Sosialisasi Regulasi JFP dalam kerangka UU ASN

Sosialisasi Regulasi JFP dalam kerangka UU ASN Tim Kajian KepmenPAN 128/2004

POLA MANAJEMEN ASN UU no 5/2014 tentang ASN R-PP Manajemen PNS

APARATUR SIPIL NEGARA # Aparatur Sipil Negara

- PNS (Pegawai Negeri Sipil) - PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)

# ASN = pejabat

- Jabatan Administrasi (JA) - Jabatan Fungsional (JF) - Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)

# Standar kompetensi

- Teknis - Manajerial - Sosial-kultural

# Rangkap jabatan

- Alih jabatan (CPNS / alih jabatan / penyesuaian / promosi) - Ketersediaan lowongan / formasi - Maintainance di setiap jenjang dengan AK sd BUP

# Penilaian ASN

- PPK → SKP - Komponen: kinerja (60%) + perilaku (40%) - Berbasis output, bukan proses

# BUP

- JF Ahli Utama : 65 tahun - JPT, JF Ahli Madya: 60 tahun - Selain itu : 58 tahun

JABATAN ASN

PENGADAAN PNS

KOMPETENSI ASN

POLA GRADING

POLA GRADING

Penghasilan Bulanan = - gaji - tunjangan kinerja - tunjangan kemahalan

Asumsi rasio → 1 : 11,889 Kinerja amat baik → TunKin = 125% PNS kondisi khusus → TuBel 75%, Plt 100%, CDTN 0%, … Tidak boleh ada honor lain dari APBN / APBD / lembaga internasional Iuran BPJS → berbasis Penghasilan Bulanan

JABATAN FUNGSIONAL PENELITI? R-PP tentang Manajemen PNS R-PermenPANRB tentang JFP R-Perka LIPI tentang Petunjuk Teknis JFP

POIN REVISI JFP 1. Penetapan formasi di setiap Jenjang JFP + Bidang Kepakarannya → Berbasis lowongan jabatan di Jenjang dan Bidang Kepakaran yang sesuai. → Bidang kepakaran major dan minor. → Masa transisi: tidak perlu, konversi langsung

2. Standar Kompetensi Peneliti, Kualifikasi, Uji Kompetensi, Hasil Kerja, AK → Penetapan kualifikasi → Uji kompetensi → Hasil kerja minimal Angka kredit (AK)

: S1/S2 → S2 → S2/S3 → S3 : portofolio + interviu + presentasi : prasyarat masuk jenjang (@ 4 / 6 buah) maintainance periode 5 tahun (@ 2 buah) : maintainance tahunan

- Peneliti Ahli Utama / Madya / Muda / Pertama = 50 /37,5 / 25 / 12,5 AK per-tahun - AK dari semua unsur, utama : penunjang = 80 : 20 - AK per-tahun > 50%, dan per-3 tahun > 78% - AK unsur I, II, III bisa di-carry over sd 2 tahun dari tahun berjalan, Hasil Kerja sd 2 periode dari TMT

→ Penilaian AK oleh Satker (TP2U) dalam bentuk SKP, kenaikan jenjang oleh Tim Asesor → Maintainance di setiap Jenjang JFP sd BUP

3. Penyesuaian Unsur Kegiatan dan AK → AK dari Unsur Kegiatan lebih mencerminkan beban kerja, dipakai sebagai basis SKP. → Gradasi lebih rinci dengan penjelasan dan bukti dukung yang spesifik dan jelas. → Ada beberapa unsur yang AK maksimal bisa lebih tinggi dari sebelumnya.

STANDAR KOMPETENSI Peneliti Ahli Pertama

STANDAR KOMPETENSI Peneliti Ahli Muda

STANDAR KOMPETENSI Peneliti Ahli Madya

STANDAR KOMPETENSI Peneliti Ahli Utama / Profesor Riset

STANDAR KOMPETENSI Gelar: Profesor Riset Emeritus

MAINTAINACE: HK + AK Masuk Jenjang > 78% AK ANGKA KREDIT > 50%

> 50%

> 50%

> 50%

> 50%

> 50%

> 50%

> 50%

> 50%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

> 50%

> 50%

> 50%

> 50%

> 50%

> 50%

> 50%

> 50%

> 50%

> 50%

10 11

12

13

14

15 16

17

18

...

TAHUN

HASIL KERJA

HKM @ 2 buah

HKM @ 4 buah

MAINTAINACE: HK + AK Masuk Jenjang > 78% AK ANGKA KREDIT > 50%

> 50%

> 50%

> 50%

> 50%

> 50%

> 50%

> 50%

> 50%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

> 50%

> 50%

> 50%

> 50%

> 50%

> 50%

> 50%

> 50%

> 50%

> 50%

10 11

12

13

14

15 16

17

18

...

TAHUN

HASIL KERJA

HKM @ 2 buah

HKM @ 4 buah

Penghitungan AK / HKM: → Bisa di-carry-over sd 2 tahun sebelum tahun berjalan untuk AK, dan 2 periode untuk HK terhitung sejak TMT status terakhir. Masa transisi (yang telah berada di jenjang jabatan) → Periode transisi: tidak perlu, otomatis masuk tanpa Uji Kompetensi. Kenaikan golongan ruang kepegawaian (pada jenjang jabatan yang sama) → Minimal berada pada jenjang golongan ruang tersebut: 1 tahun. → Pemenuhan HKM 1 periode. → Percepatan kenaikan golongan ruang dalam 2 tahun.

FUNGSIONAL PENELITI 1) PNS langsung masuk JF saat diterima → jenjang JF sesuai AK.

1) Jumlah formasi ditetapkan untuk setiap jabatan → PNS / PPPK saat masuk sesuai lowongan jabatan.

2) Minimal S1.

2) Minimal S1 (belum tentu tersedia formasi dengan jenjang terendah).

3) Wajib mengikuti DJFP Tingkat Pertama.

3) Lulus Uji Kompetensi jabatan.

4) Alih jabatan: min. S2, DJFP I, < 45 thn / sesuai BUP untuk JF serumpun.

4) Alih jabatan: tersedia lowongan jabatan, dan lulus Uji Kompetensi Sd 1 bulan sebelum BUP.

5) Hasil kerja minimal harus dicapai selama periode jabatan.

5) Perolehan hasil kerja minimal dari suatu jabatan menjadi prasyarat masuk ke jabatan tersebut.

FUNGSIONAL PENELITI 6) Hasil kerja minimal: 1 output per-hasil kerja selama periode jabatan tersebut.

6) Hasil Kerja Minimal: selama periode 5-tahunan pada jenjang tersebut.

7) Tidak ada maintainance kecuali untuk Peneliti Utama IV/e.

7) Maintainance dimungkinkan sampai BUP di setiap jenjang.

8) Tidak ada AK minimal tahunan, tetapi harus naik jenjang dalam 5+1 tahun.

8) Dikenakan AK minimal tahunan, DAN pencapaian Hasil Kerja setiap periode 5 tahunan.

9) Kenaikan jabatan sesuai PAK.

9) Kenaikan jabatan sesuai kelulusan Uji Kompetensi DAN ketersediaan lowongan jabatan DAN Hasil Kerja.

10) Penilaian AK setiap pengusulan kenaikan jenjang dalam 5+1 tahun.

10) Penilaian AK tahunan oleh TP2U, untuk kenaikan jenjang oleh Asesor.

FUNGSIONAL PENELITI 11) Profesor Riset adalah gelar, bukan jabatan.

11) Profesor Riset sebagai nama alias Peneliti Ahli Utama, Profesor Riset Emeritus sebagai gelar pasca purna tugas.

12) Bidang kepakaran tunggal.

12) Bidang kepakaran major dan minor.

13) Batas usia pelamar PNS: 18-35 tahun.

13) Batas usia pelamar Jabatan FP: 18-40 tahun, untuk S3 → ditetapkan Presiden. 14) Kewajiban menjadi anggota Himpro JF (Himpenindo) 15) Penambahan unsur kegiatan…. - kolaborasi antar institusi litbang? - perolehan dana eksternal? - pengembangan profesi?

PENETAPAN FORMASI JFP R-Perka LIPI tentang Petunjuk Teknis JFP Perka LIPI no 1/2016 tentang Pedoman Bidang Kepakaran

PANDUAN UMUM 1. Basis penetapan JF: tugas dan target kerja instansi Tusi instansi → Renstra instansi → IKU + PK instansi → IKP + PK Es. 1 → IKK + PK unit 2. Rumah jabatan untuk JFP: keluaran di PK terkait kegiatan penelitian, pengembangan dan / atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi 3. Jenjang JFP: jenis keluaran di PK Jenis keluaran → sesuai Hasil Kerja di setiap Jenjang JFP 4. Jumlah formasi JFP: volume setiap jenis keluaran yang sesuai Hasil Kerja di PK Bidang Kepakaran: kolom ke-2 sesuai Perka LIPI no. 1/2016 5. Bidang Kepakaran JFP: substansi Kelompok Litbangji yang mendapat alokasi target PK Kelompok Litbangji: sesuai program untuk merealisasikan PK, bisa lintas keilmuan

PANDUAN UMUM 1. Basis penetapan JF: tugas dan target kerja instansi Tusi instansi → Renstra instansi → IKU + PK instansi → IKP + PK Es. 1 → IKK + PK unit 2. Rumah jabatan untuk JFP: keluaran di PK terkait kegiatan penelitian, pengembangan dan / atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi 3. Jenjang JFP: jenis keluaran di PK Jenis keluaran → sesuai Hasil Kerja di setiap Jenjang JFP 4. Jumlah formasi JFP: volume setiap jenis keluaran yang sesuai Hasil Kerja di PK Bidang Kepakaran: kolom ke-2 sesuai Perka LIPI no. 1/2016 5. Bidang Kepakaran JFP: substansi Kelompok Litbangji yang mendapat alokasi target PK Kelompok Litbangji: sesuai program untuk merealisasikan PK, bisa lintas keilmuan

Penetapan Formasi JFP: per-Keltianbangji → unit → instansi → nasional ● Jenis Jenjang JFP ● Jumlah formasi per-Jenjang JFP dan Bidang Kepakarannya

PENETAPAN FORMASI ●

Top-down: mengikuti Tusi dan Renstra Instansi → siklus evaluasi 5 tahunan Jumlah + kualifikasi personil untuk melaksanakan tugas dan mencapai target instansi.

●

Bottom-up: merefleksikan karakter pelaksanaan kegiatan berbasis Kelompok Litbangji untuk melaksanakan Tusi dan PK yang ditetapkan CONTOH KONTUR JENJANG JFP DI LEVEL KELTIANBANGJI

Peneliti Ahli Utama

10%

-

20%

Peneliti Ahli Madya

20%

20%

50%

Peneliti Ahli Muda

30%

35%

30%

Peneliti Ahli Pertama

40%

45%

-

Keltianbangji: - minimal 3 personil, dengan - minimal 2 jenjang JFP yang berbeda, dan - 1 / lebih Bidang Kepakaran yang berbeda

PENETAPAN FORMASI P2 Fisika Kedeputian IPT

PENETAPAN FORMASI PK Pusat Penelitian Fisika LIPI

PK Pusat Penelitian Fisika LIPI No

IKK

Volume

No

IKK

Volume

1

Publikasi internasional

21

1

KTI di jurnal terindeks global bereputasi

21

2

KTI di prosiding terindeks global

28

2


28

3

Paten terdaftar

14

3

Paten terdaftar

14

4

Pengguna layanan riset

125

4


125

5

Perjanjian kerjasama

10

5


10

6

Hasil riset yang dimanfaatkan industri

3

6


3

7

Mahasiswa bimbingan

30

7

Mahasiswa bimbingan

30

8

Partisipasi di pertemuan ilmiah global

28

8


28

9

Partisipasi di pameran

3

9


3

10

Laporan administrasi

14

10


14

PENETAPAN FORMASI PK Pusat Penelitian Fisika LIPI No

IKK

Volume

1


21

2


28

3

Paten terdaftar

14

4


125

5


10

6


3

7

Mahasiswa bimbingan

30

8


28

9


3

10


14

PENETAPAN FORMASI PK Pusat Penelitian Fisika LIPI No

IKK

Volume

1


21

2


28

3

Paten terdaftar

14

4


125

5


10

6


3

7

Mahasiswa bimbingan

30

8


28

9


3

10


14

Peneliti Ahli Utama

20%

Peneliti Ahli Madya

50%

Peneliti Ahli Muda

30%

Peneliti Ahli Pertama

-

PENETAPAN FORMASI

PENETAPAN FORMASI

PENYESUAIAN KE JFP PermenPANRB no. 26/2016 tentang Penyesuaian ke JF R-Perka LIPI tentang Penyesuaian ke JFP

PENYESUAIAN KE JFP Dibuka bagi PNS yang: 1. Belum memiliki JF tetapi menjalankan tugas penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian pada organisasi penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian. CPNS baru / PNS yang belum diangkat ke JFP apapun bisa mengusulkan penyesuaian ke JFP sesuai golongan ruangnya

2. PNS yang masih menjalankan tugas JFP sesuai dengan formasi JFP dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi pada organisasi penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian. PNS dengan jenjang “Peneliti Ahli Muda III/d”, tetapi memiliki golongan ruang IV/a (mungkin sebelumnya JA Administrator) bisa mengusulkan penyesuaian ke jenjang “Peneliti Ahli Madya IV/a”.

3. Pejabat pada JPT, JA (jenjang Admistrator / Pengawas) pada organisasi penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan JFP yang akan didudukinya. PNS Pejabat JPT / JA yang akan diberhentikan bisa mengusulkan penyesuaian ke JFP sesuai golongan ruangnya.

4. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi AK untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi. Pejabat FP yang telah di-BS-kan, tetapi belum diberhentikan (dalam periode 5+1), bisa mengusulkan pengaktifan kembali pada jenjang JFP sebelumnya.

PENYESUAIAN KE JFP Persyaratan penyesuaian ke JFP:

selain syarat umum di Pasal 2, PermenPANRB no. 26/2016

1. Pangkat paling rendah III/a. 2. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JFP paling kurang 2 (dua) Tahun berturut-turut. 3. PPK 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai “baik”. 4. Usia paling tinggi 1 / 2 / 3 tahun sebelum BUP bagi JPT / JA (Administrator, Pengawas) / JA (Pelaksana). 5. Tersedia lowongan jabatan pada jenjang JFP sesuai Bidang Kepakaran. 6. Lulus uji kompetensi, kecuali poin 4 yang kembali pada jenjang JFP yang diduduki sebelumnya. 7. Memenuhi kualifikasi dan Hasil Kerja minimal sesuai dengan jenjang yang akan diduduki, kecuali poin 4.

PENYESUAIAN KE JFP Tata cara penyesuaian ke JFP: 1. Usulan formasi dari K/L ke LIPI → Evaluasi formasi nasional → Penetapan MenPANRB → Pengisian e-Formasi BKN 2. Instansi pemerintah mengirimkan usulan penyesuaian ke LIPI cq. Pusbindiklat Peneliti LIPI (khusus Kemendagri, harus melampirkan surat pengantar dari BPP). 3. Pengusulan penyesuaian diterima sd 1 Oktober 2018. 4. LIPI melaksanakan Uji Kompetensi dan membentuk Tim Asesor Pusat sesuai usulan yang masuk. Tim Asesor: 3 orang (min. 2 orang pakar sebidag) + 1 Instansi Pembina + 1 orang sekretariat

5. Uji Kompetensi: Uji Portofolio → Sidang (presentasi & interviu) → Penetapan a) Penerimaan berkas secara daring. b) Pemrosesan Uji Portofolio setiap minggu ke-1 → hasil disampaikan sd 2 minggu setelahnya. c) Pelaksanaan Sidang ditetapkan kemudian menyesuaikan dengan usulan dan kesiapan Tim Asesor Pusat. d) Biaya sidang (perjalanan + narsum Tim Asesor Pusat) dibebankan ke instansi pengusul. `

PENYESUAIAN KE JFP 6. Berkas pendukung usulan: - SK PNS terakhir - PPK 1 (satu) tahun terakhir - DRH memuat biodata, kontak, pengalaman kerja, pengalaman litbangji, rekam jejak terkait litbangji (publikasi, penghargaan, dll) - Berkas pendukung Hasil Kerja minimal sesuai jenjang yang akan diduduki

7. Penyesuaian dan golongan ruang: - Usulan penyesuaian sesuai golongan:

III/a – III/b → Peneliti Ahli Pertama III/c – III/d → Peneliti Ahli Muda IV/a – IV/c → Peneliti Ahli Madya IV/d – IV/e → Peneliti Ahli Utama - Bisa mengusulkan ke jenjang JFP yang lebih rendah dari golongannya. - Bila tidak lulus Uji Kompetensi bisa mengulang dengan usulan jenjang JFP lebih rendah.

...

1) Menyesuaikan regulasi JFP mengikuti amanah UU ASN dan PP turunannya. 2) Kesempatan menyesuaikan regulasi untuk mempercepat penguatan (kapasitas dan kompetensi, bukan status) peneliti sesuai norma dan karakteristik penelitian... → Pola pengaturan seluruh JF telah disamakan, termasuk remunerasi. → Alih jabatan merupakan bagian dari profesionalisme dan alami. 3) Fokus: menjaga standar substansi melalui Standar Kompetensi dan Hasil Kerja minimal sesuai / setidaknya menuju norma dan standar global ke-litbangji-an. 4) JFP bisa berperan sebagai insentif + penjaga profesionalisme peneliti yang memiliki kapasitas dan kompetensi sesuai norma dan standar global ke-litbangji-an. → Peneliti PNS diperkuat kapasitas dan kompetensinya melalui JFP. → Cukup atraktif untuk para kandidat dari JF lain / PPPK yang mumpuni untuk alih jabatan ke JFP.

Sosialisasi Regulasi JFP dalam kerangka UU ASN

Recommend Documents