyek yang cocok dengan skema PBAS; (2) Strategi pemilihan proyek PBAS; (3) Alokasi anggaran MoF dana PBAS; (4) Penyusunan mekanisme dan aturan pencairan dana PBAS (di MOF, dan PJPK); dan (5) Kelembagaan yang tepat untuk mengelola PBAS;
43
44
TERIMA KASIH
