3. Kerangka Regulasi

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES SIDOARJO NOMOR : KEP / 46 / IV /2016 TANGGAL : 25 APRIL 2016

99

3.

Kerangka Regulasi. Polres Sidoarjo dalam rangka menjalankan roda organisasi memerlukan pedoman-pedoman maupun aturan-aturan yang mengikat bagi anggotanya sendiri maupun terhadap masyarakat, karena tugas dan wewenang Polri yang diemban berkaitan dengan kepentingan masyarakat di bidang keamanan maupun penegakan hukum. Aturan atau regulasi yang ada pada Polri ditujukan dalam rangka mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. Rencana Strategis Polres Sidoarjo merupakan penjabaran dan alat untuk mencapai tujuan

pembangunan

jangka menengah

propinsi selain

berisi

perencanaan strategis, juga berisi tentang instrumen strategis yang berfungsi untuk memecahkan permasalahan yang penting, mendesak dan memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional yang tersusun dalam kerangka regulasi. Kerangka regulasi pada Renstra berisi tentang kebutuhan regulasi di lingkungan Polres Sidoarjo yang bersifat mengikat kepada personel Polres Sidoarjo maupun masyarakat yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang direncanakan akan dibuat selama 5 (lima) Tahun ke depan yang sejalan dengan kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 dan Renstra Polri Tahap III Tahun 2015-2019. Capaian Polri selama tahun 2010-2014 di bidang legislasi telah berhasil menyusun dan menetapkan 105 Peraturan Kapolri (Perkap), dengan rincian tahun 2010 sebanyak 27 Perkap, tahun 2011 sebanyak 26 Perkap, tahun 2012 sebanyak 21 Perkap, tahun 2013 sebanyak 16 Perkap dan tahun 2014 sebanyak 15 Perkap. Perkap tersebut dibuat dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah yang mengatur dan mengikat bagi internal Polri maupun masyarakat dalam mendukung tercapainya pembangunan nasional. Kerangka…..

Renstra Polres Sidoarjo Tahun 2015-2019


100

Kerangka regulasi pada Renstra Polres Sidoarjo Tahun 2015-2019 berisi tentang kebutuhan regulasi di lingkungan Polres Sidoarjo yang berupa peraturan Kapolres Sidoarjo, SOP Kasatker/Kasatfung yang ada di Lingkungan Polres Sidoarjo, yang memuat rencana pembuatan, penyempurnaan atau revisi peraturan Kapolres Sidoarjo dan SOP Kasatker/Kasatfung yang dinilai perlu dan masih valid dalam mendukung pelaksanaan tugas Polri selama 5 (lima) tahun kedepan terutamanya dalam rangka mendukung RPJMN tahun 2015-2019. Dari isu strategis di bidang pertahanan dan keamanan terhadap peningkatan kapasitas dan stabilitas keamanan maka dalam penguatan terhadap isu strategis tersebut disusun kerangka regulasi berdasarkan prioritas, antara lain: a.

pemenuhan Almatsus Polri yang didukung Industri Pertahanan. Kebutuhan regulasi yang dibuat antara lain: Perkap tentang pemenuhan Almatsus Polri dengan menitikberatkan pada industri pertahanan lokal, Perkap tentang pengadaan barang/jasa Almatsus Polri dan SOP layanan pengadaan secara elektronik;

b.

peningkatan kesejahteraan dalam rangka pemeliharaan profesionalisme personel Polres Sidoarjo. Disamping peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Kebutuhan regulasi yang

diperlukan

adalah

Rancangan

Peraturan

Pemerintah

tentang

administrasi keanggotaan Polri; c.

peningkatan Kepercayaan Masyarakat terhadap Polres Sidoarjo. Kebutuhan regulasi yang dibuat adalah amandemen Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah disahkannya revisi KUHP dan KUHAP;

d. penguatan…..



101

d.

penguatan Intelijen. Kebutuhan regulasi yang dibuat oleh Pemerintah adalah Undang-Undang Tentang Persandian sebagai payung hukum operasional sistem persandian, Polri membutuhkan regulasi pembentukan UndangUndang tentang senjata api dan bahan peledak;

e.

penguatan Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba. Kebutuhan regulasi yang dibuat pemerintah antara lain Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan P4GN Tahun 2011-2015, Polri membutuhkan regulasi dalam bentuk peraturan Kapolri dalam rangka pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba, yang selanjutnya akan dijabarkan menjadi peraturan Kapolres Sidoarjo.

Kerangka…..



102

Kerangka regulasi

No 1.

Sasaran

Regulasi Terkait

Strategis

Yang Sudah Ada

Terpenuhinya

 Perpres 54 tahun

Kebutuhan Regulasi  Perkap tentang Almatsus;

Alpalkam

2010 sebagaimana

/Almatsus dan

diubah oleh

Pengelolaan Bahan Bakar

Kapor Polri

Perpres 35 tahun

Minyak dan Pelumas

guna

2011 dan Perpres

(BMP) di lingkungan Polri;

mendukung

70 Tahun 2012.

 Perkap tentang Tata cara

Pengelolaan barang

tupoksi Polri di

Persediaan;

Sidoarjo.

 Subbag sarpras.

 Perkap tentang Tata cara

penguatan

Polres

Keterangan

 Perkap tentang Pembinaan Materiil Polri;  Perkap tentang Pokokpokok Penyelenggaraan Standarisasi Materiil Logistik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;  SOP pengamanan Mako subbagsarpras;  SOP urusan pergudangan.  SOP penghapusan barang milik negara di lingkungan Polres Sidoarjo;  SOP pinjam pakai dan perpanjangan Senpi dinas anggota Polri di Polres Sidoarjo dan jajaran;



103

No

Sasaran

Regulasi Terkait

Strategis

Yang Sudah Ada

Kebutuhan Regulasi

Keterangan

 SOP penerimaan, pengepakan dan pengiriman barang;  SOP layanan pengadaan secara elektronik;  MoU dengan PT. Pertamina

tentang pengadaan BBM.

2.

Terbangunnya Postur Polri

 UU Nomor 2 Tahun 2002.

yang

modern dan

 Sumda.

tentang Ikatan dinas Polri;  Rancangan Peraturan

profesional, bermoral,

 Rancangan Perpres


Pemerintah tentang Administrasi keanggotaan Polri;

unggul melalui perubahan mind set dan culture set di

 Perkap tentang penerimaan anggota Polri;  Perkap tentang Seleksi

Polres

pengendalian pendidikan

Sidoarjo.

pengembangan Polri;  Perkap tentang mutasi jabatan di lingkungan Polres Sidoarjo;  SOP tentang seleksi penerimaan anggota Polri;  SOP tentang mutasi jabatan di lingkungan



104

No

Sasaran

Regulasi Terkait

Strategis

Yang Sudah Ada

Kebutuhan Regulasi

Keterangan

Polres Sidoarjo;  Perkap tentang penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan Polri;

 Revisi Perkap No 4 Tahun  Perkap Nomor 4 Tahun 2010.  Perkap Nomor 20 Tahun 2007.

2010 tentang Sisdik Polri;  Revisi Perkap No 20 Tahun 2007 tentang Standar komponen Pendidikan pembentukan pangembangan di lingkungan Polri;

 Perkap Nomor 4 Tahun 2009.

 Revisi Perkap No 4 Tahun 2009 tentang Dewan pendidikan dan pelatihan Polri;  Perkap tentang Penilaian pendidikan Polri;  Perkap tentang Penjaminan Mutu pendidikan dan pelatihan Polri;

 Perkap nomor 19 Tahun 2010.

 Revisi Perkap No 19 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan pelatihan



105

No

Sasaran

Regulasi Terkait

Strategis

Yang Sudah Ada 

Kebutuhan Regulasi

Keterangan

Polri;

 Perkap No 19 Tahun 2006.

 Revisi Perkap No 19 Tahun 2006 tentrang Pedoman pelaksanaan pelatihan penggunaan VCD fungsi teknis kepolisian;


 Perkap tentang Gratifikasi di lingkungan Polri;  SOP tentang verifikasi;


 SOP tentang Wasrik;  SOP tentang Wasyek;  SOP tentang Reviu Lapkeu;  SOP tentang evaluasi Sakip;  SOP tentang Wasriksus;  Revisi Perkap tentang SOTK Polri;  Revisi Perkap tentang HTCK di lingkungan Polres Sidoarjo

 Perkap No 21, 22 dan 23 Tahun

 SOP tentang peningkatan Tipologi Polsek.

2010.  Perkap tentang Pedoman Penyusunan Standar dan Akreditasi Profesi Polri;



106

No

Sasaran

Regulasi Terkait

Strategis

Yang Sudah Ada

Kebutuhan Regulasi

Keterangan

 Perkap tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri;  Kep Kapolri No.Pol : Kep/12/II/2004.  Kep Kapolri No:

 SOP tentang pengamanan Mako;  SOP tentang audit investigasi;

Kep/42 /IX/2004, No:Kep/43/IX/2004

3.

Terbangunnya

 Peraturan Kasatfung

dan No:

tentang HTCK Propam

Kep/44/IX/2004.

Polres Sidoarjo.  Perkap tentang

teknologi

Penyelenggaraan Sistem

Kepolisian dan

Informasi di Lingkungan

sistem

Polres Sidoarjo;

informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi

 Perkap tentang

 Subbag Humas.

 Bid TI.

Penggunaan dan Alokasi Frekuensi Radio di Lingkingan Polres

 Bid TI.

Sidoarjo;

melalui penelitian dan

 Perkap tentang

kajian ilmiah

Penggunaan dan Alokasi

dalam

Internet Protokol (IP)

mendukung

Address di Lingkungan

kinerja Polri

Polres Sidoarjo;

yang optimal.

 SOP tentang dukungan komunikasi pada operasi khusus Kepolisian



107

No

Sasaran

Regulasi Terkait

Strategis

Yang Sudah Ada

Kebutuhan Regulasi

Keterangan

menggunakan mobil komobs;  SOP tentang sistem pengoperasional video conference (Vicon) Polres SIdoarjo;  MoU dengan PT. Telkom tentang penggunaan dan pembiayaan jasa telekomunikasi di Polres Sidoarjo. 4.

Meningkatnya pelayanan

 UU Nomor 2

 SOP tentang saran dan

Tahun 2002.

pendapat hukum;

prima dalam 

memelihara keamanan

SOP tentang pemberian

 Subbag hukum.  Sat Reskrim

bantuan hukum perkara pidana Polres Sidoarjo;

 Sat Sabhara

dan ketertiban masyarakat

 SOP tentang pemberian

dengan

bantuan hukum perkara

mengedepan-

perdata;

kan upaya preemtif dan preventif yang didukung oleh penegakan hukum yang tegas

 SOP tentang pemberian bantuan hukum perkara praperadilan;  SOP tentang pemberian bantuan hukum perkara PTUN;  SOP tentang pemberian bantuan hukum perkara pengadilan agama;



108

No

Sasaran

Regulasi Terkait

Strategis

Yang Sudah Ada

Kebutuhan Regulasi

 Perkap Nomor 3

 Revisi Perkap tentang

Tahun 2008.

pembentukan ruang

Keterangan

pelayanan khusus dan tata cara pemeriksaaan saksi dan atau korban tindak pidana;  Perkap tentang Layanan Polisi 110;  Perkap tentang Pengamanan VIP dan Capres/Cawapres;  Perkap tentang pengamanan kepariwisataan;  Perkap tentang pengamanan kawasan [[

tertentu;  SOP tentang Sispam


manajemen Obyek vital/ khusus;  Perkap tentang Tata cara

 UU Nomor 40 Tahun 1999 dan UU Nomor 14 Tahun 2008.  Perkap Nomor 8 Tahun 2010.

Penanganan Pengaduan di Lingkungan Polri;  Perkap tentang Penyelesaian Sengketa Informasi;  Perkap tentang Tata Cara



109

No

Sasaran

Regulasi Terkait

Strategis

Yang Sudah Ada

Kebutuhan Regulasi

Keterangan

Pelayanan Informasi Media Massa oleh Polri;  Revisi Perkap Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti Dan Cara Bertindak dalam Penanggulangan Huru Hara. 5.

Meningkatnya

 UU darurat Nomor

peran intelijen

12 tahun 1951.

dalam mendukung upaya

 UU darurat Nomor 12 tahun 1951.

 UU tentang Senjata Api;

 Intelkam.

 UU tentang Bahan

 Bagops

Peledak;  Rancangan Peraturan

mengelola

Pemerintah tentang

keamanan

Perizinan dan Kegiatan

dan ketertiban

Masyarakat;

masyarakat  Perkap tentang Sistem dan Manajemen Operasional Polri.



110

No 6.

Sasaran

Regulasi Terkait

Strategis

Yang Sudah Ada

Terbangunnya



UU Nomor 2



Kebutuhan Regulasi

Keterangan

Rancangan Peraturan



kerjasama

Tahun 2002 Pasal

Pemerintah tentang

dengan

41.

Perbantuan TNI;

Subbag hukum

instansi 

pemerintah/sw

Perkap tentang MOU

asta/tokoh

antara Polres Sidoarjo

masyarakat/to

dengan instansi

koh agama/

pemerintah/swasta/

LSM/Stakehol

LSM/stakeholders;



Binmas.



Sumda



humas.



binmas.

ders di daerah 

Jawa Timur

Perkap tentang kerja sama antara Polres Sidoarjo

dalam rangka

dengan instansi

sinergi

pemerintah/swasta/

polisional.

LSM/stakeholders;  UU Nomor 33



Perkap tentang Penugasan

Tahun 2009

anggota Polres Sidoarjo di

tentang Perfilman.

luar struktur Organisasi Polri; 

Perkap tentang Mekanisme Perizinan/Rekomendasi Pengambilan Gambar/ Filming/Shooting yang berkaitan dengan tugastugas Kepolisian.

7.

Tergelarnya Bhabinkamtib mas di seluruh

 Perkap Nomor 23 Tahun 2007.

 Revisi Perkap tentang Sistem Keamanan Lingkungan;



111

No

Sasaran

Regulasi Terkait

Strategis

Yang Sudah Ada

desa/ kelurahan dalam rangka

 Perkap Nomor 24 Tahun 2007. [

Kebutuhan Regulasi  Penyusunan Pedoman Penilaian Penerapan Sistem manajemen

implementasi

Swakarsa berdasarkan

Polmas dan

Perkap Nomor 24 Tahun

melakukan

2007;

deteksi dini

 PP 43 Tahun 2012

terhadap

tentang tata cara

potensi

pelaksanaan

gangguan

Korwa Bin Polsus,

keamanan

PPNS dan bentuk-

dan gejala

bentuk PAM

sosial

Swakarsa.

masyarakat di

 Perkap Nomor 2

wilayah

Tahun 2014

Sidoarjo

tentang Bintek Polsus.

Keterangan

 Penyusunan Pedoman Pelatihan Sistem Manajemen Pengamanan Swakarsa organisasi, perusahaan dan atau instansi/Lembaga pemerintah;  SOP tentang operasi bina waspada;  SOP tentang operasi bina Karuna;  SOP tentang Turjawali bagi Polsus;  SOP Penyimpanan, Pemeliharaan dan penggunan Senpi bagi Polsus;  SOP tentang kebersihan lingkungan Ditbinmas Polda Jatim;  SOP tentang keamanan lingkungan kantor



112

No

Sasaran

Regulasi Terkait

Strategis

Yang Sudah Ada

Kebutuhan Regulasi

Keterangan

Satbinmas Polres Sidoarjo. 8.

Meningkatnya



keselamatan

Perkap Nomor 9





pelanggaran lalu lintas

mendukung

dengan Electronic Law

program

Enforcement (EtLE); 

Perkap tentang

Action For

Pengaturan, penjagaan dan

Road Safety

patroli (TURJALI) Lalu

2011-2020. 

lintas

Perkap Nomor 9 Tahun 2012,



Perkap tentang Pengawalan Lalu Lintas;

Perkap Nmor 12 Tahun 2007.

Lalu Lintas.

Perkap tentang Penindakan

dalam rangka

Decade of



SIM pelanggar lalu lintas.

Tahun 2012.

lalu lintas

Perkap tentang Penandaan



Perkap tentang Lampu isyarat dan Sirine;



Revisi Perkap No 12 Tahun2007 tentang Mobil Unit Pelayanan SIM Keliling.

9.

Meningkatnya



penyelesaian

Perkap Nomor 3



Tahun 2008.

Revisi Perkap No 3 Tahun2008 tentang

dan pengung-

Pembentukan Ruang

kapan, serta

Pelayanan Khusus Dan

terciptanya

Tata Cara Pemeriksaan

rasa aman

Saksi dan atau korban

terhadap 4

Tindak Pidana;

(empat) jenis kejahatan



Perkap Nomor 10 Tahun 2009.

 Sat Reskrim.



Revisi Perkap Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata



113

No

Sasaran

Regulasi Terkait

Strategis

Yang Sudah Ada

Kebutuhan Regulasi

(kejahatan

Cara dan Persyaratan

konvensional,

Permintaan Pemeriksaan

kejahatan

Tehnis Kriminalistik TKP

terhadap

dan Laboratoris

kekayaan

Kriminalistik Barang Bukti

negara,

kepada Laboratorium

kejahatan



transnasional

Forensik Surabaya;

Perkap Nomor 10 Tahun 2010.



dan kejahatan

Revisi Perkap No 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara

berimplikasi kontinjensi) di

Keterangan



Pengelolaan Barang Bukti

Perkap Nomor 15

di Lingkungan Polri;

Tahun 2010.

wilayah Polres



Sidoarjo

Revisi Perkap No 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pusat Informasi Kriminal di



Lingkungan Polri;

Perkap Nomor 20 Tahun 2010. 

Revisi Perkap No 20 Tahun 2010 tentang Korwas



Perkap Nomor 14

PPNS;

Tahun 2012. 

Revisi Perkap No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.



Perkap tentang Standart Kompetensi Penyidik Polri;



Perkap tentang Mekanisme Pengangkatan Penyidik dan Penerbitan Keputusan



114

No

Sasaran

Regulasi Terkait

Strategis

Yang Sudah Ada

Kebutuhan Regulasi

Keterangan

Penyidik; 

Perkap tentang Pedoman administrasi penyidikan tindak pidana;



Perkap tentang Standar Kompetensi Pemeriksa Forensik.

4.

Kerangka Kelembagaan.

Dalam memenuhi pelaksanaan pembangunan pemerintah yang efektif dan akuntabel, diperlukan suatu kerangka kelembagaan sesuai dengan program pembangunan Polres Sidoarjo yang telah ditetapkan. Kelembagaan merujuk pada organisasi, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi, serta sumberdaya manusia. Organisasi Polres Sidoarjo mencakup tugas, peran dan

fungsi,

kewenangan,

struktur, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi mencakup

tata hubungan kerja inter dan antar organisasi Polri/lembaga pemerintah, sedangkan sumberdaya manusia mencakup pejabat Polri dan aparatur sipil negara yang menjalankan organisasi tersebut. Aspek sumberdaya manusia Polri di dalam kerangka kelembagaan mencakup jumlah dan kualitas, yang meliputi pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills), dan sikap (attitude).

Tersedianya lembaga organisasi Polres Sidoarjo yang efektif dan akuntabel merupakan salah satu prasyarat keberhasilan Polres Sidoarjo dalam mengelola sumber daya yang ada untuk mewujudkan Polres Sidoarjo yang dapat melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat.

Keberhasilan Polres Sidoarjo dalam membangun…..



115

membangun organisasi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tepat struktur dan tepat fungsi. Penguatan kelembagaan Polres Sidoarjo tidak harus diartikan pembentukan organisasi baru, namun justru perlu dilakukan perampingan

dan

penyederhanaan

untuk

lebih

mengefisiensikan kinerja personel Polres Sidoarjo.

mengefektifkan

dan

Upaya penyederhanaan

organisasi Polres Sidoarjo perlu dilakukan sesuai kebutuhan Polres Sidoarjo dengan berlandaskan pada pemenuhan SDM, sarana dan prasarana serta anggaran. Upaya penguatan kelembagaan di lingkungan Polres Sidoarjo masih perlu dilanjutkan, mengingat masih belum optimalnya kualitas pembangunan kelembagaan Polres Sidoarjo.

Sesuai dengan arah kebijakan pemerintah dalam upaya penguatan kerangka kelembagaan pada kementerian/lembaga, maka revisi kelembagaan

akan

dilakukan untuk mewujudkan lembaga Polri dan Polres Sidoarjo yang berkualitas, yang ditandai dengan:

a.

Tugas pokok dan fungsi yang jelas tidak tumpang tindih, kewenangan yang tepat, serta struktur organisasi yang efisien, sehingga terhindar dari adanya duplikasi fungsi, benturan kewenangan dan inefisiensi belanja operasional;

b.

tata hubungan kerja (HTCK) yang efektif, efisien, transparan dan sinergis (well-connected governance system);

c.

profesionalisme, integritas dan kinerja SDM yang tinggi, sehingga mampu melaksanakan visi, misi, program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis Polda Jatim dan Polres Sidoarjo.

Penataan…..



116

Penataan kelembagaan yang dilakukan melalui revisi/penyempurnaan dilakukan bersifat sangat selektif dan dilakukan untuk hal-hal yang sangat penting, mendesak, serta diyakini akan memberi manfaat yang lebih besar untuk mencapai arah kebijakan dan strategi Polda Jatim serta kebijakan dan strategi Polres Sidoarjo dalam rangka terwujudnya Kamtibmas yang kondusif, tegaknya hukum, serta terlindungi, terayomi dan terlayaninya masyarakat.

Penguatan kelembagaan Polda Jatim dan Polres Sidoarjo juga dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a.

kebijakan pembangunan, yang meliputi sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan, untuk memastikan bahwa postur kelembagaan Polres Sidoarjo yang dibentuk sejalan dan mendukung pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien dan akuntabel;

b.

peraturan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan perundangan desentralisasi

dan otonomi daerah, untuk memastikan keserasian antar

tugas, fungsi dan kewenangan yang berlaku di lingkungan Polres Sidoarjo dengan peraturan perundangan yang berlaku dan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah; c.

prinsip-prinsip pengorganisasian yang modern;

d.

penerapan

prinsip-prinsip

tata

kelola

pemerintah

yang

baik

(good

governance); seperti transparansi,efektivitas, efisiensi dan penyesuaian dengan ketersediaan anggaran negara.

Prioritas…..



117

Prioritas Penguatan Kerangka Kelembagaan Polres Sidoarjo Tahun 20152019 adalah sebagai berikut:

a.

prioritas penguatan kelembagaan sesuai dengan perkembangan administrasi pemerintah daerah maupun adanya tuntutan kebutuhan tugas terhadap ancaman gangguan Kamtibmas, akan difokuskan pada hal-hal sebagai berikut: 1)

pembentukan/penataan satuan organisasi kewilayahan pada tingkat Polsek dan Polsubsektor;

2)

implementasi penyusunan Daftar Susunan Personel (DSP) berdasarkan analisa beban kerja;

3)

peningkatan tipologi satuan organisasi kewilayahan tingkat Polres dan Polsek;

4)

implementasi revisi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) serta monitoring pelaksanaannya;

5)

penyusunan

nomenklatur/titelatur

sesuai

dengan

hasil

revisi/penyempurnaan SOTK; 6)

pemutakhiran Data Satuan Kewilayahan.

Dari…..



118

Dari arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang keamanan tersebut, maka untuk mewujudkan pencapaian sasaran dalam penguatan kelembagaan Polres Sidoarjo, dibutuhkan kerangka kelembagaan sebagai berikut:

Kerangka Kelembagaan

Kelembagaan No

Sasaran Strategis

Terkait Yang


Ket

Sudah Ada 1.

Terpenuhinya

a. sarpras.

Alpalkam

penguatan HTCK terhadap fungsi dan instansi terkait;

/Almatsus dan Kapor Polri guna mendukung

b. Urkes.

pembentukan/peningkatan fasilitas pelayanan Poliklinik Polres Sidoarjo;

penguatan tupoksi Polri di Polres Sidoarjo.

c. TI Pol.

Peningkatan sarana dan prasarana yang berbasis teknologi dan informasi tingkat Polres sampai dengan tingkat Polsek.

2.

2.

Terbangunnya

a. Bagsumda.

a.

Postur Polri yang

penataan DSPP disesuaikan dengan ABK;

profesional, bermoral, modern dan unggul melalui

b.

penataan struktur jabatan;

c.

penataan standart kompetensi

perubahan mind

pendidikan sesuai dengan bidang

set dan culture set

tugasnya personel Polres Sidoarjo;

di Polres Sidoarjo.



119

Kelembagaan No

Sasaran Strategis

Terkait Yang


Ket

Sudah Ada d. implementasi ratio perbandingan Polri dengan jumlah penduduk di wilayah Polres Sidoarjo;

e. peningkatan kualitas dan kuantitas masyarakat Sidoarjo yang menjadi anggota Polri; b. Bagren.

a. penataan proporsionalitas belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal; b. perubahan nomenklatur disesuaikan dengan struktur dan ketentuan yang berlaku; c. peningkatan tipologi Polres dan Polsek; d.

pembentukan/penataan satuan organisasi kewilayahan (Polres, Polsek, Polsubsektor);

e.

implementasi revisi SOTK serta memonitoring pelaksanaannya;

f.

penataan daerah hukum Polres;

g.

pemuktahiran data satwil;



120

Kelembagaan No

Sasaran Strategis

Terkait Yang


Ket

Sudah Ada h.

peningkatan Pospol/Polsubsektor/ Polsek jajaran Polres Sidoarjo;

c. Bagsumda.

3.

a. implementasi pelatihan mind set dan culture set personel Polres Sidoarjo; b. penataan modul pembelajaran yang disesuaikan dengan kurikulum pendidikan dan pelatihan yang baru yang telah dilaksanakan di Polres Sidoarjo.

4.

4.

Terbangunnya teknologi

a. Subbag sarpras.

penguatan HTCK terhadap fungsi dan instansi terkait;

Kepolisian dan



121

Kelembagaan No

Sasaran Strategis

Terkait Yang


Ket

Sudah Ada sistem informasi secara berkelanjutan yang

b. TI Pol

peningkatan pemenuhan teknologi kepolisian dan sistem informasi;

terintegrasi melalui penelitian dan kajian ilmiah dalam mendukung kinerja

c. humas.

Polres Sidoarjo;

Polri yang optimal.

d. SPKT.

5.

penguatan fungsi Humas pada tingkat

implementasi penyajian informasi kriminal nasional di Polres dan Polsek.

6.

5.

Meningkatnya

a. Siwas.

peningkatan kepuasan masyarakat

pelayanan prima

terhadap pelayanan kepolisian

dalam memelihara

berdasarkan hasil survey;

keamanan dan ketertiban

b. Sumda.

masyarakat

penguatan Sumber Daya Polri pada tingkat Polres dan Polsek;

dengan mengedepankan upaya preemtif

c. Satreskrim

dan preventif yang

Satrnarkoba,

didukung oleh

Satlantas.

penegakan hukum yang tegas

f. Intelkam.

peningkatan pemberian SP2HP dibandingkan tahun sebelumnya;

penatan perizinan yang tepat waktu sesuai SOP;

g. Sabhara.

peningkatan respon time kehadiran Polri di TKP;


122


Kelembagaan No

Sasaran Strategis

Terkait Yang


Ket

Sudah Ada

h. Siwas/ propam.

i. TI Pol.

peningkatan penyelesaian komplin masyarakat terhadap pelayanan Polri;

penguatan Teknologi Informasi dalam pelayanan publik.

7.

6.

Meningkatnya

Intelkam.

a. peningkatan produk intelijen yang

peran intelijen

dapat digunakan oleh pimpinan

dalam mendukung

dalam kegiatan lintas sektoral;

upaya mengelola b. peningkatan produk intelijen yang

keamanan dan ketertiban

dapat digunakan oleh fungsi

masyarakat

Kepolisian lainnya dalam rangka Harkamtibmas;

c. penurunan potensi gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah Polda Jatim;

d. penguatan fungsi Intelijen Polsek;

e. penguatan koordinasi Intelijen.

8.

7.

Terbangunnya

a. Bagops.

kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta/

penguatan fungsi Kerma pada tingkat Polres Sidoarjo;

b. Bagsumda.

a. jumlah personel Polres Sidoarjo yang ikut dalam pasukan misi



123

Kelembagaan No

Sasaran Strategis

Terkait Yang


Ket

Sudah Ada tokoh

perdamaian dunia;

masyarakat/tokoh agama/

c. Satbinmas.

b. jumlah MoU yang dibuat antara

LSM/Stakeholders

Polres Sidoarjo dengan instasi

di daerah Sidoarjo

pemerintah/swasta /LSM/

dalam rangka

stakeholders;

sinergi polisional. d. Satbinmas.

c. jumlah kerja sama antara Polres Sidoarjo dengan instansi pemerintah/ swasta/LSM /stakeholders;

9.

8.

Tergelarnya

a. Satbinmas

a. penguatan fungsi preemtif dan

Bhabinkamtibmas

preventif pada tingkat Polsek

di seluruh

dengan penggelaran

desa/kelurahan

Bhabinkamtibmas;

dalam rangka implementasi

b. penguatan strategi Polmas tingkat

polmas dan

Polres dan Polsek.

melakukan deteksi dini

b. Satbinmas

a. peningkatan jumlah komunitas

terhadap potensi

masyarakat dalam menciptakan iklim

gangguan

keamanan;

keamanan dan gejala sosial masyarakat di wilayah Sidoarjo.

b. implementasi penempatan 1 (satu) Bhabinkamtibmas di setiap desa; c. penguatan unit Binmas Polsek.



124

Kelembagaan No

Sasaran Strategis

Terkait Yang


Ket

Sudah Ada 10.

9.

Meningkatnya

Satlantas.

a. penguatan fungsi pencegahan dan

keselamatan lalu

rekayasa lalu lintas sampai dengan

lintas dalam

tingkat Polsek;

rangka b. penguatan fungsi penegakan

mendukung program Decade

hukum dibidang lalu lintas sampai

of Action For Road

dengan tingkat Polsek;

Safety 2011-2020.

c. penurunan jumlah laka lantas;

d. penurunan tingkat fatalitas korban laka lantas meninggal dunia;

e. penurunan jumlah pelanggaran terhadap 5 jenis pelanggaran lalu lintas.

11.

10.

Meningkatnya

a. Satreskrim,

penyelesaian dan

Satresnarkoba

pengungkapan,

;

serta terciptanya rasa aman

a. penguatan fungsi penyidikan sampai dengan tingkat Polsek;

b. penguatan fungsi pengawasan penyidikan pada tingkat Polres;

terhadap 4 (empat) jenis kejahatan

c. penguatan koordinasi dengan

(kejahatan

Criminal Justice System (CJS),

konvensional,

BNN, BPKP, Bea Cukai, PPNS

kejahatan

lainnya;

terhadap kekayaan negara, kejahatan


125


Kelembagaan No

Sasaran Strategis

Terkait Yang


Ket

Sudah Ada transnasional dan kejahatan

d. persentase pengungkapan dan penyelesaian kasus tindak pidana.

berimplikasi kontinjensi) di wilayah Polres Sidoarjo.


3. Kerangka Regulasi

Recommend Documents