KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN Jl. Medan Merdeka Timur No. 5 Jakarta 10110
Telp. : (021) 345 6585 386 5064
3847403 384 7519
384 7404 384 7539
Fax. : (021) 384 7480 website : www.dephub.go.id
PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN NOMOR : PK. 12IBPSDIfiP'?OL4 TENTANG
KURIKULUM DAN SILABUS PENDIDII(AN DAN PELATII{AN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAN BIDANG LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN, Menimbang
:
bahwa dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, maka perlu
menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tentang Kurikulum dan Silabus Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan
Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau
dan
Penyeberangan; Mengingat
1.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a301);
2
Undang-Undang Nomor
3
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2OO9 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4
Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2008 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Pelayaran 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48491;
12 Tahun 2Ol2
tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
1
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun
tentang Pelabuhan (Lembaran Negara Tahun
2OO9 2OO9
6
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun
2OLO
7
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun
5
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor a8a9l;
8
9
tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Tahun 2OlO Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5093); 2OlO tentang Angkutan Perairan (Lembaran Negara Tahun 2OlO Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5108);
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Tahun 2oll Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 52211;
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun
2Ol2 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Tahun 2Ol2 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5310);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2Ol2 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Tahun 2Ol2 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5317);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2OL2 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2OL2 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 53a6);
L2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2Ol3 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2Ol3 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5a68);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2OL4 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2Ol4 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2OO9 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2Ot4 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 24);
15. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2OlO tentang Kedudukan, T\rgas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2Ol4 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 25); 2
L6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.60 Tahun 2OlO tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.68 Tahun 2013; MEMUTUSKAN Menetapkan:
:
PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN TENTANG KURIKULUM DAN SILABUS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAN BIDANG LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN.
Pasal
1
Kurikulum dan Silabus Diklat Sumber Daya Manusia Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
merupakan pedoman dalam penyelenggaraan Diklat Sumber Daya Manusia Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan
Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau
dan
Penyeberangan. Pasal 2 (1)
Kurikulum dan Silabus Diklat Sumber Daya Manusia Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dipergunakan untuk :
a. Diklat peningkatan kompetensi; b. Diklat teknis lainnya. (2)
Diklat peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. Penlrusunan Analisis Dampak Lalu Lintas; b. Penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas;
c.
Manajemen dan Survey Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; d. Pengelolaan Parkir; e. Pengelolaan Terminal; f. Pengelolaan Sistem AIat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System) terdiri dari: 1. Teknisi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL); 2. Pengelola Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi. g. Perencanaan Simpul dan Jaringan Transportasi Jalan; h. Manajemen Angkutan Umum; i. Perencanaan Jaringan Trayek Angkutan Umum;
3
j.
Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB), terdiri dari: 1. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dasar; 2. Lanjutan I Pengujian Kendaraan Bermotor; 3. Lanjutan II Pengujian Kendaraan Bermotor; 4. Lanjutan III Pengujian Kendaraan Bermotor; 5. Otomotif Dasar; 6. Otomotif Lanjutan; 7. Emisi Gas Buang; 8. Sistem Informasi Pengujian Kendaraan Bermotor; 9. Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB);
10. Teknik Kalibrasi Alat Uji; 1 1. Teknik Perawatan Alat Uji; 12. Analisis Kecelakaan Lalu
Lintas dari
Aspek
Kendaraan Bermotor; k. Inspeksi Keselamatan Jalan; 1. Pemantauan Prasarana Lalu Lintas; m. Analisis Data Kecelakaan Jalan; n. Pengawasan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; o. Pengelolaan Perlengkapan Jalan; p. Manajemen Operasional Unit Pelaksana Penimbangan; q. Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum; r. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; s. Manajemen Transportasi Perkotaan; (3)
Diklat teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b terdiri atas :
a. b.
c.
d.
(1)
Pembekalan Kepala Dinas Perhubungan; Pembekalan Kepala Bidang Perhubungan Darat; Orientasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan Diklat Teknis lainnya yang terkait. Pasal 3
(1)
Kurikulum dan Silabus Diklat Sumber Daya Manusia Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dipergunakan untuk : a. Diklat peningkatan kompetensi;
b. Diklat teknis lainnya. (2)
Diklat peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. Inspeksi Sungai dan Danau, terdiri atas : 1. Inspeksi Sungai dan Danau Dasar;
2. Inspeksi Sungai dan Danau Tingkat Lanjutan; 3. Keselamatan Prasarana Lalu Lintas Angkutan
4. b.
Sungai, Danau dan Penyeberangan; Keselamatan Sarana Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
Manajemen Transportasi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, terdiri atas : 1. Manajemen Transportasi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan; 4
2. Perencanaan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
c. Operasional Jembatan Gerak Penyeberangan, terdiri atas
:
Jembatan Gerak Penyeberangan; 2. Pemeliharaan Jembatan Gerak 1. Operasional
d.
Pelabuhan Pelabuhan Pelabuhan
Penyeberangan. Pengelolaan Pelabuhan Sungai dan Danau, terdiri atas: 1. Pengelolaan Pelabuhan Sungai dan Danau; 2. Pemeliharaan Fasilitas Pelabuhan Sungai dan Danau.
e. Penilaian Pelayanan Pelabuhan dan Angkutan Penyeberangan, terdiri atas
:
1. Penilaian Pelayanan Pelabuhan
dan Angkutan
Penyeberangan;
2. Pelayanan Angkutan Penyeberangan; 3. Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan. (3)
Diklat teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b terdiri atas:
(1)
a. Orientasi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
b. Manajemen Operasional Pelabuhan Penyeberangan;
c.
Sertifikasi dan Registrasi Kapal Angkutan Sungai dan danau; d. Diklat Teknis lainnya yang terkait. Pasal 4
(1)
Kurikulum dan Silabus Diklat Peningkatan Kompetensi
Sumber Daya Manusia Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini. (2)
Kurikulum dan Silabus Diklat Teknis Sumber Daya Manusia Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
5
Pasal 5 (1)
Kurikulum dan silabus Diklat Peningkatan Kompetensi
(2)
Kurikulum dan Silabus Diklat Teknis Sumber Daya Manusia Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai,
sumber Daya Manusia Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
Danau dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini. Pasal 6
(1)
Kurikulum dan Silabus Diklat Sumber Daya Manusia Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Lalu Lintas
Angkutan Sungai, Danau dan
Penyeberangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan evaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
(2) Evaluasi
kurikulum dan silabus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. kebutuhan masyarakat atau pemangku kepentingan; c. perubahan regulasi. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan
oleh Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat dan dilaporkan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Pasal 7
Pada saat Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan mulai berlaku, maka Peraturan yang mengatur mengenai kurikulum dan silabus Sumber Daya Manusia Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang setingkat atau lebih rendah dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan ini.
6
Pasal 8
Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan : di Jakarta pada tanggal: 16 Juli 2Ol4 KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN,
ttd. SANTOSO EDDY WIBOWO
aslinya
Salinan
BAON
d)
NrP. 1961
99103 1 004
7
